DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaaan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemebentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalahKabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannnya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan
6.Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan
2. b.mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
3. c.mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
4. d.memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
5. e.memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
6. f.membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.kesatuan bangsa dan politik;
2. b.pendidikan, pemuda, dan olah raga;
3. c.pendidikan dan pelatihan;
4. d.pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. e.kebudayaan;
6. f.sosial, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; dan
7. g.hukum.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 4

(1)Dalam mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk PPWK.
(2)Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Kepengurusan PPWK terdiri atas:
1. a.instansi vertikal;
2. b.unsur Pemerintah Daerah; dan
3. c.unsur masyarakat.

Pasal 5

Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Susunan kepengurusan PPWK di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu:

a.Ketua : Sekretaris Daerah;
b.Wakil ketua : Kepala Perangkat Daerah yang yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c.Sekretaris : kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan; dan
d.Anggota merupakan kepala/pimpinan:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya;
2. 2.Komando Distrik Militer;
3. 3.Kepolisian Resort di Daerah;
4. 4.Badan Pusat Statistik di Daerah;
5. 5.organisasipolitik yang memilikikursi di DPRD;
6. 6.organisasi kemasyarakatan /lembaga nirlaba lainnya;
7. 7.media massa lokal;
8. 8.universitas/perguruan tinggi; dan
9. 9.tokoh agama/masyarakat/ adat.

Pasal 7

(1)Masa kerja PPWK berlakuselama 4 (empat) tahun.
(2)Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
(3)PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

(1)PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup Daerah;
2. b.menyusun uraian tugas kepengurusan;
3. c.melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
4. d.melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
5. e.melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
7. g.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
(2)PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua PPWK provinsi.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan kepada:

a.organisasi politik;
b.organisasi kemasyarakatan/organisasi sosial kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
c.aparatur sipil negara;
d.pendidik/tenaga kependidikan/mahasiswa/siswa; dan
e.tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 10

(1)Materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan meliputi:
1. a.Pancasila;
2. b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.Bhinneka Tunggal Ika; dan
4. d.Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Muatan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pancasila meliputi:
  1. 1.perspektif historis;
  2. 2.makna dan fungsi Pancasila meliputi: a) Pancasila sebagai dasar negara; b) Pancasila sebagai ideologi; c) Pancasila sebagai falsafah; d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa; e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan f) wawasan pokok tiap sila dalam Pancasila.
  3. 3.landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
  4. 4.aktualisasi Pancasila.
2. b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi:
  1. 1.perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
  2. 2.paham konstitusionalisme dan negara hukum;
  3. 3.pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. 4.tema-tema pokok dalam batang tubuh;
  5. 5.amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  6. 6.aktualisasiUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. c.Bhinneka Tunggal Ika meliputi:
  1. 1.perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
  2. 2.makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
  3. 3.perkembangan Ke-Bhinnekaan;
  4. 4.landasan teoritis; dan
  5. 5.aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
4. d.Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:
  1. 1.perspektif historis;
  2. 2.makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis;
  3. 3.landasan teoritis; dan
  4. 4.mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan
(3)Selain materi muatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah memberikan materi muatan lokal.
(4)Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)meliputi:
1. a.budaya kearifan lokal Daerah; dan
2. b.keberagaman adat dan budaya Daerah.
(5)Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan berdasarkan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 1 (satu) hari 8 (delapan) jam pelajaran.
(6)Pembagian waktu materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pelatihan/training of facilitator;
2. b.outbound;
3. c.lomba cerdas cermat;
4. d.permainan;
5. e.diskusi/dialog; dan
6. f.seminar dan lokakarya.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilaksanakan oleh PPWK.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…