DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan ketentuan pada Pasal 3, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 45, 52, Lampiran I, II, III. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tabanan Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
4.Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 49); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 49), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.171.640.498.573,00 (dua triliun seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.431.823.366.638,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.287.141.538.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.144.681.828.638,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.287.141.538.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana desa;
2. b.insentif fiskal;
3. c.dana bagi hasil;
4. d.dana alokasi umum; dan
5. e.dana alokasi khusus.
(2)Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.122.816.563.000,00 (seratus dua puluh dua miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(3)Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.227.708.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
(4)Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.26.986.617.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).
(5)Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.856.886.962.000,00 (delapan ratus lima puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
(6)Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.256.223.688.000,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.254.209.498.573,00 (dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.753.422.519.183,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.059.399.318.083,00 (satu triliun lima puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.610.479.921.822,00 (enam ratus sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.77.543.279.278,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.059.399.318.083,00 (satu triliun lima puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara ;
2. b.belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
4. d.belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
5. e.belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
6. f.belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah /wakil kepala Daerah; dan
7. g.belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
(2)Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.633.669.535.146,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.349.987.279.404,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat rupiah).
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.125.372.770.298,00 (seratus dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.38.238.400.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
(6)Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/Wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.159.822.950,00 (dua miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(7)Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/Wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.442.640.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
(8)Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.33.901.640.583,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

7.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.610.479.921.822,00 (enam ratus sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihakketiga/ pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
7. g.belanja barang dan jasa biaya operasional kegiatan pusat kesehatan masyarakat; dan
8. h.belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.119.260.301.406,00 (seratus sembilan belas miliar dua ratus enam puluh juta tiga ratus satu ribu empat ratus enam rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.217.394.934.447,00 (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.519.671.420,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.22.786.522.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.19.792.138.400,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.45.286.220.075,00 (empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.800.127.200,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
(9)Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.171.640.006.874,00 (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

8.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.119.260.301.406,00 (seratus sembilan belas miliar dua ratus enam puluh juta tiga ratus satu ribu empat ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja barang pakai habis;
2. b.belanja barang tak habis pakai; dan
3. c.belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
(2)Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.117.515.326.936,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
(3)Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.617.664.300,00 (satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
(4)Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.127.310.170,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah).

9.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.217.394.934.447,00 (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja jasa kantor;
2. b.belanja iuran jaminan/asuransi;
3. c.belanja sewa tanah;
4. d.belanja sewa peralatan dan mesin;
5. e.belanja sewa gedung dan bangunan;
6. f.belanja sewa aset tetap lainnya;
7. g.belanja jasa konsultansi konstruksi;
8. h.belanja jasa konsultansi non konstruksi;
9. i.belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment);
10. j.belanja beasiswa pendidikan aparatur sipil negara;
11. k.belanja kursus/ pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
12. l.belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah; dan
13. m.belanja sewa aset tidak berwujud.
(2)Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp.124.316.500.696,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
(3)Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.376.802.552,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
(4)Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
(5)Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.275.193.800,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
(6)Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.712.994.400,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
(7)Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(8)Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.320.500.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
(9)Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.277.747.400,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
(10)Belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(11)Belanja beasiswa pendidikan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah),
(12)Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.198.706.999,00 (empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(13)Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara (ASN) atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.804.013.000,00 (satu miliar delapan ratus empat juta tiga belas ribu rupiah).
(14)Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.8.475.600,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

10.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.519.671.420,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
2. b.belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
3. c.belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
4. d.belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
(2)Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.814.079.620,00 (dua miliar delapan ratus empat belas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah).
(3)Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.99.960.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.605.631.800,00 (enam ratus lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
(5)Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

11.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (2)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (2)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024