DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1) BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS (Pasal 2-4) Bagian Kesatu Umum (Pasal 2) Bagian Kedua Pemberian Tunjangan Hari Raya (Pasal 3) Bagian Ketiga Pemberian Gaji Ketiga Belas (Pasal 4) BAB III PEMBAYARAN (Pasal 5-6) BAB IV PENDANAAN (Pasal 7) BAB V KETENTUAN PENUTUP (Pasal 8-9)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-undang Nomor 132 T a h u n 2024 tentang Kabupaten takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2024 Nomor 318, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 T a h u n 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan T a h u n 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 T a h u n 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 T a h u n 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar T a h u n Anggaran 2025, Lembaran Daerah Kabupaten Takalar T a h u n 2025 Nomor 8);
7.Peraturan Bupati Takalar Nomor 34 T a h u n 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar T a h u n Anggaran 2025, Berita Daerah Kabupaten Takalar T a h u n 2024 Nomor 34); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG T E K N I S P E M B E R I A N TUNJANGAN HARI RAYA DAN G A J I K E T I G A B E L A S YANG B E R S U M B E R DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H TAHUN 2025. B A B I K E T E N T U A N UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan u r u s a n pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian u n t u k menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Takalar.
5.Galon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Galon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Galon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban u n t u k memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja u n t u k jangka waktaa tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. B A B I I P E M B E R I A N TUNJANGAN HARI RAYA DAN G A J I K E T I G A B E L A S

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.Pejabat Negara;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan Badan Layanan U m u m Daerah;
5. e.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. f.PPPK. [2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
7. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
8. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
9. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
10. d.fungsional utama;
11. e.fungsional ahli madya;
12. f.fungsional ahli muda;
13. g.fungsional ahli pertama;
14. h.fungsional penyedia;
15. i.fungsional mahir; j . fungsional terampil;
16. k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana. [3] Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
17. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
18. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

[1] Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan;
d.tunjangan jabatan atau tunjangan u m u m ; dan
e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. (2] Dalam h a l guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan pengahasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi giiru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan. [3] Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur h a k keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. (4] Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
a.pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan U m u m Daerah; dan
b.pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan U m u m Daerah paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada B a d a n Layanan Umum/Badan Layanan U m u m Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara. [5] Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya T a h u n 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 J u n i T a h u n 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.

(6)Dalam h a l penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya. [7] Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) daxi gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang- undangan.

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlakxi secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya.

BAB I

I I PEMBAYARAN

Pasal 5

[1] Tunjangan Hari Raya u n t u k Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. (2] Dalam h a l Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tionjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. [3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasaxkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari T a h u n 2025. [4] Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan J u n i T a h u n 2025. [5] Dalam h a l Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan J u n i T a h u n 2025. [6] Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei T a h u n 2025.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangar- hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 T a h u n 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n 2024 (Berita Daerah Kabupaten Takalar T a h u n 2024 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar. B A B V

Pasal 8

P a s a l 9 Diterapkan di Takalar D i u i ^ a n g k a n di Takalar AUS DAENG MANYE DAERAH KABUPATEN TAKALAR H A S B I B E R I T A DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR ...

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…