DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 (Definisi) Pasal 2 (Jumlah APBD Tahun Anggaran 2025 yang Direvisi) Pasal 3 (Lampiran I-IX) Pasal 4 (Pelaksanaan Penjabaran APBD) Pasal 5 (Pengundangan dan Pemberlakuan) Lampiran I (Ringkasan APBD) Lampiran II (Rincian APBD menurut Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan) Lampiran III (Daftar Penerima dan Alokasi Hibah) Lampiran IV (Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial) Lampiran V (Daftar Penerima Bantuan Keuangan) Lampiran VI (Daftar Penerima Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah ke Pemerintah Desa) Lampiran VII (Rincian Dana Otonomi Khusus) Lampiran VIII (Rincian DBH-SDA) Lampiran IX (Sinkronisasi Kebijakan)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 T a h u n 2024 tentemg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2025. Mengingat : i . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancamanyang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 134 Tambahan L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 5 1 6 ) ; 3 . Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 132 T a h u n 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 T a h u n 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 T a h u n 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 T a h u n 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2025;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 T a h u n 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 1114);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 T a h u n 2019 tentang KlasiUkasi, Kodefikasi dan Nomenklatixr Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T a h u n 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah T a h u n 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar T a h u n 2024 Nomor 8);
17.Peraturan Bupati Takalar Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 34). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN K E T I G A ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah Kabupaten Takalar.
3.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Takalar.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang dialmi sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah j u m l a h uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
10.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerahl ainnya, badan layanan u m u m daerah milik pemerintah daerah lainnya, badan u s a h a milik negara, BUMD, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 1 I . D a n a Cadangan adalah dana yang disisihkan u n t u k mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah u n t u k mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan u n t u k menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 14-.Kegiatan T a h u n J a m a k adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Pasal 2

APBD T a h u n Anggaran 2025 sebesar Rp 1.219.248.950.606,36 (satu triHun dua ratus sembilan belas miliar dua ratus empat puluh delapan j u t a sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah tiga puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.semula 1.212.755.775.038,00
2. 2.bertambah/{berkurang) Rp (11.169.477.482,00)
3. 3.j u m l a h pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.201.586.297.556,00
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp 1.183.542.239.179,00
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp (3.506.824.431,64)
3. 3.j u m l a h belanja daerah setelah perubahan Rp 1.180.035.414.747,36
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan pembiayaan a) semula Rp 10.000.000.000,00 b) bertambah/(berkurang) Rp 7.662.653.050,36 c) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 17.662.653.050,36
2. 2.pengeluaran pembiayaan a) semula Rp 39.213.535.859,00 b) bertambah/(berkurang) Rp 0,00 c) jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 39.213.535.859,00 d) j u m l a h pembiayaan neto setelah perubahan Rp(21.550.882.808,64) e) sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD T a h u n Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran I X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini: a . Lampiran I ringkasan APBD yang diklasiiikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; b . Lampiran 11 rincian APBD menurut u r u s a n Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

c.Lampiran I I I d . Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran V I
g.Lampiran V I I h.. Lampiran VIII i . Lampiran I X daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah yang diterima serta SKPD pemberi hibah; daftar nama calon penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial; daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan; daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa; rincian dana otonomi k h u s u s menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-Minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Takalar dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penjabaran APBD T a h u n 2025 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengvmdangan Peratiiran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar. Ditetapkan di Takalar pada tanggal -38 Mei 2025 Diundangkan di Takalar pada tahggal i 3 Mei 2025 MUH\ A R I S DAERAH KABUPATEN TAKALAR, HASBI AUS DAENG MANYE B E R I T A DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR 7 V

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…