DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV OTONOMI UPT RUMAH SAKIT BAB V TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB VI KEPEGAWAIAN BAB VII KOMITE MEDIK BAB VIII SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL BAB IX DEWAN PENGAWAS BAB X TATA KERJA BAB XI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP LAMPIRAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, perlu dibentuk Unit pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Galesong;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Galesong pada Dinas Kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Galesong pada Dinas Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 19); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GALESONG PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Takalar.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar.
6.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Takalar.
7.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
9.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Galesong.
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Galesong pada Dinas Kesehatan.
11.Direktur adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Galesong.
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjunya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13.Pejabat Manajerial adalah Pejabat yang memiliki bawahan dan menjalankan fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.
14.Pejabat Non Manajerial adalah sekelompok jabatan yang tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
15.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
16.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Rumah Sakit Umum Daerah Galesong kelas C pada Dinas Kesehatan, sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional.
(2)UPT Rumah Sakit Umum Daerah Galesong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Kesehatan.
(3)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
(4)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(5)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit.
(6)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT Rumah Sakit Umum terdiri atas:
1. a.Direktur;
2. b.bagian administrasi umum dan keuangan terdiri atas:
  1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.sub bagian keuangan;
  3. 3.sub bagian program.
3. c.bidang pelayanan medik dan keperawatan terdiri atas:
  1. 1.seksi pelayanan medik; dan
  2. 2.seksi pelayanan keperawatan.
4. d.bidang penunjang medik dan non medik terdiri atas:
  1. 1.seksi penunjang medik;
  2. 2.seksi penunjang non medik.
5. e.bidang pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, hukum dan hubungan masyarakat terdiri atas:
  1. 1.seksi pengembangan sumber daya manusia; dan
  2. 2.seksi pemasaran, hukum dan hubungan masyarakat.
6. f.kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
(2)Bagan susunan organisasi UPT Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

OTONOMI UPT RUMAH SAKIT

Pasal 4

(1)Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(2)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
(3)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur memiliki tugas dan kewenangan :
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
6. f.menetapkan jabatan pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
(5)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(4)huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit.

Pasal 6

(1)Dalam pertanggungjawaban sebagaimana dalam dimaksud Pasal 4 ayat (2) Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pertanggung jawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(3)Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan :

a.Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
b.Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
c.Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 8

(1)Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun, kebijakan, menyelenggarakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi serta mengendalikan pengelolaan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melaksanakan fungsi:
1. a.koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
2. b.penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
3. c.penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
4. d.pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
5. e.evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
(3)Uraian tugas Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan Rumah Sakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Rumah Sakit untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan rencana strategis Rumah Sakit sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;
7. g.memimpin, mengkoordinir, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan Rumah Sakit yang meliputi bagian administrasi Umum dan keuangan, bidang pelayanan medik dan keperawatan, bidang penunjang medik dan non medik, bidang pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, hukum dan hubungan masyarakat;
8. h.merumuskan dan menetapkan regulasi dan kebijakan di bagian administrasi umum dan keuangan, bidang pelayanan medik dan keperawatan, bidang penunjang medik dan non medik, bidang pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, hukum dan hubungan masyarakat;
9. i.mengusulkan pengangkatan, mutasi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pemberhentian pegawai negeri sipil kepada pejabat pembina kepegawaian Daerah;
10. j.menetapkan penugasan pegawai;
11. k.memberikan atau mencabut kewenangan klinik tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
12. l.melaksanakan pembinaan, pengembangan dan evaluasi pegawai secara berjenjang;
13. m.melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelayanan medis dan nonmedis;
14. n.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit baik secara horizontal maupun vertikal;
15. o.memimpin pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien;
16. p.mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
17. q.melaksanakan evaluasi, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit kepada Kepala Dinas;
18. r.mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan bidang pelayanan medik dan keperawatan, bidang penunjang medik dan non medik, bidang pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, hukum dan hubungan masyarakat;
19. s.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
20. t.menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. u.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Direktur dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
22. v.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1)Bagian administrasi umum dan keuangan dipimpin oleh kepala bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta memimpin koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Rumah Sakit dalam rangka evaluasi kinerja Rumah Sakit.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bagian administrasi umum dan keuangan, melaksanakan fungsi:
1. a.pelaksanaan ketatausahaan;
2. b.pelaksanaan kerumahtanggaan;
3. c.pelaksanaan pelayanan kemitraan;
4. d.pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan evaluasi;
5. e.pelaksanaan perencanaan anggaran;
6. f.pelaksanaan perbendaharaan dan mobilisasi dana;
7. g.pelaksanaan akuntansi;
8. h.pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
9. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
(3)Uraian tugas dan fungsi kepala bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan bagian administrasi umum dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bagian administrasi umum dan keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengelola administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
7. g.menyusun dokumen perencanaan kerja dan anggaran;
8. h.melaksanakan pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, mengusulkan pemberian sanksi atau penghargaan kepada pegawai;
9. i.mengkoordinasikan dan mengusulkan penempatan dan penugasan pegawai;
10. j.mengoordinir pelayanan kemitraan dengan pihak lain;
11. k.mengoordinir kegiatan protokoler;
12. l.melakukan analisa dan menyusun laporan evaluasi kinerja Rumah Sakit;
13. m.melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi lain dalam lingkup Rumah Sakit dalam rangka evaluasi kinerja Rumah Sakit;
14. n.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
15. o.menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
16. p.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bagian administrasi umum dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. q.melaksanakan tugas fungsi yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1)Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian administrasi umum dan keuangan, mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan urusan umum dan kepegawaian.
(2)Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kerja kegiatan subbagian umum dan kepegawaian, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian umum dan kepegawaian, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
7. g.melaksanakan manajemen aset berupa penerimaan, pemeriksaan dan pendistribusian barang, serta pemeliharaan barang dan usulan penghapusan barang;
8. h.melaksanakan kegiatan keprotokoleran Rumah Sakit;
9. i.menyediakan dan melaksanakan administrasi perkantoran, penggandaan, percetakan, pengarsipan dokumen;
10. j.mengatur operasional kendaraan dinas, gedung kantor, perumahan dinas, asrama, dan halaman kantor;
11. k.mengatur jam kerja serta mengawasi disiplin kerja petugas keamanan, kebersihan dan sopir ambulans;
12. l.memfasilitasi pelayanan kemitraan dengan pihak lain;
13. m.melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala;
14. n.menyusun daftar urut kepangkatan;
15. o.membuat usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan usulan pensiun;
16. p.membuat dokumen penugasan pegawai;
17. q.melakukan pengawasan kehadiran pegawai;
18. r.melaksanakan urusan rotasi dan mutasi pegawai;
19. s.melaksanakan koordinasi dengan unsur lain dalam lingkup Rumah Sakit;
20. t.melaporkan dan memberi pertimbangan kepada atasan langsung atas hasil evaluasi disiplin pegawai, pemberian penghargaan atau sanksi yang akan diberikan;
21. u.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
22. v.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian umum dan kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
23. w.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…