BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PEMBENTUKAN KOPERASI BAB IV TATA CARA PENDIRIAN BAB V PENGELOLAAN DAN PERMODALAN BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. l,embang adalah lembang atau lembang adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut l,embang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisiond yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahal Negara Kesatual Republik Indonesia. 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan. 8. Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang. 9. Badan Permusyawaratan l,embang yang selanjutnya I 3- disingkat BPL adatah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk L,embang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkal secara demokratis. 10. Koperasi L,embang/ Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakal warga yang berdomisili di Lembang atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. 11. Pendiri adalah or€rng atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi. 12. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dal dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi. 13. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi. 14. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/ atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi. 15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mzrmpu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 16. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk: a. menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi di Daerah; b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan c. memajukan perekonomian Daerah.
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati meliputi: a. kewenangal Pemerintah Daerah; b. PemberdayaanKoperasi; c. Pembentukan satuan tugas; d. PelindunganKoperasi; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; f. pembinaan dal pengawasan; dan g. pendanaan. 4 BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenalg: a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi; b. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendiriarr, pengembangan, atau revitalisasi; c. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggrakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakan Lembang untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerinthan di bidang koperasi, dalam pemberial fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Lembang dan BPL atau lembaga kemasyarakatan Kelurahan atau atas nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Lembang/Kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi; d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dal subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Lembang/Kelurahan dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi. BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI Bagral Kesatu Pembentukan Koperasi Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi. (2) Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 5- a. sosialiasi program pembentukan Koperasi; dan b. pendampingan pembentukal Koperasi; c. pendataan dan penilaian kinerja Koperasi. (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a kepada Pemerintah Lembang/ Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan r.rrusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Pemerintah Lembang/Kelurahan. (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kine{a Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Lembang dan Kelurahan dan hasil kinery'a koperasi. (6) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar. (7) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi. Paragral 2 Pembentukan Koperasi
(1) Pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Lembang khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi dengal memperhatikan karakteristik Lembang/Kelurahan, potensi Lembang/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Lembang/Kelurahan. (21 Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada (i) dilakukan dengan cara: pendirian Koperasi baru; pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada l,embang/Keturahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi Lembang/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau ayat a. b. c. I -6 penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Paragraf 3 Musyawarah Lembang/Kelurahan Pembentukan Koperasi
(1) Setiap t embang/Kelurahan yang akal membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah lembang khusus atau musyawarah kelurahan khusus. (21 Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Lembang bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Lembang/Kelurahan dan BPL atau lembaga kemasyarakatan Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatlan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Lembang khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam forum musyawarah kmbang khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati: a. pembentukanKoperasi; b. anggarzrn dasar awal, minimal meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dal c. pemilihan calon Pengurus dan pengawas Koperasi. (4) Hasil musyawarah l,embang khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi. Paragraf 4 Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi
(1) Penamaan Koperasi harus memuat n€una Lembang/Kelurahan setempat dengan format: a. diawali dengan kata "Koperasi"; b. dilanjutkan dengan frasa "lrmbang Merah Putih' atau "Kelurahan Merah Putih"; dan c. diakhiri dengan nama kmbang/Kelurahan setempat. (21 Dalam hal terdapat kesamaan nama Lembang/Kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/ Daerah.
(1) Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Lembang khusus atau musyawarah kelurahan khusus. (21 Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Lembang khusus atau musyawarah Kelurahan khusus. (3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh Kepala kmbang atau Lurah secara ex-officio. (41 Pengurus dan Pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(U Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa: a. gerai penyediaan sembako; b. gerai penyediaan obat murah; c. penyediaan kantor Koperasi; d. unit simpan pinjam Koperasi; e. gerai klinik lembang/Kelurahan; f. penyediaan cold storage/ cold chain atau gudang; g. logistik/distribusi; dan/atau h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Lembang/Kelurahan setempat serta karakteristik wilayah. (21 Koperasi dapat beke{asama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/ anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 1 Pembentukan Koperasi sebageimerna di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan nonna, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh Pemerintah pusat. Bagian Kedua Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha
Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -8
(1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang memuat aspek: a. kelembagaan; b. produksi; c. pemasaran; d. keuangan; dan e. inovasi dan teknologi. (21 Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal ditujukan untuk meningkatkan: a. kualitas partisipasi anggota; b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola; c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi. (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal ditujukan untuk: a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi; b. memberikan kemudahal dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi; c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan d. meningkatkan kemampuan r€rnczrng bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi. (41 Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal ditujukan untuk: a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi; b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayalan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota; c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain; d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dal e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba. (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d minimal ditujukan untuk: a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari: 1. hibah; 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. / -9 (6) b. es Pembiayaan kePada sumber jumlah, bunga atau imbal jasa, tertentu Yang berasal dari: 1. anggota; 2. non-anggota; 3. Koperasi lain; 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal ditujukan untuk: a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan trans[ormasi digita]; b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi ke{a dan daya saing Koperasi; c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang Lembangin dan pengendalian mutu; d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi; f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.
Membuka PDF…