DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB III HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah L.embang, Tunjangan Pemerintah trmbang, Badan Perm u s,vawaratan kmbang, Tambahan penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang anggaran 2025; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Unclang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keclua Atas ljndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202.4 Nomor 77, Tambahan l,embaran Negara Republik lniionesia Nomor 69 ! 4); Mengingat l. I t, r 2 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penggan ti Undang-Undang (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor .11, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 lentang Hubur-rgar-r Keuangan Antara Pemerrntah Pusat dan Pemerintahar.r Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 ter,tang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesra Nomor 7084); Peraturan Pemerintah Nomor .+3 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 1 4 ten tang Desa ([e mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20'l 4 Nomor 123, Tambahan L-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) . sebagaimana telah Ciu bah beberapa kali terakhir ci engar Peraturan Pemenntah Nomor l1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaal Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l.embaraa Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahrrn 2018 Nomor 61 I ); Peraturan D:rerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 20 1 3 tentang Penetapan Nama clan J umlah Kecamatan . Kelurahan cl an Lembang rlalam liabupater-r Tar-r a Toraja. sebagaimarla telah diubah riengan Pereturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja; Peraturan Daerah Kabupaten 2015 tentang Badan Permusy Daerah Kabu paten Tana Tor Tambahan kmbaran Daerah 0e); Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2025 (I-ernbaran Daerah Kabupaten Tana 5 3 4 8 9 6 7 -3 Toraja Tahun 2025 Nomor 6); [0. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kauangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 nomor 4); [ 1. Peraturan Bupal.i Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 terrtanrg Penjabaran Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja "lahtn 2024 Nomor 33); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang ciimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulau,esi Selatan.
3.Bupati adalah Bupati 'lana Toraja.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat ApBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DpRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.l,embang adalah nama lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas rvilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masrarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repu blik lndonesia.
8.Pemerintah kmbang adalah kepala Lembang dibantu perangkat Lembangsebagai unsu r penyelen ggara Pemenntahan Lembang.
9.Kepala Lembang adalah pejabat pemerintah kmbang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga [,embangnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan l,embang, selanjutnya disingkat BpL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupaka.r *akil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. I 4 1J. Keuangan Lembang ada-lah semua hak dan kervajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan ker,r'aj iban l,embang.
12.Pengelolaan Keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Lembang.
13.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan trmbang, yang selanjutnya disingkat PKPKL, adalah kepala l,embang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan lcmbang.
14.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Lembang, yang seLanjutnya disingkat PPKL, adalah perangkat Lembang yang melaksanakan pengelolaan keuangan kmbang berdasarkan keputusan kepala Lembang yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKL.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, seianjutnya disingkat ApBL, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
16.Alokasi Dana lrmbang, selanjutnya disingkat ADL ada]ah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17.Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Lembang dan Perangkat Lembang selama menjabat sebagai kepala kmbang dan perangkat Lembang yang diterima setiap bulan.
18.Tunjangan adalah tunjangan jabatan yang diterima oleh Kepala l.embang, Perangkat Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang selama yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut vang diterima setiap bulan.
19.Perangkat kmbang lainnya adalah, Sekretaris trmbang, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Kewilavahan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

( I ) Penghasilan tetap kepala l.embang, Sekretans l,embang dan perangkat Lembang lainnya dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.

(2)Pegawai Negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Lembang hanya mendapat tunjangan kepala Lembang dan pendapatan lainnya va.rg sah.
(3)Besaran penghasilan tetap Kepala l,embang, Sekretaris l,embang dan Perangkat l,embang lainnya dengan ketentuan: a besaran penghasilan tetap kepala trmbang Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
1. b.besaran penghasilan tetap sekretaris lrmbang Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 5
2. c.besaran penghasilan tetap Kepala Seksi dan Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah); dan
3. d.besaran penghasilan tetap Kepala Kampong Rp. 2.050.000, ribu rupiah ). Kepala Urusan (dua juta lima puluh

Pasal 3

( 1) Tunjangan Kepala Lembang, Sekretaris l.embang dan Staf Perangkat Lembang serta BPL dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.

(2)Tunjangan kepala Lembang, sekretaris lrmbang dan staf perangkat Lembang serta BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Staf perangkat l,embang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai operator komputer dan staf administrasi Lembang paling banvak 2 (dua) orang setiap [rmbang.

Pasal 4

(1)Tambahan penghasilan kepala kmbang, Sekretaris kmbang dan Perangkat lcmbang lainnya dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari Pendapatan Asli lembang.
(2)Tambahan Penghasilan Kepala kmbang, Sekretaris Lembang dan Perangkat kmbalg lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya per bulan ditetapkan dalam APBL dan sesuai dengan kemampuan keuangan lembang.

Pasal 5

Penghasilan tetap kepala kmbang, Sekretaris kmbang dan perangkat Lembang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayaL (2), tunjangan dan tambahan penghasilan kepala kmbang, sekretaris tembang, dan staf perangkat Lembang serta BPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 danl Pasal 4 tercantum dalam l,ampiran I yang merupakan bagian yang tida{ terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. I

BAB III

HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT

Pasal 6

(l) Honorarium PKPKL dan PPKL dianggarkan dalam ApBL vang bersumber dari ADL atau sumber lain kecuali Dana Desa.

(2)Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besamya ditetapkan per bulan sesuai kemampuan keuangan tcmbang. -6
(3)PPKL diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Lrmbang selaku PKPKL dari Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
(4)Honorarium PKPKL dan PPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan jika sumber dana tersebut mencukupi.

Pasal 7

I(etentuan mengenai besaran honorarium PKPKL dan PPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II \,ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inr.

Pasal 8

(1)Biaya perjalanan dinas dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL dan sumber lain yang sah. (21 Standar biaya perjalanan clinas di kmbang berpedoman pada Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.
(3)Satuan biaya pe{alanan dinas kepala Lembang dan Ketua BPI- ditetapka:r sama dengan biaya pe{alanan dinas Pegarvai Negeri Sipil golongan lll.
(4)Satuan biaya perjalanan dinas perangkat kmbang, wakil Ketua BPL. Anggota BPL, dan staf pcrangkat lembang ditetapkan sama dengan biava pedalanan dinas Pega*.ai Negeri Sipil golongan II.
(5)Surat Perintah Tugas perjirlanan dinas ke luar Kabupaten ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang menugaskan atau instansi terkait.
(6)Surat Perintah Tugas perjalanan dinas dalam daerah ditetapkan oleh :
1. a.Kepala kmbang, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah kepala tembang, perangkat Lembang, bendaharawan, dan staf perangkat Lembang; dan
2. b.Ketua BPL, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Ketua BPL, Wakil Ketua BPL, dan anggota BPL.
(7)Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Lembang.
(1)Biaya Transport Pemerintah trmbalg Desa yang bersumber dari Dana D€sa se diterima oleh setiap l,embang.
(2)Biaya Transport Pemenntah trmba ditetapkan da-lam APBL dengan berped Toraja tentang Analisis Standar Bela Anggaran 2025.

Pasal 12

Ketentuan mengenai beban pengeluaran APBL yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala l,embang masing-masing tembang yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januai2025. Agar seLiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja. Ditetapkan di Makale A TORAJA tq t S ALLORERUNG Diundangkan di Makale pada tan , 'r ' I i DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, I LOLO BER.n DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR RIS I .n^ I s LAMPIRAN :l PERATURAN BUPATI IANA TORA.JA NOMOR :2 TAHUN 2025 TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH tEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGAHSILAN, HONORARIUM PKPKL, PPKI- STANDAR BIAYA PEfuALANAN DINAS, BIAYA TRANSPORT DI LEMEANG TAHUN ANGGARAN 2025 PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBHAN PENHASILAT'I \ NO JABATAN PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN JUMLAH/zuLAN (Rp) 7 2 3 4 5 6 1 2 J 4 6 7 o 10 Kepala Lembang Sekretaris Lembang Kepala Seksi Kepala Urusan Kepala Kampong Staf Perangkat Lembang Ketua BPL Wakil Ketua BPL Sekretaris BPL Anggota BPL 2,700,000 2,250,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 1,500,000 500,000 1,000,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 1 ?99 999 2 750 000 ? 919000 ?,0!9!99 2,050,000 1,000,000 1,200,000 1,000,000 800 000 600 000 P a t s 4T o ANA TORAJA I ALLORERUNG LAMPIRAN :ll PERATURAN BUPATI TANA TORAJA '. NOMOR :2TAHUN 2025 TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASI LAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGAHSI LAN, HONORARIUM PKPKI, PPKL, STANDAR BIAYA PERIALANAN DINAS, BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025 HONORARIUM PKPKL DAN PPKL TANA TORAJA ATTORERUNG NO JABATAN IABATAN TIM SATUAN D|TERtMA/BUr-Ar{ (Rol 54321 1 2 4 5 6 7 8 Kepala Lembang Sekretaris Lembang Kepala Urusan Keuangan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Kepala Urusan Perencanaan Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Kesejahtraan Kepala Seksi Pelayanan Penanggung jawab PKPKL Kmrdinator PKPKL Fungsi Kebendaharaan Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan 12 0B 12 0B 12 0B 1208 12 0B 12 0B 12 0B 1208 500,000 300,000 250,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 P a t sry 4T o

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…