DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENCEGAHAN BAB III ANTISIPASI DINI BAB IV PENANGANAN BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT BAB VI TIM TERPADU BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksaaaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pembemntasan Penyala-hgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telai diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ler,tartg Cipta Kela Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41 , Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (kmbaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggarti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 rerltar,g Cipta Ke{a Menjadi Undarg-Undarg (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lrmbaran Negaia Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentalrg Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undarlg- Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipta Keia Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan L€mbaran Negara Republik tndonesia Nomor 6887);
6.Undang-Undang Nomor 147 Talun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan {t€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 7O84);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor s211);
8.Peraturar Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Menteri Kes€hatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 74);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Na,rkotika (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10.Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 TaIun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaral Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (l€mbaran Daerah Kabupaten Tana Tor4ja Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 34); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTTKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
2.Pemerintah Daerah adatah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yalg memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tana Tor4ja.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati darl Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutrya disingkat BNNK adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan penyatahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten.
6.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kejahatan asalnya Tindak Pidana Narkotila dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika.
7.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kirnia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
8.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9.Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekuraor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GN dan PN adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Daerah.
10.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanarnan atau bukan tanaman, bail< sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungaIr.
11.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
12.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukarl secara sada.r dan bertanggungjawab bertujual untuk meniadakan dan/atau mengha.langi faktor-faktor yang menyebabkan tefadinya penyalahgunaan Narkotika.
13.Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan Fungsi Sosiat dalam kehidupan masyarakat.
14.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungal Narkodka.
15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adatah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekela pada instansi pemerintah.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara lndoneaia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
18.Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakar wilayah kesatuan masyarakat hukum di Daerah yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yalg diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Keaatuan Republik Indonesia.
19.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
20.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
21.Lembang Bersih Narkoba yang selanjutnya disingkat kmbang Bersinar adalah program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat untuk menciptakan desa-desa yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
22.Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selaniutnya disingkat P4GN darl PN adalai upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah aerta dunia usaha untuk menghindajkan -5, masyamkat dari resiko penyalahgunaan adiksi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

a.rencana aksi daerah;
b.sosialisasi dan edukasi;
c.lembalg dan kelurahan Bersinar;
d.pemberian penghargaan; dan
e.salksi administratil BAE} III RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan p€raturan perundang- undangan.
(2)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika kepada ASN, organisasai kemasyarakatan, dan masyarakat;
2. b.metaksanakal deteksi dini melalui test urine;
3. c.pembinaan dan penyebarluasan Pencegahan Penyalahgunaar Narkotika kepada seluruh BUMD, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
4. d.pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. e.pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. f.peninSkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
7. g.peningkatan peran serta perangkat daerah/instansi terkait dan pihak lain serta masyarakat adat dalam kegiatan vokasional; dan
8. h.penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NaJkotika dan Prekursor Naikotika.
(3)Pelaksanaan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu- waktu jika diperlukan.
(4)Pelaksanaan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB IV

SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 4

(1)Sosialisasi mengenai pencegahar penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Na.rkotika dan Prekursor Narkotika wajib dilakukan oleh tim terpadu P4GN dan PN secara berkesinambungan.
(2)Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.siswa;
2. b.mahasiswa;
3. c.peke{a;
4. d.keluarga;
5. e.aparatur pemerintah; dan
6. f.masyarakat umum.
(3)Sosialisasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Na,rkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untukmeningkatkanp€ngetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran Selap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga mampu menolak penyalahgunaan narkoba.

Pasal 5

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui kegiatan

a.seminar;
b.lokakarya;
c.workshop;
d.kegiatan keagamaan;
e.penyuluhan;
f.pagelaran, festival seni dan budaya;
g.outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
h.perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
i.pemberdayaanmasyarakat;
j.pelatihan masyarakat;
k.karya tulis ilmiah; I. diseminasi, asistensi dan bimbinga,n teknis; dan
m.bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan pemberantasan penyaiahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Pasal 6

(1)Edukasi dilakukan seca-ra terpadu oleh Tim Terpadu P4GN dan PN datam bentuk pertemuan, pembinaanr kelompok masyarakat dan mel,alui media baik cetak maupun eleldronik serta bentuk lainnya.
(2)Edukasi dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara :
1. a.menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja dan dewasa; dan 7
2. b.memberikan komunikaai, informaai dan edukasi yang benar dan jelas berkaitan dengan bahaya narkotika;
3. c.bekerjasama dengan lembaga pendidikan;
4. d.tanggap lingkungan melalui peran aktif;
5. e.bekerja sama dengan lingkungan rumal; dan
6. f.menciptakan hubungan interpersonal yang baik.

Pasal 7

(1)BUMD, Badan Usaha milik swasta dan lembaga pendidikan melakukan sosialisasi dan edukasi di bidang P4GN dan PN setiap tahun.
(2)Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui tim terpadu P4GN dan PN.
(3)Dalam melal<ukan penyuluhan dibidang P4GN dan PN, BUMD, badan usaha milik swasta dan lembaga pendidikan negeri maupun swasta dapat bekerjasama dengan tim t€rpadu P4GN dan PN atau BNNK, baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame, spanduk, /oII banner dan lainnya.
(4)Ke{asama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilal<ukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAE} V LEMBANG DAN KELURAHAN BERSTNAR

Pasal 8

Pelaksanaan program kegiatan L€mbang atau Keluralun Bersinar dil,aksana.kan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 9

Pembentukan l€mbang/ Keluralnn Bersinai meialui tahapan:

a.pembentukan peraturan kepala Lembang/Lurah mengenai pelaksanaan program dan kegiatan l,embang/Kelurahan bersinar;
b.pembentukan kelompok keda Lembang/Kelurahan bersina.r ditetapkan dengan keputusan kepala l-embang /Lurah;
c.kelompok kefa lembang/Kelurahan bersinar dalam membangun lmbarg/Kelurahan bersinar dan peran aktif masyarakat dilaksanakan secara berkesinambungan minimal selama 2 (dua) tahun;
d.Kepala trmbang/Lurah mengajukan permohonan pembentukan Ifmbang/Kelurahan Bersinar Kepada Bupati melalui camat; dan
e.berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pa.da huruf d, akan diverifikasi oleh tim P4GN Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, ASN, lembaga pendidikar' organisasi kemasya.rakatan, badan usaha milik swasta, dan masyarakat yang telal bedasa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya dan ditetapkan oleh Bupati.
(3)Pemberian penghargaal kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dengan loiteria sebagai berikut :
1. a.bagi aparat penegak hukum yang telah melakukan penangkapan atau pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukumnya; atau
2. b.menemukan jenis Narkotika baru yang tersebar di masyarakat dan mempunyai dampak yang merusak setelah ada verifikasi dari laboratorium forensik.
(4)Pemberian penghargaan kepada instansi pemerintah dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria melaporkan penyalahgunaan Narkotika kepada aparat penegak hukum darl berhasil diungkap.
(5)Pemberian penghargaan kepada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dengan kriteria sebagai berikut :
1. a.melaksanakan tes udne kepada calon mahasiswa(i), calon siswa(i), tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan karyawan serta melaksanakan kegiatan pen,.uluhan Narkotika di sekolah, kampus, lembaga pendidikan lain dan/atau lingkungan instansi kerja berturut-turut selama 2 (dua) tahun serta tidak ditemukan penyalahgunaan Narkotika;
2. b.mampu mengungkap penyalahgunaan Narkotika di sekolai, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya serta marnpu melal<ukan pembinaan terhadap siswa/mahasiswa penyalaguna tanpa menghilangkal hak-haknya dalam memperoleh pendidikal; dan
3. c.melaporkan penyalahgunaan Narkotika kepada aparat penegak hukum darr berhasil diungkap.
(6)Penghargaan penghargaan kepada badan usaha milik swasta , organisasi masyarakat dan masyarakat sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.melaksanakan kegiatal pencegahan penyalahgunaal Narkotika dan Prekursor Narkotika secara aktif, konsisten dan mandiri selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
2. b.melaporkan penyalahgunaal Narkotika dan prekursor Narkotika kepada aparat penegak hukum dan berhasil diungkap. BAI} VII SANKSI ADMNISTRATIF Pasal 1 1 ( 1 ) Sanksi admnistratjf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa :
3. a.teguran lisani
4. b.teguran tertulis;
5. c.denda administratif
6. d.paksaan pemerintah;
7. e.uang paksa;
8. f.pembekuan izin; atau
9. g.pencabutan izin usaha.
(2)Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila tidak melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
(3)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huntf b diberikan apabila terjadi penyala-hgunaan atau Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan keda atau organisasinya dan tidak ada upaya untuk melaporkan kepada BNNK /atau aparat penegak hukum.
(4)Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.masyarakat yang telah diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan masih melakukal pelangga.ran dikenakan denda administratif sebeasar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupia}l);
2. b.aparatur sipil negara, kepala dan perangkat lembang setelah diberikan teguran tertulis dan masih melakukan pelanggaian dikenakan denda aministratif sebesar Rp20O.0OO,O0 (dua ratus ribu rupiah); dan
3. c.Bagi pemilik atau pengelola badan usaha milik swasta dan pengelola, penyelenggara atau penanggundawab tempat fasilitas umum setelah diberikan teguran lisan atau teguran tertulis darr masih melakukan pelanggaral, maka dikenakan denda adminiatratif sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
4. d.pimpinan sekolah atau satuan pendidikan yalg menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan pimpinan BUMD yang telah diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan masih melakukan pelanggaran dikenakan denda administratif sebeasar Rp50O.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
(5)Denda administratil sebagaima.na dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas Daerah.
(6)Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat {4) ditetapkan dengar keputusan Bupati berdasarkan perhitungan dan perlimbangan dari Kepala Perangkat Daerah yang melakaanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan tim terpadu P4GN dan PN.
(7)Sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d diberikan kepada BUMD, badan usaha milik swasta yang tidak memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika ditempat usatranya.
(8)Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan keputusan pengadilaa.
(9)Sanksi pembekuan izin sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada badan usaha milik swasta, apabila:
1. a.sanksi paksaar pemerintah tidak ditindaklanjuti; dan/atau
2. b.menjadikan tempat usahanya sebagai tempat Peredaran Gelap Narkotika dan telah terbukti secara hukum.
(10)Sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada badan usaha milik swasta apabila terbukti :
1. a.adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika telah terbukti secara hukum; dan/atau
2. b.menjadikan tempat produksi Narkotika telah terbukti secara hukum.
(11)Sanksi pembekuan Din sebagaiamana dimaksud pada ayat (8) diberikan selama 3 (tiga) bulan.
(12)Sanksi pembekuan izin dan sanksi pencabutan izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB Ull KEIENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundaagkar. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengar penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Torqja. Ditetapkan di Mal<ale pada tanggal .:- . ' 2045 BUPATI A TORAJA, RAT.TOMBEG Diun pada di Maka]e 5 S ARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORTA"IA, RUDHY DI LOLO BERIT AERAH KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUN 2025 NOMOR

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…