DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III TEKNIS PELAKSANAAN BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrlbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentarrg Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2O2S (Lembaran Negara Mengingat 2 Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27 Tarnbahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemherrtukan Froduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Talrun Anggaran 2025 (I*mbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 6);
6. 7.Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2O24 tertang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 33); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(l) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:

a.PNS dan Calon PNS;
b.Pejabat Negara;
c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
d.Pimpinan Badan l,ayanan Umum Daerah;
e.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
f.PPPK.

(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional a-Lli madya;
6. f.fungsional ahli muda; 4
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan
12. l.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan diberikan 50o/o (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daemh yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e, dapat diberikan 1O7o (sepuluh persen) tunjangan profesi guru atau 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam I (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah, diberikan sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah. 5-
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
1. a.pimpinan Badan La.yanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai no[-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan l,ayanan Umum Daerah, diberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebesar Rp.6.000.000,00 untuk Dokter Spesialis, Rp.4.000.000,00 untuk Dokter Umum dan Rp. 1.200.000,00 untuk Tenaga Pendukung Pelayanan kepada pegawai non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan la.yanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.
(5)T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pppK berlaku ketentuan :
1. a.PPPK dengan masa kery'a kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan Gqii Ketiga Belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yarrg diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari I (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal I Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(6)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena benrbahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(7)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi: a.80%o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
1. b.tunjangan keluarga;
2. c.tunjangan pangan;
3. d.tunjangan umum; dan
4. e.tambahan penghasilan diberikan 507o (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perund€rng-undangan. 6-

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaral Pemberian tunjangan Hari Raya.

(1)Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima T[rnjangan dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Trrnjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Thnjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025. (a) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

BAB III

PEMBAYARAN Pasa] 5

Pasal 6

Proses Pembay€rran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlale.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari:

a.anggarurn pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 7- KETENTUAN PENUTUP Pasa] 8 Pada saat Peraturan Bupa.ti ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor .08 Tahun 2024 tentang Teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2O24 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Tahun 2024 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Bupati diundangkan.

Pasal 9

ini mulai berlaku pada tang8al Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja. Ditetapkan di Makale a tanggal ltl yepef 2o2g TAN ^f" RA"IA I * EG Diundanskan di Makale paaatanisal 14 t4q?4T ?AW SE S DAERAH N TANA TORA.IA, HY DI I.OLO ?l: BE DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA TAHUN 2025 NOMOR 5

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…