DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin pengalokasiar Alokasi Dana lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang secara merata serta berkeadilan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksalaal Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peratural Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembalg Bagran dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peratural Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dal huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang dari Anggaran Pendapatan dan Belat'rja Daerah Kabupaten kepada Lembang Tahun Anggaran 2025; f I I I Mengingat 1. 2. J. 4. 5. 6. .,) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7 Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undarg-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep:lf1ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraia di Provinsi Sulawesi Selatan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambal.n l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084): Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lrrnbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksalaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (l,ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 41, Tambhan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 6 I 1 ); I

7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-fa Nomor 2 Tahun 2O13 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlai Kecamatan, Kelura-han dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (lembaran Daerah Kabupaten Tana Tor4ja Tahun 2O24 Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Ke{a Pemerinta}r kmbang, sebagaimanana telah diubah dengal Peraturan Daeran Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023;
11.Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Iembang (Berita Daerah Kabupaten
12.Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O24 Nomor 33),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O25 Nomor 6 ); Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI T PENGHITUNGAN DAN PEMB DANA LEMBANG DARI ANG BELANJA DAERAH KABUPA TAHUN ANGGARAN 2O25. 4-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud derrgan:

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
3.Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Tora.ia sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.l,embang adalah nama lain dari desa yang mempakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8, Pemerintahan trmbang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemenntah Lembang adalah kepala tembang dibantu perangkat kmbang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kmbang.
10.Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupalan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwaliian wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 1I. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban kmbang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
12.Pengelolaan Keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban keuangan l,embang.
13.Rencana Kefa Pemerintah Lembang, selanjutnya disingkat RKPL adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah tembang untuk jalgka waktu 1 (satu) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang, selanjutnya disingkat RPJML adalah Rencana Kegiatan pembangunan L,embang Untuk jangka waktu g (delapan) tahun.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disingkat APBL, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan lrmbang.
16.Alokasi Dana Lembang, selanjutnya perimbangan yang diterima Kabupaten dan Belanja Daerah Kabupaten sete Khusus. lT Aiokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Lembang yang dibagi secara merata kepada setiap Lembang berdasarkan klaster jumlah penduduk. 18' Alokasi Formula adarah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Lembang, angka kemiskinan Lembang, luas wilayah Lembang dan Tingkat kesulitan geografis l.embang setiap Lembang.
19.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada balk yang ditetapkan.
20.Rekening Kas l,embang, yarrg selanjutnya disingkat RKL, ada-lah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan l,embang yang ditentukan oleh Kepala Lembang untuk menampung seluruh penerimaan Lembang dan untuk memba5,21 seluruh pengel"^'an kmbang pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SAS,ARAN

Pasal 2

Maksud diberikan Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah untuk mengefekti{kan pelaksanaan program yang berbasis Lembang secara merata dan berkeadiian.

Pasal 3

Tujuan pemberian Alokasi Dana Le Retribusi Daerah adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pel kemasyarakatan dan pemberdayaan disingkat ADL adalah dana dalam Anggaran pendapatan lah dikurangi Dana Alokasi

Pasal 4

Sasaran Alokasi Dana lembang, Bagran Dari Hasil Pajak dal Retribusi Daerah ada,lah l 12 (seratus dua belas) kmbang dalam Ihbupaten Tana Toraj a. 4

(1)(2\

Pasal 5

Alokasi Dana kmbang, Bagian Dari Hasil pajak dan Retribusi Daerah dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggarzrn. Pengelolaan Alokasi Dana lembang, Bagian Dari Hasil pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yaitu mulai tanggal I Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

BAB III

TATA CARA PENCHITUNGAN

Pasal 6

a.Pemerintah Daerah mengalokasikan ADL dalnm APBD setiap Tahun Anggaran.
b.ADL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 1O7o (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
c.Pengalokasian ADL sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ mempertimbangkan:
1. 1.kebutuhan penghasilan tetap kepala kmbang dan perangkat l,embang; dan
2. 2.jumlah penduduk Lembang, algka kemiskinan kmbang, luas wilayah lrmbang, dan tingkat kesulitan geografis kmbang.

Pasal 7

(1)ADL yalg diterima tiap Lembarg dihitung berdasarkan :
1. a.Alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada l,embang sebesar 957o (sembilan puluh lima persen) dari jumlah total ADL; dan
2. b.Alokasi formula yang dihitu penduduk, angka kemiskinan, geografis setiap l,embang sebe penghitungal bobot sebagai be
3. l.lOo/o (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
  1. 2.4U/o (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
  2. 3.2Oy" (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
  3. 4.3tr/o (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geogra-fis.
(2)Angka kemiskinan Lembang dan tingkat kesulitan geografis + Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing_masing ditunjukkan oleh jumlah angka kemiskinan Lembang dan IKG Lembang.

Pasal 8

Penetapan rincian ADL setiap l,embang sssagairnana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan brgian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menqalokasikan Bagian Dari Hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Lembang ditetapkan sebesar 107o (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaal Bagran Dari Hasil pajak dan Retribusi Daerah.
(2)Bagi kmbang yang tidak menyampaikan Laporan realisasi penerimaan Retribusi Daerah kepada Bupati tidak diberikan rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembagran secara proporsional.

Pasal 10

Penetapan rincian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap kmbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam L,ampiran Ii dan l,ampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…