DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Produk Hortikultura Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindutrian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Produk Hortikultura pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Mengingat.Y BD TD 2025/NO. 3 TAHUN 2025 Mengingat l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973): 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): 5.

6.Peraturan Y BD TD 2025/NO. 3 TAHUN 2025 Menetapkan
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916):
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah:
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PENGOLAHAN PRODUK HORTIKULTURA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar.
5.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat dan nabati, dan/atau bahan estetika.
6.Unit W BD TD 2025/NO. 3 TAHUN 2025

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Produk Hortikultura yang selanjutnya disebut UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah perusahaan industri yang memenuhi kriteria usaha industri kecil dan industri menengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/ tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama. 7. 8.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA IKM PENGOLAHAN PRODUK HORTIKULTURA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura pada Dinas. UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura kelas A. UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 3

Susunan organisasi UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.sub bagian tata usaha: dan
b.kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana. Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura. Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura.
(4)Susunan 4 BD TD 2025/NO. 3 TAHUN 2025 (4
(1)
(2)
(1)
(2)Susunan organisasi UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

UPID Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan keamanan dan kenyamanan lingkungan. UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk: :

a.mengelola sarana dan prasarana di dalam UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura,
b.menfasilitasi IKM dalam proses produksi, pengembangan produk, pemasaran produk dan pelatihan IKM:
c.mengelola dan bertanggung jawab terhadap keuangan UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura,
d.mengelola keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura,
e.menyusun pedoman tata tertib dan ketentuan lain terkait dengan pengelolaan UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura,
f.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
g.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas menyiapkan, menyusun, melaksanakan, mengoordinasikan dan melaporkan program kerja terkait fungsi tata usaha. Sub bagian tata usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:

a.penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran,
b.pelaksanaan urusan kepegawaian, Cc. pelaksanaan urusan administrasi keuangan,
d.pelaksanaan » BD TD 2025/NO. 3 TAHUN 2025
d.pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga,
e.pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan, dan
f.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura, kepala sub bagian tata usaha, dan pejabat fungsional wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 8

Kepala UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura, kepala sub bagian tata usaha, dan pejabat fungsional wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas kepala UPTD Sentra IKM Pengolahan Produk Hortikultura dan kepala sub bagian tata usaha, wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar. Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 18 Maret 2025 BUPATI TANAH DATAR, ttd. EKA PUTRA Diundangkan di Batusangkar pada tanggal 18 Maret 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR, ttd. ELIZAR BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 NOMOR 3 W Salinan sesuai dengan aslinya GIAN HUKUM S& ANAH DATAR /£ Tu A s lw e KNG, Peyagyai CX Na Kk SKTA Sh. M.Si | AN NIP:19770915"200003 2 001003 BD TD 2025/NO. 3 TAHUN 2025 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSIRI KECIL DAN MENENGAH PENGOLAHAN PRODUK HORTIKULTURA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD SENTRA IKM PENGOLAHAN PRODUK HORTIKULTURA BUPATI TANAH DATAR, ttd. EKA PUTRA tan 3 A S5 KASUNTANAH DATARD Nata UPTD SENTRA IKM PENGOLAHAN PRODUK HORTIKULTURA SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN/ATAU PELAKSANA Salinan sesuai dengan aslinya 9 GIAN HUKUM M.SI 915200003 2 001

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…