DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang; Bab l ketentuan Umum; Bab ll Jenis dan Kelompok Pelanggan; Bab lll Tarif dan Biaya Air Minum; Bab lV Hak, Kewajiban, dan Larangan; Bab V Ketentuan Lain-Lain; Bab Vl Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 690/Kep.344-Huk/2022 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum bagi Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Air Minum di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023, serta untuk memperhitungkan pemulihan biaya pelayanan dan mutu pelayanan air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, perlu menyesuaikan tarif air minum;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok dan tarif pelanggan diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Pelanggan dan Tarif Air Minum Pelanggan Perusahaan Umum Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang; Mengingat … Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ci0pta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0619); MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK PELANGGAN DAN TARIF AIR MINUM PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Bupati adalah Bupati Tangerang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut PERUMDAM TKR adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
5.Direksi adalah organ PERUMDAM TKR yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6.Dewan Pengawas adalah organ PERUMDAM TKR yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
7.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9.Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
10.Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
11.Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
12.Tarif …
12.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PERUMDAM TKR yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
13.Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
14.Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
15.Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
16.Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PERUMDAM TKR dan Pelanggan.
17.Kawasan Tertentu adalah kawasan pelayanan Air Minum PERUMDAM TKR pada perumahan yang sebelumnya dikelola oleh pengembang perumahan dan telah diserahkan kepada PERUMDAM TKR dan/atau perumahan yang merupakan pengelola pusat bisnis/superblok (central business district) yang memiliki fasilitas seperti mall, rumah sakit, sekolah, dan klub olahraga antara lain kolam renang, golf, dan lainnya, dengan jaringan perpipaan yang dibuat khusus bagi perumahan tersebut.
18.Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian Air Minum.
19.Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan Meter Air.
20.Pemutusan Sementara adalah sanksi yang dikenakan kepada Pelanggan berupa pemutusan layanan Air Minum dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
21.Pemutusan Tetap adalah sanksi yang dikenakan kepada Pelanggan berupa pencabutan rangkaian Pipa Dinas.
22.Penyambungan Kembali adalah penyaluran layanan Air Minum kepada Pelanggan yang sempat dihentikan akibat sanksi Pemutusan Sementara atau Pemutusan Tetap.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.ketentuan Tarif bagi Pelanggan pada Kawasan Tertentu; dan
b.ketentuan Tarif bagi Pelanggan pada wilayah selain Kawasan Tertentu.

BAB II

JENIS DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

(1)Pelanggan PERUMDAM TKR dikelompokkan sebagai berikut:
1. a.kelompok I;
2. b.kelompok II;
3. c.kelompok …
4. c.kelompok III; dan
5. d.kelompok khusus.
(2)Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah, meliputi:
1. a.sosial umum, terdiri atas:
  1. 1.bangunan untuk ibadah agama, seperti masjid, gereja, kuil, vihara, dan klenteng;
  2. 2.panti sosial, seperti panti yatim piatu dan panti jompo;
  3. 3.pusat rehabilitasi sosial, seperti pusat rehabilitasi narkotika dan pusat rehabilitasi penyakit kusta;
  4. 4.pusat rehabilitasi penderita cacat mental;
  5. 5.asrama pelajar atau mahasiswa milik pemerintah;
  6. 6.asrama haji pemerintah;
  7. 7.pusat pengembangan bakat olahraga pemerintah; dan
  8. 8.pusat kesehatan masyarakat, seperti pos pelayanan terpadu dan pos keamanan;
2. b.sosial khusus, terdiri atas:
  1. 1.yayasan pengelola haji nonpemerintah;
  2. 2.wisma milik pemerintah;
  3. 3.museum milik pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  4. 4.rumah sakit milik pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  5. 5.kebun binatang milik pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  6. 6.gedung kantor partai politik dan lembaga afiliasi;
  7. 7.gedung kantor organisasi massa dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
  8. 8.pusat pendidikan keagamaan, meliputi sekolah teologi dan pondok pesantren;
  9. 9.pusat pendidikan dan latihan milik pemerintah;
  10. 10.lembaga riset pemerintah/negeri;
  11. 11.sekolah atau perguruan tinggi negeri;
  12. 12.kran atau hidran umum;
  13. 13.kamar mandi atau toilet umum; dan
  14. 14.terminal air; dan
3. c.rumah tangga kecil, memiliki luas bangunan ≤36m2 (paling besar tiga puluh enam meter persegi).
(3)Kelompok …
(3)Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jenis Pelanggan kelompok rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar, meliputi:
1. a.rumah tangga menengah, memiliki luas bangunan >36m2-70m2 (lebih dari tiga puluh enam meter persegi sampai dengan tujuh puluh meter persegi);
2. b.rumah tangga besar, memiliki luas bangunan >70m2-120m2 (lebih dari tujuh puluh meter persegi sampai dengan seratus dua puluh puluh meter persegi);
3. c.rumah tangga mewah, memiliki luas bangunan >120m2 (lebih dari seratus dua puluh puluh meter persegi); dan
4. d.instansi pemerintah, terdiri atas:
  1. 1.kantor pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;
  2. 2.kolam renang milik pemerintah; dan
  3. 3.kantor perwakilan negara asing.
(4)Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum di atas kebutuhan dasar.
(5)Terhadap Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
(6)Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Jenis Pelanggan kelompok niaga dan bisnis yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh, meliputi:
1. a.Pelanggan bisnis kelompok 1 (satu), terdiri atas:
  1. 1.rumah susun nonkomersial milik pemerintah;
  2. 2.toko atau rumah toko;
  3. 3.rumah makan kecil;
  4. 4.penjahit;
  5. 5.pangkas rambut;
  6. 6.pool bus travel;
  7. 7.stasiun bis dan kereta api;
  8. 8.pencucian kendaraan bermotor;
  9. 9.apotik milik pemerintah;
  10. 10.penatu; dan
  11. 11.kios;
2. b.Pelanggan bisnis kelompok 2 (dua), terdiri atas:
  1. 1.losmen, motel, atau hotel melati;
  2. 2.rumah susun bersubsidi;
  3. 3.kantor notaris, akuntan, atau pengacara;
  4. 4.laboratorium milik swasta;
  5. 5.sekolah atau perguruan tinggi swasta;
  6. 6.pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan olahraga swasta;
  7. 7.apotek …
  8. 7.apotek swasta;
  9. 8.salon kecantikan;
  10. 9.tempat praktek dokter atau klinik swasta;
  11. 10.restoran;
  12. 11.service station atau bengkel;
  13. 12.tempat hiburan;
  14. 13.minimarket;
  15. 14.bank swasta;
  16. 15.gedung pertemuan; dan
  17. 16.sarana olahraga atau seni swasta;
3. c.Pelanggan bisnis kelompok 3 (tiga), terdiri atas:
  1. 1.pergudangan;
  2. 2.gedung perkantoran; dan
  3. 3.stasiun pengisian bahan bakar umum; dan
4. d.Pelanggan bisnis kelompok 4 (empat), terdiri atas:
  1. 1.hotel berbintang;
  2. 2.pabrik makanan atau minuman;
  3. 3.pabrik es;
  4. 4.aneka industri;
  5. 5.rumah sakit swasta;
  6. 6.rumah susun komersil, apartemen, atau kondominium; dan
  7. 7.supermarket atau mall.
(7)Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar Tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
(8)Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

Pasal 4

(1)Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) terdiri atas:
1. a.nonkomersial; dan
2. b.komersial.
(2)Tarif bagi kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar.
(3)Dalam hal kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha milik Daerah, diberlakukan Tarif berdasarkan Tarif Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
(4)Tarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Penuh.
(5)Penetapan Tarif kesepakatan oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas. BAB …

BAB III

TARIF DAN BIAYA LANGGANAN AIR MINUM

Pasal 5

Biaya langganan Air Minum meliputi:

a.Tarif penggunaan Air Minum;
b.biaya abonemen; dan
c.biaya pemeliharaan instalasi Meter Air.

Pasal 6

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan berdasarkan kelompok Pelanggan dan blok konsumsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Biaya abonemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan setiap bulan kepada Pelanggan berdasarkan kelompok Pelanggan yang tidak menggunakan Air Minum pada bulan tertagih.
(2)Biaya abonemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar biaya pemakaian 5m3 (lima meter kubik) Air Minum berdasarkan kelompok pelanggan.

Pasal 8

(1)Biaya pemeliharaan instalasi Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikenakan setiap bulannya untuk berdasarkan kelompok Pelanggan dengan diameter Meter Air.
(2)Besaran biaya pemeliharaan instalasi Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Selain biaya langganan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pelanggan dapat dikenakan biaya penggantian Meter Air dalam hal Meter Air hilang atau Meter Air rusak dan memerlukan penggantian.
(2)Biaya penggantian Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan kelompok Pelanggan dan diameter Meter Air.
(3)Besaran penggantian Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini. BAB …

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 10

(1)Hak Pelanggan meliputi:
1. a.memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas standar baku mutu Air Minum, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. b.mendapatkan informasi secara benar tentang ketentuan berlangganan, Tarif, dan prosedur pelayanan PERUMDAM TKR;
3. c.mendapatkan jaminan perawatan dan penggantian instalasi sebelum Meter Air, dalam hal terjadi kerusakan yang ditimbulkan karena bencana maupun kesalahan teknis dari pihak PERUMDAM TKR;
4. d.mengajukan permohonan pengujian atas kebenaran perhitungan tagihan rekening Air Minum bulanan dan/atau kebenaran kualitas Air Minum tanpa menghapus kewajiban Pelanggan untuk membayar rekening tagihan;
5. e.mengajukan keberatan atas tagihan rekening air, apabila jumlah pemakaian air tidak sesuai dengan pemakaian yang tercatat pada Meter Air;
6. f.mengajukan tera Meter Air;
7. g.mengajukan permohonan penggantian Meter Air yang tidak akurat berdasarkan hasil tera Meter Air; dan
8. h.mendapatkan penjelasan atas pelayanan PERUMDAM TKR.
(2)Dalam hal terdapat kesalahan penagihan berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, selisih pembayaran diperhitungkan pada tagihan berikutnya.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019