DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang; Bab l ketentuan Umum; Bab ll Alokasi dana Desa; Bab lll Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; Bab lV Penyaluran; Bab V Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi; Bab Vl Indikator Keberhasilan Pengelolaan dan penggunaan dana; Bab VII Sanksi dan Penghargaan; Bab Vll Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang . . .
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
12.Peraturan . . .
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 11);
14.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8.Anggaran . . .
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.
9.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10.Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
12.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
14.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16.Alokasi Minimal adalah alokasi yang dibagi secara merata untuk setiap Desa.
17.Alokasi Proporsional adalah alokasi yang dibagi secara adil untuk setiap Desa berdasarkan indikator terentu.

BAB II

ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam APBD.
(2)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

Besaran ADD yang dianggarkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp189.595.314.500,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 4

(1)Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
1. a.Alokasi Minimal; dan
2. b.Alokasi Proporsional.
(2)Alokasi Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari anggaran ADD dibagi secara merata kepada setiap Desa.
(3)Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari anggaran ADD dibagikan berdasarkan indikator:
1. a.jumlah penduduk Desa dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
2. b.angka kemiskinan Desa dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
3. c.luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
4. d.tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 5% (lima perseratus); dan
5. e.jumlah kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dengan bobot 65% (enam puluh lima perseratus).
(4)Alokasi Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dihitung dengan menggunakan rumus: ADDPD : {(0,10 x K1) + (0,10 x K2) + (0,10 x K3) + (0,05 x K4) + (0,65 x K5)} x ADDP Keterangan : ADDPD : ADD proporsional setiap Desa K : koefesien K1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa K2 : rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total angka kemiskinan Desa K3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa K4 : rasio tingkat kesulitan geografis setiap Desa terhadap total tingkat kesulitan geografis Desa K5 . . . K5 : rasio jumlah perangkat Desa setiap Desa terhadap total perangkat Desa ADDP : ADD Proporsional Daerah.

Pasal 5

Rincian besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)ADD digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa berpedoman pada RPJM Desa dan RKP Desa.
(2)Pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk subbidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap tunjangan dan operasional Desa, meliputi:
1. a.penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
2. b.penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
3. c.penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat desa; dan
4. d.penyediaan operasional Pemerintah Desa.

BAB III

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahun anggaran dalam APBD.
(2)Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari besaran realisasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 8

(1)Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang dianggarkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp376.350.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

. . .

(2)Besaran Bagian dari Retribusi Daerah yang dianggarkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp12.064.633.516,00 (dua belas miliar enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah).

Pasal 9

(1)Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibagi secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
1. a.Alokasi Minimal; dan
2. b.Alokasi Proporsional.
(2)Alokasi Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari anggaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada setiap Desa.
(3)Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari anggaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibagikan berdasarkan indikator:
1. a.jumlah penduduk Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus);
2. b.angka kemiskinan Desa dengan bobot 23% (dua puluh tiga per seratus);
3. c.luas wilayah Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus);
4. d.tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 10% (sepuluh per seratus);
5. e.realisasi penerimaan pajak dengan bobot 12% (dua belas per seratus); dan
6. f.capaian kinerja dengan bobot 5% (lima per seratus).
(4)Alokasi Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus:
1. a.Bagian dari Hasil Pajak Daerah BHPD : {(0,25 x K1) + (0,23 x K2) + (0,25 x K3) + (0,10 x K4) + (0,12 x K5) + (0,05 X K6)} x BHP Keterangan : BHPD : Besaran Bagian dari Hasil Pajak Proporsional setiap Desa K : Koefesien K1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa. K2 : rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total angka kemiskinan Desa K3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa K4 . . . K4 : rasio tingkat kesulitan geografis setiap Desa terhadap total tingkat kesulitan geografis Desa K5 : rasio realisasi penerimaan pajak setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan pajak Desa K6 : rasio indikator capaian kinerja setiap Desa terhadap total indikator capaian kinerja Desa BHP : Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah
2. b.Bagian dari Hasil Retribusi Daerah BHRD : {(0,25 x K1) + (0,23 x K2) + (0,25 x K3) + (0,10 x K4) + (0,12 x K5) x BHR Keterangan : BHRD : Besaran Bagian dari Hasil Retribusi Proporsional setiap Desa K1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa K2 : rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total angka kemiskinan Desa K3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa K4 : rasio tingkat kesulitan geografis setiap Desa terhadap total tingkat kesulitan geografis Desa K5 : rasio realisasi penerimaan pajak setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan pajak Desa BHR : besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah
(5)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan ayat (4) ditentukan berdasarkan:
1. a.jumlah Desa berprestasi tahun sebelumnya dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
2. b.jumlah Desa berstatus maju dengan bobot 60% (enam puluh per seratus); dan
3. c.jumlah Desa berstatus mandiri dengan bobot 20% (dua puluh per seratus).

Pasal 10

(1)Rincian besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Rincian besaran Bagian dari Hasil Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…