DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan.

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalam huruf a,hurufb,hurufc, danhurufd, perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturanBupatitentangPerubahan atas PeraturanBupatiNomor20Tahun2023 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi,Tugas danFungsi,serta TataKerjaDinasTataRuang danBangunan; Mengingat...

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9.Peraturan ...
9.Peratu.ran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peratu.ran Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
10.Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan; MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN. Pasal I Beberapa ketentu.an dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 28), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi se bagai berikut:

Pasal 2

(1)DTRB merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang suburusan bidang penataan ruang, bangunan, dan jasa konstruksi.
(2)DTRB sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Susunan organisasi DTRB terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.subbagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.subbagian perencanaan dan keuangan; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional;
3. c.bidang ...
4. c.bidang penataan ruang, terdiri atas Kelompok J abatan Fungsional;
5. d.bidang penataan bangunan gedung, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. e.bidang penataan kawasan dan jasa konstruksi, terdiri atas Kelompok J abatan Fungsional; dan
7. f.UPTD.
(2)Bagan struktur dan susunan organisasi DTRB tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)DTRB mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, serta mengendalikan Urusan Pemerintahan bidang penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DTRB menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
4. d.pelaksanaan administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
1. a.merumuskan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
3. c.membina kinerja aparatur di lingkungan DTRB;
4. d.mengarahkan ...
5. d.mengarahkan pelaksanaan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
6. e.menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyelenggaraan penataan ruang, bidang penataan bangunan gedung, bidang penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
7. f.menyelenggarakan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
8. g.mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
9. h.melaporkan pelaksanaan program kerja DTRB kepada Bupati, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi; dan
10. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
  1. 4.Judul Bagian Ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penataan Ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelengaraan penataan ruang.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fu.ngsi:
1. a.penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang;
2. b.penyusunan ...
3. b.penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang;
4. c.pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang;
5. d.pengendalian kegiatan penyelenggaraan penataan ruang;
6. e.pengelolaan administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang;
7. f.pelaksanaan penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang, meliputi penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang, pelaksanaan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah, pelaksanaan persetujuan substansi rencana detail tata ruang, penyebarluasan informasi penataan ruang, pelaksanaan fasilitasi rencana detail tata ruang, pelaksanaan evaluasi dan konsultasi evaluasi rencana tata ruang wilayah, penetapan rencana detail tata ruang, penetapan rencana tata ruang wilayah, sosialisasi peraturan perundang- undangan, dan pedoman bidang penataan ruang;
8. g.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, meliputi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang, peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang, penyusunan peta dasar, penyusunan rencana detail tata ruang, peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang penataan ruang, dan penyusunan rencana tata ruang wilayah;
9. h.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang, meliputi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha, pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, dan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
10. i.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi operasionalisasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang, koordinasi pelaksanaan penataan ruang, operasionalisasi tugas dan fungsi inspektur pembangunan bidang penataan ruang, pelaksanaan audit tata ruang, pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang, penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/ atau pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan Kecil, operasionalisasi tugas dan fungsi forum penataan ruang, pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan, pengawasan pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan, pengawasan fungsi dan manfaat, penilaian perwujudan rencana tata ruang, penyelesaian sengketa penataan ruang, pengawasan standar pelayanan bidang penataan ruang, pemberian insentif dan/ atau disinsentif nonfiskal; J. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, meliputi fasilitasi forum penataan ruang;
11. k.pelaksanaan pengawasan penataan ruang, meliputi pengawasan pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan, pengawasan fungsi dan manfaat, standar pelayanan bidang penataan ruang, kinerja pemenuhan standar teknis pengawasan, operasional tugas dan fungsi inspektur pembangunan bidang penataan ruang;
  1. 1.pelaksanaan pelayanan informasi tata ruang, rencana tapak, persetujuan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi, dan pelayanan lain sebagai tindak lanjut dari rencana tata ruang; dan
12. m.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3)Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penataaan Ruang mempunyai uraian tugas:
1. a.menyusun rencana dan kebijakan program penyelenggaraan penataan ruang;
2. b.membagi tugas program penyelenggaraan penataan ruang;
3. c.memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan program penyelenggaraan penataan ruang;
4. d.melaksanakan monitoring dan evaluasi program penyelenggaraan penataan ruang; dan
5. e.melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 7.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Bidang penataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang penataan bangunan gedung, meliputi bangunan gedung skala kabupaten, bangunan gedung bersama, bangunan gedung negara, bangunan gedung swasta, dan bangunan gedung masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penataan bangunan gedung menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penataan bangunan gedung;
2. b.penyusunan program dan kegiatan penataan bangunan gedung;
3. c.pelaksanaan ...
4. c.pelaksanaan kegiatan penataan bangunan gedung;
5. d.pengendalian kegiatan penataan bangunan gedung;
6. e.pengelolaan administrasi yang terkait dengan penataan bangunan gedung;
7. f.penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, meliputi pendaftaran huruf daftar nomor bangunan gedung negara, identifikasi penetapan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang di lestarikan untuk kepentingan strategis daerah, pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/ atau pengelola bangunan gedung cagar budaya untuk kepentingan strategis daerah, pengubahsuaian bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah, pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah, penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan gedung, bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis, pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan pen erbitan persetujuan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi, surat bukti kepemilikan bangunan gedung, rencana teknis pembongkaran bangunan gedung, tim profesi ahli, tim penilai teknis, penilik, dan pendataan bangunan gedung melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung;
8. g.pelaksanaan pelayanan lain sebagai tindak lanjut dari rencana tata ruang; dan
9. h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3)Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung mempunyai uraian tugas:
1. a.menyusun rencana dan kebijakan program penataan bangunan gedung;
2. b.membagi tugas program program penataan bangunan gedung;
3. c.memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan program penataan bangunan gedung;
4. d.melaksanakan monitoring dan evaluasi program penataan bangunan gedung; dan
5. e.melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 8.Judul ...
  2. 8.Judul Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  3. 9.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang penataan kawasan dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penataan Kawasan dan J asa Konstruksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

10.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Bidang penataan kawasan dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang penataan kawasan dan jasa konstruksi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penataan kawasan dan jasa konstruksi menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penataan kawasan dan jasa konstruksi;
2. b.penyusunan program dan kegiatan penataan kawasan dan jasa konstruksi;
3. c.pelaksanaan kegiatan penataan kawasan dan jasa konstruksi;
4. d.pengendalian kegiatan penataan kawasan dan jasa konstruksi;
5. e.pengelolaan administrasi yang terkait dengan penataan kawasan dan jasa konstruksi;
6. f.penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya, meliputi pengawasan penataan bangunan dan lingkungan, penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya, supervisi penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya, penyusunan rencana dan teknis penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah;
7. g.penyelenggaraan . . .
8. g.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, meliputi penyediaan training need assessment pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, penyediaan instruktur/ asesor / penyelenggara pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, identifikasi potensi kerja sama dan pemberdayaan jasa konstruksi, pemantauan dan evaluasi pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, pemantauan dan evaluasi pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, serta penyediaan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelatihan tenaga kerj a konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, dan teknisi atau analis;
9. h.penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, meliputi penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi, penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan Daerah, peningkatan kapasitas pengelola sistem informasi pembina jasa konstruksi, operasionalisasi layanan informasi jasa konstruksi;
10. i.penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil), meliputi pemantauan dan evaluasi perizinan berusaha berbasis risiko jasa konstruksi, dan penyusunan produk hukum daerah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi; J. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi, meliputi pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, pengawasan dan evaluasi tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi, pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi, pengawasan dan evaluasi tertib usaha jasa konstruksi, penyusunan standar operasional prosedur/ pedoman tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi;
11. k.pelaksanaan pelayanan persetujuan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi, sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dan pelayanan lain sebagai tindak lanjut dari rencana tata ruang; dan
  1. 1.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pmmpmnan.
(3)Untuk...
(3)Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi mempunyai uraian tugas:
1. a.menyusun rencana dan kebijakan program penataan kawasan dan jasa konstruksi;
2. b.membagi tugas program penataan kawasan dan jasa konstruksi;
3. c.memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan program penataan kawasan dan jasa konstruksi;
4. d.melaksanakan monitoring dan evaluasi program penataan kawasan dan jasa konstruksi; dan
5. e.melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 11.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 20) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 1. 2. Pasal II Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di DTRB tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 27 Maret 2025 BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 14 Ditetapkan di Tigaraksa pada tangga 1 27 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. SOMAATMAJA BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID BIDANG PENATAAN RUANG KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN BIDANG PENATAAN BANGUNAN GEDUNG KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALADTRB UPTD SUBBAGI AN UMUMDAN KEPEGAWAI AN BIDANG PENATAAN KAWASAN DAN JASA KONSTRUKSI KELOMPOK JABATAN FUNGSI ONAL SEKRETARIS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSI ONAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I BUPATI TANGERANG, I I Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…