DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang; Bab l ketentuan Umum; Bab llKriteria, Komponen, Besaran, dan Pembayaran; Bab lll Pelaksanaan dan Pengelolaan; Bab lV Pertanggungjawaban; Bab V Pengawasan; Bab VI Pendanaan; Bab Vl Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Tangerang pada tingkat pendidikan tinggi dan untuk memberikan motivasi bagi mahasiswa kurang mampu, perlu diberikan bantuan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5.Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
6.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7.Mahasiwa Kurang Mampu adalah adalah Mahasiswa yang mempunyai orang tua dengan sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
8.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
4.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911);

Pasal 2

. . .

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

a.meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu secara ekonomi;
b.meningkatkan prestasi Mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler;
c.menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa dengan tepat waktu; dan
d.menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial.

Pasal 4

Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu, terdiri dari:

a.calon Mahasiswa baru
b.berstatus Mahasiswa; dan
c.berstatus Mahasiswa semester akhir.

BAB II

KRITERIA, KOMPONEN, BESARAN, DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

Calon penerima Beasiswa bagi calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi kriteria yang meliputi:

a.salah satu atau kedua orang tua merupakan penduduk yang berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan dokumen kependudukan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
b.diutamakan terdaftar sebagai keluarga tidak mampu dalam data terpadu kesejahteraan sosial, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan/atau data tunggal sosial ekonomi nasional;
c.siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
d.berusia paling tinggi 20 (dua puluh) tahun saat pendaftaran; dan
e.lolos seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bersedia mengikuti seleksi akademik secara nasional, seleksi secara mandiri, dan/atau seleksi lainnya pada Perguruan Tinggi dalam negeri atau Perguruan Tinggi luar negeri yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

Calon penerima Beasiswa bagi yang telah berstatus Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi kriteria yang meliputi:

a.salah satu atau kedua orang tua merupakan penduduk yang berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan dokumen kependudukan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
b.diutamakan terdaftar sebagai keluarga tidak mampu dalam data terpadu kesejahteraan sosial, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan/atau data tunggal sosial ekonomi nasional;
c.Perguruan Tinggi di wilayah provinsi banten yang terakreditasi minimal B atau baik sekali;
d.memiliki nilai indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
e.tidak berstatus sebagai penerima Beasiswa pendidikan dari pihak manapun; dan
f.lolos seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Calon penerima Beasiswa bagi yang telah berstatus Mahasiswa semester akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus memenuhi kriteria yang meliputi:

a.salah satu atau kedua orang tua merupakan penduduk yang berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan dokumen kependudukan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
b.diutamakan terdaftar sebagai keluarga tidak mampu dalam data terpadu kesejahteraan sosial, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan/atau data tunggal sosial ekonomi nasional;
c.Perguruan Tinggi di provinsi banten yang terakreditasi minimal B atau baik sekali;
d.memiliki nilai indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol); dan
e.lolos seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Beasiswa bagi calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk uang terdiri dari komponen sebagai berikut:
1. a.biaya perkuliahan;
2. b.biaya kebutuhan hidup;
3. c.biaya persiapan; dan/atau
4. d.biaya transport keberangkatan dan kepulangan.
(2)Biaya perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya perkuliahan berdasarkan tagihan dari Perguruan Tinggi, meliputi:
1. a.fully . . .
2. a.fully funded, terdiri dari:
  1. 1.uang pangkal;
  2. 2.uang kuliah tunggal;
  3. 3.biaya praktikum; dan/atau
  4. 4.biaya pendaftaran;
3. b.Cost sharing berdasarkan presentasi pembagian biaya perkuliahan antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah.
(3)Biaya kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup saat melangsungkan perkuliahan meliputi:
1. a.biaya pemondokan/kos; dan/atau
2. b.biaya pemenuhan kebutuhan hidup.
(4)Biaya persiapan dan biaya transport keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, hanya untuk calon Mahasiswa baru yang diterima pada Perguruan Tinggi di luar negeri.
(5)Komponen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan per semester atau dapat diberikan sekaligus untuk jangka waktu perkuliahan paling banyak selama 9 (sembilan) semester.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KRITERIA, KOMPONEN, BESARAN, DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KRITERIA, KOMPONEN, BESARAN, DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012