DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab l ketentuan Umum; Bab ll Penugasan dan Jangka Waktu Penugasan; Bab lll Dukungan Pemerintah Daerah; Bab lV Pemrakarsaan; Bab V Pelaporan; Bab Vl Pembinaan dan Pengawasan; Bab VII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah tersedianya infrastruktur pengolahan sampah pada Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Jatiwaringin serta tersusunnya dokumen pra feasibility study, perlu dilakukan penugasan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang untuk pengelolaan kawasan secara optimal, efisien, akuntabel, dan profesional;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Ka bu paten Tangerang untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu serta untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak lain;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dalam Rangka Pemrakarsaan Pengelolaan Kawasan Tern pat Pemrosesan Akhir Sampah Jatiwaringin; Mengingat ...

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 7055);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubulik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1019);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 123);
9.Peraturan ...
9.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Tangerang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten TangerangTahun 2019 Nomor 80); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MITRA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG DALAM RANGKA PEMRAKARSAAN PENGELOLAAN KAWASAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH JATIWARINGIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Bupati adalah Bupati Tangerang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.
6.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut PT MKR (Perseroda) adalah perusahaan milik Daerah yang bergerak di berbagai kegiatan usaha dan merupakan perusahaan induk.
9.Mitra Kerja Sama PT MKR (Perseroda) yang selanjutnya disebut Mitra MKR adalah badan usaha yang berkerja sama dengan PT MKR (Perseroda) dalam rangka pelaksanaan penugasan pemrakarsaan penyediaan infrastruktur dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah Jatiwaringin.
10.Penugasan ... -4
10.Penugasan adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PT MKR (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT MKR (Perseroda).
11.Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Jatiwaringin yang selanjutnya disingkat TPA adalah lahan milik Pemerintah Daerah seluas 31 Ha (tiga puluh satu hektar) yang dipergunakan untuk memproses pemusnahan sampah secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12.Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Jatiwaringin yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi TPA adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Penugasan pemrakarsaan pengelolaan kawasan TPA yang diselenggarakan oleh PT MKR (Perseroda) dan/ atau Mitra Kerja Sama Pr MKR.
13.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antarpemangku kepentingan.

BAB II

PENUGASAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menugaskan PT MKR (Perseroda) dalam rangka pemrakarsaan pengelolaan kawasan TPA.
(2)Penugasan dalam rangka pemrakarsaan pengelolaan kawasan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memanfaatkan aset milik Pemerintah Daerah berupa masterplan TPA, detail engineering design TPA, dengan analisis mengenai dampak lingkungan TPA;
2. b.merevisi masterplan;
3. c.merevisi detail engineering design;
4. d.merevisi analisis mengenai dampak lingkungan;
5. e.menyusun dokumen pendukung pemrakarsaan pengelolaan yang terdiri atas:
  1. 1.surat konfirmasi kesesuaian dengan: a) rencana induk sektor yang bersangkutan; b) dokumen perencanaan pemerintah; c) rencana tata ruang wilayah; dan d) rencana detail tata ruang;
  2. 2.surat ...
  3. 2.surat konfirmasi adanya indikasi kebutuhan penyediaan infrastruktur;
  4. 3.tinjauan awal rencana proyek;
  5. 4.konfirmasi kemampuan finansial dan pengalaman teknis yang memadai; dan
  6. 5.identifikasi awal kelembagaan penanggung jawab proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
6. f.mengajukan pemrakarsaan; dan
7. g.menyusun feasibility study.
(3)Mengintegrasikan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dapat difungsikan sebagai industri pengolahan sampah, pengolahan limbah bahan berbahaya beracun, dan industri lainnya.

Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan, dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT MKR (Perseroda) dapat bekerja sama dengan pihak lain baik perorangan, badan hukum privat, badan hukum publik, badan usaha, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, maupun lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PT MKR (Perseroda) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 2, meliputi:
1. a.pemberian dokumen administratif dan/ atau teknis kepada PT MKR (Perseroda);
2. b.pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  1. 1.masterplan TPA;
  2. 2.detail engineering design TPA;
  3. 3.analisis mengenai dampak lingkungan TPA, tanah dan/ atau bangunan milik Pemerintah Daerah; dan
  4. 4.alat berat milik DLHK yang berada dalam kawasan TPA;
3. c.proses ...
4. c.proses perizinan dan nonperizinan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bidang perizinan;
5. d.memberikan pendampingan dalam proses perizinan dan nonperizinan; dan
6. e.pengangkutan dan pemberian suplai sampah yang diperlukan untuk pekerjaan teknis Infrastruktur pengolahan persampahan dan pengelolaan kawasan TPA.
(2)Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh DLHK, BAPPEDA, dan BPKAD.
(3)Dukungan Pemerintah Daerah berupa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
1. a.surat konfirmasi kesesuaian dengan:
  1. 1.rencana induk sektor yang bersangkutan;
  2. 2.dokumen perencanaan pemerintah;
  3. 3.rencana tata ruang wilayah; dan
  4. 4.rencana detail tata ruang;
2. b.surat konfirmasi adanya indikasi kebutuhan penyediaan infrastruktur;
3. c.tinjauan awal rencana proyek;
4. d.identifikasi awal kelembagaan penanggung jawab proyek kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan
5. e.dokumen administratif, dokumen hukum, dan/ atau dokumen teknis lainnya baik yang telah ada maupun yang akan datang ada.
(4)Dukungan Pemerintah Daerah berupa pengangkutan dan pemberian suplai sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e dilakukan dalam hal PT MKR (Perseroda) dan Mitra MKR telah ditetapkan sebagai mitra kerja sama Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMRAKARSAAN

Pasal 6

(1)Pelaksanaan penugasan pengelolaan kawasan TPA harus memenuhi norm.a standar dan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Aset yang berasal dari penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan hak PT MKR (Perseroda) yang harus diperhitungkan terhadap Mitra MKR sebelum diajukannya pemrakarsaan penyediaan infrastruktur pengolahan sampah dan pengelolaan kawasan TPA. BAB ... BABV PELAPORAN

Pasal 7

( 1) Pf MKR (Perseroda) wajib melaporkan pelaksanaan penugasan terkait teknis, administrasi, dan keuangan secara berkala kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu bila diperlukan oleh Bupati, berdasarkan rekomendasi Tim Koordinasi TPA.

(2)Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan format yang disusun DLHK sebagai bagian dari Tim Koordinasi TPA.
(3)Laporan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan format yang disusun oleh BAPPEDA sebagai Tim Koordinasi TPA.
(4)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan format yang disusun oleh BPKAD sebagai Tim Koordinasi TPA.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penugasan selama jangka waktu penugasan yang diselenggarakan oleh Pf MKR (Perseroda) dan/ atau Mitra MKR, Bupati membentuk Tim Koordinasi TPA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan serta tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi TPA berhak memasuki area penugasan, menginspeksi, meninjau, dan memberikan arahan/masukan terhadap kegiatan pelaksanaan penugasan.
(3)Tim Koordinasi TPA berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan dapat memberikan sanksi kepada Pf MKR (Perseroda) dan/ atau Mitra MKR berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.peringatan tertulis; dan/ atau
3. c.penghentian pelaksanaan penugasan.
(4)Basil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
(5)Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar rekomendasi Tim Koordinasi TPA kepada Bupati untuk tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu penugasan. Pasal ...

Pasal 9

Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh PT MKR (Perseroda) dan/atau Mitra MKR yang ditimbulkan akibat tidak selesainya pelaksanaan penugasan ini menjadi beban dan tanggung jawab PT MKR (Perseroda) dan/atau Mitra MKR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 16 21 Mei 2025 21 Mei 2025 Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. SOMAATMAJA Salinan S Dengan As KEPAL IN .{ pa3#%-a ', - BENI, Ar,s• ur. To7 5j~so%coos YE 'sE@> ---

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…