DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Hari dan Jam Kerja Perangkat Daerah; Bab III Apel dan Upacara; Bab IV Perekaman Kehadiran; Bab V Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan etos keda perlu adanya pengaturan jam keda aparatur sipil negara;
b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2OL6 tentang Hari, Jam Kerja, dan Faktor Pengurang T\rnjangan Penambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor LS2 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Hari, Jam Kerja, dan Faktor Pengurang Tunjangan Penambah penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu disesuaikan;
c.bahwa untuk kepastian hukum pemberlakuan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu diatur dalam bentuk peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Ke{a Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat Mengingat Menetapkan 1. 2. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055); Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG HART DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Bupati adalah Bupati Tangerang.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perl'anjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Menteri ...
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangErn menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Hari Kerja Perangkat Daerah adalah hari operasional bagi Perangkat Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
9.Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan pagi Pegawai ASN.
10.Jam Kerja Perangkat Daerah adalah rentang waktu operasional bagi Perangkat Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
11.Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN.
12.Aplikasi Aparatur Sipil Negara Gemilang Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Aplikasi ASN-G adalah aplikasi internal bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan layanan administrasi kepegawaian secara mandiri berupa perekaman kehadiran online beserta laporannya, serta terintegarasi dengan aplikasi surat menJrurat kedinasan, aplikasi penilaian kinerja ASN, aplikasi sistem informasi manajemen ASN, dan sistem uthistleblouing sy stem.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Hari Kerja Perangkat Daerah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (21 Hari Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Pasal 3

(1)Jam Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh)jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat. (21 Jam Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

Pasal 4

(1)Jam Keq'a Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, masuk puku107.30 dan pulang pada pukul 16.00, dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
2. b.hari Jumat, masuk pukul 07.30 dan pulang pada pukul 16.30, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00. (21 Jam Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu:
3. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, masuk pukul 08.00 dan pulang pada pukul 15.00, dengan waktu istirahat pukul l2.OO sampai dengan pukul 12.3O; dan
4. b.hari Jumat, masuk pukul 08.00 dan pulang pada pukul 15.30, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 12.30.
(3)Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam ke{a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jumlah hari kerja dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 dapat diubah dalam hal terdapat:

a.kebijakan Presiden terkait libur nasional;
b.cuti bersama yang bersifat nasional; dan
c.kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian

Pasal 6

(1)Hari Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 dikecualikan bagi unit kerja pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
1. a.dukungan operasional Perangkat Daerah; dan/atau
2. b.langsung kepada Masyarakat. (21 Hari Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

Pasal 7

(1)Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel. (21 Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
(3)Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

APEL DAN UPACARA

Pasal 9

(1)Setiap Pegawai ASN wajib mengikuti apel Senin dan upacara, yang dilaksanakan pada:
1. a.Lapangan Raden Aria Yudhanegara, bagi:
  1. 1.Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah di lingkungan pusat pemerintahan Daerah;
  2. 2.pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  3. 3.Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah; dan
2. b.halaman
3. b.halaman gedung Perangkat Daerah, bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah di luar pusat pemerintahan Daerah, selain Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a. (21 Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jadwal/undangan yang diterbitkan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah.

Pasal 10

Kewajiban mengikuti apel Senin dan upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan bagi:

a.Pegawai ASN yang melaksanakan dinas luar dengan lokasi penugasan di luar wilayah Daerah; dan
b.Pegawai ASN yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis.

(1)Setiap Pegawai ASN wajib merekam kehadiran menggunakan mesin presensi biometrik Perangkat Daerah atau aplikasi ASN-G pada jam masuk dan jam pulang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6. (21 Setiap Pegawai ASN yang mengikuti apel Senin dan upacara wajib merekam kehadiran menggunakan mesin presensi biometrik pada:
1. a.Lapangan Raden Aria Yudhanegara, bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a; atau
2. b.Perangkat Daerah, bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b. BAB

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016