DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang; Bab l ketentuan Umum; Bab ll Pemberian Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Non-Asn pada Perangkat Daerah Non-BLUD; Bab lll Pendanaan; Bab lV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempertahankan daya beli pegawai nonaparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu memberikan gaji ketiga belas bagi pegawai nonaparatur sipil negara pada perangkat daerah nonbadan layanan umum daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian gaji ketiga belas bagi pegawai nonaparatur sipil negara pada perangkat daerah nonbadan layanan umum daerah diberikan suatu pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji ketiga belas bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Non-Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2.Undang…
2.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 11);
7.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NONAPARATUR SIPIL NEGARA PERANGKAT DAERAH NONBADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat . . .
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN adalah pegawai Daerah yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mendapatkan penghasilan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan ditugaskan pada unit kerja selain BLUD.
7.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NON-ASN PADA PERANGKAT DAERAH NON-BLUD

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan gaji ketiga belas bagi Pegawai Non-ASN pada Perangkat Daerah non-BLUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Besaran Gaji ketiga belas bagi Pegawai Non-ASN pada Perangkat Daerah non-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.tenaga kerja kontrak sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu); dan
2. b.selain tenaga kerja kontrak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
(3)Daftar jabatan Pegawai Non-ASN pada Perangkat Daerah non-BLUD penerima gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

(1)Pegawai Non-ASN pada Perangkat Daerah non-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
3. c.pendanaan belanja pegawainya di bebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
4. d.diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal Pegawai Non-ASN pada Perangkat Daerah non- BLUD belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gaji ketiga belas dapat diberikan dengan ketentuan:
1. a.telah menandatangi perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan/atau gaji ketiga belas; atau
2. b.telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan/atau gaji ketiga belas oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat bulan juli.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan karena keterbatasan persediaan dana pada periode berkenaan, gaji ketiga belas akan dibayarkan setelah bulan juli.

Pasal 5

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.
(2)Tata . . .
(2)Tata cara pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian gaji ketiga belas bagi Pegawai Non-ASN pada Perangkat Daerah Non-BLUD bersumber dari APBD.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 10 Juni 202514 Maret 2025 BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 10 Juni 20254 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. SOMA ATMAJA BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 21 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NONAPARATUR SIPIL NEGARA PERANGKAT DAERAH NONBADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN 2025 DAFTAR JABATAN PEGAWAI NONAPARATUR SIPIL NEGARA PERANGKAT DAERAH NONBADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENERIMA GAJI KETIGA BELAS BAGI TAHUN 2025

1.Tenaga Kerja Kontrak
2.Tenaga Harian Lepas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (Pesapon, Sopir, dan lain-lain)
3.Tenaga Pengamanan Penegakan Peraturan Daerah
4.Tenaga Guru
5.Tenaga Kependidikan
6.Petugas Pengamanan Lalu Lintas
7.Tenaga Pengamanan Bencana
8.Tenaga Operator RKA/DPA dan Operator Lainnya
9.Operator Barang Milik Daerah
10.Tenaga Kearsipan Perangkat Daerah dan Kelurahan
11.Satgas Keuangan
12.Honor Tenaga Entri Kependudukan
13.Petugas Balai Latihan Kerja, Industri, dan Ketenagakerjaan
14.Tenaga Pengawas Pengendalian Perdagangan
15.Petugas Pelayanan Perijinan
16.Petugas Pelayanan dan Registrat Kecamatan (PATEN)
17.Tenaga Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
18.Tenaga Petugas Panti
19.Petugas Perpustakaan
20.Tenaga Entri SIAK, Sortir, dan Penyajian Data KTP
21.Petugas/Operator Pintu Air Bina Marga
22.Operator Autocad DTRB
23.Petugas Penjaga Makam
24.Petugas Pendamping dan Penyuluh Mangrove
25.Petugas Registrat Kelurahan
26.Juru Masak Rumah Sakit
27.Petugas Pendamping Koperasi
28.Petugas Kebersihan Kantor Non-Outscoursing
29.Tenaga/Petugas Protokoler Bupati, Wakil Bupati, Dan Sekretaris Daerah
30.Petugas Mekanik Perbengkelan
31.Petugas Pengelola Dana BOS
32.Tenaga Teknis Pertanian Dan Pangan
33.Tenaga Teknis Perikanan
34.Petugas Dapodik
35.Petugas Keamanan Non-Outcoursing
36.Pengawas Telekomunikasi
37.Operator Call Center
38.Pengemudi
39.Kernet
40.Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan
41.Tenaga Kesehatan Dokter Umum pada Dinas Kesehatan
42.Tenaga Kesehatan Dokter Gigi pada Dinas Kesehatan
43.Tenaga Kesehatan Bidan pada Dinas Kesehatan
44.Tenaga Apoteker pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan
45.Tenaga Analis pada Dinas Kesehatan
46.Tenaga Peliputan
47.Tenaga LPPL
48.IT Support
49.Operator DPMPD
50.Operator SAKIP
51.Operator Keuangan
52.Petugas Pengolah Database/Laporan Perkembangan Harga Bahan Pokok Dan Usaha Perdagangan
53.Petugas Pengolah SKA/Dokumen Ekspor
54.Tenaga Administrasi Dan Teknis Metereologi Legal BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID Paraf Hierarki Sekretaris Daerah Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Bagian Hukum Paraf Koordinasi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…