DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang; Bab l ketentuan Umum; Bab ll Penugasan dan Jangka Waktu Penugasan; Bab lll Dukungan Pemerintah Daerah; Bab lV Pemrakarsaan; Bab V Pelaporan; Bab Vl Pembinaan dan Pengawasan; Bab VII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan tahapan pembangunan periode Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

c.bahwa berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2.Undang-Undang...
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. 6.Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);
6. 7.Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 16);
7. 8.Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 20); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025. Pasal I... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 20), diubah sebagai berikut:
8. 1.Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Daerah yang diubah menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
(2)Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I, pendahuluan;
2. b.bab II, evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
3. c.bab III, Renja dan pendanaan Perangkat Daerah;
4. d.bab IV, penutup.
(3)Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.perubahan Renja Sekretariat Daerah;
2. b.perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. c.perubahan Renja Inspektorat;
4. d.perubahan Renja Badan, terdiri atas:
  1. 1.Badan Pendapatan Daerah;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  4. 4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
5. e.perubahan Renja Dinas, terdiri atas:
  1. 1.Dinas Pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan;
  3. 3.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
  4. 4.Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
  5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  6. 6.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman;
  7. 7.Satuan Polisi Pamong Praja; 8.Badan…
  8. 8.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  9. 9.Dinas Sosial;
  10. 10.Dinas Tenaga Kerja;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  12. 12.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
  13. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  14. 14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  15. 15.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  16. 16.Dinas Perhubungan;
  17. 17.Dinas Komunikasi dan Informatika;
  18. 18.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
  19. 19.Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  20. 20.Dinas Perpustakaan dan Arsip;
  21. 21.Dinas Perikanan;
  22. 22.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  23. 23.Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
  24. 24.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
6. f.perubahan Renja Kecamatan, terdiri atas:
  1. 1.Kecamatan Tigaraksa;
  2. 2.Kecamatan Cikupa;
  3. 3.Kecamatan Panongan;
  4. 4.Kecamatan Curug;
  5. 5.Kecamatan Legok;
  6. 6.Kecamatan Pasar Kemis;
  7. 7.Kecamatan Balaraja;
  8. 8.Kecamatan Kresek;
  9. 9.Kecamatan Kronjo;
  10. 10.Kecamatan Mauk;
  11. 11.Kecamatan Rajeg;
  12. 12.Kecamatan Sepatan;
  13. 13.Kecamatan Teluknaga;
  14. 14.Kecamatan Cisoka;
  15. 15.Kecamatan Pakuhaji;
  16. 16.Kecamatan Kosambi;
  17. 17.Kecamatan Pagedangan;
  18. 18.Kecamatan Jambe;
  19. 19.Kecamatan Jayanti; 20.Kecamatan…
  20. 20.Kecamatan Kemiri;
  21. 21.Kecamatan Sukadiri;
  22. 22.Kecamatan Cisauk;
  23. 23.Kecamatan Sepatan Timur;
  24. 24.Kecamatan Sindang Jaya;
  25. 25.Kecamatan Kelapa Dua;
  26. 26.Kecamatan Solear;
  27. 27.Kecamatan Mekar Baru;
  28. 28.Kecamatan Sukamulya; dan
  29. 29.Kecamatan Gunung Kaler,
7. g.perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:
  1. 1.Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang;
  2. 2.Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja; dan
  3. 3.Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji.

Pasal 3

Uraian rincian perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 9 Juli 2025 BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 9 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. SOMA ATMAJA BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 25 DAFTAR ISI Lampiran 1

1.Sekretariat Daerah ......................................................................... 1
2.Sekretariat DPRD ......................................................................... 57
3.Inspektorat ................................................................................. 138
4.Bapenda ..................................................................................... 217
5.BPKAD ....................................................................................... 251 Lampiran 2
6.BKPSDM .................................................................................... 301
7.Bappeda ..................................................................................... 338
8.Dinas Pendidikan ....................................................................... 392 Lampiran 3
9.Dinas Kesehatan ........................................................................ 584
10.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air ...................................... 656
11.Dinas Tata Ruang dan Bangunan ................................................ 690
12.BPBD ......................................................................................... 744 Lampiran 4
13.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman ....................... 876
14.Satpol PP .................................................................................... 956
15.Badan Kesatuan Bangsa & Politik…........................................... 1015
16.Dinas Sosial ............................................................................. 1063 Lampiran 5
17.Dinas Tenaga Kerja ................................................................... 1172
18.Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak ............ 1210
19.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.................................. 1264
20.Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil................................... 1312
21.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ....... 1368 Lampiran 6
22.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana............ 1430
23.Dinas Perhubungan .................................................................. 1512
24.Dinas Komunikasi dan Informatika ........................................... 1552
25.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro .............................................. 1609
26.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan .............................. 1666 Lampiran 7
27.Dinas Perpustakaan dan Arsip .................................................. 1744
28.Dinas Perikanan ....................................................................... 1776
29.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ................................... 1826
30.Dinas Perindustrian dan Perdagangan ...................................... 1881
31.Dinas Penanaman Modal Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu......................................................................................... 1917
32.Kecamatan Tigaraksa ............................................................... 1946
33.Kecamatan Cikupa ................................................................... 2020 Lampiran 8
34.Kecamatan Panongan ............................................................... 2043
35.Kecamatan Curug ..................................................................... 2093
36.Kecamatan Legok ..................................................................... 2173
37.Kecamatan Pasar Kemis ............................................................ 2206
38.Kecamatan Balaraja ................................................................. 2251
39.Kecamatan Kresek .................................................................... 2279
40.Kecamatan Kronjo .................................................................... 2304 Lampiran 9
41.Kecamatan Mauk ...................................................................... 2350
42.Kecamatan Rajeg ...................................................................... 2397
43.Kecamatan Sepatan .................................................................. 2448
44.Kecamatan Teluknaga .............................................................. 2450
45.Kecamatan Cisoka .................................................................... 2480
46.Kecamatan Pakuhaji ................................................................. 2518 Lampiran 10
47.Kecamatan Kosambi ................................................................. 2575
48.Kecamatan Pagedangan ............................................................ 2620
49.Kecamatan Jambe .................................................................... 2665
50.Kecamatan Jayanti ................................................................... 2726
51.Kecamatan Kemiri .................................................................... 2773
52.Kecamatan Sukadiri ................................................................. 2796
53.Kecamatan Cisauk .................................................................... 2838 Lampiran 11
54.Kecamatan Sepatan Timur ........................................................ 2871
55.Kecamatan Sindang Jaya .......................................................... 2955
56.Kecamatan Kelapa Dua ............................................................. 2989
57.Kecamatan Solear ..................................................................... 3055
58.Kecamatan Mekar Baru ............................................................ 3077
59.Kecamatan Sukamulya ............................................................. 3130 Lampiran 12
60.Kecamatan Gunung Kaler ......................................................... 3167
61.RSUD Kabupaten Tangerang ..................................................... 3214
62.RSUD Balaraja ......................................................................... 3272
63.RSUD Pakuhaji ......................................................................... 3342 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
1.Sekretariat Daerah Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana. Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan programkepala daerah. Dari dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ini kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2004 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 8);
10.Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019;
11.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024- 2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional dan program prioritas Provinsi Tahun 2024. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud : Maksud disusunnya Renja SKPD adalah sebagai pedoman perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang serta sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama satu tahun dalam kerangka pencapaian Tujuan dan sasaran serta Program Pemerintah Kabupaten Tangerang. Tujuan : Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan SKPD ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas–prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan tersusunnya Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan susunan sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat Daerah Lingkup Kabupaten Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Periode Pelaksanaan Tahun 2024 Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output ) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

(2022)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1.Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesra 74,52 160.026.669.041 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Prosentase Hasil Kebijakan yang ditetapkan Indeks Reformasi Hukum Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sedang 2.137.368.513 2.470.100.073 SEKRETARIAT DAERAH 1 Administrasi Tata Pemerintahan Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan 3 1.536.883.329 3 1.411.903.176 12,41% 130.385.000 20,68% 217.227.600 20,68% 1050241000 20,68% 1.613.727.495 SEKRETARIAT DAERAH

(1)Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 736.592.846 1 518.511.946 13,94% 101.057.800 19,79% 143.462.800 19,79% 725083300 19,79% 773.422.488 SEKRETARIAT DAERAH
(2)Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 716.067.884 1 809.168.631 10,40% 29.327.200 26,15% 73.764.800 26,15% 282031700 26,15% 751.871.278 SEKRETARIAT DAERAH
(3)Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 84.222.599 1 84.222.599 0,00% - 0,00% - 0,00% 43126000 0,00% 88.433.729 SEKRETARIAT DAERAH 2 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Terfasilitasinya Kerjasama yang di tindaklanjuti 3 600.485.184 20 600.439.568 23,02% 126.069.000 33,30% 182.360.000 33,30% 547614300 33,30% 856.372.578 SEKRETARIAT DAERAH
(4)Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1 373.627.422 1 373.627.422 13,37% 48.115.000 28,26% 101.705.000 28,26% 359943000 28,26% 392.308.793 SEKRETARIAT DAERAH
(5)Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 1,19% 1.241.000 2,39% 2.482.000 2,39% 103850600 2,39% 226.372.578 SEKRETARIAT DAERAH
(6)Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 226.857.762 1 226.812.146 91,52% 76.713.000 93,26% 78.173.000 93,26% 83820700 93,26% 237.691.207 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Reformasi Hukum Cukup 1.562.228.422 1.640.339.843 SEKRETARIAT DAERAH 3 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Tersedianya Produk Hukum Daerah 20 1.562.228.422 10 1.880.521.139 12,00% 209.852.000 45,98% 804.463.050 45,98% 1749440600 45,98% 1.640.339.843 SEKRETARIAT DAERAH
(7)Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 20 296.474.500 20 435.750.356 27,56% 95.582.000 54,70% 189.680.000 54,70% 346792600 54,70% 311.298.225 SEKRETARIAT DAERAH
(8)Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 12 1.100.891.536 10 1.150.702.248 9,32% 102.270.000 54,82% 601.783.050 54,82% 1097824000 54,82% 1.155.936.113 SEKRETARIAT DAERAH
(9)Pendokumentasia n Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 20 164.862.386 10 294.068.535 3,94% 12.000.000 4,26% 13.000.000 4,26% 304824000 4,26% 173.105.505 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Prosentase Hasil Kebijakan yang ditetapkan 100 48.888.110.695 9.511.065.900 SEKRETARIAT DAERAH 4 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Tersedianya Kebijakan yang ditetapkan 100 10 71.734.879.635 20,34% 10.041.763.584 55,98% 27.633.764.304 55,98% 49367237830 55,98% 9.511.065.900 SEKRETARIAT DAERAH
(10)Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 8.101.271.386 4110 9.037.843.926 12,37% 212.000.000 25,16% 431.261.500 25,16% 1714189560 25,16% 8.389.067.900 SEKRETARIAT DAERAH
(11)Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 40.551.979.963 1644 20,85% 9.829.763.584 57,42% 27.068.161.584 57,42% 47139783250 57,42% 765.098.000 SEKRETARIAT DAERAH
(12)Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 234.859.346 350 62.462.176.363 0,00% - 26,17% 134.341.220 26,17% 513265020 26,17% 356.900.000 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan 100 1.289.744.000 1 234.859.346 2.181.088.962 SEKRETARIAT DAERAH 5 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Terwujudnya Perumusan perencanaan ekonomi 5 1.289.744.000 5 1.289.372.650 21,38% 221.915.000 44,91% 466.078.000 44,91% 1037749500 44,91% 1.354.231.200 SEKRETARIAT DAERAH
(13)Koordinasi, sinkronisasi , Moitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BULD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 3 209.530.000 49 209.530.000 14,66% 53.960.000 47,96% 176.570.000 47,96% 368165000 47,96% 220.006.500 SEKRETARIAT DAERAH
(14)Pengendalia n dan Distribusi Perekonomi an Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 289.728.000 2 288.738.000 30,03% 86.065.000 36,38% 104.270.000 36,38% 286610000 36,38% 304.214.400 SEKRETARIAT DAERAH
(15)Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 790.486.000 4 791.104.650 21,38% 81.890.000 48,37% 185.238.000 48,37% 382974500 48,37% 830.010.300 SEKRETARIAT DAERAH 6 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Terwujudnya Kesesuaian Kebijakan Sumber Daya Alam 1 - 0,00% - 61,77% 87.620.000 61,77% 141860000 61,77% 826.857.762 SEKRETARIAT DAERAH
(16)Koordinasi, Sinkronisas i dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan 1 0,00% - 85,29% 59.225.000 85,29% 69440000 85,29% 373.627.422 SEKRETARIAT DAERAH
(17)Koordinasi, Sinkronisas i dan Evaluasi Kebijakan Pertambang an dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan 1 0,00% - 72,83% 25.840.000 72,83% 35480000 72,83% 226.857.762 SEKRETARIAT DAERAH
(18)Koordinasi, Sinkronisas i dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan 1 0,00% - 6,92% 2.555.000 6,92% 36940000 6,92% 226.372.578 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan 100 966.578.164 1.014.907.072 SEKRETARIAT DAERAH 7 Pelaksanaa n Administra si Pembangun an Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan 1 966.578.164 2 1.105.093.938 13,40% 140.720.800 48,35% 507.717.800 48,35% 1050043950 48,35% 1.014.907.072 SEKRETARIAT DAERAH
(19)Fasilitasi Penyusuna n Program Pembangun an Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program 1 633.533.020 1 689.698.020 16,14% 68.040.900 32,24% 135.881.800 32,24% 421439650 32,24% 665.209.671 SEKRETARIAT DAERAH
(20)Pengendalia n dan Evaluasi Program Pembangun an Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program 1 136.317.096 1 163.607.096 26,29% 66.104.400 53,14% 133.608.800 53,14% 251417600 53,14% 143.132.951 SEKRETARIAT DAERAH
(21)Pengelola Evaluasi dan pelaporan pelaksanaa n Pembangun an Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 196.728.048 1 251.788.822 1,74% 6.575.500 63,16% 238.227.200 63,16% 377186700 63,16% 206.564.450 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Predikat Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Baik 1.001.222.673 1.051.283.807 SEKRETARIAT DAERAH 8 Pengelolaa n Pegadaan Barang dan Jasa Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 1 1.001.222.673 1 1.007.566.525 21,95% 258.709.500 56,43% 665.281.500 56,43% 1178891650 56,43% 1.051.283.807 SEKRETARIAT DAERAH
(22)Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 353.400.000 1 245.792.849 21,65% 75.600.000 43,29% 151.200.000 43,29% 349248000 43,29% 371.070.000 SEKRETARIAT DAERAH
(23)Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 338.882.400 1 345.282.400 21,12% 75.072.000 44,49% 158.144.000 44,49% 355426800 44,49% 355.826.520 SEKRETARIAT DAERAH
(24)Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 40 308.940.273 48 416.491.276 22,78% 108.037.500 75,06% 355.937.500 75,06% 474216850 75,06% 324.387.287 SEKRETARIAT DAERAH

3.Meningkatkan koordinasi dan Pelayanan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum dan Sarana prasarana 100 60.821.217.339 64.162.278.206 SEKRETARIAT DAERAH 9 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya laporan Barang Milik Daerah 5 118.258.000 1 105.238.000 21,42% 20.402.500 44,93% 42.805.000 44,93% 95270000 44,93% 124.170.900 SEKRETARIAT DAERAH

(25)Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 52.201.000 4 44.381.000 21,88% 11.802.500 47,46% 25.605.000 47,46% 53954000 47,46% 54.811.050 SEKRETARIAT DAERAH
(26)Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 66.057.000 1 60.857.000 20,82% 8.600.000 41,63% 17.200.000 41,63% 41316000 41,63% 69.359.850 SEKRETARIAT DAERAH 10 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pegawai 162 963.119.798 152 924.060.018 0,00% - 2,25% 26.500.000 2,25% 1176857100 2,25% 1.011.275.788 SEKRETARIAT DAERAH
(27)Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 351.268.098 3 294.008.318 0,00% - 0,00% - 0,00% 352175000 0,00% 368.831.503 SEKRETARIAT DAERAH
(28)Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 611.851.700 50 630.051.700 0,00% - 3,21% 26.500.000 3,21% 824682100 3,21% 642.444.285 SEKRETARIAT DAERAH 11 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 7 21.911.451.370 5 25.095.559.499 9,43% 1.715.201.000 41,84% 7.610.747.076 41,84% 18188919600 41,84% 23.007.023.939 SEKRETARIAT DAERAH
(29)Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 260.005.600 1 479.690.644 0,00% - 78,98% 545.135.000 78,98% 690201000 78,98% 273.005.880 SEKRETARIAT DAERAH
(30)Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 5.355.640.701 1 8.282.834.321 0,00% - 76,74% 2.183.617.000 76,74% 2845513500 76,74% 5.623.422.736 SEKRETARIAT DAERAH
(31)Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 537.678.756 1 758.164.455 0,00% - 93,58% 871.417.550 93,58% 931151600 93,58% 564.562.694 SEKRETARIAT DAERAH
(32)Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 2.210.512.370 1 2.812.116.642 37,09% 915.280.500 47,41% 1.169.775.500 47,41% 2467532000 47,41% 2.321.037.989 SEKRETARIAT DAERAH
(33)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 199.131.000 1 199.131.000 20,66% 48.992.000 38,19% 90.560.000 38,19% 237150000 38,19% 209.087.550 SEKRETARIAT DAERAH
(34)Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 6.216.343.590 1 6.979.201.590 10,41% 689.984.500 32,71% 2.167.848.000 32,71% 6627830000 32,71% 6.527.160.770 SEKRETARIAT DAERAH
(35)Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 7.132.139.353 3 5.584.420.847 1,39% 60.944.000 13,27% 582.394.026 13,27% 4389541500 13,27% 7.488.746.321 SEKRETARIAT DAERAH 12 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17 4.168.000.000 19 7.709.500.000 0,00% - 57,52% 4.864.600.000 57,52% 8456975200 57,52% 4.376.400.000 SEKRETARIAT DAERAH
(36)Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 17 4.168.000.000 9 7.709.500.000 0,00% - 57,52% 4.864.600.000 57,52% 8456975200 57,52% 4.376.400.000 SEKRETARIAT DAERAH 13 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran 4 27.103.042.583 2 27.700.939.233 21,18% 5.784.360.369 42,02% 11.477.292.112 42,02% 27313185776 42,02% 28.458.194.712 SEKRETARIAT DAERAH
(38)Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 135.535.600 4 75.958.000 9,57% 10.702.500 20,94% 23.405.000 20,94% 111781400 20,94% 142.312.380 SEKRETARIAT DAERAH
(39)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 13.455.295.203 6 13.461.295.203 18,85% 2.500.725.369 37,55% 4.982.720.012 37,55% 13269772216 37,55% 14.128.059.963 SEKRETARIAT DAERAH
(40)Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 1.911.414.600 10 2.412.052.600 2,44% 48.202.500 17,68% 349.977.100 17,68% 1979295000 17,68% 2.006.985.330 SEKRETARIAT DAERAH
(41)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 11.600.797.180 271 11.751.633.430 26,98% 3.224.730.000 51,21% 6.121.190.000 51,21% 11952337160 51,21% 12.180.837.039 SEKRETARIAT DAERAH 13 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 5.393.370.800 4 5.902.237.120 10,03% 485.420.940 33,56% 1.624.778.861 33,56% 4841645060 33,56% 5.663.039.340 SEKRETARIAT DAERAH
(42)Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 118 2.287.108.000 118 2.390.234.000 13,01% 236.644.940 38,79% 705.404.861 38,79% 1818574560 38,79% 2.401.463.400 SEKRETARIAT DAERAH
(43)Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 350.600.000 4 350.600.000 0,00% - 44,99% 143.982.000 44,99% 320000000 44,99% 368.130.000 SEKRETARIAT DAERAH
(44)Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 5 962.420.000 5 1.368.560.320 0,00% - 6,49% 73.926.000 6,49% 1139770500 6,49% 1.010.541.000 SEKRETARIAT DAERAH
(45)Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 13 1.793.242.800 13 1.792.842.800 15,91% 248.776.000 44,87% 701.466.000 44,87% 1563300000 44,87% 1.882.904.940 SEKRETARIAT DAERAH 14 Fasilitasi Kerumahtanggaa n Sekretariat Daerah Tersedianya Fasiltasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2 1.163.974.788 3 1.413.833.458 11,08% 157.936.000 36,51% 520.622.000 36,51% 1425965000 36,51% 1.522.173.527 SEKRETARIAT DAERAH
(46)Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 590.038.062 1 839.896.732 14,39% 157.936.000 47,44% 520.622.000 47,44% 1097465000 47,44% 619.539.965 SEKRETARIAT DAERAH
(47)Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 573.936.726 1 573.936.726 0,00% - 0,00% - 0,00% 328500000 0,00% 602.633.562 SEKRETARIAT DAERAH
(48)Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 0 - 300.000.000 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase dokumen perencanan dan pelaporan tepat waktu 100 40.907.689.509 43.227.486.156 SEKRETARIAT DAERAH 15 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13 674.983.794 13 662.175.294 26,20% 120.621.500 66,71% 307.098.000 66,71% 460320000 66,71% 733.145.155 SEKRETARIAT DAERAH
(49)Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 262.464.599 7 205.205.099 35,03% 22.766.500 56,45% 36.687.000 56,45% 64994000 56,45% 100.000.000 SEKRETARIAT DAERAH
(50)Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 6466000 0,00% 50.000.000 SEKRETARIAT DAERAH
(51)Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 - 50,00% 6.466.000 50,00% 6.466.000 50,00% 12932000 50,00% 50.000.000 SEKRETARIAT DAERAH
(52)Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 - 50,00% 6.466.000 50,00% 6.466.000 50,00% 12932000 50,00% 50.000.000 SEKRETARIAT DAERAH
(53)Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 - 0,00% - 50,00% 6.466.000 50,00% 12932000 50,00% 50.000.000 SEKRETARIAT DAERAH
(54)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 39.070.800 1 32.150.800 47,02% 11.803.000 69,53% 17.453.000 69,53% 25103000 69,53% 41.024.340 SEKRETARIAT DAERAH
(55)Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 373.448.395 5 424.819.395 22,50% 73.120.000 71,87% 233.560.000 71,87% 324961000 71,87% 392.120.815 SEKRETARIAT DAERAH 16 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah 1 34.960.862.085 2 38.271.694.505 27,32% 11.499.651.642 54,74% 23.038.810.182 54,74% 42091179621 54,74% 36.958.905.189 SEKRETARIAT DAERAH
(56)Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 152/12 34.773.869.601 152 38.050.280.521 27,34% 11.461.740.142 54,77% 22.961.612.182 54,77% 41927108621 54,77% 36.512.563.081 SEKRETARIAT DAERAH
(57)Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 - 25,00% 6.883.000 50,00% 13.766.000 50,00% 27532000 50,00% 50.000.000 SEKRETARIAT DAERAH
(58)Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 - 25,00% 6.883.000 50,00% 13.766.000 50,00% 27532000 50,00% 50.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 14 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaa n Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 - 100,00% 7.925.000 100,00% 7.925.000 100,00% 7925000 100,00% 50.000.000 SEKRETARIAT DAERAH
(59)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 - 25,00% 5.840.000 50,00% 11.680.000 50,00% 23360000 50,00% 50.000.000 SEKRETARIAT DAERAH
(60)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 186.992.484 1 221.413.984 25,00% 10.380.500 54,82% 22.761.000 54,82% 41522000 54,82% 196.342.108 SEKRETARIAT DAERAH
(61)Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 - 0,00% - 20,17% 7.300.000 20,17% 36200000 20,17% 50.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 17 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 5.271.843.630 0,00% - 45,77% 2.654.393.010 45,77% 5798795362 45,77% 5.535.435.812 SEKRETARIAT DAERAH
(62)Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .2/12 187.214.682 0,00% - 0,00% - 0,00% 210599554 0,00% 196.575.416 SEKRETARIAT DAERAH
(63)Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .2/12 5.084.628.948 23,75% 1.327.196.505 47,50% 2.654.393.010 47,50% 5588195808 47,50% 5.338.860.395 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase pemenuhan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan 100 1.532.501.820 1.609.126.911 SEKRETARIAT DAERAH 18 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tersedianya Laporan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah 3 1.532.501.820 2 2.563.645.471 19,87% 405.521.430 48,22% 983.791.930 48,22% 2040362500 48,22% 1.609.126.911 SEKRETARIAT DAERAH
(64)Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 4 470.115.447 3 609.335.447 22,12% 201.618.100 52,46% 478.193.400 52,46% 911495100 52,46% 493.621.219 SEKRETARIAT DAERAH
(65)Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 4 602.225.449 3 1.102.539.775 17,84% 106.053.230 42,15% 250.552.230 42,15% 594445430 42,15% 632.336.721 SEKRETARIAT DAERAH
(66)Pendokumentasia n Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 4 460.160.924 3 851.770.249 18,31% 97.850.100 47,72% 255.046.300 47,72% 534421970 47,72% 483.168.970 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Komponen Pelaporan SAKIP 11,9 920.007.906 966.008.301 SEKRETARIAT DAERAH 19 Penataan Organisasi Terwujudnya Perangkat Daerah yang memiliki nilai AKIP berkategori "A" 10 920.007.906 35 1.474.828.418 4,14% 82.703.500 56,75% 1.133.536.400 56,75% 1997530430 56,75% 966.008.301 SEKRETARIAT DAERAH
(67)Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 294.031.000 2 294.031.000 12,54% 62.289.500 34,49% 171.348.500 34,49% 496761930 34,49% 308.732.550 SEKRETARIAT DAERAH
(68)Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 300.545.948 2 489.636.460 3,94% 12.914.000 31,14% 101.968.000 31,14% 327397800 31,14% 215.573.245 SEKRETARIAT DAERAH
(69)Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 325.430.958 2 691.160.958 1,32% 7.500.000 70,11% 397.540.000 70,11% 567024800 70,11% 241.702.506 SEKRETARIAT DAERAH
(70)Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0 - 32,51% 116.500.000 90,78% 325.329.800 90,78% 358366300 90,78% 100.000.000 SEKRETARIAT DAERAH
(71)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0 - 50,73% 125.799.600 55,39% 137.350.100 55,39% 247979600 55,39% 100.000.000 SEKRETARIAT DAERAH Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja; Faktor penghambat pencapaian kinerja; Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*): *) Diisi oleh Kepala BAPPEDA Drs. SOMA ATMAJA, M.SI UJANG SUDIARTONO, ST, MT Disusun Tigaraksa, 02 Oktober 2024 Dievaluasi Tigaraksa, 02 Oktober 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ANGERAANG Kepala BAPPEDA KABUPATEN TANGERANG 2.2. Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Sekretariat Daerah dapat dikategorikan pada 3 (tiga) peran utama yang saling terkait, yaitu sebagai pengambil kebijakan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan Pembangunan kemasyarakatan serta pelayanan administratif kepada seluruh SKPD. Ketiga kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis. Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam rencana strategis Sekretariat Daerah. Pelayanan sebagai Koordinator Pembangunan Daerah Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah seperti koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat, serta koordinasi antara Kecamatan di Kabupaten Tangerang termasuk Desa dalam wilayah Kabupaten Tangerang. Pelayanan Administratif Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada SKPD dilingkup pemerintah daerah Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang No Indikator SPM/standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Indikator Tujuan : Nilai SAKIP Nilai SAKIP Nilai 74.52 Nilai 76.52 Nilai 78.52 Nilai 80.52 104.30% 47.67% 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13 Dokumen 12 Dokumen 13 Dokumen 12 Dokumen 100.00% 66.71% 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 100.00% 56.45% 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00% 0.00% 3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00% 50.00% 4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00% 50.00% 5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 102.63% 50.00% 6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100.00% 69.53% 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 100.00% 71.87% 2. Tersedianya laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah 1 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100.00% 54.74% 8 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 152 orang/12 bulan 152 orang/12 bulan 152 orang/12 bulan 152 orang/12 bulan 100.00% 54.77% 9 Jumlah Dokumen 0 Dokumen 1 1 1 102.63% 50.00% Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen Dokumen Dokumen 10 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00% 50.00% 11 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 540.00% 100.00% 12 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100.00% 50.00% 13 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100.00% 54.82% 14 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00% 20.17% 3 Tersedianya laporan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100.00% 44.93% 15 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100.00% 47.46% 16 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100.00% 41.63% 4 Tersedianya fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pegawai 162 orang 162 orang 162 orang 162 orang 100.00% 2.25% 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100.00% 0.00% 18 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 194.74% 3.21% 5 Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 411.11% 41.84% 19 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100.00% 78.98% 20 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100.00% 76.74% 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 83.33% 93.58% 22 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 80.00% 47.41% 23 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 38.19% 24 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100.00% 32.71% 25 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 72.03% 13.27% 6 Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17 unit 17 unit 17 unit 17 unit 100.00% 57.52% 26 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 17 unit 17 unit 17 unit 17 unit 100.00% 57.52% 7 Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 92.31% 42.02% 27 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 laporan 24 laporan 24 laporan 24 laporan 100.00% 20.94% 28 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan 100.00% 37.55% 29 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 66.67% 17.68% 30 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 100.00% 51.21% 8 Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100.00% 33.56% 31 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 118 unit 118 unit 118 unit 118 unit 93.80% 38.79% 32 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 100.00% 44.99% 33 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 100.00% 6.49% 34 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 13 unit 13 unit 13 unit 13 unit 100.00% 44.87% 9 Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100.00% 45.77% 35 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 orang/12 bulan 2 orang/12 bulan 2 orang/12 bulan 2 orang/12 bulan 100.00% 0.00% 36 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 orang/12 bulan 2 orang/12 bulan 2 orang/12 bulan 2 orang/12 bulan 100.00% 47.50% 10 Tersedianya Fasiltasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2 paket 3 paket 3 paket 3 paket 100.00% 36.51% 37 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100.00% 47.44% 38 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100.38% 0.00% 11 Terwujudnya Perangkat Daerah yang memiliki nilai AKIP berkategori A 10 perangkat daerah 12 perangkat daerah 15 perangkat daerah 18 perangkat daerah 100.00% 56.75% 39 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100.00% 34.49% 40 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100.00% 31.14% 41 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100.00% 70.11% 42 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 90.78% 43 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 55.39% 12 Tersedianya Laporan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100.00% 48.22% 44 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 100.00% 52.46% 45 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 100.00% 42.15% 46 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 116.67% 47.72% 13 Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 130.29% 54.71% 47 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 48 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 49 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 14 Tersedianya Kebijakan yang ditetapkan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 20.68% 50 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 19.79% 51 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 26.15% 52 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 0.00% 15 Tersedianya Produk Hukum Daerah 20 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 100.00% 55.98% 53 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 20 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 100.00% 25.16% 54 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 12 kasus 12 kasus 12 kasus 12 kasus 100.00% 57.42% 55 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 20 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 100.00% 26.17% 16 Terfasilitasinya Kerjasama yang di tindaklanjuti 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 75.00% 45.98% 56 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 54.70% 57 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 54.82% 58 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100.00% 4.26% 17 Terwujudnya Perumusan perencanaan ekonomi 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100.00% 33.30% 59 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100.00% 28.26% 60 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 100.00% 2.39% 61 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100.00% 93.26% 18 Terwujudnya Kesesuaian Kebijakan Sumber Daya Alam 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 50.66% 62 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 63 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 64 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 19 Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 277.08% 44.91% 65 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 47.96% 66 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100.00% 36.38% 67 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100.00% 48.37% Predikat Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Predikat Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa 75.00% 50.66% 20 Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100.00% 61.77% 68 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100.00% 85.29% 69 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 102.63% 72.83% 70 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 40 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100.00% 6.92% 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Salah satu isu yang sangat mendasar dan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang ditahun 2025 adalah:

1.Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tangerang. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang Tahun 2023 yang mencapai nilai 76,67 dengan kategori B, sehingga berbagai Upaya harus ditempuh agar reformasi birokrasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
2.Belum optimalnya pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perlu didata dan dikoordinasikan lebih lanjut, sehingga pemanfaatannya lebih optimal dan pemeliharaan pasca gunanya tidak menjadikan kendala bagi pemanfaatannya. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD sebagaimana dilihat pada tabel berikut Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Targe t Rp. Targe t Rp. SETDA Indikator Tujuan : Nilai SAKIP Nilai 78.5 2 219.420.416.672 SETDA Indikator Tujuan : Nilai SAKIP Nilai 78.5 2 270.827.011.775 ASDA I Indikator Sasaran : Persentase Capaian Sasaran Strategis OPD dalam lingkup koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dan kesra sesuai dengan target yang ditetapkan Persen 100 ASDA I Indikator Sasaran : Persentase Capaian Sasaran Strategis OPD dalam lingkup koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dan kesra sesuai dengan target yang ditetapkan Persen 100 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Kinerja Program ): Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Kinerja Program ):
1.Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan TAPEM Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Predika t Tinggi
1.Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan TAPEM Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Predika t Tinggi
1.Administrasi Tata Pemerintahan
1.Administrasi Tata Pemerintahan Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Tersusunnya LPPD Tepat Waktu Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Dokume n 3 851,475,800 Tersusunnya LPPD Tepat Waktu Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Dokume n 3 788.356.000 Hasil : Hasil : Prosentase Dokumen Administrasi Pemerintahan Persen 100 Prosentase Dokumen Administrasi Pemerintahan Persen 100 1 Penataan Administrasi Pemerintahan Tapem Keluar an : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokume n 1 560,433,000 1 Penataan Administrasi Pemerintahan Tapem Keluar an : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokume n 1 501.045.000 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Tapem Keluar an : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokume n 1 198,722,800 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Tapem Keluar an : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokume n 1 218.625.000 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Tapem Keluar an : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokume n 1 92,320,000 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Tapem Keluar an : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokume n 1 68.686.000
2.Fasilitasi Kerjasama Daerah
2.Fasilitasi Kerjasama Daerah Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Tersedianya Kerjasama Daerah - Terfasilitasinya Kerjasama yang di tindaklanjuti Dokume n 3 696,466,000 Tersedianya Kerjasama Daerah - Terfasilitasinya Kerjasama yang di tindaklanjuti Dokume n 3 920.486.000 Hasil : Hasil : Prosentase MOU dan PKS yang di tindaklanjuti Persen 100 Prosentase MOU dan PKS yang di tindaklanjuti Persen 100 2 5 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satua n Target Kinerja dan Kerangka Pendanaa n 2025 Targ et Rp. Targ et Rp. 4 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Tapem Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen 1 311,389,000 4 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Tapem Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen 1 262.102.000 5 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Tapem Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Dokumen 1 236,044,000 5 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Tapem Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Dokumen 1 167.828.000 6 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Tapem Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Laporan 1 149,033,000 6 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Tapem Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Laporan 1 490.556.000
2.Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah HUKU M Indeks Reformasi Hukum Predika t Baik 2. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah HUK UM Indeks Reformasi Hukum Predik at Baik
3.Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
3.Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Terpenuhinya Produk Hukum Daerah Tersedianya Produk Hukum Daerah Dokumen 20 2,003,659,570 Terpenuhinya Produk Hukum Daerah Tersedianya Produk Hukum Daerah Dokume n 20 2.050.605.57 0 Hasil : Hasil : Prosentase Ketersediaan Produk Hukum Daerah Persen 100 Prosentase Ketersediaan Produk Hukum Daerah Persen 100 7 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Hukum Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Dokumen 20 426,794,000 7 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Hukum Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Dokume n 20 417.180. 000 8 Fasilitasi Bantuan Hukum Hukum Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Kasus 12 1,136,911,570 8 Fasilitasi Bantuan Hukum Hukum Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Kasus 12 1.247.12 1.570 9 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Hukum Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Dokumen 20 439,954,000 9 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Hukum Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Dokume n 20 386.304. 000 2 6 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Targ et Rp. Targ et Rp . Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Program ) : Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Program ) : 3 Meningkatkan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat KESRA Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan Perse n 100 92,252,050,788 3 Meningkatkan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat KESRA Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan Perse n 100
4.Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4.Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Tersedianya Kebijakan yang ditetapkan Dokume n 1 92,252,050,788 Tersedianya Kebijakan yang ditetapkan Dokum en 1 138.869.580.478 Hasil : Hasil : Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan Perse n 100 Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan Perse n 100 10 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kesra Keluara n : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PengelolaanBina Mental Spiritual Doku men 1 8,441,850,100 10 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kesra Keluara n : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PengelolaanBina Mental Spiritual Doku men 1 9.354.494.50 0 11 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Kesra Keluara n : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Doku men 1 83,302,905,688 11 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Kesra Keluara n : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Doku men 1 128.707.137 .678 12 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Kesra Keluara n : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Doku men 1 507,295,000 12 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Kesra Keluara n : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Doku men 1 807.948.300 2 7 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Target Rp. Target Rp. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Sasaran Program : Capaian Program (Indikator Program) : Sasaran Program : Capaian Program (Indikator Program) : 4 Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan Persen 100 4 Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan Persen 100
5.Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
5.Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Terselesaikannya Perumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian Terwujudnya Perumusan perencanaan ekonomi Dokumen 5 1,439,425,400 Terselesaikannya Perumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian Terwujudnya Perumusan perencanaan ekonomi Dokumen 5 1.238.663.200 Hasil : Hasil : Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang diselesaikan Persen 100 Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang diselesaikan Persen 100 13 Koordinasi, sinkronisasi, Moitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Dokumen 3 296,609,000 13 Koordinasi, sinkronisasi, Moitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Dokumen 3 268.818.000 14 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Laporan 4 490,280,000 14 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Laporan 4 423.176.000 15 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Dokumen 4 652,536,400 15 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Dokumen 4 546.669.200
6.Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
6.Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Terkendalinya Kebijakanan Sumber Daya Alam Terwujudnya Kesesuaian Kebijakan Sumber Daya Alam Dokume n 1 28,428,000 Terkendalinya Kebijakanan Sumber Daya Alam Terwujudnya Kesesuaian Kebijakan Sumber Daya Alam Doku men 1 14.214.000 Hasil : Hasil : Prosentase Dokumen Kebijakan Sumber Daya Alam Persen 100 Prosentase Dokumen Kebijakan Sumber Daya Alam Persen 100 16 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Perekonom ian Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dokume n 1 9,476,000 16 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Perekonom ian Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Doku men 1 4.738.000 2 8 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Targe t Rp. Targe t Rp. 17 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Perekonomian Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Dokumen 1 9,476,000 17 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Perekonomian Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Dokumen 1 4.738.000 18 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Perekonomian Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dokumen 1 9,476,000 18 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Perekonomian Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dokumen 1 4.738.000 Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Program): Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Program ) : 5 Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Administrasi Pembangunan ADMINIST RASI PEMBANGU NAN Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan Persen 100 5 Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Administrasi Pembangunan ADMINIST RASI PEMBANGU NAN Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan Persen 100
6.Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
6.Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan: Keluaran : Tertibnya Administrasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan Dokume n 1 1,111,147,000 Tertibnya Administrasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan Dokumen 1 542.032.50 0 Hasil : Hasil : Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan Persen 100 Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan Persen 100 19 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Administ rasi Pembangu nan Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Dokume n 1 272,382,000 19 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Administ rasi Pembang unan Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Dokumen 1 39.957.000 2 9 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Target Rp. Target Rp. 20 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Administ rasi Pembangu nan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Laporan 1 408,398,000 20 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Administ rasi Pembang unan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Laporan 1 142.235.00 0 21 Pengelola Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan Administ rasi Pembangu nan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Laporan 1 430,367,000 21 Pengelola Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan Administ rasi Pembang unan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Laporan 1 359.840.50 0 Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Program ) : Sasaran Program : Capaian Program ( Indikator Program ) : 6 Meningkatkan kualitas Pengadaan Barang dan Jasa PPBJ Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Predikat Baik 6 Meningkatkan kualitas Pengadaan Barang dan Jasa PPBJ Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Predikat Baik
7.Pengelolaan Pegadaan Barang dan Jasa
7.Pengelolaan Pegadaan Barang dan Jasa Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan: Keluaran : Tercapainya Pengadaan barang dan Jasa Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Dokume n 1 1,532,418,100 Tercapainya Pengadaan barang dan Jasa Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen 1 1.275.783. 900 Hasil : Hasil : nilai Hasil Pencapaian Indeks Tata Kelola Pengelolaan Barang Jasa Predikat Baik nilai Hasil Pencapaian Indeks Tata Kelola Pengelolaan Barang Jasa Predikat Baik 22 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa PPBJ Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokume n 1 525,730,000 22 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa PPBJ Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen 1 514.586.00 0 23 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik PPBJ Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dokume n 1 411,762,100 23 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik PPBJ Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dokumen 1 199.799.90 0 24 Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa PPBJ Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Orang 10 0 594,926,000 24 Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa PPBJ Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Orang 100 561.398.00 0 3 0 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Targe t Rp. Target R p. 1 Indikator sasaran : Persentase Capaian Sasaran Strategis OPD dalam lingkup koordinasi dan pelayanan adminstrasi umum sesuai dengan target yang ditetapkan Persen 100 1 Indikator sasaran : Persentase Capaian Sasaran Strategis OPD dalam lingkup koordinasi dan pelayanan adminstrasi umum sesuai dengan target yang ditetapkan Persen 100 2 Nilai Sakip Nilai 83.70 2 Nilai Sakip Nilai 83.70 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Sasaran Program : UMUM Sasaran Program : UMU M 7 Meningkatnya pemenuhan administrasi umum Cakupan pemenuhan admisntrasi umum dan Sarana prasarana Persen 100 119,505,346,014 7 Meningkatnya pemenuhan administrasi umum Cakupan pemenuhan admisntrasi umum dan Sarana prasarana Persen 100 48.914.341.6 16,00
8.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
8.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Tercapainya Pendataan Barang Milik daerah yang Akuntabel Tersedianya laporan Barang Milik Daerah Dokume n 5 70,370,000 Tercapainya Pendataan Barang Milik daerah yang Akuntabel Tersedianya laporan Barang Milik Daerah Dokume n 5 59.314.000 Hasil : Hasil : Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Persen 100 Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Persen 100 25 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Umum Kelua ran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokume n 4 40,590,000 2 5 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Umu m Keluar an : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokume n 4 37.162.000 3 1 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Targe t Rp. Targe t Rp. 26 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Umum Kelua ran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Lapora n 1 29,780,000 2 6 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Umu m Keluar an : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Laporan 1 22.152.000 pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
9.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Tercapainya Sumber Daya Aparatur Lingkup Sekretariat Tersedianya fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pegawai Orang 162 1,150,442,800 Tercapainya Sumber Daya Aparatur Lingkup Tersedianya fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pegawai Orang 162 1.142.342.800 Daerah Sekretariat Daerah Hasil : Hasil : Prosentase Meningkatnya Kapasitas Pegawai Persen 100 Prosentase Meningkatnya Kapasitas Pegawai Persen 100 27 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Umum Kelua ran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Paket 1 581,680,800 2 7 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Umu m Keluar an : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 581.680.800 Kelengkapan 28 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Umum Kelua ran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Orang 50 568,762,000 2 8 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Umu m Keluar an : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Orang 50 560.662.000 Fungsi Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan
10.Administrasi Umum Perangkat Daerah
10.Administrasi Umum Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Tercapainya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Jenis 7 15,446,085,711 Tercapainya Pemenuhan Pelayanan Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Jenis 7 18.876.089. 451 Perkantoran Administrasi Perkantoran Hasil : Hasil : Persentasi Pemenuhan Persen 100 Persentasi Pemenuhan Persen 100 Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Perkantoran Perangkat Daerah Daerah RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Target Rp. Targe t Rp. 29 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Umum Keluaran : JumlahPaket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 779,301,740 29 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Umum Keluaran : JumlahPaket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 920.819.940 30 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Umum Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 2,721,355,000 30 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Umum Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 2.863.768.00 0,03.919.874. 820 31 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Umum Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 749,332,001 31 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Umum Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 863.375.051 32 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Umum Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 2,573,745,000 32 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Umum Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 4.647.198.00 0 33 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Umum Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Doku men 1 215,286,000 33 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Umum Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Doku men 1 208.014.000 34 Fasilitasi Kunjungan Tamu Umum Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapor an 1 4,696,093,970 34 Fasilitasi Kunjungan Tamu Umum Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapor an 1 5.964.144.64 0 35 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keuang an Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapor an 1 3,710,972,000 35 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keuan gan Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapor an 1 2.352.663.00 0
11.Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
11.Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan: Keluaran : Tercapainya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tersedianya Fasiltasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Paket 3 1,545,276,500 Tercapainya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tersedianya Fasiltasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Paket 3 1.619.548.82 0 Hasil : Hasil : 3 3 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Targ et Rp. Targ et Rp. Cakupan Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Perse n 100 Cakupan Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Perse n 100 36 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Umum Keluaran Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 819,824,000 36 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Umum Keluaran Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 894.096.320 37 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Umum Keluaran Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 725,452,500 37 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Umum Keluaran Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 725.452.500
12.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan: Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Unit 1 33,486,000 Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Unit 1 33.486.000 Hasil : Hasil : Prosentase Pemenuhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perse n 100 Prosentase Pemenuhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perse n 100 39 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Umum Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 7 33,486,000 39 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Umum Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 1 33.486.000 3 4 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program/Sasar an Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satua n Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Tar get Rp. Targ et R p. 13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan: Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran Lapor an 4 34,150,525,680 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran Lapora n 4 33.117.178.046 Hasil : Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran Perse n 100 Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran Persen 100 40 Penyedia Jasa Surat Menyurat Umu m Keluara n : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lapor an 24 188,620,000 40 Penyedia Jasa Surat Menyurat Umum Kelua ran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lapora n 24 201.780.0 000 41 Penyedia Jasa Komunikas i , Sumber Daya Air dan Listrik Umu m Keluara n : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapor an 5 11,140,199,380 41 Penyedia Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Umum Kelua ran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapora n 5 11.140.936.746 42 Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Umu m Keluara n : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Lapor an 12 2,400,205,000 42 Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Umum Kelua ran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Lapora n 12 2.400.205. 000 43 Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Umu m Keluara n : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapor an 6 20,421,501,300 43 Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Umum Kelua ran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapora n 6 19.374.25 6.300 3 5 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program/Sasara n Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Targ et Rp. Targe t Rp. 14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
14.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Kegiatan : Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 5,843,598,400 Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 4 6.150.884.000 Hasil : Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perse n 100 Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 44 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Umu m Keluara n : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 118 2,804,494,400 44 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Umum Kelua ran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Uni t 118 2.915.280. 000 45 Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya Umu m Keluara n : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara U ni t 4 248,000,000 45 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Umum Kelua ran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Uni t 4 248.000.0 00 46 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Umu m Keluara n : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi U ni t 5 909,904,000 46 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Umum Kelua ran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Uni t 5 1.106.404.000 3 6 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program/Sasara n Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program/Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Targ et Rp. Targe t Rp. 47 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Umu m Keluara n : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi U ni t 13 47 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Umum Kelua ran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi Uni t 13 Sasaran Program : Capain Program Sasaran Program : Capain Program 8 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan perencan aan keuang an 1 Persentase dokumen perencanan dan pelaporan tepat waktu Perse n 100 8 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan perencan aan keuang an 1 Persentase dokumen perencanan dan pelaporan tepat waktu Persen 100 15. Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah
15.Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan: Keluaran : Tercapainya kualitas Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Doku men 12 1,835,066,784 Tercapainya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokum en 13 2.082.201. 984 Hasil : Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun Perse n 100 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun Persen 100 3 7 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program/S asaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program/Sasar an Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Targ et Rp. Targe t Rp. 48 Penyusunan. Dokumen Perencanaan perangkat Daerah Perc. Keu Keluara n : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Doku men 3 1,235,409,784 48 Penyusunan . Dokumen Perencanaa n perangkat Daerah Perc. Keu Kelua ran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokum en 3 154.613.7 84 49 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Perc. Keu Keluara n : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Doku men 1 3,815,000 49 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Perc. Keu Kelua ran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokum en 1 3.815.000 50 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perc. Keu Keluara n : Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Doku men 1 11,445,000 50 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Perc. Keu Kelua ran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokum en 1 14.895.00 0 51 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Perc. Keu Keluara n : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Doku men 1 15,260,000 51 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Perc. Keu Kelua ran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokum en 1 15.260.00 0 52 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perc. Keu Keluara n : Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Doku men 1 11,445,000 52 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perc. Keu Kelua ran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokum en 1 11.445.00 0 3 8 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program /Sasaran Program dan Ke giatan Lokasi Indikator Kine rja Tujuan, sasaran, Program (Outcome ), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program /Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kine rja Tujuan, sasaran, Program (Outcome ), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Target Rp. Target Rp. 53 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lapora n 1 151,360,000 53 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perc. Keu Keluara n : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 121.962.40 0 54 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perc. Keu Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapora n 5 406,332,000 54 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perc. Keu Keluara n : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 1.760.210.800
16.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan : Keluaran : Sasaran Ke giatan : Keluaran : T erpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah Dokumen 6 46,481,375,749 T erpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah T ersedianya laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah Dokumen 6 48.681.845.2620 Hasil : Hasil : Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 55 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perc. Keu Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan T unjangan ASN Orang/bul an 152/12 46,353,965,749 55 Penyediaan Gaji dan T unjangan A Perc. Keu Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan T unjangan ASN Orang/bulan 152/12 48.462.447.262 56 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 1 25,508,000 56 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 1 60.371.000 57 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen 1 26,940,000 57 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen 1 26.045.000 58 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokumen 1 16,390,000 58 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokumen 1 0- 59 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir T ahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir T ahun SKPD Laporan 1 45,102,000 59 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir T ahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir T ahun SKPD Laporan 1 16.390.000 60 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ T riwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD Laporan 1 13,470,000 60 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perc. Keu Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ T riwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD Laporan 1 103.122.000 3 9 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 Program /Sasaran Program dan Ke giatan Lokasi Indikator Kine rja Tujuan, sasaran, Program (Outcome ), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Program /Sasaran Program dan Ke giatan Lokasi Indikator Kine rja Tujuan, sasaran, Program (Outcome ), Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025 Target Rp. Target Rp. 61 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 13,470,000 61 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perc. Keu Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 13.470.000
17.Administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
17.Administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sasaran Ke giatan : Ke luaran : Sasaran Ke giatan : Ke luaran : Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang 2 8,581,374,440 T erpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH Tersedianya Gaji dan T unjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang 2 8.914.678.614 Hasil : Hasil : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional KDH WKDH Dokumen 2 Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional KDH WKDH Dokumen 2 62 Penyedia Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perc. Keu Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan T unjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bul an .2/12 1,475,476,448 62 Penyedia Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perc. Keu Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan T unjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bulan .2/12 1.199.654.018 63 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perc. Keu Keluaran Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bul an 2 84,000,000 63 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perc. Keu Keluaran Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bulan 2 42.000.000 64 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perc. Keu Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bul an .2/12 7,021,897,992 63 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perc. Keu Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bulan .2/12 5.588.195.808,07.6 73.024.596 Sasaran Program : Capain Program Sasaran Program : Capain Program 9 Meningkatnya kualitas Pelayanan Pimpinan PROTOKOL 1 Persentase pemenuhan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Persen 100 9 Meningkatnya kualitas Pelayanan Pimpinan PROTOKOL 1 Persentase pemenuhan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Persen 100
18.Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
18.Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan: Keluaran : Terpenuhinya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah Tersedianya Laporan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah Laporan 3 2,530,745,150 T erpenuhinya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah Tersedianya Laporan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah Laporan 3 2.744.527.150 Hasil : Hasil : Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah Persen 100 Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah Persen 100 65 Fasilitasi Keprotokolan Protokol Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan 4 1,155,610,150 64 Fasilitasi Keprotokolan Protokol Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan 4 1.235.740.150 66 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Protokol Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Laporan 4 830,088,000 65 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Protokol Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Laporan 4 961.588.000 4 0 RANCANGAN AWAL 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 67 Pendokumentasian T ugas Pimpin Protokol Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian T ugas Pimpinan Laporan 4 545,047,000 66 Pendokumentasian T ugas Pimpin Protokol Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian T ugas Pimpinan Laporan 4 547.199.000 Sasaran Program : Capain Program Sasaran Program : Capain Program 10 Meningkatnya kualitas pelaporan 1 Komponen Pelaporan SAKIP Nilai 11.95 10 Meningkatnya kualitas pelaporan 1 Komponen Pelaporan SAKIP Nilai 11.95
20.Penataan Organisasi 20. Penataan Organisasi Sasaran Kegiatan: Keluaran : Sasaran Kegiatan: Keluaran : Tercapainya Kualitas Pelaporan Terwujudnya Perangkat Daerah yang memiliki nilai AKIP berkategori A Perangkat Daerah 12 1,836,998,800 Tercapainya Kualitas Pelaporan Terwujudnya Perangkat Daerah yang memiliki nilai AKIP berkategori A Perangkat Daerah 12 1.705.194.000 Hasil : Hasil : 68 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Organisasi Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen 3 367,368,800 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Organisasi Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen 3 292.906.800 69 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Or ganisasi Kelu aran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pelayanan Publik dan Tata Laksana L aporan 2 374,643,000 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Or ganisasi K eluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pelayanan Publik dan Tata Laksana Lap oran 2 324.348.000 70 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Or ganisasi Kelu aran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi D okumen 2 490,800,000 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Or ganisasi K eluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Dok umen 2 473.723.200 71 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Or ganisasi Kelu aran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana D okumen 1 309,517,000 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Or ganisasi K eluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Dok umen 1 279.026.000 72 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Or ganisasi Kelu aran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah D okumen 1 294,670,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Or ganisasi K eluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Dok umen 1 335.190.000 4 1 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah tidak ada yang berkaitan langsung dengan masyarakat karena Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah tidak ada yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, melainkan Sekretariat Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Hasil pelaksanaan Musrenbang, tidak ada program/kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Bagian Administrasi Pembangunan Kecamatan atau sebutan lain yang fungsi lembaganya berhubungan dengan hal tersebut. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 berisi rancangan program dan kegiatan, yang mendukung, baik secara langsung, maupun secara tidak langsung, pencapaian sasaran untuk mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang dibutuhkan agar program kegiatan tersebut dapat terlaksana secara optimal. Program dan kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025. Rencana kerja berupa program dan kegiatan Bagian - bagian lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN (RENJA OPD) SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANGERANG TAHUN 2025 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Kinerja Pagu Dana ( Rp ) Keterangan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2025 Tahun 2026 Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Predikat Tinggi Predikat Tinggi 135.193.651.248,00 1,991,325,690,00

1.Administrasi Tata Pemerintahan Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan 3 Dokumen 3 Dokumen 648.540.200,00 1.160.196.479,00

(1)Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 Dokumen 1 Dokumen 442.444.600,00 852,698,293,00
(2)Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen 1 Dokumen 137.409.600,00 210.000.000,00
(3)Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 68.686.000,00 97.498.186,00

2.Fasilitasi Kerja Sama Daerah Terfasilitasinya Kerjasama yang di tindaklanjuti 3 Dokumen 3 Dokumen 497.465.000,00 831,129,211,00

(4)Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 188.902.000,00 432.520.444,00 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Kinerja Pagu Dana ( Rp ) Keterangan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2025 Tahun 2026 Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(5)Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 167.828.000,00 249.575.767,00
(6)Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Laporan 1 Laporan 140.735.000,00 149,033,000,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Reformasi Hukum Predikat Baik Predikat Baik 135.193.651.248,00 2,003,659,570,00

3.Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Tersedianya Produk Hukum Daerah 20 Dokumen 20 Dokumen 1.829.535.570,00 2,003,659,570,00

(7)Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 20 Dokumen 20 Dokumen 330.305.000,00 426,794,000,00
(8)Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 12 Kasus 12 Kasus 1.127.671.570,00 1,136,911,570,00
(9)Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 20 Dokumen 20 Dokumen 371.559.000,00 439,954,000,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan 100 Persen 100 Persen 135.193.651.248,00 21,484,862,529,00 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Kinerja Pagu Dana ( Rp ) Keterangan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2025 Tahun 2026 Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4.Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Tersedianya Kebijakan yang ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 132.218.110.478,00 21,484,862,529,00

(10)Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 1 Dokumen 8.308.196.500,00 8,441,850,100,00
(11)Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 1 Dokumen 123.484.785.678,00 12,535,717,429,00
(12)Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dokumen 1 Dokumen 425.128.300,00 507,295,000,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan 100 Persen 100 Persen 2.969.764.100,00 1.467.853.400,00

5.Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Terwujudnya Perumusan perencanaan ekonomi 5 Dokumen 5 Dokumen 1.195.108.000,00 1.439.425.400,00 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Kinerja Pagu Dana ( Rp ) Keterangan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2025 Tahun 2026 Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(13)Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 3 Dokumen 3 Dokumen 225.064.000,00 296,609,000,00
(14)Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 423.176.000,00 490,280,000,00
(15)Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 Dokumen 4 Dokumen 546.868.000,00 652,536,400,00

6.Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Terwujudnya Kesesuaian Kebijakan Sumber Daya Alam 1 Dokumen 1 Dokumen 14.214.000,00 28,428,000,00

(16)Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 Dokumen 1 Dokumen 4.738.000,00 9,476,000,00
(17)Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 Dokumen 1 Dokumen 4.738.000,00 9,476,000,00
(18)Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Pertanahan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.738.000,00 9,476,000,00 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Kinerja Pagu Dana ( Rp ) Keterangan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2025 Tahun 2026 Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan 100 Persen Baik Predikat 100Persen Sangat Baik Predikat 2.969.764.100,00 1,111,147,000,00

7.Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan 1 Dokumen 1 Dokumen 483.798.000,00 1,111,147,000,00

(19)Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 21.982.000,00 272,382,000,00
(20)Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 148.035.000,00 408,398,000,00
(21)Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 313.781.000,00 430,367,000,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Predikat Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Predikat Baik Predikat Baik 2.969.764.100,00 1,643,786,800,00

8.Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.276.644.100,00 1,643,786,800,00 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Kinerja Pagu Dana ( Rp ) Keterangan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2025 Tahun 2026 Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(22)Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Dokumen 1 Dokumen 414.426.000,00 525,730,000,00
(23)Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Dokumen 5 Dokumen 415.562.100,00 509,456,800,00
(24)Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 100 Orang 200 Orang 446.656.000,00 608,600,000,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pemenuhan admisntrasi umum dan Sarana prasarana 100 Persen 100 Persen 117.864.613.104,00 64.239.785.091,00

9.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya laporan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 59.314.000,00 70,370,000,00

(25)Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 37.162.000,00 40,590,000,00
(26)Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 22.152.000,00 29,780,000,00

10.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pegawai 162 Orang 162 Orang 1.142.342.800,00 1,150,442,800,00

(27)Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 581.680.800,00 581,680,800,00 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Kinerja Pagu Dana ( Rp ) Keterangan No Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2025 Tahun 2026 Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(28)Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 50 Orang 560.662.000,00 568,762,000,00

11.Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 7 Jenis 7 Jenis 13.908.828.711,00 19,446,085,711,00

(29)Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 779.301.740,00 779,301,740,00
(30)Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.721.355.000,00 2,721,355,000,00
(31)Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 749.332.001,00 749,332,001,00
(32)Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.422.505.000,00 2,573,745,000,00
(33)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 208.014.000,00 215,286,000,00
(34)Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 4.148.935.970,00 6,696,093,970,00
(35)Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.879.385.000,00 5,710,972,000,00

12.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17 Unit 1 Unit 33.486.000,00 33.486.000,00

(36)Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 17 Unit 1 Unit 33.486.000,00 33.486.000,00 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Kinerja Pagu Dana ( Rp ) Keterangan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2025 Tahun 2026 Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

13.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran 4 Laporan 4 Laporan 34.149.345.680,00 36.150.525.680,00

(37)Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 Laporan 24 Laporan 187.440.000,00 188.620.000,00
(38)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 11.140.199.380,00 13.140.199.380,00
(39)Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.400.205.000,00 2.400.205.000,00
(40)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 20.421.501.300,00 20.421.501.300,00

14.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Jenis 4 Jenis 5.840.098.400,00 5.843.598.400,00

(41)Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 118 Unit 118 Unit 2.800.994.400,00 2.804.494.400,00
(42)Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 248.000.000,00 248.000.000,00
(43)Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 909.904.000,00 909.904.000,00
(44)Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 Unit 13 Unit 1.881.200.000,00 1.881.200.000,00 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Kinerja Pagu Dana ( Rp ) Keterangan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2025 Tahun 2026 Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

15.Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tersedianya Fasiltasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 3 Paket 3 Paket 1.545.276.500,00 1.545.276.500,00

(45)Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 819.824.000,00 819.824.000,00
(46)Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 725.452.500,00 725.452.500,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanan dan pelaporan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 117.864.613.104,00 61.424.172.370,00

16.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13 Dokumen 12 Dokumen 619.891.184,00 1.651.865.007,00

(47)Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 10 Dokumen 122.863.784,00 674.322.474,00
(48)Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen - 3.815.000,00 -
(49)Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen - 14.895.000,00 - No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Kinerja Pagu Dana ( Rp ) Keterangan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2025 Tahun 2026 Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(50)Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen - 15.260.000,00 -
(51)Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen - 11.445.000,00 -
(52)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 121.962.400,00 545.229.335,00
(53)Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 329.650.000,00 432,313,198,00

17.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 47.788.606.163,00 50.890.932.923,00

(54)Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 152/12 Orang/Bulan 204/12 Orang/bulan 47.683.588.163,00 50.353.965.749,00
(55)Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 19.131.000,00 55.125.000,00
(56)Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20.205.000,00 55.125.000,00
(57)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Laporan 16.390.000,00 55.125.000,00 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Kinerja Pagu Dana ( Rp ) Keterangan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2025 Tahun 2026 Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(58)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 41.662.000,00 316.467.174,00
(59)Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 7.630.000,00 55.125.000,00

18.Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 8.882.766.316,00 8.881.374.440,00

(60)Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .2/12 Orang/Bulan .2/12 Orang/Bulan 1.475.476.448,00 1.775.476.448,00
(61)Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 orang 2 Orang 84.000.000,00 84.000.000,00
(62)Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .2/12 Orang/Bulan .2/12 Orang/Bulan 7.323.289.868,00 7.021.897.992,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan 100 Persen 100 Persen 117.864.613.104,00 3,379,166,513,00 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Kinerja Pagu Dana ( Rp ) Keterangan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2025 Tahun 2026 Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

19.Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tersedianya Laporan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 2.353.626.150,00 3,379,166,513,00

(63)Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 4 Laporan 4 Laporan 1.094.450.150,00 1,036,604,561,00
(64)Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 4 Laporan 4 Laporan 796.088.000,00 1,327,907,115,00
(65)Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 4 Laporan 4 Laporan 463.088.000,00 1,014,654,837,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Komponen Pelaporan SAKIP 12 Nilai 12.05 Nilai 117.864.613.104,00 1,065,024,152,00

20.Penataan Organisasi Terwujudnya Perangkat Daerah yang memiliki Nilai AKIP berkategori A 15 Perangkat Daerah 18 Perangkat Daerah 1.541.031.200,00 1,065,024,152,00

(66)Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 3 Dokumen 285.649.200,00 340,377,636,00
(67)Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 2 Laporan 324.348.000,00 237,669,503,00
(68)Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 2 Dokumen 451.420.000,00 266,477,013,00 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Kinerja Pagu Dana ( Rp ) Keterangan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2025 Tahun 2026 Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(69)Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 1 Dokumen 263.114.000,00 110,250,000,00
(70)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 216.500.000,00 110,250,000,00 Jumlah 256.028.028.452,00 160.369.710.225,00 Dengan tersusunya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun

2025.Selain itu untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan ini, maka diharapkan adanya komitmen dari seluruh aparatur guna bersama- sama melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, adapun langkah- langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat maka renja ini juga bersifat fleksibel, dengan kata lain sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan/penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah dituliskan dalam renja ini dapat membawa hasil positif dalam bidang administrasi pemerintahan khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
2.Sekretariat DPRD Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) : L K I P L K I P Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan merupakan dokumen perencanaan yang wajib dibuat oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan guna mencapai misi yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran rencana strategis lima tahunan berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran serta sebagai pedoman didalam penyusunan RKPD perangkat daerah dan penyusunan rencana kerja anggaran baik murni maupun perubahan. 1.2. Landasan Hukum
1.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); RKA/APBD Renja Renstra RKPD Program dan Kegiatan Pembangunan mn
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggarn 2025;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15.Permendagri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah/Kementerian Dalam Negeri;
16.Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17.Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
18.Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
22.Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang;
23.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
24.Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2024–2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD, sebagai implementasi dari pentahapan Rencana Strategis yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :
1.Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
2.Sebagai acuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025;
3.Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
4.Sebagai tolok ukur kinerja dan evaluasi secara obyektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. 1.4. Sistimatika Penulisan Sistimatika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang disusun sebagai berikut : 1.2. Landasan Hukum Memuat landasan hukum yang mendasari Penyusunan Rencana Kerja terdiri dari Undang- undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran OPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD. 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD. 2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan. 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi pembandingan, yaitu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa yang akan datang. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Dalam rangka mengetahui tingkat capaian Indikator Kinerja sasaran tugas dan fungsi yang didukung program, kegiatan dan Sub kegiatan, maka setiap tahun dilakukan pengukuran capaian sasaran program dan kegiatan yang langsung mendukung tugas dan fungsi DPRD dan program penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengukuran tingkat capaian sasaran program dan kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dari target indikator kinerja sebagaimana tergambar dalam Matrik capaian indikator kinerja Tahun 2025 sebagai berikut : Target Capaian Indikator Kinerja No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke Realisasi Capaian Tahun Ke Rasio Capaian pada Tahun Ke 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026
1.Prosentase rapat- rapat DPRD yang tepat waktu 100 100 100 82,23 82,23
2.Prosentase jumlah Rancangan Perda yang difasilitasi pembahasannya 81,75 83,38 85,05 94,29 115,33
3.Prosentase penyampaian Aspirasi Masyarakat melalui SIPD 75 86,25 94,88 34 45,33
4.Nilai Evaluasi AKIP 83,15 83,98 84,82 79,95 96,15 Capaian indikator kinerja pelaksanaan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator Prosentase rapat- rapat DPRD yang tepat waktu terealisasi sebesar 82,23% dengan predikat cukup dari target yang direncanakan 100%. Indikator kinerja didukung oleh 6 kegiatan dengan rata-rata capaian 75% sd 100%. Terdapat satu kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Kegiatan Layanan Administrasi DPRD sebesar 54,74%, Hal ini disebabkan adanya rapat-rapat yang dilaksanakan secara bersamaan dalam satu hari seperti rapat-rapat paripurna dan tidak dilaksanaka seluruhnya rapat-rapat AKD seperti rapat BKD, rapat Pimpinan dan rapat lainnya. Capaian Kinerja Prosentase Rapat-rapat DPRD Yang Tepat Waktu Program Indikator Kegiatan/S ub Kegiatan Output/Target Targe t Realia sai Capa ian Kine rja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Prosentase rapat-rapat DPRD yang tepat waktu 82,2 3% Kegiatan Pembahasa n Kebijakan Anggaran Terlaksananya pembahasan dan penetapan rencana anggaran 100% 83,33 % 83,3 3% Kegiatan Pengawasa n Penyelengg araan Pemerintah an Terselenggaran ya pengawasan kinerja pemerintah 100% 83,33 % 83,3 3% Kegiatan Peningkata n Kapasitas DPRD Terlaksananya pemenuhan fasilitasi kapasitas DPRD 100% 76,43 % 76,4 3% Layanan Administra si DPRD Terlaksananny a layanan Administrasi DPRD 100% 54,74 % 54,7 4% Kegiatan Pembahasa n Kerja Sama Daerah Terlaksananya komunikasi dan publikasi 100% 100% 100 % Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD 100% 85,58 % 85,5 8% Capaian kinerja Prosentase jumlah Rancangan Perda yang difasilitasi pembahasannya telah memenuhi target dengan rata-rata capaian 92,86% sd 100% yaitu pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dan Kegiatan Pelaksanaan Kode Etik. Pelaksanaan sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditarget 100% terealisasi 71,43% atau terealisasi 5 raperda dari 7 raperda yang ditargetkan, hal ini dikarenakan belum optimalnya perencanaan usulan raperda, jadwal pembahasan raperda yang belum pasti, muatan materi perda yang belum memenuhi syarat sehingga raperda yang diusulkan baik eksekutif dan inisiatif tidak lolos harmonisasi. Capaian Kinerja Presentase Jumlah Rancangan Perda Yang Difasilitasi Pembahasannya Kegiatan/Su b Kegiatan Output/Targe t Targe t Realia sai Capai an Kinerj a Prosentase jumlah Rancangan Perda yang difasilitasi pembahasann ya 94,29 % Kegiatan Pembentuka n Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksanany a pembahasan dan pembentukan raperda 100% 92,86 % 92,86 % Kegiatan Pelaksanaan Kode Etik Terlaksanany a penyusunan dokumen kode etik 100% 100% 100% Capaian indikator kinerja Prosentase Penyampaian Aspirasi Masyarakat Melalui SIPD belum memenuhi target yang diinginkan hanya sebesar 80,83% dari target 100%. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan ada sub kegiatan yang tidak dilaksanakan secara maksimal yaitu Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang seharusnya diinput dalam SIPD sesuai waktu yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya hanya 17 orang anggota dewan dari 50 anggota dewan yang menginput pokok- pokok pikiran dalam SIPD. Program Indikator Kegiatan/S ub Kegiatan Output/Targe t Targe t Realia sai Capa ian Kine rja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Prosentase penyampaia n Aspirasi Masyarakat melalui SIPD 80,8 3% Kegiatan Penyerapan dan Penghimpu nan Aspirasi Masyarakat Terlaksanany a penyerapan dan perhimpunan aspirasi masyarakat 100% 80,83 % 80,8 3% Capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi AKIP berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 memperoleh skor angka 79,95 dari target yang ditentukan dalam Renstra yaitu 83,15 atau 96,15% atau masuk dalam kategori nilai B termasuk dalam predikat Sangat Baik. Akuntabilitas kinerja sangat baik dimaknai dengan diawali terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang cukup baik serta berbasis penggunaan teknologi informasi yang memadai, pengukuran kinerja yang telah dilakukan sudah pada level/tingkatan eselon 3 atau koordinator. Namun demikian masih terdapat unsur-unsur manajemen kinerja yang belum dilaksanakan yang harus menjadi perhatian dan tindaklanjuti perbaikannya dalam penyusunan LAKIP tahun berikutnya, diantaranya:
1.SKP (e-Kinerja) belum memunculkan hasil kerja atasan yang diintervensi, target rencana hasil kerja dan capaian spesifik rencana hasil kerja.
2.Agar dalam penyusunan renja perubahan 2025 menyajikan penjelasan konkrit atas perubahan anggaran yang signifikan.
3.Agar disajikan screenshot aplikasi/software pengumpulan data kinerja baik untuk menyimpan, mengolah dan mengkompilasi data kinerja.
4.Agar disajikan SK Kepala Perangkat Daerah tenteng Dokumen LAKIP
5.Agar disajikan tanda terima penyerahan dokumen LAKIP T ahun 2024 kepada Kepala Daerah. Capaian Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2025 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Output Targe t realis asi Capa ian Targ et Program Dukung an Pelaksa naan Tugas dan Fungsi DPRD 100 24,22 24,2 2 Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya pembahasan dan pembentukan raperda 16 Dok 1 Dok 6,25 Sub Penyusunan dan Pembahasan Program dan Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 5 Dok 1 Dok 20,0 0 Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 8 Perda 0 Perda 0 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik Tersedianya naskah akademik dan draf raperda 3 dok 0 dok 0 Pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 dok 0 dok 0 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan 1 dok 0 dok 0 Perubahan PPAS Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 dok 0 dok 0 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 dok 0 dok 0 Pembahasan Pertanggungjawab an APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungja waban APBD 1 dok 0 dok 0 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Terselenggaran ya Pengawasan Kinerja Pemerintahan 17 dok 5 dok 29,4 1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 4 dok 1 dok 25,0 0 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 4 dok 1 dok 25,0 0 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4 dok 1 dok 25,0 0 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 4 dok 1 dok 25,0 0 Pembahasan Laporan KeteranganrnnPer tanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungja waban Kepala Daerah 1 dok 1 dok 100 Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD 593 kali/ org 143 kali/ org 24,1 1 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 6 kali 2 kali 33,3 3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok 4 orang 0 orang 0 Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 8 orang 8 kali 100 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Hubungan Masyarakat 144 kali 25 kali 17,3 6 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 dok 0 kali 0 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 430 dok 108 kali 25,1 1 Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 330 lap/d ok 165 dok/l ap 50,0 0 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 55 Lap 55 lap 100 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 110 Dok 55 dok 50,0 0 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 165 Dok 55 dok 33,3 3 Pembahasan Kerja Sama Daerah Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi 24 Dok 6 Dok 25,0 0 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 24 Dok 6 Dok 25,0 0 Fasilitasi Tugas DPRD 113 Dok 28 Dok 24,7 7 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 119 Dok 25 Dok 21,0 0 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Lap 0 Lap 0 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 12 Dok 3 Dok 23,0 0 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 2 Dok 0 Dok 0 Capaian target Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD rata-rata telah mencapai 17,36% sampai dengan 50,00%. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada triwulan I telah dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran maupun yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah. Capaian target tersebut merupakan perolehan yang normatif, masih sesuai perencanaan dan belum ada perubahan rencana pelaksanaan. Terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV sehingga capaiannya masih 0% seperti Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah rencana dilaksanakan di triwulan II dan IV, Pembahasan KUA dan PPAS perubahan 2025 maupun Murni 2026 yang rencana dilaksanakan di triwulan II dan III, Pembahasan APBD perubahan 2025 dan Murni 2026 rencana dilaksanakan ditriwulan II dan III, Penyusunan Program Kerja DPRD rencana dilaksanakan di triwulan III, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD yang rencana dilaksanakan di triwulan IV. Program Kegiatan/Sub Kegiatan Output Targe t realis asi Capa ian Targ et Program Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah Kabupat en/Kota 100 23,16 23,1 6 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 8 Dok 2 Dok 25,0 0 Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dok 2 Dok 66,6 6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dok 0 dok 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dok 0 dok 0 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dok 0 dok 0 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dok 0 dok 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 69 org/ lap 42 org/ lap 60,8 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 60 org 40 org 66,6 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 lap 0 dok 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 8 lap 2 dok 25,0 0 Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 17 dok 5 dok 29,4 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta AtributKelengk apan 5 pkt 0 pkt 25,0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 135 org 9 org 6,66 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1000 pkt/ lap 249 pkt/ lap 24,9 0 Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik /Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2 pkt 1 pkt 50,0 0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 pkt 2 pkt 28,5 7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 7 pkt 2 pkt 28,5 7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 2 pkt 2 pkt 28,5 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 2 pkt 1 pkt 50,0 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 16 dok 3 dok 18,7 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu 108 lap 27 lap 25,0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 856 lap 211 lap 24,6 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 132 unit 103 unit 78,0 3 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel 132 unit 103 unit 78,0 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 12 lap 3 lap 25,0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 lap 0 lap 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 lap 3 lap 25,0 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183 unit 41 unit 22,4 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 92 unit 23 unit 25,0 0 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel 19 unit 2 unit 10,5 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 45 unit 10 unit 22,2 2 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 unit 1 unit 50,0 0 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25 unit 5 unit 20,0 0 Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan Dprd Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 115 org 56 org 48,6 9 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD 55 org 55 org 100 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 5 pkt 1 pkt 20 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Terlaksananya Medical Check Up DPRD 55 org 0 org 0 Layanan Administrasi DPRD Tersedianya Fasilitasi Rapat dan Koordinasi DPRD 58 lap 6 lap 10,3 4 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 58 lap 6 lap 10,3 4 Mengacu pada rencana strategis Tahun 204-2026 serta rencana kerja tahunan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah melaksanakan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 9 kegiatam dengan 32 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD meliputi 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh empat bagian lingkup Sekretariat DPRD. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dapat dilihat seperti dibawah. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat an (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2026) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Renja SKPD Tahun

(2025)Realisasi Renja SKPD Tahun
(2025)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan
(2025)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.02.001 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 23,16 100% 23,16 23,16 100 Persentase pemenuhan administrasi kepegawaiaan dan umum 100% 24,07 100% 24,07 24,07 100 Prosentase pemenuhan administrasi keuangan dan program 100% 24,75 100% 24,75 24,75 100 4.02.001.2 01 Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 8 8 25.00% 25.00% 100 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 100% 100% 100% 25% 112,23 100 4.02.001.2 01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dok 3 dok 1 dok 33,33 3 dok 4.02.001.2 01.02 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.02.001.2 01.03 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok 4.02.001.2 01.04 Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok 4.02.001.2 01.05 Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok 4.02.001.2 01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 4.02.001.2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 lap 1 lap 0 dok 0 1 lap Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 93,94 100 50,96 50,96 100% 4.02.001.2 02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 orang/bulan 52 orang/bulan 40 orang/bulan 76,92 52 orang/bulan 4.02.001.2 02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 lap 1 dok 0 dok 0 1 lap 4.02.001.2 02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 4 dok 8 dok 2 dok 25,00 8 dok Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD 4.02.001.2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 68 orang 50 orang 9 orang 18,00 135 orang Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 95,33 100 18,00 18,00 100 4.02.001.2 05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 233 paket 1 paket 0 paket 0 1 paket 4.02.001.2 05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 68 orang 50 orang 9 orang 18,00 135 orang 4.02.001.2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 134 paket 7 paket 2 paket 28,57 7 paket Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 99,82 100 25 25,00 100 4.02.001.2 06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 4.02.001.2 06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 134 paket 7 paket 2 paket 28,57 7 paket 4.02.001.2 06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 13940 paket 7 paket 2 paket 28,57 7 paket 4.02.001.2 06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" 3570 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 4.02.001.2 06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1835 paket 4 paket 1 paket 25,00 4 paket 4.02.001.2 06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang- 4 dok 4 dok 3 dok 75,00 4 dok Undangan yang Disediakan 4.02.001.2 06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 465 laporan 1969 laporan 493 laporan 25,00 1969 laporan 4.02.001.2 06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 768 laporan 90 laporan 22 laporan 24,64 90 laporan 4.02.001.2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 1894 unit 2 unit 1 unit 50,00 2 unit Prosentase pemenuhan barang milik daerah 99,89 100 50,00 50,00 100 4.02.001.2 07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1894 unit 2 unit 1 unit 50,00 2 unit 4.02.001.2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 12 laporan 12 laporan 3 laporan 25,00 12 laporan Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 100 25,00 25,00 100% 4.02.001.2 08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 10 laporan 0 laporan 0 10 laporan 4.02.001.2 08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 3 laporan 25,00 12 laporan 4.02.001.2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 unit 2 unit 1 unit 100 1 unit Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 100 25,00 25,00 100 4.02.001.2 09.01 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 unit 18 unit 18 unit 100 18 unit 4.02.001.2 09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 16 unit 3 unit 0 unit 0 3 unit 4.02.001.2 09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 unit 15 unit 3 unit 20,00 15 unit 4.02.001.2 09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 unit 2 unit 1 unit 100 1 unit 4.02.001.2 09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 183 unit 25 unit 0 unit 0 1 unit 4.02.001.2 15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 50 orang 55 orang 55 orang 100 55 orang Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 25,00 25,00 100% 4.02.001.2 15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 50 orang 55 orang 55 orang 100 55 orang 4.02.001.2 15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 330 paket 1 paket 2 paket 0 1 paket 4.02.001.2 15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 48 orang 55 orang 0 orang 0 55 orang 4.02.001.2 16 Layanan Administrasi DPRD Tersedianya Fasilitasi Rapat dan Koordinasi DPRD 52 lap 58 lap 6 lap 10,34 58 lap Persentase pemenuhan rapat dan koordinasi DPRD 54,74 100 10,34 10,34 100 4.02.001.2 16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 52 lap 58 lap 6 lap 10,34 58 lap 4.02.002 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan 100 83,16 100 25,00 25,00 100 Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan persidangan dan perundang-undangan 4.02.002.2 01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 5 dok 8 dok 0 dok 0 12 dok Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 92,86 100 25,00 25,00 100 4.02.002.2 01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 6 lap 2 lap 0 lap 0 2 lap 4.02.002.2 01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 5 dok 8 dok 0 dok 0 12 dok 4.02.002.2 01.04 Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 4 dok 3 dok 0 dok 0 8 dok 4.02.002.2 01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 dok 0 dok 1 dok 0 1 dok 4.02.002.2 02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran 5 dok 5 dok 0 dok 0,00 5 dok Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran 83,33 100 0,00 0,00 100 4.02.002.2 02.01 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 dok 1 dok 0 kali 0 1 dok 4.02.002.2 02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 dok 1 dok 0 kali 0 1 dok 4.02.002.2 02.03 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 dok 1 dok 0 kali 0 1 dok 4.02.002.2 02.04 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 dok 1 dok 0 kali 0 1 dok 4.02.002.2 02.05 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 0 dok 0 dok 0 dok 0 2 dok 4.02.002.2 02.06 Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD 1 dok 1 dok 0 kali 0 1 kali 4.02.002.2 03.01 Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan 16 lap 16 lap 4 lap 25,00 16 lap Persentase pemenuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 83,33 100 25,00 25,00 100 4.02.002.2 03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 4 lap 4 lap 1 lap 25,00 4 lap 4.02.002.2 03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 4 lap 4 lap 1 lap 25,00 4 lap 4.02.002.2 03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4 lap 4 lap 1 lap 25,00 4 lap 4.02.002.2 03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 4 lap 4 lap 1 lap 25,00 4 lap 4.02.002.2 03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 lap 1 lap 0 lap 0 1 lap 4.02.002.2 03.07 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 lap 1 lap 0 lap 0 1 lap 4.02.002.2 04 Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok Persentase pemenuhan 76,43 100 29,88 29,88 100 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.02.002.2 04.02 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 6 dok 6 dok 2 dok 33,33 6 dok 4.02.002.2 04.02 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli - 4 org 0 org 0 4 org 4.02.002.2 04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 12 dok 430 dok 108 dok 25,00 430 dok 4.02.002.2 04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 8 orang 8 orang 8 orang 100 8 orang 4.02.002.2 04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 42 dok 100 dok 21 dok 21,00 100 dok 4.02.002.2 04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok 4.02.002.2 05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2 dok 165 dok 55 dok 33,33 3 dok Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 80,83 100 25,00 25,00 100% 4.02.002.2 05.01 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 10 lap 3 lap 1 lap 33 3 lap 4.02.002.2 05.02 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 17 dok 110 dok 55 dok 50.00 165 dok 4.02.002.2 05.03 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 2 dok 165 dok 55 dok 33,33 3 dok 4.02.002.2 06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD 1 dok 1 - - 1 dok Persentase Penyusunan Kode Etik DPRD 100 100 - - - 4.02.002.2 06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 dok 1 - - 1 dok 4.02.002.2 07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi 12 dok 360 dok 90 dok 25,00 360 dok Persentase pemenuhan 100 100 25,00 25,00 100% komunikasi dan publikasi 4.02.002.2 07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 12 dok 360 dok 90 dok 25,00 360 dok 4.02.002.2 08 Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok Prosentase pemenuhan fasilitasi tugas DPRD 85,58 100 25,00 25,00 100% 4.02.002.2 08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 12 dok 119 dok 25 dok 21,00 119 dok 4.02.002.2 08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok 4.02.002.2 08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 11 dok 12 dok 3 dok 25,00 26 dok 4.02.002.2 08.04 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 4 dok 2 dok 0 dok 0 4 dok Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 progam yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 kegiatan dengan 32 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri atas 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja yang dituangkan dalam program dan kegiatan seperti tabel diatas seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target realisasi antara lain:
1. a.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai dengan kerusakan dan pemeliharan rutin yang dilaksanakan;
2. b.Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai pengajuan perawatan dan kerusakan kendaraan dinas;
3. c.Pelaksanaan medical check up pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan untuk 55 orang anggota, sampai dengan triwulan I belum ada pengajuan dari anggota dewan untuk menjalankan general check up;
4. d.Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, adanya rapat-rapat paripurna yang pelaksanaannya digabung dalam satu hari pelaksanaan;
5. e.Pembahasan 8 Raperda yang semula direncanakan 4 raperda pada triwulan II namun terjadi perubahan pembahasan pada triwulan III dan IV hal ini disebabkan ketidaksiapan perangkat daerah pengusung;
6. f.Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik ditarget 4 kali namun usulan raperda inisiatif belum diusulkan secara pasti oleh komisi atau anggota DPRD;
7. g.Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD hasil fasilitasi pelaksanaan reses belum seluruhnya diinput dalam SIPD sehingga Bappeda mengalami kesulitan melakukan eksekusi;
8. h.Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah lebih banyak menggunakan lumpsum 30% untuk penginapan. Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tentunya banyak penyebab, kendala, hambatan ketidak berhasilan tercapainya program dan kegiatan maupun pendukung, pendorong dan penunjang tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan. Faktor-faktor Tidak Tercapainya/Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja No. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapai Target Terpenuhi Target Melebihi Target
  1. 1.Perencanaan dan anggaran Belum Optimal Optimal Optimal No. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapai Target Terpenuhi Target Melebihi Target
  2. 2.SOP kegiatan dan sub kegiatan Belum seluruhnya ada SOP Adanya SOP kegiatan dan sub kegiatan Berjalannya SOP dengan baik
  3. 3.Koordinasi antar bagian dan sub bagian Belum Maksimal Peningkatan koordinasi antar bagian sub bagian Optimalisasi koordinasi antar
  4. 4.Pendidikan dan Pelatihan Kurangnya Bintek Peningkatan Bintek Peningkatan Bintek 5. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Belum Sesuai Jadwal Sesuai Jadwal Sesuai Jadwal 6. Harmonisasi Pelaksanakan Pembahasan Perda Belum Optimal Optimal Optimal
  5. 7.Monitoring dan Evaluasi Kurangnya Monitoring dan Evaluasi Berjalannya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap pencapaian program renstra antara lain :
  6. 1.Faktor perencanaan dan anggaran berimplikasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak tepat waktu dan tidak terserapnya sebagian atau seluruh anggaran yang direncanakan.
  7. 2.Faktor SOP berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan disebabkan belum adanya standar kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi pedoman pemahaman pelaksanaan program dan kegiatan.
  8. 3.Faktor Koordinasi berimplikasi pada lemahnya komunikasi, sinergitas dan integritas yang berdampak pada kurang optimalnya dalam peningkatan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan maupun pada pelaksanaan kinerja sesuai tupoksinya.
  9. 4.Faktor pendidikan dan pelatihan formal berimplikasi pada kurang pemahaman dan profesionalime aparatur terhadap pelaksanaan kinerja baik program dan kegiatan serta kurangnya bintek menyebabkan ketrampilan dan kemampuan tidak ada peningkatan.
  10. 5.Faktor pelaksanaan program dan kegiatan berimplikasi pada belum sesuainya jadwal berakibat target pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana, kemungkinan terjadi pengurangan anggaran ataupun tidak terserapnya anggaran.
  11. 6.Faktor Harmonisasi berakibat belum optimalnya pelaksanaan pembahasan raperda.
  12. 7.Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan pada program dan kegiatan. Mencermati hal itu serta untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut agar tidak menjadi kendala dan permasalahan serta meminimalisir faktor penyebab, Sekretariat DPRD berusaha melakukan kebijakan perencanaan dan penganggaran sebagai berikut :
  13. 1.Peningkatan perencanaan program dan kegiatan secara menyeluruh pada setiap bagian lingkup Sekretariat DPRD.
  14. 2.Mencermati pengelolaan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
  15. 3.Peningkatan program dan kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu sesuai rencana yang ditetapkan.
  16. 4.Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar bagian lingkup Sekretariat DPRD maupun dengan instansi/badan/lembaga terkait lainnya.
  17. 5.Peningkatan penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
  18. 6.Peningkatan harmonisasi dalam pelaksanaan dan pembahasan raperda.
  19. 7.Peningkatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan. Rekapitulasi Capaian Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat an (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2026) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Renja SKPD Tahun
(2025)Realisasi Renja SKPD Tahun
(2025)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan
(2025)Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.02.001 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 23,16 100% 23,16 23,16 100 Persentase pemenuhan administrasi kepegawaiaan dan umum 100% 24,07 100% 24,07 24,07 100 Prosentase pemenuhan administrasi keuangan dan program 100% 24,75 100% 24,75 24,75 100 4.02.001.2 01 Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 dok 8 dok 2 dok 25,00 8 dok Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 100% 100% 100% 25% 112,23 100 4.02.001.2 01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dok 3 dok 1 dok 33,33 3 dok 4.02.001.2 01.02 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok 4.02.001.2 01.03 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.02.001.2 01.04 Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok 4.02.001.2 01.05 Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok 4.02.001.2 01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 4.02.001.2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 lap 1 dok 0 dok 0 1 dok Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 93,94 100 22,22 22,22 100% 4.02.001.2 02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 orang/bulan 60 orang/bulan 40 orang/bulan 66,66 60 orang/bulan 4.02.001.2 02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 lap 1 dok 0 dok 0 1 dok 4.02.001.2 02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD 4 dok 8 dok 2 dok 25,00 8 dok 4.02.001.2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 68 orang 135 orang 9 orang 6,66 135 orang Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 95,33 100 23,75 23,75 100 4.02.001.2 05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 233 paket 5 paket 0 paket 0 5 paket 4.02.001.2 05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 68 orang 135 orang 9 orang 6,66 135 orang 4.02.001.2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 134 paket 7 paket 2 paket 28,57 7 paket Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 99,82 100 25 25,00 100 4.02.001.2 06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 paket 2 paket 1 paket 50,00 2 paket 4.02.001.2 06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 134 paket 7 paket 2 paket 28,57 7 paket 4.02.001.2 06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 13940 paket 7 paket 2 paket 28,57 7 paket 4.02.001.2 06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3570 paket 2 paket 2 paket 100 2 paket 4.02.001.2 06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1835 paket 2 paket 1 paket 50,00 2 paket 4.02.001.2 06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 dok 16 dok 3 dok 18,75 16 dok 4.02.001.2 06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 465 laporan 108 laporan 27 laporan 25,00 108 laporan 4.02.001.2 06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 768 laporan 856 laporan 211 laporan 24,64 856 laporan 4.02.001.2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 1894 unit 132 unit 103 unit 78,03 132 unit Prosentase pemenuhan barang milik daerah 99,89 100 25,00 25,00 100 4.02.001.2 07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1894 unit 132 unit 103 unit 78,03 132 unit 4.02.001.2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 12 laporan 12 laporan 3 laporan 25,00 12 laporan Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 100 12,50 12,50 100% 4.02.001.2 08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 0 laporan 0 12 laporan 4.02.001.2 08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 3 laporan 25,00 12 laporan 4.02.001.2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 unit 2 unit 1 unit 50,00 2 unit Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 100 25,00 25,00 100 4.02.001.2 09.01 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 unit 23 unit 23 unit 100 23 unit 4.02.001.2 09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 16 unit 19 unit 2 unit 10,53 16 unit 4.02.001.2 09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 unit 45 unit 10 unit 22,22 45 unit 4.02.001.2 09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 unit 2 unit 1 unit 50,00 2 unit 4.02.001.2 09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 183 unit 25 unit 5 unit 20,00 25 unit 4.02.001.2 15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 55 orang 55 orang 55 orang 100 55 orang Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 100 25,00 25,00 100 4.02.001.2 15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 55 orang 55 orang 55 orang 100 55 orang 4.02.001.2 15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 330 paket 5 paket 1 paket 20,00 5 paket 4.02.001.2 15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 48 orang 55 orang 0 orang 0 55 orang 4.02.001.2 16 Layanan Administrasi DPRD Tersedianya Fasilitasi Rapat dan Koordinasi DPRD 52 lap 58 lap 6 lap 10,34 58 lap Persentase pemenuhan rapat dan koordinasi DPRD 54,74 100 25,00 25,00 100 4.02.001.2 16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 52 lap 58 lap 6 lap 10,34 58 lap 4.02.002 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan 100 83,16 100 24,22 24,22 100 Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan persidangan dan perundang undangan 4.02.002.2 01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 5 perda 8 perda 0 perda 0 12 perda Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 92,86 100 25,00 25,00 100 4.02.002.2 01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 6 lap 5 lap 1 lap 20,00 6 lap 4.02.002.2 01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 5 perda 8 perda 0 perda 0 12 perda 4.02.002.2 01.04 Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 4 raperda 3 raperda 0 raperda 0 4 raperda 4.02.002.2 01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 dok 0 dok 1 dok 0 1 dok 4.02.002.2 02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran 5 dok 5 dok 0 kali 0 5 dok Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran 83,33 100 25,00 25,00 100 4.02.002.2 02.01 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 dok 1 dok 0 kali 0 1 dok 4.02.002.2 02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 dok 1 dok 0 kali 0 1 dok 4.02.002.2 02.03 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 dok 1 dok 0 kali 0 1 dok 4.02.002.2 02.04 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 dok 1 dok 0 kali 0 1 dok 4.02.002.2 02.05 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 0 dok 0 dok 0 dok 0 0 dok 4.02.002.2 02.06 Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD 1 dok 1 dok 0 kali 0 1 kali 4.02.002.2 03.01 Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan 16 lap 16 lap 4 lap 25,00 16 lap Persentase pemenuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 83,33 100 24,00 24,00 100 4.02.002.2 03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 4 lap 4 lap 1 lap 25,00 4 lap 4.02.002.2 03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 4 lap 4 lap 1 lap 25,00 4 lap 4.02.002.2 03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4 lap 4 lap 1 lap 25,00 4 lap 4.02.002.2 03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 4 lap 4 lap 1 lap 25,00 4 lap 4.02.002.2 03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 lap 1 lap 1 lap 100 1 lap 4.02.002.2 03.07 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 4.02.002.2 04 Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok Persentase pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD 76,43 100 19,56 19,56 100 4.02.002.2 04.02 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD" 6 dok 6 dok 2 dok 33,33 6 dok 4.02.002.2 04.02 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli - 4 org 0 org 0 4 org 4.02.002.2 04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 12 dok 430 dok 108 dok 25,11 430 dok 4.02.002.2 04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 8 orang 8 orang 8 orang 100 8 orang 4.02.002.2 04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 42 dok 114 dok 25 dok 21,92 114 dok 4.02.002.2 04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok 4.02.002.2 05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2 dok 165 dok 55 dok 33,33 165 dok Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 80,83 100 25,00 25,00 100% 4.02.002.2 05.01 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah Laporan HasilKunjungan Kerja DPRD 10 lap 55 lap 55 lap 100 55 lap 4.02.002.2 05.02 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 17 dok 110 dok 55 dok 50,00 110 dok 4.02.002.2 05.03 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 2 dok 165 dok 55 dok 33,33 165 dok 4.02.002.2 06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD 1 dok 1 - - 1 dok Persentase Penyusunan Kode Etik DPRD 100 4.02.002.2 06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 dok 1 - - 1 dok 4.02.002.2 07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi 12 dok 24 dok 6 dok 25,00 24 dok Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi 100 100 25,00 25,00 100% 4.02.002.2 07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi 12 dok 24 dok 6 dok 25,00 24 dok 4.02.002.2 08 Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok Prosentase pemenuhan fasilitasi tugas DPRD 85,58 100 25,00 25,00 100% 4.02.002.2 08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 12 dok 119 dok 25 dok 21,00 119 dok 4.02.002.2 08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok 4.02.002.2 08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 11 dok 12 dok 3 dok 25,00 18 dok 4.02.002.2 08.04 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 4 dok 2 dok 0 dok 0 2 dok 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Mengacu pada realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, pencapaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja seluruh program dan kegiatan baik :
1. a.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota hasil kinerjanya pada triwulan I dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan telah mencapai 23,16%.
2. b.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD hasil kinerjanya pada triwulan I dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD telah mencapai 24,22%. Yang memang langsung memfasilitasi fungsi, tugas dan wewenang DPRD telah dilaksanakan dengan indikator sebagai berikut : 2.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
3. a.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator : Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Indikator : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Indikator : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4. b.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator : Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhit Tahun. Indikator : Tersusunnya keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
5. c.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator : Jumlah Pegawai Yang difasiltasi. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Indikator : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Indikator : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
6. d.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator : Tersedianya komponan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor . Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Indikator : Tersedianya peralatan rumah tangga Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Indikator : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Indikator : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu. Indikator : Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Indikator : Terselenggaranya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultansi SKPD
7. e.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum. Indikator : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah. Sub kegiatan Pengadaan Mebel. Indikator : Tersedianya mebel
8. f.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator : Tersedianya Jasa Penunjang Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator : Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. Sub kegiayan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.
9. g.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator : Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel Indikator : Terlaksananya pemeliharaan mebel. Sub kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator : Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Indikator : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya.
10. h.Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator : Terlaksananya Layanan Gaji dan Tunjangan DPRD. Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD. Indikator : Tersedianya hak keuangan DPRD. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD. Indikator : Terlaksananya medical check up DPRD
11. i.Kegiatan Layanan Administrasi DPRD. Indikator : Tersedianya Rapat dan Konsultasi DPRD. Sub kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD. Indikator : Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD. 2.2.2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
12. a.Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator : Terlaksananya Pembahasan dan Pembentukan Raperda. Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Indikator : Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah. Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator : Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah. Sub kegiatan Fasiltasi Penyusunan Penjelasana/ Kerterangan dan/atau Naskah Akademik. Indikator : Terlaksananya fasilitasi penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib Indikator : Tersusunnya tata tertib DPRD.
13. b.Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran. Indikator : Terlaksananya Pembahasan dan Penetapan Rencana Anggaran Sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS. Indikator : Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS Sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS. Indikator : Terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan PPAS Sub kegiatan Pembahasan APBD. Indikator : Terlaksananya pembahasan APBD Sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan. Indikator : Terlaksananya pembahasan APBD perubahan Sub kegiatan Pembahasan Laporan Semesteran Indikator : Terlaksananya hasil pembahasan realisasi peralaksana APBD per semester. Sub kegiatan Pembahasan Pertanggung jawaban APBD. Indikator : Terlaksananya pembahasana pertanggung jawaban APBD
14. c.Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator : Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dna Hukum. Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang pemerintahan dan hukum Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang infrastruktur. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat. Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang kesejahteraan rakyat. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang perekonomian. Sub kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Indikator : Terlaksananya pengawasan tindak lanjut pemeriksaan keuangan oleh BPK.
15. d.Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator : Terlaksananya Pemenuhan Fasilitasi Kapasitas DPRD. Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Indikator : Terlaksananya pendalaman tugas DPRD. Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan Indikator : Terlaksananya penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dokumentasi dewan. Sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli. Indikator : Tersedianya kelompok pakar dan tim ahli. Sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Indikator : Tersedianya tenaga ahli fraksi. Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Indikator : Terselenggaranya hubungan masyarakat Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD Indikator : Tersusunnya rencana kerja DPRD.
16. e.Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator : Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat. Sub kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Indikator : Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD Sub kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Indikator : Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD Sub kegiatan Pelaksanaan Reses. Indikator : Terlaksananya reses.
17. f.Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik. Indikator : Terlaksananya Pealaksanaan Kode Etik DPRD Sub kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD. Indikator : Tersusunnya kode etik dan tata beracara DPRD.
18. g.Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah. Indikator : Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi. Sub kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi. Indikator : Tersusunnya bahan komunikasi dan publikasi.
19. h.Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD Indikator : Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD Sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Indikator : Tersusunnya laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD. Indikator tersebut diatas adalah indikator Renstra Tahun 2024-2026 yang mengacu RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan program dan kegiatan yang didalamnya terdapat program prioritas yaitu Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD salah satu kegiatannya adalah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, sedangkan seluruh pencapaian indikator kegiatan dan sub kegiatan seperti tabel berikut: Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Program Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang No. Indikator Indikator Kinerja, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan
  1. 1.Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dok 8 8 8 8 2 8 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dok 3 3 3 3 1 3 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dok 1 1 1 1 0 1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD" Dok 1 1 1 1 0 1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD" Dok 1 1 1 1 0 1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dok 1 1 1 1 0 1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dok 1 1 1 1 1 1
  2. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Dok 6 10 10 6 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Dok 1 1 1 1 0 1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dok 1 1 1 1 0 1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Dok 4 8 8 4 2 8
  3. 3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi Pkt/org 283 140 140 301 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pkt 233 5 5 233 0 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 68 135 135 68 9 135
  4. 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 20728 1000 1000 20728 249 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 12 2 2 12 1 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 134 7 7 134 2 7 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket 13940 7 7 13940 2 7 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket 3570 2 2 3570 2 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket 1835 2 2 1835 1 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dok 4 16 16 4 3 16 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu laporan 465 108 108 465 27 108 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 768 856 856 768 211 856 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 1896 132 132 1894 103 Jumlah Paket Mebel yangDisediakan unit 1896 132 132 1894 103 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 24 12 12 24 3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan lap 12 0 0 12 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan lap 12 12 12 12 3 12 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 265 114 114 265 41 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 15 23 23 15 23 23 Jumlah Mebel yang Dipelihara unit 16 19 19 16 2 19 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 50 45 45 50 10 45 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi unit 1 2 2 1 1 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi unit 183 25 25 183 5 25 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 110 110 110 103 55 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Orang atau bulan 55 55 55 55 55 50 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan paket 5 5 5 5 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD Orang 55 55 55 48 0 55 Layanan Administrasi DPRD Tersedianya Fasilitasi Rapat dan Koordinasi DPRD 95 58 58 52 6 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD lap 95 58 58 52 6 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 17 16 18 15 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah lap 6 5 5 6 1 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perda 7 8 9 5 0 10 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Dok 4 3 4 4 0 4 Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun Dok 1 0 1 1 0 1 Pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran 6 5 6 5 1 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Dok 1 1 1 1 0 1 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Dok 1 1 1 1 0 1 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Dok 1 1 1 1 0 1 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Dok 1 1 1 1 0 1 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester lap 1 0 1 0 0 1 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD Dok 1 1 1 1 1 1 Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan 16 16 16 16 4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum lap 4 4 4 4 1 4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur lap 4 4 4 4 1 4 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat lap 4 4 4 4 1 4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian lap 4 4 4 4 1 4 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan lap - - - - - - Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Lap 1 1 1 1 1 Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Kali 6 6 6 6 2 7 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD Kali dan Bulan 12 430 430 12 108 12 Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli orang 2 4 4 0 0 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi orang 8 8 8 8 8 8 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Kali 50 144 144 42 25 732 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Dok 1 1 1 1 0 1 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD" Lap 10 55 55 10 55 55 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Dok 50 110 110 17 55 110 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Dok 2 165 165 2 55 3 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Dok 1 0 1 1 0 1 Pembahasan Kerja Sama Daerah Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Dok 12 24 24 12 6 360 Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Dok 12 119 119 12 25 1296 Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun Dok 1 1 1 1 0 1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Dok 26 12 12 12 3 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Dok 4 2 2 4 0 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, secara organisatoris dan manajerial Sekretariat DPRD merupakan fasilitator tugas, fungsi dan kewenangan DPRD, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan DPRD baik bersifat rutinitas maupun program dan kegiatan yang telah direncanakan. Fasilitasi yang diberikan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilandaskan pada pelayanan prima dengan memperhatikan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan DPRD sehingga kinerja DPRD dapat dicapai optimal. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berdimensi pada ketepatan waktu, kelayakan pelayanan, keramahan dan kesopanan, pelayanan yang cepat, pelayanan terhadap kecepatan informasi, profesionalisme SDM dan pelayanan terkait dengan kondisi dan lingkungan tempat aktivitas akan dilaksanakan. Sekretariat DPRD sebagai fasilitator menyadari sepenuhnya akan hal tersebut, semua dimensi telah diupayakan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Namun demikian dalam rentang pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang mengganggu jalan fasilitasi walaupun secara keseluruhan tidak mengganggu pelaksanaan kinerja DPRD anatara lain :
  5. 1.Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran disetiap bagian.
  6. 2.Belum seluruhnya kegiatan dan sub kegiatan membuat SOP.
  7. 3.Belum optimalnya koordinasi baik dengan DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga lainnya.
  8. 4.Kurangnya komunikasi yang berkelanjutan antara DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
  9. 5.Perlu adanya perbaikan dan peningkatan profesionalisme aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
  10. 6.Peningkatan harmonisasi antar instansi/dinas/lembaga terkait dalam pelaksanaan pembahasan raperda.
  11. 7.Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap semua aspek yang menunjang kinerja DPRD. Memperhatikan permasalahan dan hambatan sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat DPRD bersama seluruh jajarannya berupaya melakukan perbaikan melalui perencanaan dan penganggaran yang akurat, tepat dan cepat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, peningkatan profesionalisme aparatur melalui pendidikan formal maupun non formal, peningkatan monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan serta membuat laporan yang akuntabel dan transparan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  12. 1.Pada aspek perencanaan dan anggaran, perlu adanya kematangan dalam rencana anggaran maupun rencana pelaksanaan kegiatan.
  13. 2.Pada aspek SOP, setiap bagian dan sub bagian agar membuat SOP untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dan acuan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan.
  14. 3.Pada aspek koordinasi, perlu adanya kesinambungan dan kemampuan aparatur dalam melakukan koordinasi.
  15. 4.Pada aspek komunikasi, diperlukan peningkatan kemampuan komunikasi aparatur pada semua bidang.
  16. 5.Pada aspek SDM, diperlukan peningkatan profesionalisme dari segi kualitas maupun kuantitas.
  17. 6.Pada aspek profesionalisme, adanya penempatan pegawai sesuai dengan bidang pendidikan yang dimiliki.
  18. 7.Pada aspek monitoring dan evaluasi, optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap check and recheck serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Tahun 2024 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program, 17 kegiaan dan 60 sub kegiatan sedangkan Tahun 2025 DPRD melaksanakan 2 program, 17 Kegiatan dan 59 sub kegiatan. Berdasarkan Forum OPD/Gabungan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah lingkup bidang PPM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD untuk Tahun 2025 berdasarkan perhitungan sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 160.211.397.620,- diarahkan pada 2 program, 17 kegiatan dan 62 sub kegiatan terdiri dari
20. a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp. 87.713.541.476,-
21. b.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 72.497.856.144,- Mengacu pada hasil reviu Bappeda dengan memperhatikan tugas dan fungsi Setwan sebagai fasilitasi kegiatan DPRD yang memerlukan alokasi anggaran yang berbeda dari OPD lain tidak terdapat pengurangan maupun penambahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, namun Sekretariat DPRD mendapat pengurangan alokasi pagu anggaran yang sudah tercantum dalam SIPD yaitu semula Rp. 160.211.397.620,- menjadi sebesar Rp. 138.551.731.765,- yang merupakan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Tahun 2025 dialokasikan pada :
22. a.Gaji dan tunjangan dewan serta ASN Setwan sebesar Rp. 60.551.731.765,-
23. b.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar sebesar Rp. 78.000.000.000,- Anggaran tersebut secara keseluruhan belum dihitung secara rill yaitu untuk menunjang fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diperkirakan anggaran tersebut akan bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan riil. Namun demikian saat penyusunan DPA Murni 2025 anggaran di SIPD telah dialokasi anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp. 144.097.518.813,- dengan rincian sebagai berikut : No. Program dan Kegiatan Anggaran (Rp.) A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 87.981.891.541
  1. 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.718.000
  2. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.066.058.842
  3. 3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 807.354.050
  4. 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah 12.804.254.300
  5. 5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.338.834.000
  6. 6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 786.667.600
  7. 7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.147.711.600
  8. 8.Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 55.468.999.149
  9. 9.Layanan Administrasi DPRD 1.469.294.000 B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 56.115.627.272
  10. 1.Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.689.426.800
  11. 2.Pembahasan Kebijakan Anggaran 917.600.000
  12. 3.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.593.442.120
  13. 4.Peningkatan Kapasitas DPRD 5.689.487.420
  14. 5.Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 9.061.245.000
  15. 6.Pembahasan Kerja Sama Daerah 86.207.500
  16. 7.Fasilitasi Tugas DPRD 37.078.218.432 Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 memerintahkan agar seluruh pemerintah mulai dari Kementerian/Lembaga Negara/ Gubernur/Bupati dan Wali untuk melakukan efisiensi anggaran APBN dan APBD sebesar 50 persen. Menindaklanjuti arahan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Tangerang melalui BPKAD mengeluarkan rincian anggaran belanja setiap perangkat daerah termasuk Sekretariat DPRD agar mengurangi anggaran belanjanya sebesar Rp. 27.501.008.981,- dari anggaran Rp. 144.097.518.813,- menjadi sebesar Rp. 116.596.509.833,- Memasuki anggaran perubahan 2025 Sekretariat DPRD mengusulkan penambahan anggaran kepada Tim APD sebesar Rp. 132.810.688.273,- atau bertambah sebesar Rp. 16.122.693.760,- namun disetujui hanya sebesar Rp. 2.806.109.491,- Untuk memenuhi fasilitasi tugas dan fungsi DPRD pada anggaran perubahan saat ini telah teralokasikan anggaran sebesar Rp. 119.494.104.004,- dan telah diakomodir dalam SIPD. Alokasi anggaran ini kemungkinan akan bertambah dalam pembahasan KUA PPAS perubahan setelah adanya kesepakatan Tim APD dengan DPRD. Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Optimalisasi Tata Kelola Kesekretariatn Dalam Memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Setwan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan administrasi kepegawaiaan dan umum 100 83.619.268.204 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan administrasi kepegawaiaan dan umum 100 83.619.268.204 Prosentase pemenuhan administrasi keuangan dan program 100 Prosentase pemenuhan administrasi keuangan dan program 100 Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 dok 62.449.000 Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 dok 62.449.000 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 100 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 100 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dok 19.290.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dok 19.290.000 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD" 1 dok 8.022.000 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD" 1 dok 8.022.000 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dok 8.734.000 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dok 8.734.000 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dok 7.666.000, Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dok 7.666.000, Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dok 9.850.000 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dok 9.850.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 dok 8.887.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 dok 8.887.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 lap 12.603.102.433 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 lap 12.603.102.433 Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 org 12.550.538.433 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 org dok 12.550.538.433 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 lap 13.540.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 lap 13.540.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 8 lap 39.024.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 8 lap 39.024.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 135 orang 807.354.050 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 135 orang 807.354.050 Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 stel 216.926.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 stel 216.926.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 135 orang 560.039.250 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 135 orang 560.039.250 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 paket 8.592.789.172 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 paket 8.592.789.172 Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 paket 179.714.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 paket 179.714.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 paket 1.253.716.700 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 paket 1.253.716.700 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 paket 432.094.800 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 paket 432.094.800 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 paket 375.821.992 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 paket 375.821.992 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket 323.983.200 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket 323.983.200 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 16 dok 259.753.630 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 16 dok 259.753.630 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 108 lap 510.813.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 108 lap 510.813.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 856 laporan 5.256.891.850 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 856 laporan 5.256.891.850 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 132 unit 1.406.234.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 132 unit 885.900.000 Prosentase pemenuhan barang milik daerah 100 Prosentase pemenuhan barang milik daerah 100 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 132 unit 1.406.234.000 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 132 unit 1.406.234.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 12 lap 971.091.600 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 12 lap 971.091.600 Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 12 lap 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 12 lap 0 Daya Air dan Listrik yang Disediakan Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 lap 971.091.600 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 lap 971.091.600 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 unit 2.429.793.600 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 unit 2.429.793.600 Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 23 unit 546.411.600 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 23 unit 546.411.600 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 19 unit 87.800.000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 19 unit 87.800.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 item 215.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 item 215.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 2 unit 1.321.582.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 2 unit 1.321.582.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 unit 259.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 unit 259.000.000 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 55 orang 55.468.999.149 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 55 orang 55.468.999.149 Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 55 orang 53.881.792.249 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 55 orang 53.881.792.249 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 5 pkt 1.392.332.700 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 5 pkt 1.392.332.700 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 55 orang 194.874.200, Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 55 orang 194.874.200, Layanan Administrasi DPRD Tersedianya Fasilitasi Rapat dan Koordinasi DPRD 58 lap 1.308.344.000 Layanan Administrasi DPRD Tersedianya Fasilitasi Rapat dan Koordinasi DPRD 58 lap 1.308.344.000 Persentase pemenuhan rapat dan koordinasi DPRD 100 Persentase pemenuhan rapat dan koordinasi DPRD 100 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 58 lap 1.308.344.000 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 58 lap 1.308.344.000
  17. 2.Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Meningkatnya Kinerja Fasilitasi rapat - rapat Sekretariat DPRD yang tepat waktu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan 35.874.835.800 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan 35.874.835.800 Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan persidangan dan perundang-undangan 100 Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan persidangan dan perundang-undangan 100 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 8 dok 1.397.865.800 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 8 dok 1.397.865.800 Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 100 Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 100 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 5 dok 256.353.400 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 5 dok 256.353.400 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 8 dok 889.512.400 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 8 dok 889.512.400 Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan /atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 3 dok 252.000.000 Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan /atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 3 dok 252.000.000 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 dok - Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 dok - Pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran 5 dok 739.955.600 Pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran 5 dok 739.955.600 Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran 100 Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran 100 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 dok 137.194.600 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 dok 137.194.600 Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 dok 137.194.600 Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 dok 137.194.600 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD" 1 dok 164.007.400 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD" 1 dok 164.007.400 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 dok 164.364.400 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 dok 164.364.400 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 0 dok - Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 0 dok - Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD 1 dok 137.194.600 Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD 1 dok 137.194.600 Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan 16 lap 1.309.802.320 Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan 16 lap 1.309.802.320 Persentase pemenuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 100 Persentase pemenuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 100 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 4 lap 275.945.680 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 4 lap 275.945.680 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 4 lap 275.945.680 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 4 lap 275.945.680 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4 lap 275.945.680 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4 lap 275.945.680 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 4 lap 275.945.680 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 4 lap 275.945.680 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan 0 dok = Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan 0 dok = Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 dok 206.019.600 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 dok 206.019.600 Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD 1 dok 5.554.707.480 Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD 1 dok 5.554.707.480 Persentase pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD 100 Persentase pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD 100 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil 6 dok 2.318.649.180 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil 6 dok 2.318.649.180 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Pendalaman Tugas DPRD 4 orang 323.869.000 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Pendalaman Tugas DPRD 4 orang 323.869.000 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 8 orang 773.328.800 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 8 orang 773.328.800 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 144 dok 652.052.00 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 144 dok 652.052.00 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 dok 50.767.400 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 dok 50.767.400 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 430 dok 1.622.195.620 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 430 dok 1.622.195.620 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 165 dok 8.177.581.000 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 165 dok 8.177.581.000 Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 55 org 28.954.00 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 55 org 28.954.00 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokume Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 110 dok 12.092.000 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokume Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 110 dok 12.092.000 Pelaksanaan Reses Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 165 dok 8.036.535.000 Pelaksanaan Reses Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 165 dok 8.036.535.000 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD 1 dok - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD 1 dok - Persentase Penyusunan Kode Etik DPRD 100 Persentase Penyusunan Kode Etik DPRD 100 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 dok - Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 dok - Pembahasan Kerja Sama Daerah Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi 24 dok 69.611.720 Pembahasan Kerja Sama Daerah Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi 24 dok 69.611.720 Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi 100 Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi 100 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 24 dok 69.611.720 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 24 dok 69.611.720 Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD 1 lap 18.625.311.880 Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD 1 lap 18.625.311.880 Prosentase pemenuhan fasilitasi tugas DPRD 100 Prosentase pemenuhan fasilitasi tugas DPRD 100 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 119 dok 18.391.686.280 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 119 dok 18.391.686.280 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 lap 99.164.000 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 lap 99.164.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 12 dok 38.502.400 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 12 dok 38.502.400 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 2 dok 95.959.200 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 2 dok 95.959.200 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diubah dengan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagai fasilitator pelaksanan tugas, fungsi dan kewenangannya DPRD telah memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 baik yang berkaitan langsung dengan kepentingan dewan maupun kegiatan penunjang guna kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi DPRD. Pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD merencanakan akan mengelola program dan kegiatan terdiri atas 2 program, 17 Kegiatan dan 59 sub kegiatan. Dengan demikian Tahun 2025 Sekretariat DPRD tidak menampung serta mengelola kegiatan yang berasal maupun atas usulan pemangku kepentingan, kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi atau dari stakeholder lainnya sebagaimana tergambar pada Tabel dibawah ini : Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  18. 1.Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 dok
  19. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan 12 bln
  20. 3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangerang Jumlah pegawai yang di fasilitasi 60 orang
  21. 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangerang Jumlah Jenis Kegiatan administrasi umum perangkat daerah 9 jenis
  22. 5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Tangerang Jumlah Barang milik daerah yang diadakan 4 unit
  23. 6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Tangerang Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah 12 laporan
  24. 7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 jenis
  25. 8.Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Kab. Tangerang Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 55 orang
  26. 9.Layanan Administrasi DPRD Kab. Tangerang Tersedianya Fasilitasi Rapat-rapat dan Koordinasi DPRD 58 kali Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
  27. 1.Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Dalam/luar Kab. Tangerang Terlaksananya Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD 8 perda
  28. 2.Pembahasan Kebijakan Anggaran Dalam/luar Kab. Tangerang Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran 4 kali
  29. 3.Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Dalam/luar Kab. Tangerang Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan 4 kali
  30. 4.Peningkatan Kapasitas DPRD Dalam/luar Kab. Tangerang Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD 6 kali
  31. 5.Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Kab. Tangerang Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 165 org
  32. 6.Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Dalam/luar Kab. Tangerang Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD 1 dok
  33. 7.Pembahasan Kerja Sama Daerah Kab. Tangerang Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi 24 dok
  34. 8.Fasilitasi Tugas DPRD Dalam/luar Kab. Tangerang Terlakananya Fasilitasi Tugas DPRD 119 dok
  35. 1.Peran Setwan pada fungsi Pembentukan Perda, pada fasilitasi : • Penyusunan Propemperda; • Pembahasan Rancangan Perda; • Usul Rancangan Perda inisiatif DPRD; • Menyelenggarakan Kajian Perundang-undangan; • Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Perda; dan • Evaluasi terhadap penyiapan penyusunan rancangan perda.
  36. 2.Peran Setwan pada Fungsi Anggaran, pada fasilitasi : • Pembahasan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS; • Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD; • Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan • Pembahasan laporan semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
  37. 3.Peran Setwan pada Fungsi Pengawasan, pada fasilitasi : • Pembahasan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Bupati; • Pembahasan tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK; • Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi aspirasi masyarakat; • Koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD; • Koordinasi pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kebijakan; • Koordinasi pelaksanaan penyusunan pokok pikiran DPRD; dan Pembahasan persetujuan kerja sama daerah. Selain ketiga fungsi tersebut Sekretariat DPRD mempunyai peran lain yaitu:
  38. 1.Peran terhadap Alat Kelengkapan Dewan.
  39. 2.Peningkatan SDM.
  40. 3.Peningkatan Sarana dan Prasarana.
  41. 4.Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kesekretariatan.
  42. 5.Menjadi Publik Relation Kinerja DPRD.
  43. 6.Peningkatan Koordinasi Dengan SKPD atau Lembaga Terkait Lainnya. Mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD menetapkan Rencana Kerja yang yang ditaungkan pada 2 progam yaitu :
24. a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 kegiatan dengan 32 sub kegiatan dan
25. b.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri atas 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan. Pada anggaran perubahan saat ini telah teralokasikan anggaran sebesar Rp. 119.494.104.004,- dan telah terinci per sub kegiatan dalam SIPD yang merupakan anggaran efisiensi setelah mendapat anggaran tambahan sebesar Rp. 2.806.109.491,-. Alokasi anggaran ini tidak mencukupi dalam satu tahun anggaran dan kemungkinan akan bertambah dalam pembahasan KUA PPAS perubahan setelah adanya kesepakatan Tim APD dengan DPRD. Tabel 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 No. Program/Kegiatan Jumlah Kegiatan Anggaran (Rp) Ket I SEKRETARIAT DPRD 17 119.494.104.004 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9 83.619.268.204 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.449.000 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.603.102.433, 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 776.465.250 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.592.789.172 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.406.234.000 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 971.091.600 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.429.793.600 8 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 55.468.999.149 9 Layanan Administrasi DPRD 1.308.344.000 No. Program/Kegiatan Jumlah Kegiatan Anggaran (Rp) Ket 2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 8 35.874.835.800 1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.397.865.800 2 Pembahasan Kebijakan Anggaran 739.955.600 3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.309.802.320 4 Peningkatan Kapasitas DPRD 5.554.707.480 5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 8.177.581.000 6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD - 7 Pembahasan Kerja Sama Daerah 69.611.720 8 Fasilitasi Tugas DPRD 18.625.311.880 Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kode Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatang Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 83.619.268.204 APBD 100% 90.560.398.306 Persentase pemenuhan administrasi kepegawaiaan dan umum 100% 100% Prosentase pemenuhan administrasi keuangan dan program 100% 100% 1 Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 dokumen 62.449.000 APBD 8 dokumen 100% 88.288.500 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 100% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang 3 dokumen 19.290.000 APBD 3 dokumen 32.492.500 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD" Kabupaten Tangerang 1 dokumen 8.022.000 APBD 1 dokumen 10.742.000 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD" Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 8.734.000 APBD 1 Dokumen 10.742.000 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD" Kabupaten Tangerang 1 dokumen 7.666.000, APBD 1 dokumen 10.742.000 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kabupaten Tangerang 1 dokumen 9.850.000 APBD 1 dokumen 12.306.500 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kabupaten Tangerang 1 dokumen 8.887.000 APBD 1 dokumen 11.263.500 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 lap 12.603.102.433 APBD 1 lap 12.586.947.890 Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 100% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Tangerang 60 org 12.550.538.433 APBD 60 org 12.509.982.790 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kabupaten Tangerang 1 lap 13.540.000 APBD 1 lap 17.937.500 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 8 lap 39.024.000 APBD 8 lap 59.027.600 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 135 orang 807.354.050 APBD 135 orang 1.473.705.600 Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 100% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kabupaten Tangerang 5 pkt 216.426.000 APBD 5 pkt 524.397.100 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tangerang 135 orang 560.039.250 APBD 135 orang 949.308.500 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 paket 8.592.789.172 APBD 7 paket 15.052.998.690 Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 2 paket 179.714.000 APBD 2 paket 213.846.500 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 7 paket 1.253.716.700 APBD 7 paket 2.033.734.600 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kabupaten Tangerang 7 paket 432.094.800 APBD 7 paket 623.820.530 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 2 paket 375.821.992 2 paket 552.474.400 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kabupaten Tangerang 2 paket 323.983.200 APBD 2 paket 253.403.500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kabupaten Tangerang 16 dok 259.753.630 APBD 16 dok 507.231.800 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu" Kabupaten Tangerang 108 lap 510.813.000 APBD 108 lap 510.600.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kabupaten Tangerang 856 laporan 5.256.891.850 APBD 856 laporan 10.357.887.360 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 132 unit 1.406.234.000, APBD 132 unit 2.761.786.700 Prosentase pemenuhan barang milik daerah 100% 100% Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kabupaten Tangerang 132 unit 1.406.234.000 APBD 132 unit 2.340.763.700 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 12 lap 971.091.600 APBD 12 lap 826.599.000 Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100% 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kabupaten Tangerang 12 lap 0 APBD 12 laporan 60.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kabupaten Tangerang 12 lap 971.091.600 APBD 12 laporan 766.599.000 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 unit 2.429.793.600 APBD 2 unit 2.762.158.576 Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 100% Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kabupaten Tangerang 23 unit 546.411.600 APBD 23 unit 788.554.576 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Kabupaten Tangerang 19 unit 87.800.000 APBD 19 unit 88.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kabupaten Tangerang 45 item 215.000.000 APBD 45 item 28.020.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Kabupaten Tangerang 2 unit 1.321.582.000 APBD 2 unit 1.399.648.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Kabupaten Tangerang 25 unit 259.000.000 APBD 25 unit 457.936.000 8 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 55 orang 55.468.999.149 APBD 55 orang 55.468.999.149 Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 100 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Kabupaten Tangerang 55 orang 53.881.792.249 APBD 55 orang 53.881.792.249 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan Kabupaten Tangerang 5 pkt 1.392.332.700 APBD 5 pkt 1.392.332.700 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD Kabupaten Tangerang 55 orang 194.874.200, APBD 55 orang 194.880.950 9 Layanan Administrasi DPRD Tersedianya Fasilitasi Rapat dan Koordinasi DPRD 58 lap 1.308.344.000 APBD 58 lap 1.855.655.200 Persentase pemenuhan rapat dan koordinasi DPRD 100% 100% Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Kabupaten Tangerang 58 lap 1.308.344.000 APBD 58 lap 1.855.655.200 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan 100% 35.874.835.800 APBD 100% 72.497.856.144 Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan persidangan dan perundang-undangan 10 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Dalam/luar Kabupaten Tangerang 8 dok 2.367.608.000 APBD 12 dok 3.487.462.500Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dalam/luar Kabupaten Tangerang 5 dok 256.353.400 APBD 5 dok 466.194.000 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dalam/luar Kabupaten Tangerang 8 dok 889.512.400 APBD 12 dok 2.427.371.500 Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Dalam/luar Kabupaten Tangerang 3 dok 252.000.000 APBD 3 dok 504.000.000 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun Dalam/luar Kabupaten Tangerang 1 dok - APBD 1 dok 89.897.000 11 Pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran 5 dok 739.955.600 APBD 5 dok 1.375.064.000 Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran 100% 100% Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Dalam/luar Kabupaten Tangerang 1 dok 137.194.600 APBD 1 dok 237.885.000 Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Dalam/luar Kabupaten Tangerang 1 dok 137.194.600 APBD 1 dok 237.885.000 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Dalam/luar Kabupaten Tangerang 1 dok 164.007.400 APBD 1 dok 237.885.000 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Dalam/luar Kabupaten Tangerang 1 dok 164.364.400 APBD 1 dok 237.885.000 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Dalam/luar Kabupaten Tangerang 0 dok - APBD 0 dok 185.739.000 Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD Dalam/luar Kabupaten Tangerang 1 dok 137.194.600 APBD 1 dok 237.785.000 12 Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan 16 lap 1.309.802.320 APBD 16 lap 2.391.798.324 Persentase pemenuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 100 100% Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Dalam/luar Kabupaten Tangerang 4 lap 275.945.680 APBD 4 laporan 432.066.036 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Dalam/luar Kabupaten Tangerang 4 lap 275.945.680 APBD 4 laporan 432.066.036 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Dalam/luar Kabupaten Tangerang 4 lap 275.945.680 APBD 4 laporan 432.066.036 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Dalam/luar Kabupaten Tangerang 4 lap 275.945.680 APBD 4 laporan 432.066.036 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dalam/luar Kabupaten Tangerang 0 dok - APBD 0 dokumen 288.237.380 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam/luar Kabupaten Tangerang 1 dok 206.019.600 APBD 1 dokumen 375.296.800 13 Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD 1 dok 5.554.707.480 APBD 1 dok 10.436.903.420 Persentase pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD 100 100 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Dalam/luar Kabupaten Tangerang 6 dok 2.318.649.180 APBD 6 dok 2.549.710.380 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Dalam/luar Kabupaten Tangerang 4 orang 323.869.000 APBD 4 orang 164.129.000 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Dalam/luar Kabupaten Tangerang 8 orang 773.328.800 APBD 8 orang 878.438.400 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Dalam/luar Kabupaten Tangerang 144 dok 652.052.00 APBD 144 dok 5.109.746.000 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Dalam/luar Kabupaten Tangerang 1 dok 50.767.400 APBD 1 dok 112.474.000 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD Dalam/luar Kabupaten Tangerang 430 dok 1.622.195.620 APBD 430 dok 1.622.405.640 14 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 165 dok 8.177.581.000 APBD 165 dok 9.080.516.500 Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 100 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD" Kabupaten Tangerang 55 org 28.954.00 APBD 55 org 193.995.000 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Kabupaten Tangerang 110 dok 12.092.000 APBD 110 dok 18.928.500 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Kabupaten Tangerang 165 dok 8.036.535.000 APBD 165 dok 8.867.593.000 15 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD 1 dok - APBD 1 dok 89.897.000 Persentase Penyusunan Kode Etik DPRD 100 100 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Dalam/luar Kabupaten Tangerang 1 dok - APBD 1 dokumen 89.897.000 16 Pembahasan Kerja Sama Daerah Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi 69.611.720 APBD 100% 128.104.000 Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi 100% Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Kabupaten Tangerang 24 dok 69.611.720 APBD 24 dok 128.104.000 17 Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD 1 lap 18.625.311.880 APBD 1 lap 45.508.110.400 Prosentase pemenuhan fasilitasi tugas DPRD 100 100 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Dalam/luar Kabupaten Tangerang 119 dok 18.391.686.280 APBD 119 dok 45.380.493.600 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun Dalam/luar Kabupaten Tangerang 1 lap 99.164.000 APBD 1 lap 60.512.800 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Kabupaten Tangerang 12 dok 38.502.400 APBD 12 dok 67.104.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Dalam/luar Kabupaten Tangerang 2 dok 95.959.200 APBD 2 dok 215.867.000 Dapat kami sampaikan bahwa adanya perbendaan antara dokumen Renstra 2024 – 2026 dengan Renja 2025 perubahan pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tiga indikator didalamnya seharusnya hanya menggunakan dua indikator yaitu Persentase pemenuhan administrasi kepegawaiaan dan umum diperuntukan pada Bagian Umum dan Prosentase pemenuhan administrasi keuangan dan program yang diperuntukan pada Bagian Program dan Keuangan sedangkan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 8 dokumen merupakan indikator yang digunakan untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan demikian terdapat kejelasan serta tidak terjadi salah penafsiran dalam perbaikan renja 2025 perubahan, mudah-mudahan dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya kami dapat melakukan penyempurnaan dan meminimalis kesalahan dalam penyusunan. Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang diharapkan oleh setiap bagian pada organisasi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kegiatan tersebut, berkewajiban untuk menuangkan ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA) yang tepat, akurat dan terencana dengan baik. Selain itu, pada saat kegiatan akan dilaksanakan, setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melakukan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi baik terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terkontrol dari segi waktu pelaksanaan maupun dari segi anggaran. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.Pengukuran pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dilakukan terhadap fasilitasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang langsung mendukung tugas dan fungsi DPRD dan program penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengukuran tingkat capaian sasaran program dan kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dari indikator kinerja, target dan capaian target. Bagi Sekretariat DPRD, dokumen rencana kerja perubahan ini menjadi pedoman seluruh pegawai guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dapat diperoleh melalui dukungan dan kemauan :
  1. 1.Komitmen kepemimpinan perangkat daerah;
  2. 2.Konsistensi;
  3. 3.Kerja keras dan kesungguhan seluruh pegawai Sekretariat DPRD;
  4. 4.Partisipasi antar bagian dan sub bagian;
  5. 5.Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
  6. 6.Kedisiplinan penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
  7. 7.Monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap pelaksanaan kinerja. Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut :
  8. 1.Seluruh Bagian, Sub Bagian dan pelaksana berkewajiban melaksanakan atau mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dengan berpartisipasi aktif. sebaik- baiknya;
  9. 2.Seluruh Bagian, Sub Bagian menjamin konsistensi dokumen perencanaan;
  10. 3.Setiap Bagian dan Sub Bagian berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan;
  11. 4.Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap bagian, sub bagian wajib melakukan pemantauan kegiatan dan sub kegiatan, melakukan Tindakan koreksi yang diperlukan serta melaporkan secara berkala kepada kepala perangkat daerah;
  12. 5.Apabila terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat RKPD ditetapkan, yang bersifat memperlambat atau mempercepat pencapaian tujuan maka perubahan situasi tersebut tidak untuk mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implikasinya adalah memungkinkan adanya pergeseran target dan anggaran, tetapi masih dalam kerangka pencapaian tujuan semula. Rencana kerja perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran berpedoman pada RKPD Tahun 2025 serta memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian rencana tindaklanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
  13. 1.Melaksanakan rencana kerja sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing.
  14. 2.Merancang dan menyusun anggaran secara transparan, efektif, efisien, cermat, teliti dan terukur.
  15. 3.Melaksanakan seluruh program, kegiatan dan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
  16. 4.Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi antar bagian dan sub bagian secara intensif dalam rencana pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan untuk memperoleh tujuan kinerja yang lebih baik.
  17. 5.Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan perlu adanya pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berjenjang terhadap implementasi rencana kerja ini.
  18. 3.Inspektorat Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Tangerang dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA). Rencana Kerja Perubahan pada Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan tahun pertama Rencana Strategis Tahun 2025- 2026 yang memuat sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat tahun 2025. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan renja p e r u b a h a n Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah sebagai berikut:
  19. 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  20. 2.Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
  21. 3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
  22. 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  23. 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah;
  24. 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
  25. 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
  26. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  27. 9.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
  28. 10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
  29. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  30. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  31. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  32. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  33. 15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  34. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
  35. 17.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang;
  36. 18.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2026;
  37. 19.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1.Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) P e r u b a h a n Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025, disusun dengan maksud untuk menunjukan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah. Rencana Kerja disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat, penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2025 serta sebagai bahan evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Tangerang. 1.3.2.Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025:
  38. 1.Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Inspektorat tahun 2025;
  39. 2.Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tangerang secara sistematis dan terorganisir;
  40. 3.Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
  41. 4.Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 1.4. Sistematika Penulisan RENJA Perubahan Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat sampai dengan triwulan II tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tangerang 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG BAB IV PENUTUP Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value For Money, Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:
26. a.Indikator Masukan (input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
27. b.Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
28. c.lndikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan - kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan Inspektorat. Pada bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat sampai dengan triwulan II Tahun 2025, serta pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2023. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat tersaji pada Tabel 2.1 sebagai berikut: Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Tangerang (Tabel T-C. 29) KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD 2024 - 2026) Tahun 2025 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023 TINGKAT REALISAS I (%) REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 93,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 293,20 73.3% 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 5 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 300,00 75,00% 6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 4 3 3 100,00% 13,00 20,00 5% 6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen 1 - 2 2 100,00% 1,00 3,00 300,00% KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD 2024 - 2026) Tahun 2025 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023 TINGKAT REALISAS I (%) REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 2 - 4 4 100,00% 1,00 5,00 250,00% 6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD rsh 1 - 2 2 100,00% 1,00 3,00 300,00% 6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokumen 2 - 4 4 100,00% 1,00 5,00 250,00% KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD 2024 - 2026) Tahun 2025 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023 TINGKAT REALISAS I (%) REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) 6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 1 1 100,00% 1,00 3,00 300,00% 6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 12 8 1 1 100,00% 8,00 17,00 141,67% 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Dokumen 2 100% 2 2 100,00% 2,00 2,00 100,00% 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 111 87 82 86 104,88% 84,00 257,00 285,56% 6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 1 1 1 100,00% 1,00 3,00 300,00% KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD 2024 - 2026) Tahun 2025 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023 TINGKAT REALISAS I (%) REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) 6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Laporan 2 - 2 2 100,00% 2,00 4,00 200,00% 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Dokumen 1 0 1 1 100,00% 1,00 1,00 100,00% 6.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 2 - 2 2 100,00% 2,00 4,00 200,00% 6.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 - 1 1 100,00% 2,00 3,00 150,00% 6.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 - 2 2 100,00% 1,00 3,00 300,00% KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD 2024 - 2026) Tahun 2025 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023 TINGKAT REALISAS I (%) REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Difasilitasi Orang 141 77,78% 100,00% 100,00% 100,00% 136,00 125,00 104,17% 6.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 3 - 0 0 - 5,00 5,00 166,67% 6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 141 175 83 83 100,00% 136,00 394,00 279,43% 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 98,94% 100,00% 100,00% 100,00% 8,00 8,00 100,00% 6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 6 6 6 100,00% 6,00 18,00 360,00% 6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 13 12 5 5 100,00% 5,00 22,00 110,00% 6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 50 20 14 14 100,00% 15,00 49,00 98,00% KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD 2024 - 2026) Tahun 2025 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023 TINGKAT REALISAS I (%) REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) 6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 30 67 32 32 100,00% 45,00 144,00 480,00% 6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 20 5 8 8 100,00% 8,00 21,00 105,00% 6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 12 0 1 1 100,00% 20,00 21,00 175,00% 6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 4519 4 4 100,00% 4,00 4527,00 113175,00% 6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 280 4 4 100,00% 7,00 291,00 7275,00% 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Unit 8 - 100,00% 100,00% 100,00% 20,00 20,00 250,00% 6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 4 - 6 6 100,00% 2,00 8,00 200,00% KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD 2024 - 2026) Tahun 2025 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023 TINGKAT REALISAS I (%) REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) 6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 7 - 3 3 100,00% 15,00 18,00 100,00% 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 3 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3,00 3,00 100,00% 6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 1 12 12 100,00% 12,00 25,00 208,33% 6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 11 12 12 100,00% 12,00 35,00 291,67% 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Jenis 30 86,49% 100,00% 92,31% 92,31% 89,00 89,00 2225,00% 6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 7 19 6 6 100,00% 7,00 32,00 457,14% KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD 2024 - 2026) Tahun 2025 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023 TINGKAT REALISAS I (%) REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) 6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 30 20 20 18 90,00% 22,00 60,00 200,00% 6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 5 - 5 5 - 5,00 10,00 200,00% 6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 60 11 50 50 100,00% 50,00 111,00 185,00% 6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si Unit 1 1 5 5 100,00% 2,00 8,00 800,00% 6.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si Unit 1 - 2 2 - 2,00 4,00 400,00% 06.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Persen 66,07% 92,68% 95,00% 100,00% 105,26% 33,16 33,16 5018,92% KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD 2024 - 2026) Tahun 2025 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023 TINGKAT REALISAS I (%) REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Laporan hasil pemeriksaan Laporan 2244 92,68% 100,00% 100,00% 100,00% 2109,00 2109,00 93,98% 6.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan 1 279 6 6 100,00% 3,00 288,00 2618,18% 6.01.02.1.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan 122 - 18 18 100,00% 1,00 19,00 16,52% 6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Laporan 257 156 98 98 100,00% 1240,00 1494,00 392,13% 6.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Laporan 213 402 2058 2058 100,00% 163,00 2623,00 766,96% 6.01.02.1.01.05 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Laporan 248 - 46 46 100,00% 738,00 784,00 106,23% 6.01.02.1.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Kesepakatan 2 - 35 30 85,71% 2,00 32,00 1066,67% KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD 2024 - 2026) Tahun 2025 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023 TINGKAT REALISAS I (%) REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) 6.01.02.1.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Dokumen 1154 797 463 463 100,00% 1200,00 2460,00 213,36% 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Laporan 74 - 55 55 100,00% 72,00 72,00 3,91% 6.01.02.1.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Laporan 4 - 30 30 100,00% 45,00 75,00 88,24% 6.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Laporan 685 - 25 25 100,00% 27,00 52,00 2,96% 06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas Persen 100% 3,3120 3,1808 3,0160 94,82% 100,00 100,00 10000,00% KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD 2024 - 2026) Tahun 2025 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023 TINGKAT REALISAS I (%) REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) 06.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis DI Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan Dokumen 15 - 13 13 100,00% 13,00 13,00 86,67% 06.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Rekomendasi 8 - 13 13 100,00% 13,00 26,00 200,00% 06.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah 63 3 63 63 100,00% 197,00 197,00 312,70% 06.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah 60 408 83 83 100,00% 100,00 591,00 244,21% 06.01.03.2.02.02 Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 4 - 63 63 100,00% 10,00 73,00 730,00% KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SATUAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD 2024 - 2026) Tahun 2025 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023 TINGKAT REALISAS I (%) REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4) 06.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegehan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kegiatan 13 - 30 17 56,67% 4,00 21,00 161,064% 06.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Perangkat Daerah 24 - 63 63 100,00% 83,00 146,00 110,61% Faktor pendorong tercapainya target dan keberhasilan program- program di Inspektorat Kabupaten Tangerang antara lain:
  1. 1.Penataan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur baik auditor maupun pihak manajemen dan pengupayaan rapat koordinasi disela-sela kesibukan mandatory menjadikan kegiatan audit dapat terlaksana;
  2. 2.Terdapat penambahan pegawai CPNS sehingga selanjutnya akan dilibatkan untuk pelaksanaan audit;
  3. 3.Adanya koordinasi yang intens antara Inspektorat dengan OPD pengampu masing-masing temuan;
  4. 4.Adanya monitoring tindak lanjut per triwulan yang diselenggarakan Inspektorat;
  5. 5.Adanya desk pembahasan temuan dengan BPK dan koordinasi diluar forum resmi desk BPK setiap kali ada bukti dukung tindak lanjut baru di OPD;
  6. 6.Bertambahnya kompetensi auditor memperkuat peran layanan APIP’
  7. 7.Komitmen APIP terhadap kepatuhan standar dan kode etik APIP. Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya target program- program di Inspektorat Kabupaten Tangerang antara lain:
  8. 1.Adanya kegiatan mandatory menyebabkan kegiatan menjadi terhambat pelaksanaanya;
  9. 2.Masih terdapat temuan-temuan di tahun sebelumnya yang belum terselesaikan di OPD pengampu, sedangkan pegawai yang mengampu mengalami mutasi, hal ini menyebabkan waktu yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan di tahun berjalan menjadi terhambat karena harus mengawal Kembali kegiatan/temuan-temuan di tahun sebelumnya. Adapun solusi yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan telah dilakukan komunikasi oleh Inspektorat secara intensif, selain itu mengadakan koordinasi dan monitoring ke OPD terkait untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pada tahun 2024 terdapat dua program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi telah terealisasi sesuai target dan bahkan melampaui target yang diusulkan. Hal ini tidak terlepas dari beberapa hal, yaitu faktor pendorong dikarenakan adanya koordinasi intensif antara inspektorat dengan auditan dan komitmen yang baik di antara keduanya. Adapun faktor penghambat adalah hasil rekomendasi terkait kebijakan di OPD membutuhkan waktu yang lama. Sehingga untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dilakukan komunikasi oleh Inspektorat secara intensif, mengadakan koordinasi dan monitoring ke OPD terkait tindak lanjutnya. Pada tahun 2025 perubahan, Inspektorat Kabupaten Tangerang masih akan mengusulkan program seperti yang telah dilakukan pada tahun 2025 murni, yaitu dengan 2 Program antara lain: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN dan PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja s.d Triwulan II Tahun Anggaran 2025 pada Tabel 2.2 sebagai berikut: Tabel 2. 2 Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Periode 01 Januari 2024 – 31 Maret 2025 NO KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALIS ASI KINERJ A % KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) SELISIH ANGGARAN % KETERCA PAIAN ANGGAR AN % Anggaran % Fisik 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH A 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100.00% 31.65% 31.65% 41,675,503,317 9,468,539,396 32,206,963,921 22.72% 22.72% 25.00% 1 6.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 5 3 60% 401,758,500 176,385,000 225,373,500 43.90% 43.90% 25.00% 1) 6.01.01.2.01. 0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 2 40% 202,215,500 72,060,000 130,155,500 35.64% 35.64% 25.00% 2) 6.01.01.2.01. 0002 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 0 0% 8,030,000 - 8,030,000 0.00% 0.00% 0.00% NO KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALIS ASI KINERJ A % KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) SELISIH ANGGARAN % KETERCA PAIAN ANGGAR AN % Anggaran % Fisik 3) 6.01.01.2.01. 0003 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 2 1 50% 24,455,000 12,045,000 12,410,000 49.25% 49.25% 25.00% 4) 6.01.01.2.01. 0004 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 0 0% 11,252,000 - 11,252,000 0.00% 0.00% 0.00% 5) 6.01.01.2.01. 0005 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 2 1 50% 34,837,000 17,057,000 17,780,000 48.96% 48.96% 25.00% 6) 6.01.01.2.01. 0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 100% 75,397,000 75,223,000 174,000 99.77% 99.77% 25.00% 7) 6.01.01.2.01. 0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 12 3 25% 45,572,000 - 45,572,000 0.00% 0.00% 0.00% NO KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALIS ASI KINERJ A % KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) SELISIH ANGGARAN % KETERCA PAIAN ANGGAR AN % Anggaran % Fisik 2 6.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Dokumen 2 2 100% 30,535,527,420 8,076,488,516 22,459,038,904 26.45% 26.45% 25.00% 8) 6.01.01.2.02. 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 111 111 100% 30,517,677,420 8,076,488,516 22,441,188,904 26.46% 26.46% 25.00% 9) 6.01.01.2.02. 0005 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 0 0% 10,564,000 - 10,564,000 0.00% 0.00% 0.00% 10) 6.01.01.2.02. 0007 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Laporan 2 0 0% 7,286,000 - 7,286,000 0.00% 0.00% 0.00% 3 6.01.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan Barang Milik Daerah Dokumen 1 0 0% 11,590,000 1,905,000 9,685,000 16.44% 16.44% 25.00% 11) 6.01.01.2.03. 000+B291 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 2 0 0% 2,190,000 - 2,190,000 0.00% 0.00% 0.00% NO KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALIS ASI KINERJ A % KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) SELISIH ANGGARAN % KETERCA PAIAN ANGGAR AN % Anggaran % Fisik 12) 6.01.01.2.03. 0005 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 0 0% 4,380,000 1,095,000 3,285,000 25.00% 25.00% 25.00% 13) 6.01.01.2.03. 0006 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 0 0% 5,020,000 810,000 4,210,000 16.14% 16.14% 25.00% 4 6.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas Orang 141 141 100% 1,294,134,000 140,450,000 1,153,684,000 10.85% 10.85% 25.00% 14) 6.01.01.2.05. 02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 3 1 33,33% 91,440,000 90,000,000 1,440,000 98.43% 98.43% 25.00% 15) 6.01.01.2.05. 0009 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 141 10 7% 1,202,694,000 50,450,000 1,152,244,000 4.19% 4.19% 25.00% 5 6.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 2 28% 4,585,290,500 742,718,700 3,842,571,800 16.20% 16.20% 25.00% NO KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALIS ASI KINERJ A % KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) SELISIH ANGGARAN % KETERCA PAIAN ANGGAR AN % Anggaran % Fisik 16) 6.01.01.2.06. 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 1 20% 21,493,500 21,435,700 57,800 99.73% 99.73% 100.00% 17) 6.01.01.2.06. 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 13 0 0% 1,272,374,000 - 1,272,374,000 0.00% 0.00% 0.00% 18) 6.01.01.2.06. 0003 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 50 2 4% 106,793,900 104,675,000 2,118,900 98.02% 98.02% 100.00% 19) 6.01.01.2.06. 0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 30 6 100% 284,032,100 278,800,000 5,232,100 98.16% 98.16% 100.00% 20) 6.01.01.2.06. 0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 20 2 20% 154,580,000 151,967,000 2,613,000 98.31% 98.31% 100.00% 21) 6.01.01.2.06. 0006 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 3 25% 9,284,000 1,590,000 7,694,000 17.13% 17.13% 100.00% 22) 6.01.01.2.06. 0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 1 25% 198,910,000 49,701,000 149,209,000 24.99% 24.99% 25.00% 23) 6.01.01.2.06. 0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 1 25% 2,537,823,000 134,550,000 2,403,273,000 5.30% 5.30% 25.00% NO KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALIS ASI KINERJ A % KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) SELISIH ANGGARAN % KETERCA PAIAN ANGGAR AN % Anggaran % Fisik 6 6.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah Unit 8 0 0% 1,904,237,150 - 1,904,237,150 0.00% 0.00% 0.00% 24) 6.01.01.2.07. 0005 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 4 0 0% 782,801,680 - 782,801,680 0.00% 0.00% 0.00% 25) 6.01.01.2.07. 0006 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 7 0 0% 1,121,435,470 - 1,121,435,470 0.00% 0.00% 0.00% 7 6.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 1 25% 698,697,500 131,107,000 567,590,500 18.76% 18.76% 25.00% 26) 6.01.01.2.08. 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 3 25% 6,444,000 - 6,444,000 0.00% 0.00% 0.00% 27) 6.01.01.2.08. 0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 3 25% 692,253,500 131,107,000 561,146,500 18.94% 18.94% 20.00% 8 6.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Jenis 30 15 50.00% 2,244,268,247 199,485,180 2,044,783,067 8.89% 8.89% 0.00% NO KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALIS ASI KINERJ A % KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) SELISIH ANGGARAN % KETERCA PAIAN ANGGAR AN % Anggaran % Fisik 28) 6.01.01.2.09. 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 7 7 100% 257,529,948 35,296,024 222,233,924 13.71% 13.71% 15.00% 29) 6.01.01.2.09. 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 30 30 100% 772,574,824 107,224,156 665,350,668 13.88% 13.88% 15.00% 30) 6.01.01.2.09. 0005 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 5 0 0% 7,000,000 - 7,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 31) 6.01.01.2.09. 0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 60 0 0% 266,400,000 56,965,000 209,435,000 21.38% 21.38% 25.00% 32) 6.01.01.2.09. 0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 0 0% 837,090,000 - 837,090,000 0.00% 0.00% 0.00% 33) 6.01.01.2.09. 0010 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 0 0% 103,673,475 - 103,673,475 0.00% 0.00% 0.00% B 06.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN Prosentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) Persen 66,07% 0.00% 0.00% 6,469,982,400 864,887,000 5,605,095,400 13.37% 13.37% 17.75% NO KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALIS ASI KINERJ A % KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) SELISIH ANGGARAN % KETERCA PAIAN ANGGAR AN % Anggaran % Fisik 9 6.01.02.1.01 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Prosentase Laporan Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti Laporan 2244 388 17.30% 5,324,010,400 864,887,000 4,459,123,400 16.25% 16.25% 17.75% 34) 6.01.02.1.01. 0001 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan 1 0 0% 149,255,400 - 149,255,400 0.00% 0.00% 0.00% 35) 6.01.02.1.01. 0002 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan 122 1 1% 889,444,000 31,632,000 857,812,000 3.56% 3.56% 4.00% 36) 6.01.02.1.01. 0003 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Laporan 257 64 25% 1,436,232,000 522,220,000 914,012,000 36.36% 36.36% 37.00% 37) 6.01.02.1.01. 0004 Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Laporan 213 1 0.47% 1,224,910,000 289,135,000 935,775,000 23.60% 23.60% 25.00% 38) 6.01.02.1.01. 0005 Sub Kegiatan Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Laporan 248 0 0% 1,007,681,000 - 1,007,681,000 0.00% 0.00% 0.00% 39) 6.01.02.1.01. 0006 Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Kesepakata n 2 0 0% 128,600,000 - 128,600,000 0.00% 0.00% 0.00% 40) 6.01.02.1.01. 0007 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Dokumen 1154 280 24% 487,888,000 21,900,000 465,988,000 4.49% 4.49% 5.00% NO KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALIS ASI KINERJ A % KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) SELISIH ANGGARAN % KETERCA PAIAN ANGGAR AN % Anggaran % Fisik 10 6.01.02.1.02 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Laporan 74 1 0.15% 1,145,972,000 - 1,145,972,000 0.00% 0.00% 0.00% 41) 6.01.02.1.02. 0001 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Laporan 4 1 25% 91,512,000 - 91,512,000 0.00% 0.00% 0.00% 42) 6.01.02.1.02. 0002 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Laporan 685 0 0% 1,054,460,000 - 1,054,460,000 0.00% 0.00% 0.00% C 06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas Persen 100.00% 17.50% 17.50% 3,795,486,600 954,690,000 2,840,796,600 25.15% 25.15% 26.00% 11 06.01.03.1.0 1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis DI Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan Dokumen 15 0 0% 527,295,000 - 527,295,000 0.00% 0.00% 0.00% 43) 06.01.03.1.0 1.0001 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Rekomenda si 8 0 0% 527,295,000 - 527,295,000 0.00% 0.00% 0.00% 12 06.01.03.1.0 2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah 63 22 35% 3,268,191,600 954,690,000 2,313,501,600 29.21% 29.21% 33.20% NO KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALIS ASI KINERJ A % KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) SELISIH ANGGARAN % KETERCA PAIAN ANGGAR AN % Anggaran % Fisik 44) 06.01.03.2.0 2.0001 Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah 60 30 50% 1,703,448,600 547,905,000 1,155,543,600 32.16% 32.16% 33.00% 45) 06.01.03.2.0 2.0002 Sub Kegiatan Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 4 0 0% 291,480,000 - 291,480,000 0.00% 0.00% 0.00% 46) 06.01.03.2.0 2.0003 Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Perangkat Daerah 13 0 0% 364,770,000 - 364,770,000 0.00% 0.00% 0.00% 47) 06.01.03.2.0 2.0004 Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Perangkat Daerah 24 2 8% 908,493,000 406,785,000 501,708,000 44.78% 44.78% 50.00% JUMLAH 51,940,972,317 11,288,116,39 6 40,652,855,921 21.73% 21.73% 22.92% lnspektorat Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 memiliki 3 Program, 12 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan. Dari tabel diatas, realisasi anggaran serta pencapaian target dan kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I tahun 2025 secara umum dapat kami uraikan sebagai berikut:
29. a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Realisasi belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 9,468,539,396,00 atau 22,72% dari anggaran Rp 41,675,503,317,00 dengan capaian target indikato kinerja programnya sebesar 31,65%. diarahkan pada 8 kegiatan dengan capaian realisasi sebagai berikut: • Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar Rp. 176,385,000,00 atau 43,90% dari anggaran Rp. 401,758,500,00 dengan capaian target indikator kinerja sebesar 43,90%. • Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar Rp. 8,076,488,516,00 dari anggaran Rp. 30,535,527,420,00 atau 24,45%, dengan capaian target indikator kinerja sebesar 77,00%. • Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar Rp 1,905,000,00 dari anggaran Rp. 11,590,000,00 atau 16,44%, dengan capaian target indikator kinerja sebesar 0%. • Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar Rp. 140,450,000,00 dari anggaran sebesar Rp. 1,294,134,000,00 atau 10,85% dengan capaian target indikator kinerja sebesar 6,79%. • Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 4,585,290,500,00 telah terealisasi sebesar Rp 742,718,700,00 atau 16,20% dengan capaian target indikator kinerja sebesar 37.50%. • Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1,904,237,150,00 telah terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dengan capaian target indikator kinerja sebesar 0,00%. • Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 698,697,500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dengan capaian target indikator kinerja sebesar 0,00%. • Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2,244,268,247,00 telah terealisasi sebesar Rp. 199,485,180,00 atau 8,89% dengan capaian target indikator kinerja sebesar 33.33%.
30. b.Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2025 sebesar Rp. 10.275.837.862,00 terealisasikan sebesar Rp. 1.865.888.800,00 atau 18,16%. Dengan capaian target indikator kinerja programnya sebesar 30,16% diarahkan pada 2 kegiatan dengan capaian realisasi sebagai berikut: • Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 5,324,010,400,00 telah terealisasi sebesar Rp. 864,887,000,00 atau 16.25% dengan capaian target indicator kinerja sebesar 17.30%. • Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1,145,972,000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dengan capaian target indicator kinerja sebesar 0,15%.
31. c.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Realisasi belanja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar 8,58% atau Rp. 342.170.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 3.989.732.800,00 diarahkan pada 2 kegiatan dengan capaian realisasi sebagai berikut: • Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 527,295,000,00 telah terealisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dengan capaian target indikator kinerja sebesar 0,00%. • Kegiatan kegiatan Pendampingan dan Asistensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,268,191,600,00 telah terealisasi sebesar Rp. 954,690,000,00 atau 29,21%. Dengan total capaian target indikator kinerja sebesar 35,00%. Terdapat beberapa faktor penyebab realisasi anggaran triwulan I tidak terserap secara optimal, antara lain:
32. a.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN silpa triwulan I sebesar Rp. 673.788.703,- disebabkan oleh adanya perencanaan penganggaran gaji dan tunjangan untuk CPNS dan PPPK yang dimulai pada bulan Februari, namun terhitung mulai tugas pada bulan April.; Solusi : akan melakukan rekonsiliasi gaji sesuai kebutuhan dengan Bidang Anggaran di Bulan Mei 2025.
33. b.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD silpa Triwulan I sebesar Rp.453.010.000,- disebabkan karena belum masuk laporan karena penggantian uang atas SPJ yang diajukan pada 25 Maret 2025 belum diproses.; Solusi : realisasi anggaran masuk ke bulan april dikarenakan sistem baru posting di bulan tersebut.
34. c.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor silpa Triwulan I sebesar Rp. 40.551.000,- dikarenakan belum terlaksananya proses dokumentasi atas setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan Solusi : silpa di geser ke triwulan II dan pelaksanaan dilakukan mulai bulan April 2025.
35. d.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan silpa triwulan I sebesar Rp. 24.331.463,-Dikarenakan penyerapan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sesuai dengan riil cost. Solusi : melakukan penyesuaian pada saat perubahan Anggaran 2025 di bulan Oktober.
36. e.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan silpa triwulan I sebesar Rp. 80.480.800,- Dikarenakan Kurang terserapnya realisasi dari anggaran atas belanja bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dengan nomor polisi A 1390 W dan A 1391 W yang tidak terserap karena aset tersebut telah usang dan sedang diajukan penghapusan ke bidang aset serta sisa anggaran dari belanja bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang ada. Solusi : melakukan penyesuaian pada saat perubahan Anggaran 2025 di bulan Oktober
37. f.Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja silpa triwulan I sebesar Rp. 60.014.000,- dikarenakan terdapat perubahan lokasi kegiatan untuk Reviu LPPD yang semula di jawa barat menjadi banten akibat dampak efisiensi anggaran sesuai inpres nomor 1 tahun 2025 Solusi : melakukan penyesuaian pada saat perubahan Anggaran 2025 di bulan Oktober
38. g.Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah silpa triwulan I sebesar Rp. 237.655.000,- dikarenakan belum selesainya laporan dari tenaga ahli atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pekerjaan probity audit. Solusi : silpa di geser ke triwulan II dan pelaksanaan dilakukan mulai bulan April 2025. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Tahun 2025 – 2026 sebagai berikut: 1) Nilai Maturitas SPIP; 2) Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI); 3) Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Korupsi (IEPK); 4) Nilai Kapabilitas APIP; 5) Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tangerang sesuai dengan RENSTRA INSPEKTORAT tertuang dalam capaian sasaran Strategis Tahun 2025 - 2026 pada Tabel 2.3 sebagai berikut: Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tangerang (Tabel T-C.30) No Indikator Kinerja Utama Satuan IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2023 2024* 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Nilai Maturitas SPIP Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3.36 3.37 3.38 3.016 3.359 3.37 3.38 2 Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Nilai 3.27 3.28 3.29 3 3.266 3.28 3.29 3 Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Korupsi (IEPK) Nilai 3.1 3.105 3.2 3.072 3.142 3.105 3.2 4 Nilai Kapabilitas APIP Nilai Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 3.1 3.12 3.15 3.15 3.19 3.12 3.15 5 Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang Nilai AKIP 82.91 83.33 83.74 85,30 87,40 83,33 83,74 Dari tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
39. a.Penilaian untuk Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025 belum dapat diketahui karena hasil penilaian dari QA BPKP di triwulan IV Tahun berjalan.
40. b.Realisasi Capaian IKU Inspektorat Tahun Anggaran 2024 antara lain 1) Nilai Maturitas SPIP sebesar 3.359, 2) Nilai Manajemen Risiko Indeks sebesar 3.266, 3) Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Korupsi (IEPK) sebesar 3.142, 4) Nilai Kapabilitas APIP sebesar 3.19, dan 5) Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun sebesar 87,40. Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan serta saran perbaikan untuk Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025:
  1. 1.Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah atas pengendalian tindak korupsi.
  2. 2.Masih terdapat temuan berulang meskipun opini LKPD telah WTP berturut-turut selama kurun waktu 5 tahun.
  3. 3.Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan penilaian mandiri diketahui bahwa masih banyak OPD yang mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembenahan tatakelola pemerintahan.
  4. 4.Masih minimnya SDM yang mengampu analisa dan pengelolaan data dan administrasi hasil pengawasan di setiap bidang, sehingga beberapa arsip tidak terdokumentasikan dengan baik. Selama ini Inspektorat Kabupaten Tangerang terus berupaya meningkatkan maturitas SPIP, dalam hal ini Inspektorat selaku assessor telah melakukan :
  5. 1.Pembinaan kepada OPD terkait substansi penilaian resiko dan pengelolaannya, termasuk kepada Bappeda selaku OPD yang melakaksanakan fungsi perencanaan, sehingga pengelolaan resiko dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan;
  6. 2.Pendampingan ke OPD untuk penyusunan rencana tindak pengendalian risiko (RTP).
  7. 3.Selalu meningkatkan kualitas pengelolaan resiko, meliputi perumusan resiko, penyebab, rencana tindak pengendalian (RTP) dan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP, termasuk penyusunan resiko atas tujuan strategis pemerintah daerah;
  8. 4.Meningkatnya pemahaman atas substansi dari sistem pengendalian internal dan pengelolaan resiko, sehingga terbentuk pola manajemen resiko yang handal untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
  9. 5.APIP Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan pengawasan melalui audit kinerja dengan lingkup efektivitas, efisiensi dan kehematan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
  10. 6.Menyusun Program Pengawasan Berbasis Resiko Strategis;
  11. 7.Peningkatan kualitas Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko, dengan menetapkan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR) yang telah mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada seluruh Perangkat Daerah; serta
  12. 8.Peningkatan kualitas audit kinerja sehingga dapat menilai aspek ekonomis, efisen dan efektivitas atas pelaksanaan program strategis dengan mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada masing-masing Perangkat Daerah.
  13. 9.Memperhatikan dan akan menindaklanjuti saran-saran dari hasil penilaian maturitas SPIP oleh BPKP Perwakilan Banten
  14. 10.Melakukan monitoring dan tindak lanjut terkait Manajemen Risiko secara kontinu/terus menerus.
  15. 11.Mengadakan kembali sosialisasi SPIP, agar mengerti dan merasa perlu betapa pentingnya SPIP.
  16. 12.Melaksanakan bimbingan teknis penilaian resiko strategis pemerintah daerah, resiko strategis Perangkat Daerah, dan resiko operasional (kegiatan) Perangkat Daerah dengan tujuan memperbaiki kualitas rumusan resiko, penyebab, dampak, MR sehingga relevan dengan upaya pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra.
  17. 13.Melaksanakan penilaian resiko strategis pemerintah daerah dan dimutakhirkan secara berkala.
  18. 14.Melaksanakan penilaian resiko strategis Perangkat Daerah dan dimutakhirkan secara berkala.
  19. 15.Melaksanakan penilaian resiko operasional (kegiatan) Perangkat Daerah dan dimutakhirkan secara berkala.
  20. 16.Melakukan audit kinerja secara current period untuk memperbaiki tata kelola, pengendalian intern dan pengelolaan resiko pada Perangkat Daerah, serta mencegah terjadinya penyimpangan. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Inspektorat dan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan menyusun rencana aksi, diantaranya :
  21. 1.Melakukan audit kinerja secara current period untuk memperbaiki tata kelola, pengendalian intern dan pengelolaan resiko pada Perangkat Daerah, serta mencegah terjadinya penyimpangan;
  22. 2.Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan OPD dalam penerapan sistem pengendalian;
  23. 3.Mengadakan bimbingan teknis kepada pegawai terkait implementasi SPIP;
  24. 4.Membentuk Unit Manajemen Risiko di OPD dimana Setiap OPD diwajibkan memiliki unit khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko.
  25. 5.Melaksanakan pelatihan bagi tim OPD agar lebih kompeten dalam analisis dan mitigasi risiko;
  26. 6.Meningkatkan cakupan peta risiko hingga unit-unit kerja di tingkat kecamatan;
  27. 7.Meningkatkan keterlibatan Inspektorat dalam pendampingan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa;
  28. 8.Penerapan Sistem Whistleblowing yang Lebih Efektif dengan mengembangkan mekanisme perlindungan pelapor agar lebih aman dan anonim.
  29. 9.Mengadakan sosialisasi/pelatihan anti-korupsi bagi aparatur sipil negara di OPD.
  30. 10.Meningkatkan koordinasi dengan KPK, BPKP, dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti pengaduan korupsi
  31. 11.Peningkatan SDM APIP melalui Sertifikasi dengan Mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi APIP internal guna meningkatkan kompetensi profesional mereka;
  32. 12.Mengoptimalkan penggunaan sistem berbasis IT dalam pengawasan internal, seperti audit digital dan analisis big data;
  33. 13.Mewajibkan setiap OPD untuk berkoordinasi dengan Inspektorat dalam setiap evaluasi program dan kegiatan;
  34. 14.Menjadikan hasil reviu dan tindak lanjut lebih terukur dengan pelaporan berkala. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tangerang selaku Perangkat Daerah bidang pengawasan mendukung tujuan Kabupaten Tangerang, yaitu: “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik”. Pada tujuan ini peran Inspektorat Kabupaten Tangerang terkait dengan upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif terhadap berbagai pelaksanaan tugas dan pembangunan yang dilakukan oleh segenap aparatur di jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga diharapkan tujuan pembangunan daerah yang dicita- citakan benar-benar dapat diwujudkan. lsu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lnspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tangerang telah sesuai dengan target yang ditetapkan terutama untuk Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pengawasan Internal yang merupakan program utama Inspektorat dapat tercapai sesuai target namun masih menjadi tantangan kita bersama unutk menyelesaikan beberapa rekomendasi yang masih tertunda dari rekomendasi BPK RI. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif berbagai solusi telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang, yaitu: 1) Keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin. Komitmen pimpinan juga berperan penting dalam pencapaian keberhasilan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. 2) Telah ada koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Kabupaten Tangerang dengan Inspektorat Provinsi Banten maupun Inspektorat dan Kementrian tingkat pusat karena setiap tahun selalu ada Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan) tingkat Provinsi yang melibatkan semua inspektorat kabupaten kota se- Provinsi Banten maupun tingkat Nasional (Rakorwasnas) yang melibatkan seluruh inspektorat provinsi, kabupaten kota dan Irjend Kementrian. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tangerang antara lain : 1) Ketugasan Inspektorat sebagai koordinator pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mendukung terwujudnya Good Governance tersebut adalah belum adanya unsur– unsur/sub unsur yang diperlukan untuk dapat melaksanakan SPIP antara lain masih ada OPD yang belum taat terhadap kebijakan yang memuat metode identifikasi resiko, aksi penanganan resiko, pengendalian resiko sistem informasi, SOP penggunaan sistem informasi, pengamanan atas fasilitas dan aset penting, evaluasi atas ukuran dan indikator kinerja secara periodik. 2) Masih ada permasalahan lain seperti belum ada rencana pemulihan bila terjadi bencana, masih terdapat kebijakan yang diambil pimpinan belum didasarkan pada hasil penilaian resiko yang sistematis, serta masih adanya rekomendasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang belum ditindaklanjuti dan saran dari BPKP yang perlu ditindaklanjuti di tahun 2022. 3) Permasalahan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) baik dari segi jumlah maupun kualitas belum memadai (belum sesuai dengan kebutuhan). Berdasarkan Analisa jabatan bezzeting Kemenpan-RB bahwa formasi yang diperlukan sejumlah 113 Pegawai Fungsional terdiri dari 5 Auditor Madya, 15 Auditor Muda, 45 Auditor Pertama, 5 P2UPD Madya, 15 P2UPD Muda, dan 28 P2UPD Pertama, namun baru terisi sebanyak 67 Pegawai Fungsional terdiri dari 4 Auditor Madya, 14 Auditor Muda, 24 Auditor Pertama, 4 P2UPD Madya, 8 P2UPD Muda, dan 13 P2UPD Pertama. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten Tangerang antara lain: 1) Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik), yang meliputi unsur meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta meningkatnya profesionalisme SDM aparatur, maka fungsi pengawasan memegang peran penting dan strategis. 2) Melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang didukung sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); semua pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan dan melaksanakan SPIP. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan keamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, maka dapat ditetapkan isu penting lnspektorat Daerah Kabupaten Tangerang adalah:
  35. 1.Kuantitas dan Kualitas SDM APIP belum sesuai standar yang disarankan sesuai ketentuan
  36. 2.Pengendalian Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah belum Optimal 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan Adanya perubahan / review terhadap program dan rancangan awal RKPD Perubahan dari hasil analisis kebutuhan untuk Renja Perubahan Tahun 2025 antara lain disebabkan karena : 1) Adanya beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat dengan nomenlatur program, kegiatan, sub kegiatan yang baru. 2) Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagai dasar untuk penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun anggaran 2024. 3) Pelaksanaan SIPD yang belum stabil dan masih berubah ubah di dalam aplikasinya. 4) Hasil evaluasi Gubernur Banten terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Inspektorat Kabupaten Tangerang bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024 ; Nomor 700.1/3013/SJ ; Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 perihal Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa alokasi anggaran pengawasan untuk Kabupaten/Kota dengan total Belanja Daerah di atas Rp. 2.000.000.000.000,- adalah sebesar 0,50% dari total belanja. Alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan. 5) Belanja Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan dan kebijakan yang baru dengan menggunakan 3 kode rekening yang berbeda, yaitu Tunjangan Kinerja berdasarkan Beban Kerja, Tunjangan Kinerja berdasarkan Kondisi Kerja, dan Tunjangan Kinerja berdasarkan Prestasi Kerja. 6) Penyesuaian administrasi penatausahaan keuangan menggunakan system yang baru. 7) Tidak ada lagi belanja bersifat BTL dan BL. 8) Pembayaran honor tenaga non PNS hanya yang mendapat rekomendasi dari TAPD. Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, maka: 1) Kegiatan pengawasan dapat mencakup kegiatan audit, pembinaan, pemantauan, evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya seperti pembimbingan, asistensi, konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. 2) Pengawasan internal ditekankan pada sifat prefentif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (early warning system). Untuk melakukan reviu terhadap rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2025maka perlu dilihat kembali Permendagri No 19 Tahun 2019 yaitu nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyesuaian output, outcome dan anggaran serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 terkait pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 pada tabel 2.4 sebagai berikut Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Tangerang (Tabel T-C.31) RANCANGAN AWAL RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN Catata n Pentin g NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Kebutuhan Dana UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Tangera ng Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persen 100.00 % 36,655,947,0 49 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Tangera ng Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persen 100.00 % 42,555,100,0 38 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 5 635,708,000 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 5 401,758,500 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangeran g Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 402,635,000 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangeran g Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 202,215,500 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen 1 9,250,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen 1 8,030,000 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN Catata n Pentin g NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Kebutuhan Dana 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 2 27,750,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 2 24,455,000 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokumen 1 13,690,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokumen 1 11,252,000 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokumen 2 41,070,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dokumen 2 34,837,000 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 91,585,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 75,397,000 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 12 49,728,000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 12 45,572,000 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN Catata n Pentin g NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Kebutuhan Dana 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Jumlah Laporan Keuangan Dokumen 2 27,931,158,4 67 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Jumlah Laporan Keuangan Dokumen 2 31,402,311,5 81 8) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangeran g Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 111 27,906,288,4 67 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangeran g Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 111 31,384,461,5 81 9) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 14,408,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 10,564,000 10) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Laporan 2 10,462,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Laporan 2 7,286,000 3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan Barang Milik Daerah Dokumen 1 16,462,000 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan Barang Milik Daerah Dokumen 1 11,590,000 11) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 2 3,791,000 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 2 2,190,000 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN Catata n Pentin g NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Kebutuhan Dana 12) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 5,920,000 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 4,380,000 13) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 6,751,000 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 5,020,000 4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Jumlah pegawai yang difasilitas Orang 141 1,395,031,00 0 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Jumlah pegawai yang difasilitas Orang 141 1,218,189,00 0 14) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangeran g Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 3 376,020,000 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangeran g Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 91,440,000 15) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangeran g Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 141 1,019,011,00 0 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangeran g Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 141 1,126,749,00 0 5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 3,652,910,20 0 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangera ng Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 4,838,653,50 0 16) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangeran g Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 21,493,500 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangeran g Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 51,493,500 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN Catata n Pentin g NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Kebutuhan Dana 17) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangeran g Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 13 240,068,000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangeran g Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 13 1,396,489,00 0 18) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangeran g Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 50 15,296,500 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangeran g Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 2 106,793,900 19) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangeran g Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 30 420,010,000 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangeran g Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 6 284,032,100 20) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangeran g Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 20 30,747,000 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangeran g Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 154,580,000 21) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Tangeran g Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 12 8,280,000 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Tangeran g Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 12 9,284,000 22) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 198,920,000 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 224,460,000 23) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 2,718,095,20 0 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 2,611,521,00 0 6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Tangera ng Jumlah barang milik daerah Unit 8 453,927,800 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Tangera ng Jumlah barang milik daerah Unit 8 1,747,281,71 0 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN Catata n Pentin g NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Kebutuhan Dana 24) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Kab. Tangeran g Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 4 187,650,000 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Kab. Tangeran g Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 2 782,801,680 25) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangeran g Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 7 266,277,800 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangeran g Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 7 964,480,030 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangera ng Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 307,415,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangera ng Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 679,972,500 26) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 17,760,000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 6,444,000 27) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 289,655,000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 673,528,500 8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangera ng Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Jenis 30 2,263,334,58 2 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangera ng Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100% 2,255,343,24 7 28) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangeran g Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 7 278,768,800 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangeran g Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 7 257,529,948 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN Catata n Pentin g NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Kebutuhan Dana 29) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangeran g Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 30 643,627,600 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangeran g Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 30 778,974,824 30) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Kab. Tangeran g Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 5 21,000,000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Kab. Tangeran g Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 5 7,000,000 31) Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya Kab. Tangeran g Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 60 240,500,000 Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya Kab. Tangeran g Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 30 266,400,000 32) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangeran g Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi Unit 1 1,058,438,18 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangeran g Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi Unit 1 841,765,000 33) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Tangeran g Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi Unit 1 21,000,000 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Tangeran g Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi Unit 1 103,673,475 B PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN Kab. Tangera ng Prosentase OPD yang Melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) Persen 66,07 % 14,767,962,4 00 PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN Kab. Tangera ng Prosentase OPD yang Melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) Persen 100.00 % 6,845,588,40 0 9 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kab. Tangera ng Jumlah Laporan Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti Laporan 2244 10,563,089,4 00 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kab. Tangera ng Jumlah Laporan Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti Laporan 2244 5,699,616,40 0 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN Catata n Pentin g NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Kebutuhan Dana 34) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan 1 1,660,852,00 0 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan 1 23,129,400 35) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan 122 1,188,010,80 0 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan 122 983,045,000 36) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Laporan 257 2,220,801,20 0 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Laporan 257 1,474,878,00 0 37) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Laporan 213 3,081,453,20 0 Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Laporan 213 1,224,910,00 0 38) Sub Kegiatan Pengawasan Desa Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Laporan 248 1,116,124,00 0 Sub Kegiatan Pengawasan Desa Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Laporan 248 1,007,681,00 0 39) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal Kab. Tangeran g Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Kesepakat an 2 143,046,000 Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal Kab. Tangeran g Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Kesepakat an 2 128,600,000 40) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Kab. Tangeran g Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Dokumen 1154 1,152,802,20 0 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Kab. Tangeran g Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Dokumen 1154 857,373,000 10 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Kab. Tangera ng Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Laporan 74 4,204,873,00 0 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Kab. Tangera ng Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Laporan 74 1,145,972,00 0 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN Catata n Pentin g NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Kebutuhan Dana 41) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Laporan 4 118,656,000 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Laporan 4 91,512,000 42) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Laporan 685 4,086,217,00 0 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Kab. Tangeran g Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Laporan 685 1,054,460,00 0 C PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kab. Tangera ng Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas Persen 100.00 % 6,427,395,00 0 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kab. Tangera ng Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas Persen 100.00 % 4,230,340,40 0 11 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis DI Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Kab. Tangera ng Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan Dokumen 15 1,180,065,20 0 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis DI Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Kab. Tangera ng Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan Dokumen 15 561,750,000 43) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Kab. Tangeran g Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Rekomend asi 8 1,180,065,20 0 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Kab. Tangeran g Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Rekomend asi 8 561,750,000 12 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Kab. Tangera ng Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah 63 5,247,329,80 0 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Kab. Tangera ng Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah 63 3,668,590,40 0 RANCANGAN AWAL RKPD ANALISA HASIL KEBUTUHAN Catata n Pentin g NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATO R Target Capaia n Kinerj a Kebutuhan Dana 44) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Kab. Tangeran g Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah 60 3,369,007,20 0 Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Kab. Tangeran g Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah 60 1,703,448,60 0 45) Sub Kegiatan Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Tangeran g Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 4 158,610,800 Sub Kegiatan Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Tangeran g Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 4 291,480,000 46) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab. Tangeran g Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kegiatan 13 321,336,800 Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab. Tangeran g Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kegiatan 13 765,168,800 47) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Kab. Tangeran g Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Perangkat Daerah 24 1,398,375,00 0 Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Kab. Tangeran g Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Perangkat Daerah 24 908,493,000 JUMLAH 57,851,304,4 49 JUMLAH 53,631,028,8 38 Dapat dilihat dari tabel 2.4 bahwa ada tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Tangerang mengalami perubahan signifikan dalam kinerja dan alokasi anggaran yang mencakup 3 program, 12 kegiatan, dan 54 sub kegiatan. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
  37. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
41. a.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah anggaran murni sebesar Rp. 402,635,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 202,215,500,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 200,419,500,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD anggaran murni sebesar Rp. 9,250,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 8,030,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 1,220,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD anggaran murni sebesar Rp. 27,750,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 24,455,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 3,295,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD anggaran murni sebesar Rp. 13,690,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 11,252,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp 2,438,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD anggaran murni sebesar Rp. 41,070,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 34,837,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 6,233,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran murni sebesar Rp 91,585,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 75,397,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 16,188,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran murni sebesar Rp 49,728,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 45,572,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp 4,156,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
42. b.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran murni sebesar Rp. 27,906,288,467,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 31,384,461,581,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 3,478,173,114,- hal ini dikarenakan penyesuaian kebutuhan pegawai CPNS dan CPPPK setelah rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan Pegawai. 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD anggaran murni sebesar Rp. 14,408,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 10,564,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 3,844,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD anggaran murni sebesar Rp. 10,462,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 7,286,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 3,176,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
43. c.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya murni sebesar Rp. 376,020,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 91,440,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi anggaran murni sebesar Rp. 1,019,011,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 1,126,749,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 538,041,800,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk pendidikan dan pelatihan di triwulan IV belum dianggarkan di APBD Murni.
44. d.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor anggaran murni sebesar Rp. 21,493,500,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 51,493,500,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 30,000,000,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di triwulan IV belum dianggarkan di APBD Murni. 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran murni sebesar Rp. 240,068,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 1,396,489,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp 124,115,000,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di triwulan IV belum dianggarkan di APBD Murni. 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor anggaran murni sebesar Rp 420,010,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 284,032,100,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 135,977,900,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan anggaran murni sebesar Rp. 30,747,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 154,580,000,- atau mengalami perubahan sebesar Rp. 42,168,000,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan di triwulan IV belum dianggarkan di APBD Murni. 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan anggaran murni sebesar Rp. 8,280,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp 9,284,000,- atau mengalami perubahan sebesar Rp. 1,004,000,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan di triwulan IV belum dianggarkan di APBD Murni. 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu anggaran murni sebesar Rp. 198,910,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 224,460,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp 25,550,000,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk kegiatan gelar pengawasan 1 yang sebelumnya dilaksanakan di Hotel menjadi anggaran makan dan minum kantor hasil tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran murni sebesar Rp. 2,718,095,200,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp 2,611,521,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 106,574,200,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
45. e.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel anggaran murni sebesar Rp. 187,650,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 782,801,680,- atau mengalami perubahan sebesar Rp. 595,151,680,- hal ini dikarenakan rencana pembelian meja dan kursi kerja untuk CPNS sebanyak 21 orang dan CPPPK sebanyak 7 orang belum dianggarkan di APBD Murni. 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran murni sebesar Rp. 266,277,800,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 964,480,030,- atau mengalami perubahan sebesar Rp. 156,955,440,- hal ini dikarenakan rencana pembelian laptop, scanner, dan printer belum dianggarkan di APBD Murni.
46. f.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran murni sebesar Rp. 17,760,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 8,592,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. (2,148,000),- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran murni sebesar Rp. 289,655,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 673,528,500,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 383,873,500,- hal ini dikarenakan rencana kebutuhan gaji 13 dan 14 Non ASN dan kebutuhan visualisasi kegiatan belum dianggarkan di APBD Murni.
47. g.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas jabatan, anggaran murni sebesar Rp. 278,768,800,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 257,529,948,- atau mengalami perubahan sebesar Rp. 21,238,852,- hal ini dikarenakan untuk kendaraan operasional terbaru masih mendapatkan garansi pemeliharaan sehingga tidak terserap dan anggaran dialihkan untuk kegiatan lain. 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran murni sebesar Rp. 643,627,600,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 778,974,824,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 135,347,224,- hal ini dikarenakan untuk kendaraan operasional Hiace dan Saber Pungli belum dianggarkan di Murni. 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya anggaran murni sebesar Rp. 240,500,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 266,400,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 25,900,000,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin di triwulan IV belum dianggarkan di APBD Murni. 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya anggaran murni sebesar Rp. 1,058,438,182,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 841,765,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 4,675,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
  1. 2.Program Penyelenggaran Pengawasan
48. a.Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah anggaran murni sebesar Rp. 1,660,852,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 23,129,400,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 1,637,722,600,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah anggaran murni sebesar Rp. 1,188,010,800,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 983,045,000,- atau mengalami peurunan sebesar Rp. 204,965,800,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja anggaran murni sebesar Rp. 2,220,801,200,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 1,474,878,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 745,923,200,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan anggaran murni sebesar Rp. 3,081,453,200,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 1,224,910,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 1,856,543,200,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 5) Sub Kegiatan Pengawasan Desa anggaran murni sebesar Rp. 1,116,124,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 1,007,681,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 108,443,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 6) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal anggaran murni sebesar Rp. 143,046,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 128,600,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 14,446,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 7) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP anggaran murni sebesar Rp. 1,152,802,200,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 857,373,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 295,429,200,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
49. b.Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah anggaran murni sebesar Rp. 118,656,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 91,512,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 27,144,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 2) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu anggaran murni sebesar Rp. 4,086,217,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 1,054,460,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 3,031,757,000,- hal ini dikarenakan rencana pendampingan BOSP yang semula dilakukan untuk 846 sekolah (SD dan SMP) berkurang menjadi sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
  1. 3.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
50. a.Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan anggaran murni sebesar Rp 1,180,065,200,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 561,750,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 618,315,200,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan
51. b.Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah anggaran murni sebesar Rp. 3,369,007,200,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 1,703,448,600,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 1,665,558,600,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 2) Sub Kegiatan Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi anggaran murni sebesar Rp. 158,610,800,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 291,480,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 28,593,800,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk kegiatan Reformasi Birokrasi ex-ante belum dianggarkan di APBD Murni. 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi anggaran murni sebesar Rp. 321,336,800,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 765,168,800,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 443,832,000,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk kegiatan Survey Penilaian Integritas belum dianggarkan di APBD Murni. 4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas anggaran murni sebesar Rp. 1,398,375,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 908,493,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 489,882,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan program dan kegiatan lnspektorat Daerah Kabupaten Tangerang selama ini didasarkan pada arahan dan pedoman kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan program pengawasan dari lnspektorat provinsi Banten. Sehingga, dikarenakan tugas pokok lnspektorat dalam bidang pengawasan, secara spesifik lnspektorat Daerah tidak menampung usulan program dan kegiatan dari Masyarakat. Namun seiring dengan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap birokrasi di lndonesia maka peran lnspektorat Daerah menjadi sangat penting. Selain itu, kemajuan teknologi yang semakin pesat dan maraknya penggunaan media sosial, nilai-nilai tranparansi dalam tata kelola pemerintahan menjadi hal yang wajib dipenuhi. Masyarakat menuntut pertanggungjawaban atas tata kelola pemerintahan pemerintahan pada umumnya, dan pengelolaan keuangan pada khususnya dapat diakses oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan. Akibatnya, ketika terjadi indikasi adanya penyelewengan atas pengelolaan keuangan masyarakat akan langsung bereraksi dengan melaporkan kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam bidang pengawasan. Disinilah peran lnspektorat dalam mengakomodir pengaduan dan aspirasi yang datang dari masyarakat, baik yang melalui Bupati, lnspektorat Daerah secara langsung maupun melalui Pihak-pihak eksternal, seperti Aparat Penegak Hukum (APH). Pengaduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi awal tentang kebenaran informasi yang dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemeriksaan dilapangan. Disini lnspektorat Daerah Kabupaten Tangerang membuka seluas-luasnya setiap pengaduan masyarakat asalkan sesuai dengan peraturan perundangan dan prosedur yang sesuai. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Tangerang. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 NO PROGRAM LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN 1 2 3 4 5 6 TIDAK ADA USULAN Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra lnspektorat Kabupaten Tangerang dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja lnspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) lnspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA). Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tangerang, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan beserta anggaran yang diusulkan perubahan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:
  1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan usulan anggaran Rp 44,454,721,617,- sebagai penanggungjawabnya yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 8 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan sebagaimana tergambar pada tabel 3.1 berikut ini : Tabel 3. 1 Usulan Perubahan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025 NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN (Rp.) Tahun 2025 PENANGGUNG JAWAB A 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 44,454,721,617 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN 1 6.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 468,480,000 NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN (Rp.) Tahun 2025 PENANGGUNG JAWAB 1) 6.01.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 224,999,000 2) 6.01.01.2.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 10,950,000 3) 6.01.01.2.01.03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 32,850,000 4) 6.01.01.2.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15,604,000 5) 6.01.01.2.01.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 46,812,000 6) 6.01.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 76,113,000 7) 6.01.01.2.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61,152,000 2 6.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,542,083,420 KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN8) 6.01.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30,517,677,420 9) 6.01.01.2.02.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14,207,000 10) 6.01.01.2.02.07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10,199,000 3 6.01.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,483,000 11) 6.01.01.2.03.01 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2,920,000 12) 6.01.01.2.03.05 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5,840,000 13) 6.01.01.2.03.06 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6,723,000 4 6.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,756,230,800 14) 6.01.01.2.05.02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 91,440,000 NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN (Rp.) Tahun 2025 PENANGGUNG JAWAB 15) 6.01.01.2.05.09 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1,664,790,800 5 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6,878,253,500 16) 6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21,493,500 17) 6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,272,374,000 18) 6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 106,793,900 19) 6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 291,907,100 20) 6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 196,748,000 21) 6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10,000,000 22) 6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 198,910,000 23) 6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4,780,027,000 6 6.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,904,237,150 24) 6.01.01.2.07.05 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 782,801,680 25) 6.01.01.2.07.06 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1,121,435,470 7 6.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 703,535,500 26) 6.01.01.2.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8,592,000 27) 6.01.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 694,943,500 8 6.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,186,418,247 28) 6.01.01.2.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 257,529,948 NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN (Rp.) Tahun 2025 PENANGGUNG JAWAB 39) 6.01.01.2.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 772,574,824 30) 6.01.01.2.09.05 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel 7,000,000 31) 6.01.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya 208,550,000 32) 6.01.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 837,090,000 33) 6.01.01.2.09.10 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 103,673,475 Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 8 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang berubah, antara lain:
  2. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  3. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  4. 3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang 2) Milik Daerah SKPD 3) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  5. 4.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  6. 5.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  7. 6.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  8. 7.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  9. 8.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  10. 2.Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan usulan anggaran Rp. 8,817,904,200,- sebagai penanggungjawabnya yaitu Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, Inspektur Pembantu Wilayah V, dan Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 2 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan sebagaimana tergambar pada tabel 3.2 berikut ini: Tabel 3. 2 Usulan Perubahan Anggaran Program Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025 NO KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN (Rp.) Tahun 2025 PENANGGUNG JAWAB B 06.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 8,817,904,200 9 6.01.02.1.01 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 7,092,400,200 35) 6.01.02.1.01.01 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 199,848,200 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I NO KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN (Rp.) Tahun 2025 PENANGGUNG JAWAB 36) 6.01.02.1.01.02 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 1,138,255,000 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III 37) 6.01.02.1.01.03 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja 1,982,970,000 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II 38) 6.01.02.1.01.04 Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan 1,541,380,000 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II 39) 6.01.02.1.01.05 Sub Kegiatan Pengawasan Desa 1,484,146,000 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV 40) 6.01.02.1.01.06 Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal 175,948,000 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV 41) 6.01.02.1.01.07 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 569,853,000 KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI 10 6.01.02.1.02 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1,725,504,000 42) 6.01.02.1.02.01 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah 117,376,000 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V 43) 6.01.02.1.02.02 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1,608,128,000 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
  11. 3.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan usulan anggaran Rp. 4,524,722,200,- sebagai penanggungjawabnya yaitu Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, dan Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 2 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan sebagaimana tergambar pada tabel 3.3 berikut ini : Tabel 3. 3 Usulan Perubahan Anggaran Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025 NO KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN (Rp.) Tahun 2025 PENANGGUNG JAWAB C 06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 4,524,722,200 NO KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN (Rp.) Tahun 2025 PENANGGUNG JAWAB 11 06.01.03.1.01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis DI Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 633,863,600 44) 06.01.03.1.01.01 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan 633,863,600 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III 12 06.01.03.1.02 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 3,890,858,600 45) 06.01.03.2.02.01 Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah 1,836,760,600 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V 46) 06.01.03.2.02.02 Sub Kegiatan Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi 391,120,000 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V 47) 06.01.03.2.02.03 Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 736,575,000 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V 48) 06.01.03.2.02.04 Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 926,403,000 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV Tabel 3.4 Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Inspektorat Tahun Anggaran 2025 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persen 100.00% 100.00% 4 4 , 5 1 2 , 5 7 1 , 6 4 1 , 6 7 5 , 5 0 3 , 3 4 2 , 5 5 5 , 1 0 0 , 0 ( 1 , 9 5 7 , 4 7 1 , 5 7 870,246,721 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 1 7 1 7 3 8 9 ) 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 0 5 4 6 8 , 4 8 0 , 0 0 0 4 0 1 , 7 5 8 , 5 0 0 4 0 1 , 7 5 8 , 5 0 0 ( 6 6 , 7 2 1 , 5 0 0 ) - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 5 2 2 4 , 9 9 9 , 0 0 0 2 0 2 , 2 1 5 , 5 0 0 2 0 2 , 2 1 5 , 5 0 0 ( 2 2 , 7 8 3 , 5 0 0 ) - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen 1 1 1 0 , 9 5 0 , 8 , 0 3 0 , 0 8 , 0 3 0 , 0 ( 2 , 9 2 0 , - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 2 2 3 2 , 8 5 0 , 0 0 0 2 4 , 4 5 5 , 0 0 0 2 4 , 4 5 5 , 0 0 0 ( 8 , 3 9 5 , 0 0 0 ) - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokumen 1 1 1 5 , 6 0 4 , 0 0 0 1 1 , 2 5 2 , 0 0 0 1 1 , 2 5 2 , 0 0 0 ( 4 , 3 5 2 , 0 0 0 ) - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 2 2 4 6 , 8 1 2 , 0 3 4 , 8 3 7 , 0 3 4 , 8 3 7 , 0 ( 1 1 , 9 7 5 , - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 7 6 , 1 1 3 , 0 0 0 7 5 , 3 9 7 , 0 0 0 7 5 , 3 9 7 , 0 0 0 ( 7 1 6 , 0 0 0 ) - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 12 12 6 1 , 1 5 2 , 0 0 0 4 5 , 5 7 2 , 0 0 0 4 5 , 5 7 2 , 0 0 0 ( 1 5 , 5 8 0 , 0 0 0 ) - 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Dokumen 2 2 3 0 , 5 4 2 , 3 0 , 5 3 5 , 3 1 , 4 0 2 , 8 6 0 , 2 2 8 866,784,161 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 0 8 3 , 4 2 0 5 2 7 , 4 2 0 3 1 1 , 5 8 1 , 1 6 1 8) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 90 111 3 0 , 5 1 7 , 6 7 7 , 4 3 0 , 5 1 7 , 6 7 7 , 4 3 1 , 3 8 4 , 4 6 1 , 5 8 6 6 , 7 8 4 , 1 6 1 866,784,161 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 2 0 2 0 8 1 9) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 1 1 4 , 2 0 7 , 0 0 0 1 0 , 5 6 4 , 0 0 0 1 0 , 5 6 4 , 0 0 0 ( 3 , 6 4 3 , 0 0 0 ) - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 10) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Laporan 2 2 1 0 , 1 9 9 , 0 0 0 7 , 2 8 6 , 0 0 0 7 , 2 8 6 , 0 0 0 ( 2 , 9 1 3 , 0 0 0 ) - 3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan Barang Milik Daerah Dokumen 1 1 1 5 , 4 8 3 , 0 1 1 , 5 9 0 , 0 1 1 , 5 9 0 , 0 ( 3 , 8 9 3 , 0 - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 11) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 2 2 2 , 9 2 0 , 0 0 0 2 , 1 9 0 , 0 0 0 2 , 1 9 0 , 0 0 0 ( 7 3 0 , 0 0 0 ) - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 12) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 2 5 , 8 4 0 , 0 0 0 4 , 3 8 0 , 0 0 0 4 , 3 8 0 , 0 0 0 ( 1 , 4 6 0 , 0 0 0 ) - 13) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 1 6 , 7 2 3 , 0 5 , 0 2 0 , 0 5 , 0 2 0 , 0 ( 1 , 7 0 3 , 0 - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas Orang 120 141 1 , 7 5 6 , 2 3 0 , 8 0 0 1 , 2 9 4 , 1 3 4 , 0 0 0 1 , 2 1 8 , 1 8 9 , 0 0 0 ( 5 3 8 , 0 4 1 , 8 0 0 ) (75,945,000) NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 14) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 3 3 9 1 , 4 4 0 , 0 0 0 9 1 , 4 4 0 , 0 0 0 9 1 , 4 4 0 , 0 0 0 - - 15) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 100 141 1 , 6 6 4 , 7 9 0 1 , 2 0 2 , 6 9 4 1 , 1 2 6 , 7 4 9 ( 5 3 8 , 0 4 1 , (75,945,000) NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi , 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 8 0 0 ) 5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 7 7 6 , 8 7 8 , 2 5 3 , 5 0 0 4 , 5 8 5 , 2 9 0 , 5 0 0 4 , 8 3 8 , 6 5 3 , 5 0 0 ( 2 , 0 3 9 , 6 0 0 , 0 0 0 ) 253,363,000 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 16) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 5 2 1 , 4 9 3 , 5 0 0 2 1 , 4 9 3 , 5 0 0 5 1 , 4 9 3 , 5 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 30,000,000 17) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 20 13 1 , 2 7 2 , 3 7 4 1 , 2 7 2 , 3 7 4 1 , 3 9 6 , 4 8 9 1 2 4 , 1 1 5 , 0 124,115,000 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 18) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 50 50 1 0 6 , 7 9 3 , 9 0 0 1 0 6 , 7 9 3 , 9 0 0 1 0 6 , 7 9 3 , 9 0 0 - - 19) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 30 30 2 9 1 2 8 4 2 8 4 ( 7 , - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi , 9 0 7 , 1 0 0 , 0 3 2 , 1 0 0 , 0 3 2 , 1 0 0 8 7 5 , 0 0 0 ) 20) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 20 20 1 9 6 , 7 4 8 , 0 0 0 1 5 4 , 5 8 0 , 0 0 0 1 5 4 , 5 8 0 , 0 0 0 ( 4 2 , 1 6 8 , 0 0 0 ) - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 21) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 12 12 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 9 , 2 8 4 , 0 0 0 9 , 2 8 4 , 0 0 0 ( 7 1 6 , 0 0 0 ) - 22) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 4 1 9 8 , 9 1 0 , 0 1 9 8 , 9 1 0 , 0 2 2 4 , 4 6 0 , 0 2 5 , 5 5 0 , 0 25,550,000 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 0 0 0 0 0 0 0 0 23) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 4 4 , 7 8 0 , 0 2 7 , 0 0 0 2 , 5 3 7 , 8 2 3 , 0 0 0 2 , 6 1 1 , 5 2 1 , 0 0 0 ( 2 , 1 6 8 , 5 0 6 , 0 0 0 ) 73,698,000 6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah barang milik daerah Unit 8 8 111( (156,955,440) NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , 9 0 4 , 2 3 7 , 1 5 0 , 9 0 4 , 2 3 7 , 1 5 0 , 7 4 7 , 2 8 1 , 7 1 0 1 5 6 , 9 5 5 , 4 4 0 ) 24) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 4 4 7 8 2 , 8 0 1 , 7 8 2 , 8 0 1 , 7 8 2 , 8 0 1 , - - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 6 8 0 6 8 0 6 8 0 25) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 18 7 1 , 1 2 1 , 4 3 5 , 4 7 0 1 , 1 2 1 , 4 3 5 , 4 7 0 9 6 4 , 4 8 0 , 0 3 0 ( 1 5 6 , 9 5 5 , 4 4 0 ) (156,955,440) NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 3 3 7 0 3 , 5 3 5 , 5 0 0 6 9 8 , 6 9 7 , 5 0 0 6 7 9 , 9 7 2 , 5 0 0 ( 2 3 , 5 6 3 , 0 0 0 ) (18,725,000) 26) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 12 8 , 5 9 2 , 0 6 , 4 4 4 , 0 6 , 4 4 4 , 0 ( 2 , 1 4 8 , - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 27) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 6 9 4 , 9 4 3 , 5 0 0 6 9 2 , 2 5 3 , 5 0 0 6 7 3 , 5 2 8 , 5 0 0 ( 2 1 , 4 1 5 , 0 0 0 ) (18,725,000) NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jenis 30 30 2 , 2 4 4 , 2 6 8 , 2 4 7 2 , 2 4 4 , 2 6 8 , 2 4 7 2 , 2 5 5 , 3 4 3 , 2 4 7 1 1 , 0 7 5 , 0 0 0 1,725,000 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 28) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 7 7 2 5 7 , 5 2 9 , 9 4 8 2 5 7 , 5 2 9 , 9 4 8 2 5 7 , 5 2 9 , 9 4 8 - - 29) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 30 30 7 7 2 , 5 7 4 , 7 7 2 , 5 7 4 , 7 7 8 , 9 7 4 , 6 , 4 0 0 , 0 6,400,000 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 8 2 4 8 2 4 8 2 4 0 0 30) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 5 5 7 , 0 0 0 , 0 0 0 7 , 0 0 0 , 0 0 0 7 , 0 0 0 , 0 0 0 - - 31) Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 60 60 2 6 6 2 6 6 2 6 6 - - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi , 4 0 0 , 0 0 0 , 4 0 0 , 0 0 0 , 4 0 0 , 0 0 0 32) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 1 8 3 7 , 0 9 0 , 0 0 0 8 3 7 , 0 9 0 , 0 0 0 8 4 1 , 7 6 5 , 0 0 0 4 , 6 7 5 , 0 0 0 (4,675,000) NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 33) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 1 1 0 3 , 6 7 3 , 4 7 5 1 0 3 , 6 7 3 , 4 7 5 1 0 3 , 6 7 3 , 4 7 5 - - B PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Prosentase OPD yang Melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) Persen 66,07 66,07 8 , 8 1 7 , 9 0 6 , 4 6 9 , 9 8 6 , 8 4 5 , 5 8 - 1 , 9 7 2 , 3 375,606,000 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 4 , 2 0 0 2 , 4 0 0 8 , 4 0 0 1 5 , 8 0 0 9 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Prosentase Laporan Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti Laporan 2244 2244 7 , 0 9 2 , 4 0 0 , 2 0 0 5 , 3 2 4 , 0 1 0 , 4 0 0 5 , 6 9 9 , 6 1 6 , 4 0 0 - 1 , 3 9 2 , 7 8 3 , 8 0 0 375,606,000 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 34) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan 11 1 1 9 9 , 8 4 8 , 2 0 0 1 4 9 , 2 5 5 , 4 0 0 2 3 , 1 2 9 , 4 0 0 ( 1 7 6 , 7 1 8 , 8 0 0 ) (126,126,000) 35) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan 115 122 1 , 1 3 8 , 8 8 9 , 4 4 9 8 3 , 0 4 ( 1 5 5 , 2 93,601,000 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 2 5 5 , 0 0 0 4 , 0 0 0 5 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 ) 36) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Laporan 381 257 1 , 9 8 2 , 9 7 0 , 0 0 0 1 , 4 3 6 , 2 3 2 , 0 0 0 1 , 4 7 4 , 8 7 8 , 0 0 0 ( 5 0 8 , 0 9 2 , 0 0 0 ) 38,646,000 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 37) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Laporan 342 213 1 , 5 4 1 , 3 8 0 , 0 0 0 1 , 2 2 4 , 9 1 0 , 0 0 0 1 , 2 2 4 , 9 1 0 , 0 0 0 ( 3 1 6 , 4 7 0 , 0 0 0 ) - 38) Sub Kegiatan Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Laporan 738 248 1 , 4 8 4 , 1 , 0 0 7 , 1 , 0 0 7 , ( 4 7 6 , 4 - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 1 4 6 , 0 0 0 6 8 1 , 0 0 0 6 8 1 , 0 0 0 6 5 , 0 0 0 ) 39) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Kesepakatan 3 2 1 7 5 , 9 4 8 , 0 0 0 1 2 8 , 6 0 0 , 0 0 0 1 2 8 , 6 0 0 , 0 0 0 ( 4 7 , 3 4 8 , 0 0 0 ) - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 40) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Dokumen 1153 1154 5 6 9 , 8 5 3 , 0 0 0 4 8 7 , 8 8 8 , 0 0 0 8 5 7 , 3 7 3 , 0 0 0 2 8 7 , 5 2 0 , 0 0 0 369,485,000 10 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Laporan 74 74 1 , 7 2 5 , 5 0 1 , 1 4 5 , 9 7 1 , 1 4 5 , 9 7 - 5 7 9 , 5 3 2 - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 4 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 41) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Laporan 85 4 1 1 7 , 3 7 6 , 0 0 0 9 1 , 5 1 2 , 0 0 0 9 1 , 5 1 2 , 0 0 0 ( 2 5 , 8 6 4 , 0 0 0 ) - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 42) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Laporan 1758 685 1 , 6 0 8 , 1 2 8 , 0 0 0 1 , 0 5 4 , 4 6 0 , 0 0 0 1 , 0 5 4 , 4 6 0 , 0 0 0 ( 5 5 3 , 6 6 8 , 0 0 0 ) - C PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas Persen 100.00% 100.00% 4 , 5 2 4 , 3 , 7 9 5 , 4 , 2 3 0 , - 2 9 4 , 3 434,853,800 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 7 2 2 , 2 0 0 4 8 6 , 6 0 0 3 4 0 , 4 0 0 8 1 , 8 0 0 11 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis DI Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan Dokumen 15 15 6 3 3 , 8 6 3 , 6 0 0 5 2 7 , 2 9 5 , 0 0 0 5 6 1 , 7 5 0 , 0 0 0 - 7 2 , 1 1 3 , 6 0 0 34,455,000 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 43) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Rekomendasi 13 8 6 3 3 , 8 6 3 , 6 0 0 5 2 7 , 2 9 5 , 0 0 0 5 6 1 , 7 5 0 , 0 0 0 ( 7 2 , 1 1 3 , 6 0 0 ) 34,455,000 12 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah 63 63 3 , 8 9 0 , 8 3 , 2 6 8 , 1 3 , 6 6 8 , 5 - 2 2 2 , 2 6 400,398,800 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 5 8 , 6 0 0 9 1 , 6 0 0 9 0 , 4 0 0 8 , 2 0 0 44) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah 242 60 1 , 8 3 6 , 7 6 0 , 6 0 0 1 , 7 0 3 , 4 4 8 , 6 0 0 1 , 7 0 3 , 4 4 8 , 6 0 0 ( 1 3 3 , 3 1 2 , 0 0 0 ) - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi 45) Sub Kegiatan Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 10 4 3 9 1 , 1 2 0 , 0 0 0 2 9 1 , 4 8 0 , 0 0 0 2 9 1 , 4 8 0 , 0 0 0 ( 9 9 , 6 4 0 , 0 0 0 ) - 46) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Perangkat Daerah 7 13 7 3 6 , 5 7 5 3 6 4 , 7 7 0 7 6 5 , 1 6 8 2 8 , 5 9 3 , 400,398,800 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi , 0 0 0 , 0 0 0 , 8 0 0 8 0 0 47) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Perangkat Daerah 132 24 9 2 6 , 4 0 3 , 0 0 0 9 0 8 , 4 9 3 , 0 0 0 9 0 8 , 4 9 3 , 0 0 0 ( 1 7 , 9 1 0 , 0 0 0 ) - NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR TARGET KINERJA 2025 TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.) Murni Perubahan M u r n i E f i s i e n s i P e r u b a h a n S e l i s i h T e r h a d a p M u r n i Selisih terhadap Efisiensi JUMLAH 5 7 , 8 5 5 , 1 9 8 , 0 1 7 5 1 , 9 4 0 , 9 7 2 , 3 1 7 5 3 , 6 3 1 , 0 2 8 , 8 3 8 - 4 , 2 2 4 , 1 6 9 , 1 7 9 1,680,706,521
52. a.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2025 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun pertama periode Renstra 2024-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat dan mendukung tercapainya visi dan misi rencana pembangunan daerah 2024-2026. Alokasi Perubahan Anggaran Indikatif pada tahun 2025 yang diperuntukan membiayai seluruh Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub kegiatan adalah sebesar Rp. 53,631,028,838,- ( Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah ). Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran pemerintah daerah bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah agar mengalokasikan minimal 0,5% dari Total Belanja Daerah di luar alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai dan meningkat setiap tahunnya secara proporsional untuk anggaran lnspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ Tanggal 09 Desember 2022 perihal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah, disampingitu jugaperlu diantisipasi dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa yang salah satu implementasinya akan ada bantuan keuangan untuk setiap desa yang nilainya cukup besar, dan ini memerlukankontrol, agar penyimpangan, penyelewengan, dapatdiminimalisir sehingga tujuan mewujudkan pemerintah yang bersih dapat tercapai untuk berbagai level pemerintahan.
53. b.Kaidah-kaidah pelaksanaan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang, Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). RKPD Tahun 2025 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tangerang sebagai berikut: 1) Melaksanakan program-program Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya; 2) Rencana Kerja Murni Tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025; 3) Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka Inspektorat perlu menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan sesuai dengan pagu Tahun 2025 sebagai berikut: a) Uraian penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam Bab-III, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas di bidang pengawasan dan prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Perda; b) Uraian rencana penggunaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka pelayanan umum Inspektorat sesuai dengan kewenangannya; c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, maupun tugas yang berkaitan dengan pencapaian prioritas/program/kegiatan pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 4) Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan. 5) Pelaksanaan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini wajib mengikuti prinsip prinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. 6) Pada akhir tahun anggaran 2025, Inspektorat wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya; 7) Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Inspektorat wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 bulan (triwulan) kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
54. c.Rencana Tindak Lanjut Rencana tindaklanjut program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 menetapkan 3 Program, 12 Kegiatan, dan 47 Sub Kegiatan. Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk lnspektorat Kabupaten Tangerang mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Tangerang.
  1. 4.Badan Pendapatan Daerah Renja Perubahan ini memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif perubahan dan prakiraan maju Tahun 2026. Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah mengacu pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 (Renstra OPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang mengikat dan yang berasal dari masyarakat. Rencana Kerja ini disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Rencana kerja merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana strategis OPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD. Rencana kerja merupakan instrument penting bagi OPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalammemecahkan masalah. Rencana kerja OPD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing OPD dan pemangku kepentinganlain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitandengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2025. Penyusunan rencana kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, dan saling mendukung. Rencana kerja perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, merupakan turunandari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 - 2026. RENJA Perubahan Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari Renstra. Terdapat 2 (dua) program pada Tahun 2025, yaitu program pengelolaan pendapatan daerah dan program penunjang urusan pemerintahan daerahkabupaten/kota. Gambar 1.1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu kepada :
  2. 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
  3. 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. 5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
  7. 6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  8. 7.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. 8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. 9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  11. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  13. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
  15. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025;
  16. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  17. 16.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
  18. 17.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026;
  19. 18.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan keuangan untuk kurun waktu satu tahun (APBD Perubahan 2025) secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
  20. 1.Evaluasi Capaian kinerja Tahun 2025 tahun berjalan
  21. 2.Kerangka Pendanaan Perkiraan Maju Tahun 2026 1.4 Sistematika Penulisan Adapun Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB ini mencakup tentang latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 dan Sistematika Penulisan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Persentase Tingkat Capaian Kinerja Kode Warn a (RGB) > 100% Melebihi Target 0 0 255 = 100% Tercapai / Sesuai Target 0 128 0 < 100% Tidak Tercapai 255 0 0 Penilaian capaian kinerja tersebut, ditandai dengan skala pengukuran ordinal evaluasi kinerja yang dapat dimaknai sebagai berikut:
  22. 1.Melebihi Target Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.
  23. 2.Tercapai / Sesuai Target Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) ditandai dengan warna hijau.
  24. 3.Tidak Tercapai Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% (<100,00%) ditandai dengan warna merah. Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Predikat Nilai Angk a Interpretasi Kode Warna (RGB) AA > 100 Sangat Memuaskan, 0 0 255 AA > 90 - 100 0 128 0 A > 80 – 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel 50 205 50 BB > 70 – 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. 173 255 47 B > 60 – 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. 255 255 0 CC > 50 – 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. 255 215 0 C > 30 – 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. 255 140 0 D 0 – 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. 255 0 0 Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi warna (skala persentase) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:
  25. 1.Sangat Memuaskan Untuk capaian kinerja di atas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru. Untuk capaian kinerja lebih dari 90,00% sampai dengan 100,00% (>90,00% - 100,00%) ditandai dengan warna hijau.
  26. 2.Memuaskan Untuk capaian kinerja lebih dari 80,00% sampai dengan 90,00% (>80,00% - 90,00%) ditandai dengan warna hijau daun.
  27. 3.Sangat Baik Untuk capaian kinerja lebih dari 70,00% sampai dengan 80,00 % (>70,00% - 80,00%) ditandai dengan warna hijau muda.
  28. 4.Baik Untuk capaian kinerja lebih dari 60,00% sampai dengan 70,00 % (>60,00% - 70,00%) ditandai dengan warna kuning.
  29. 5.Cukup (Memadai) Untuk capaian kinerja lebih dari 50,00% sampai dengan 60,00 % (>50,00% - 60,00%) ditandai dengan warna jingga muda.
  30. 6.Kurang Untuk capaian kinerja lebih dari 30,00% sampai dengan 50,00 % (>30,00% - 50,00%) ditandai dengan warna jingga.
  31. 7.Sangat Kurang Untuk capaian kinerja dari 0,00% sampai dengan 30,00% (0,00% - 30,00%) ditandai dengan warna merah. 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Kinerja pada tahun 2025 dapat kami sajikan sampai dengan 30 Juni 2025. Badan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 mempunyai 2 program, 8 kegiatan dan 38 sub kegiatan, dengan Anggaran sebesar Rp.121.681.951.873,- Adapun Rincian Anggaran Belanja untuk Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat dibawah ini: Tabel. 2.1.1 Program dan Anggaran Tahun 2025 No PROGRAM JUMLAH KEGIATA N ANGGARAN 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1 10.932.699.350 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 110.749.252.523 Jumlah 8 121.681.951.87 3 Tabel. 2.1.2 Penyerapan Anggaran Program per Sasaran Bapenda Kabupaten Tangerang s/d 30 Juni 2025 SASARAN / PROGRAM Anggaran Program Pagu (Rp) Penyerapan (Rp) Capaian (%) 1. Meningkatnya Rasio Kemandirian Fiskal Daerah 10.932.699.350 3.975.271.900 36,36 1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 10.932.699.350 3.975.271.900 36,36 2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah 110.749.252.523 45.149.646.399 40,77 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 110.749.252.523 45.149.646.399 40,77 No. PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN PENYERAPAN ANGGARAN SISA Rp % 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 110.749.252.523 45.149.646.399 40,77 65.599.606.399 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.384.440 54.259.000 15,49 296.125.440 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 94.656.436.031 36.319.115.764 38,36 58.337.320.267 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.403.000 4.000.000 22,98 13.403.000 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 400.896.000 185.110.000 46,17 215.786.000 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.668.023.820 3.321.468.891 71,15 1.346.554.929 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah 6.856.159.556 3.251.656.216 47,43 3.604.503.340 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.785.354.676 2.014.036.528 53,21 1.771.318.148 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 10.932.699.350 3.975.271.900 36,36 6.957.427.450 2.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 10.932.699.350 3.975.271.900 36,36 6.957.427.450 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bapenda Tahun 2025 Dari penelahaan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2044-2026, keterlibatan dan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang terdapat pada Misi 4 (keempat) “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, Demokratis dan partisipatif”. Tujuan , Sasaran dan Indikator Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 4 Pada Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (outcomes) sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan Indikator Kinerja Utama yang bakal dicapai. 2 (dua) indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Tangerang. Tujuan 1 : Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang akuntable dan transparan bidang pendapatan Daerah Dengan indikator Nilai Indeks Kemandirian Fiskal Tujuan 2 : Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah Dengan indikator Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah Sasaran 1 : Meningkatnya Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Nilai Indeks Kemandirian Fiskal Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah MISI TUJUAN RPJMD INDIKATOR TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN RPJMD TUJUAN OPD INDIKATOR TUJUAN OPD SASARAN OPD INDIKATOR SASARAN OPD Meningkatkan Meningkatkan Indeks Meningkatnya Nilai AKIP 1. Meningkatkan Rasio Meningkatnya Meningkatnya kualitas tata kinerja reformasi kinerja Tata kelola Kemandirian rasio rasio kelola Pemerintah birokrasi Akuntabilitas pemerintahan Keuangan kemandirian kemandirian pemerintahan Daerah Pemerintah yang akuntable Daerah keuangan keuangan yang baik, Daerah dan transparan daerah daerah Demokratis bidang dan pendapatan partisipatif daerah 2.Meningkatkan Nilai AKIP Meningkatnya Nilai AKIP Kinerja Badan Kinerja Badan Perangkat Pendapatan Akuntabilitas Pendapatan Daerah Daerah Perangkat Daerah Daerah Capaian Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025 Dalam mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Tabel 2.1.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 No Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun 2025 s/d Triwulan II Target Realisasi % 1 Nilai Indeks Kemandiria n Fiskal Angka 0,525 0,680 130,678 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yaitu, Nilai Indeks Kemandirian Fiskal. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.2.274.867.093.305,- dari Target Rp.4.681.265.325.888,-. Pendapatan Bagi Hasil terealiasai Rp. 508.254.005.683,- dari target Rp. 748.519.949.887,- Bantuan Keuangan Terealiasai Rp.0,- dari target Rp. 5.750.000.000,- DAK Fisik terealiasi Rp.0,- dari target Rp. 78.862.626.000,- DAK non Fisik terealiasi Rp. 221.756.177.291,- dari target Rp. 810.877.690.000,- Penerimaan Pinjaman Daerah terealisasi Rp.0,- dari target Rp.300.000.000.000,- dan Dana Bagi Hasil terealiasai Rp. 245.372.037.350,- dari target Rp. 268.920.635.000,-. Kemudian Dari gambaran tersebut Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 adalah 0,680. Adapun komponen untuk menghitung IKF adalah diantaranya REVor, REVSH, TrSP, B, dan TrGP. REVor yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah mendapatkan realisasi Rp2.274.867.093.305. Untuk REVSH atau bagi hasil teralisasi Rp168.414.024.600, selanjutnya untuk TrSP (DAK) terealisasi Rp367.635.121.463 dan terakhir TrGP sampai dengan TW II terealisasi Rp1.437.223.228.694. Kemudian Dari gambaran tersebut Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 adalah 0,535. 1.437.223.228.694+ IKF = 1- 367.635.121.463 +0+ 168.414.024.600 = 0,535 2.274.867.093.305+1.437.223.228. 694 + 367.635.121.463 + 0 + 168.414.024.600 Tabel. 2.1.4 Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 N o Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun 2025 s/d Triw 2 Target Realisasi %
  32. 1.Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang akuntable dan transparan bidang pendapatan Daerah Meningkatnya Nilai Indeks Kemandirian Fiskal Nilai Indeks Kemandirian Fiskal Angka 0,525 0,535 101,90
  33. 2.Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah Angka 81 - - Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU pada tahun 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 telah mencapai target. Namun untuk mengetahui ketercapaian target sasaran secara penuh akan disajikan nanti pada dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di akhir tahun 2025. Faktor Pendukung : Program pada Tujuan dan Sasaran 1 Capaian Pelaksanaan Program yang mendukung Tujuan dan Sasaran 1 adalah: Tabel 2.1.5 Realisasi dan Capaian Program pada Tujuan dan Sasaran 1 s.d Triw II Tahun 2025 Laporan Realisasi dan Capaian Program Tahun 2025 N o. Program Indikator Program Satuan Target Realisasi % Keterangan Rekomendasi Tindak Lanjut
  34. 1.Program Pengelolaan Pendapata n Daerah Persentas e Kepatuha n wajib pajak Persen 79 30 37,9 7 Capaian Persentase Kepatuhan Wajib Pajak melampaui Target Triwulanan yaitu sebesar 25%. Capaian kinerja akan terus dipertahankan Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembang an Pendapatan Daerah Persen 100 50 50 Capaian kinerja tercapai sesuai dengan target triwulanan Capaian kinerja akan dicapai dan ditingkatkan Persentase Capaian Target Pajak Daerah Persen 100 47,07 47,07 Capaian kinerja sudah sesuai dengan Target Triwulanan yaitu sebesar 25%. Capaian kinerja akan terus dipertahankan Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah Persen 100 50 50 Pemenuha n dokumen pelaporan data sesuai dengan target yang telah ditetapkan Capaian kinerja akan terus dipertahankan Dari capaian program diatas, terdiri dari 1 kegiatan dan 15 sub kegiatan yang mendukung realisasi capaian indikator program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
  35. 1.Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dari kegiatan ini diperoleh output dokumen pengelolaan pendapatan daerah dengan target 15 dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah. Adapun capaian dokumen tersbut berdasarkan output masing- masing sub kegiatan, diantaranya: URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Realisasi Indikator Capai an (%) BADAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah Dokumen 15 7 46,66 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Dokumen 2 - 0,00 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Kebijakan Pajak Daerah Dokumen 3 - 0,00 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajakan Pajak Daerah Laporan 4 2 50,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Unit 765 259 33,85 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah Laporan 4 2 25,00 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 4 2 25,00 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya Objek 1 - 0,00 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Dokumen 1 - 100,00 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daserah Layanan 2 2 100,00 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan verifikasi Dokumen 4 - 0 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Dokumen 4 - 0 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Dokumen 1 - 0 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian pengawasan pajak daerah Dokumen 4 - 0 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Jumlah laporan Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah Laporan 4 - 0 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah laporan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan 4 - 0 Dari tabel di atas ditampilkan target dan realisasi indikator sampai dengan Juni 2025. Terdapat beberapa sub kegiatan yang capaiannya masih 0%, hal ini dikarenakan sub kegiatan tersebut tidak memiliki target indikator di triwulan 1 dan 2, kegiatan sudah dilaksanakan dari triwulan 1 namun hasil kegiatannya terdapat di triwulan 3 dan 4. Sasaran Tujuan dan Sasaran strategis 2 (Indikator Kinerja Pendukung) yakni Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah dari hasil review dan penilaian Tim Inspektorat. Faktor Pendukung : Program pada Tujuan dan Sasaran 2 Capaian Pelaksanaan Program yang mendukung Tujuan dan Sasaran 2 adalah : Tabel 2.1.12 Realisasi dan Capaian Program pada Tujuan dan Sasaran 2 Tahun 2025 Laporan Realisasi dan Capaian Program Tahun 2024 N o. Program Indikator Program Satuan Target Realisasi % Keterangan Rekomendasi Tindak Lanjut
  36. 1.Program Persentase Persen 100 50 50 Pemenuhan Capaian kinerja akan Penunjang pemenuhan administrasi terus dipertahankan Urusan penunjang kepegawaian , Pemerintah urusan umum, jasa an Daerah pemerintahan penunjang Kabupaten dan /Kota pemeliharaa n sesuai dengan target yang telah ditetapkan Dari capaian program diatas, terdiri dari 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan yang mendukung realisasi capaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat satu sub kegiatan baru pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Realisas i Indikato r Capai an (%) BADAN PENDAPATAN DAERAH Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Persen 100 50 50 Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persen 100 50 50 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 13 5 38,46 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 2 33,33 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 100,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 3 2 66,67 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dokumen Administrasi Keuangan Dokumen 2 1 50,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang meneriman Gaji dan Tunjangan Orang/Bula n 175 155 88,57 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Laporan 2 - 0,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Dokumen 2 - 0,00 Penatausahaan Barang milik daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik daerah Laporan 2 1 50 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen 3 1 33,33 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 1 100,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang 59 - 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 7 100,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor paket 1 1 100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan paket 8 7 87,50 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan paket 4 1 25,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan paket 2 2 100 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Dokumen 4 2 50,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Laporan 5 3 60,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 8 4 50,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Dokumen 3 3 100,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat Laporan 4 2 50,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 9 5 55,56 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 12 6 50,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 5 5 100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 6 6 100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 118 118 100 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 8 8 100 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 6 4 66,67 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 4 2 50,00 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan tentang Peningkatan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang di dalam pelaksanaan kegiatannya, secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut didasarkan pada analisis pengukuran kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai dari masing-masing indikator. Berdasarkan nilai capaian kegiatan tersebut, maka kinerja kegiatan dapat diartikan bahwa program dan kegiatan sebagian besar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan upaya semaksimal mungkin guna meraih target Pendapatan Daerah yang ditetapkan, hal tersebut dibuktikan dari target PAD tahun 2025 Rp. 4.681.265.325.888,- sampai dengan 30 J u n i 2025 sudah terealisasi sebesar Rp.2.274.867.093.305,- atau 48,60%. Tabel 2.4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang S.D. TW 2 Tahun 2025 Kode Rekening Uraian Target Realisasi % 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.681.265.325.88 8 2.274.867.093.305 48,60 4.1.01 Pajak Daerah 3.763.500.000.000 1.771.503.920.124 47,07 4.1.02 Retribusi Daerah 173.297.291.886 87.137.072.275 50,28 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 60.509.521.940 27.640.353.616 45,68 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 683.958.512.062 388.585.747.290 56,81 (Terlampir : BA CAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH s/d MARET TAHUN 2025) Beberapa upaya pendukung capaian indikator kinerja sasaran dalam bentuk inovasi yang telah dilakukan dan dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 antara lain: 1) Perluasan jaringan Layanan Pembayaran PBB melalui e- commerce. 2) Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Kanal Pembayaran QRIS dan Virtual Account. 3) Rekonsiliasi semua kanal menggunakan aplikasi Pay On Pride. 4) Intensifikasi layanan Mobil keliling jemput bola pembayaran PBB- P2 secara terjadwal ke seluruh desa di Kabupaten Tangerang. 5) Implementasi teknologi informasi layanan pajak daerah guna meningkatkan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui Aplikasi Sistem Informasi Cetak PBB Online Terpadu (siCepot). 6) Implementasi Aplikasi i-PBB untuk memberi kemudahan masyarakat dalam pembayaran PBB melalui playstore smartphone. 7) Kerjasama penagihan pajak daerah dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. 8) Kerjasama pemetaan data wilayah PBB dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang. 9) Kerjasama pemetaan wilayah PBB dengan Badan Pertana 10) Implementasi Aplikasi pelayanan secara online e-BPHTB yang menghubungkan layanan PBB dengan layanan BPN dan Kantor Notaris/PPAT. 11) Pendataan dan survey subjek pajak dan objek pajak guna mengetahui informasi berkaitan dengan objek pajak dan subjek pajak yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tujuan akhir dari kegiatan ini diharapkan wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri atau berdasarkan data yang dimiliki fikus melakukan pengukuhan secara jabatan dan mengenakan pajak atas subjek pajak atau objek pajak yang semula belum dikenakan pajak. 12) Implementasi pemasangan alat rekam dilakukan pada objek pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan dalam bentuk pemasangan tapping box, tapping server dan bluetooth thermal printer Permasalahan : - Kualitas layanan pajak daerah kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. - Masih terdapat masyarakat yang belum patuh dalam membayar dan mentaati ketentuan pajak daerah. - Belum terintegrasinya digitalisasi pelayanan pajak daerah Solusi : Solusi yang dapat diambil sebagai langkah perbaikan atas permasalahan tersebut diatas perlu dilakukan beberapa aksi antara lain: - Upaya peningkatan kualitas layanan pajak daerah melalui pemanfaatan aplikasi teknologi sistem informasi pelayanan pajak daerah guna mempermudah dan mempercepat layanan pajak daerah, pelayanan mobil keliling PBB, upaya perluasan jaringan pembayaran pajak daerah, penguatan peran dan fungsi UPT Pajak Daerah sebagai percepatan pelayanan semua jenis pajak daerah kepada masyarakat. - Upaya optimalisasi pengawasan pajak daerah melalui kegiatan pemeriksaan pajak daerah serta monitoring pajak dan retribusi daerah sebagai penerapan sanksi administrasi terhadap kelalaian pembayaran pajak. - Pemberian pembekalan berupa bimtek terkait pelayanan publik untuk meningkatkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik. - Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui sosialisasi kepada masyarakat, mencari calon wajib pajak baru sebanyak- banyaknya, pendataan potensi pajak, koordinasi dengan stakeholder terkait dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi pajak daerah secara terpadu. - Upaya pemasangan alat perekam data transaksi pajak daerah secara online dan real time kepada wajib pajak Restoran, Hiburan, Parkir, dan Hotel untuk mengawasi tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak yang dapat mendorong peningkatan pembayaran pajak secara intensifikasi. - Integrasi sistem pelayanan pajak daerah 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang 2024 - 2026 adalah:
  37. 1.Peningkatan Kualitas SDM;
  38. 2.Pembangunan Gender;
  39. 3.Penurunan Tingkat Pengangguran;
  40. 4.Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
  41. 5.Penurunan Kemiskinan;
  42. 6.Penurunan Ketimpangan Pendapatan;
  43. 7.Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
  44. 8.Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan;
  45. 9.Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Tangguh Bencana;
  46. 10.Penguatan Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal. Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2024 - 2026 yang mendukung isu strategis daerah tersebut khususnya yang berkaitan dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan (good governance) adalah :
  47. 1.Kualitas layanan dan tata laksana pajak daerah perlu semakin dipermudah, dipercepat, dan akurat;
  48. 2.Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih tergolong rendah, perlu upaya pasif dan aktif untuk menindaklanjutinya;
  49. 3.Kualitas alat perekam data pajak;
  50. 4.Pengelolaan sistem informasi data dan pelaporan harus dilakukan secara terintegrasi dan realtime;
  51. 5.Penyusunan target pendapatan asli daerah perlu mempertimbangkan potensi. Tabel 2.3.1 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah MASALA H POKOK MASALAH AKAR MASALAH Kontrib usi PAD sebagai salah satu sumber pembia yaan APBD Kab Tangera ng senanti aasa diharap kan semaki n mening kat setiap tahunn ya Masih terdapat permasalahan dalam tatalaksana dan layanan pajak daerah Masih terjadi kendala dalam tatalaksana pendataan dan pendaftaran wajib pajak Masih terjadi kendala dalam layanan penilaian dan penetapan pajak daerah Masih terjadi kendala dalam layanan penyelesaian keberatan Masih terdapat permasalahan dalam aktivitas pengawasan dan pengendalian Masih terdapat laporan Pajak Wajib Pajak Self Assesment yang disampaikan belum mencerminkan fakta yang sebenarnya Masih banyak terdapat Objek Pajak Potensial ya ng belum terpasang alat perekam transaksi Belum optimalnya upaya penagihan dan pemberlakuan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak taat Masih terdapat permasalaha n dalam pengelolaan data informasi pelaporan secara terintegrasi Perlu adanya Verifikasi dan Analisa data sebelum tersusunnya laporan Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan dan kewajiban pajak daerah Perkembangan Teknologi Informasi pendukung layanan perlu dikelola dan dimanfaatkan (Hardware dan Software) Masih terdapat permasalahan dalam kualitas perencanaan dan pengembangan potensi serta regulasi pendukung pendapatan daerah Masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum terakomodasi dalam perencanaan target pendapatan Basis data dan kebutuhan jaringan sistem informasi pelaporan semakin berkembang Regulasi pendapatan daerah senantiasa berkembang sesuai kondisi terkini Masih kurang optimalnya kinerja pegawai Masih kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi pegawai. Pengelolaan SDMyang kurang efektif, seperti penempatan pegawai yang Badan Pendapatan Daerah tidak sesuai dengan keahlian pegawai Proses birokrasi dan prosedur administrasi yang kurang efisien yang dapat menghambat pekerjaan pegawai. Solusi : Solusi yang dapat diambil sebagai langkah perbaikan atas permasalahan tersebut diatas perlu dilakukan beberapa aksi antara lain: - Upaya peningkatan kualitas layanan pajak daerah melalui pemanfaatan aplikasi teknologi sistem informasi pelayanan pajak daerah guna mempermudah dan mempercepat layanan pajak daerah, pelayanan mobil keliling PBB, upaya perluasan jaringan pembayaran pajak daerah, penguatan peran dan fungsi UPT Pajak Daerah sebagai percepatan pelayanan semua jenis pajak daerah kepada masyarakat. - Upaya optimalisasi pengawasan pajak daerah melalui kegiatan pemeriksaan pajak daerah serta monitoring pajak dan retribusi daerah sebagai penerapan sanksi administrasi terhadap kelalaian pembayaran pajak. - Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui sosialisasi kepada masyarakat, mencari calon wajib pajak baru sebanyak- banyaknya, pendataan potensi pajak, koordinasi dengan stakeholder terkait dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi pajak daerah secara terpadu. - Upaya pemasangan alat perekam data transaksi pajak daerah secara online dan real time kepada wajib pajak Restoran, Hiburan, Parkir, dan Hotel untuk mengawasi tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak yang dapat mendorong peningkatan pembayaran pajak secara intensifikasi. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan evaluasi hasil Capaian Indikator Kinerja tahun 2024 dan tahun berjalan sampai dengan triwulan 1 tahun
  52. 2025.Setiap bidang dan sub bagian melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024- 2026 yang nomenklaturnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026, rencana kerja ini agar mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan. Sehingga dapat mewujudkan seluruh program dan kegiatan Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dari hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan melalui Format F1 Kecamatan, untuk tahun anggaran 2025 Perubahan tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, sehingga program dan kegiatannya secara umum bersifat tugas pokok fungsi OPD dan tidak pada aspek pemberdayaan masyarakat. Namun pada prinsipnya kami Badan Pendapatan Daerah tetap akan melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 Berdasarkan Hasil dari MUSRENBANG dan pengumpulan informasi dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat , LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi, belum ada usulan kegiatan kepada Badan Pendapatan Daerah Program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 sebanyak 2 Program, 8 Kegiatan, dan 38 Sub Kegiatan. Adapun anggaran program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Program Kegiatan/Sub Kegiatan Jumlah Anggaran Program Anggaran Selisih (Tambah/Kurang ) APBD Murni APBD Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah 10.G32.6GG.350 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 511.215.000 509.715.000 - 1.500.0 00 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 134.160.000 130.440.000 - 3.720.0 00 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 524.500.000 524.500.000 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 3.327.300.000 3.327.300.000 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 1.129.930.800 1.055.838.000 - 74.092.8 00 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 872.501.500 818.361.500 - 54.140.0 00 Pengelolaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Pendapatan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 394.000.500 415.240.500 21.240.000 Daerah Penetapan Wajib Pajak Daerah 402.139.000 421.471.000 19.332.000 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1.533.905.600 1.412.266.400 - 121.639.2 00 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 48.937.000 48.937.000 - Penagihan Pajak Daerah 907.246.550 933.186.550 25.940.000 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1.460.000 1.460.000 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 498.587.400 498.587.400 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 160.692.000 160.692.000 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 486.124.000 786.634.000 300.510.000 JUMLAH 111.G30.000 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Jumlah Anggaran Program Anggaran Selisih (Tambah/Kuran g) APBD Murni APBD Perubahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.74G.252.52 3 Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.617.000 66.617.000 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.076.000 21.076.000 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 262.691.440 292.283.200 29.591.760 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 94.656.436.0 31 96.970.075.2 23 2.313.639.192 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.595.000 14.595.000 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17.403.000 17.403.000 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 187.796.000 198.116.000 10.320.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 213.100.000 221.300.000 8.200.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 79.422.000 79.422.000 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.004.477.170 2.579.009.17 0 574.532.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 620.749.600 956.178.500 335.428.900 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.011.073.05 0 1.469.547.09 2 458.474.042 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 80.188.000 80.188.000 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 198.775.000 237.100.000 38.325.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 673.339.000 573.539.000 - 99.800.00 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.264.000 6.264.000 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.552.265.98 8 1.560.957.02 4 8.691.036 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.297.629.56 8 5.490.236.48 0 192.606.912 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 237.814.956 237.814.956 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.398.659.72 0 1.398.659.72 0 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 763.500.000 763.500.000 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 825.300.000 1.414.800.00 0 589.500.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 560.080.000 1.052.780.00 0 492.700.000 JUMLAH 4.G52.208.842 Tabel 3.1 Kerangka Pendanaan dan Target Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2025 APBD Perubahan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN APBD murni APBD Perubahan Selisih Tambah/(Kurang) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target Murni Target Perubahan BADAN PENDAPATAN DAERAH 121.681.951.873 126.746.090.715 5.064.138.842 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 10.932.699.350 11.044.629.350 111.930.000 Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Persen 78 79 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Persen 100 100 Persentase Capaian Target Pajak Daerah Persen 100 100 Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah Persen 100 100 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 10.932.699.350 11.044.629.350 111.930.000 Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah Dokumen 15 15 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 511.215.000 509.715.000 -1.500.000 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Dokumen 2 3 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 134.160.000 130.440.000 -3.720.000 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Dokumen 3 3 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajakan Pajak Daerah 524.00.000 524.500.000 0 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Laporan 4 4 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 3.327.300.000 3.327.300.000 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Unit 640 765 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 1.129.930.800 1.055.838.000 - 74.092.800 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Laporan 4 4 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 872.501.500 818.361.500 - 54.140.000 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 4 4 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 394.000.500 415.240.500 21.240.000 Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Objek 1 1 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 402.139.000 421.471.000 19.332.000 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Dokumen 1 1 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1.533.905.600 1.412.266.400 - 121.639.200 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Layanan 2 2 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 48.937.000 48.937.000 0 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Dokumen 4 4 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah 907.246.550 933.186.550 25.940.000 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Dokumen 4 4 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1.460.000 1.460.000 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Dokumen 1 1 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 498.587.400 498.587.400 0 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Dokumen 4 4 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 160.692.000 160.692.000 40.831.000 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan 4 4 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 486.124.000 786.634.000 300.510.000 Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan 4 2 5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 110.749.252.523 115.701.461.365 4.952.208.842 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 100 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.384.440 379.976.200 29.591.760 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 13 15 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.617.000 66.617.000 0 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 6 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.076.000 21.076.000 0 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 262.691.440 292.283.200 29.591.760 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 3 8 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 94.671.031.031 96.984.670.223 2.313.639.192 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dokumen 2 2 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 94.656.436.031 96.970.075.223 2.313.639.192 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 175 175 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.595.000 14.595.000 0 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 2 2 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.403.000 17.403.000 0 Jumlah dokumen Barang Milik Daerah Dokumen 2 2 5.02.01.2.03.0006 5.02.01.2.05 Penatausahaan Barang milik daerah 17.403.000 17.403.000 - Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 400.896.000 419.416.000 18.520.000 Jumlah Pegawai yang difasilitasi Dokumen 3 3 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 187.796.000 198.116.000 10.320.000 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 1 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 213.100.000 221.300.000 8.200.000 Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang 85 71 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.668.023.820 5.974.983.762 1.306.959.942 Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 7 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 79.422.000 79.422.000 0 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 1 1 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.004.477.170 2.579.009.170 574.532.000 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 7 8 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 620.749.600 956.178.500 335.428.900 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket 1 1 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.011.073.050 1.469.547.092 458.474.042 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket 2 2 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 80.188.000 80.188.000 0 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 1 1 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 198.775.000 237.100.000 38.325.000 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 2 2 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 673.339.000 573.539.000 -99.800.000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 3 3 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.856.159.556 7.057.457.504 201.297.948 Jumlah Laporan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Dokumen 3 3 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.264.000 6.264.000 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 1 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.552.265.988 1.560.957.024 8.691.036 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 3 3 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.297.629.568 5.490.236.480 192.606.912 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 3 3 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.785.354.676 4.867.554.676 1.082.200.000 Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dokumen 5 5 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 237.814.956 237.814.956 0 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 6 6 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.398.659.720 1.398.659.720 0 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 148 148 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 763.500.000 763.500.000 0 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 210 210 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 825.300.000 1.414.800.000 589.500.000 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 12 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 560.080.000 1.052.780.000 492.700.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 9 3.2 Perkiraan Maju Kerangka Pendanaan Tahun 2026 Program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 sebanyak 2 Program, 8 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Adapun anggaran program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah: Tabel 3.2 Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2026 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 11.343..334.50 0 Persentase Kepatuhan Wajib Pajak % 80 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah % 100 Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah % 100 Persentase Capaian Target Pajak Daerah % 100 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 11.343..334.500 Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah Dokumen 15 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 487.000.000 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Dokumen 3 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 297.500.000 Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Kebijakan Pajak Daerah Dokumen 2 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 320.000.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajakan Pajak Daerah Laporan 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 3.327.300.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Unit 765 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 892.350.000 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah Laporan 4 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 934.059.500 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 4 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 487.700.000 Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya Objek 1 Penetapan Wajib Pajak Daerah 427.800.000 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Dokumen 1 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1.525.000.000 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daserah Layanan 2 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 72.000.000 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan verifikasi Dokumen 4 Penagihan Pajak Daerah 1.224.550.000 Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Dokumen 4 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 4.875.000 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Dokumen 1 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 645.000.000 Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian pengawasan pajak daerah Dokumen 4 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 210.000.000 Jumlah laporan Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah Laporan 4 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 488.200.000 Jumlah laporan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 110.526.186.98 8 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 457.048.400 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 13 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 79.294.400 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 33.621.000 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 344.133.000 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 95.256.728.588 Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan Dokumen 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 95.228.870.088 Jumlah orang yang meneriman Gaji dan Tunjangan Orang 175 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 27.858.500 Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Laporan 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.000.000 Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah Dokumen 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.000.000 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik daerah Laporan 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 281.350.000 Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 68.250.000 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 213.100.000 Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang 67 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.412.250.000 Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42.000.000 Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Paket 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.108.000.000 Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Paket 5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 627.500.000 Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Paket 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.167.750.000 Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 74.700.000 Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dokumen 1 Fasilitasi Kunjungan Tamu 250.000.000 Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Laporan 12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.142.300.000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.646.140.000 Jumlah dokumen Jasa Penunjang Dokumen 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat Laporan 4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.478.500.000 Jumah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.157.640.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.452.670.000 Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 238.320.000 Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.406.000.000 Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 148 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 748.350.000 Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 210 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 600.000.000 Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 460.000.000 Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 3 Alokasi Anggaran Indikatif pada APBD Perubahan tahun 2025 yang diperuntukan membiayai seluruh Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub kegiatan adalah sebesar Rp. 126.746.090.715,- (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah) yang terbagi dalam dua program, yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan, dibutuhkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar sub kegiatan, dalam satu instansi maupun antar pemegang kebijakan dalam instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. 4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kaidah-kaidah penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Tahun 2024-2026 serta Surat edaran Bupati Tangerang Nomor B/100.3.4/9228/BAPPEDA/2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun sedemikian rupa. Pelaksanaan semua program dan kegiatan harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik dalam satu bidang maupun antar bidang, dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing bidang dan seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.3 Rencana Tindak Lanjut
  53. 1.Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki dampak pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
  54. 2.Program dan kegiatan tersebut bersifat mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
  55. 3.Program dan kegiatan tersebut dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
  56. 4.Perubahan Target Indikator Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam peningkatan Pendapatan Daerah dalam menopang pembangunan daerah yang selaras dalam RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
  57. 5.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Adapun dokumen Renja Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 memuat perubahan dan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja. Hal ini dilakukan akibat adanya perkembangan kondisi dan progres kegiatan di lapangan. Perubahan juga dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan output dan memberikan outcome yang mendukung pencapaian target Renstra BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 selama Triwulan 1. 1.2 Dasar Hukum
  58. 1.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  59. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  60. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  61. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
  62. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  63. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  64. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  65. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  66. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  67. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  68. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  69. 12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
  70. 13.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 – 2025;
  71. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten Tangerang;
  72. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026;
  73. 16.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang;
  74. 17.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas Pokok dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penggunausahaan dan Penyimpanan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perubahan-BPKAD Tahun Anggaran 2025, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan BPKAD Kabupaten Tangerang, sebagai implementasi dari pentahapan Rencana Strategis yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan-BPKAD Tahun Anggaran 2025 ini adalah : A. Sebagai implementasi BPKAD Kabupaten Tangerang atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah; B. Sebagai acuan BPKAD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ; C. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan; D. Sebagai tolok ukur keberhasilan BPKAD Kabupaten Tangerang dalam mengemban visi dan misi pemerintah daerah; E. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. 1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Renja Perubahan-BPKAD Tahun Anggaran 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB ini memuat evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2025 hingga Triwulan I. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Tangerang, Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi BPKAD Kabupaten Tangerang BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan BAB ini memaparkan perbandingan program dan kegiatan dari sebelum dan sesudah perubahan Anggaran Tahun 2025 BAB IV Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga dijadikan panduan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang dalam membuat perencanaan tahunan dilingkungan Kabupaten Tangerang. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 dilaksanakan sampai dengan Triwulan I, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan Renja Perubahan-BPKAD tahun 2025. Adapun rincian pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 dilaksanakan sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut: A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Tahun Anggaran 2025, Program Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan tiga indikator utama sebagai ukuran kinerja. Indikator pertama adalah persentase kinerja pengelolaan anggaran daerah, dengan target capaian sebesar 98,25%. Indikator kedua mencakup persentase kinerja pengelolaan akuntansi daerah, yang ditargetkan mencapai 95%. Sementara itu, indikator ketiga adalah persentase kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah dengan target capaian kinerja sebesar 100%. Pagu Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.230.373.800. Adapun capaian realisasi keuangan dan output fisik dari kegiatan- kegiatan yang termasuk dalam program tersebut akan diuraikan pada bagian berikut:
  75. 1.Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah pada Tahun Anggaran 2025 ditujukan untuk menghasilkan output berupa jumlah dokumen rencana anggaran dengan target sebanyak 18 dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp1.857.809.600. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:
55. a.Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS pada Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun, dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen.. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp213.914.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) bahan cetak, (2) makan dan minum, (3) sewa hotel, (4) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp178.325.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan III tahun anggaran berjalan.
56. b.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS pada Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun, dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 209.594.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) bahan cetak, (2) sewa hotel,
(3)perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 175.395.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan III tahun anggaran berjalan.
1. c.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD pada Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi, dengan target capaian sebanyak 1 (satu) dokumen. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 189.840.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) bahan cetak, (2) sewa hotel, (3) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 176.124.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan III tahun anggaran berjalan.
2. d.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi, dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 186.060.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) makan dan minum, (2) sewa hotel, (3) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 153.576.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan III tahun anggaran berjalan.
3. e.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Sub kegiatan Koordinasi, Penyususan dan Verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi dengn target sebanyak 1 (satu) dokumen. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 84.612.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) sewa hotel, (2) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 72.048.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 8.370.000 atau 11,62% dari total pagu anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan asistensi dalam rangka verifikasi DPA SKPD Tahun 2025.
4. f.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 84.882.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi:
(1)makan minum rapat, (2) sewa hotel, (3) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 69.918.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan III tahun anggaran berjalan.
1. g.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan target sebanyak 2 (dua) dokumen yaitu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup). Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 403.344.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi:
(1)cetak, (2) makan minum rapat, (3) sewa hotel, (4) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 348.258.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan III tahun anggaran berjalan.
1. h.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 (dua) dokumen yaitu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Perubahan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 399.276.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) sewa hotel, (4) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 361.851.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp14.780.000 atau sebesar 4,08% dari total pagu anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk belanja bahan cetak buku terkait Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2025 Nomor 5 tanggal 6 Maret 2025, yang telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tangerang dan BPKAD Provinsi Banten.
2. i.Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Tahun Anggara 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu dokumen SBU, TPBK, Perjalanan Dinas dan ASB. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 432.372.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi:
(1)cetak, (2) makan minum rapat, (3) sewa hotel, (4) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 286.591.600. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 38.152.800 atau sebesar 13,31% dari total pagu anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk rapat konsinyering usulan SBU, rapat konfirmasi permohonan SBU 2026, rapat penyusunan SBU 2026 dan rapat finalisasi SBU 2026.
1. j.Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggara 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu Dokumen laporan hasil rapat TAPD sebanyak 4 Triwulan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 46.235.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi:
(1)cetak, (2) makan minum rapat, (3) sewa hotel, (4) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 35.723.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan namun rapat TAPD Triwulan I tetap dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang dan difasilitasi oleh bagian Sekretaris Daerah.

2.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah dengan target sebanyak 28 dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar 1.116.282.000. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

a.Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan target sebanyak 4 Dokumen yaitu dokumen rekapitulasi gaji untuk 4 Triwulan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 702.848.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak,

(2)makan minum rapat, dan (3) sewa hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 668.820.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.53.728.000 atau 8,03% dari total anggaran. Adapun output yang telah dihasilkan adalah Dokumen Rekapitulasi Gaji Triwulan I.
1. b.Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Sub kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan target sebanyak 20 dokumen yaitu DAK Fisik (4 Triwulan), DAK Non Fisik (4 Triwulan), DAU (4 Triwulan), BanProv (4 Triwulan) dan BHPP (4 Triwulan). Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 176.734.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) sewa hotel, dan (4) jasa kantor. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 126.070.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 15.534.000 atau 12,32% dari total anggaran.
2. c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah dokumen yang dihasilkan dari Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebanyak 4 Laporan antara lain: 1) Laporan BKU; 2) Laporan Pajak; 3) Laporan SPD; dan 4) Laporan STS dari masing- masing Triwulan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 396.460.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak,
(2)makan minum rapat, (3) sewa hotel, dan (4) jasa kantor. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 321.392.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 35,761,000 atau 11,13% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan pada Triwulan I sebanyak 4 Laporan yaitu laporan BKU Triwulan I, laporan pajak Triwulan I, laporan SPD Triwulan I dan laporan STS Triwulan I.

3.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Akuntansi sebanyak 12 dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar 1.256.282.200. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

a.Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran sebanyak 6 Laporan antara lain Laporan Hasil Verfal SPJ (Triwulan I,II dan III) dan Laporan Penyerapan Anggaran (Triwulan I,II dan III). Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 38.568.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, dan (2) makan minum rapat. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 28.064.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan II tahun anggaran berjalan.
b.Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Pemerintah Daerah sebanyak 2 laporan antara lain Laporan LKPD Semester 1 dan Laporan LKPD Akhir tahun. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 204.307.600. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) Honorarium, (4) Tenaga Ahl, dan (5) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 174.912.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 155.692.000 atau 89,01% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan pada Triwulan I sebanyak 1 Laporan yaitu Laporan LKPD Akhir Tahun 2024.
c.Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengat target sebanyak 2 Dokumen yaitu Raperda dan Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 134.280.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, dan (3) Jasa Kantor. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 98.494.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan II tahun anggaran berjalan.
d.Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 108 orang. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 972.461.600. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak,

(2)makan minum rapat, dan (3) Jasa Kantor. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 840.346.200. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan II tahun anggaran berjalan.
1. e.Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina dengan target sebanyak 44 Lembaga. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 197.985.400. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak,
(2)makan minum rapat, (3) Jasa Kantor, dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 114.466.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan IV tahun anggaran berjalan. B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Tahun Anggaran 2025, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah menetapkan tiga indikator utama sebagai ukuran kinerja. Indikator pertama adalah Persentase capaian kinerja pengelolaan aset daerah, dengan target capaian sebesar 97%. Indikator kedua mencakup Persentase pemanfataan barang milik daerah yang digunausahakan, yang ditargetkan mencapai 85%. Pagu program Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 10.508.013.170. Adapun capaian realisasi keuangan dan output fisik dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program tersebut akan diuraikan pada bagian berikut:

1.Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Daerah dengan target sebanyak 263 Dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 10.508.013.170. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

a.Penyusunan Standar Harga Sub kegiatan Penyusunan Standar Harga Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Standar Harga yang Disusun sebanyak 4 dokumen yaitu dokumen SSH, SBU, ASB dan HSPK. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 642.444.400. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, dan (3) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 534.168.800. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 136.384.400 atau 25,53% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk melaksanakan rapat koordinasi tim penyusun bidang aset dengan tenaga ahli pendamping dan surveyor penyusunan standar harga satuan harga.
b.Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 1 Dokumen. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp.132.003.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, dan (3) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 98.824.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 8.100.000 atau 8,20% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan validasi pada Aplikasi Atisibada dengan mengundang Pengurus Barang Daerah pada masing-masing OPD.
c.Penatausahaan Barang Milik Daerah Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebanyak 1 Laporan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 761.480.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) Jasa Kantor, dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 711.324.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 187.640.000 atau 24,64% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk kegaitan Rapat Koordinasi dan Penyusunan Indeks Penglolaan Aset, penghapusan, dan konsinyering yang termasuk didalamnya jasa tenaga ahli untuk pemelihaan aplikasi penatausahaan BMD dan jasa tenaga ahli KJPP.
d.Pengamanan Barang Milik Daerah Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah dengan target sebanyak 250 Laporan yang merupakan proses pembuatan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.884.770.200. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) Jasa Kantor, dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 7.788.082.030. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 1.239.558.680 atau 15,92% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan pengukuran, monitoring, pengawasan dan pengendalian BMD serta koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang.
e.Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki inidikator kinerja berupa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target sebanyak 1 Laporan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 338.240.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) Jasa Kantor, dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 310.204.960. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 288.500.000 atau 93% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan pemasangan patok serta monitoring pengawasan dan pengendalian BMD yang dilakukan oleh Operator Satgas.
f.Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan target sebanyak 9 Dokumen antara lain: 1) Dokumen Penghapusan BMD (4 Dokumen); 2) Dokumen Satuan Tugas (1 Dokumen); dan 3) TPTGR (4 Dokumen). Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 717.321.380. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) Jasa Kantor, dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 677.302.340. Target kinerja sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebanyak 9 dokumen antara lain: 1) Dokumen Penghapusan BMD (4 Dokumen); 2) Dokumen Satuan Tugas (1 Dokumen); dan 3) TPTGR (4 Dokumen), dengan capaian kinerja pada Triwulan IV sebesar 100%. Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 717.321.380, pagu murni Rp. 677.302.340. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 183.750.000 atau 25,62% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan pemasangan plang sebanyak 45 paket yang masing2 terdiri dari 2 unit plang yang dikerjakan selama 50 hari kalender.
g.Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 1 Laporan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 405.262.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) Jasa Kantor, dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 297.932.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 71.400.000 atau 23,91% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan rekonsiliasi belanja modal dan belanja barang dan jasa Trwiulan IV Tahun 2024 serta penyusunan kerta kerja neraca aset tetap Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2024 yang melibatkan seluruh OPD di Kabupaten Tangerang. C. Pengelolaan Barang Milik Daerah (UPTD PP BMD) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (UPT PPBMD) pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah Barang Milik Daerah yang digunausahakan dengan target sebanyak 17 unit. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 2.439.160.275. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:
1. 1.Pengelolaan Barang Milik Daerah (UPTD PP BMD) Adapun capaian output dan realisasi anggaran pada masing-masing sub kegiatan antara lain:
a.Penatausahaan Barang Milik Daerah Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah (UPTD PP BMD) Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebanyak 3 Laporan antara lain: 1) Laporan Target Capaian retribusi BMD; 2) Laporan Realisasi Capaian Retribusi BMD; dan 3) Lapaoran Data Kerjasama Sewa BMD. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 433.220.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, dan (3) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 371.398.400. Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 4.794.000 atau 1,29% dari total anggaran.
b.Pengamanan Barang Milik Daerah Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah sebanyak 2 Laporan antara lain Laporan Pengamanan Gudang BMD dan Laporan Pengamanan BMD yang dikerjasamakan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 249.892.400. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi:

(1)cetak, (2) makan minum rapat, dan (3) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 201.128.400. Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 8.188.000 atau 4,07% dari total anggaran.
1. c.Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebanyak 2 Dokumen antara lain Dokumen Data BMD di Gudang UPTD PP BMD dan Dokumen Data Optimalisasi BMD yang belum dikerjasamakan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.993.635.475. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi:
(1)cetak, (2) makan minum rapat, dan (3) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 1.866.633.475. Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 208.636.500 atau 11,18% dari total anggaran D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pada Tahun Anggaran 2025, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator utama sebagai ukuran kinerja yaitu Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan yang ditargetkan mencapai 100%. Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 28.473.269.179. Adapun capaian realisasi keuangan dan output fisik dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program tersebut akan diuraikan pada bagian berikut:

1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 22 Dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 340.213.800. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 memiliki target indikator berupa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target sebanyak 11 Dokumen antara lain: 1) RKA; 2) RKA Perubahan; 3) DPA; 4) DPA Perubahan; 5) Rencana Kerja; 6) Rencana Kerja Perubahan; 7) Forum OPD; 8) Perjanjian Kinerja; 9) Perjanjian Kinerja Perubahan; dan 10) Rencana Aksi. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 282.071.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) Jasa Kantor, dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 210.290.000. Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 210.290.000, pagu murni Rp. 282.071.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 32.440.000 atau 15,43% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan sebanyak 3 Dokumen antara lain Dokumen Rencana Aksi BPKAD Tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja 2025 dan Dokumen Forum OPD 2025.
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 Laporan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 83.811.400. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi:

(1)cetak, dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 67.757.800. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 61.729.000 atau 91,2% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan sebanyak 1 Laporan yaitu Laporan LKIP Tahun 2024.
1. c.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebanyak 10 Laporan antara lain: 1) Monitoring dan Evaluasi TW I; 2) Monitoring dan Evaluasi TW II; 3) Monitoring dan Evaluasi TW III; 4) Monitoring dan Evaluasi TW IV; 5) Manajemen Risiko TW I; 6) Manajemen Risiko TW II; 7) Manajemen Risiko TW III; 8) Manajemen Risiko TWI IV; 9) Data Pembangunan Semester I; dan 10) ata Pembangunan Semester II. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 88.160.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, dan (2) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 62.166.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Sub kegiatan ini baru melaksanakan tahap persiapan evaluasi berupa pembuatan target capaian output kegiatan per Triwulan untuk masing-masing bidang pada BPKAD.
  1. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan sebanyak 35 Dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 19.411.997.849. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:
2. a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 68 Orang. Kegiatan ini mendapatkan pagu sebesar Rp. 19.145.375.649. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 4.708.720.497 atau 24,59% dari total anggaran.
3. b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 5 Laporan, antara lain: 1) LRA; 2) LO; 3) LPE; 4) Neraca; dan 5) CALK. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 88.160.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan dan minum, (3) jasa kantor dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 62.166.000. Output yang telah dihasilkan pada Triwulan I sebanyak 5 Laporan yaitu Laporan LRA Tahun 2024, Laporan LO 2024, Laporan Neraca 2024 dan Laporan CALK 2024.
4. c.Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan sebanyak 2 dokumen yaitu Dokumen Tanggapan BPK dan Dokumen Tanggapan Inspektorat. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 88.160.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak,
(2)makan dan minum, (3) jasa kantor dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 62.166.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 11.730.000 atau 99,92% dari total anggaran. Output dokumen bahan tanggap pemeriksaan BPK dan Inspektorat telah di selesaikan di Triwulan I.
1. d.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target sebanyak 12 Dokumen antara lain: SPJ Fungsional TW I s.d TW III (3 Laporan); Penyerapan Anggaran TW I s.d TW III (3 Laporan); Laporan PAD TW I s.d TW III (3 Laporan); LRA Semester I; LO Semester I; LPE Semester I; dan Neraca Semester I. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 188.768.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan dan minum, (3) jasa kantor dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 141.076.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 7.300.000 atau 5,17% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan rapat teknis penyerapan anggaran dan koordinasi pelaporan pajak bulanan yang mengundang PPTK.
2. e.Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target sebanyak 2 Dokumen yaitu BA rekon belanja SKPKD dan BA rekon pendapatan SKPKD. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 120.044.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak,
(2)makan dan minum, (3) jasa kantor dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 87.343.000. Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 2.190.000 atau 2,51% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk Rapat Evaluasi Laporan Keuangan SKPKD Triwulan I dengan mengundang OPT yang memanfaatkan BTT dan bantuan keuangan.

3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai sebanyak 2 Dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 358.552.000. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

a.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 180 paket untuk seragam PDH putih ASN dan Non ASN. Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 146.340.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 106.210.000 atau 72,58% dari total anggaran. Output yang dihasilkan pada Triwulan I yaitu seragam PDH putih sebanyak 172 paket (pasang) sesuai jumlah pegawaw PNS dan Non PNS di BPKAD.
b.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target sebanyak 128 Orang (ASN dan Non ASN). Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 241.916.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) jasa kantor dan (2) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 212.212.000. Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 43.500.000 atau 20,50% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Microsoft Office (Begin to Intermediate) untuk 15 orang PNS BPKAD.
1. 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 8 Dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 3.111.165.600. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 2 paket pembelian komponen listrik dan paket instalasi listrik. Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 136.680.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 77.539.340 atau sebesar 56,73% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan jaringan Listrik dan belanja bahan alat Listrik untuk kegiatan kantor.
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target sebanyak 8 paket. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu sebesar Rp. 1.440.984.800 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 1.185.800.000 atau 82,29% dari total anggaran. Capaian output yang dihasilkan pada Triwulan I sebanyak 7 paket antara lain: Paket penyediaan peralatan Keyboard, Genset, AC, TV, Sound System, Laptop dan Printer.
c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan target sebanyak 3 paket antara lain: 1) Bahan Kimia; 2) Bahan Lainnya; dan 3) Perabot Kantor yang ada pada tiap triwulan. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 270.743.800 dana pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 78.980.592 atau 29,17% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan pada Triwulan I sebanyak 2 paket antara lain paket alat bahan pembersih (bahan kimia) dan penyediaan mebel (perabot kantor).
d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2025 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target sebanyan 4 paket antara lain: 1) ATK; 2) Kertas dan Cover; 3) Benda Pos; 4) Bahan Komputer (Tinta). Sub kegiatan ini mendapatka anggaran sebesar Rp. 264.693.400 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 238.824.000 atau 90,23% dari total anggaran. Ouput yang dihasilkan pada Triwulan I sebanyak 4 paket penyediaan bahan logistic berupa ATK, kertas dan cover, benda pos dan tinta.
e.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan target sebanyak 1 paket yaitu paket belanja bahan cetak. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 132.310.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 120.425.000 atau 91,02% dari total anggaran. Output yang dihasilkan pad Triwulan I berupa penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 1 paket.
f.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggarana 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target sebanyak 1 paket untuk belanja media cetak (koran) setiap bulan. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. Rp.23.300.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 5.817.000 atau 24,97% dari total anggaran. Output yang dihasilkan pad Triwulan I antara lain dokumen bahan bacaan yang disediakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025 masing-masing 1 paket setiap bulannya.
g.Fasilitasi Kunjungan Tamu Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target sebanyak 11 laporan antara lain laporan penyediaan makan minum untuk 1 tahun di luar bulan Ramadhan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp. 285.000.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada belanja makan minum rapat sehingga setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 212.212.000. Pada Triwulan I sub kegiatan ini telah direalisasikan sebesar Rp. 39.384.000 atau 17,11% dari total anggaran. Output yang dihaslikan pada Triwulan I sebanyak 2 lapoan fasilitas kunjungan tamu untuk bulan Januari dan Februari.
h.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target sebanyak 12 Laporan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp. 1.236.437.600. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada rekening belanja sewa hotel dan perjalanan dinas sehingga setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 212.212.000. Pada Triwulan I sub kegiatan ini telah direalisasikan sebesar Rp. 109.850.000 atau sebesar 17,94% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan pada Triwulan I berupa penyelenggaraan rapat koordinasi sebanyak 3 laporan untuk pelaksaanaan masing-masing pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025.
1. 5.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target sebanyak 2 Dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 2.036.546.000. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:
a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target sebanyak 12 Laporan. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 39.204.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 6.660.000 atau 16,99% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan pad Triwulan I antara lain Laporan penyediaan Jasa kommunikasi, sumber daya air dan Listrik untuk periode Januari sampai dengan Maret 2025 sebanyak 3 lapora.
b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target sebanyak 12 Laporan. Sub kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp. 2.138.096.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada rekening belanja sewa hotel dan setelah penyesuaian pagu anggaran menjadi Rp. 1.997.342.000. Pada Triwulan I sub kegiatan ini telah merealisasikan sebesar Rp. 431.679.000 atau 21,61% dari total anggaran. Output yang dihasilkan pada Triwulan I yaitu laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor selama periode Januari sampai dengan Maret 2025 sebanyak 3 Laporan.
1. 6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target sebanyak 5 Dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 3.214.793.930. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target sebanyak 37 unit kendaraan. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 632.133.930 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 106.292.431 atau 16,81% dari total anggaran. Realisasi tersebut untuk pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2 di BPKAD serta biaya operasional BBM.
b.Pemeliharaan Mebel Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Mebel yang Dipelihara dengan target sebanyak 42 unit. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 56.200.000 dan sampai dengan akhir Triwulan I belum ada capaian realisasi keuangan maupun fisik dikarenakan sub kegiatan ini baru akan dilaksanakan di Triwulan IV.
c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggara 2025 memilili indikator kinerja berupa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target sebanyak 10 uinit. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 385.390.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 92.360.816 atau 23,97% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan pada Triwulan I yaitu pemeliharaan peralatan dan mesin sebanyak 8 unit antara lain BBM Genset, mesin cetak, AC, CCTV, Proyektor, TV, Videotron dan Personal Computer.
d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target sebanyak 3 unit yaitu: 1) Gedung BPKAD; 2) Gedung UPT; dan 3) Gedung Bizpoint. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 1.473.750.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 502.150.000 atau 34,07% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan pada Triwulan I antara lain pemeliharaan/rehabilitais Gedung kantor sebanyak 1 unit yaitu Gedung BPKAD.
e.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target sebanyak 3 unit. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 667.320.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 192.580.000 atau 28,86% dari total anggaran. Output yang dihasilkan pada Triwulan I yaitu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor sebanyak 1 unit yaitu Gedung BPKAD. Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN I TAHUN 2024 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN SATUAN TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Aset Daerah Rata rata dari persentase ketepatan pengalokasian anggaran belanja (belanja kesehatan, belanja pendidikan, infrastruktur, APIP dan Pelatihan) , ketepatan penyusunan APBD, kesesuaian waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah Kepada BPK, kecepatan dan ketepatan dokumen pencairan, ketepatan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana pencairan Persentase 98.67 97.75 4,230,373,800 0 322,017,800 0 7.612041281 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah Persentase 98.5 98.25 1,857,809,600 5 61,302,800 5.09 3.30 Persentase Kinerja Pengelolaan Akuntansi Daerah Persentase 97.5 95 1,256,282,200 7 155,692,000 7.37 12.39 Persentase Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase 100 100 1,116,282,000 14 105,023,000 14.00 9.41 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah Dokumen 72 18 18 1,857,809,600 1 61,302,800 5.56 3.30 19 26.39 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Dokumen 4 1 1 178,325,000 0 0.00 0.00 1 25.00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Dokumen 4 1 1 175,395,000 0 0.00 0.00 1 25.00 SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN SATUAN TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 4 1 1 176,124,000 0 0.00 0.00 1 25.00 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi Dokumen 4 1 1 153,576,000 0 0.00 0.00 1 25.00 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi Dokumen 4 1 1 72,048,000 8,370,000 0.00 11.62 1 25.00 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi Dokumen 4 1 1 69,918,000 0 0.00 0.00 1 25.00 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dokumen 8 2 2 348,258,000 0 0.00 0.00 2 25.00 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Dokumen 8 2 2 361,851,000 14,780,000 0.00 4.08 2 25.00 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Dokumen 16 4 4 286,591,600 38,152,800 0.00 13.31 4 25.00 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Dokumen 16 4 4 35,723,000 1 0 25.00 0.00 5 31.25 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Dokumen 112 28 28 1,116,282,000 4 105,023,000 14.29 9.40828572 32 28.57 SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN SATUAN TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen 16 4 4 668,820,000 53,728,000 0.00 8.03 4 25.00 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Dokumen 80 20 20 126,070,000 15,534,000 0.00 12.32 20 25.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga n dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga n dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Laporan 16 4 4 321,392,000 4 35,761,000 100.00 11.13 8 50.00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Akuntansi Dokumen 48 12 12 1,256,282,200 1 155,692,000 8.33 12.39 13 27.08 SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN SATUAN TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Laporan 24 6 6 28,064,000 0 0.00 0.00 6 25.00 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Pemerintah Daerah Laporan 8 2 2 174,912,000 1 155,692,000 50.00 89.01 3 37.50 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dokumen 8 2 2 98,494,000 0 0.00 0.00 2 25.00 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 432 108 108 840,346,200 0 0.00 0.00 108 25.00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Lembaga 176 44 44 114,466,000 0 0.00 0.00 44 25.00 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah Persentase Meningkatnya Kinerja Kinerja Pengelolaan Aset Daerah Persentase 95 0 0.00 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase capaian kinerja pengelolaan aset daerah Persentase 100 97 12,947,173,445 2,336,951,580 0.00 18.05 0 0.00 SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN SATUAN TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp BARANG MILIK DAERAH Persentase pemanfataan barang milik daerah yang digunausahakan Persentase 90 85 0 0.00 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Daerah Dokumen 789 263 263 10,508,013,170 2,115,333,080 0.00 20.13 263 33.33 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun Dokumen 12 4 4 534,168,800 136,384,400 0.00 25.53 4 33.33 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen 4 1 1 98,824,000 8,100,000 0.00 8.20 1 25.00 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 4 1 1 761,480,000 187,640,000 0.00 24.64 1 25.00 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Laporan 1000 250 250 7,788,082,030 1,239,558,680 0.00 15.92 250 25.00 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan 4 1 1 310,204,960 288,500,000 0.00 93.00 1 25.00 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen 36 9 9 717,321,380 183,750,000 0.00 25.62 9 25.00 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 4 1 1 297,932,000 71,400,000 0.00 23.97 1 25.00 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang digunausahakan Unit 50 17 17 2,439,160,275 221,618,500 0.00 9.09 17 34.00 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 9 3 3 371,398,400 4,794,000 0.00 1.29 3 33.33 SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN SATUAN TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Laporan 6 2 2 201,128,400 8,188,000 0.00 4.07 2 33.33 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen 6 2 2 1,866,633,475 208,636,500 0.00 11.18 2 33.33 Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas BPKAD Nilai AKIP BPKAD Nilai 84.4 84.3 47,674,977,028 87.55 12,901,444,173 103.86 27.06 87.55 103.73 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 100 47,674,977,028 25 12,901,444,173 25.00 27.06 25 25.00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 82 22 22 19,541,921,649 4 4,812,810,497 18.18 24.63 26 31.71 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 30 11 11 67,757,800 3 61,729,000 27.27 91.10 14 46.67 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 1 1 62,166,000 1 500,000 100.00 0.80 2 50.00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 48 10 10 19,411,997,849 - 4,750,581,497 0.00 24.47 0 0.00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan Dokumen 99 35 35 19,411,997,849 9 4,750,581,497 25.71 24.47 44 44.44 SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN SATUAN TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 292 68 68 19,145,375,649 68 4,708,720,497 100.00 24.59 136 46.58 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 12 5 5 26,464,200 5 20,641,000 100.00 78.00 10 83.33 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokumen 6 2 2 11,739,000 2 11,730,000 100.00 99.92 4 66.67 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Laporan 17 12 12 141,076,000 7,300,000 0.00 5.17 12 70.59 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 8 2 2 87,343,000 2,190,000 0.00 2.51 2 25.00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen 4 2 2 358,552,000 149,710,000 0.00 41.75 2 50.00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 300 180 180 146,340,000 86 106,210,000 47.78 72.58 266 88.67 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 292 128 128 212,212,000 15 43,500,000 11.72 20.50 143 48.97 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 32 8 8 3,111,165,600 1,856,619,932 0.00 59.68 8 25.00 SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN SATUAN TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 8 2 2 136,680,000 2 77,539,340 100.00 56.73 4 50.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 40 8 8 1,440,984,800 7 1,185,800,000 87.50 82.29 15 37.50 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 12 3 3 270,743,800 2 78,980,592 66.67 29.17 5 41.67 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 20 4 4 264,693,400 4 238,824,000 100.00 90.23 8 40.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan Paket 4 1 1 132,310,000 1 120,425,000 100.00 91.02 2 50.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Paket 4 1 1 23,300,000 1 5,817,000 100.00 24.97 2 50.00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 44 11 11 230,244,000 2 39,384,000 18.18 17.11 13 29.55 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Laporan 48 12 12 612,209,600 3 109,850,000 25.00 17.94 15 31.25 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang Dokumen 8 2 2 2,036,546,000 438,339,000 0.00 21.52 2 25.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 48 12 12 39,204,000 3 6,660,000 25.00 16.99 15 31.25 SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN SATUAN TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp FISIK Rp Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan Laporan 48 12 12 1,997,342,000 3 431,679,000 25.00 21.61 15 31.25 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 18 5 5 3,214,793,930 893,383,247 0.00 27.79 5 27.78 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 30 27 37 632,133,930 37 106,292,431 100.00 16.81 64 213.33 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 30 42 42 56,200,000 0 0.00 0.00 42 140.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah p\eralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 148 10 10 385,390,000 9 92,360,816 90.00 23.97 19 12.84 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Unit 196 3 3 1,473,750,000 1 502,150,000 33.33 34.07 4 2.04 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 8 3 3 667,320,000 1 192,580,000 33.33 28.86 4 50.00 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Tangerang Adapun analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini : Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG NO INDIKATOR SPM/ STANDAR NASIONAL NSPK IKK SATUAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH CAPAIAN KINERJA PROYEKSI CATATAN ANALISIS 2024 2025 2026 2024 2025 1 Persentase Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Peresentase 96.83 97.75 98.67 100,39 97.75 2 Persentase Meningkatnya Kinerja Kinerja Pengelolaan Aset Daerah Peresentase 85 91 95 87,50 91 3 Nilai AKIP BPKAD Nilai 84,2 84,3 84,4 81,20 84,3 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi BPKAD Kabupaten Tangerang Beberapa permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang meliputi sebagai berikut:
1. 1.Masih terdapat lahan yang digunakan oleh masyarakat dan pihak ketiga tanpa izin dari Pemda;
2. 2.Pengurusan dokumen kepemilikan atas lahan milik Pemkab Tangerang terkendala oleh kelengkapan administrasi kepemilikan yang bersumber dari hibah masyarakat atau pihak ketiga maupun bersumber dari pembelian;
3. 3.Belum tersedianya item belanja modal aset lainnya terakait pembuatan software Penyusunan Standard Harga Satuan Barang pada e-Katalog versi 6, yang merupakan sistem pengadaan wajib sesuai ketentuan terkini. Kondisi ini menyebabkan proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi persyaratan sistem pengadaan yang berlaku. Hal ini berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada sub kegiatan terkait, yang secara langsung memengaruhi capaian output pada periode Triwulan I. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang- bidang lingkup Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah , antara lain sebagai berikut:
4. 1.Peningkatan tatakelola keuangan daerah;
5. 2.Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
6. 3.Membangun tatakelola professional dalam pelayanan publik. Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas- tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah. Untuk program kegiatan di daerah terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi terhadap kebijakan nasional. 3.2. Tujuan dan Sasaran Perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Tangerang pada periode sebelumnya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Berbeda dengan periode 2024-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan konsep Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1) Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tangerang 2005-2025; 2) 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024; 3) Misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang 2019-2023; 4) Isu-isu strategis Kabupaten Tangerang 2024-2026 Berdasarkan pertimbangan dari keempat muatan tersebut memberikan hasil identifikasi berupa empat aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan sebagai fokus perencanaan periode selanjutnya. Keempat aspek tersebut yaitu : 1) Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang merupakan dimensi perencanaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang 2) Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi sebagai dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kemajuan dan daya saing masyarakat dalam bidang ekonomi; 3) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang merupakan dimensi perencanaan yang berupaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik; 4) Peningkatan Kualitas Infrastruktur sebagai dimensi perencanaan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang terpadu serta berbasis pada ekonomi dan ekologi. Keempat aspek tersebut menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang diturunkan menjadi serangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026, sebagai berikut : 1) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia 2) Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan Pengembangan Perilaku Masyarakat yang Berlandaskan Keagamaan,Toleransi, dan Gotong Royong 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif 4) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik 5) Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjut Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Berdasarkan penjabaran atas tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, BPKAD berfokus pada tujuan dan sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik. Pada tujuan ini terlihat dengan jelas peran serta dan keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam mendukung tujuan dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, sesuai dengan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dalam mewujudkan pencapaian tujuan 4 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran sebagai berikut: Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik dengan indikator: - Indeks Reformasi Birokrasi Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan indikator: - Opini BPK Selanjutnya BPKAD, dalam mewujudkan pencapaian Misi 4 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran sebagai berikut :
7. 1.Tujuan : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator: Penilaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama Tahun 2024- 2026. a) Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan target pada tahun 2025 yaitu sebesar 97.75 Persen. b) Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah, dengan target pada tahun 2025 yaitu sebesar 91.00 Persen.
8. 2.Tujuan : Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas BPKAD Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator: Nilai AKIP BPKAD dengan target pada tahun 2025 yaitu sebesar 84,3 a) Sasaran : Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas BPKAD Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Nilai AKIP BPKAD dengan target pada tahun 2025 yaitu sebesar 84,3. Dengan sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka BPKAD sebagai penyelenggara pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menitikberatkan seluruh program dan kegiatannya pada bidang-bidang guna mencapai indikator sasaran tersebut. 3.3. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan yang direncanakan BPKAD Kabupaten Tangerang untuk dilaksanakan pada tahun 2024 adalah terdiri dari 4 program, 10 kegiatan dan 46 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
9. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini bertujuan untuk melaksanakan pemenuhan pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang, pemeliharaan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah di BPKAD. Pagu yang direncanakan pada APBD-P 2025 adalah sebesar Rp. 29.588.238.091,-.
10. 2.Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini bertujuan untuk mewujudkan mewujudkan perencanaan anggaran yang sesuai dengan tingkat kepatuhan rasio penganggaran, untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan akuntansi dan penyelesaian administrasi keuangan perbendaharaan daerah. Pagu yang direncanakan pada APBD-P 2025 adalah sebesar Rp 5.666.870.200,-.
11. 3.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program ini bertujuan untuk mewujudkan kinerja pengelolaan aset daerah. Pagu yang direncanakan pada APBD-P 2025 adalah sebesar Rp. 11.008.287170,-.
12. 4.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (Sub Unit UPT PP BMD) Program ini bertujuan untuk mewujudkan penggunausahaan dan penyimpanan aset/barang daerah. Pagu yang direncanakan pada APBD-P 2025 adalah sebesar Rp. 2.255.735.275,-. Penyusunan dokumen Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Tangerang dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Tangerang pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Renja BPKAD Kabupaten Tangerang tahun 2025, lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimaliasi pemanfaatan dana silpa kegiatan. Selain itu pergeseran anggaran juga dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran BPKAD Kabupaten Tangerang sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai. Rumusan Program dan Kegiatan Perubahan BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, terlihat dalam Tabel 4.1 sebagai berikut: Tabel 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2025 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG KODE ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) APBD APBD-P PERUBAHAN ANGGARAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 29,531,282,579.00 100 29,588,238,091.00 56,955,512.00 32,014,113,364.00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 20 454,042,400.00 22 395,184,800.00 (58,857,600.00) 877,524,652.00 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 282,071,000.00 11 241,767,000.00 (40,304,000.00) 330,165,198.00 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 83,811,400.00 1 67,757,800.00 (16,053,600.00) 278,379,254.00 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 10 88,160,000.00 10 85,660,000.00 (2,500,000.00) 268,980,200.00 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 19,506,740,649.00 - 19,754,113,771.00 247,373,122.00 19,401,297,616.00 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 68 19,145,375,649.00 68 19,426,899,371.00 281,523,722.00 19,021,143,156.00 KODE ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) APBD APBD-P PERUBAHAN ANGGARAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 36,293,000.00 5 26,464,200.00 (9,828,800.00) 39,478,720.00 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dokumen 2 16,260,000.00 2 11,739,000.00 (4,521,000.00) 34,505,900.00 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Laporan 12 188,768,000.00 12 174,135,200.00 (14,632,800.00) 243,838,940.00 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 2 120,044,000.00 2 114,876,000.00 (5,168,000.00) 62,330,900.00 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen 1 7,968,555,200.00 2 470,473,700.00 (7,498,081,500.00) 421,160,860.00 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 100 146,340,000.00 180 228,557,700.00 82,217,700.00 171,890,000.00 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 83 241,916,000.00 128 241,916,000.00 0.00 249,270,860.00 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 8 3,790,149,600.00 8 3,890,165,690.00 100,016,090.00 3,269,208,975.00 KODE ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) APBD APBD-P PERUBAHAN ANGGARAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 2 136,680,000.00 2 186,680,000.00 50,000,000.00 54,323,600.00 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 5 1,440,984,800.00 8 1,851,975,890.00 410,991,090.00 1,096,253,405.00 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 2 270,743,800.00 3 270,743,800.00 0.00 162,627,631.00 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 4 264,693,400.00 4 396,286,400.00 131,593,000.00 304,483,154.00 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 7 132,310,000.00 1 218,250,000.00 85,940,000.00 93,732,095.00 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 23,300,000.00 1 23,300,000.00 0.00 35,665,476.00 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 11 285,000,000.00 11 263,970,000.00 (21,030,000.00) 234,695,230.00 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 1,236,437,600.00 12 678,959,600.00 (557,478,000.00) 1,287,428,384.00 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Dokumen 2 2,177,300,000.00 2 2,096,503,600.00 (80,796,400.00) 1,746,044,399.00 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Laporan 12 39,204,000.00 12 39,204,000.00 0.00 29,389,811.00 KODE ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) APBD APBD-P PERUBAHAN ANGGARAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN Air dan Listrik yang Disediakan 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 2,138,096,000.00 12 2,057,299,600.00 (80,796,400.00) 1,716,654,588.00 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 5 3,214,793,930.00 5 2,981,796,530.00 (232,997,400.00) 6,298,876,862.00 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 34 632,133,930.00 37 631,006,530.00 (1,127,400.00) 911,576,611.00 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 10 56,200,000.00 42 56,200,000.00 0.00 605,000,000.00 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 362 385,390,000.00 10 385,390,000.00 0.00 470,110,598.00 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 10 1,473,750,000.00 3 1,241,880,000.00 (231,870,000.00) 3,707,189,653.00 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 7 667,320,000.00 3 667,320,000.00 0.00 605,000,000.00 KODE ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) APBD APBD-P PERUBAHAN ANGGARAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Pencapaian Waktu Pencairan Kas Daerah Berdasarkan Kesesuaian Dokumen Persen 100 5,073,773,600.00 100 5,666,870,200.00 593,096,600.00 6,776,691,591.00 Pencairan Persentase Pencapaian Kinerja Akuntansi Daerah (Kesesuaian Waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah Kepada BPK, kesesuaian penyerapan anggaran terhadap rencana anggaran Persen 95 95 Persentase Pencapaian Kinerja Anggaran Daerah (Rata rata dari Persentase pencapaian Mandatory Spending, Persentase Kesesuaian Waktu Penyusunan KUA PPAS, Persentase Kesesuaian Waktu penyampaian Nota Keuangan, Persentase Kesesuaian Waktu Perstujuan RAPBD) Persen 98.25 98.25 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah Dokumen 18 2,250,129,000.00 18 2,190,076,000.00 (60,053,000.00) 2,660,897,161.00 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Dokumen 1 213,914,000.00 1 178,325,000.00 (35,589,000.00) 234,911,717.00 KODE ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) APBD APBD-P PERUBAHAN ANGGARAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Dokumen 1 209,594,000.00 1 175,395,000.00 (34,199,000.00) 268,331,026.00 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 1 189,840,000.00 1 176,569,000.00 (13,271,000.00) 137,854,332.00 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 1 186,060,000.00 1 153,576,000.00 (32,484,000.00) 137,854,332.00 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi Dokumen 1 84,612,000.00 1 149,455,000.00 64,843,000.00 212,037,617.00 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 1 84,882,000.00 1 69,918,000.00 (14,964,000.00) 100,173,057.00 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dokumen 2 403,344,000.00 2 348,258,000.00 (55,086,000.00) 498,512,700.00 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Dokumen 2 399,276,000.00 2 361,851,000.00 (37,425,000.00) 473,609,890.00 KODE ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) APBD APBD-P PERUBAHAN ANGGARAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Dokumen 4 432,372,000.00 4 541,006,000.00 108,634,000.00 565,029,610.00 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Dokumen 4 46,235,000.00 4 35,723,000.00 (10,512,000.00) 32,582,880.00 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tersedianya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Dokumen 28 1,276,042,000.00 28 1,220,586,000.00 (55,456,000.00) 2,257,251,368.00 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen 4 702,848,000.00 4 668,820,000.00 (34,028,000.00) 1,444,755,486.00 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 20 176,734,000.00 20 126,070,000.00 (50,664,000.00) 200,179,980.00 KODE ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) APBD APBD-P PERUBAHAN ANGGARAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Laporan 4 396,460,000.00 4 425,696,000.00 29,236,000.00 612,315,902.00 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Akuntansi Dokumen 12 1,509,034,600.00 12 2,256,208,200.00 747,173,600.00 1,858,543,062.00 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Laporan 6 38,568,000.00 6 28,064,000.00 (10,504,000.00) 111,623,317.00 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Laporan 2 204,307,600.00 2 174,912,000.00 (29,395,600.00) 368,585,179.00 KODE ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) APBD APBD-P PERUBAHAN ANGGARAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dokumen 2 134,280,000.00 2 98,494,000.00 (35,786,000.00) 155,035,279.00 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 108 972,461,600.00 108 1,840,272,200.00 867,810,600.00 1,191,946,916.00 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Dokumen 44 197,985,400.00 44 114,466,000.00 (83,519,400.00) 31,352,371.00 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Barang Milik Daerah yang digunausahakan Rata rata dari Persentase pengajuan sertfikasi Aset dan Persentase capaian pencatatan data aset Persen 97 13,677,063,815.00 85 13,264,022,445.00 (413,041,370.00) 14,874,373,717.00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Daerah Dokumen 263 11,000,315,940.00 263 13,264,022,445.00 2,263,706,505.00 14,874,373,717.00 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun Dokumen 4 642,444,400.00 4 534,168,800.00 (108,275,600.00) 738,140,975.00 KODE ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) APBD APBD-P PERUBAHAN ANGGARAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen 1 132,003,000.00 1 98,824,000.00 (33,179,000.00) 336,642,853.00 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 1 809,324,000.00 1 1,011,680,000.00 202,356,000.00 1,448,722,715.00 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 250 7,884,770,200.00 250 7,788,082,030.00 (96,688,170.00) 8,565,241,070.00 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan 1 338,240,000.00 1 560,278,960.00 222,038,960.00 547,510,359.00 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen 9 788,272,340.00 9 717,321,380.00 (70,950,960.00) 1,036,548,740.00 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 1 405,262,000.00 1 297,932,000.00 (107,330,000.00) 551,567,005.00 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Barang Milik Daerah yang digunausahakan Persen 85 2,676,747,875.00 85 2,255,735,275.00 (421,012,600.00) 14,874,373,717.00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang digunausahakan Uni 17 2,676,747,875.00 17 2,255,735,275.00 (421,012,600.00) 14,874,373,717.00 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 3 433,220,000.00 3 268,318,400.00 (164,901,600.00) 577,500,000.00 KODE ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) APBD APBD-P PERUBAHAN ANGGARAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Laporan 2 249,892,400.00 2 106,850,400.00 (143,042,000.00) 495,000,000.00 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen 2 1,993,635,475.00 2 1,880,566,475.00 (113,069,000.00) 577,500,000.00 Dokumen perubahan ini disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan seluruh Program dan Kegiatan dalam Dokumen Renstra BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Hal ini dilakukan agar seluruh isu dan permasalahan Kota secara umum dapat diselesaikan dan seluruh target serta sasaran dapat tercapai dengan baik Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.
13. 6.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pasal 343 (ayat 1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keaadaan meliputi : a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pebangunan daerah kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/ atau b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 keadaan bulan Mei. Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan- permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal . 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2025, adalah :
14. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
16. 3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;
17. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
18. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
19. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputuasan Meteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. 7.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
21. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
22. 9.Peraturan Bupati Tangerang nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
23. 10.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 ;
24. 11.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Nomor 050/Kep. 28- BKPSDM/2023 tentang Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024-2026;
25. 12.Surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Nomor B/100.3.4/ 2808 /III/ BAPPEDA/ 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai sinkronisasi antara Renja yang telah disusun sebelumnya dan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah dengan kondisi/keadaan yang ada berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II untuk diselaraskan baik target maupun anggaran agar tercapainya tujuan dan sasaran organisasi yang berdampak pada baiknya pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 adalah untuk Memberikan arah dan kebijakan tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan selama 2 triwulan guna penyempurnaan hasil monitoring dan evaluasi agar terjaganya konsistensi antara pencapaian Renstra BKPSDM dengan tujuan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Tangerang. 1.4. Sistematika Penulisan Adapun sistematika Penyusunan Renja perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Hasil evaluasi Renja tahun 2024 dan Renja 2025 s/d Triwulan II dijadikan dasar penyusunan Renja Perubahan tahun 2025, dengan memperhatikan realisasi anggaran dan realiasasi target capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Evaluasi Renja tahun 2025 dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja BKPSDM dalam melaksanakan anggaran tahun 2025. Evaluasi mencakup realisasi target capaian kinerja, keluaran program dan kegiatan tahun 2025 terhadap RPD Kabupaten Tangerang, yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi capaian indikator sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Berikut disajikan tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan II Bulan Mei. Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 5.03 Kepegawaian 5.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 50 50,00 5.03.01.2.01 Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100 56 56,00 5.03.01.2.01.0001 Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 2 28,57 5.03.01.2.01.0006 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 100,00 5.03.01.2.01.0007 Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 1 100,00 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 50 50,00 5.03..01.2.02.0001 Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 100 99 99,00 5.03..01.2.02.0005 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 1 100,00 5.03.01.2.05 Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 100 - - 5.03.01.2.05.0009 Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 100 - - 5.03.01.2.06 Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 35 35,00 5.03.01.2.06.0001 Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100,00 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 5.03.01.2.06.0002 Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 8 7 87,50 5.03.01.2.06.0004 Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 4 4 100,00 5.03.01.2.06.0005 Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 2 100,00 5.03.01.2.06.0006 Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 3 3 100,00 5.03.01.2.06.0008 Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 6 50,00 5.03.01.2.06.0009 Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 350 80 22,86 5.03.01.2.08 Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100 - - 5.03.01.2.08.0002 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 - - 5.03.01.2.08.0004 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 - - 5.03.01.2.09 Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100 73 73,00 5.03.01.2.09.0001 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 6 6 100,00 5.03.01.2.09.0002 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 9 4 44,44 5.03.01.2.09.0006 Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 267 194 72,66 5.03.01.2.09.0009 Sub Kegiatan: Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 2 100,00 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN Nilai 37,5 - - Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 Nilai Aspek Pengadaan ASN Nilai 40 - - Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 - - Nilai Aspek Promosi dan Mutasi Nilai 40 - - Nilai Aspek Manajemen Kinerja Nilai 80 - - Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Nilai 40 - - Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan Nilai 16 - - Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian Nilai 24 - - 5.03.02.2.01 Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN Persen 100 - - 5.03.02.2.01.0002 Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Dokumen 1 - - 5.03.02.2.01.0003 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Dokumen 1 - - 5.03.02.2.01.0006 Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Dokumen 1 - - 5.03.02.2.01.0010 Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen 1 - - 5.03.02.2.01.0011 Sub Kegiatan: Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Dokumen 1 - - 5.03.02.2.02 Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN Persen 100 - - 5.03.02.2.02.0001 Sub Kegiatan: Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Dokumen 1 - - 5.03.02.2.02.0002 Sub Kegiatan: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dokumen 2 - - 5.03.02.2.02.0003 Sub Kegiatan: Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Dokumen 1 - - 5.03.02.2.03 Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN Persen 100 - - Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 5.03.02.2.03.0001 Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Orang 500 247 49,40 5.03.02.2.03.0002 Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Dokumen 1 - - 5.03.02.2.03.0004 Sub Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Orang 700 350 50,00 5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN Laporan 2 - - 5.03.02.2.04 Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Persen 100 10 10,00 5.03.02.2.04.0002 Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen 1 - - 5.03.02.2.04.0003 Sub Kegiatan: Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Laporan 1 - - 5.03.02.2.04.0004 Sub Kegiatan: Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang diberikan penghargaan Orang 12 - - 5.03.02.2.04.0007 Sub Kegiatan: Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan Orang 14480 14480 100,00 5.03.02.2.04.0009 Sub Kegiatan: Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Dokumen 1 - - 5.04 Pendidikan dan Pelatihan 5.04.02 Program Pengembangan SDM Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 - - 5.04.02.2.01 Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi Persen 100 22 22,00 5.04.02.2.01.0003 Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Orang 14000 3043 21,74 5.04.02.2.02 Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/prajabatan Persen 100 - - 5.04.02.2.02.0007 Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Laporan 1 - - Adapun realisasai pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan triwulan II sampai dengan tanggal 23 Juni 2025 Penyerapan anggaran telah mencapai 47,85 % atau sebanyak Rp14.606.423.673,- dari total pagu anggaran Rp. 35.610.077.850,-. Berdasarkan evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan II bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal yang direncanakan dengan penyerapan sesuai kas budget, selisih target penyerapan anggaran dari selisih penawaran belanja modal dan silpa dari belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) serta terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana akan dialihkan pada proses perubahan anggaran seperti kegiatan pelaksanaan pelantikan promosi mutasi serta rapat-rapat mutasi karena alasan tertentu, juga kegiatan penilaian merit sistem karena seharusnya tahun 2025 Kabupaten Tangerang kembali dievaluasi implementasi merit sistem setelah dua tahun sejak mendapatkan nilai sangat baik, akan tetapi tahun 2025 merupakan masa transisi peralihan fungsi pemantauan dan pengendalian penerapan manajemen ASN berbasis meritokrasi dari semula oleh KASN berdasarkan UU nomor 20 tahun 2023 beralih ke BKN. Dari hasil koordinasi bahwa tahun 2025 dimungkinkan belum dapat dilakukan evaluasi karena pola evaluasi masih dirumuskan. Oleh karena itu terdapat anggaran pendampingan dan penilaian merit sistem akan dialihkan untuk kegiatan yang masih membutuhkan anggaran tambahan khususnya dalam rangka penguatan manajemen talenta dalam pola karier ASN di Kabupaten Tangerang. Capaian fisik kegiatan sampai dengan triwulan II khususnya sampai dengan tanggal 23 Juni 2025 telah mencapai 50 % dari target kinerja yang direncanakan di setiap Program, kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian pelaksanaan program dan kegiatan untuk memenuhi target Renstra yaitu:
26. 1.Pelaksanaan program dan kegiatan agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan fokus pada pencapaian target tujuan dan sasaran kinerja BKPSDM tahun 2025
27. 2.Untuk anggaran kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi silpa, anggaran akan dialihkan untuk program kegiatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran BKPSDM TA 2025
28. 3.Memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.\ 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Tangerang berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra maupun terhadap IKU (Indikator Kinerja Utama) dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Renstra tahun 2024-2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang telah menetapkan tujuan dan sasaran berserta target capaiannya, dimana tahun 2025 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis tersebut. Berikut merupakan tujuan dan sasaran Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Rencana Strategis tahun 2024-2026: Tabel 2.2.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang berdasaran Rencana Strategis 2024-2026 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN MISI 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas ASN Meningkatnya Implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit Indeks Sistem Merit Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tangerang Nilai AKIP BKPSDM Kabupaten Tangerang Capaian Indikator sasaran nilai indeks sistem merit merupakan gambaran capaian kinerja pelayanan kepegawaian yang ada pada Kabupaten Tangerang dimana aspek-aspek pada penilaian sistem merit merupakan pelaksanaan manajemen kepegawaian dari mulai Perencanaan pegawai, Proses pengadaan pegawai, Proses rotasi dan mutasi, Pengembangan karir pegawai, Manajemen kinerja, Aspek penggajian, Penghargaan dan disiplin, Aspek Perlindungan dan pelayanan serta Aspek pelayanan kepegawaian berbasis sistem online dan terintegrasi. Capaian indek sistem merit Kabupaten Tangerang tahun 2023 telah mencapai kategori sangat baik dari KASN dengan nilai 350,5. Berikut disajikan capaian kinerja pelayanan BKPSDM sampai dengan triwulan II tahun 2024 : Tabel 2.2.2 Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Sampai Dengan TW II tahun 2025 No. Indikator Kinerja tujuan dan Sasaran Satuan Target Kinerja Capaia n Renstr a Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra tahun berjalan Catatan Analisis 1 2 3 4 5 6 I Indeks Profesionalitas ASN Nilai 71 80,82 Nilai IP ASN yang dapat disajikan untuk Kabupaten Tangerang berdasarkan data sampai dengan bulan Mei 2025.
29. 1.Indeks Sistem Merit Nilai 352,5 350,50 Capaian atas penerapan merit sistem tahun 2023
30. 2.Nilai AKIP BKPSDM Kabupaten Tangerang Nilai 82,30 88,1 Nilai Akuntabilitas kinerja BKPSDM tahun 2024 dan untuk capaian tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi atas laporan AKIP BKPSDM tahun 2025 pada akhir tahun 2025 Berdasarkan hasil evaluasi KASN atas implementasi Manajemen ASN berbasis Sistem Merit Kabupaten Tangerang tahun 2023 serta hasil Reviu Inspektorat atas Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM tahun 2024, Maka BKPSDM perlu merubah penetapan target capaian indikator Kinerja Utama sebagai target Perjanjian Kinerja Kepala BKPSDM dengan mengacu pada hasil evaluasi KASN dan hasil reviu Inspektorat atas capaian nilai tahun 2024. Berikut disajikan perubahan target capaian IKU BKPSDM : Tabel 2.2.3 Perubahan Target Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang tahun 2025 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA RENSTRA PERUBAHAN TARGET KINERJA 2025 MISI 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas ASN Indeks Profesionalitas ASN 82,4 Meningkatnya Implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit Indeks Sistem Merit 338,5 350,50 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tangerang Nilai AKIP BKPSDM Kabupaten Tangerang 82 88,2 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah Peningkatan Peningkatan Kapasitas ASN melalui pemagangan dan sertifikasi ASN. Juga peningkatan implemetasi system merit dalam pengelolaan manajemen ASN di Kabupaten Tangerang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Tangerang diantaranya menghadapi beberapa permasalahan, :
31. 1.Belum Optimalnya penataan tenaga Non ASN
32. 2.Belum optimalnya pelayanan administasi kepegawaian
33. 3.Belum Optimalnya fungsi manajemen kinerja
34. 4.Belum optimalnya pembinaan disiplin dan kode etik ASN
35. 5.Belum optimalnya upaya pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Tangerang
36. 6.Belum Optimalnya pengelolaan penilaian kompetensi ASN Adapun arah kebijakan yang dilakukan adalah :
37. 1.Koordinasi dengan instansi yang membidangi penyusunan anjab/ABK sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai di Kabupaten Tangerang
38. 2.Penyelesaian tenaga non ASN pada pengadaan PPPK tahap 2
39. 3.Peningkatan kinerja aparatur melalui penerapan manajemen kinerja
40. 4.Peningkatan disiplin aparatur melalui pembinaan, pemberian penghargaan dan penegakan disiplin aparatur
41. 5.Peningkatan pengembangan karier aparatur melalui optimalisasi penilaian kompetensi sebagai sarana untuk memintakan profil pegawai dalam manajemen talenta
42. 6.Peningkatan pelayanan kepegawaian sesuai Standar Pelayanan
43. 7.Peningkatan pelayanan kepegawaian melalui pemutakhiran sistem informasi kepegawaian yang sinkron dan terintegrasi 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Renja BKPSDM bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik. hal ini dalam rangka mengawal program dan kegiatan yang dilaksanakan agar berjalan efektif, efesien dan tepat sasaran. pada masa transisi atau masa kekosongan Kepala Daerah diantaranya : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2005-2025), Rencana Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah . Hasil review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada anggaran perubahan tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang untuk anggaran perubahan 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp37.138.187.964,- dari kebutuhan sesuai analisis sebesar Rp36.009.814.750,-. Pada tahun 2025 sesuai rancangan awal, BKPSDM Kabupaten Tangerang akan melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan, 38 Sub Kegiatan. Tabel 2.4.1 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN TANGERANG KODE RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 37.138.187.964 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 36.009.814.750 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 37.138.187.964 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 36.009.814.750 5.03 KEPEGAWAIAN 30.486.496.280 KEPEGAWAIAN 30.084.142.250 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 24.800.892.610 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 25.069.013.810 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 Persen 190.348.200 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 Persen 157.969.000 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 157.024.000 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 125.937.000 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 11.662.000 Kab. Tangerang Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 11.662.000 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kab. Tangerang Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 21.662.200 Kab. Tangerang Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 20.370.000 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 20.222.298.542 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 20.366.035.442 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/ bulan 20.150.066.802 Kab. Tangerang Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/ bulan 20.293.803.702 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangerang Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 72.231.740 Kab. Tangerang Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 72.231.740 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persen 239.610.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persen 190.660.000 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangerang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Orang 239.610.000 Kab. Tangerang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Orang 190.660.000 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 1.832.775.600 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 2.039.365.202 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.520.000 Kab. Tangerang Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.520.000 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KODE RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kab. Tangerang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 1.002.270.300 Kab. Tangerang Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 1.472.171.702 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 188.198.300 Kab. Tangerang Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 188.198.300 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 143.324.000 Kab. Tangerang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 107.098.200 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 5.760.000 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 5.760.000 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 40 Laporan 91.615.000 Kab. Tangerang Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 75.263.000 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350 Laporan 382.088.000 Kab. Tangerang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 175 Laporan 171.354.000 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Persen 1.141.522.352 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Persen 1.055.817.500 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 26.400.000 Kab. Tangerang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 26.400.000 KODE RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.115.122.352 Kab. Tangerang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.029.417.500 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 1.174.337.916 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 1.259.166.666 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 219.159.956 Kab. Tangerang Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 214.517.706 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 197.777.960 Kab. Tangerang Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 188.998.960 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 271 Unit 364.400.000 Kab. Tangerang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 267 Unit 364.400.000 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 393.000.000 Kab. Tangerang Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 491.250.000 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.685.603.670 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.015.128.440 Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN Nilai 40 Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN Nilai 37,5 Nilai Aspek Pengadaan ASN Nilai 40 Nilai Aspek Pengadaan ASN Nilai 40 KODE RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 72,5 Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 75 Nilai Aspek Promosi dan Mutasi Nilai 40 Nilai Aspek Promosi dan Mutasi Nilai 40 Nilai Aspek Manajemen Kinerja Nilai 80 Nilai Aspek Manajemen Kinerja Nilai 80 Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Nilai 40 Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Nilai 40 Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan Nilai 16 Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan Nilai 16 Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian Nilai 24 Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian Nilai 24 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN 100 Persen 1.352.724.600 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN 100 Persen 942.836.400 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 48.580.000 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 37.700.000 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 817.830.000 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 418.670.000 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 132.570.400 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 101.484.800 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 218.081.000 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 200.749.000 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 135.663.200 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 184.232.600 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN 100 Persen 433.814.800 Mutasi dan Promosi ASN Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN 100 Persen 374.136.800 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Mutasi ASN Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 87.176.000 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 74.170.000 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kab. Tangerang Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 225.840.000 Kab. Tangerang Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 187.536.000 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Pengelolaan Promosi ASN Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 120.798.800 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 112.430.800 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 100 Persen 3.015.166.670 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 100 Persen 2.961.620.640 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Kab. Tangerang Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 155 Orang 784.237.400 Kab. Tangerang Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 500 Orang 737.581.400 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Kab. Tangerang Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 3 Orang 235.363.000 Kab. Tangerang Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 700 Orang 233.107.000 KODE RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Kab. Tangerang Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 2 Laporan 466.621.000 Kab. Tangerang Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 2 Laporan 564.409.500 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur 100 Persen 883.897.600 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur 100 Persen 736.534.600 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 132.618.800 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 158.669.800 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 178.192.800 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 133.644.600 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Kab. Tangerang Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 12 Orang 267.908.000 Kab. Tangerang Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 12 Orang 163.059.200 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Pembinaan Disiplin ASN Kab. Tangerang Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 14480 Orang 138.996.000 Kab. Tangerang Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 14480 Orang 117.643.000 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 Dokumen 166.182.000 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 Dokumen 163.518.000 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.651.691.684 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.925.672.500 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nilai Aspek Pengembangan Karier 72,5 Nilai 6.651.691.684 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nilai Aspek Pengembangan Karier 75 Nilai 5.925.672.500 KODE RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi 100 Persen 2.432.258.684 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi 100 Persen 2.228.710.500 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kab. Tangerang Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 14000 Orang 2.432.258.684 Kab. Tangerang Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 14000 Orang 2.228.710.500 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/prajabatan 100 Persen 4.219.433.000 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/prajabatan 100 Persen 3.696.962.000 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Kab. Tangerang Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 4.219.433.000 Kab. Tangerang Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 3.696.962.000 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI 37.138.187.964 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI 36.009.814.750 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 37.138.187.964 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 36.009.814.750 5.03 KEPEGAWAIAN 30.486.496.280 KEPEGAWAIAN 30.084.142.250 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Nilai Aspek Pengembangan Karier 72,5 Nilai 5.685.603.670 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Nilai Aspek Pengembangan Karier 75 Nilai 5.015.128.440 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 100 Persen 3.015.166.670 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 100 Persen 2.961.620.640 KODE RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTINGURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Pengelolaan Assessment Center Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1.528.945.270 Kab. Tangerang Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1.426.522.740 J U M L A H 37.138.187.964 36.009.814.750 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Renja Perubahan BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan hasil evaluasi atas kinerja program, anggaran dan kegiatan pada rencana kerja murni tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Renja Peubahan BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.. Dalam konteks peningkatan SDM Aparatur, BKPSDM Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani dan memenuhi kebutuhan pegawai. Disisi lain, dalam era globalisasi, transformasi dan teknologi informasi, BKPSDM dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai. Seperti hal nya pada Rencana Kerja murni tahun 2025 dari hasil forum Perangkat Daerah dan Aplikasi SIPD tahun 2024, tidak ada usulan dari Perangkat Daerah ke BKPSDM, maka para Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 juga BKPSDM tidak memiliki usulan Kegiatan dari Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut terdapat prediksi silpa yang cukup besar pada rencana kerja murni BKPSDM tahun anggaran 2025. Untuk meminimalisir terjadinya silpa, maka pada renja perubahan ini BKPSDM melakukan pengalihan anggaran yang menjadi prediksi silpa tersebut untuk membiayai kegiatan- kegiatan yang memerlukan dana seperti : Penambahan anggaran sebesar Rp250.000.000,- diperuntukan untuk penyediaan sarana prasarana podcast, karena dengan adanya Podcast sangat support untuk pengembangan kompetensi dan BKPSDM sudah mempunyai ruang khusus untuk kegiatan podcast di gedung kitri bakti disamping itu juga anggran tersebut diperuntukkan untuk penanbahan anggaran Pelatihan Teknis.
44. 1.Penambahan anggaran sebesar Rp. 143.736.900 untuk penyesuaian gaji Pegawai.
45. 2.THR dan gaji 13 Non PNS sebesar Rp. 6.000.000 digunakan untuk membiayai 4 orang tenaga Non ASN yang belum teranggarkan.
46. 3.Dalam APBD Perubahan tahun 2025 Rincian program dan Kegiatan Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang dengan jumlah kebutuhan anggaran Rp 36.009.814.750,- dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.1.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGERANG KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU TAHUN 2025 (Rp) Bertambah/ Berkurang (6-7) SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 37.138.187.964 36.009.814.750 1.128.373.214 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 37.138.187.964 36.009.814.750 1.128.373.214 5.03 KEPEGAWAIAN 30.486.496.280 30.084.142.250 402.354.030 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 24.800.892.610 25.069.013.810 -268.121.200 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 Persen 100 Persen 190.348.200 157.969.000 32.379.200 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 7 Dokumen 157.024.000 125.937.000 31.087.000 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 11.662.000 11.662.000 0 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU TAHUN 2025 (Rp) Bertambah/ Berkurang (6-7) SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 21.662.200 20.370.000 1.292.200 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 20.222.298.542 20.366.035.442 -143.736.900 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/ bulan 100 Orang/ bulan 20.150.066.802 20.293.803.702 -143.736.900 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 72.231.740 72.231.740 0 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persen 100 Persen 239.610.000 190.660.000 48.950.000 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Orang 100 Orang 239.610.000 190.660.000 48.950.000 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.832.775.600 2.039.365.202 -206.589.602 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU TAHUN 2025 (Rp) Bertambah/ Berkurang (6-7) SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.520.000 19.520.000 0 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 8 Paket 1.002.270.300 1.472.171.702 -469.901.402 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 4 Paket 188.198.300 188.198.300 0 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 143.324.000 107.098.200 36.225.800 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 3 Dokumen 5.760.000 5.760.000 0 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 40 Laporan 12 Laporan 91.615.000 75.263.000 16.352.000 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU TAHUN 2025 (Rp) Bertambah/ Berkurang (6-7) SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350 Laporan 175 Laporan 382.088.000 171.354.000 210.734.000 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Persen 100 Persen 1.141.522.352 1.055.817.500 85.704.852 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 26.400.000 26.400.000 0 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.115.122.352 1.029.417.500 85.704.852 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen 1.174.337.916 1.259.166.666 -84.828.750 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 219.159.956 214.517.706 4.642.250 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU TAHUN 2025 (Rp) Bertambah/ Berkurang (6-7) SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 9 Unit 197.777.960 188.998.960 8.779.000 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 271 Unit 267 Unit 364.400.000 364.400.000 0 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 393.000.000 491.250.000 -98.250.000 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.685.603.670 5.015.128.440 670.475.230 Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN Nilai 40 Nilai 37,5 Nilai Aspek Pengadaan ASN Nilai 40 Nilai 40 Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilai 72,5 Nilai 75 Nilai Aspek Promosi dan Mutasi Nilai 40 Nilai 40 Nilai Aspek Manajemen Kinerja Nilai 80 Nilai 80 Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Nilai 40 Nilai 40 Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan Nilai 16 Nilai 16 Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian Nilai 24 Nilai 24 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN 100 Persen 100 Persen 1.352.724.600 942.836.400 409.888.200 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU TAHUN 2025 (Rp) Bertambah/ Berkurang (6-7) SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 48.580.000 37.700.000 10.880.000 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 1 Dokumen 817.830.000 418.670.000 399.160.000 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 1 Dokumen 132.570.400 101.484.800 31.085.600 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 218.081.000 200.749.000 17.332.000 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 135.663.200 184.232.600 -48.569.400 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN 100 Persen 100 Persen 433.814.800 374.136.800 59.678.000 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU TAHUN 2025 (Rp) Bertambah/ Berkurang (6-7) SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 87.176.000 74.170.000 13.006.000 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 225.840.000 187.536.000 38.304.000 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 120.798.800 112.430.800 8.368.000 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 100 Persen 100 Persen 3.015.166.670 2.961.620.640 53.546.030 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 155 Orang 500 Orang 784.237.400 737.581.400 46.656.000 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 3 Orang 700 Orang 235.363.000 233.107.000 2.256.000 5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 2 Laporan 2 Laporan 466.621.000 564.409.500 -97.788.500 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU TAHUN 2025 (Rp) Bertambah/ Berkurang (6-7) SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur 100 Persen 100 Persen 883.897.600 736.534.600 147.363.000 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 132.618.800 158.669.800 -26.051.000 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 1 Laporan 178.192.800 133.644.600 44.548.200 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 12 Orang 12 Orang 267.908.000 163.059.200 104.848.800 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 14480 Orang 14480 Orang 138.996.000 117.643.000 21.353.000 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 Dokumen 1 Dokumen 166.182.000 163.518.000 2.664.000 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.651.691.684 5.925.672.500 726.019.184 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nilai Aspek Pengembangan Karier 72,5 Nilai 75 Nilai 6.651.691.684 5.925.672.500 726.019.184 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU TAHUN 2025 (Rp) Bertambah/ Berkurang (6-7) SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi 100 Persen 100 Persen 2.432.258.684 2.228.710.500 203.548.184 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 14000 Orang 14000 Orang 2.432.258.684 2.228.710.500 203.548.184 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/prajabatan 100 Persen 100 Persen 4.219.433.000 3.696.962.000 522.471.000 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 1 Laporan 4.219.433.000 3.696.962.000 522.471.000 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI 37.138.187.964 36.009.814.750 1.128.373.214 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 37.138.187.964 36.009.814.750 1.128.373.214 5.03 KEPEGAWAIAN 30.486.496.280 30.084.142.250 402.354.030 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Nilai Aspek Pengembangan Karier 72,5 Nilai 75 Nilai 5.685.603.670 5.015.128.440 670.475.230 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN 100 Persen 100 Persen 3.015.166.670 2.961.620.640 53.546.030 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU TAHUN 2025 (Rp) Bertambah/ Berkurang (6-7) SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1 Dokumen 1.528.945.270 1.426.522.740 102.422.530 J U M L A H 37.138.187.964 36.009.814.750 1.128.373.214 Berdasarkan table tersebut, Nama program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah di sesuaikan antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional.
47. 2025.Berdasarkan pada perubahan RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2025 maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang menyusun perubahan rencana kerja tahun 2025. Perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang tahun 2025 merupakan acuan penyusuan perubahan Rencana Kerja Anggaran tahun 2025 yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan APBD tahun 2025 Dengan tersusunnya perubahan renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian program prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Tangerang. 4.2. Kaidah-Kaidah Dalam pelaksanaan rencana kerja perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang tahun 2025 memperhatikan kaidah- kaidah sebagai berikut :
48. 1.Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja triwulan II tahun 2025 sampai bulan Mei berdasarkan anggaran pasca efisiensi.
49. 2.Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
50. 3.Tujuan yang di kehendaki
51. 4.Sasaran dan prioritas yang akan di wujudkan
52. 5.Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya
53. 6.Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan 4.3. Rencana Tindak Lanjut Pencapaian pelaksanaan target kinerja yang direncanakan dalam realisasinya memungkinkan ada yang tidak sesuai target yang telah di tetapkan, untuk itu diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindak lanjut sebagai bahan perencanaan kinerja program dan kegiatan pada tahun yang akan datang. Pada Akhirnya apa yang telah menjadi Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dalam memberikan layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang untuk menjawab peluang dan tantangan pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang.
54. 7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Tangerang. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renja BAPPEDA Kabupaten Tangerang tahun 2025 didasarkan pada : 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan. 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 8) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025; 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputuasn Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 13) Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 mengatur penyesuaian RKPD dan APBD 2025 guna menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional serta meningkatkan efisiensi anggaran; 14) Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ Tahun 2025 tertanggal 23 Februari 2025 terkait instruksi pemerintah daerah mengurangi belanja non-prioritas, perjalanan dinas, dan pengalihan anggaran; 15) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12); 16) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang; 17) Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39). 18) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026; 19) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025; 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dimaksudkan untuk memperkuat keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya. Lebih lanjut, dokumen Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) yang pada akhirnya akan dituangkan dalam dokumen Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Melalui penyesuaian ini, diharapkan perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan aktual, serta tetap selaras dengan arah dan prioritas pembangunan daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Renja BAPPEDA Kabupaten Tangerang disusun sesuai dengan sistematika penyajian yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan BAPPEDA adalah pemberian pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :
55. 1.Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan Rencana Aksi lainnya);
56. 2.Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
57. 3.Fasilitasi dan koordinasi perencanaan lintas sektor (fasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan antar Pemerintah Pusat, provinsi dengan Kabupaten Tangerang) dan antar perangkat daerah;
58. 4.Pelayanan informasi pembangunan berbasis data, termasuk sistem informasi perencanaan daerah dan Satu Data;
59. 5.Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, termasuk indikator kinerja perangkat daerah dan capaian kinerja pembangunan;
60. 6.Pelayanan fasilitasi perencanaan partisipatif (musrenbang, forum Perangkat Daerah, konsultasi publik lainnya);
61. 7.Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi inovasi daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan tersebut diatas, BAPPEDA telah melakukan berbagai upaya yang dapat dilihat dengan beberapa hasil berikut :
62. 1.Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif sesuai dengan peraturan;
63. 2.Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan seperti masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta lainnya;
64. 3.Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
65. 4.Memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
66. 5.Meningkatnya intensitas pelaksanan pendampingan perencanaan, pengendalian inovasi di tingkat Kabupaten Tangerang oleh BAPPEDA dengan Perangkat Daerah terkait;
67. 6.Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian dalam kebijakan perencanaan. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang meliputi :
68. 1.Peningkatan kompetensi aparatur perencana melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis sistem informasi perencanaan, serta partisipasi dalam forum perencanaan nasional dan regional termasuk penempatan jabatan fungsional perencana secara strategis guna memperkuat peran kelembagaan dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
69. 2.Peningkatan sarana dan prasarana melalui pembaharuan infrastruktur kerja seperti ruang rapat tematik, sistem teknologi informasi internal (server dan perangkat kolaborasi daring), serta penyediaan akses perangkat keras bagi seluruh bidang-bidang teknis mendukung pelaksanaan tugas secara efisien dan akuntabel;
70. 3.Penguatan Sistem Perencanaan melalui pelaksanaan dan fasilitasi forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
71. 4.Koordinasi perencanaan intern yang sinergi dan terpadu;
72. 5.Pemanfaatan tehnologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;
73. 6.Penyediaan hasil-hasil kajian yang mendukung perencanaan serta fasilitasi/pendampingan inovasi daerah;
74. 7.Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Perencanaan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja merupakan elemen dalam proses pemantauan dan pengendalian program serta kegiatan yang melibatkan analisis atas capaian target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang telah dirancang sebelumnya. Pada awalnya, pagu murni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp46.902.616.111. Namun, seiring terbitnya arahan efisiensi dari Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri— sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ, serta Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025—telah dilakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran melalui pengurangan belanja non-prioritas. Dengan demikian, pagu anggaran BAPPEDA Tahun 2025 disesuaikan menjadi sebesar Rp43.143.127.351. Penyesuaian ini mencakup efisiensi pada beberapa pos belanja, antara lain:
75. 1.Belanja Perjalanan Dinas Terdapat efisiensi anggaran dari pagu murni sebesar Rp1.750.018.000 menjadi Rp861.840.000, sehingga terjadi penghematan sebesar Rp888.178.000 atau setara dengan 50,75%.
76. 2.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak Dilakukan efisiensi dari pagu anggaran murni sebesar Rp2.445.056.930 menjadi Rp1.826.904.170, menghasilkan penghematan sebesar Rp618.152.760 atau 25,28%.
77. 3.Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Efisiensi anggaran dilakukan dari pagu murni sebesar Rp1.142.850.000 menjadi Rp847.450.000, dengan pengurangan sebesar Rp295.400.000 atau 25,85%.
78. 4.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Terdapat penyesuaian anggaran dari pagu murni sebesar Rp173.950.000 menjadi Rp84.450.000, sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp89.500.000 atau 51,45%.
79. 5.Belanja Sewa Hotel Efisiensi dilakukan dari pagu murni sebesar Rp5.254.721.400 menjadi Rp3.977.290.400, mengalami efesiensi sebesar Rp1.277.431.000 atau 24,31%. Kebijakan efisiensi ini dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian fiskal dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap realisasi pelaksanaan 4 (empat) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan. Evaluasi ini mencakup baik program, kegiatan, dan sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Seluruh program dan kegiatan tersebut didanai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dengan total alokasi anggaran sebesar Rp43.143.127.351. Hingga tanggal 31 Maret 2025, realisasi anggaran mencapai Rp7.491.675.965 atau sebesar 17,36%, dengan rincian sebagai berikut: Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Anggaran (Rp) Anggaran Murni Anggaran setelah effisiensi Realisasi Anggaran s.d Triw 1 (Rp) Sisa Anggaran (Rp) % Serap an 1 2 3 4 5 6 7 5.01.5.05.0.00.0 1.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 46.902.64 6.111 43,143,12 7,351 7,491,675 ,965 35,651,45 1,386 17.3 6 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 23.549.31 3.821 22,535,89 5,021 5,040,695 ,875 17,495,19 9,146 22.3 7 5.01.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 248.395.60 0 188,988,60 0 - 188,988,60 0 0.00 Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Anggaran (Rp) Anggaran Murni Anggaran setelah effisiensi Realisasi Anggaran s.d Triw 1 (Rp) Sisa Anggaran (Rp) % Serap an PERANGKAT DAERAH 5.01.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 62.414.600 46,676,600 - 46,676,600 0.00 5.01.01.2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 31.683.000 23,212,000 - 23,212,000 0.00 5.01.01.2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 154.298.00 0 119,100,00 0 - 119,100,00 0 0.00 5.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 14.475.70 4.543 14,448,98 7,543 3,867,044 ,957 10,581,94 2,586 26.7 6 5.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.365.867 .543 14,365,867 ,543 3,867,044, 957 10,498,822 ,586 26.92 5.01.01.2.02.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 26.702.000 19,124,000 - 19,124,000 0.00 5.01.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 83.135.000 63,996,000 - 63,996,000 0.00 5.01.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 615.280.6 00 555,987,8 00 - 555,987,8 00 0.00 5.01.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 303.424.60 0 303,424,60 0 - 303,424,60 0 0.00 5.01.01.2.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 311.856.00 0 252,563,20 0 - 252,563,20 0 0.00 5.01.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 3.965.493. 100 3,133,091, 100 550,778,5 00 2,582,312, 600 17.5 8 5.01.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Pe nerangan Bangunan Kantor 69.240.000 69,240,000 40,185,00 0 29,055,000 58.04 5.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.218.001. 000 1,218,001, 000 - 1,218,001, 000 0.00 5.01.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 83.576.700 83,576,700 36,832,00 0 46,744,700 44.07 5.01.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 419.013.00 0 419,013,00 0 374,715,0 00 44,298,000 89.43 5.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 179.312.00 0 145,652,00 0 47,400,00 0 98,252,000 32.54 5.01.01.2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 259.700.00 0 259,700,00 0 50,766,50 0 208,933,50 0 19.55 5.01.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 199.526.40 0 164,876,40 0 880 164,875,52 0 0.00 5.01.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.537.124. 000 773,032,00 0 - 773,032,00 0 0.00 Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Anggaran (Rp) Anggaran Murni Anggaran setelah effisiensi Realisasi Anggaran s.d Triw 1 (Rp) Sisa Anggaran (Rp) % Serap an 5.01.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 565.755.2 00 565,755,2 00 - 565,755,2 00 0.00 5.01.01.2.07.000 5 Pengadaan Mebel 565.755.20 0 565,755,20 0 - 565,755,20 0 0 5.01.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.831.150. 202 1,795,550, 202 394,193,2 57 1,401,356, 945 21.9 5 5.01.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 314.926.63 4 314,926,63 4 39,273,25 7 275,653,37 7 12.47 5.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.516.223. 568 1,480,623, 568 354,920,0 00 1,125,703, 568 23.97 5.01.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.847.534. 576 1,847,534, 576 228,679,1 61 1,618,855, 415 12.3 8 5.01.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 525.784.57 6 525,784,57 6 37,639,16 1 488,145,41 5 7.16 5.01.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 44.500.000 44,500,000 - 44,500,000 0.00 5.01.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.277.250. 000 1,277,250, 000 191,040,0 00 1,086,210, 000 14.96 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 6.883.507. 530 5,661,006, 020 982,265,2 00 4,678,740, 820 17.3 5 5.01.02.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 4.019.388. 200 3,358,481, 000 294,920,0 00 3,063,561, 000 8.78 5.01.02.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 941.186.23 0 888,310,02 0 71,486,60 0 816,823,42 0 8.05 5.01.02.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.922.933. 100 1,414,215, 000 615,858,6 00 798,356,40 0 43.55 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12.822.94 3.960 11,616,29 5,210 825,108,8 90 10,791,18 6,320 7.10 5.01.03.2.01 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN 3.520.271. 650 2,999,160, 650 231,673,8 90 2,767,486, 760 7.72 Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Anggaran (Rp) Anggaran Murni Anggaran setelah effisiensi Realisasi Anggaran s.d Triw 1 (Rp) Sisa Anggaran (Rp) % Serap an PEMBANGUNAN MANUSIA 5.01.03.2.01.000 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 856.591.20 0 749,431,20 0 28,435,00 0 720,996,20 0 3.79 5.01.03.2.01.000 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 386.247.00 0 281,029,00 0 17,449,00 0 263,580,00 0 6.21 5.01.03.2.01.000 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1.855.751. 450 1,657,253, 450 159,249,8 90 1,498,003, 560 9.61 5.01.03.2.01.000 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 421.682.00 0 311,447,00 0 26,540,00 0 284,907,00 0 8.52 5.01.03.2.02 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) 5.078.455. 750 4,618,862, 000 524,280,0 00 4,094,582, 000 11.3 5 5.01.03.2.02.000 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2.528.577. 350 2,293,926, 000 263,525,0 00 2,030,401, 000 11.49 5.01.03.2.02.000 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 241.646.00 0 241,188,00 0 3,650,000 237,538,00 0 1.51 5.01.03.2.02.000 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2.062.444. 000 1,888,425, 000 253,455,0 00 1,634,970, 000 13.42 5.01.03.2.02.000 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 245.788.40 0 195,323,00 0 3,650,000 191,673,00 0 1.87 Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Anggaran (Rp) Anggaran Murni Anggaran setelah effisiensi Realisasi Anggaran s.d Triw 1 (Rp) Sisa Anggaran (Rp) % Serap an 5.01.03.2.03 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 4.224.216. 560 3,998,272, 560 69,155,00 0 3,929,117, 560 1.73 5.01.03.2.03.000 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1.679.515. 560 1,587,190, 560 28,240,00 0 1,558,950, 560 1.78 5.01.03.2.03.000 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 260.060.00 0 235,058,00 0 5,110,000 229,948,00 0 2.17 5.01.03.2.03.000 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2.016.431. 000 1,940,134, 000 27,775,00 0 1,912,359, 000 1.43 5.01.03.2.03.000 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 268.210.00 0 235,890,00 0 8,030,000 227,860,00 0 3.40 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 3.646.880. 800 3,329,931, 100 643,606,0 00 2,686,325, 100 19.3 3 5.05.02.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 569.727.0 00 548,987,0 00 174,644,0 00 374,343,0 00 31.8 1 5.05.02.2.01.000 1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 154.399.00 0 154,399,00 0 - 154,399,00 0 0.00 5.05.02.2.01.000 5 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 160.894.00 0 160,894,00 0 160,894,0 00 - 100.0 0 5.05.02.2.01.001 4 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 254.434.00 0 233,694,00 0 13,750,00 0 219,944,00 0 5.88 5.05.02.2.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN 786.763.0 00 786,763,0 00 326,702,0 00 460,061,0 00 41.5 2 5.05.02.2.02.000 3 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 268.648.00 0 268,648,00 0 159,606,0 00 109,042,00 0 59.41 Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Anggaran (Rp) Anggaran Murni Anggaran setelah effisiensi Realisasi Anggaran s.d Triw 1 (Rp) Sisa Anggaran (Rp) % Serap an 5.05.02.2.02.001 0 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 518.115.00 0 518,115,00 0 167,096,0 00 351,019,00 0 32.25 5.05.02.2.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 898.747.0 00 836,477,7 00 142,260,0 00 694,217,7 00 17.0 1 5.05.02.2.03.000 1 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 144.620.00 0 144,620,00 0 142,260,0 00 2,360,000 98.37 5.05.02.2.03.000 3 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 184.023.00 0 167,203,60 0 - 167,203,60 0 0.00 5.05.02.2.03.000 4 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 153.869.00 0 137,075,80 0 - 137,075,80 0 0.00 5.05.02.2.03.000 6 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 174.293.00 0 157,221,30 0 - 157,221,30 0 0.00 5.05.02.2.03.000 8 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 125.239.00 0 118,180,00 0 - 118,180,00 0 0.00 5.05.02.2.03.001 1 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 116.703.00 0 112,177,00 0 - 112,177,00 0 0.00 5.05.02.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 1.391.643. 800 1,157,703, 400 - 1,157,703, 400 0.00 5.05.02.2.04.000 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1.087.276. 000 929,400,80 0 - 929,400,80 0 0.00 5.05.02.2.04.000 4 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan 186.984.80 0 139,998,60 0 - 139,998,60 0 0.00 5.05.02.2.04.000 5 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 117.383.00 0 88,304,000 - 88,304,000 0.00 Berikut adalah hasil pengendalian pelaksanaan Renja BAPPEDA Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan I tahun 2025 :
80. 1.PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Program ini merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah nilai 26 serta Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dengan nilai 23,4. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan I adalah Rp.982,265,200 dari pagu anggaran Rp.5,661,006,020 (17,35%). Berikut rincian kegiatan yang menunjang program ini : 1.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan : 1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp294.920.000, atau sekitar 8,78% dari pagu awal. Untuk triwulan I realisasi fisik sub kegiatan ini mencapai 5%. Pada periode ini, belum terdapat dokumen hasil realisasi kinerja yang dihasilkan, karena berdasarkan perjanjian kinerja, penyusunan dokumen tersebut dijadwalkan untuk diselesaikan pada Triwulan II. Penyesuaian anggaran ini akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan. 1.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan : 1.2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan mencatat penyerapan anggaran pada Triwulan I sebesar 8,045% dari total pagu yang tersedia, dan realisasi fisik sebesar 8,16%. Meskipun realisasi anggaran hingga Triwulan I masih tergolong rendah, kegiatan ini diarahkan untuk menunjang capaian output yang telah direncanakan. Output tersebut meliputi Laporan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Analisis Indikator Makro Daerah Kabupaten Tangerang, Evaluasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Tangerang, Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Daerah Kabupaten Tangerang, serta penyusunan Rencana Aksi SDI Tahun 2025–2029. 1.3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan: 1.3.1 Sub Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp1.414.215.000, dengan realisasi penyerapan anggaran hingga Triwulan I sebesar Rp615.858.600, atau setara dengan 43,54% dari pagu awal dan realisasi fisik sebesar 40,67%. Sisa pagu yang belum terserap diharapkan akan mendukung pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya. Output yang hendak dicapai dari sub kegiatan ini meliputi: Penyusunan, pengadaan dan pencetakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024, Laporan Evaluasi Kebijakan Program Semester I dan II, Laporan Monitoring dan Evaluasi, Laporan MRI (Monitoring Realisasi Intervensi) Tahunan, Visualisasi Program Pembangunan Tahun 2025, Evaluasi E-SAKIP, Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati, Evaluasi RKPD, serta Visualisasi Program Pembangunan Tahun 2025. Seluruh output ini diarahkan untuk memperkuat fungsi pengendalian dan pelaporan sebagai bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah.
81. 2.PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program ini merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur yang sama dengan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan I adalah Rp. 825,108,890 dari pagu keseluruhan sebesar Rp.11,616,295,210 (7,1% ) dengan realisasi fisik sebesar 7.84%. Adapun rincian kegiatan pada program ini adalah : 2.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan : 2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp749.431.200. Hingga Triwulan I, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp28.435.000 atau sekitar 3,79% dari pagu awal, sementara realisasi fisik kegiatan telah mencapai 3,56%. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain Dokumen Renja PD lingkup bidang Pemerintahan serta Berita Acara Pembahasan Renja PD lingkup pemerintahan. sampai dengan triwulan 1 Tahun 2025 telah menyelesaikan 2 dokumen atau (25%) dari 8 dokuemn yang di targetkan pada tahun 2025 yaitu dokumen Dokumen KKP HAM dan Dokumen Renja Bidang Pemerintahan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah sulitnya sinkronisasi waktu dengan perangkat daerah pada awal tahun anggaran. Sebagai solusi, telah dilakukan desk secara bertahap dengan masing-masing perangkat daerah guna menyesuaikan jadwal dan memastikan kelancaran proses perencanaan. 2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan memiliki pagu awal sebesar Rp281.029.000. Sampai dengan triwulan 1 Tahun 2025 telah menyelesaikan 1 kegiatan atau (20%) dari 5 kegiatan yang di targetkan tahun 2025 yaitu Dokumen Monev OPD Bidang Pemerintahan. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp17.449.000 atau sekitar 6,21% dari pagu semula, dengan realisasi fisik sebesar 4,52%. Output Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemantauan dan penguatan kualitas dokumen perencanaan pada perangkat daerah di lingkup pemerintahan. 2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) memiliki pagu awal sebesar Rp311.447.000. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp26.540.000 atau sekitar 8,52%, dengan realisasi fisik sebesar 8,58%. Output dari sub kegiatan ini yaitu telah mencapai 2 dokumen dari 8 dokumen yang di targetkan tahun 2025. Adapun dokumen yang disusun yaitu RAT dan Dokumen Renja Bidang Pembangunan Manusia. Indikator dari kegiatan ini meliputi koordinasi bidang Pembangunan Manusia, Koordinasi TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting), TKPK/Gebrak Tegas, TP KTS, TP UKS/M, serta penguatan Tim Driver–Pokja PUG/Gugus Tugas KLA. Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan sinergi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan manusia yang komprehensif dan responsif terhadap isu-isu prioritas daerah. 2.1.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia memiliki pagu awal sebesar Rp311.447.000. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 telah telah menyelesaikan 1 kegiatan atau (20%) dari 5 kegaiatan yang di targetkan tahun 2025 yaitu Dokumen Monev Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp26.540.000 atau sekitar 8,52%, dengan realisasi fisik sebesar 6,29%. 2.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan : 2.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp2.293.926.000. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp263.525.000 atau sekitar 11,49% dari pagu semula, dan realisasi fisik mencapai 13,53%. Output yang telah dilaksanakan berupa tersusunnya laporan kegiatan asistensi terhadap rancangan awal Renstra Perangkat Daerah bidang perekonomian 2.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp241.188.000. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp3.650.000 atau sekitar 1,51% dari pagu semula, dan realisasi fisik mencapai 4,64%. Output yang telah dilaksanakan berupa laporan kegiatan monev terhadap rencana kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian 2.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD) mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp1.888.425.000. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp253.455.000 atau sekitar 13,42% dari pagu semula, dan realisasi fisik mencapai 22,07%. Output yang telah dilaksanakan berupa tersusunnya laporan kegiatan asistensi terhadap rancangan awal Renstra Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam. 2.2.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp195.323.000. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp3.650.000 atau sekitar 1,87% dari pagu semula, dan realisasi fisik mencapai 4,56%. Output yang telah dilaksanakan berupa tersusunnya laporan kegiatan asistensi terhadap rancangan awal Renstra Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam. 2.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan pelaksanaan 4 sub kegiatan, 2.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp1.587.190.560. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp28.240.000 atau sekitar 1,78% dari pagu semula dan realisasi fisik mencapai 6,69%. Output pada Triwulan I sampai saat ini adalah telah terlaksananya rapat koordinasi bidang infrastruktur dengan output SK Tim pelaksana kegiatan, yang berperan dalam menunjang progres pelaksanaan kegiatan pada triwulan-triwulan selanjutnya. 2.3.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp235.058.000 dan realisasi fisik mencapai 1,96%. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp5.110.000 atau sekitar 2,17% dari pagu semula . Output pada Triwulan I sampai saat ini adalah telah terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi terkait pemantauan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur, dengan output SK Tim pelaksana kegiatan yang mendukung capaian target pada triwulan berikutnya. 2.3.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp1.940.134.000. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp27.775.000 atau sekitar 1,43% dari pagu semula dan realisasi fisik mencapai 13,03%. Output pada Triwulan I sampai saat ini adalah telah terlaksananya rapat koordinasi bidang kewilayahan, dengan output SK Tim pelaksana kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya. 2.3.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp235.890.000. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp8.030.000 atau sekitar 3,40% dari pagu semula dan realisasi fisik mencapai 4,67%. Output kegiatan ini pada Triwulan I adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan yang telah mencakup 29 kecamatan, sebagai bagian dari upaya mendorong pencapaian progres pada triwulan selanjutnya.
82. 3.PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Realisasi Program dan Kegiatan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025, jumlah alokasi anggaran Triwulan 1 dengan pagu anggaran Rp. 3,329,931,100 dengan realisasi sebesar Rp. 643,606,000 atau sebesar 19,32%. Capaian atas target kinerja triwulan I, mencapai angka 40% % Maing-masing indikator kinerja tersebut adalah telah dilakukan Rapat pelaksanaan pada kajian: (a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; (b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan; (c) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; (d) Pengembangan Inovasi dan Teknologi; diantaran capaian yang telah dilakukan adalah :
83. 1.Melaksanakan Rapat Persiapan pelaksanaan: (a) Dokumen Kajian Potensi Ekonomi Tangerang Bagian Utara, (b) Dokumen Kajian Sekolah Inklusif dan Boarding School SMP bagi MBR, dan (c) Laporan Fasilitasi & Evaluasi Data Kelitbangan & Peraturan Laporan Koordinasi Kelitbangan Antar Peneliti Perguruan Tinggi.
84. 2.Melaksanakan Rapat Ekposes Laporan Akhir pada Kajian: a) Dokumen Kajian Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Tangerang dan Dokumen Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan; (b) Dokumen Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang; Dokumen Kajian Indeks Kesalehan Sosial; Dokumen Kajian Pusat Inovasi Pembangunan Pemuda; Dokumen Kajian Pusat Trauma Healing Training Center;
85. 3.Melaksanakan Rapat Ekposes Laporan Akhir pada Kajian: a) Dokumen Penyusunan Dokumen Kabupaten Tangerang Kreatif; (b) Dokumen Kajian Evaluasi Kawasan Puskagro dan Ketapang Urban Aquaculture; (c) Dokumen Kajian Pengembangan Komuditas Kemiri dan Serai; (d) Dokumen Kajian Indeks Ekonomi Hijau Wilayah Kabupaten Tangerang; (e) Dokumen Kajian Indek Ketutupan Lahan; (f) Dokumen Kajian Indeks Layanan Kepuasan Infrastruktur
86. 4.Target dalam kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang telah ditetapkan antar lain: adalah dokumen hasil Rapat Ekposes Laporan Awal/Pendahuluan dan Akhir pada Kajian: a) Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Inovasi Daerah; Laporan Kegiatan Bimtek Branding dan Marketing Inovasil; Laporan Kegiatan imtek Penyusunan Proposal Inovasi; Laporan Kegiatan Bimtek Reflikasi, Kerjasama dan HAKI Inovasi; Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penginputan IGA Award; Laporan Kegiatan Lomba Inovasi - Laporan Kegiatan Gelar Karya Inovasi Gemilang EXPO2025 (b) Laporan Kegiatan Diseminasi I - Laporan Kegiatan Diseminasi II; (c) Laporan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi SI RISDA- Laporan Kegiatan Bimtek Aplikasi SI RISDA. ▪ Program dan Kegiatan Rutin PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
87. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pagu awal untuk Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah sebesar Rp46.676.600. Hingga akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi anggaran pada sub kegiatan ini. Hal ini disebabkan karena belum terinputnya data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Aplikasi SIMRAL, yang mengakibatkan nilai realisasi anggaran masih tercatat nol (0). Namun, secara faktual, kegiatan ini telah mengalami pencairan anggaran pada Triwulan I. Realisasi fisik telah mencapai 21,28%. Pencatatan pencaian anggaran pada sub kegiatan ini masuk pada triwulan berikutnya untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Dokumen- dokumen tersebut menjadi acuan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Beberapa output dari pelaksanaan sub kegiatan ini antara lain adalah penyediaan Dokumen Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), tersusunnya dokumen perencanaan tahun berikutnya seperti rancangan awal Rencana Strategis (Renstra), rancangan awal Rencana Kerja (Renja) 2026, serta pelaksanaan Forum Penyusunan Renja 2026. 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Pagu anggaran untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar adalah sebesar Rp23.212.000, dan hingga akhir Triwulan I secara pembukuan akuntansi tercatat belum terdapat realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini dikarenakan keterlambatan dalam mengajuan pencairan sehingga angkas triwulan I tercatat pada LRA triwulan 2 (April). Namun realisasi fisik pada sub kegiatan ini mencapai 30,13 pada triwulan I. Beberapa renaksi yang telah dilaksanakan antara lain rapat koordinasi penyusunan laporan monev dan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi dengan output dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024. 1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran yang dialokasikan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp119.100.000. seperti halnya 2 sub kegitan tersebut diatas, hingga akhir Triwulan I, secara pembukuan akuntansi tercatat belum terdapat realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini dikarenakan keterlambatan dalam mengajuan pencairan sehingga angkas triwulan I tercatat pada LRA triwulan 2 (April). Namun realisasi fisik renaksi yang harus dilaksanakan pada triwulan I telah dilaksanakan sesuai jadwal MENCAPAI 6,65%. Beberapa output dari pelaksanaan sub kegiatan ini antara lain adalah Dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025 dan evaluasi oleh Inspektorat, Laporan Evaluasi Kinerja Tw 4 Tahun 2024, Laporan Renja Tahun 2025 triwulan I.
88. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp14.365.867.543, dengan realisasi fisik 32,50% dan realisasi anggaran hingga Triwulan I sebesar Rp3.867.044.957. Output dari subkegiatan ini adalah laporan berkas gaji dan laporan TPBK Januari sampai dengan Maret 2025. 2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Belum terdapat realisasi anggaran hingga Triwulan I. Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan anggaran perangkat daerah dari pagu Rp. 19,124,000. 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dengan pagu awal sebesar Rp63.996.000, belum terdapat realisasi anggaran hingga Triwulan I, namun realisasi fisik sub kegiatan berikut mencapai 22,91%. Subkegiatan ini mendukung penyusunan laporan keuangan berkala sebagai bagian dari pelaporan dan pemantauan kinerja anggaran. Beberapa output yang telah tersedia antara lain Buku Kas Umum dan laporan keuangan Triwulan I.
89. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian, dengan sub kegiatan : 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Dialokasikan anggaran sebesar Rp303.424.600. Hingga Triwulan I, belum ada realisasi anggaran. Kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya bagi ASN. 3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dengan pagu sebesar Rp252.563.200, belum terdapat realisasi anggaran hingga Triwulan I. Kegiatan ini mendukung peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
90. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 8 sub kegiatan, dengan total pagu anggaran sebesar Rp3.133.091.100. Hingga akhir Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp550.778.500 atau sebesar 17,58% dari total pagu dengan realisasi fisik sebesar 44,72%. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi penyediaan peralatan komponen listrik gedung kantor, kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang cetakan, bahan bacaan seperti koran dan majalah, serta fasilitasi kunjungan tamu dan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA. Seluruh pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan jadwal Anggaran Kas Triwulan I. Adapun sisa anggaran merupakan belanja untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya, sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan. Penyesuaian terhadap kegiatan dan anggaran akan dilakukan dalam dokumen Renja Perubahan.
91. 5.Kegiatan ini terdiri atas sub kegiatan Pengadaan Mebel, dengan total pagu anggaran sebesar Rp565.755.200. Hingga akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi fisik maupun realisasi penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengadaan dijadwalkan pada Triwulan II, sesuai dengan rencana penganggaran dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan, dan saat ini terdapat perubahan dalam perencanaan belanja, yang selanjutnya akan disesuaikan dalam dokumen Renja Perubahan.
92. 6.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.795.550.202 dengan realisasi anggaran sampai Triwulan I sebesar Rp394.193.257 atau sebesar 21,96% dan Realisasi fisik sebesar 27,43%. Realisasi ini berasal dari pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan jadwal dan mendukung kelancaran operasional kantor dalam pemenuhan kebutuhan layanan utilitas serta dukungan pelayanan umum lainnya.
93. 7.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki pagu sebesar Rp1.847.534.576 dengan realisasi anggaran hingga Triwulan I sebesar Rp228.679.161 atau sebesar 12,38% dan realisasi fisik sebesar 24,24%. Realisasi ini meliputi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, biaya pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, serta pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pemeliharaan yang ditetapkan. Evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan seperti tertera pada tabel berikut : Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda sampai dengan triwulan I Tahun 2025 Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10= 6+7 +8+ 9 10= 6+7+8 +9 11=( 10/5 )*10 0 12 5.01.5.0 5.0.00.0 1.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 43.14 3.127. 351 5,01 Perencanaan 5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 0 0 22.53 5.895. 021 5.04 0.69 5.87 5 5.040 .695. 875 22,3 7 5.01.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dok ume n 2 2 188.98 8.600 9 - 9 - 41 5.01.01. 2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dok ume n 1 0 46.676 .600 4 - 4 - 40,0 0 - Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp 5.01.01. 2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD lapo ran 5 23.212 .000 2 - 2 - 40,0 0 - 5.01.01. 2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah lapo ran 8 119.10 0.000 3 - 3 - 37,5 0 - 5.01.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Adminstrasi Keuangan dok ume n 3 14.448 .987.5 43 2 3.86 7.04 4.95 7 2 3.867. 044.9 57 5.01.01. 2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ora ng/ bula n 4 7 14.365 .867.5 43 75 ora ng/ bula n 3.86 7.04 4.95 7 75 oran g/b ulan 3.867. 044.9 57 100, 00 26, 92 5.01.01. 2.02.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD lapo ran 1 19.124 .000 - - - - - 5.01.01. 2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD lapo ran 6 63.996 .000 1 - 1 - 16,6 7 - Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp 5.01.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai dok ume n 2 555.98 7.800 - - - - - 5.01.01. 2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pak et 4 303.42 4.600 - - - - - - 5.01.01. 2.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ora ng 4 7 252.56 3.200 - - - - - - 5.01.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah dok ume n 8 3.133. 091.10 0 6 550. 778. 500 6 550.7 78.50 0 - 5.01.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pak et 8 69.240 .000 4 40.1 85.0 00 4 40.18 5.000 50,0 0 58, 04 5.01.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pak et 5 1.218. 001.00 0 - - - - - - 5.01.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pak et 2 2 83.576 .700 - 36.8 32.0 00 - 36.83 2.000 - 44, 07 Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp 5.01.01. 2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pak et 1 7 419.01 3.000 17 374. 715. 000 17 374.7 15.00 0 100, 00 89, 43 5.01.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pak et 7 145.65 2.000 7 47.4 00.0 00 7 47.40 0.000 100, 00 32, 54 5.01.01. 2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dok ume n 5 259.70 0.000 4 50.7 66.5 00 4 50.76 6.500 80,0 0 19, 55 5.01.01. 2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu lapo ran 9 4 164.87 6.400 23 880. 000 23 880.0 00 24,4 7 0,5 3 5.01.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD lapo ran 1 2 0 773.03 2.000 19 - 19 - 15,8 3 - 5.01.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Barang Milik Daerah dok ume n 1 565.75 5.200 - - - - - 5.01.01. 2.07.000 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pak et 2 565.75 5.200 - - - - - - 5.01.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemda dok ume n 2 1.795. 2 394. 2 394.1 - Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp Pemerintahan Daerah 550.20 2 193. 257 93.25 7 5.01.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan lapo ran 1 2 314.92 6.634 3 39.2 73.2 57 3 39.27 3.257 25,0 0 12, 47 5.01.01. 2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan lapo ran 1 2 1.480. 623.56 8 3 354. 920. 000 3 354.9 20.00 0 25,0 0 23, 97 5.01.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dok ume n 3 1.847. 534.57 6 2 228. 679. 161 2 228.6 79.16 1 - 5.01.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 2 6 525.78 4.576 26 37.6 39.1 61 26 37.63 9.161 100, 00 7,1 6 5.01.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 7 5 44.500 .000 16 - 16 - 21,3 3 - 5.01.01. 2.09.000 9 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 1 1.277. 250.00 0 - 191. 040. 000 - 191.0 40.00 0 - 14, 96 Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp dan Bangunan Lainnya 5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu per sen 1 0 0 3.358. 481.0 00 - 294. 920. 000 - 294.9 20.00 0 - 5.01.02. 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dok ume n 1 0 3.358. 481.00 0 - 294. 920. 000 - 294.9 20.00 0 - 5.01.02. 2.01.000 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dok ume n 1 0 3.358. 481.00 0 - 294. 920. 000 - 294.9 20.00 0 - 8,7 8 Prosentase Ketersedian Data Pembangunan per sen 6 6 888.3 10.02 0 25 71.4 86.6 00 25 71.48 6.600 - 5.01.02. 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan dok ume n 5 888.31 0.020 - 71.4 86.6 00 - 71.48 6.600 - Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp 5.01.02. 2.02.000 1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan dok ume n 5 888.31 0.020 - 71.4 86.6 00 - 71.48 6.600 8,0 5 Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan per sen 1 0 0 1.414. 215.0 00 30 615. 858. 600 30 615.8 58.60 0 - 5.01.02. 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 10 lapo ran 1 0 1.414. 215.00 0 3 615. 858. 600 3 615.8 58.60 0 3 5.01.02. 2.03.000 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 10 lapo ran 1 0 1.414. 215.00 0 3 615. 858. 600 3 615.8 58.60 0 30,0 0 43, 55 5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah 11.61 6.295. 210 - 825. 108. 890 - % Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % PD dengan kinerja baik lingkup per sen 1 0 0 2.999. 160.6 50 - 231. 673. 890 - 231.6 73.89 0 - Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5.01.03. 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dok ume n 1 6 2.999. 160.65 0 6 231. 673. 890 6 231.6 73.89 0 - Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dok ume n 4 - - - - 5.01.03. 2.01.000 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dok ume n 4 749.43 1.200 2 28.4 35.0 00 2 28.43 5.000 50,0 0 3,7 9 5.01.03. 2.01.000 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan lapo ran 4 281.02 9.000 1 17.4 49.0 00 1 17.44 9.000 25,0 0 6,2 1 Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp Daerah Bidang Pemerintahan 5.01.03. 2.01.000 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dok ume n 2 1.657. 253.45 0 2 159. 249. 890 2 159.2 49.89 0 50,0 0 9,6 1 5.01.03. 2.01.000 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia Pera ngk at Dae rah 7 311.44 7.000 1 26.5 40.0 00 1 26.54 0.000 50,0 0 8,5 2 % Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) % PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) per sen 1 0 0 4.618. 862.0 00 524. 280. 000 0 524.2 80.00 0 - Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp 5.01.03. 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dok ume n 1 0 4.618. 862.00 0 - 524. 280. 000 - 524.2 80.00 0 - Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dok ume n 4 - - - - 5.01.03. 2.02.000 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dok ume n 5 2.293. 926.00 0 1 263. 525. 000 1 263.5 25.00 0 25,0 0 11, 49 5.01.03. 2.02.000 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian Pera ngk at Dae rah 4 241.18 8.000 1 3.65 0.00 0 1 3.650. 000 20,0 0 1,5 1 5.01.03. 2.02.000 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dok ume n 5 1.888. 425.00 0 1 253. 455. 000 1 253.4 55.00 0 25,0 0 13, 42 Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.01.03. 2.02.000 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapa tkan Monitorin dan Evaluasi dalam Peny usunan Renstra/Renja Bidang SDA Pera ngk at Dae rah 4 195.32 3.000 1 3.65 0.00 0 1 3.650. 000 20,0 0 1,8 7 % Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % PD dengan kinerja baik ingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan per sen 1 0 0 69.1 55.0 00 69.15 5.000 - 5.01.03. 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dok ume n 7 3.998. 272.56 0 35 69.1 55.0 00 35 69.15 5.000 - Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dok ume n 4 2 2 - - 5.01.03. 2.03.000 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dok ume n 6 1.587. 190.56 0 6 28.2 40.0 00 6 28.24 0.000 150, 00 1,7 8 Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.01.03. 2.03.000 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur Pera ngk at Dae rah 3 235.05 8.000 1 5.11 0.00 0 1 5.110. 000 16,6 7 2,1 7 5.01.03. 2.03.000 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dok ume n 3 1 1.940. 134.00 0 29 27.7 75.0 00 29 27.77 5.000 966, 67 1,4 3 5.01.03. 2.03.000 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan Pera ngk at Dae rah 2 9 235.89 0.000 1 8.03 0.00 0 1 8.030. 000 3,23 3,4 0 Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp 5,05 Penelitian dan Pengembangan 0 - - 5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase implementasi Rencana kelitbangan per sen 6 7 3.329. 931.1 00 - 643. 606. 000 - 643.6 06.00 0 - Persentase PD yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah per sen 5 2 - - - - 5.05.02. 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dok ume n 3 548.98 7.000 2 174. 644. 000 2 174.6 44.00 0 4 5.05.02. 2.01.000 1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah lapo ran 1 154.39 9.000 1 - 1 - 33,3 3 - 5.05.02. 2.01.000 5 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi lapo ran 1 160.89 4.000 1 160. 894. 000 1 160.8 94.00 0 100, 00 100 ,00 Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp 5.05.02. 2.01.001 4 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan lapo ran 1 233.69 4.000 - 13.7 50.0 00 - 13.75 0.000 - 5,8 8 5.05.02. 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Tersedianya dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dok ume n 2 786.76 3.000 2 326. 702. 000 2 326.7 02.00 0 200 5.05.02. 2.02.000 3 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dok ume n 1 268.64 8.000 1 159. 606. 000 1 159.6 06.00 0 50,0 0 59, 41 5.05.02. 2.02.001 0 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dok ume n 1 518.11 5.000 1 167. 096. 000 1 167.0 96.00 0 100, 00 32, 25 5.05.02. 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tersedianya dokumen Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dok ume n 6 836.47 7.700 0 142. 260. 000 0 142.2 60.00 0 - 5.05.02. 2.03.000 1 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dok ume n 1 144.62 0.000 - 142. 260. 000 - 142.2 60.00 0 - 98, 37 5.05.02. 2.03.000 3 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dok ume n 1 167.20 3.600 - - - - - - Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp 5.05.02. 2.03.000 4 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dok ume n 1 137.07 5.800 - - - - - - 5.05.02. 2.03.000 6 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dok ume n 1 157.22 1.300 - - - - - - 5.05.02. 2.03.000 8 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dok ume n 1 118.18 0.000 - - - - - - 5.05.02. 2.03.001 1 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dok ume n 1 112.17 7.000 - - - - - - 5.05.02. 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tersedianya dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi dok ume n 3 1.157. 703.40 0 - - - - - 5.05.02. 2.04.000 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang eknologi dan Inovasi dok ume n 1 929.40 0.800 - - - - - - 5.05.02. 2.04.000 4 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan lapo ran 1 139.99 8.600 - - - - - - Kode Rekenin g Uraian Urusan, Program/Kegiata n/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Ket era nga n I II III IV T ar ge t Rp K Rp K R p K R p K R p K Rp K Rp 5.05.02. 2.04.000 5 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual lapo ran 1 88.304 .000 - - - - - - Jumlah 43.143.127.3 51 7.491.675.96 5
94. 1.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Anggaran program ini adalah sebesar Rp.5.661.006.020 pada perubahan renja menjadi Rp. 5.830.583.019 atau penambahan anggaran sebesar Rp.169.576.999 dengan rincian kegiatan seperti berikut :
a.Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar Rp. 3.358.481.000 pada renja perubahan mengalami pengurangan anggaran menjadi Rp. Rp3.358.143.000. Alasan perubahan : penyesuaian pada spesifikasi rincian belanja Output : Dokumen RKPD 2026-2027, RPJMD 2025-2029, RENSTRA 2025- 2029, RKPD-P 2025, RENJA 2026-2029
b.Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah tidak mengalami perubahan.
c.Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian dengan sub kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada pagu anggaran awal Rp1.414.215.000 menjadi Rp1.584.130.000. Alasan perubahan : Mengalami penambahan sebesar Rp169.915.000 dialokasikan untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Evaluasi RKPD Tahun 2025 melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, sehingga pagu total menjadi Rp1.584.130.000. Output : Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2025.
1. 2.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
a.Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan anggaran sebesar Rp.2.999.160.650 pada renja perubahan menambah anggaran menjadi Rp. 3.269.660.650. Perubahan anggaran terjadi pada 3 sub kegiatan, yaitu : 1)Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp749.431.200 pada Renja Perubahan menjadi Rp960.931.200 Alasan perubahan: Penambahan belanja untuk tenaga ahli dalam kegiatan Smart City yang semula sebesar Rp144.000.000 disesuaikan menjadi Rp355.500.000. Penyusunan Masterplan Smart City diperlukan karena masterplan sebelumnya untuk periode 2024–2026 belum selaras dengan RPJMD 2025–2029, sehingga perlu disusun masterplan yang baru dan sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025–2029. Output: Laporan Pendampingan Implementasi Masterplan Smart City 2)Sub Kegiatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan tidak mengalami perubahan. 3)Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia tidak mengalami perubahan. 4)Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan anggaran sebesar Rp311.447.000 pada Renja Perubahan menjadi Rp370.447.000 Alasan perubahan: Penambahan alokasi untuk belanja tenaga ahli sebesar Rp59.000.000 untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap Rencana Aksi Daerah (RAD) HIV. Kegiatan Monev terhadap RAD HIV belum pernah dilakukan sebelumnya dan belum terakomodir dalam anggaran murni, sehingga diperlukan alokasi tambahan guna mendukung pelaksanaannya secara optimal. Output: Laporan Monev RAD HIV
b.Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan 4 sub kegiatan mendapat anggaran sebesar Rp.4.618.862.000 dan pada renja perubahan menjadi Rp. 5.276.110.000 1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp.2.293.926.000 pada renja perubahan menjadi Rp.2.672.294.800; Alasan Perubahan : Terdapat penambahan anggaran sebagai akibat dari perubahan target dalam sub kegiatan ini. Untuk mendukung fasilitasi dan promosi produk unggulan, diperlukan tambahan belanja tenaga ahli serta belanja pendukung lainnya. Output : Laporan Fasilitasi dan Promosi Produk Unggulan Kab. Tangerang, Dokumen Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Tematik Potensi Lokal, Dokumen Penyusunan Rancangan Konsep Penataan Perekonomian Wilayah 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp.241.188.000 pada renja perubahan dirasionalisasi menjadi Rp.193.188.000; Alasan Perubahan : Terdapat perubahan belanja pada komponen dokumentasi kegiatan dan sewa kendaraan sebagai bagian dari upaya refocusing dan efisiensi belanja pada program-program prioritas. Output : Laporan Monev Perencanaan Bidang Perkonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). 3) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp.1.888.425.000 pada renja perubahan menjadi Rp.2.215.304.200; Alasan Perubahan : Terdapat penambahan belanja untuk kegiatan Hari Mangrove dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian Program Asta Cita ke-6. Output : Dokumen Perencanaan Pengembangan Parakan serta Perlindungan Biodiversity Tanaman Endemik, Perencanaan strategi Pengurangan Pemborosan Pangan serta Pemanfaatannya, Penyusunan RADPG (Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi), Penyusunan Roadmap dan Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan dan Cadangan Pangan, Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis SDA, Pengembangan Ekonomi di Pesisir (Ekonomi Biru). 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA tidak mengalami perubahan.
c.Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan anggaran sebesar Rp. 3,998,272,560 pada renja perubahan menjadi Rp. 5,168,182,000 untuk membiayai 4 sub kegiatan: 1) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp1.587.190.560 pada Renja Perubahan menjadi Rp2.699.374.000 Alasan perubahan: Penambahan beberapa kegiatan yang mendukung koordinasi perencanaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan. Output: Penyusunan Dokumen Rencana Umum Jaringan Jalan Kabupaten Tangerang, Penyusunan DED Pembangunan Pusat Inovasi Pemuda, Pusat Trauma Healing dan Training Center, Boarding School KORPRI, Renovasi Islamic Center 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp235.058.000 pada Renja Perubahan menjadi Rp248.498.000 Alasan perubahan: Penyesuaian beberapa item belanja untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Output: Laporan Monev Program Open Defecation Free (ODF), dan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 3) Sub Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp1.940.134.000 pada Renja Perubahan menjadiRp1.972.900.000. Alasan perubahan: Perubahan beberapa item belanja untuk mendukung kelengkapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan. Output: Laporan Kajian Perlindungan Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang, Penataan Kawasan Kumuh Cituis, Pengembagan Data Bidang Kewilayahan, Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove, Penyusunan Kebijakan Kewilayahan, Masterplan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Utara Kabupaten Tangerang. 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp235.890.000 pada Renja Perubahan menjadi Rp247.410.000 Alasan perubahan: Perubahan item belanja untuk menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kewilayahan. Output: Laporan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Monev Program Sekolah Keaneka Ragaman Hayati.
1. 3.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Anggaran program ini adalah sebesar Rp.3.329.931.100 pada perubahan renja menjadi Rp.3.699.888.100. Terdiri dari 4 kegiatan, 3 kegiatan mendapat penambahan anggaran :
a.Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan :

(1)Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah mempunyai pagu sebesar Rp 154,399,000 dan tidak mengalami perubahan pagu.
(2)Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi mengalami perubahan pagu dari Rp160,894,000 menjadi sebesar Rp310,271,000. Alasan perubahan: Penambahan dilakukan sehubungan dengan adanya kebutuhan Belanja Jasa Tenaga Ahli untuk mendukung penyusunan dokumen kajian Proses Pengolahan Ikan. Output : Dokumen Kajian Perencanaan Pusat Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan (Kajian dan DED).
(3)Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan mempunyai pagu sebesar Rp 154,399,00 dan tidak mengalami perubahan pagu Rp 233,694,000 dan tidak mengalami perubahan pagu.
1. b.Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan :
(1)Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengalami perubahan pagu.
(2)Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp518.115.000 pada Renja Perubahan menjadi Rp638.695.000. Alasan perubahan: Penambahan Belanja Jasa Tenaga Ahli Output: Dokumen Hasil Kajian Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Tangerang.
1. c.Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan :
(1)Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak mengalami perubahan pagu.
(2)Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah tidak mengalami perubahan pagu.
(3)Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan tidak mengalami perubahan pagu.
(4)Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral tidak mengalami perubahan pagu.
(5)Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan tidak mengalami perubahan pagu.
(6)Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum mengalami perubahan pagu, dari semula sebesar Rp112.117.000. Namum dalam wacana untuk melakukan penambahan kegiatan jika memungkin dilakukan untuk mendukung kebutuhan penyusunan studi penataan dan permukiman produktif berkelanjutan.
1. d.Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi tidak memiliki pagu sebesar Rp,1,157,703,400 yang tidak mengalami perubahan. Pagu tersebut untuk membiayai 3 Sub Kegiatan yaitu :
(1)Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
(2)Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
(3)Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran program ini adalah sebesar Rp.22.535.895.021 pada perubahan renja menjadi Rp.24.201.187.207 untuk membiayai 7 kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah, terdapat beberapa kegiatan yang terdapat penyesuaian, sebagai berikut :

a.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan.
b.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

(1)Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami perubahan anggaran, dari semula sebesar Rp14.365.867.543 pada Renja Perubahan menjadi 16.002.135.169. Alasan perubahan: Penambahan anggaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji bagi 15 CPNS dan 13 PPPK, serta menyesuaikan dengan hasil Berita Acara Rekonsiliasi Gaji tertanggal 7 Mei 2025. Output: Berita Acara Rekonsiliasi Gaji.
(2)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun tidak mengalami perubahan anggaran.
(3)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD tidak mengalami perubahan anggaran.
1. c.Kegiatan Administrasi Kepegawaian
(1)Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp303.424.600 pada Renja Perubahan menjadi Rp232.377.600 2 Alasan perubahan: Penyesuaian ini dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan standar harga satuan barang/jasa pemerintah.
(2)Sub Kegiatatan Pengadaan Pelatihan Pegawai dan Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak mengalami perubahan anggaran.
1. d.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp3.133.091.100 pada Renja Perubahan menjadi Rp2.960.711.100 dengan rincian perubahan pada sub kegiatan sebagai berikut :
(1)Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor tidak mengalami perubahan anggaran.
(2)Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami perubahan anggaran sebelumnya 1,218,001,000 menjadi 984,807,000. Alasan Perubahan : Sebagai tindak lanjut arahan Presiden terkait refocusing belanja dan efisiensi anggaran.
(3)Sub kegiatan Peralatan Rumah Tangga tidak mengalami perubahan anggaran.
(3)Sub kegiatan Pengadaan Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, yang mengalami perubahan rincian belanja, dengan penyesuaian nilai anggaran dari sebelumnya sebesar Rp419.013.000 menjadi Rp420.747.000. Alasan perubahan: Dilakukan penyesuaian pada komponen belanja untuk mengakomodasi kebutuhan yang lebih prioritas, meskipun perubahan hanya terjadi pada rincian, bukan substansi kegiatan.
(4)Sub kegiatan pengadaan barang cetakan dan pengadaan tidak mengalami perubahan rincian anggaran.
(5)Sub kegiatan Pengadaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, mengalami perubahan pagu dari 259,700,000 menjadi 318,780,00. Alasan Perubahan : sub kegiatan ini mengalami penambahan anggaran karena adanya tambahan untuk pengadaan jasa iklan.
(6)Sub Kegiatan pengadaan kasilitasi kunjungan tamu tidak mengalami perubahan anggaran.
(7)Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tidak mengalami perubahan anggaran.
1. e.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
(1)Sub Kegiatan Penyediaan Mebel sebesar Rp565.755.200 pada Renja Perubahan menjadi Rp 310.237.600 Alasan perubahan: Terdapat refocusing perubahan dikarenakan arahan efesiensi belanja.
1. f.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
(1)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak mengalami perubagan anggaran.
(2)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp1.795.550.202 pada Renja Perubahan menjadi Rp1.838.164.362. Alasan perubahan: Penambahan kebutuhan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 bagi staf non-ASN yang belum terakomodir.
1. g.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(1)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp525.784.576 pada Renja Perubahan menjadi Rp528.339.576 Alasan perubahan: Tambahan kebutuhan untuk perpanjangan STNK kendaraan serta BBM dan pemeliharaan kendaraan operasional yang belum terakomodir.
(2)Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak mengalami perubahan anggaran.
(3)Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp1.277.250.000 pada Renja Perubahan menjadi Rp1.760.050.000 Alasan perubahan: Penambahan unit pada gedung yang memerlukan rehabilitasi. Secara rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta rencana pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2025 seperti pada tabel berikut : Tabel 3.1 Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta rencana pagu indikatif Perubahan Renja BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Pagu Murni Pagu Pergeseran Pagu Sesudah Perubahan Selisih Lokasi Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya 1 2 3 4 5 6 7 8=(7-6) 9 5.01.5.05. 0.00.01.0 000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 46.902.646.111 43.143.127.351 47.345.610.976 4.202.483.6 25 Kab. Tangerang 5,01 Perencanaan 5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 23.549.313.821 100 22.535.895.021 100 24.201.187.207 1.665.292.1 86 Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dok ume n 22 248.395.600 22 188.988.600 22 188.988.600 - Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 1.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dok ume n 10 62.414.600 10 46.676.600 10 46.676.600 - Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 1.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD lapo ran 5 31.683.000 5 23.212.000 5 23.212.000 - Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 1.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah lapo ran 7 154.298.000 8 119.100.000 8 119.100.000 - Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Adminstrasi Keuangan dok ume n 3 14.475.704.543 3 14.448.987.543 3 16.085.255.169 1.636.267.62 6 Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ora ng/ bula n 75 14.365.867.543 75 14.365.867.543 75 16.002.135.169 1.636.267.62 6 Kab. Tangerang Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Pagu Murni Pagu Pergeseran Pagu Sesudah Perubahan Selisih Lokasi Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya 5.01.01.2.0 2.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD lapo ran 1 26.702.000 1 19.124.000 1 19.124.000 - Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD lapo ran 6 83.135.000 6 63.996.000 6 63.996.000 - Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai dok ume n 2 615.280.600 2 555.987.800 2 484.940.800 (71.047.000) Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 5.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pak et 2 303.424.600 4 303.424.600 5 232.377.600 (71.047.000) Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 5.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ora ng 47 311.856.000 47 252.563.200 78 252.563.200 - Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah dok ume n 8 3.965.493.100 8 3.133.091.100 8 2.960.711.100 (172.380.000 ) Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pak et 8 69.240.000 8 69.240.000 8 69.240.000 - Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pak et 4 1.218.001.000 5 1.218.001.000 7 984.807.000 (233.194.000 ) Kab. Tangerang Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Pagu Murni Pagu Pergeseran Pagu Sesudah Perubahan Selisih Lokasi Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya 5.01.01.2.0 6.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pak et 21 83.576.700 22 83.576.700 19 83.576.700 - Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 6.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pak et 15 419.013.000 17 419.013.000 20 420.747.000 1.734.000 Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pak et 7 179.312.000 7 145.652.000 8 145.652.000 - Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 6.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dok ume n 4 259.700.000 4 259.700.000 8 318.780.000 59.080.000 Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 6.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu lapo ran 93 199.526.400 94 164.876.400 90 164.876.400 - Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD lapo ran 110 1.537.124.000 120 773.032.000 80 773.032.000 - Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Barang Milik Daerah dok ume n 1 565.755.200 1 565.755.200 1 310.237.600 (255.517.600 ) Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 7.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pak et 1 565.755.200 2 565.755.200 3 310.237.600 (255.517.600 ) Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemda dok ume n 2 1.831.150.202 2 1.795.550.202 2 1.838.164.362 42.614.160 Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan bula n 12 314.926.634 12 314.926.634 12 327.340.794 12.414.160 Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan bula n 12 1.516.223.568 12 1.480.623.568 12 1.510.823.568 30.200.000 Kab. Tangerang Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Pagu Murni Pagu Pergeseran Pagu Sesudah Perubahan Selisih Lokasi Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya 5.01.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dok ume n 3 1.847.534.576 3 1.847.534.576 3 2.332.889.576 485.355.000 Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 26 525.784.576 26 525.784.576 32 528.339.576 2.555.000 Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 75 44.500.000 75 44.500.000 43 44.500.000 - Kab. Tangerang 5.01.01.2.0 9.0009 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 1 1.277.250.000 1 1.277.250.000 1 1.760.050.000 482.800.000 Kab. Tangerang 5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6.883.507.530 5.661.006.020 5.830.583.019 169.576.999 Kab. Tangerang Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu pers en 100 4.019.388.200 100 3.358.481.000 100 3.358.143.000 (338.000) Kab. Tangerang 5.01.02.2.0 1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dok ume n 10 4.019.388.200 10 3.358.481.000 10 3.358.143.000 (338.000) Kab. Tangerang 5.01.02.2.0 1.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) dok ume n 10 4.019.388.200 10 3.358.481.000 10 3.358.143.000 (338.000) Kab. Tangerang Prosentase Ketersedian Data Pembangunan pers en 66 941.186.230 66 888.310.020 66 888.310.019 (1) Kab. Tangerang Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Pagu Murni Pagu Pergeseran Pagu Sesudah Perubahan Selisih Lokasi Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya 5.01.02.2.0 2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan dok ume n 5 941.186.230 5 888.310.020 5 888.310.019 (1) Kab. Tangerang 5.01.02.2.0 2.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) dok ume n 5 941.186.230 5 888.310.020 5 888.310.019 (1) Kab. Tangerang Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan pers en 100 1.922.933.100 100 1.414.215.000 100 1.584.130.000 169.915.000 Kab. Tangerang 5.01.02.2.0 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 10 lapo ran 10 1.922.933.100 10 1.414.215.000 12 1.584.130.000 169.915.000 Kab. Tangerang 5.01.02.2.0 3.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 10 lapo ran 10 1.922.933.100 10 1.414.215.000 12 1.584.130.000 169.915.000 Kab. Tangerang 5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah 12.822.943.960 11.616.295.210 13.713.952.650 2.097.657.4 40 Kab. Tangerang % Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pers en 100 100 100 - Kab. Tangerang % PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pers en 100 100 100 - Kab. Tangerang Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Pagu Murni Pagu Pergeseran Pagu Sesudah Perubahan Selisih Lokasi Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya 5.01.03.2.0 1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dok ume n 16 3.520.271.650 16 2.999.160.650 16 3.269.660.650 270.500.000 Kab. Tangerang Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dok ume n 5 4 4 - Kab. Tangerang 5.01.03.2.0 1.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dok ume n 8 856.591.200 4 749.431.200 4 960.931.200 211.500.000 Kab. Tangerang 5.01.03.2.0 1.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan lapo ran 5 386.247.000 4 281.029.000 4 281.029.000 - Kab. Tangerang 5.01.03.2.0 1.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dok ume n 8 1.855.751.450 2 1.657.253.450 2 1.657.253.450 - Kab. Tangerang 5.01.03.2.0 1.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia lapo ran 5 421.682.000 7 311.447.000 7 370.447.000 59.000.000 Kab. Tangerang Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Pagu Murni Pagu Pergeseran Pagu Sesudah Perubahan Selisih Lokasi Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya % Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) pers en 100 100 100 - Kab. Tangerang % PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) pers en 100 100 100 - Kab. Tangerang 5.01.03.2.0 2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dok ume n 10 5.078.455.750 10 4.618.862.000 10 5.276.110.000 657.248.000 Kab. Tangerang Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dok ume n 4 4 4 - Kab. Tangerang 5.01.03.2.0 2.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dok ume n 5 2.528.577.350 5 2.293.926.000 5 2.672.294.800 378.368.800 Kab. Tangerang 5.01.03.2.0 2.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian lapo ran 4 241.646.000 4 241.188.000 4 193.188.000 (48.000.000) Kab. Tangerang 5.01.03.2.0 2.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dok ume n 5 2.062.444.000 5 1.888.425.000 5 2.215.304.200 326.879.200 Kab. Tangerang Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Pagu Murni Pagu Pergeseran Pagu Sesudah Perubahan Selisih Lokasi Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya 5.01.03.2.0 2.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA lapo ran 4 245.788.400 4 195.323.000 4 195.323.000 - Kab. Tangerang % Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pers en 100 100 100 - Kab. Tangerang % PD dengan kinerja baik ingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pers en 100 100 100 - Kab. Tangerang 5.01.03.2.0 3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dok ume n 84 4.224.216.560 84 3.998.272.560 89 5.168.182.000 1.169.909.44 0 Kab. Tangerang Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dok ume n 8 8 8 - Kab. Tangerang 5.01.03.2.0 3.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dok ume n 18 1.679.515.560 18 1.587.190.560 23 2.699.374.000 1.112.183.44 0 Kab. Tangerang 5.01.03.2.0 3.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur lapo ran 4 260.060.000 4 235.058.000 4 248.498.000 13.440.000 Kab. Tangerang Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Pagu Murni Pagu Pergeseran Pagu Sesudah Perubahan Selisih Lokasi Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya 5.01.03.2.0 3.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) dok ume n 66 2.016.431.000 66 1.940.134.000 66 1.972.900.000 32.766.000 Kab. Tangerang 5.01.03.2.0 3.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan lapo ran 4 268.210.000 4 235.890.000 4 247.410.000 11.520.000 Kab. Tangerang 5,05 Penelitian dan Pengembangan - Kab. Tangerang 5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase implementasi Rencana kelitbangan pers en 67 3.646.880.800 67 3.329.931.100 67 3.599.888.100 269.957.000 Kab. Tangerang Persentase PD yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah pers en 52 52 52 - Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dok ume n 3 569.727.000 3 548.987.000 3 698.364.000 149.377.000 Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 1.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah lapo ran 1 154.399.000 1 154.399.000 1 154.399.000 - Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 1.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi lapo ran 1 160.894.000 1 160.894.000 1 310.271.000 149.377.000 Kab. Tangerang Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Pagu Murni Pagu Pergeseran Pagu Sesudah Perubahan Selisih Lokasi Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya 5.05.02.2.0 1.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan lapo ran 1 254.434.000 1 233.694.000 1 233.694.000 - Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Tersedianya dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dok ume n 2 786.763.000 2 786.763.000 2 907.343.000 120.580.000 Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 2.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dok ume n 1 268.648.000 1 268.648.000 1 268.648.000 - Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 2.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dok ume n 1 518.115.000 1 518.115.000 1 638.695.000 120.580.000 Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tersedianya dokumen Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dok ume n 6 898.747.000 6 836.477.700 6 836.477.700 - Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 3.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dok ume n 1 144.620.000 1 144.620.000 1 144.620.000 - Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 3.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dok ume n 1 184.023.000 1 167.203.600 1 167.203.600 - Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 3.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dok ume n 1 153.869.000 1 137.075.800 1 137.075.800 - Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 3.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dok ume n 1 174.293.000 1 157.221.300 1 157.221.300 - Kab. Tangerang Kode Rekening Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sat uan Pagu Murni Pagu Pergeseran Pagu Sesudah Perubahan Selisih Lokasi Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya Tar get Anggarannya 5.05.02.2.0 3.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dok ume n 1 125.239.000 1 118.180.000 1 118.180.000 - Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 3.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dok ume n 1 116.703.000 1 112.177.000 1 112.177.000 - Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tersedianya dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi dok ume n 1 1.391.643.800 3 1.157.703.400 3 1.157.703.400 - Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 4.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang eknologi dan Inovasi dok ume n 3 1.087.276.000 1 929.400.800 1 929.400.800 - Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 4.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan lapo ran 1 186.984.800 1 139.998.600 1 139.998.600 - Kab. Tangerang 5.05.02.2.0 4.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual lapo ran 1 117.383.000 1 88.304.000 1 88.304.000 - Kab. Tangerang Jumlah 46.902.646.111 43.143.127.351 1 47.345.610.976 4.202.483.625 Dokumen Perubahan Renja ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA tetap berjalan efektif, terarah, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah. Untuk itu, kepada Sekretariat Badan dan seluruh Bidang diharapkan:

1.Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 secara optimal, sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
2.Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Perubahan Renja BAPPEDA Kabupaten Tangerang, guna memastikan ketercapaian target kinerja pelaksanaan pada Tahun 2025.
8.Dinas Pendidikan Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional perencanaan pembangunan bidang pendidikan dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, Rencana Kinerja (Renja) Daerah, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan, dan Rencana Kinerja (Renja) SKPD bidang pendidikan. Dalam kaitan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai penanggungjawab dan pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan perlu menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang bidang pendidikan 2024-2026 dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang diturunkan ke masing-masing Rencana Kinerja (Renja) SKPD. Rencana Kinerja (Renja SKPD) ini menjadi pedoman bagi semua tingkatan penyelenggara dan pengelola pendidikan: dinas pendidikan kabupaten, dewan pendidikan, unit pelaksana teknis pendidikan kecamatan, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, satuan pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang. Rencana Kinerja (Renja) SKPD ini merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Tangerang periode 2005-2025 ke 2025-2045 dan antar RPJMD/RPD periode 2024-2025 ke 2025-2029 yang selanjutnya dikaitkan dengan perencanaan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Visi pembangunan Kabupaten Tangerang yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing.” Dengan misi pembangunan meliputi :
1.Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2.Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3.Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4.Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif;
5.Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.
6.Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
7.Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing;
8.Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas;
9.Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas;
10.Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
11.Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
12.Rencana Kinerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup : 1) Tahap perumusan rancangan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan SKPD. 2) Tahap penyajian rancangan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan SKPD. Rencana Kinerja (Renja) Perubahan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rencana Kinerja (Renja) Perubahan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan, selaras dengan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2024-
2026.Selanjutnya Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Perubahan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 mendatang. 1.2 Landasan Hukum
1.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
16.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 500-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah;
18.Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 311/M/2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayana Minimal;
19.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09);
21.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahum 2023- 2026;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tnagrenag Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
23.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
27.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
28.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Tahun 2024-2026;
29.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30.Surat Edaran Bupati Nomor B/100.3.4/2808/III/Bappeda/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan sebagaimana tertuang dalam pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang berkenaan;
2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3.Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
4.Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan;
5.Factor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, perubahan lokasi dan / atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
6.Untuk ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (PD) (outcame/output) yang ditetapkan, terintegrasi dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025;
7.Untuk ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (PD) (outcame/output) yang ditetapkan, terintegrasi dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025;
8.Untuk kelangsungan Pemenuhan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), IKK, SDG’s dan prioritas Pembangunan serta untuk mencapai indicator program. Rencana Kinerja (Renja) Perubahan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang bidang pendidikan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten sebagai penjabaran RPJPN dan RPJMN bidang Pendidikan dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memuat program dan kegiatan satu tahun ke depan sebagai obyektivasi visi dan misi Kabupaten Tangerang bidang pendidikan yang dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini secara kelembagaan merupakan pedoman utama Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai pelaksana kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan khususnya untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal. Dengan Rencana Kinerja (Renja) ini maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun di depan dapat dijabarkan dengan tahapan yang sistematis dan capaian yang terukur. Berpedoman kepada Surat Edaran B/100.3.4/2808/III/BAPPEDA/2025 yang merujuk pada arahan dalam Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, makan Pemerintah Daerah melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025 melalui Langkah-langkah sebagai berikut:
1.Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat ceremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
2.Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
3.Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
4.Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5.Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan public serta tidak dilakukan berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
6.Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementrian/Lembaga, dan ;
7.Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD).
8.Selanjutnya hasil efisiensi dialihkan untuk digunakan :

a.Bidang Pendidikan;
b.Bidang Kesehatan;
c.Infrastruktur dan Sanitasi;
d.Optimalisasi penanganan dan minuman;
e.Penyediaan Cadangan Pangan; dan
f.Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
g.Masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 secara garis besar disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 361 ayat 3, bahwa Sistematika Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan yaitu sebagai berikut: Adapun evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Triwulan II Tahun berkenaan meliputi kebijakan perencanaan program & kegiatan, dan pelaksanaan rencana program & kegiatan. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2025 dengan anggaran Rp. 2.177.937.080.969 dengan rekapitulasi Evaluasi Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan ke II tahun berkenaan adalah sebesar Rp. 585.275.559.626 atau sebesar 26.87% dengan uraian sebagai berikut : Tabel 2.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025 Mengacu terhadap evaluasi Renja Pendidikan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang apabila disandingkan dengan renstra tahun 2025-2029 terhadap target penetapan kinerja dengan Rencana Kerja Perubahan 2025 telah sesuai, namun apabila dibandingkan dengan renstra tahun 2024-2026 tidak terdapat perbedaan program namun terdapat perbedaan target indicator pada masing – masing program kegiatan yang telah dijabarkan dalam dokumen renstra 2025-2029. Pada renstra tahun 2025-2029 program pendukung urusan Pendidikan berjumlah lima program yang dijabarkan pada tabel 2.2 di bawah ini : URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN LEBIH/ (KURANG) JUMLAH (Rp) (%) JUMLAH (Rp) (%) BELANJA 2.177.937.080.969 585.275.559.626 26,87 1.592.661.521.343 73,13 BELANJA OPERASI 1.928.815.622.816 585.275.559.626 30,34 1.343.540.063.190 69,66 BELANJA MODAL 249.121.458.153 0 0 249.121.458.153 100 Tabel 2.2 Evaluasi Renja Dinas Pendidikan Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang No. PROGRAM INDIKATOR 2023 2024 Capaian Kinerja S.D 2024 2025 2025 2026 Realisasi Realisasi Target RKPD Realisasi Tw 2 Target RKPD Target RKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 99,11 99,39 99,39 100,00 99,59 100,00 100,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 92,87 95,60 95,60 100,00 97,79 100,00 100,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 95,38 92,11 92,11 100,00 72,07 100,00 100,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan 70,38 88,32 88,32 100,00 69,79 100,00 100,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Jumlah peserta didik yang dapat Baca Tulis Al Quran Jenjang SD DAN SMP 14.673 0 0 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Rata-rata Capaian Outcome Muatan Kurikulum yang Dikembangkan 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 90,00 90,00 91,00 0,00 91,00 92,00 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Rekomendasi Perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal) 80,00 80,00 85,00 0,00 85,00 90,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Pendidikan 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATA N TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TW II TAHUN 2025 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 TINGKAT REALISAS I (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025 TINGKAT CAPAIAN REALISAS I TARGET RENSTRA (%) 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 100,00 99,93 100,00 99,59 99,59 99,59 99,59 100,00 95,60 100,00 72,07 72,07 72,07 72,07 100,00 92,11 100,00 97,79 97,79 97,79 97,79 100,00 88,32 100,00 69,79 69,79 69,79 69,79 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.038,00 1.026,00 1.038,00 1.026,00 98,84 1.026,00 98,84 1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 6 2 4 1 25,00 3 50,00 1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang guru/Kepala Sekolah/TU 4 2 0 - 0,00 2 50,00 1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 14 9 0 0,00 9 64,29 1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 14 2 0 - 0,00 2 14,29 1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 150 85 22 1 4,55 86 57,33 1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 5 1 0 - 0,00 1 20,00 1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah 200 120 95 - 0,00 120 60,00 1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 4.800 4.800 24.092 - 0,00 4.800 100,00 1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 84 0 16 - 0,00 - - 1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2175 1450 2175 1 0,05 1450 66,67 1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3237 3192 3237 3159 97,59 3192 98,61 1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.200 1.200 1.200 600 50,00 1200 100,00 1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 950 400 950 50 5,26 400 42,11 1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1.026 1.026 1.026 1.026 100,00 1026 100,00 1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 265.278 265.278 265.278 265.278 100,00 265278 100,00 1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 47 9 0 - 0,00 9 19,15 1.01.02.2.01.35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan 260 260 260 260 100,00 260 100,00 1.01.02.2.01.36 Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan 1 1 1 1 100,00 1 100,00 1.01.02.2.01.37 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 220 220 220 220 100,00 220 100,00 1.01.02.2.01.38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 1 2 - 0,00 1 50,00 1.01.02.2.01.39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 1 1 1 0 0,00 1 100,00 1.01.02.2.01.41 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 273 212 273 0 0,00 212 77,66 1.01.02.2.01.43 Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi 58 3 29 0 0,00 3 5,17 1.01.02.2.01.47 Pembangunan Ruang Kelas Baru 270 31 134 1 0,75 32 11,85 1.01.02.2.01.49 Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1200 1200 1200 0 0,00 1200 100,00 1.01.02.2.01.50 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 1013 1013 1013 0 0,00 1013 100,00 1.01.02.2.01.51 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 400 282 228 50 21,93 332 83,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 463,00 438,00 463,00 438,00 94,60 438,00 94,60 1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 12 2 2 0 0,00 2 16,67 1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 11 0 5 1 20,00 1 9,09 1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 10 2 0 0 0,00 2 20,00 1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 13 0 0 0 0,00 0 - 1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium 26 6 0 0 0,00 6 23,08 1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 57 43 14 1 7,14 44 77,19 1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 255 94 67 1 1,49 95 37,25 1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah 11 3 0 0 1,00 3 27,27 1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium 11 2 0 0 1,00 2 18,18 1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah 250 80 85 0 0,00 80 32,00 1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.800 1790 25.869 0 0,00 1.790 99,44 1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 11 4 8 0 0,00 4 36,36 1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2.552 2.552 2.552 0 0,00 2.552 100,00 1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1774 1774 1467 1.225 83,50 1.774 100,00 1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 985 985 800 400 50,00 985 100,00 1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 400 400 217 0 0,00 400 100,00 1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 430 430 430 0 0,00 430 100,00 1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 69.161 69161 69161 0 0,00 69.161 100,00 1.01.02.2.02.48 pembinaan Penggunaan Teknologi, informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan 23.750 23750 23.000 0 0,00 23.750 100,00 1.01.02.2.02.49 Pengembangan Konten Digital untuk pendidikan 1 1 1 0 0,00 1 100,00 1.01.02.2.02.50 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 500 300 500 0 0,00 300 60,00 1.01.02.2.02.51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 1 1 0 0,00 1 100,00 1.01.02.2.02.52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 11 2 1 0 0,00 2 18,18 1.01.02.2.02.54 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 200 200 11 6 0,00 200 100,00 1.01.02.2.02.55 Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi 3 2 1 0 0,00 2 66,67 1.01.02.2.02.58 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 430 200 430 0 0,00 200 46,51 1.01.02.2.02.59 Pembangunan Ruang Kelas Baru 109 30 70 1 1,43 31 28,44 1.01.02.2.02.60 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 300 300 250 0 0,00 300 100,00 1.01.02.2.02.64 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU 21 21 0 0 #DIV/0! 21 100,00 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan PAUD 1579,00 1388,00 1360,00 1388,00 102,06 1388,00 87,90 1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 60 12 9 1 11,11 13 21,67 1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD 160 20 30 0 0,00 20 12,50 1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 182 66 26 0 0,00 66 36,26 1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 1420 200 300 200 66,67 200 14,08 1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 200 200 1200 200 16,67 200 100,00 1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 30 30 300 100 33,33 30 100,00 1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 51 41 4 0 0,00 41 80,39 1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 1420 1300 1400 0 0,00 1.300 91,55 1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 900 900 1300 0 0,00 900 100,00 1.01.02.2.03.23 Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan 60 60 20 0 0,00 60 100,00 1.01.02.2.03.24 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 1380 1380 1300 0 0,00 1.380 100,00 1.01.02.2.03.25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 10 3 3 0 0,00 3 30,00 1.01.02.2.03.26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 5 5 3 0 0,00 5 100,00 1.01.02.2.03.29 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 150 150 20 0 0,00 150 100,00 1.01.02.2.03.30 Pembangunan Ruang Kelas Baru 45 3 4 1 25,00 4 8,89 1.01.02.2.03.39 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 400 400 200 0 0,00 400 100,00 1.01.02.2.03.41 Pengadaan Perlengapan peserta didik 4500 4000 9250 0 0,00 4.000 88,89 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 85,00 71,00 85,00 71,00 83,53 71,00 83,53 1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 400 387 400 0 0,00 387 96,75 1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan 24 2 4 0 0,00 2 8,33 1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan 14 0 12 5 41,67 5 35,71 1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 90 75 88 1 1,14 75 83,33 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 80 71 75 0 0,00 71 88,75 1.01.02.2.04.27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4 1 1 0 0,00 1 25,00 1.01.02.2.04.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4 1 1 0 0,00 1 25,00 1.01.02.2.04.46 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 200 200 165 65 39,39 65 32,50 01:01:03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 100 100 100 - 0,00 100 33,33 01.01.2.03.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 25 100 25 - 0,00 25 33,33 01.01.2.03.01.0 2 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 2 1 3 - 0,00 1 50,00 01.01.2.03.01.0 6 Penyusunan Model-model Pembelajaran Inovatif Pendidikan Dasar 3 1 1 - 0,00 1 33,33 01:01:04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 90,00 90,00 90,00 - 0,00 90 33,33 01.01.2.04.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan 2 2 2 - 0,00 2 33,33 01.01.2.04.01.0 1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan 3 1 1 - 0,00 1 33,33 01.01.2.04.01.0 2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan 3 1 1 0 0,00 1 33,33 01:01:05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 80,00 33,33 01.01.2.05.01 Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 80 80 80 0 0,00 80 33,33 01.01.2.05.01.0 1 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 3 1 1 1 100,00 1 33,33 01.01.2.05.01.0 2 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat 3 1 1 0 0,00 1 33,33 01.01.2.05.02 Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 75 75 75 - 0,00 75 33,33 01.01.2.05.02.0 1 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat 3 1 1 0 0,00 1 33,33 01.01.2.05.02.0 2 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat 3 1 1 0 0,00 1 33,33 01.01.2.05.02.0 3 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat 3 1 1 0 0,00 1 33,33 01:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 80,91 79,55 80,81 - 0,00 79,55 98,32 DAERAH KABUPATEN/ KOTA 01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,00 9,00 9,00 4,00 44,44 4,00 44,44 01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 4 3 1 33,33 5 50,00 01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 1 1 0 0,00 1 33,33 01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 2 1 0 0,00 2 66,67 01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3 1 1 0 0,00 1 33,33 01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3 2 1 0 0,00 2 66,67 01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 1 1 1 100,00 1 33,33 01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 1 1 0 0,00 1 33,33 01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,00 12,00 11,00 4,00 36,36 4,00 36,36 01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9375 9054 9375 8.957 95,54 8.957 95,54 01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7 3 2 0 0,00 3 42,86 01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 15 5 5 0 0,00 5 33,33 01.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 33,33 01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 1 1 0 0,00 1 33,33 01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 2 2 0 0,00 3 60,00 01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5,00 5,00 5,00 1,00 20,00 1,00 20,00 01.01.2.05.02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1 1 0 0 0,00 0 - 01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 1 1 0 0,00 0 - 01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 300 50 25 0 0,00 0 - 01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 280 30 280 60 21,43 60 21,43 01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9,00 9,00 9,00 8,00 88,89 8,00 88,89 01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 1 1 0 0,00 0 - 01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 30 6 0 0,00 0 - 01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 2 1 0 0,00 0 - 01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 2 1 0 0,00 0 - 01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 2 1 0 0,00 0 - 01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 12 1 0 0,00 0 - 01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 12 12 3 25,00 3 25,00 01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 12 12 3 25,00 3 25,00 01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4,00 4,00 4,00 2,00 50,00 2,00 50,00 01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1 12 0 0,00 0 - 01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 12 12 0 0,00 0 - 01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 12 12 3 25,00 3 25,00 01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3,00 3,00 3,00 1,00 33,33 3,00 100,00 01.01.2.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21 19 21 21 100,00 19 90,48 01.01.2.09.09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16 7 7 1 14,29 7 43,75 01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 173 173 105 0 0,00 105 60,69 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang diresmikan pada Tahun 2000 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perluasan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten/ Kota dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, Dikukuhkan dengan:
1. 1.Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 119 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 34 Tahun 2004.
2. 2.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. 3.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 02).
4. 4.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
5. 5.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022, dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang membentuk lembaga pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan dengan nomenklatur Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Sebagaimana Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
6. 1.Kepala Dinas
7. 2.Sekretariat A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian B. Kelompok Jabatan Fungsional
8. 3.Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini A. Seksi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini B. Seksi Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan; dan C. Kelompok Jabatan Fungsional
9. 4.Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar A. Seksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar B. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sekolah Dasar; dan C. Kelompok Jabatan Fungsional
10. 5.Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama A. Seksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama B. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sekolah Menengah Pertama; dan Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal C. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bahasa, dan Sastra D. Seksi Kelembagaan Pendidikan dan Kurikulum Muatan Lokal; dan E. Kelompok Jabatan Fungsional
11. 6.UPTD Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan A. Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
12. 1.Kepala Dinas 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. 2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.perumusan kebijakan bidang pendidikan;
b.pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
d.pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan; dan
a.merintahan berbasis elektronik;
b.melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;
c.melaksanakan administrasi/penatausahan, penggandaan, pengiriman, pendistribusian surat, tata naskah dinas, arsip dinamis disdik, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor, serta jasa pelayanan umum kantor;
d.melaksanakan pengadaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, administrasi/penatausahaan barang milik daerah, serta penyusunan laporan barang milik daerah;
e.memfasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, sarana dan prasarana kantor, perjalanan dinas, serta kendaraan operasional/dinas;
f.memfasilitasi pengadaan mebel, peralatan dan mesin, pengadaan asset tetp lainnya, pengadaan asset tetap tak berwujud, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, serta pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
g.memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi disdik serta kunjungan tamu;
h.memfasilitasi pengelolaan informasi dan dokumen;
i.melaksanakan penyusunan bahan untuk peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
j.menyusun kebutuhan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya;
k.mempersiapkan koordinasi pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, serta kebutuhan pegawai;
l.menghimpun dan mengolah data administrasi kepegawaian;
m.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta mengadakan bimbingan teknis implementasinya;
n.membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
o.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 2.Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 1) Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, serta pendidikan nonformal; 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Kesetaraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
b.penyiapan rencana dan program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan kesetaraan;
c.pengendalian program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan yang meliputi formasi, rotasi, mutasi, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan karir pendidik, dan tenaga kependidikan;
d.pembimbingan pegawai dilingkungan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan untuk meningkatkan kinerja pegawai;
e.pengelolaan administrasi bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
f.pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan seksi pengelolaan pendidikan nonformal dan kesetaraan;
g.melaksanakan pelaporan hasil program kegiatan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
h.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.merencanakan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
b.membagi tugas program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
c.memberi petunjuk program pendidikan pengelolaan pendidikan anak usia dini, dan seksi pengelolaan pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
d.mengatur program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan seksi pengelolaan pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
e.mengevaluasi kegiatan program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
f.melaksanakan pembinaan dan pengembangan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
g.melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
h.menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
i.mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
j.melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
k.melaporkan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;
l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 3.Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 1) Bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar. 2) Dalam melaksanakan tugas bidang pengelolaan sekolah dasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaaan pendidikan sekolah dasar;
b.penyiapan rencana dan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
c.penyiapan pengendalian di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
d.penyiapan bimbingan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
e.pengelolaan administrasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
f.penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
g.pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
i.pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
j.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.Merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengelolaan pendididkan sekolah dasar;
b.membagi tugas program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
c.memberi petunjuk program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
d.mengatur program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
e.mengevaluasi kegiatan program pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
f.menetapkan kebijakan dan standar operasional pendidikan sekolah dasar, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
g.mengelola penyelenggaraaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
h.mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;
i.mengkoordinasikan dan supervisi pengembangan peserta didik sekolah dasar, sarana dan prasarana sekolah dasar, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
j.melaksanakan kegiatan perumusan peserta didik sekolah dasar, sarana dan prasarana sekolah dasar, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
k.melaksanakan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
l.melaksanakan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar;
m.melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dasar; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 4.Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 1) Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
b.penyiapan rencana dan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
c.penyiapan pengendalian di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
d.penyiapan bimbingan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
e.pengelolaan administrasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
f.penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
g.pembinana pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
i.pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) Untuk melaksnakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolan Penddikan Menengah Pertama mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a.Merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
b.membagi tugas program bidang pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama;
c.memberi petunjuk program pengelolaan pendidikan menengah pertama;
d.mengatur program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
e.mengevaluasi kegiatan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
f.menetapkan kebijakan dan standar operasional pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
g.mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
h.mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama;
i.mengoordinasikan dan supervisi pengembangan peserta didik sekolah menengah pertama, sarana prasarana sekolah menengah pertama, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
j.melaksanakan kegiatan perumusan peserta didik sekolah menengah pertama, sarana prasarana sekolah menengah pertama, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah menegah petama;
k.melakasanakan penyediaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
l.melaksanakan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
m.melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manejemen sekolah menengah pertama;
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 5.Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 1) Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal.
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kegiatan;
b.penyiapan rencana dan program bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
c.penyiapan pengendalian bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
d.penyiapan bimbingan bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
e.pengelolaan adminstrasi bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
f.penyusunan bahan perumusan dan koodinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolan pendidikan sekolah dasar;
g.pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal untuk meningkatkan kinerja pegawai ;
h.pelaporan di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut Untuk melaksanakn tugas dan fungsi Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencakana perumusan kebijakan program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
b.membagi tugas program bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
c.memberi petunjuk program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
d.mengatur program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
e.mengevaluasi kegiatan program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
f.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
g.mengarahkan dan mengendalikan penyusunan rencana dan program pengembangan baik kualitas maupun kuantitas pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i.menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
j.melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
k.melaporkan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
l.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 6.UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsioanal 1) UPTD
a.Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan DISDIK dapat di bentuk UPTD.
b.UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
c.UPTD dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau jam tertentu.
d.Ketentuan lebih lanjut mengenai pembetukan oraganisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati. 2) Kelompok Jabatan Fungsioanal Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tiap Kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan dinas. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan khususnya dalam bidang pelayan dasar Pendidikan melaui capaian program-program pokok dalam bentuk indikator hasil atau outcome yang terelasisasikan melalui kegiatan-kegiatan di masing-masing program pada bidang terkait, dapat dilihat pada indikator kinerja berikut ini : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang No. Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 A. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 1 Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah 80,71 80,81 80,91 80,26 73,40 79,55 79,55 2 Persentase Hasil Temuan yang ditindaklanjuti 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 B. Meningkatnya Akses dan layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang merata dan berkualitas 1 Angka Partisipasi Kasar (PAUD) SPM V 100,00 100,00 100,00 83,11 85,38 92,11 92,11 2 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A SPM V 100,00 100,00 100,00 104,8 104,12 104,47 104,47 3 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B SPM V 100,00 100,00 100,00 103,56 106,93 107,34 107,34 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A SPM V 100,00 100,00 100,00 99,17 99,11 99,93 99,93 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B SPM V 100,00 100,00 100,00 96,57 92,87 95,6 95,6 6 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A SPM V 100,00 100,00 100,00 100 100 100 100 7 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B SPM V 100,00 100,00 100,00 100 100 100 100 8 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI SPM 1 1 1 0,13 0,10 0,10 0,10 9 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs SPM 1 1 1 0,06 0,05 0,05 0,05 10 Angka Kelulusan (AL) SD/MI SPM 100,00 100,00 100,00 100 100 100 100 11 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs SPM 100,00 100,00 100,00 100 100 100 100 12 Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan SPM V 100,00 100,00 100,00 100 100 100 100 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Memasuki tahun 2026, penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dihadapkan pada dinamika kebijakan nasional terkait penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah. Mengacu pada arahan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, Pemerintah Daerah, termasuk Dinas Pendidikan, wajib melakukan langkah-langkah efisiensi dan penyesuaian program kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome-based budgeting). Kondisi ini menuntut adanya inovasi, optimalisasi sumber daya, serta pemanfaatan teknologi informasi secara efektif untuk mendukung tata kelola pendidikan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Strategi efisiensi belanja diarahkan untuk tetap menjamin mutu layanan pendidikan tanpa mengurangi substansi program prioritas, seperti peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendataan pendidikan dasar dan menengah, serta intervensi bagi wilayah dan kelompok yang masih tertinggal. Dengan demikian, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang perlu menyusun langkah-langkah adaptif dan responsif terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional tanpa mengabaikan misi utama pembangunan pendidikan, yaitu menciptakan akses dan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan. Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Begitu pula yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mengembangkan potensi individu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia inilah yang akan menentukan kemajuan pembangunan daerah yang berujung pada kemajuan perekonomian nasional dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Mencermati kondisi capaian kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, beberapa dimensi pembangunan menunjukan hasil capaian kinerja yang cukup baik, namun beberapa aspek pembangunan lainnya masih menjadi tantangan dan permasalahan yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan upaya pembangunan yang lebih terarah dan terpadu secara berkelanjutan. Adapun permasalah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang dewasa ini sebagaimana pada tabel di bawah ini : Tabel 2.5 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
1. 1.pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (SD dan SMP) Akses dan mutu layanan Pendidikan Dasar 9 tahun (SD dan SMP) belum merata
2. 1.Rasio peserta didik terhadap ruang kelas belum ideal
3. 2.Masih terdapat peserta didik yang putus sekolah
4. 3.Belum meratanya fasilitas sarana dan prasarana Pendidikan Belum Maksimalnya pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum merata
5. 1.Masih rendahnya peran orang tua terhadap pentingnya Pendidikan Paud bagi pengembangan potensi anak (golden age)
6. 2.Masih kurangnya jumlah TK negeri
7. 3.Terdapat Lembaga PAUD yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
8. 4.Terdapat anak usia PAUD yang belum memperoleh layanan Pendidikan
9. 5.Masih kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 Belum Maksimalnya pelaksanaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Akses dan mutu layanan Pendidikan Non Forma l/ Kesetaraan belum merata
10. 1.Belum meratanya lembaga pendidikan Non Formal/ Kesetaraan
11. 2.Terdapat Lembaga Non Formal/ Kesetaraan yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
12. 3.Masih terdapat ATS (Anak Tidak Sekolah) yang belum terlayani
13. 4.Masih kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan 4 Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
14. 1.Masih rendahnya kualifikasi guru Dan tenaga kependidikan
15. 1.Masih rendahnya standar kualifikasi/tingkat Pendidikan pendidik Dan tenaga kependidikan
16. 2.Belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan Belum optimalnya linearitas pendidikan/program studi pendidik
17. 2.Masih rendahnya kuantitas dan Kualitas SDM Dalam bidang administrasi sekolah Kurangnya tenaga administrasi sekolah ( TAS) Rendahnya kualitas tenaga administrasi sekolah (TAS)
18. 3.Kualitas pembelajaran belum maksimal
19. 1.Belum maksimalnya pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik
20. 2.Masih rendahnya Nilai Rapor Pendidikan
21. 3.Belum maksimal pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka
22. 4.Masih kurangnya sarana pendukung pembelajaran Tata pemerintahan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu upaya perbaikan tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah yang meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lain. Sehingga reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan. 2.4 Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Perubahan RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel di bawah berikut ini : Tabel 2.6 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang N o Rancangan Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Cata tan Pent ing Program/Kegi atan Lokasi indikator kinerja target capaia n pagu indikatif (Rp.000) Program/Kegi atan Lokasi indikator kinerja target capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 PROGRAM PENGELOLAA N PENDIDIKAN Kab. Tange rang Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI; Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs; Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan 100 angka 100 angka 100 angka 100 angka 888.282.40 1.252,00 PROGRAM PENGELOLAA N PENDIDIKAN Kab. Tange rang Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI; Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs; Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan 100 angka 100 angka 100 angka 100 angka 1.031.690.46 3.074,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kab. Tange rang Persentase Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola 100 persen 1038 satuan pendid ikan 544.047.30 1.070,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kab. Tange rang Persentase Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola 100 persen 1038 satuan pendid ikan 657.279.498. 311,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kab. Tange rang Persentase Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar Yang Dikelola 100 persen 463 satuan pendid ikan 278.271.33 8.050,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kab. Tange rang Persentase Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar Yang Dikelola 100 persen 463 satuan pendid ikan 304.193.474. 507,00 Pengelolaan Pendidikan PAUD Kab. Tange rang Persentase Jumlah PAUD yang dikelola Tersedianya Jumlah PAUD Yang Dikelola 100 persen 1360 satuan pendid ikan 48.429.279 .732,00 Pengelolaan Pendidikan PAUD Kab. Tange rang Persentase Jumlah PAUD yang dikelola Tersedianya Jumlah PAUD Yang Dikelola 100 persen 1360 satuan pendid ikan 52.870.069.5 56,00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan Kab. Tange rang Persentase Jumlah Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola Tersedianya Jumlah Lembaga Non Formal/Kes etaraan Yang Dikelola 100 persen 85 satuan pendid ikan 17.534.482 .400,00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan Kab. Tange rang Persentase Jumlah Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola Tersedianya Jumlah Lembaga Non Formal/Kes etaraan Yang Dikelola 100 persen 85 satuan pendid ikan 17.347.420.7 00,00 2 PROGRAM PENGEMBAN GAN KURIKULUM Kab. Tange rang Rata-rata Capaian Outcome Muatan Kurikulum yang Dikembang kan 100 persen 1.122.938. 500,00 PROGRAM PENGEMBAN GAN KURIKULUM Kab. Tange rang Rata-rata Capaian Outcome Muatan Kurikulum yang Dikembang kan 100 persen 835.523.500, 00 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kab. Tange rang Tercapainya Satuan Pendidikan Dasar yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal 100 satuan pendid ikan 1.122.938. 500,00 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kab. Tange rang Tercapainya Satuan Pendidikan Dasar yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal 100 satuan pendid ikan 835.523.500, 00 3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIK AN Kab. Tange rang Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidika n yang Berkualifika si minimal D4/S1 90 persen 89.345.390 ,00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIK AN Kab. Tange rang Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidika n yang Berkualifika si minimal D4/S1 90 persen 88.845.390,0 0 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Kab. Tange rang Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidika n bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan 2 dokum en 89.345.390 ,00 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Kab. Tange rang Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidika n bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan 2 dokum en 88.845.390,0 0 4 PROGRAM PENGENDALI AN PERIZINAN PENDIDIKAN Kab. Tange rang Persentase Rekomenda si perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/ SMP dan Pendidikan Non Formal) 80 persen 310.124.05 0,00 PROGRAM PENGENDALI AN PERIZINAN PENDIDIKAN Kab. Tange rang Persentase Rekomenda si perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/ SMP dan Pendidikan Non Formal) 80 persen 301.224.050, 00 Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarak an oleh Masyarakat Kab. Tange rang Terlaksanan ya Penerbitan Ijin Operasional Pendidikan Dasar yang Diselenggar akan oleh Masyarakat 80 persen 127.285.70 0,00 Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarak an oleh Masyarakat Kab. Tange rang Terlaksanan ya Penerbitan Ijin Operasional Pendidikan Dasar yang Diselenggar akan oleh Masyarakat 80 persen 118.385.700, 00 Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarak an oleh Masyarakat Kab. Tange rang Terlaksanan ya Penerbitan Ijin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggar akan oleh Masyarakat 75 persen 182.838.35 0,00 Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarak an oleh Masyarakat Kab. Tange rang Terlaksanan ya Penerbitan Ijin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggar akan oleh Masyarakat 75 persen 182.838.350, 00 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kab. Tange rang Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah an Dinas Pendidikan 73 Persen 1.279.150. 882.964,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kab. Tange rang Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah an Dinas Pendidikan 73 Persen 1.281.798.70 2.929,00 Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tange rang Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 8 dokum en 703.796.50 0,00 Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tange rang Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 8 dokum en 607.161.500, 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tange rang Tersedianya Jumlah Dokumen Administras i Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 1.268.549. 539.127,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tange rang Tersedianya Jumlah Dokumen Administras i Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 1.272.271.05 7.312,00 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Tange rang Tersedianya Jumlah Dokumen Administras i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 253.650.00 0,00 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Tange rang Tersedianya Jumlah Dokumen Administras i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 110.960.000, 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tange rang Tersedianya Jumlah Dokumen Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah 100 persen 547.356.00 0,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tange rang Tersedianya Jumlah Dokumen Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah 100 persen 396.360.000, 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tange rang Tersedianya Jumlah Dokumen Administras i Umum Perangkat Daerah 100 persen 3.363.949. 920,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tange rang Tersedianya Jumlah Dokumen Administras i Umum Perangkat Daerah 100 persen 2.680.572.70 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tange rang Tersedianya Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah 100 persen 2.134.075. 800,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tange rang Tersedianya Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah 100 persen 2.134.075.80 0,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tange rang Tersedianya Jumlah Pemeliharaa n Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah 100 persen 3.598.515. 617,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tange rang Tersedianya Jumlah Pemeliharaa n Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah 100 persen 3.598.515.61 7,00 Sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memfokuskan arah kebijakan pada efisiensi belanja nonprioritas tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan. Kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan disesuaikan kembali, sedangkan program prioritas seperti peningkatan akses pendidikan, mutu pembelajaran, serta penguatan data pendidikan tetap menjadi fokus utama. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan fiskal nasional. Selain itu, penyesuaian ini juga bertujuan untuk memaksimalkan layanan dasar di bidang pendidikan, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan secara berkelanjutan. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang No Program/Kegiatan Lokasi indikator kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kab. Tangerang Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI; Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs; Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan 100 angka 100 angka 100 angka 100 angka Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kab. Tangerang Persentase Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola 100 persen 1038 satuan pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kab. Tangerang Persentase Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar Yang Dikelola 100 persen 463 satuan pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD Kab. Tangerang Persentase Jumlah PAUD yang dikelola Tersedianya Jumlah PAUD Yang Dikelola 100 persen 1360 satuan pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Kab. Tangerang Persentase Jumlah Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola Tersedianya Jumlah Lembaga Non Formal/Kesetaraan Yang Dikelola 100 persen 85 satuan pendidikan 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Kab. Tangerang Rata-rata Capaian Outcome Muatan Kurikulum yang Dikembangkan 100 persen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kab. Tangerang Tercapainya Satuan Pendidikan Dasar yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal 100 satuan pendidikan 3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kab. Tangerang Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 90 persen Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Kab. Tangerang Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan 2 dokumen 4 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Kab. Tangerang Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal) 80 persen Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Kab. Tangerang Terlaksananya Penerbitan Ijin Operasional Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 80 persen Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Kab. Tangerang Terlaksananya Penerbitan Ijin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 75 persen 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kab. Tangerang Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Pendidikan 73 Persen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 8 dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Tangerang Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Tangerang Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangerang Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangerang Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang Tersedianya Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang Tersedianya Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen Mengikuti arahan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta arahan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 maka Pemerintah Daerah melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025 dengan langkah sebagai berikut :
a.Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat ceremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
b.Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
c.Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
d.Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
e.Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
f.Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga, dan ;
g.Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Trasfer Ke Daerah (TKD). Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini : R A Tabel 3.1 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 O KODE URUSA N / BIDAN G URUSA N / PROGR AM / KEGIA TAN / SUB KEGIA TAN INDIKA TOR PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN TA RG ET AK HI R PE RI OD E RE NS TR A OP D RE ALI SAS I CAP AIA N RE NJA OP D TA HU N 2023 PRA KIR AAN CAP AIA N TAR GET REN JA OPD TAH UN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN K ELO MP OK SAS ARA N PRAKIRA AN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERA NGK AT DAE RAH PENA NGG UNG JAW AB TAR GET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Berta mbah/Be rkurang (10-12) L OK ASI SUM BER DAN A PRIORITAS T AR GE T PAG U INDIKA TIF (Rp) SEB EL UM SES UD AH KPD 2025 PBD 2025 RKP D PERUB AHAN 2025 NASI ONA L DAER AH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN 2.002.94 3.628.37 9,00 2.168.95 5.692.15 6,00 2.314.71 4.758.94 3,00 311.771.1 30.564,00 2.129.36 4.683.02 4,00 1 URUSA N PEMER INTAH AN WAJIB YANG BERKA ITAN DENGA N PELAY ANAN DASAR 2.002.94 3.628.37 9,00 2.168.95 5.692.15 6,00 2.314.71 4.758.94 3,00 311.771.1 30.564,00 2.129.36 4.683.02 4,00 1.01 URUSA N PEMER INTAH AN 2.002.94 3.628.37 9,00 2.168.95 5.692.15 6,00 2.314.71 4.758.94 3,00 311.771.1 30.564,00 2.129.36 4.683.02 4,00 BIDAN G PENDID IKAN 1 , 1.01.01 PROGR AM PENUN JANG URUSA N PEMER INTAH AN DAERA H KABUP ATEN/K OTA Persenta se pemenuh an penunja ng urusan pemerint ahan Dinas Pendidik an 74 Pers en 74 Pers en 1.199.33 3.305.47 9,00 1.279.15 0.882.96 4,00 1.281.79 8.702.92 9,00 98.910.03 7.050,00 1.298.24 3.342.52 9,00 1.01.01 .2.01 Perencan aan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah Tersedian ya Jumlah Dokumen Perencan aan, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah 100 pers en 8 Dok ume n 100 pers en 8 Dok ume n 814.582. 800,00 703.796. 500,00 607.161. 500,00 - 207.421.3 00,00 Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik apara tur peme rinta h 1.013.27 3.600,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah 3 Dok ume n 3 Dok ume n 533.663. 200,00 585.660. 000,00 503.625. 000,00 - 30.038.20 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 679.644. 000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.01.0 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusun an Dokumen RKA- 1 Dok ume n 1 Dok ume n 106.457. 600,00 20.182.5 00,00 20.182.5 00,00 - 86.275.10 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin 106.457. 600,00 DINA S PEND IDIK AN SKPD pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 1.01.01 .2.01.0 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubaha n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA- SKPD 1 Dok ume n 1 Dok ume n 23.248.0 00,00 30.795.0 00,00 30.795.0 00,00 7.547.000 ,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 48.748.5 00,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.01.0 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusun an Dokumen DPA- SKPD 1 Dok ume n 1 Dok ume n 11.354.0 00,00 11.992.5 00,00 11.992.5 00,00 638.500,0 0 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 15.000.0 00,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.01.0 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubaha n DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusun an Dokumen 1 Dok ume n 1 Dok ume n 13.788.0 00,00 17.415.0 00,00 17.415.0 00,00 3.627.000 ,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin 15.603.5 00,00 DINA S PEND IDIK AN Perubaha n DPA- SKPD pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 1.01.01 .2.01.0 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lap oran 1 Lap oran 13.252.0 00,00 11.471.5 00,00 11.471.5 00,00 - 1.780.500 ,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 15.000.0 00,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah 1 Lap oran 1 Lap oran 112.820. 000,00 26.280.0 00,00 11.680.0 00,00 - 101.140.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 132.820. 000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.02 Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah Tersedian ya Jumlah Dokumen Administr asi Keuanga n Perangka t Daerah 100 Pers en 100 Pers en 1.190.22 5.130.47 9,00 1.268.54 9.539.12 7,00 1.272.27 1.057.31 2,00 82.045.92 6.833,00 Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel apara tur peme rinta h 1.290.22 5.130.47 9,00 DINA S PEND IDIK AN pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 1.01.01 .2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerim a Gaji dan Tunjanga n ASN 937 5 Ora ng /bul an 937 5 Ora ng /bul an 1.189.24 5.072.87 9,00 1.267.81 1.339.12 7,00 1.271.65 7.057.31 2,00 82.411.98 4.433,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa DAU TAM BAH AN DUK UNG AN PEND ANA AN ATAS KEBIJ AKA N PENG GAJI AN PEGA WAI PEME RINT AH DEN GAN PERJ ANJI AN KERJ A DAU YAN G Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 1.289.24 5.072.87 9,00 DINA S PEND IDIK AN DITE NTU KAN P ENG GUN AAN N YA BIDA NG PEND IDIK AN 1.01.01 .2.02.0 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusun an Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD 2 Lap oran 2 Lap oran 117.865. 000,00 110.000. 000,00 110.000. 000,00 - 7.865.000 ,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 117.865. 000,00 DINA S PEND IDIK AN udupa n. 1.01.01 .2.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordina si Penyusun an Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulan a n/Semeste ran SKPD 5 Lap oran 5 Lap oran 862.192. 600,00 628.200. 000,00 504.000. 000,00 - 358.192.6 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 862.192. 600,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.03 Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangka t Daerah Tersedian ya Jumlah Dokumen Administr asi Barang Milik Daerah pada Perangka t Daerah 100 Pers en 100 Pers en 285.260. 000,00 253.650. 000,00 110.960. 000,00 - 174.300.0 00,00 Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik apara tur peme rinta h 287.139. 600,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.03.0 001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuha n Barang Milik Daerah SKPD 1 Dok ume n 1 Dok ume n 81.760.0 00,00 71.150.0 00,00 23.360.0 00,00 - 58.400.00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel 100.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 1.01.01 .2.03.0 005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsili asi dan Penyusun an Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lap oran 2 Lap oran 203.500. 000,00 182.500. 000,00 87.600.0 00,00 - 115.900.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 187.139. 600,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.05 Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah Tersedian ya Jumlah Dokumen Administr asi Kepegaw aian Perangka t Daerah 100 Pers en 100 Pers en 1.100.48 0.000,00 547.356. 000,00 396.360. 000,00 - 704.120.0 00,00 Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik apara tur peme rinta h 478.320. 000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.05.0 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataa n dan Pengolah an Administr asi Kepegaw aian 1 Dok ume n 1 Dok ume n 115.200. 000,00 61.400.0 00,00 61.400.0 00,00 - 53.800.00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel 104.500. 000,00 DINA S PEND IDIK AN pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 1.01.01 .2.05.0 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan 100 Ora ng 25 Ora ng 80.000.0 00,00 80.000.0 00,00 80.000.0 00,00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 72.500.0 00,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.05.0 010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisas i Peratura n Perundan g- Undanga n 150 Ora ng 280 Ora ng 905.280. 000,00 405.956. 000,00 254.960. 000,00 - 650.320.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 301.320. 000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.06 Administ rasi Umum Perangka t Daerah Tersedian ya Jumlah Dokumen Administr asi Umum Perangka t Daerah 100 Pers en 100 Pers en 3.055.63 2.400,00 3.363.94 9.920,00 2.680.57 2.700,00 - 375.059.7 00,00 Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata apara tur peme rinta h 2.409.73 4.050,00 DINA S PEND IDIK AN korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Kelola Pemeri ntahan yang Baik 1.01.01 .2.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor yang Disediaka n 1 Pak et 1 Pak et 30.806.0 00,00 30.806.0 00,00 30.806.0 00,00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 30.000.0 00,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengk apan Kantor yang Disediaka n 6 Pak et 6 Pak et 831.504. 000,00 862.454. 000,00 862.454. 000,00 30.950.00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 705.067. 700,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n 1 Pak et 1 Pak et 118.528. 400,00 118.528. 400,00 118.528. 400,00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel 118.527. 500,00 DINA S PEND IDIK AN pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 1.01.01 .2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n 1 Pak et 1 Pak et 256.645. 000,00 256.645. 000,00 256.645. 000,00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 250.870. 000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n 1 Pak et 1 Pak et 205.900. 000,00 401.133. 520,00 316.661. 300,00 110.761.3 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 200.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peratura n Perundan g- Undanga n yang Disediaka n 1 Dok ume n 1 Dok ume n 140.000. 000,00 140.000. 000,00 140.000. 000,00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel 136.128. 850,00 DINA S PEND IDIK AN pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 1.01.01 .2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga n Tamu 12 Lap oran 12 Lap oran 639.700. 000,00 596.400. 000,00 429.595. 000,00 - 210.105.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 343.600. 000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsultas i SKPD 12 Lap oran 12 Lap oran 730.549. 000,00 864.083. 000,00 431.983. 000,00 - 298.566.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 540.540. 000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.06.0 010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penataus ahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dok ume n 1 Dok ume n 102.000. 000,00 93.900.0 00,00 93.900.0 00,00 - 8.100.000 ,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel 85.000.0 00,00 DINA S PEND IDIK AN pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 1.01.01 .2.08 Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah Persentas e Ketersedi aan Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah 100 pers en 100 pers en 1.847.04 7.800,00 2.134.07 5.800,00 2.134.07 5.800,00 287.028.0 00,00 Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik apara tur peme rinta h 1.740.22 9.000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.08.0 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 12 Lap oran 21.400.0 00,00 21.400.0 00,00 21.400.0 00,00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 20.000.0 00,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n 2 Lap oran 12 Lap oran 733.843. 800,00 949.843. 800,00 949.843. 800,00 216.000.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel 551.643. 000,00 DINA S PEND IDIK AN pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 1.01.01 .2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediaka n 1 Lap oran 12 Lap oran 1.091.80 4.000,00 1.162.83 2.000,00 1.162.83 2.000,00 71.028.00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 1.168.58 6.000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.09 Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah Persentas e Ketersedi aan Pemeliha raan Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah 100 pers en 100 pers en 2.005.17 2.000,00 3.598.51 5.617,00 3.598.51 5.617,00 1.593.343 .617,00 Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik apara tur peme rinta h 2.089.51 5.800,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.09.0 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihar a dan dibayarka n Pajaknya 21 Unit 21 Unit 606.555. 800,00 575.194. 416,00 575.194. 416,00 - 31.361.38 4,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel 606.555. 800,00 DINA S PEND IDIK AN pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 1.01.01 .2.09.0 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Direha bilitasi 2 Unit 7 Unit 1.220.11 6.200,00 2.844.82 1.201,00 2.844.82 1.201,00 1.624.705 .001,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 1.304.46 0.000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.01 .2.09.0 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasaran a Pendukun g Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Direha bilitasi 5 Unit 105 Unit 178.500. 000,00 178.500. 000,00 178.500. 000,00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik Menin gkatka n Penyel enggar aan Tata Kelola Pemeri ntahan yang Baik 178.500. 000,00 DINA S PEND IDIK AN 2 , 1.01.02 PROGR AM PENGE LOLAA N PENDID IKAN Angka Partisipa si Murni Sekolah Dasar (APM SD/MI) 100 100 ang ka Ang ka 100 ang ka 801.850. 324.700, 00 888.282. 401.252, 00 1.031.69 0.463.07 4,00 27.396.01 5.695,00 829.246. 340.395, 00 1.01.02 .2.01 Pengelol aan Pendidik an Sekolah Dasar Persentas e Jumlah Pendidika n Sekolah Dasar yang dikelola Tersedian ya Jumlah Pendidika n Sekolah Dasar yang dikelola 100 Pers en 103 8 Satu an Pen didi kan 100 Pers en 103 8 Satu an Pen didi kan 483.610. 690.747, 00 544.047. 301.070, 00 657.279. 498.311, 00 173.668.8 07.564,00 Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a masy araka t umu m 493.904. 365.307, 00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.02 .2.01.0 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 001 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 4 Unit 6.050.00 0.000,00 8.721.71 5.785,00 12.195.8 87.190,0 0 6.145.887 .190,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 6.100.00 0.000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.02 .2.01.0 005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustak aan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Rua ng 2 Rua ng 1.107.05 2.560,00 0,00 0,00 - 1.107.052 .560,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa DAK FISIK - BIDA NG P ENDI DIKA N-RE GULE R-SD Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 1.207.05 2.560,00 DINA S PEND IDIK AN itas. 1.01.02 .2.01.0 006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasaran a dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 25 Unit 22 Unit 4.000.00 0.000,00 3.125.47 0.000,00 4.077.84 6.000,00 77.846.00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 4.300.00 0.000,00 DINA S PEND IDIK AN atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kep ala Sekolah/T U yang Telah Direhabil itasi Sedang/B erat 2 Rua ng 2 Rua ng 446.553. 440,00 0,00 111.450. 000.000, 00 111.003.4 46.560,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) DAK FISIK - BIDA NG P ENDI DIKA N-RE GULE R-SD Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 500.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 60 Pak et 95 Pak et 4.029.02 5.562,00 4.161.44 4.000,00 7.143.05 0.000,00 3.114.024 .438,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 4.229.02 5.562,00 DINA S PEND IDIK AN serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik 145 0 Pese rta Didi k 217 5 Pese rta Didi k 1.500.00 0.000,00 1.612.18 7.000,00 1.473.09 1.900,00 - 26.908.10 0,00 Sem ua Kota /Kab , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 1.700.00 0.000,00 DINA S PEND IDIK AN Kel/ Desa r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependid ikan yang Tersedia pada Satuan Pendidika n Sekolah Dasar 323 7 Ora ng 323 7 Ora ng 55.647.1 54.000,0 0 55.557.3 84.000,0 0 55.995.5 46.400,0 0 348.392.4 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 55.647.1 54.000,0 0 DINA S PEND IDIK AN gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependid ikan yang Mendapat kan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan , Pemberia n Promosi, Peningkat an Kompeten si dan Kualifika si 120 0 Ora ng 120 0 Ora ng 1.000.15 0.000,00 499.169. 700,00 373.836. 000,00 - 626.314.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 1.000.15 0.000,00 DINA S PEND IDIK AN raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksan akan Pembinaa n Kelembag aan dan manajem en sekolah 230 Satu an Pen didi kan 950 Satu an Pen didi kan 2.436.89 7.705,00 1.257.05 8.000,00 1.182.50 8.000,00 - 1.254.389 .705,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 2.436.89 7.705,00 DINA S PEND IDIK AN keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelol a Dana BOS 993 Sek olah Satu an Pen didi kan 102 6 Satu an Pen didi kan 297.811. 990.000, 00 305.748. 430.000, 00 306.070. 814.786, 00 8.258.824 .786,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa DAK NON FISIK -BOS REGU LER Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 297.811. 990.000, 00 DINA S PEND IDIK AN ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningka t Kapasitas nya dalam Pengelola an Dana BOS Sekolah Dasar 993 Ora ng 102 6 Ora ng 20.642.9 79.400,0 0 20.746.2 00.000,0 0 20.599.1 73.600,0 0 - 43.805.80 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 22.642.9 79.400,0 0 DINA S PEND IDIK AN olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laborato rium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 6 Rua ng 6 Rua ng 3.036.05 2.720,00 0,00 0,00 - 3.036.052 .720,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa DAK FISIK - BIDA NG P ENDI DIKA N-RE GULE R-SD Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 3.336.05 2.720,00 DINA S PEND IDIK AN si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapat kan Pembinaa n Pengguna an Teknologi , Informasi dan Komunik asi (TIK) untuk Pendidika n 260 Ora ng 260 Ora ng 150.960. 000,00 151.650. 000,00 151.650. 000,00 690.000,0 0 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 180.960. 000,00 DINA S PEND IDIK AN presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidika n yang telah dikemban gkan 1 Kon ten Digi tal 1 Kon ten Digi tal 23.606.0 00,00 23.212.0 00,00 23.212.0 00,00 - 394.000,0 0 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi 50.000.0 00,00 DINA S PEND IDIK AN atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. a 1.01.02 .2.01.0 037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan pengguna an aplikasi di bidang pendidika n yang dilaksana kan 220 Ora ng 220 Ora ng 56.166.0 00,00 55.500.0 00,00 55.500.0 00,00 - 666.000,0 0 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya 100.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Manusi a 1.01.02 .2.01.0 038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordina si, Perencan aan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidika n 2 Dok ume n 2 Dok ume n 311.364. 000,00 259.260. 000,00 84.390.0 00,00 - 226.974.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 351.364. 000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.02 .2.01.0 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 039 Jumlah kegiatan sosialisas i dan advokasi kebijakan di bidang Pendidika n yang dilaksana kan 1 Dok ume n 1 Dok ume n 101.120. 000,00 138.306. 000,00 138.306. 000,00 37.186.00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 151.120. 000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.02 .2.01.0 041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunita s Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilita si 273 Ko mun itas 273 Ko mun itas 410.800. 000,00 407.160. 000,00 201.480. 000,00 - 209.320.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 510.800. 000,00 DINA S PEND IDIK AN itas. 1.01.02 .2.01.0 043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampi ngan bagi satuan pendidika n untuk pencegah an perundun gan, kekerasan , dan intolerans i 29 Keg iata n 29 Keg iata n 200.344. 000,00 369.658. 000,00 364.825. 000,00 164.481.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 250.344. 000,00 DINA S PEND IDIK AN atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertamba h 160 Rua ng 134 Rua ng 55.000.0 00.000,0 0 51.347.8 96.165,0 0 67.280.4 30.908,0 0 12.280.43 0.908,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 59.000.0 00.000,0 0 DINA S PEND IDIK AN pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbinga n Teknis, Pelatihan , dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkat an Kapasitas Bidang Pendidika n yang dilaksana kan 120 0 Ora ng 120 0 Ora ng 400.500. 000,00 617.215. 000,00 574.880. 000,00 174.380.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 400.500. 000,00 DINA S PEND IDIK AN serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidika n yang Menyelen ggarakan Proses Belajar 101 3 Satu an Pen didi kan 101 3 Satu an Pen didi kan 143.464. 000,00 145.640. 000,00 145.640. 000,00 2.176.000 ,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 143.464. 000,00 DINA S PEND IDIK AN r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabil itasi Sedang/B erat 89 Rua ng 228 Rua ng 22.554.5 11.360,0 0 22.262.2 69.985,0 0 47.822.3 20.837,0 0 25.267.80 9.477,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 24.554.5 11.360,0 0 DINA S PEND IDIK AN gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerim a Biaya Personil Peserta Didik 640 0 Pese rta Didi k 240 92 Pese rta Didi k 4.950.00 0.000,00 66.315.2 53.745,0 0 19.349.8 88.000,0 0 14.399.88 8.000,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 5.500.00 0.000,00 DINA S PEND IDIK AN raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.01.0 055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 16 Pak et 16 Pak et 1.600.00 0.000,00 525.221. 690,00 525.221. 690,00 - 1.074.778 .310,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa DAK FISIK - BIDA NG P ENDI DIKA N-RE GULE R-SD Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 1.800.00 0.000,00 DINA S PEND IDIK AN keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02 Pengelol aan Pendidik an Sekolah Menenga h Pertama Persentas e Jumlah Pendidika n Sekolah Menenga h Pertama yang dikelola Tersedian ya Jumlah Pendidika n Sekolah Menenga h Pertama yang dikelola 100 Pers en 463 Satu an Pen didi kan 100 Pers en 463 Satu an Pen didi kan 262.317. 074.949, 00 278.271. 338.050, 00 304.193. 474.507, 00 41.876.39 9.558,00 Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a masy araka t umu m 280.703. 711.345, 00 DINA S PEND IDIK AN gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 2 Unit 11.525.1 48.000,0 0 9.808.87 6.000,00 9.838.87 6.000,00 - 1.686.272 .000,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 12.000.0 00.000,0 0 DINA S PEND IDIK AN raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kep ala Sekolah/T U yang Telah Dibangun 5 Rua ng 1 Rua ng 500.018. 000,00 853.170. 000,00 853.170. 000,00 353.152.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 1.500.01 8.000,00 DINA S PEND IDIK AN keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehata n Sekolah yang Telah Dibangun 4 Rua ng 4 Rua ng 1.197.90 0.000,00 0,00 0,00 - 1.197.900 .000,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 1.397.98 6.400,00 DINA S PEND IDIK AN ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustak aan Sekolah yang Telah Dibangun 5 Rua ng 5 Rua ng 957.182. 000,00 0,00 0,00 - 957.182.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 1.957.18 2.000,00 DINA S PEND IDIK AN olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laborato rium yang Telah Dibangun 10 Rua ng 10 Rua ng 6.179.18 0.600,00 0,00 0,00 - 6.179.180 .600,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 7.179.18 0.600,00 DINA S PEND IDIK AN si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasaran a dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 20 Unit 14 Unit 6.152.17 3.822,00 2.570.22 0.000,00 8.832.35 4.650,00 2.680.180 .828,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 7.152.17 3.822,00 DINA S PEND IDIK AN presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabil itasi Sedang/B erat 90 Rua ng 67 Rua ng 20.048.0 38.020,0 0 3.430.14 4.000,00 13.004.0 92.000,0 0 - 7.043.946 .020,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi 21.048.0 38.020,0 0 DINA S PEND IDIK AN atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. a 1.01.02 .2.02.0 017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustak aan Sekolah yang Telah Direhabil itasi Sedang/B erat 5 Rua ng 5 Rua ng 200.012. 400,00 0,00 0,00 - 200.012.4 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya 600.012. 400,00 DINA S PEND IDIK AN keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Manusi a 1.01.02 .2.02.0 018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laborato rium yang Telah Direhabil itasi Sedang/B erat 5 Rua ng 5 Rua ng 603.417. 650,00 0,00 0,00 - 603.417.6 50,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 803.417. 650,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.02 .2.02.0 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 024 Jumlah Sarana, Prasaran a dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabil itasi Sedang/B erat 5 Unit 5 Unit 500.000. 000,00 0,00 0,00 - 500.000.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 1.000.00 0.000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.02 .2.02.0 025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 85 Pak et 85 Pak et 6.050.55 7.003,00 5.488.87 0.000,00 6.391.15 0.000,00 340.592.9 97,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 7.050.55 7.003,00 DINA S PEND IDIK AN itas. 1.01.02 .2.02.0 032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menenga h Pertama yang Menerim a Biaya Personil Peserta Didik 211 0 Pese rta Didi k 258 69 Pese rta Didi k 2.636.52 3.600,00 42.110.7 63.326,0 0 28.085.9 00.000,0 0 25.449.37 6.400,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 3.217.18 9.600,00 DINA S PEND IDIK AN atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik 255 2 Pese rta Didi k 255 2 Pese rta Didi k 1.461.66 9.600,00 1.302.14 5.500,00 1.202.47 8.400,00 - 259.191.2 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 1.474.01 3.600,00 DINA S PEND IDIK AN pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependid ikan yang Tersedia pada Satuan Pendidika n Sekolah Menenga h Pertama 146 7 Ora ng 146 7 Ora ng 20.432.0 44.000,0 0 20.343.4 06.000,0 0 20.322.9 98.500,0 0 - 109.045.5 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 20.432.0 44.300,0 0 DINA S PEND IDIK AN serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependid ikan yang Mendapat kan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan , Pemberia n Promosi, Peningkat an Kompeten si dan Kualifika si 550 Ora ng 800 Ora ng 599.964. 000,00 341.824. 790,00 254.669. 000,00 - 345.295.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 600.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menenga h Pertama yang Dilaksan akan Pembinaa n 156 Satu an Pen didi kan 217 Satu an Pen didi kan 16.658.2 13.700,0 0 19.151.2 21.300,0 0 19.119.1 71.100,0 0 2.460.957 .400,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 16.658.2 13.700,0 0 DINA S PEND IDIK AN gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menenga h pertama yang Mengelol a Dana BOS 430 Satu an Pen didi kan 430 Satu an Pen didi kan 139.418. 020.000, 00 139.418. 020.000, 00 139.558. 962.723, 00 140.942.7 23,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa DAK NON FISIK -BOS REGU LER Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 139.418. 020.000, 00 DINA S PEND IDIK AN raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningka t Kapasitas nya dalam Pengelola an Dana BOS Sekolah Menenga h Pertama 700 00 Ora ng 430 Ora ng 3.847.62 0.000,00 3.847.12 0.000,00 3.814.27 0.000,00 - 33.350.00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 3.847.62 0.000,00 DINA S PEND IDIK AN keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapat kan Pembinaa n Pengguna an Teknologi , Informasi dan Komunik asi (TIK) untuk Pendidika n 230 00 Ora ng 230 00 Ora ng 2.866.58 0.000,00 2.850.00 0.000,00 2.850.00 0.000,00 - 16.580.00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 2.866.65 0.000,00 DINA S PEND IDIK AN ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidika n yang telah dikemban gkan 1 Kon ten Digi tal 1 Kon ten Digi tal 124.820. 000,00 97.580.0 00,00 76.810.0 00,00 - 48.010.00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 124.591. 000,00 DINA S PEND IDIK AN olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan pengguna an aplikasi di bidang pendidika n yang dilaksana kan 300 Ora ng 500 Ora ng 146.800. 000,00 306.180. 000,00 255.820. 000,00 109.020.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 213.796. 000,00 DINA S PEND IDIK AN si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordina si, Perencan aan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidika n 1 Dok ume n 1 Dok ume n 101.500. 000,00 62.104.0 00,00 47.100.0 00,00 - 54.400.00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 101.635. 600,00 DINA S PEND IDIK AN presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisas i dan advokasi kebijakan di bidang Pendidika n yang dilaksana kan 1 Dok ume n 1 Dok ume n 97.255.0 00,00 73.529.9 60,00 73.529.9 60,00 - 23.725.04 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi 101.402. 500,00 DINA S PEND IDIK AN atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. a 1.01.02 .2.02.0 054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunita s Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilita si 11 Ko mun itas 11 Ko mun itas 83.270.0 00,00 100.266. 400,00 100.266. 400,00 16.996.40 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya 81.804.3 00,00 DINA S PEND IDIK AN keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Manusi a 1.01.02 .2.02.0 055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampi ngan bagi satuan pendidika n untuk pencegah an perundun gan, kekerasan , dan intolerans i 1 Keg iata n 1 Keg iata n 143.300. 000,00 131.960. 000,00 94.860.0 00,00 - 48.440.00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 154.604. 000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.02 .2.02.0 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 058 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 430 Satu an Pen didi kan 430 Satu an Pen didi kan 527.435. 000,00 894.975. 200,00 731.675. 200,00 204.240.2 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 500.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.02 .2.02.0 059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertamba h 36 Rua ng 70 Rua ng 15.257.5 30.054,0 0 24.414.0 34.000,0 0 28.843.5 44.000,0 0 13.586.01 3.946,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 25.242.3 78.350,0 0 DINA S PEND IDIK AN itas. 1.01.02 .2.02.0 060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbinga n Teknis, Pelatihan , dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkat an Kapasitas Bidang Pendidika n yang dilaksana kan 150 Ora ng 250 Ora ng 169.720. 000,00 193.541. 500,00 160.390. 500,00 - 9.329.500 ,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 150.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kep ala Sekolah/T U yang Telah Direhabil itasi Sedang/B erat 5 Rua ng 5 Rua ng 3.581.18 2.500,00 0,00 19.200.0 00.000,0 0 15.618.81 7.500,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 3.581.18 2.500,00 DINA S PEND IDIK AN pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.02.0 067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 4 Pak et 8 Pak et 250.000. 000,00 481.386. 074,00 481.386. 074,00 231.386.0 74,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa DAK FISIK - BIDA NG P ENDI DIKA N-RE GULE R- SMP Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 250.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03 Pengelol aan Pendidik an Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah PAUD yang dikelola Persentas e Jumlah PAUD yang dikelola 100 Pers en 136 0 lem baga 100 Pers en 136 0 lem baga 39.809.6 76.604,0 0 48.429.2 79.732,0 0 52.870.0 69.556,0 0 13.060.39 2.952,00 Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a masy araka t umu m 37.309.6 99.770,0 0 DINA S PEND IDIK AN atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03.0 002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasaran a dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 20 Unit 9 Unit 1.019.20 3.000,00 1.866.19 8.436,00 4.359.46 2.040,00 3.340.259 .040,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 1.019.20 3.000,00 DINA S PEND IDIK AN pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03.0 007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 20 Pak et 30 Pak et 248.086. 020,00 248.659. 000,00 548.872. 000,00 300.785.9 80,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 248.086. 020,00 DINA S PEND IDIK AN serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03.0 009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengka pan PAUD yang Tersedia 60 Pak et 11 Pak et 150.000. 000,00 155.502. 600,00 155.502. 600,00 5.502.600 ,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 150.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03.0 015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependid ikan yang Tersedia pada PAUD 200 Ora ng 120 0 Ora ng 1.939.30 2.340,00 4.175.52 4.000,00 4.175.52 4.000,00 2.236.221 .660,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 939.302. 340,00 DINA S PEND IDIK AN gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03.0 016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependid ikan yang Mendapat kan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan , Pemberia n Promosi, Peningkat an Kompeten si dan Kualifika si 30 Ora ng 300 Ora ng 69.999.7 10,00 5.086.70 0.000,00 5.086.70 0.000,00 5.016.700 .290,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 69.999.7 10,00 DINA S PEND IDIK AN raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03.0 017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksan akan Pembinaa n Kelembag aan dan Manajem en 3 Satu an Pen didi kan 161 Satu an Pen didi kan 1.000.00 0.000,00 1.469.63 0.000,00 1.469.63 0.000,00 469.630.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 1.000.00 0.000,00 DINA S PEND IDIK AN keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03.0 018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelol a Dana BOP 140 0 Satu an Pen didi kan 140 0 Satu an Pen didi kan 29.356.9 10.000,0 0 29.906.8 00.000,0 0 29.908.6 32.280,0 0 551.722.2 80,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa DAK NON FISIK -BOS REGU LER Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 29.356.9 10.000,0 0 DINA S PEND IDIK AN ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03.0 019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningka t Kapasitas nya dalam Pengelola an Dana BOP PAUD 130 0 Ora ng 130 0 Ora ng 443.450. 000,00 440.676. 000,00 391.048. 000,00 - 52.402.00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 443.450. 000,00 DINA S PEND IDIK AN olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03.0 023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidika n yang telah dikemban gkan 1 Kon ten Digi tal 20 Kon ten Digi tal 25.404.1 38,00 189.240. 000,00 113.180. 000,00 87.775.86 2,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 25.427.3 00,00 DINA S PEND IDIK AN si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03.0 024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan pengguna an aplikasi di bidang pendidika n yang dilaksana kan 140 0 Ora ng 130 0 Ora ng 116.248. 600,00 165.100. 000,00 137.240. 000,00 20.991.40 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 116.248. 600,00 DINA S PEND IDIK AN presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03.0 025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordina si, Perencan aan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidika n 3 Dok ume n 3 Dok ume n 241.422. 899,00 406.776. 000,00 209.336. 000,00 - 32.086.89 9,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi 241.422. 900,00 DINA S PEND IDIK AN atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. a 1.01.02 .2.03.0 026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisas i dan advokasi kebijakan di bidang Pendidika n yang dilaksana kan 6 Dok ume n 3 Dok ume n 420.396. 500,00 185.550. 000,00 185.550. 000,00 - 234.846.5 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya 420.396. 500,00 DINA S PEND IDIK AN keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Manusi a 1.01.02 .2.03.0 029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunita s Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilita si 200 Ko mun itas 20 Ko mun itas 106.949. 300,00 118.220. 000,00 76.500.0 00,00 - 30.449.30 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 106.949. 300,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.02 .2.03.0 Pembangunan Ruang Kelas Baru 030 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertamba h 17 Rua ng 4 Rua ng 919.472. 997,00 952.275. 996,00 1.359.17 8.614,00 439.705.6 17,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 919.473. 000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.02 .2.03.0 039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbinga n Teknis, Pelatihan , dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkat an Kapasitas Bidang Pendidika n yang dilaksana kan 400 Ora ng 200 Ora ng 239.395. 800,00 133.660. 000,00 126.770. 000,00 - 112.625.8 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 239.395. 800,00 DINA S PEND IDIK AN itas. 1.01.02 .2.03.0 041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengk apan Peserta Didik yang Tersedia 420 0 Pak et 925 0 Pak et 395.868. 800,00 395.900. 000,00 395.900. 000,00 31.200,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) DAK FISIK - BIDA NG P ENDI DIKA N-RE GULE R- PAUD Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 395.868. 800,00 DINA S PEND IDIK AN atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03.0 046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 60 Pak et 26 Pak et 222.566. 500,00 664.963. 600,00 664.963. 600,00 442.397.1 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) DAK FISIK - BIDA NG P ENDI DIKA N-RE GULE R- PAUD Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 222.566. 500,00 DINA S PEND IDIK AN pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03.0 047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 140 0 Satu an Pen didi kan 300 Satu an Pen didi kan 1.895.00 0.000,00 1.131.52 5.000,00 1.131.52 5.000,00 - 763.475.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 895.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03.0 049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kep ala Sekolah/T U yang Telah Direhabil itasi sedang/be rat 10 Rua ng 10 Rua ng 500.000. 000,00 0,00 1.350.00 0.000,00 850.000.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 500.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.03.0 051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabil itasi Sedang/B erat 2 Rua ng 3 Rua ng 500.000. 000,00 736.379. 100,00 1.024.55 5.422,00 524.555.4 22,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 0,00 DINA S PEND IDIK AN gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.04 Pengelol aan Pendidik an Nonform al/Keseta raan Jumlah Non Formal/ Kesetara an yang dikelola Persentas e Jumlah Non Formal/ Kesetara an yang dikelola 100 Pers en 85 lem baga 100 Pers en 85 lem baga 16.112.8 82.400,0 0 17.534.4 82.400,0 0 17.347.4 20.700,0 0 1.234.538 .300,00 Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a masy araka t umu m 17.328.5 63.973,0 0 DINA S PEND IDIK AN serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.04.0 010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonforma l/Kesetar aan yang Menerim a Biaya Personil Peserta Didik 400 Pese rta Didi k 400 Pese rta Didi k 2.098.40 0.000,00 2.097.51 0.000,00 2.059.79 0.000,00 - 38.610.00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 3.682.85 4.690,00 DINA S PEND IDIK AN r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.04.0 014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependid ikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidika n Nonforma l/Kesetar aan 12 Ora ng 12 Ora ng 99.942.4 00,00 99.942.4 00,00 99.942.4 00,00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 100.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.04.0 016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonforma l/Kesetar aan yang Dilaksan akan Pembinaa n Kelembag aan dan Manajem en 88 Satu an Pen didi kan 88 Satu an Pen didi kan 895.350. 000,00 489.335. 000,00 381.385. 000,00 - 513.965.0 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 500.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.04.0 017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonforma l/Kesetar aan yang Mengelol a Dana BOP 75 Satu an Pen didi kan 75 Satu an Pen didi kan 10.116.3 90.000,0 0 13.604.3 70.000,0 0 13.604.3 70.000,0 0 3.487.980 .000,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa DAK NON FISIK -BOS REGU LER Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 10.116.3 90.000,0 0 DINA S PEND IDIK AN keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.04.0 027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordina si, Perencan aan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidika n 1 Dok ume n 1 Dok ume n 89.170.0 00,00 87.965.0 00,00 67.715.0 00,00 - 21.455.00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 114.584. 800,00 DINA S PEND IDIK AN ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.04.0 046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidika n yang Menyelen ggarakan Proses Belajar 165 Pese rta Didi k 165 Pese rta Didi k 326.430. 000,00 338.490. 000,00 317.348. 300,00 - 9.081.700 ,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 326.523. 483,00 DINA S PEND IDIK AN olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.04.0 055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonforma l/ Kesetara an yang Tersedia 8 Pak et 8 Pak et 1.708.50 0.000,00 0,00 0,00 - 1.708.500 .000,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 1.709.57 6.000,00 DINA S PEND IDIK AN si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.02 .2.04.0 061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabil itasi Sedang/B erat 1 Rua ng 2 Rua ng 778.700. 000,00 816.870. 000,00 816.870. 000,00 38.170.00 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 778.635. 000,00 DINA S PEND IDIK AN presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 3 , 1.01.03 PROGR AM PENGE MBANG AN KURIK ULUM Rata- rata Capaian Outcome Muatan Kurikulu m yang Dikemba ngkan 100 pers en 100 pers en 1.324.99 9.900,00 1.122.93 8.500,00 835.523. 500,00 25.000.20 0,00 1.350.00 0.100,00 1.01.03 .2.01 Penetapa n Kurikulu m Muatan Lokal Pendidik an Dasar Tercapai nya Satuan Pendidika n Dasar yang Menetapk an Kurikulu m Muatan Lokal 30 Satu an Pen didi kan 30 Satu an Pen didi kan 1.324.99 9.900,00 1.122.93 8.500,00 835.523. 500,00 - 489.476.4 00,00 Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a masy araka t umu m 1.350.00 0.100,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.03 .2.01.0 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 002 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidika n Dasar yang Tersusun 1 Dok ume n 3 Dok ume n 200.000. 100,00 252.840. 000,00 187.695. 000,00 - 12.305.10 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 200.000. 100,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.03 .2.01.0 006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Jumlah model- model pembelaj aran inovatif Pendidika n Dasar yang tersusun 1 Dok ume n 1 Dok ume n 999.999. 800,00 772.718. 000,00 552.548. 000,00 - 447.451.8 00,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 1.000.00 0.000,00 DINA S PEND IDIK AN itas. 1.01.03 .2.01.0 007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompeten si Dasar/Ca paian Pembelaj aran Muatan Lokal Pendidika n Dasar yang Tersusun 1 Dok ume n 1 Dok ume n 125.000. 000,00 97.380.5 00,00 95.280.5 00,00 - 29.719.50 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 150.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 4 , 1.01.04 PROGR AM PENDID IK DAN TENAG A KEPEN DIDIKA N Persenta se Pendidik dan Tenaga Kependi dikan yang Berkualif ikasi minimal D4/S1 91 Pers en 91 Pers en 99.999.9 00,00 89.345.3 90,00 88.845.3 90,00 20.000.10 0,00 120.000. 000,00 1.01.04 .2.01 Pemerata an Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependi dikan bagi Satuan Pendidik an Dasar, PAUD, dan Pendidik an Tersedian ya Pemerata an Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependid ikan bagi Satuan Pendidika n Dasar, PAUD, dan Pendidika 2 Dok ume n 2 Dok ume n 99.999.9 00,00 89.345.3 90,00 88.845.3 90,00 - 11.154.51 0,00 Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a masy araka t umu m 120.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN Nonform al/Keseta raan n Non Formal/ Kesetara an presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.04 .2.01.0 001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitung an dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependid ikan Satuan Satuan Pendidika n Dasar, PAUD, dan 1 Dok ume n 1 Dok ume n 49.999.9 50,00 39.905.6 90,00 39.905.6 90,00 - 10.094.26 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi 60.000.0 00,00 DINA S PEND IDIK AN Pendidika n Nonforma l/Kesetar aan atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. a 1.01.04 .2.01.0 002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksan aan Penataan Pendistri busian Pendidik dan Tenaga Kependid ikan Satuan Pendidika n Dasar, 1 Lap oran 1 Lap oran 49.999.9 50,00 49.439.7 00,00 48.939.7 00,00 - 1.060.250 ,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya 60.000.0 00,00 DINA S PEND IDIK AN PAUD, dan Pendidika n Nonforma l/Kesetar aan keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Manusi a 5 , 1.01.05 PROGR AM PENGE NDALI AN PERIZI NAN PENDID IKAN Persenta se Rekomen dasi perizinan Pendidik an yang diterbitk an (PAUD/S D/SMP dan Pendidik an Non Formal) 85 Pers en 85 Pers en 334.998. 400,00 310.124. 050,00 301.224. 050,00 70.001.60 0,00 405.000. 000,00 1.01.05 .2.01 Penerbita n Izin Pendidik an Dasar yang Diseleng garakan oleh Masyara kat Persentas e Satuan Pendidika n yang melakuka n Penerbita n Ijin Operasio nal Pendidika n Dasar yang diselengg arkan oleh Masyarak at Terlaksan anya Penerbita n Ijin Operasio nal Pendidika n Dasar yang Diselengg arakan oleh Masyarak at 100 lem baga 85 Pers en 100 lem baga 85 Pers en 129.995. 800,00 127.285. 700,00 118.385. 700,00 - 11.610.10 0,00 Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a masy araka t umu m 150.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.05 .2.01.0 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 001 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayaka n Usul Perizinan Pendidika n Dasar yang Diselengg arakan oleh Masyarak at 1 Dok ume n 1 Dok ume n 64.997.8 00,00 64.496.2 00,00 58.396.2 00,00 - 6.601.600 ,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 75.000.0 00,00 DINA S PEND IDIK AN 1.01.05 .2.01.0 002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksana an Pengenda lian dan Pengawa san Perizinan Pendidika n Dasar yang Diselengg arakan oleh Masyarak at 1 Dok ume n 1 Dok ume n 64.998.0 00,00 62.789.5 00,00 59.989.5 00,00 - 5.008.500 ,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 75.000.0 00,00 DINA S PEND IDIK AN itas. 1.01.05 .2.02 Penerbita n Izin PAUD dan Pendidik an Nonform al yang Diseleng garakan oleh Masyara kat Persentas e Satuan Pendidika n yang melakuka n Penerbita n Ijin Pendidika n PAUD dan Pendidika n Non Formal yang diselengg arkan oleh Masyarak at Terlaksan anya Penerbita n Ijin Pendidika n PAUD dan Pendidika n Non Formal yang 100 lem baga 77 Pers en 100 lem baga 77 Pers en 205.002. 600,00 182.838. 350,00 182.838. 350,00 - 22.164.25 0,00 Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a masy araka t umu m 255.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN Diselengg arakan oleh Masyarak at puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.05 .2.02.0 001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayaka n Usul Perizinan PAUD dan Pendidika n Nonforma l yang Diselengg arakan oleh Masyarak at 1 Dok ume n 1 Dok ume n 52.497.0 00,00 52.024.0 00,00 52.024.0 00,00 - 473.000,0 0 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 75.000.0 00,00 DINA S PEND IDIK AN atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.05 .2.02.0 002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksan aan Pengenda lian dan Pengawa san Perizinan PAUD dan Pendidika n Nonforma l yang Diselengg arakan oleh Masyarak at 1 Dok ume n 1 Dok ume n 52.514.2 00,00 52.064.4 50,00 52.064.4 50,00 - 449.750,0 0 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 60.000.0 00,00 DINA S PEND IDIK AN pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. 1.01.05 .2.02.0 003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaa n PAUD dan Pendidika n Nonforma l yang Diselengg arakan oleh Masyarak at 1 Dok ume n 1 Dok ume n 99.991.4 00,00 78.749.9 00,00 78.749.9 00,00 - 21.241.50 0,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM ), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 120.000. 000,00 DINA S PEND IDIK AN serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas. J U M L A H 2.002.94 3.628.37 9,00 2.168.95 5.692.15 6,00 2.314.71 4.758.94 3,00 1.284.717 .462.164, 00 2.129.36 4.683.02 4,00
1. 1.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian Keberhasilan sektor Pendidikan harus dimulai dari perencanaan yang baik dan cermat. Rencana Kinerja (Renja) Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan yang penting untuk dipedomani sebagai arah bagi pelaksaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan daerah Perubahan Tahun
2. 2025.Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang pembangunan pendidikan. Namun demikian, rencana kerja (renja) bukanlah dokumen yang bersifat kaku dan terbatas, melainkan dokumen yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Apabila dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan terjadi perkembangan dan perubahan, baik dari faktor eksternal maupun internal, maka komponen dalam renja mulai dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan maupun target indikator kinerja dapat dirubah sesuai dengan situasi dan kondisi terkini yang harus dihadapi. Renja Perubahan Dinas Pendidikan tahun 2025 mengacu kepada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Tangerang dan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemdidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat dengan memuat Target Kinerja, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan dan diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pendidikan. Rencana Kinerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 ini akan terlaksana apabila seluruh stakeholder memberikan dukungan moril maupun materil. Meskipun demikian, ketatnya rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri menyebabkan Dinas Pendidikan kurang leluasa dalam menyusun program dan kegiatan- berdasarkan potensi dan kebutuhan pelayanan sektor Pendidikan di Kabupaten Tangerang. Selain itu dibutuhkan keberanian dan invonasi yang tepat sehingga program dan kegiatan yang dilakukan mampu memberikan dampak yang luas dan signifikan terhadap kemajuan sektor Pendidikan serta meningkatkan rata- rata lama sekolah untuk masyarakat dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Adanya Rencana Kinerja (Renja) ini diharapkan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Perubahan Paradigma pengelolaan pendidikan merupakan suatu keniscayaan, dimulai dari lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Implementasi aktualnya adalah bentuk kebijakan – kebijakan yang ditetapkan secara koordinatif dan lintas sektoral, serta memenuhi akuntabilitas publik yang tercantum dalam laporan pelaksanaan. Hal tersebut dapat terwujud, apabila eksekutif dan legislatif mempunyai Political Will dengan dukungan perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang profesional, transparan, jujur dan akuntabel.
3. 2.Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, adakalanya anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan. Apabila kondisi ini terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di sektor Pendidikan di Kabupaten Tangerang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang harus memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Renstra; mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian indikator kinerja yang mengacu pada sasaran Renstra; mengupayakan peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar unit kerja internal dan eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga berjalan efektif dan mendapatkan hasil yang optimal. Implementasi Rencana Kinerja (Renja) ini membutuhkan partisipasi, peran dan komitmen dari semua komponen di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sehingga hasil yang dicapai akan optimal dan berkualitas selaras dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Dalam Perubahan Renja Tahun 2025 terdapat penambahan sub kegiatan baru yaitu sebanyak 3 sub kegiatan, perlunya dilakukan penyesuaian terhadap Renja Dinas Pendidikan tahun 2025 agar dapat mengakomodir kegiatan yang alokasi anggarannya bersumber dari dana DAK terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, namun belum ada sub kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan kegiatan DAK tersebut. Disamping itu juga terdapat kegiatan yang dimaksud untuk mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrim melalui beasiswa dan pemenuhan fasilitas Pendidikan untuk Pendidikan non formal/masyarakat yang putus sekolah dan penanganan stunting pada jenjang Pendidikan anak usia dini (PAUD). Sub kegiatan yang tersebut di atas juga sebagai Upaya pemenuhan mutu dari Pendidikan khususnya Pendidikan non formal/masyarakat sesuai dengan amanat dari Permendikbudristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan misi dari Bupati Tangerang yaitu Meningkatkan akses mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, adakalanya anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan. Apabila kondisi ini terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di sektor Pendidikan di Kabupaten Tangerang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang harus memprioritaskan pencapaian seluruh indicator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Renstra; mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian indicator kinerja yang mengacu pada sasaran Renstra; mengupayakan peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar unit kerja internal dan eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga berjalan efektif dan mendapatkan hasil yang optimal.
4. 3.Rencana Tindak Lanjut Kinerja urusan Pendidikan Kabupaten Tangerang harus mengakomodir sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, sehingga kedepannya dianggap perlu untuk memasukan beberapa indikator urusan Pendidikan sesuai dengan regulasi tersebut. Kesulitan yang dihadapi terkait dengan keberadaan data pendukung dan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dalam hal ini diantaranya adalah :
a.Data Rapor Pendidikan telah tersedia namun tidak semua Satuan Pendidikan paham terhadap esensi dari Rapor Pendidikan untuk diimplementasikan sehingga dapat meningkatkan nilai rapor pada masing-masing Satuan Pendidikannya.
b.Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dalam membaca dan mengimplementasikan pembenahan sesuai dengan rekomendasi rapor Pendidikan.
c.Dinas Pendidikan belum menetapkan target dan indikator berdasarkan hasil dari rapor Pendidikan dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, sehingga perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut perangkat daerah kedepannya agar menjadikan data dalam rapor sebagai acuan dasar penentuan target indikator perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 mendatang dan rencana kerja tahunan. Meskipun demikian, keberadaan target dan indikator pada rapor Pendidikan tetap menjadi perhatian dan diimplementasikan dalam kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan dilaporkan secara terpisah dari dokumen perencanaan melalui laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap triwulan baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah. Target indikator yang akan dijadikan tolak ukur kedepannya diantaranya adalah :
a.Angka Partisipasi Sekolah untuk warga negara usia 5-6 tahun PAUD
b.Angka Partisipasi Sekolah untuk warga negara usia 7-15 tahun SD dan SMP
c.Angka Partisipasi Sekolah untuk warga negara usia 7-18 tahun Kesetaraan
d.Kemampuan Literasi SD dan SMP
e.Kemampuan Numerasi SD dan SMP
f.Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B
g.Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4
h.Iklim Inklusivitas SD dan SMP
i.Iklim Keamanan SD dan SMP
j.Iklim Kebhinekaan SD dan SMP Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 akan dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan kinerja tahunan Dinas Pendidikan pada tahun berkenaan dan memerlukan dukungan dari stakeholder yang terkait agar perencanaan dalam rencana kerja ini dapat dilaksanakan dan cita-cita pencapaian tujuan Pembangunan daerah di bidang Pendidikan dapat terwujud.
1. 9.Dinas Kesehatan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Kesehatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
a.Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial mewujudkan dari visi, misi Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
b.Renja merupakan acuan OPD sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan anggaran (RKA) tahun 2025.
c.Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPD Kabupaten Tangerang dan sebagaimana telah dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Kesehatan. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. 1.Pasal l18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor4421);
5. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NegaraTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
9. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas;
10. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
16. 16.Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
18. 18.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. 23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15..5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. 24.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
25. 25.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
26. 26.Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dimaksudkan untuk:
27. 1.Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan.
28. 2.Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja pada tahun berjalan. Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :
29. 1.Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
30. 2.Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kesehatan di dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang di bidang Kesehatan.
31. 3.Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025. 1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang ini disusun secara sistematika, terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu; 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Review Terhadap Renja PD Tahun 2025 Berisikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Angka kematian ibu dan bayi yang masih jauh di bawah target menunjukkan keberhasilan awal dalam pencegahan kematian maternal dan neonatal. Begitu pula dengan prevalensi stunting yang lebih rendah dari target, mengindikasikan penanganan masalah gizi kronis pada anak sudah mulai menunjukkan hasil. Namun, seluruh indikator ini tetap perlu dimonitor secara ketat agar tidak mengalami kenaikan pada triwulan berikutnya. Sementara itu, capaian pada penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis masih rendah. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kegiatan deteksi dini, pelacakan kasus, dan perluasan layanan pengobatan. Untuk indikator sumber daya kesehatan, hasil yang dicapai sudah mendekati standar yang diharapkan, menunjukkan ketersediaan dan kesiapan layanan yang cukup baik. Nilai AKIP belum tersedia karena penilaiannya dilakukan secara tahunan. Secara umum, capaian kinerja triwulan ini menunjukkan arah yang positif, namun tetap diperlukan penguatan pelaksanaan di lapangan agar seluruh target indikator dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Dinas Kesehatan Persen 100 25 25 25 Rp 1.287.122.140. 792 Rp 311.392.580.49 9 24.19 Persentase Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan Persen 100 25 25 25 1.02.0 1.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 5 1 1 100 Rp 591.132.140 Rp 124.506.638 21.06 1.02.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3 - - - Rp 218.905.740 Rp 23.970.638 10.95 Dilakukan pada triwulan selanjutnya 1.02.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 2 - - - Rp 9.131.000 0 0.00 Dilakukan pada triwulan selanjutnya Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % 1.02.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 2 1 1 100 Rp 23.700.000 Rp 1.790.000 7.55 1.02.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 1 1 100 Rp 157.896.400 Rp 85.073.000 53.88 1.02.0 1.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 1 1 100 Rp 181.499.000 Rp 13.673.000 7.53 1.02.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan Dokumen 5 1 1 100 Rp 547.536.656.89 0 Rp 138.501.711.53 0 25.30 1.02.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 150 150 131 87.33 Rp 547.213.356.49 0 Rp 138.400.256.53 0 25.29 1.02.0 1.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 1 1 100 Rp 323.300.400 Rp 101.455.000 31.38 1.02.0 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen Barang Milik Daerah Dokumen 4 1 1 100 Rp 46.402.040 0 0.00 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % 1.02.0 1.2.03. 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 1 1 0 0 Rp 5.489.770 0 0.00 Kegiatan sudah dilaksanakan namun belum dilakukan penyerapan. Pengajuan pencairan dilakukan di Triwulan 2 1.02.0 1.2.03. 0004 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 - - - Rp 30.020.500 0 0.00 1.02.0 1.2.03. 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 - - - Rp 10.891.770 0 0.00 1.02.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen 1 - - - Rp 335.744.000 0 0.00 1.02.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 175 - - - Rp 321.826.000 0 0.00 Pelaksanaan penyerapan anggaran dilakukan di triwulan 3 1.02.0 1.2.05. 0005 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 3 - - - Rp 13.918.000 0 0.00 Pelaksanaan penyerapan anggaran dilakukan di triwulan 2 dan 3 1.02.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 1 - - - Rp 5.679.902.943 Rp 527.707.850 9.29 1.02.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Paket 1 - - - Rp 284.714.800 Rp 164.135.050 57.65 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % Bangunan Kantor yang Disediakan 1.02.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 - - - Rp 1.043.291.618 0 0.00 1.02.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 - - - Rp 997.734.720 Rp 10.000.000 1.00 1.02.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 - - - Rp 1.250.909.805 Rp 26.340.800 2.11 1.02.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 - - - Rp 121.090.000 Rp 33.253.000 27.46 1.02.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 3 3 100 Rp 227.702.000 Rp 28.110.000 12.35 1.02.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 3 3 100 Rp 1.754.460.000 Rp 265.869.000 15.15 1.02.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan barang milik daerah Dokumen 1 - - - Rp 16.237.165.040 Rp 1.594.689.000 9.82 1.02.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 7 2 2 100 Rp 2.544.407.340 Rp 259.940.000 10.22 1.02.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 4 1 1 100 Rp 6.415.157.900 Rp 950.550.000 14.82 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % 1.02.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 1 1 100 Rp 6.859.566.500 Rp 120.700.000 1.76 1.02.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 - - - Rp 418.033.300 Rp 263.499.000 63.03 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang Dokumen 1 - - - Rp 53.697.262.483 Rp 11.070.983.114 20.62 1.02.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 3 3 100 Rp 12.390.971.596 Rp 1.819.061.214 14.68 1.02.0 1.2.08. 0003 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 12 2 2 100 Rp 385.435.500 Rp 105.000.000 27.24 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 3 3 100 Rp 40.920.855.387 Rp 9.146.921.900 22.35 1.02.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 1 - - - Rp 9.537.866.849 Rp 632.029.413 6.63 1.02.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 6 1 1 100 Rp 240.305.356 Rp 55.987.500 23.30 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % 1.02.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 36 9 9 100 Rp 2.088.598.668 Rp 365.024.922 17.48 1.02.0 1.2.09. 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 15 - - - Rp 20.000.000 0 0.00 1.02.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 11 3 3 100 Rp 1.780.555.200 Rp 168.481.400 9.46 1.02.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 6 1 1 100 Rp 5.408.407.625 Rp 42.535.591 0.79 1.02.0 1.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Unit Peningkatan Pelayanan BLUD Unit 48 48 48 100 Rp 653.460.008.40 7 Rp 158.940.952.95 4 24.32 1.02.0 1.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah Penunjang BLUD yang terlayani Unit 48 48 48 100 Rp 653.460.008.40 7 Rp 158.940.952.95 4 24.32 1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rp 569.337.890.121 Rp 77.265.854.973 13.57 1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Rasio 0.10 0.10 0.089 89 2 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi Persen 92.59 89.28 89.28 100 3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persen 100 25 25 100 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % 4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persen 100 25 25 100 5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100 25 25 100 6 Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persen 100 25 25 100 7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100 25 25 100 8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 100 25 25 100 Jumlah skrining yang tinggi memerlukan dukungan lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan maupun penginputan data ke dalam aplikasi. Sebagai tindak lanjut diperlukan Penguatan kerjasama lintas program/sektor serta penguatan pelaporan program dalam aplikasi sehat indonesiaku 9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan Persen 100 25 25 100 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % skrining kesehatan sesuai standar 10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100 25 25 100 Capaian Penderita hipertensi yang terkendali dibawah 70%. Perlu ditindak lanjuti dengan Penguatan pelaporan program dalam aplikasi sehat indonesiaku 11 Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100 25 25 100 Capaian Penderita diabetes melitus yang terkendali dibawah 70%. Perlu tindak lanjut Penguatan pelaporan program dalam aplikasi sehat indonesiaku 12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persen 100 25 25 100 Adanya perubahan pada aplikasi SIMKESWA sehingga menjadi kendala pada saat penginputan capaian ODGJ Berat. Perlu tindak lanjut Penguatan pelaporan program dalam aplikasi SIMKESWA 13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persen 100 25 25 100 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % 14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persen 100 25 0.84375 3.38 - Pergantian petugas - Lokasi Hotspot yang berubah - Pemahaman pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV. Tindak lanjut dengan 1. Melakukan penguatan kapasitas bagi petugas baru
32. 2.Penguatan koordinasi dengan petugas penjangkau (LSM) untuk informasi perubahan lokasi hotspot
33. 3.Melanjutkan rencana kegiatan di TW II
34. 4.Validasi data rutin
35. 5.Monitoring dan evaluasi capaian Layanan yang berkelanjutan 15 Persentase Balita Wasting Persen 100 25 25 100 16 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas Persen 84.90 84.50 84.50 100 ] Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % 17 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial Persen 90.00 20 20 100 18 Persentase alat kesehatan memenuhi standar Persen 82.00 20 20 100 1.02.0 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Unit 214 55 55 100 Rp 295.578.587.89 6 Rp 25.497.962.427 8.63 1.02.0 2.2.01. 0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah sakit baru yang memenuhi Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 Unit 1 1 0 0 Rp 30.196.200.000 0 0 1.02.0 2.2.01. 0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Unit 1 - - - Rp 141.246.000 0 0.00 1.02.0 2.2.01. 0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana Prasarana Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Unit 11 3 3 100 Rp 24.835.835.770 Rp 1.670.151.680 6.72 1.02.0 2.2.01. 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Unit 20 5 5 100 Rp 95.751.967.541 Rp 4.123.995.222 4.31 1.02.0 2.2.01. 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan fasilitas Unit 1100 1100 1115 101 Rp 1.997.383.000 Rp 708.749.000 35.48 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % Kesehatan Regional / Regional Maintenance Centre 1.02.0 2.2.01. 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Unit 140 35 0 0 Rp 4.220.474.000 Rp 1.196.185.000 28.34 1.02.0 2.2.01. 0023 Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Paket 4 1 1 100 Rp 138.056.676.58 5 Rp 17.734.381.525 12.85 1.02.0 2.2.01. 0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Keluarga 58150 14538 14500 99.74 Rp 30.490.000 Rp 20.500.000 67.24 Petugas pemegang program belum semuanya paham untuk laporan dan aplikasi “Keluarga Sehat”. Solusi Tim primer membuat pertemuan tentang penggunaan aplikasi “Keluarga Sehat” 1.02.0 2.2.01. 0026 Distribusi Alat Kesehatan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan ke Fasilitas Kesehatan Paket 4 4 4 100 Rp 348.315.000 Rp 45.000.000 12.92 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Jumlah Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Layanan Kesehatan 36 36 36 100 Rp 272.625.136.22 5 Rp 51.364.822.546 18.84 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.0 2.2.02. 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 61571 15392 15392 100 Rp 3.589.176.796 Rp 125.245.000 3.49 1.02.0 2.2.02. 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 58772 14693 14693 100 Rp 105.989.000 Rp 77.551.000 73.17 1.02.0 2.2.02. 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 55500 13875 13875 100 Rp 116.452.000 Rp 41.990.000 36.06 1.02.0 2.2.02. 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 284085 71021 71021 100 Rp 112.370.000 Rp 1.950.000 1.74 1.02.0 2.2.02. 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 556948 139237 139237 100 Rp 1.448.440.005 Rp 1.490.000 0.10 1.02.0 2.2.02. 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 2246044 561511 561511 100 Rp 144.443.200 Rp 95.050.000 65.80 1.02.0 2.2.02. 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 229410 57352 57352 100 Rp 1.535.092.000 Rp 291.596.000 19.00 1.02.0 2.2.02. 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Orang 729628 182407 182407 100 Rp 127.478.400 Rp 109.790.000 86.12 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % Kesehatan Sesuai Standar 1.02.0 2.2.02. 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 43632 10908 10908 100 Rp 377.519.000 Rp 51.809.000 13.72 1.02.0 2.2.02. 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 4219 1058 1058 100 Rp 433.337.772 Rp 109.762.000 25.33 1.02.0 2.2.02. 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 48578 9716 9716 100 Rp 566.121.766 Rp 32.870.000 5.81 1. Belum semua klinik aktif dalam pelaporan Tuberkulosis
36. 2.Petugas epncatatan dan pelaporan di faskes yang sering berganti. Tindak lanjut 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
37. 2.Monitoring pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis pada Triwulan berikutnya 3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis pada Triwulan berikutnya
38. 4.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.0 2.2.02. 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 79559 15912 15715 98.76 Rp 1.122.312.000 Rp 530.604.000 47.28 1.02.0 2.2.02. 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Dokumen 1 - - - Rp 79.985.000 0 0.00 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % 1.02.0 2.2.02. 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Dokumen 1 - - - Rp 151.947.000 Rp 22.500.000 14.81 1.02.0 2.2.02. 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 4 1 1 100 Rp 24.447.649.981 Rp 568.858.350 2.33 Dilaksanakan pada triwulan 2 1.02.0 2.2.02. 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 - - - Rp 125.925.337 Rp 4.015.000 3.19 Dilaksanakan pada triwulan 2 1.02.0 2.2.02. 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 2 - - - Rp 652.070.806 Rp 36.613.964 5.62 Ada beda harga per kg limbah medis di SIPD dengan jasa pengangkutan pihak ketiga. Solusi koordinasi dengan penyedia dan meningkatkan jumlah timbulan limbah medis 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 - - - Rp 369.292.000 0 0.00 1.02.0 2.2.02. 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Dokumen 12 3 3 100 Rp 35.337.000 Rp 11.685.000 33.07 Sebagian pemegang program kestrad masih ada yang tidak memahami pelaporan.Solusi Melakukan sosialisasi Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % mengenai pelaporan program kestrad. 1.02.0 2.2.02. 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 1 - - - Rp 976.740.856 Rp 26.700.000 2.73 Karena program kestrad masuk ke UKM Pengembangan sehingga banyak puskesmas yang tidak menganggarkan kegiatan pembinaan program kestrad. 1.02.0 2.2.02. 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 533283 133320 133320 100 Rp 426.689.944 0 0.00 Adanya perubahan pada aplikasi SIMKESWA sehingga menjadi kendala pada saat penginputan capaian skrining ODMK. Penguatan pelaporan program dalam aplikasi SIMKESWA 1.02.0 2.2.02. 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 480 120 120 100 Rp 70.729.000 Rp 34.729.000 49.10 Koordinasi Lintas program dan sektor belum berjalan optimal. penguatan jejaring antara pemegang program dengan lintas sektor terkait seperti OPD Kecamatan,Dinsos, BNK dan Kepolisian Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % 1.02.0 2.2.02. 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 2 - - - Rp 4.025.325.359 Rp 26.196.000 0.65 1. Pergantian petugas PJ yang baru.
39. 2.Kurangnya pemahaman pengetahuan masyarakat tentang Penyakit Menular. Melakukan penguatan kapasitas bagi petugas baru Melanjutkan rencana kegiatan di TW II Monitoring dan evaluasi capaian Layanan yang berkelanjutan 1.02.0 2.2.02. 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokumen 24 6 6 100 Rp 209.035.239.17 2 Rp 47.561.471.478 22.75 1.02.0 2.2.02. 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Paket 1 - - - Rp 564.353.000 0 0.00 Pelaksanaan dilakukan pada triwulan II 1.02.0 2.2.02. 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Dokumen 1 - - - Rp 191.971.000 Rp 14.426.000 7.51 1.02.0 2.2.02. 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dokumen 4 4 4 100 Rp 9.101.767.000 Rp 1.026.457.800 11.28 1.02.0 2.2.02. 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 44 44 44 100 Rp 6.588.813.879 Rp 0.00 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % 1.02.0 2.2.02. 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dokumen 14 3 3 100 Rp 399.732.184 Rp 25.715.000 6.43 Masih ada Klinik pratama dan TPMD yang tidak menghadiri acara koordinasi dan persiapan terkait pelaporan program prioritas (TB, Hipertensi dan DM). Tindak lanjut Melakuan pembinaan terhadap klinik pratama dan TPMD yang belum melakukan pelaporan terkait program prioritas (TB, Hipertensi dan DM). 1.02.0 2.2.02. 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Unit 48 48 48 100 Rp 414.726.000 Rp 26.910.000 6.49 Sebagian puskesmas dan sebagaian PJ program Dinas masih belum paham tentang perhitungan dalam validasi PKP Puskesmas dan masih banyaknya klinik swasta yang tidak patuh/belum melaporkan rekomendasi PPS di tw 3 dan 4. Berkoordinasi dengan PJ program Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % dan PJ pelaporan PKP Puskesmas tentang cara perhitungan kinerja PKP, dan menginatkan ulang kepada klinik swasta untuk melakukan proses pelaksanaan pada Aplikasi DFO secara berkelanjutan. 1.02.0 2.2.02. 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Laporan 1 - - - Rp 8.334.000 Rp 4.734.000 56.80 1.02.0 2.2.02. 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Dokumen 1 - - - Rp 124.032.000 Rp 28.405.000 22.90 1.02.0 2.2.02. 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Unit 1 - - - Rp 1.524.196.400 Rp 414.002.954 27.16 Ruang intensif di rumah sakit full. Terus berkoordinasi dengan Rumah Sakit yang ada baik itu swasta mapun pemerintah 1.02.0 2.2.02. 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 10202 2040 2040 100 Rp 65.867.000 Rp 10.200.000 15.49 1. Belum semua klinik aktif dalam pelaporan tuberkulosis.
40. 2.Petugas pencatatan dan Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % pelaporan di faskes yang sering berganti. Solusi 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
41. 2.Monitoring pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis pada Triwulan berikutnya 3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis pada Triwulan berikutnya
42. 4.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis 1.02.0 2.2.02. 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 464 93 93 100 Rp 15.356.000 Rp 3.796.000 24.72 1. Pergantian petugas
43. 2.Infeksi Oportunistik pada ODHIV
44. 3.Kesadaran dan kepatuhan pasien ODHIV. Solusi 1. Melakukan penguatan kapasitas bagi petugas baru
45. 2.Refreshing layanan PDP baru
46. 3.Melanjutkan rencana kegiatan di TW II
47. 4.Validasi data orang dengan risiko terinfeksi HIV
48. 5.Monitoring dan evaluasi capaian Layanan yang berkelanjutan 1.02.0 2.2.02. 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Orang 22 5 5 100 Rp 31.415.780 0 0.00 Pergantian petugas Kesadaran dan kepatuhan pasien malaria. Tindak lanjut 1. Menguatkan jejaring Rumah Sakit terkait Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % pelaporan kasus malaria positif dan pelaporan rutin zero report kasus malaria dari Rumah Sakit dan Puskesmas secara rutin.
49. 2.Melakukan Penyelidikan Epidemiologi kasus malaria positif
50. 3.Melakukan survey kontak dari kasus positif malaria 4. Mengupayakan inovasi dalam program Malaria yaitu inovasi SIMANIS ( Skrining Malaria bagi pendatang dari daerah Endemis ) 5. Mempersiapkan logistik program malaria
51. 6.Memberikan dan mengupayakan pemberian pengobatan Malaria sesuai standar bagi setiap kasus Malaria Mengadakan kegiatan pertemuan Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % penguatan kapasitas petugas Rumah Sakit dan Puskesmas terkait tata laksana kasus Malaria positif dan pengobatan Malaria sesuai standar. 1.02.0 2.2.02. 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dokumen 3 3 3 100 Rp 904.005.022 0 0.000 1.02.0 2.2.02. 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokumen 44 11 11 100 Rp 268.003.566 Rp 47.700.000 17.80 1.02.0 2.2.02. 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Dokumen 3 3 3 100 Rp 181.200.000 0 0.00 1.02.0 2.2.02. 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi Dokumen 4 4 4 100 Rp 2.165.700.000 0 0.00 1.02.0 2.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Dokumen 1 - - - Rp 972.996.000 Rp 375.566.000 38.60 1.02.0 2.2.03. 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Dokumen 4 1 1 100 Rp 972.996.000 Rp 375.566.000 38.60 Karena adanya efisiensi anggaran saat berproses di e- katalog 1.02.0 2.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Izin Operasional Unit 28 28 28 100 Rp 161.170.000 Rp 27.504.000 17.07 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % 1.02.0 2.2.04. 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Unit 28 7 7 100 Rp 104.529.000 Rp 22.680.000 21.70 Karena adanya efisiensi anggaran.Kagiatan dilakukan secara daring. 1.02.0 2.2.04. 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Unit 48 48 48 100 Rp 56.641.000 Rp 4.824.000 8.52 Masih banyak Klinik Swasta yang tidak patuh / belum melaporkan INM,IKP tepat waktu. dan untuk pertemuan monitoring dan evaluasi indikator mutu FKTP hanya dapat diikuti oleh 60 perwakilan klinik saja.. Solusi Mengingatkan ulang kepada klinik swasta dan puskesmas untuk melaporkan INM, IKP setiap bulannya dan dalam memberikan fasilitas zoom untuk klinik yang tidak diundang secara offline. 1.02.0 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Rp 9.891.893.000 Rp 2.271.230.000 22.96 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Persen 100 25 25 100 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Persen 100 25 25 100 1.02.0 3.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Praktik di Wilayah Kabupaten Tangerang Orang 190 45 45 100 Rp 41.592.000 Rp 8.100.000 19.74 1.02.0 3.2.01. 0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dokumen 1 1 1 100 Rp 41.592.000 Rp 8.100.000 19.74 Kegiatan akan dilaksanakan di pergeseran 1.02.0 3.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan Orang 219 219 219 100 Rp 8.248.346.000 Rp 2.263.130.000 27.44 1.02.0 3.2.02. 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Orang 219 219 185 84.47 Rp 8.174.082.000 Rp 2.230.380.000 27.29 Beberapa tenaga TKWT lulus seleksi PPPK dan CPNS Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % 1.02.0 3.2.02. 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen 1 - - - Rp 74.264.000 Rp 32.750.000 44.10 Petugas laboratorium puskesmas jarang mendapatkan pelatihan yang diadakan secara mandiri oleh puskesmas. Tindak lanjut Melakukan pembinaan dan monitoring kepada petugas laboratorium puskesmas 1.02.0 3.2.03 Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kompetensinya Orang 100 25 25 100 Rp 1.601.955.000 0 0.00 1.02.0 3.2.03. 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Orang 100 25 25 100 Rp 1.601.955.000 0 0.00 Pelaksanaan kegiatan dilakukan dimulai pada triwulan 2, 3 dan 4 sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas yang sudah dibuat 1.02.0 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Rp 912.850.200 Rp 166.155.200 18.20 Persentase P-IRT yang sesuai standar Persen 100 25 22 88 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar Persen 100 25 16 64 Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Persen 100 25 25 100 1.02.0 4.2.01 Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Pemeriksaan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin/memenuhi standar Unit 224 56 40 71.43 Rp 112.385.250 Rp 23.121.250 20.57 1.02.0 4.2.01. 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dokumen 4 1 1 100 Rp 112.385.250 Rp 23.121.250 20.57 1.02.0 4.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Unit 16 4 4 100 Rp 11.603.000 Rp 2.670.000 23.01 1.02.0 4.2.02. 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Dokumen 2 - - - Rp 11.603.000 Rp 2.670.000 23.01 Dilaksanakan pada triwulan 2 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 1.02.0 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Unit 250 60 60 100 Rp 396.756.000 Rp 105.543.750 26.60 1.02.0 4.2.03. 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Dokumen 3 1 1 100 Rp 396.756.000 Rp 105.543.750 26.60 1.02.0 4.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Sertifikat 50 10 9 90 Rp 82.466.200 Rp 23.570.200 28.58 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi terkendala lambatnya pemenuhan persyaratan administrasi dan perbaikan temuan dilapangan. Tindak lanjut Sosialisasi Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % persayaratan administrasi penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) 1.02.0 4.2.04. 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Dokumen 1 - - - Rp 82.466.200 Rp 23.570.200 28.58 Kurangnya pemahaman penanggung jawab Tempat Pengelola Pangan (TPP) mengenai sanitasi TPP, peningkatan kapasitas penjamah makanan. Solusi Pembinaan dan peaksanaan pelatihan higiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan di TPP 1.02.0 4.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Unit 75 18 18 100 Rp 309.639.750 Rp 11.250.000 3.63 1.02.0 4.2.06. 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Unit 2 - - - Rp 309.639.750 Rp 11.250.000 3.63 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % 1.02.0 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Rp 9.194.593.917 Rp 1.521.024.000 16.54 Persentase Organisasi Masyarakat kemitraan bidang Kesehatan Persen 100 25 25 100 Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga Persen 100 25 25 100 Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan Persen 100 25 25 100 Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri Persen 100 25 25 100 1.02.0 5.2.01 Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan Unit 16 4 4 100 Rp 8.401.159.800 Rp 1.457.750.000 17.35 1.02.0 5.2.01. 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dokumen 3 - - - Rp 8.401.159.800 Rp 1.457.750.000 17.35 1.02.0 5.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Unit/Institu si Pendidikan 330 82 82 100 Rp 412.374.000 Rp 34.864.000 8.45 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Satuan Target 2025 Kinerja TW 1 Pagu Keterangan Target TW 1 Realisasi TW 1 % Target Realisasi s.d TW 1 % 1.02.0 5.2.02. 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Dokumen 2 - - - Rp 286.446.000 Rp 34.864.000 12.17 1.02.0 5.2.02. 0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat Keluarga 40343 10085 10952 108.6 0 Rp 125.928.000 0 0.00 1.02.0 5.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Unit 1675 418 418 100 Rp 381.060.117 Rp 28.410.000 7.46 1.02.0 5.2.03. 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Dokumen 2 - - - Rp 381.060.117 Rp 28.410.000 7.46 Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, Dinas Kesehatan telah melaksanakan kegiatan yang mengacu pada program-program prioritas daerah di bidang kesehatan. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi anggaran maupun capaian kinerja terhadap indikator yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I menunjukan kinerja yang cukup baik, baik dari sisi realisasi anggaran maupun dari sisi capaian output kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja program dan kegiatan diatas didapatkan bahwa : A. Analisis Keberhasilan
52. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini bertujuan mendukung fungsi administratif pemerintahan, termasuk pelaporan dan penguatan tata kelola BLUD. Hingga triwulan I, realisasi anggaran mencapai Rp 311.392.580.499 atau 24,19% dari total pagu. Capaian kinerja menunjukkan keberhasilan 100% pada semua indikator.
53. 2.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sebagai program strategis dengan pagu terbesar (Rp 569.337.890.121), capaian kinerja telah menunjukkan hasil optimal, dengan hampir seluruh indikator mencapai 100%. Sementara itu, realisasi anggaran di angka 13,57%, setara Rp 77.265.854.973.
54. 3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program ini difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pembinaan dan pelatihan. Dari total anggaran sebesar Rp 9.891.893.000, telah terealisasi Rp 2.271.230.000 atau 22,96%. Kinerja indikator telah mencapai 100%, mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana.
55. 4.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program ini mendukung mutu pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengolahan pangan melalui sertifikasi dan pemantauan. Realisasi anggaran mencapai Rp166.155.200 atau 18,20% dari total Rp912.850.200. Seluruh indikator tercapai 100% kecuali satu indikator yaitu capaian P-IRT yang masih di angka 88%. Meskipun kinerja cukup baik, penguatan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan seluruh target standar dapat tercapai dalam triwulan berikutnya.
56. 5.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui PHBS, kemitraan organisasi, dan pemberdayaan institusi. Dari pagu Rp8.946.300.000, realisasi anggaran baru Rp1.521.024.000 atau 16.54%. Seluruh indikator tercapai 100%, menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap lima program prioritas di bidang kesehatan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana, ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja yang sebagian besar mencapai 100%. Meskipun realisasi anggaran pada triwulan I masih tergolong rendah, hal ini sejalan dengan pola penyerapan yang umumnya meningkat pada triwulan berikutnya. Oleh karena itu, perlu upaya percepatan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada triwulan II agar target kinerja dan keuangan dapat tercapai secara seimbang dan optimal. B. Analisis Kegagalan
57. 1.Capaian Program Gizi Masih Rendah Beberapa indikator dalam program gizi menunjukkan capaian yang belum optimal, di antaranya:
a.Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal masih rendah.
b.Cakupan MP-ASI belum terintegrasi dalam sistem pelaporan gizi terpadu.
c.Cakupan balita dengan berat badan naik (N/D) masih rendah.
d.Capaian Inisiasi Menyusu Dini (IMD) masih kosong.
1. 2.Kelemahan Pelaksanaan di Tingkat Puskesmas Sejumlah permasalahan operasional di tingkat Puskesmas turut menghambat kelancaran program, antara lain:
a.Beberapa Puskesmas tidak dapat menghadirkan pemegang program kesehatan tradisional (kestrad) pada saat pertemuan.
b.Sering terjadi pergantian petugas pemegang program PISPK, menghambat kesinambungan program.
c.Petugas laboratorium di banyak Puskesmas belum mendapatkan pelatihan yang memadai.
d.Klinik pratama dan TPMD masih belum optimal dalam mendeteksi, menangani, serta melakukan penginputan data program prioritas (TB, hipertensi, DM) ke dalam aplikasi ASIK.
1. 3.Permasalahan Teknis dan Sumber Daya Berbagai tantangan teknis dan keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan signifikan, yaitu:
a.Penganggaran BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) untuk pelayanan PTM masih mengandalkan DAK karena keterbatasan anggaran di tingkat Puskesmas.
b.Sarana laboratorium untuk skrining PTM masih belum lengkap, misalnya alat kimia analyser otomatis, EKG, dan hematologi analyser, serta sebagian alat yang ada dalam kondisi rusak (berdasarkan data aplikasi ASPAK).
c.Minimnya tenaga pelaksana program primer menyebabkan beban kerja berlebihan pada penanggung jawab PTM.
d.Tata laksana pemberian obat belum sesuai kebutuhan pasien, sehingga pengobatan untuk penderita DM dan hipertensi belum optimal — ditunjukkan dengan capaian kendali DM/Hipertensi yang masih di bawah 70%.
e.Kolaborasi dengan lintas sektor untuk program kesehatan jiwa (keswa) dan NAPZA belum optimal, khususnya dengan Dinsos, kecamatan, dan kepolisian.
f.Aplikasi SIMKESWA masih mengalami kendala dalam penginputan capaian indikator ODGJ berat maupun skrining ODMK.
g.Pelaporan rujukan IPWL belum optimal karena tidak tersedia fitur pelaporan yang selaras di aplikasi. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja dilakukan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan, pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menetapkan Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik kuantitatif maupun kualitatif atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategi yang ditetapkan. Pencapaian terhadap Kinerja Pelayanan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 tersebut dapat ditabulasikan menjadi sebagai berikut pada Tabel 2.2. : Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 No Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Triwulan I Tahun 2025 Target Realisasi % 1 Rasio daya tampung rumah sakit rujukan 0,1 0,089 89% 2 Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi 92,59 89,28 96% 3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 31,19% 31% 4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100% 36,67% 37% 5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 36,60% 37% 6 Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar 100% 31,84% 32% 7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 33,94% 34% 8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% 67,48% 67% 9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% 38,85% 39% 10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 38,75% 39% 11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 37,50% 38% 12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100% 40,06% 40% 13 Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar 100% 30,68% 31% 14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100% 30,99% 31% Pada Triwulan I Tahun 2025, capaian realisasi terhadap indikator kinerja kunci urusan kesehatan menunjukkan variasi performa, dengan sebagian indikator mendekati target, sementara sebagian besar lainnya masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program kesehatan masih berada pada fase awal pelaksanaan dan membutuhkan percepatan implementasi di triwulan berikutnya. Secara umum, indikator struktural dan kelembagaan seperti :
1. 1.Rasio daya tampung rumah sakit rujukan mencapai 89% dari target, menunjukkan kapasitas layanan rujukan yang relatif memadai.
2. 2.Persentase rumah sakit rujukan kabupaten/kota yang terakreditasi mencapai 96% dari target, mencerminkan tingginya komitmen terhadap mutu layanan kesehatan. Namun, untuk indikator pelayanan langsung kepada masyarakat seperti:
3. 1.Pelayanan ibu hamil, persalinan, bayi baru lahir, balita, usia sekolah, usia produktif, lansia, serta penderita penyakit prioritas (hipertensi, diabetes, TBC, HIV, dan ODGJ), realisasi rata-rata baru berada pada kisaran 30–40% dari target tahunan. Jika dibandingkan dengan target triwulanan (25% dari target tahunan), maka sebenarnya sebagian indikator telah melampaui target triwulan, khususnya pada:
4. 2.Skrining kesehatan usia 15–59 tahun (67%)
5. 3.Pelayanan ODGJ berat (40%)
6. 4.Pelayanan lansia dan penyakit kronis (hipertensi, DM) (sekitar 38–39%) Namun, beberapa indikator lainnya seperti:
7. 1.Pelayanan TBC, HIV, dan anak usia sekolah, meskipun sudah melampaui 30%, masih menunjukkan kesenjangan signifikan terhadap capaian ideal, mengingat tantangan akses, stigma, dan pencatatan yang belum optimal. Meskipun mayoritas capaian belum mencapai separuh dari target tahunan, jika ditinjau berdasarkan proporsi triwulanan (sekitar 25%), maka lebih dari separuh indikator sebenarnya sudah berada di atas target triwulanan. Ini menunjukkan bahwa kinerja program di awal tahun masih berada dalam jalur yang cukup positif, namun tetap memerlukan: • Percepatan program di Triwulan II • Penguatan layanan berbasis komunitas • Optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan serta • Koordinasi lintas sektor dan lintas program, khususnya dalam pelayanan KIA, PTM, dan penyakit menular. 2.3. Review Terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Bedasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Rencana Kerja tahun 2025 sampai dengan pertengahan bulan Maret tahun 2025 dan hasil analisa kebutuhan, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting yaitu:
8. 1.Ada kegiatan yang mengalami pergeseran pagu pada kode rekening belanja, karena:
a.Sisa lebih hasil kontrak;
b.Setelah pelaksanaan kegiatan, ternyata dibutuhkan tambahan anggaran. Sehingga sisa lebih hasil kontrak digeser ke kode rekening belanja pada kegiatan yang lain.
1. 2.Setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama triwulan I (januari s/d Maret), beberapa kegiatan membutuhkan penambahan anggaran, pengurangan anggaran dan perubahan capaian output/hasil kegiatan.
2. 3.Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja program dan sasaran, dibutuhkan penambahan sub kegiatan baru untuk mendukung capaian kinerja Dinas kesehatan dan pelaksanaan tugas pokok fungsi, dengan pendanaan kegiatan baru diambilkan dari hasil pergeseran sisa kontrak, usulan penambahan anggaran dan potensi SILPA kegiatan yang telah berjalan.
3. 4.Bedasarkan hasil analisa kebutuhan, pagu indikatif belanja langsung Dinas Kesehatan pada perubahan Renja tahun 2025 mengalami perubahan pagu anggaran sebesar Rp251.365.563.172,-. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi perubahan Renja Tahun 2025 antara lain:
4. 1.Penyesuaian terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, serta menindaklanjuti prioritas nasional seperti penguatan transformasi layanan kesehatan, Renja 2025 disesuaikan untuk mendukung pencapaian target-target tersebut, khususnya dalam hal peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar.
5. 2.Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja trwiulan I Tahun 2025, beberapa program dan kegiatan mengalami hambatan baik dalam hal pelaksanaan teknis, serapan anggaran, maupun capaian indikator kinerja. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian target dan strategi pelaksanaan agar lebih realistis dan terukur.
6. 3.Perubahan Alokasi Anggaran Terjadi perubahan dalam pagu anggaran tahun 2025 yang berdampak langsung terhadap prioritas pembiayaan kegiatan. Dalam Renja yang telah diperbarui, difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, seperti penguatan layanan Puskesmas, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan gizi masyarakat.
7. 4.Tanggap terhadap Isu dan Krisis Kesehatan Masyarakat Dalam menghadapi potensi ancaman penyakit menular baru, dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, serta upaya pemulihan pasca pandemi, Renja 2025 mengakomodasi program dan kegiatan yang bersifat adaptif, seperti peningkatan surveilans epidemiologi, penguatan laboratorium kesehatan daerah, dan penyediaan logistik kesehatan darurat.
8. 5.Inovasi dan Digitalisasi Layanan Dinas Kesehatan juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan manajemen kesehatan, melalui digitalisasi pencatatan dan pelaporan, layanan konsultasi kesehatan daring, serta integrasi data kesehatan lintas sektor. Dengan perubahan tersebut, diharapkan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 menjadi lebih tepat sasaran, efisien, serta mampu menjawab tantangan pembangunan kesehatan di tingkat lokal secara lebih efektif. Secara umum, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1. Tabel 3.1 Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatk an Status Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 54 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Rasio 0.10 0.10 532.255.626.031,00 599.592.121.024,00 67.336.494.993,00 Berubah Angka Kematian Bayi per 1.000 KH 3 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi Persen 92.59 92.59 Prevalensi Stunting 13 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persen 100 100 Persentase Penderita TB yang ditemukan dan diobati 88 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persen 100 100 Persentase Sumber Daya Kesehatan sesuai Standar 82,5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100 100 Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persen 100 100 Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100 100 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 100 100 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 100 100 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100 100 Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100 100 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persen 100 100 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persen 100 100 Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persen 100 100 Persentase Balita Wasting Persen 100 100 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas Persen 84.90 84.91 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial Persen 90.00 90.01 Persentase alat kesehatan memenuhi standar Persen 82.00 82.01 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Izin Operasional Unit 28 28 207.612.000,00 161.170.000,00 - 46.442.000,00 Berubah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Unit 28 28 135.033.000,00 104.529.000,00 - 30.504.000,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Unit 48 48 72.579.000,00 56.641.000,00 - 15.938.000,00 Berubah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Unit 214 214 262.307.825.153,00 296.962.120.809,00 34.654.295.656,00 Berubah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan Paket 4 4 351.600.000,00 348.315.000,00 - 3.285.000,00 Berubah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Unit 0 0 - - - Dihapus Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Unit 1 1 141.246.000,00 109.954.000,00 - 31.292.000,00 Berubah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Unit 1 2 196.200.000,00 30.196.200.000,00 30.000.000.000,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara SesuaiStandar Unit 140 140 4.223.674.000,00 3.948.740.000,00 - 274.934.000,00 Berubah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Unit 20 600 94.129.361.773,00 95.817.110.333,00 1.687.748.560,00 Berubah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Centre Unit 2458 1.817 1.999.383.000,00 1.997.383.000,00 - 2.000.000,00 Berubah Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Paket 4 4 138.064.775.110,00 139.437.628.206,00 1.372.853.096,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Keluarga 58150 58150 41.068.000,00 30.490.000,00 - 10.578.000,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Unit 11 35 23.160.517.270,00 24.801.484.270,00 1.640.967.000,00 Berubah Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayananrumah sakit Unit 2 1 274.816.000,00 274.816.000,00 Baru Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Layanan 36 36 268.726.677.878,00 301.531.834.215,00 32.805.156.337,00 Berubah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Laporan 1 1 12.276.330,00 8.334.000,00 - 3.942.330,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dokume n 14 14 417.088.184,00 399.732.184,00 - 17.356.000,00 Berubah Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokume n 44 1 6.588.813.879,00 6.588.765.879,00 - 48.000,00 Berubah Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dokume n 4 5 9.104.856.000,00 22.604.333.790,00 13.499.477.790,00 Berubah Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Unit 48 48 547.120.000,00 414.726.000,00 - 132.394.000,00 Berubah Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Dokume n 1 1 170.544.000,00 124.032.000,00 - 46.512.000,00 Berubah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokume n 2 2 4.053.076.559,00 4.025.325.359,00 - 27.751.200,00 Berubah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yangDidistribusika n Paket 1 1 546.760.250,00 564.353.000,00 17.592.750,00 Berubah Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokume n 24 24 208.228.068.455,00 223.213.760.472,00 14.985.692.017,00 Berubah Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Dokume n 4 1 2.165.700.000,00 2.165.700.000,00 - Tetap Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PengelolaanLayana n Imunisasi Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dokume n 3 4 181.200.000,00 181.200.000,00 - Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Dokume n 1 1 110.432.200,00 79.985.000,00 - 30.447.200,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Dokume n 1 1 174.250.000,00 151.947.000,00 - 22.303.000,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 28408 5 243.841 151.932.000,00 112.330.000,00 - 39.602.000,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 55500 59.161 140.748.000,00 116.412.000,00 - 24.336.000,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokume n 4 4 20.963.696.671,00 26.447.585.981,00 5.483.889.310,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar Orang 58772 62.119 134.529.000,00 105.989.000,00 - 28.540.000,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 61571 65.077 3.899.507.796,00 3.589.160.196,00 - 310.347.600,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 480 480 73.149.580,00 70.729.000,00 - 2.420.580,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokume n 1 1 134.649.337,00 125.925.337,00 - 8.724.000,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokume n 2 2 668.151.806,00 602.070.806,00 - 66.081.000,00 Berubah Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkanpelay anan kesehatan malaria Orang 22 22 38.692.680,00 31.415.780,00 - 7.276.900,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 4219 4.498 484.531.592,00 433.337.772,00 - 51.193.820,00 Berubah Pengelolaan pelayanan kesehatan orang Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang Orang 464 402 33.346.000,00 15.356.000,00 - 17.990.000,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dengan HIV (ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan MasalahKejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 53328 3 505.166 455.963.614,00 426.689.944,00 - 29.273.670,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 79559 83.065 1.126.812.000,00 1.122.312.000,00 - 4.500.000,00 Berubah Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 10202 11.881 69.165.000,00 65.867.000,00 - 3.298.000,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 48578 48578 595.606.766,00 957.481.766,00 361.875.000,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 22941 0 251.306 907.172.000,00 594.022.000,00 - 313.150.000,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 56452 6 565.940 1.506.057.005,00 1.448.440.005,00 - 57.617.000,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 22460 44 2.328.16 3 151.058.370,00 144.443.200,00 - 6.615.170,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 43632 48.749 410.371.260,00 377.247.500,00 - 33.123.760,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 76027 5 760275 129.528.250,00 127.478.400,00 - 2.049.850,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelaya nan kesehatan reproduksi Dokume n 3 1 904.005.022,00 904.005.022,00 - Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Dokume n 12 12 47.898.000,00 35.337.000,00 - 12.561.000,00 Berubah Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokume n 1 1 369.292.000,00 369.292.000,00 - Tetap Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokume n 1 1 979.128.726,00 976.740.856,00 - 2.387.870,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Dokume n 44 1 268.003.566,00 268.003.566,00 - Tetap Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Unit 1 1 1.556.587.980,00 1.354.396.400,00 - 202.191.580,00 Berubah Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Dokume n 1 1 226.908.000,00 187.571.000,00 - 39.337.000,00 Berubah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehata n Secara Terintegrasi Unit 1 1 1.013.511.000,00 936.996.000,00 - 76.515.000,00 Berubah Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Dokume n 4 4 1.013.511.000,00 936.996.000,00 - 76.515.000,00 Berubah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Persen 100 100 9.936.960.000,00 13.496.058.000,00 3.559.098.000,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Persen 100 100 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Praktik di Wilayah Kabupaten Tangerang Orang 190 190 67.957.000,00 41.557.000,00 - 26.400.000,00 Berubah Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dokume n 1 1 67.957.000,00 41.557.000,00 - 26.400.000,00 Berubah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kompetensinya Orang 100 100 1.620.657.000,00 1.601.955.000,00 - 18.702.000,00 Berubah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Orang 100 100 1.620.657.000,00 1.601.955.000,00 - 18.702.000,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan Orang 219 185 8.248.346.000,00 11.852.546.000,00 3.604.200.000,00 Berubah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokume n 1 1 74.264.000,00 74.264.000,00 - Tetap Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan(Fasyank es) Orang 219 219 8.174.082.000,00 11.778.282.000,00 3.604.200.000,00 Berubah Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Persentase P-IRT yang sesuai standar Persen 100 100 963.977.900,00 912.850.200,00 - 51.127.700,00 Berubah Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar Persen 100 100 Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Persen 100 100 Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Pemeriksaan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin/memenuhi standar Unit 224 224 121.274.250,00 112.385.250,00 - 8.889.000,00 Berubah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dokume n 4 4 121.274.250,00 112.385.250,00 - 8.889.000,00 Berubah Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Unit 16 16 15.203.000,00 11.603.000,00 - 3.600.000,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Dokume n 2 2 15.203.000,00 11.603.000,00 - 3.600.000,00 Berubah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Unit 75 75 318.507.750,00 309.639.750,00 - 8.868.000,00 Berubah Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Unit 75 75 318.507.750,00 309.639.750,00 - 8.868.000,00 Berubah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Sertifikat 50 50 95.913.900,00 82.466.200,00 - 13.447.700,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan Depot Air Minum (DAM) dan Depot Air Minum (DAM) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Dokume n 1 1 95.913.900,00 82.466.200,00 - 13.447.700,00 Berubah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tanggadan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Unit 16 250 413.079.000,00 396.756.000,00 - 16.323.000,00 Berubah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Dokume n 2 3 413.079.000,00 396.756.000,00 - 16.323.000,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase Organisasi Masyarakat kemitraan bidang Kesehatan Persen 100 100 7.860.111.917,00 9.151.533.517,00 1.291.421.600,00 Berubah Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga Persen 100 100 Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan Persen 100 100 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan Unit 16 16 6.919.346.400,00 8.402.163.000,00 1.482.816.600,00 Berubah Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dokume n 3 3 6.919.346.400,00 8.402.163.000,00 1.482.816.600,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Keluarga 330 330 532.310.000,00 382.940.000,00 - 149.370.000,00 Berubah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat Keluarga 40343 40343 170.010.000,00 113.928.000,00 - 56.082.000,00 Berubah Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Dokume n 2 2 362.300.000,00 269.012.000,00 - 93.288.000,00 Berubah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Unit 1675 1675 408.455.517,00 366.430.517,00 - 42.025.000,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Dokume n 2 2 408.455.517,00 366.430.517,00 - 42.025.000,00 Berubah Meningkatn ya Akuntabilita s Kinerja PD Nilai AKIP 84,55 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Dinas Kesehatan Persen 100 100 1.288.639.977.652,0 0 1.467.869.653.931,00 179.229.676.279,0 0 Berubah Persentase Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan Persen 100 100 Berubah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Dokume n 4 4 62.670.000,00 46.402.040,00 - 16.267.960,00 Berubah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 1 40.730.000,00 30.020.500,00 - 10.709.500,00 Berubah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokume n 1 1 7.320.000,00 5.489.770,00 - 1.830.230,00 Berubah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 1 14.620.000,00 10.891.770,00 - 3.728.230,00 Berubah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dokume n 1 1 340.743.000,00 180.034.000,00 - 160.709.000,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokume n 3 2 18.917.000,00 13.918.000,00 - 4.999.000,00 Berubah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 175 218 321.826.000,00 166.116.000,00 - 155.710.000,00 Berubah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Laporan 5 5 547.558.595.890,00 548.831.569.966,00 1.272.974.076,00 Berubah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 2 345.239.400,00 323.300.400,00 - 21.939.000,00 Berubah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/B ulan 150 185 547.213.356.490,00 548.508.269.566,00 1.294.913.076,00 Berubah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokume n 1 1 6.942.270.118,00 5.839.848.943,00 - 1.102.421.175,00 Berubah Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu Laporan 12 12 235.432.000,00 134.311.000,00 - 101.121.000,00 Berubah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokume n 1 1 121.090.000,00 121.090.000,00 - Tetap Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 997.880.220,00 1.019.394.720,00 21.514.500,00 Berubah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan Paket 2 2 1.550.327.480,00 1.247.276.805,00 - 303.050.675,00 Berubah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 284.714.800,00 284.714.800,00 - Tetap Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 1 1.043.291.618,00 1.279.901.618,00 236.610.000,00 Berubah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 2.709.534.000,00 1.753.160.000,00 - 956.374.000,00 Berubah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang MilikDaerahPenunj ang Urusan Pemerintahan Daerah Unit 1 1 9.537.868.124,00 7.699.076.029,00 - 1.838.792.095,00 Berubah Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 15 15 20.000.000,00 20.000.000,00 - Tetap Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 11 11 1.780.555.200,00 1.584.555.200,00 - 196.000.000,00 Berubah Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Unit 6 6 5.408.407.625,00 3.789.737.625,00 - 1.618.670.000,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dipelihara/Direha bilitasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 6 6 240.305.356,00 227.801.856,00 - 12.503.500,00 Berubah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 36 36 2.088.599.943,00 2.076.981.348,00 - 11.618.595,00 Berubah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokume n 1 1 16.237.415.040,00 17.304.656.040,00 1.067.241.000,00 Berubah Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 7 7 2.544.407.340,00 2.736.359.340,00 191.952.000,00 Berubah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 4 4 6.415.407.900,00 6.810.405.500,00 394.997.600,00 Berubah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 4 6.859.566.500,00 7.270.027.500,00 410.461.000,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 1 418.033.300,00 487.863.700,00 69.830.400,00 Berubah Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang melakukan pelayanan dan Penunjang pelayanan Persen 48 100 653.460.008.407,00 842.530.101.597,00 189.070.093.190,0 0 Berubah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 48 1 653.460.008.407,00 842.530.101.597,00 189.070.093.190,0 0 Berubah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokume n 1 1 53.700.662.773,00 44.844.536.451,00 - 8.856.126.322,00 Berubah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 12.390.971.886,00 9.001.212.383,00 - 3.389.759.503,00 Berubah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 40.920.855.387,00 35.663.804.068,00 - 5.257.051.319,00 Berubah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan Laporan 12 12 388.835.500,00 179.520.000,00 - 209.315.500,00 Berubah Sasaran Indikator Sasaran Target Indika tor Sasara n Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Indikator Pagu Anggaran (Rp) Keteran gan Pada APBD TA 2025 Usulan Perubah an (Target) Pada APBD TA 2025 Usulan Perubahan (Pagu Indikatif) Bertambah/ Berkurang Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokume n 5 5 799.744.300,00 593.428.865,00 - 206.315.435,00 Berubah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 4 200.401.000,00 181.499.000,00 - 18.902.000,00 Berubah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokume n 2 2 58.149.000,00 9.131.000,00 - 49.018.000,00 Berubah Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokume n 2 2 76.683.000,00 23.700.000,00 - 52.983.000,00 Berubah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 2 192.250.400,00 157.896.400,00 - 34.354.000,00 Berubah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokume n 3 3 272.260.900,00 221.202.465,00 - 51.058.435,00 Berubah Grand Total 1.839.656.653.500 2.091.022.216.672 251.365.563.172
9. 2017.Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan upaya Dinas Kesehatan untuk menyesuaikan rencana kerja dan anggarannya dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun oleh Dinas Kesehatan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Perubahan ini menunjukkan adanya penguatan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan, Pagu anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang semula sebesar Rp 1.839.656.653.500,- mengalami peningkatan menjadi Rp 2.091.022.216.672,- atau terdapat penambahan sebesar Rp 251.365.563.172,-. Pelaksanaan Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 akan dilakukan pemantauan secara berkala dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
10. 10.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong adanya paradigma baru dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagi sistem perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Sebagai implikasi dari berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten Tangerang berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah dan program kerja tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air berperan dan bertanggungjawab untuk menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah dalam rangka menjamin keterkaitan dan keselarasan visi misi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan visi misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan perencanaan, analisis dan kajian berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, isu pembangunan nasional dan daerah maupun kebijakan APBD Penyusunan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup : • Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja dan • Tahap penyajian rancangan Rencana Kerja Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagai tindak lanjut Otonomi Daerah telah membentuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang sebagai instansi teknis yang mempunyai tugas pokok perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air. 1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang berdasarkan kepada Peraturan Perundangan sebagai berikut :
11. 1.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
12. 2.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
13. 3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
14. 4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
15. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
16. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
17. 7.Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daaerah,
18. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD;
19. 9.Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/2005 dan 050/166/SJ/2005 Tentang Petunjukan Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005,
20. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang,
21. 11.Keputusan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Maksud dan Tujuan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang tahun 2025 sebagai berikut :
22. 1.Menindak lanjuti Agenda dan Program Prioritas Nasional tahun 2025 yang memerlukan peran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai instansi teknis pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
23. 2.Merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang pada tahun 2025.
24. 3.Mengakomodir Program dan Kegiatan Daerah yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang. 1.3.2. Tujuan
25. 1.Mensinkronkan program dan kegiatan lima tahunan dan tahunan yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bina Marga Dan Sumber Daya Air dengan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang yang memerlukan dukungan pendanaan APBD Kabupaten Tangerang.
26. 2.Menetapkan program dan kegiatan tahunan pada Renja OPD berdasarkan hasil sinkronisasi antara program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang. 1.4. RUANG LINGKUP Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang kebinamargaan dan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut dinas bina marga dan sumber daya air mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.Perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan bina marga, Sumber Daya Air dan Drainase.
b.Pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan Bina Marga, Sumber Daya Air dan Drainase.
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan bina marga, Sumber Daya Air dan Drainase.
d.Pelaksanaan administrasi yang terkait dengan bina marga ,Sumber Daya Air dan Drainase.
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. f. 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2025 pada intinya memuat tujuan, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang dalam mengemban visi misi Pembangunan Kabupaten Tangerang. Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air meliputi 4 (Empat) bab berikut : Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
1. 1.Nilai Akip Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan Kabupaten
2. 1.Prosentase infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas infrastruktur Sungai, Saluran Pembuang dan Daerah Irigasi
3. 1.Prosentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang dalam Kondisi baik
4. 2.Prosentase luas lahan Pertanian Berkelanjutan yang terlayani irigasi A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Nomor 600/1713/DBMSDA/IV/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang sebagai pembaruan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tanggal 21 Maret 2019, reviu terhadap Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
5. 1.Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada: ▪ Indikator Prosentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dengan capaian kinerja 102,16%. ▪ Indikator Persentase Infrastruktur SDA yang Berkualitas dengan capaian kinerja 100%; ▪ Indikator Prosentase Infrastruktur Drainase yang tertangani dengan capaian kinerja 100%;
6. 2.Capaian Indikator yang belum mencapai target yaitu ▪ Indikator Nilai Sakip dan RB Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan capaian kinerja 96,29%. B. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Tabel 2.2 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tahun 2025 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisas i Capaian % 1 Nilai Sakip dan RB Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Nilai 82,37 79,31 96,29 2 Prosentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap % 93,18 95,19 102,16 3 Persentase Infrastruktur SDA yang Berkualitas % 38,32 38,32 100 4 Prosentase Infrastruktur Drainase yang tertangani % 11,93 11,93 100 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisa si S.d Tw II Capaia n % 1 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Nilai Sakip dan RB Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Nilai 82,37 79,31 96,29 2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten Prosentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap % 93,18 95,19 102,16 3 Meningkatnya Kualitas Persentase Infrastruktur % 38,32 38,32 100 Tabel diatas merupakan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DBMSDA dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Tangerang. Untuk indikator kinerja prosentase jalan dalam kondisi mantap realisasi sebesar 95.19% masih menggunakan SK jalan Kabupaten Nomor : 761/Kep.539-Huk/2011 tentang penetapan status jalan kabupaten dan pada tahun 2024 sudah disahkan SK jalan Nomor : 600.1/Kep.899- Huk/2024 Tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai ruas jalan Kabupaten sehingga data kondisi jalan Kabupaten mengalami perubahan sebagai berikut DATA KONDISI JALAN KABUPATEN SK jalan Nomor : 600.1/Kep.899-Huk/2024 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisa si S.d Tw II Capaia n % Infrastruktur SDA SDA yang Berkualitas 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Drainase Prosentase Infrastruktur Drainase yang tertangani % 11,93 11,93 100 2.2. ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024–2026. Indikator yang digunakan mencakup persentase infrastruktur sumber daya air (SDA) yang berkualitas, infrastruktur drainase dalam kondisi baik, serta jalan kabupaten dalam kondisi mantap. Terlihat bahwa pada tahun 2024, capaian realisasi sudah sesuai atau bahkan melebihi target untuk beberapa indikator, seperti jalan kabupaten yang mencapai kondisi mantap sebesar 95,19%, lebih tinggi dari target 93,18%. Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Renstra 2025-2029 INDIKATOR Baseline IKK TARGET RPD TAHUN REALISASI CAPAIAN 2022 2024 2025 2026 2024 Persentase infrastruktur SDA yang berkualitas 63,60% 74,00% 84,00% 94,00% 74% Prosentase Infrastruktur drainase dalam kondisi baik 11,43% 11,93% 12,43% 12,93% 11,93% Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap 92,59% 1.c.7 93,18% 93,77% 94,36% 95,19% INDIKATOR Baseli ne TARGET RENSTRA TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik (%) 8,20% 11,48 % 13,25 % 14,95 % 16,67 % 18,39% 20,12% Persentase infrastruktur Pengendali Banjir dalam kondisi baik (%) 9,98% 16,25 % 19,57 % 22,79 % 26,12 % 29,45% 32,80% Persentase infrastruktur Daerah Irigasi (LSD) dalam kondisi baik (%) 6,42% 6,71% 6,93% 7,12% 7,23% 7,34% 7,45% Persentase infrastruktur Drainase dalam kondisi baik (%) 12,49 % 13,09 % 13,69 % 14,29 % 14,89 % 15,49% 16,09% Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap (%) 73,94 % 75,54 % 78,27 % 81,01 % 83,75 % 86,48% 89,22% Sementara itu, Tabel 2.5 menyajikan indikator kinerja utama (IKU) yang telah disesuaikan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DBMSDA 2025–2029, yang merujuk pada arah kebijakan pembangunan daerah terbaru melalui Asta Cipta Bupati terpilih. Terdapat beberapa perubahan penting dalam indikator yang digunakan. Pertama, indikator “persentase infrastruktur SDA yang berkualitas” diubah menjadi “persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik” dan baseline-nya disesuaikan secara lebih rinci. Kedua, terdapat penambahan indikator baru yang lebih spesifik seperti “persentase infrastruktur pengendali banjir dalam kondisi baik” dan “persentase infrastruktur daerah irigasi (LSD) dalam kondisi baik”, yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam IKU RPD. Selain itu, target yang ditetapkan dalam Renstra terbaru bersifat bertahap dan progresif hingga tahun 2030. Perubahan indikator ini menunjukkan adanya penyempurnaan dalam kerangka pengukuran kinerja yang lebih menyeluruh dan responsif terhadap tantangan aktual di lapangan, seperti banjir, irigasi, dan kualitas infrastruktur. Capaian RPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2024–2026 menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan kualitas dan cakupan program ke depan. Dengan adanya indikator yang lebih rinci dan terukur dalam Renstra 2025–2029, DBMSDA diharapkan dapat lebih fokus dalam pengelolaan infrastruktur strategis secara berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Program Unggulan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air pada tahun 2025-2029 adalah “Sistem Lingkungan Yang Ramah dan Berkesinambungan (SELARAS) terdiri dari 3 Program yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan, Program Penyelenggaraan Jalan dengan sub kegiatan Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan dan Rekonstruksi Jalan, dan yang terakhir Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan sub kegiatan Pembangunan Polder Kolam Retensi. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Isu-isu penting yang terkait dengan pelayanan/tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah:
7. 1.Adanya perubahan-perubahan indikator berdasarkan hasil review di mana perubahan indikator tersebut telah mencerminkan kinerja yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
8. 2.Penggunaan sumber daya secara efektif.
9. 3.Pembangunan prasarana jalan terus ditumbuh kembangkan dan diserasikan dengan perkembangan angkutan jalan raya dengan pembangunan jalan baru;
10. 4.Memperhatikan aspirasi masyarakat dan pihak terkait dengan secepatnya melakukan tindakan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan;
11. 5.Belum optimalnya Normalisasi Saluran Pembuang dan Sungai sehingga masih ada wilayah yang mengalami genangan;
12. 6.Kondisi jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan yang tersedia; Adapun Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang adalah :
13. 1.Adanya perubahan-perubahan indikator berdasarkan hasil review di mana perubahan indikator tersebut telah mencerminkan kinerja yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
14. 2.Penggunaan sumber daya secara efektif.
15. 3.Alokasi anggaran pemeliharaan/ rehabilitasi kurang ideal, alokasi tidak sesuai dengan tingkat kerusakan jalan.
16. 4.Tonase kendaraan melebihi kapasitas yang ditentukan.
17. 5.Kurang optimalnya segi pengawasan yang berimbas pada temuan PPHP yang berdampak pada silpa.
18. 6.Kurang optimalnya segi pengawasan yang berimbas pada temuan PPHP yang berdampak pada silpa. Beberapa Solusi untuk pemecahan masalah dan kendala :
19. 1.Upaya perbaikan dalam penyusunan program dan kegiatan dengan memprioritaskan program dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran.
20. 2.Peningkatan perbaikan dan rehabilitasi jalan kabupaten sehingga mengurangi prosentasi jalan rusak di Kabupaten Tangerang.
21. 3.Peningkatan pembangunan Daerah irigasi di Kabupaten Tangerang,
22. 4.Peningkatan kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai. 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Musyawarah Forum Perangkat Daerah merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan pentahapannya forum perangkat daerah bertujuan untuk:
23. 1.Membahas dan menyepakati usulan-usulan dari para pemangku kepentingan terkait rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang;
24. 2.Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah wilayah Kabupaten Tangerang yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan;
25. 3.Penyelarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten/ Kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi.
26. 4.Klarifikasi usulan program dan kegiatan tahun 2025 yang disampaikan masyarakat;
27. 5.Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan yang diampu Dinas Dinas Bina dan Sumber Daya Air; Tabel Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dalam rangka pelaksanaan program strategis pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum, khususnya sektor jalan, drainase, dan sumber daya air, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) menetapkan arah kebijakan dan target kinerja yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pada tahun 2025, berdasarkan Renstra DBMSDA 2024–2026, telah ditetapkan target capaian fisik sebagai berikut: ● Penyelenggaraan jalan sepanjang 13,9 km, ● Pengelolaan sistem drainase sepanjang 11 km, dan ● Pengelolaan sumber daya air (SDA) sepanjang 16 km. Namun demikian, dalam rangka penyesuaian arah kebijakan pembangunan jangka menengah, Pemerintah Daerah telah menyusun draft Renstra DBMSDA 2025–2029 sebagai dokumen strategis terbaru. Dalam draft tersebut, ditetapkan peningkatan target capaian program secara signifikan, yaitu: ● Penyelenggaraan jalan sepanjang 30 km, ● Pengelolaan sistem drainase sepanjang 15 km, dan ● Pengelolaan SDA sepanjang 20 km. Seiring dengan pembahasan dan penyesuaian dokumen perencanaan, target yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025 mengacu pada draft Renstra DBMSDA 2025–2029. Penggunaan target dari draft Renstra 2025–2029 dalam APBD Perubahan dilakukan sebagai bentuk sinkronisasi antara arah kebijakan anggaran dan dokumen perencanaan yang sedang dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk:
28. 1.Menyesuaikan prioritas pembangunan terbaru yang telah disepakati pada forum teknis dan musrenbang.
29. 2.Mengakomodasi target yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan infrastruktur strategis daerah.
30. 3.Menjaga kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, sehingga kebijakan anggaran dapat langsung mendukung pencapaian target jangka menengah baru. Dengan demikian, penggunaan target draft Renstra 2025–2029 dalam APBD-P merupakan langkah strategis untuk memastikan konsistensi perencanaan dan pembiayaan pembangunan, serta kesiapan Dinas dalam mengimplementasikan kebijakan yang lebih ambisius dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Dalam rangka evaluasi pelaksanaan renja tahun 2025 untuk meningkatkan kesadaran risiko di seluruh organisasi, Memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, Membantu dalam perencanaan yang lebih efektif, Meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengelola risiko berikut daftar Risk Register Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2025 a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Untuk menilai keberhasilan pencapaian Program ini dapat diukur dengan indikator : ● Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik ● Prosentase Luas Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi b) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Untuk menilai keberhasilan pencapaian Program ini dapat diukur dengan indikator : ● Persentase Infrastruktur Drainase yang Tertangani c) Program Penyelenggaraan Jalan Untuk menilai keberhasilan pencapaian Program ini dapat diukur dengan indikator : ● Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten d) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Untuk menilai keberhasilan pencapaian Program ini dapat diukur dengan indikator : ● Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DBMSDA) ● Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DBMSDA) Pada pembahasan draft RPJMD 2025 - 2029 dan Draft Renstra 2025 - 2029 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang untuk program rencana kerja masih memakai 3 Program urusan wajib dan 1 program urusan penunjang. Berdasarkan indikator kinerja pada program tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan yang direncanakan pada Perubahan anggaran tahun 2025 sebagai berikut : Tabel 3.1 Program Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tahun 2024 KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM RENJA PERUBAHAN (Rp) 1 2 3 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 583.765.028.789 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 42.350.334.445 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 136.043.722.900 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 62.502.020.859 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 342.868.950.585 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang pada Renja Perubahan Tahun 2024 mempunyai 4 Program terdiri dari 1 program SKPD yang menunjang sasaran 1 meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan 3 Program Wajib pelayanan dasar yang menunjang sasaran 2 Meningkatkan infrastruktur Sungai , Saluran Pembuang dan Daerah Irigasi dalam Kondisi baik, sasaran 3 Meningkatkan infrastruktur Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sasaran 4 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Drainase. Untuk menunjang sasaran tersebut dituangkan dalam 4 Program, 11 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : IV PENUTUP 4.1 CATATAN-CATATAN Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini diharapkan akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Stakeholder Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu diharapkan pula Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan Sumber Informasi bagi Instansi terkait dalam merealisasikan kegiatan di lapangan. Namun walaupun demikian kiranya RENJA Perubahan Tahun 2025 ini dapat mendorong Keberhasilan Pencapaian Visi dan Misi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hal tersebut di atas, Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2025 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh penyelenggara pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hasilnya dinikmati dan dirasakan secara lebih merata, adil dan tumbuh rasa kepuasan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang. 4.2 KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2025 sebagai berikut:
31. 1.Di dalam Penyusunan Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2025 memerlukan waktu dikarenakan harus menyesuaikan dengan Draft RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029 dan Draft Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang 2025 - 2029 serta astacita Bupati Tangerang Periode 2025-2030
32. 2.Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Banten maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Tangerang dan Renstra Dinas). 4.3. RENCANA TINDAK LANJUT
33. 1.Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
34. 2.Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
35. 3.Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
36. 4.Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna
37. 5.Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
38. 6.Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.
39. 11.Dinas Tata Ruang dan Bangunan Proses penyusunan RENJA - P 2025 ini dilakukan untuk prioritas tahun rencana serta analisis isu strategis dan prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun yang direncanakan. Secara normatif, di dalam aturan yang mengatur penyusunan RENJA - P dinyatakan bahwa Rencana Kerja Perubahan Tahunan yang selanjutnya disebut RENJA - P adalah dokumen yang disusun melalui urutan kegiatan penyiapan rancangan rencana pembangunan; musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan rencana pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang terarah dan aspiratif perencanaan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan aspirasi dari masyarakat melalui kegiatan Musrenbang Kecamatan. Dari hasil kegiatan ini maka ditetapkan program dan sasaran strategis pembangunan. Dengan Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan alat ukur pencapaian kinerja pembangunan dan pemecahan masalah pembangunan di Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Perubahan Dinas Tata Ruang dan Bangunan merupakan suatu penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) yang disusun sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah dicanangkan untuk kurun waktu tahun 2024-2026 yang membawa visi “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius, Cerdas, Sehat, dan Sejahtera”. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang sebagai salah satu unit Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Tangerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang pada Pemerinah Kabupaten Tangerang. 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Program Kerja Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang yang menjadi landasan hukumnya adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan; 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 14) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana`Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025; 15) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; 16) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. 1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
40. 1.Mempedomani RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
41. 2.Memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2025;
42. 3.Memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025;
43. 4.Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2024 dan rencana target capaian Tahun 2025;
44. 5.Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal.
45. 6.Memperhatikan indikator dan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Sustainable Development Goals Tahun 2016-2030 Arah Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, adalah sebagai berikut:
46. 1.Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
47. 2.Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
48. 3.Pemantapan kualitas produktivitas tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing
49. 4.Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
50. 5.Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
51. 6.Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya local 1.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 1.4.1 Sasaran Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Sasaran dan target makro pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, yaitu sebagai berikut : 1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ditargetkan sebesar 5 ,47 % dengan asumsi adanya kebijakan meningkatkan arus investasi di daerah, perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur; pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra - sentra produksi; kemudahan ijin usaha serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. 2) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,26 dengan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan karakter, perluasan dan pemerataan akses dan sarana prasarana pelayanan kesehatan, penanganan masalah kesejahteraan secara terpadu serta pemberdayaan kelompok masyarakat rentan, yang didukung dengan pemenuhan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar. 3) Percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6 ,5% pada Tahun 2025 yang didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, keterpaduan dan perluasan intervensi program/kegiatan yang mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas serta peningkatan dan keberlanjutan program-program perlindungan sosial berbasis keluarga 4) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 8 ,3% pada Tahun 2025 melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja dengan akselerasi penyerapan tenaga kerja dan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi; perbaikan iklim ketenagakerjaan, penguatan hubungan industrial serta perlindungan terhadap tenaga kerja. 1.4.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Isu strategis pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 1) Sumber Daya Manusia yang perlu ditingkatkan yang diperkuat dengan produktivitas Usaha Mikro dan ekonomi kreatif serta peningkatan kesempatan kerja 2) Peningkatan infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup Perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur dasar maupun penunjang perekonomian masyarakat dan upaya pengurangan 3) kesenjangan antar wilayah dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup 4) Tata Kelola Pemerintahan Masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi. 5) Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 mendasarkan pada kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2024-2026. Dalam BAB VI RPJMD Tahun 2024-2026 disebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing- masing. Mengacu pada permasalahan dan isu daerah tahun 2025 maka tema pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah “PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI KOLABORASI ANTAR SEKTOR ” Adapun prioritas pembangunan yang diambil Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : Prioritas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan, fokus pada :
a.Kota dan Permukiman Layak • Optimalisasi Bangunan yang sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang • Meningkatnya Data sektoral untuk mendukung penataan ruang • Meningkatnya bangunan yang sesuai dengan izin yang diperoleh • Meningkatnya pemanfaatan kawasan kawasan bangunan dan fasilitasi publik • Meningkatnya konsep penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi
b.Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, focus pada : ✓ Pelayanan Publik yang berkualitas • Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik • Penyediaan Sarana dan Prasarana ✓ Peningkatan Nilai SAKIP OPD ✓ Peningkatan Nilai MCP ✓ Peningkatan Kapasitas ASN • Pemagangan dan Sertifikasi ASN ✓ Meningkatnya Indeks SPBE 1.5 Maksud dan Tujuan 1) Maksud Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang ini adalah agar program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dapat dievaluasi lebih dini, apakah telah mengacu kepada Rancangan RKPD maupun Renstra Dinas Tata Ruang dan Bangunan, apakah menerapkan program/ kegiatan lanjutan dari periode sebelumnya atau kegiatan baru. Lebih jauh apakah program/ kegiatan telah selaras dengan keinginan/usulan dari masyarakat. 2) Tujuan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan adalah untuk mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Bangunan, mengoptimalkan pencapaian sasaran untuk mensinergikan dengan pelaksanaan prioritas Pembangunan Daerah serta menyesuaikan pendanaan program/ kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. 1.6 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 1.4 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 1.5 Maksud dan Tujuan 1.6 Sistematika Penyusunan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 2.4 Rancangan Pagu Anggaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Tahun 2025 696 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan 3.2 Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 BAB IV PENUTUP Evaluasi Pelaksanaan Renja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran target program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi perbandingan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindkaan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang. Sesuai Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang mencakup 3 (tiga) hal yaitu:
1. 1.Perencanaan Program dan Kegiatan
2. 2.Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. 3.Hasil Program dan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang adalah penjabaran rencana kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang sebagai pelaksana urusan penataan ruang dan bangunan. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang sampai dengan Semester II 2024: KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN Satu an Target Realisasi Indikator Capaian (%) PERANGKAT DAERAH 1 2 3 4 5 = (4/3)*10 0 6 7 8 9 10 11 12 = (11/10)*1 00 PILIH OPD 1.03.0. 00.0.0 0.02.0 000.4. 1 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 85.075.226.0 36,00 115.534.28 3.827,00 135,80 135,80 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0. 00.0.0 0.02.0 000.4. 1.02 Retribusi Daerah 85.000.000.0 00,00 115.454.69 8.814,00 135,83 135,83 Outco me/Has il - DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0. 00.0.0 0.02.0 000.4. 1.02.0 3 Retribusi Perizinan Tertentu 85.000.000.0 00,00 115.454.69 8.814,00 135,83 135,83 1.03.0. 00.0.0 0.02.0 000.4. 1.02.0 3.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 85.000.000.0 00,00 115.454.69 8.814,00 135,83 135,83 1.03.0. 00.0.0 0.02.0 000.4. 1.02.0 3.07.0 001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 85.000.000.0 00,00 115.454.69 8.814,00 135,83 135,83 1.03.0. 00.0.0 0.02.0 000.4. 1.04 Lain-lain PAD yang Sah 75.226.036,0 0 79.585.013, 00 105,79 105,79 1.03.0. 00.0.0 0.02.0 000.4. 1.04.1 3 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 75.226.036,0 0 79.585.013, 00 105,79 105,79 1.03.0. 00.0.0 0.02.0 000.4. 1.04.1 3.03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 75.226.036,0 0 79.585.013, 00 105,79 105,79 1.03.0. 00.0.0 0.02.0 000.4. 1.04.1 3.03.0 016 Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Persetujuan Bangunan Gedung 75.226.036,0 0 79.585.013, 00 105,79 105,79 JUMLAH PENDAPATA N DAERAH 85.075.226.0 36,00 115.534.28 3.827,00 135,80 135,80 01.03. 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a 36.005.826.5 27,00 34.438.031. 247,00 95,65 95,70 Outco me/Has il - Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggara n, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Pers en 100 100 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N rata2 fisik kegiata n - Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa Pers en 100 100 100 DINAS TATA RUANG DAN penunjang dan pemeliharaa n BANGUNA N 1.03.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 364.415.216, 00 363.349.91 0,00 99,71 14,24 Output/ Keluara n Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dok ume n 9 9 100 1.03.0 1.2.01. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 80.357.716,0 0 80.357.410, 00 100,00 22,05 - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Doku men 3 3 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.01. 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 49.202.000,0 0 49.202.000, 00 100,00 13,50 - Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusubab Dokumen RKA-SKPD Doku men 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.01. 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 20.939.500,0 0 20.939.500, 00 100,00 5,75 - Jumlah Dokumen Perubahan Doku men 1 1 100 DINAS TATA RUANG Perubahan RKASKPD RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusubab Dokumen RKA-SKPD DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.01. 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 23.731.000,0 0 23.731.000, 00 100,00 6,51 - Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusubab Dokumen DPA-SKPD Doku men 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.01. 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 23.536.000,0 0 23.536.000, 00 100,00 6,46 - Jumlah Dokumen DPA Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusubab Dokumen RKA-SKPD Doku men 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.01. 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27.623.000,0 0 27.623.000, 00 100,00 7,58 - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD Doku men 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.01. 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 139.026.000, 00 137.961.00 0,00 99,23 37,86 - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapo ran 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.058.944.7 96,00 22.800.056. 674,00 98,88 19,78 Output/ Keluara n Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dok ume n 1 1 100 1.03.0 1.2.02. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.907.932.4 96,00 22.649.045. 324,00 98,87 98,22 - Jumlah Orang yang Menerima Oran g/Bul an 95 95 100 DINAS TATA RUANG DAN Gaji dan Tunjangan BANGUNA N 1.03.0 1.2.02. 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 13.140.000,0 0 13.140.000, 00 100,00 0,06 - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Doku men 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.02. 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD 39.513.500,0 0 39.512.550, 00 100,00 0,17 - Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD Doku men 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.02. 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 39.324.000,0 0 39.324.000, 00 100,00 0,17 - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lapo ran 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.02. 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 59.034.800,0 0 59.034.800, 00 100,00 0,26 - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD Lapo ran 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 24.765.720,0 0 24.765.720, 00 100,00 100,00 Output/ Keluara n Jumlah Dokumen laporan Barang Milik Daerah Dok ume n 1 1 100 1.03.0 1.2.03. 06 Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24.765.720,0 0 24.765.720, 00 100,00 100,00 - Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah Pada SKPD Lapo ran 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan 45.044.000,0 0 45.014.000, 00 99,93 99,93 Output/ Keluara n Jumlah Laporan Pendapatan Daerah Kewenangan Dok ume n 1 1 100 Perangkat Daerah Perangkat Daerah 1.03.0 1.2.04 .07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 45.044.000,0 0 45.014.000, 00 99,93 99,93 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Doku men 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 619.643.200, 00 606.437.00 0,00 97,87 48,93 Output/ Keluara n Jumlah Pegawai yang di Fasilitasi Oran g 80 80 100 1.03.0 1.2.05. 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 441.712.200, 00 435.855.00 0,00 98,67 70,34 - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya Paket 150 150 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.05. 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 177.931.000, 00 170.582.00 0,00 95,87 27,53 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan Oran g 80 80 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.055.569.80 4,00 2.617.498.0 00,00 85,66 12,24 Output/ Keluara n Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Umum Dok ume n 57 57 100 Perangkat Daerah 1.03.0 1.2.06. 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.044.607.40 0,00 954.350.00 0,00 91,36 31,23 - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 10 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.06. 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 814.377.500, 00 800.697.50 0,00 98,32 26,20 - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 15 15 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 231.578.904, 00 223.954.50 0,00 96,71 7,33 - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 5 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.06. 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundan gan 54.886.000,0 0 52.698.000, 00 96,01 1,72 - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Paket 2 2 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.06. 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 390.660.000, 00 384.538.00 0,00 98,43 12,58 - Jumlah Laporan Fasilitasi Lapo ran 12 12 100 DINAS TATA RUANG Kunjungan Tamu DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.06. 09 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 519.460.000, 00 201.260.00 0,00 38,74 6,59 - Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapo ran 12 12 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.06. 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD Doku men 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.601.527.91 5,00 6.942.182.4 12,00 91,33 45,66 Output/ Keluara n Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang Dok ume n 3 3 100 1.03.0 1.2.08 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 190.368.000, 00 42.663.412, 00 22,41 0,56 - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapo ran 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.08. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.411.159.91 5,00 6.899.519.0 00,00 93,10 90,76 - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapo ran 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.235.915.87 6,00 1.038.727.5 31,00 84,05 16,81 Output/ Keluara n Jumlah Jenis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dok ume n 62 52 84 1.03.0 1.2.09. 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 246.979.000, 00 233.731.50 0,00 94,64 18,91 - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 20 20 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.09. 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 484.266.876, 00 311.740.03 1,00 64,37 25,22 - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Unit 20 13 65 DINAS TATA RUANG DAN Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya BANGUNA N 1.03.0 1.2.09. 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 143.110.000, 00 134.915.00 0,00 94,27 10,92 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 20 20 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.09. 09 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 180.780.000, 00 179.200.00 0,00 99,13 14,50 - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Unit 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 1.2.09. 10 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 180.780.000, 00 179.141.00 0,00 99,09 14,49 - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Unit 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 01:03: 08 Program Penataan Bangunan Gedung 250.060.500. 753,00 233.876.46 8.433,00 93,53 13,36 Output /Keluar an DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N Persentase Bangunan Gedung yang Berkualitas sesuai Perencanaan Pers en 31 31 100,00 1.03.0 8.2.01 Penyelenggaraa n Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 250.060.500. 753,00 233.876.46 8.433,00 93,53 13,36 Output/ Keluara n Jumlah Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten Tangerang Dok ume n 820 820 100,00 1.03.0 8.2.01. 14 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara 30.400.000,0 0 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Doku men 200 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 8.2.01. 18 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 60.344.190.4 00,00 57.108.595. 590,00 94,64 22,84 - Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Ko ta yang Dipelihara, Dirawat dan Diperiksa Berkala Bang unan 34 34 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 8.2.01. 19 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraa n Bangunan Gedung 8.499.200,00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggar aan bangunan Gedung Doku men 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 8.2.01. 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 89.020.200,0 0 34.200.000, 00 38,42 0,01 - Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Doku men 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 8.2.01. 21 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 188.029.248. 953,00 175.201.29 2.243,00 93,18 70,06 - Jumlah Pembangunan , Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkara n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Ko ta Doku men 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 8.2.01. 22 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Bangunan Gedung 81.000.000,0 0 66.000.000, 00 81,48 0,03 - Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggar aannya Oran g 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 8.2.01. 23 Penyelenggaraa n Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1.478.142.00 0,00 1.466.380.6 00,00 99,20 0,59 - Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkara n Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Doku men 10.420 10420 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 9 Program Penataan Bangunan dan Lingkunganny a 21.434.134.2 20,00 19.833.930. 800,00 92,53 23,13 Output /Keluar an - Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan Rencana Bangunan dan Lingkungan Pers en 38 38 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 9.2.01 Penyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daeah Kabupaten/Kota 21.434.134.2 20,00 19.833.930. 800,00 92,53 23,13 Output/ Keluara n Jumah Dokumen Penyelenggar aan Penataan bangunan dan Lingkunganny a Dok ume n 117 117 100,00 1.03.0 9.2.01. 07 Pengawasan Penataan bangunan dan Lingkungan 450.000.000, 00 380.250.00 0,00 84,50 1,77 - Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Kaw asan 4 3 75 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 1.03.0 9.2.01. 08 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 20.434.823.8 00,00 19.184.612. 300,00 93,88 89,50 - Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Kaw asan 4 4 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.0 9.2.01. 09 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan 312.268.720, 00 269.068.50 0,00 86,17 1,26 - Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Doku men 4 3 75 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan 1.03.0 9.2.01. 10 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 237.041.700, 00 0,00 0,00 0,00 - Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Ko ta Doku men 1 0 0 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 01:03: 12 Program Penyelenggara an Penataan Ruang 6.434.328.40 1,00 5.226.505.2 70,00 81,23 110,43 Outco me/Has il - Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan Pers en 31 31 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N Rencana Tata Ruang 1.03.1 2.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 5.070.650.09 0,00 4.015.193.3 70,00 79,18 19,80 Outcom e/Hasil Jumlah Dokumen RTR Dok ume n 7 7 100,00 1.03.1 2.2.01. 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 211.863.800, 00 197.943.00 0,00 93,43 3,90 - Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Ko ta Doku men 2 820 41000 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.1 2.2.01. 06 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota 3.528.304.79 0,00 2.637.296.3 70,00 74,75 52,01 - Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Ko ta Doku men 3 3 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.1 2.2.01. 09 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota 1.056.010.80 0,00 935.448.00 0,00 88,58 18,45 - Dokumen Persyaratan untuk Mendapatkan Keputusan Doku men 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN Gubernur Hasil Evaluasi BANGUNA N 1.03.1 2.2.01. 13 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang 274.470.700, 00 244.506.00 0,00 89,08 4,82 - Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Oran g 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.1 2.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 89.976.800,0 0 25.200.000, 00 28,01 28,01 Outcom e/Hasil Jumlah DokumenKoo rdinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR kabupaten/Ko ta Dok ume n 2 1 50 1.03.1 2.2.02. 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 89.976.800,0 0 25.200.000, 00 28,01 28,01 - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Ko ta Doku men 2 1 50 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.1 2.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan 536.177.661, 00 531.356.90 0,00 99,10 33,03 Output/ Keluara n Jumlah Dokumen Sinkronisasi Dok ume n 1 1 100 Ruang Daerah Kabupaten/Kota Pemanfaatan Ruang 1.03.1 2.2.03. 03 Koordinasi Penyelenggaraa n Penataan Ruang 92.343.500,0 0 92.343.500, 00 100,00 17,22 - Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggar aan Penataan Ruang Doku men 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.1 2.2.03. 04 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 44.806.200,0 0 44.806.200, 00 100,00 8,36 - Jumlah Layanan Persetujuan KKPR Sesuai dengan Ketentuan Waktu yang Berlaku Laya nan 144 144 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.1 2.2.03. 07 Sistem informasi dan Komunikasi Penataan Ruang 399.027.961, 00 394.207.20 0,00 98,79 73,52 - Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang Doku men 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.1 2.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 737.523.850, 00 654.755.00 0,00 88,78 29,59 Output/ Keluara n Jumlah Dokumen Pengendalian Ruang Daerah Dok ume n 4 4 100 1.03.1 2.2.04. 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 189.471.100, 00 151.730.00 0,00 80,08 20,57 - Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Doku men 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.1 2.2.04. 14 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang 224.597.500, 00 205.933.50 0,00 91,69 27,92 - Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang Doku men 3 3 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N 1.03.1 2.2.04. 15 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal 323.455.250, 00 297.091.50 0,00 91,85 40,28 - Jumlah Berita Acara Pemberian Instentif dan/atau Disinsentif Non Fiskal Berit a Acar a 1 1 100 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N JUMLAH BELANJA 313.934.789. 901,00 293.374.93 5.750,00 93,45 93,50 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan 2025 Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tata ruang dan bangunan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan Rencana Kinerja Tahun 2024 diambil dari Pengukuran terhadap capaian/realisasi indikator sasaran. Sasaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, intensitas dan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan, bangunan gedung pemerintah dan kapasitas kelembagaan OPD. Dinas Tata Ruang dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan perhitungan Pendapatan Rp. 85.000.000.000,- serta Perubahan Anggaran Rp. 100.000.000.000,- dan Belanja meliputi 4 program dan 13 kegiatan yang terbagi dalam beberapa sub kegiatan. Total belanja Rp. 379.889.690.830,- Belanja Gaji sebesar Rp. 24.495.222.119,- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi, maka dari itu organisasi memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang penataan ruang dan bangunan gedung daerah telah memiliki tolak ukur yang jelas digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang , Ukuran yang digunakan adalah indikator program yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. Dinas Tata Ruang dan Bangunan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Tugas Pokok Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tata Ruang dan Bangunan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. Dinas Tata Ruang dan Bangunan memiliki fungsi sebagai berikut :
a.Perumusan kebijakan Tata Ruang dan Bangunan;
b.Pelaksanaan kebijakan Tata Ruang dan Bangunan;
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan Tata Ruang dan Bangunan;
d.Pelaksanaan administrasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan; dan
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan terdiri dari :
a.Kepala Dinas;
b.sekretariat, terdiri atas; I. subbagian umum dan kepegawaian;
1. 2.subbagian perencanaan dan keuangan; dan
2. 3.Kelompok Jabatan Fungsional;
c.bidang penataan ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
d.bidang penataan bangunan gedung, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
e.bidang penataan Kawasan dan jasa Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f.UPTD TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG BANGUNAN DAN BANGUNAN KABUPATEN TANGERANG 1 Kepala Dinas

(1)Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina serta mengendalikan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bangunan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
4. d.pelaksanaan administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3)Dalam melaksanakan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. a.merumuskan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, danjasa konstruksi;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
3. c.membina kinerja aparatur di lingkungan DTRB;
4. d.mengarahkan pelaksanaan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
5. e.menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyelenggaraan penataan ruang, bidang penataan bangunan gedung, bidang penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
6. f.menyelenggarakan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
7. g.mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
8. h.melaporkan pelaksanaan program kerja DTRB kepada Bupati, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2 Sekretariat
(1)Sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
(3)Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas mempunyai tugas :
1. a.penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
2. b.penyiapan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
3. c.penyiapan pengendalian yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
4. d.penyiapan bimbingan yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
5. e.pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
6. f.penyiapan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen;
7. g.penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e-goverment;
8. h.penyiapan bahan pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah secara elektronik;
9. i.pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
10. j.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(4)Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1. a.merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencananaan dan keuangan;
2. b.membagi tugas program yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencananaan dan keuangan;
3. c.memberi petunjuk program yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencananaan dan keuangan;
4. d.mengatur program kegiatan yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencananaan dan keuangan;
5. e.mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis dalam bidang kepegawaian Daerah sebagai bahan penyusun rencana pembangunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Daerah;
6. f.mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran DTRB;
7. g.mengendalikan mutu dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan DTRB;
8. h.mereviu dan mengendalikan mutu laporan kinerja instansi pemerintah;
9. i.mengatur pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
10. j.merumuskan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
11. k.mengatur administrasi barang milik Daerah DTRB;
12. l.mengatur administrasi kepegawaian Perangkat DTRB;
13. m.mengatur administrasi umum DTRB; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(5)Sekertaris Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(6)Sekertaris Dinas membawahkan :
1. a.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. ❖ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
(1)Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh kepala subbagian;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas:
1. a.menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
2. b.melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
3. c.melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
4. d.melaksanakan koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD;
5. e.melaksanakan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD;
6. f.melaksanakan koordinasi dan pen1rusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
7. g.melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
8. h.merencanakan kegiatan keuangan;
9. i.membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
10. j.melaksanakan kegiatan administrasi keuangan;
11. k.menghimpun, mengolah, dan membayar gaji serta tunjangan ASN;
12. l.melaksanakan pengujian/verifikasi keuangan;
13. m.membuat laporan akuntansi;
14. n.menyusun dan mengolah laporan akhir tahun terkait keuangan;
15. o.menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
16. p.menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
17. q.melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan pengajuan keuangan;
18. r.membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
19. s.membuat laporan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi:
  1. 4.laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah;
  2. 5.laporan prognosis realisasi anggaran, neraca, laporan realisasi anggaran;
  3. 6.laporan operasional;
  4. 7.laporan perubahan ekuitas; dan
  5. 8.catatan atas laporan keuangan;
20. t.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait keuangan; dan
21. u.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:
1. a.merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana DTRB;
2. b.membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
3. c.membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum dan Kepegawaian;
4. d.melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, pengawasan pengendalian, rekonsiliasi dan penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik Daerah;
5. e.melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
6. f.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
7. g.memfasilitasi pemulangan pegawai yang pensiun serta yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
8. h.memfasilitasi pemindahan tugas ASN;
9. i.melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
10. j.melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
11. k.melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;
12. l.melaksanakandukunganpelaksanaan sistempemerintahan berbasis elektronik;
13. m.melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;
14. n.melaksanakan administrasi/penatausahaan, penggandaan, pengiriman, pendistribusian surat, tata naskah dinas, arsip dinamis DTRB, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor, serta jasa pelayanan umum kantor;
15. o.melaksanakan pengadaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, administrasi/penatausahaan barang milik Daerah, serta penyusunan laporan barang milik Daerah;
16. p.memfasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, sarana dan prasarana kantor, perjalanan dinas, serta kendaraan operasional/dinas;
17. q.memfasilitasi pengadaan mebel, peralatan dan mesin, pengadaan aset tetap lainnya, pengadaan aset tetap tak berwujud, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, serta pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
18. r.memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi DTRB serta kunjungan tamu;
19. s.memfasilitasi pengelolaan informasi dan dokumen;
20. t.melaksanakan penyrrsunan bahan untuk peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
21. u.menyusun kebutuhan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya;
22. v.mempersiapkan koordinasi pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, serta kebutuhan pegawai;
23. w.menghimpun dan mengolah data administrasi kepegawaian;
24. x.melakukan sosialisasi peraturan perundang- undangan serta mengadakan bimbingan teknis implementasinya;
25. y.membuat laporan pelaksanaan kepegawaian; dan
26. z.melaksanakan tugas kedinasan oleh pimpinan.
  1. 3.Bidang Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelengaraan penataan ruang.
(1)Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang penataan ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang;
2. b.penyusunan program dan kegiatan penyelengaraan penataan ruang;
3. c.pelaksanaan kegiatan penyelengaraan penataan ruang;
4. d.pengendalian kegiatan penyelengaraan penataan ruang;
5. e.pengelolaan administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang;
6. f.penyiapan bahan penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang Daerah;
7. g.pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan tata ruang;
8. h.pengoordinasian dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah;
9. i.pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi, meliputi pelaksanaan insentif dan disinsentif bidang penataan ruang, penertiban dan penegakan hukum, pelanggaran pemanfaatan ruang, operasionalisasi penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang;
10. j.penyiapan bimbingan dan penggelolaan administrasi teknis yang terkait dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan serta pemetaan;
11. k.pengoordinasian dan sinkronisasi pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan pelayanan lain sebagai tindak lanjut dari rencana tata ruang;
12. l.penyiapan bahan pemonitoran, dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang; dan
13. m.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2)Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana dan kebijakan program penyelenggaraan penataan ruang;
2. b.membagi tugas program penyelenggaraan penataan ruang;
3. c.memberikan petunjuk dan bimbingan
4. d.pelaksanaan program penyelenggaraan penataan
5. e.ruang;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi program penyelenggaraan penataan ruang; dan
7. g.melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
  1. 4.Bidang Penataan Bangunan Gedung
(1)Bidang penataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang penataan bangunan gedung, meliputi bangunan gedung skala kabupaten, bangunan gedung bersama, bangunan gedung negara, bangunan gedung swasta, dan bangunan gedung masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penataan bangunan gedung;
2. b.penyusunan program dan kegiatan penataan bangunan gedung;
3. c.pelaksanaan kegiatan penataan bangunan gedung;
4. d.pengendalian kegiatan penataan bangunan gedung;
5. e.pengelolaan administrasi yang terkait dengan penataan bangunan gedung;
6. f.penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, meliputi pendaftaran huruf daftar nomor bangunan gedung negara, identifikasi pen eta pan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang di lestarikan untuk kepentingan strategis daerah, pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/ atau pengelola bangunan gedung cagar budaya untuk kepentingan strategis daerah, pengubahsuaian bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah, pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah, penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan gedung, bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis, pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi, surat bukti kepemilikan bangunan gedung, rencana teknis pembongkaran bangunan gedung, tim profesi ahli, tim penilai teknis, penilik, dan pendataan bangunan gedung melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung;
7. g.pelaksanaan pelayanan lain sebagai tindak lanjut
8. h.dari rencana tata ruang; dan
9. i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.;
(3)Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung mempunyai rincian tugas:
1. a.menyusun rencana dan kebijakan program penataan bangunan gedung;
2. b.membagi tugas program program penataan bangunan gedung;
3. c.memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan program penataan bangunan gedung;
4. d.melaksanakan monitoring dan evaluasi program penataan bangunan gedung; dan
5. e.melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
6. f.oleh pimpinan.
  1. 5.Bidang Penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi
(1)Bidang Penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Bidang Penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi.
(3)Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan rumusan kebijakan teknis, yang terkait dengan penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi;
2. b.penyusunan program dan kegiatan penataan Kawasan dan jasa konstruksi
3. c.pelaksanaan kegiatan penataan Kawasan dan jasa konstruksi
4. d.pengendalian kegiatan penataan Kawasan dan jasa konstruksi
5. e.pengelolaan administrasi yang terkait dengan penataan Kawasan dan jasa konstruksi
6. f.penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya, meliputi pengawasan penataan bangunan dan lingkungan, penataan bangunan dan lingkungan Kawasan cagar budaya, Kawasan pariwisata, Kawasan sistem perkotaan nasional dan Kawasan strategis lainnya, supervise penataan bangunan dan lingkungan Kawasan cagar budaya, Kawasan pariwisata, Kawasan sistem perkotaan nasional dan Kawasan strategis lainnya, penyusunan rencana dan teknis penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis daerah;
7. g.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, meliputi penyediaan training need assessment pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi penyediaan insstruktur /asesor/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, identifikasi potensi kerja sama dan pemberdayaan jasa konstrusi, pemantauan dan evaluasi pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, serta penyediaan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis;
8. h.penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, meliputi penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi, penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah, peningkatan kapasitas pengelola sistem informasi pembina jasa konstruksi, operasionalisasi layanan informasi jasa konstruksi.
9. i.Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil), meliputi pemantauan dan evaluasi perizinan berusaha berbasis risiko jasa konstruksi, dan penyusunan produk hukum daerah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi;
10. j.pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi meliputi pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, pengawasan dan evaluasi tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi, penyusunan standar operasional prosedur/pedoman tertib ushaa, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi;
11. k.pelaksanaan pelayanan persetujuan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi, sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dan pelayanan lain sebagai tindak lanjut dari rencana tata ruang; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(4)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana Kepala Bidang Penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas:
1. a.Menyusun rencana dan keijakan program penataan kawasan dan jasa konstruksi;
2. b.Membagi tugas program penataan kawasan dan jasa konstruksi;
3. c.Memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan program penataan kawasan dan jasa konstruksi;
4. d.Melakukan monitoring dan evaluasi program penataan kawasan dan jasa konstruksi; dan
5. e.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 6.UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. 3 Rancangan Pagu di Anggaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Tahun 2025 Dinas Tata Ruang dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan perhitungan Pendapatan Rp. 85.000.000.000,- serta di Anggaran Perubahan Rp. 100.000.000.000,- dan Belanja meliputi 4 program dan 13 kegiatan yang terbagi dalam beberapa sub kegiatan. Total belanja Rp. 379.889.690.830,- Belanja Gaji sebesar Rp. 24.495.222.119,-. Dinas Tata Ruang dan Bangunan mendapatkan Anggaran untuk kegiatan Penunjukan Langsung (PL) yang berupa kegiatan pembangunan dari Pokok Pikiran (Pokir) sebanyak 121 kegiatan NO URAIAN 1 Pembangunan balai warga Perum Rajeg mas pratama RT 08 RW 06 Kel Sukatani Kec Rajeg 2 Balai warga RW 06 Perum bumi indah tahap 1 kel kutajaya kec ps kemis 3 Balai warga Perum Griya Artha Rajeg blok A RT 07 RW 08 Desa Rajeg Mulya Kec Rajeg 4 Balai warga Perum Tanjakan Mekar City RT 15 RW 08 Desa Tanjakan Mekar Kec Rajeg 5 Lanjutan Pembangunan GSG Wisma Emas RT 006/014 Kel. Kutajaya Kec. Pasar Kemis 6 Pembangunan struktur GSG Perum Duta Asri Palem 5 RT. 003/001 Ds. Sarakan Kec. Sepatan 7 Pembangunan Sarana Olah Raga Duta Asri Palem 7 Ds. Pondok Jaya Kec. Sepatan 8 GAPURA Desa Onyam Kec.Gunung Kaler 9 Pembangunan Balai Warga Rt. 01 Graha Lestari Kelurahan Mekarbakti Kecamatan Panongan 10 Pembangunan Balai Warga Rw.04 Desa Peusar Kecamatan Panongan 11 Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga Cluster Mutiara Curug1 Rt.01/15 Kelurahan Sukabakti 12 Lanjutan Balai /Sekretariat warga RT 01 RW 14 Perum Citra Pasundan Curug Wetan 13 Sekretariat RW 12 Perum Curug Garden Curug Kulon 14 Gapura Perum Persada Elok 1 Puesar Panongan 15 Lanjutan Balai warga RW 20 Sukabakti Curug 16 lapangan Olahraga RW 26 Sukabakti 17 Pembangunan Gedung Sekretariat Karang taruna Kecamatan Cikupa 18 Balai warga perun kutabumi 7 astina rt 04/16 (Rt soleh) Kel. Sukatani Kec. Rajeg 19 Balai warga Perumahan mutiara Puri harmoni RT.19/14 Sukamanah. Desa. Sukamanah Kec. Rajeg 20 Pembangunan balai warga perum sutera mediterania Rt 11/3 Desa. mekarsari Kec. Rajeg 21 pembangunan taman bermain anak rt 06/01 perum sindang asri Desa. sindang panon Kec. Sindang Jaya 22 Pembangunan Gapura perum metro rt 06/05 Kel. sukatani Kec. Rajeg 23 Pembangunan Balai warga perum sukamanah Residence rt 04/14 (pak danang) Desa. Sukamanah Kec. Rajeg 24 Lanjutan Pembangunan GOR Puri Asih RT 005 RW 007 Kadu Jaya Desa. Kadu Jaya Kec. Curug 25 Gapura/Pemagaran Makam Tubagus Muhsin Kirabun Desa. Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru 26 Balai warga Kp. Tegal Rt 03 Rw 01 Ds. Kresek Kec. Kresek 27 Balai Warga Kp Kijaid RT 002 RW 001 Desa Cipaeh Kec Gunung Kaler 28 Balai warga Makam Uyut Ijah RW 08 (RT Leang) Desa Sindangpanon Kecamatan Sindang jaya, Kab. Tangerang 29 Balai Warga Perum telaga bestari RT 03 RW 01 Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya, Kab. Tangerang 30 Renovasi Balai Warga Kp Medang RW 003 Kel.Medang Kec.Pagedangan 31 Renovasi Balai Warga Perum Catalina Rt.004/006 Kel.Medang Kec.Pagedangan 32 Pembangunan Balai Warga Perumahan Bermis Rw. 04 Kel. Cisauk Kec. Cisauk 33 Pembangunan Gapura RW. 13 Kelurahan Medang Kec. Pagedangan 34 Pembangunan Balai Warga Desa Sodong Kec. Tigaraksa 35 Pembangunan Balai Warga Perumahan Paradise Park 1 RT. 008 RW. 004 Kel. Sepatan Kec. Sepatan 36 Balai Warga Rw.11 Puri 3 Desa Pasir Nangka Kec.Tigaraksa 37 BaLai Warga Permata Balaraja Rt.11 Desa Saga Kec.Balaraja 38 BaLai Warga Permata Balaraja Rt.06 Desa Saga Kec.Balaraja 39 Balai Warga PWS Taman Rt.01 Rw.03 Desa Margasari Kec.Tigaraksa 40 Penataan Fasilitas Olahraga Kp.Seglog Rw.02 Desa Pasir Bolang 41 Pembangunan Sekretariat Rt. Perum Sudirman Rt.05 Desa Pasir Nangka 42 Pembangunan Sarana Olah Raga Neo Rajeg City RT. 05/02 Ds. Rajeg Mulya Kec. Rajeg 43 Pembangunan GSG Nuansa mekarsari I RT. 06/06 Ds. Mekarsari Kec. Rajeg 44 Pembangunan Sarana Olah Raga Rajawali City RT. 005/007 Ds. Rajeg Kec. Rajeg 45 Pembangunan Sarana Olah Raga Griya Asri Sukamanah II RT. 014/012 Ds. Sukamanah Kec. Rajeg 46 Pembangunan GSG Griya Artha I RT. 07/08 Ds. Rajeg Mulya Kec. Rajeg 47 gapura pondok permata RT. 10/10 Ds. Rajeg Mulya Kec. Rajeg 48 Pembangunan Sarana Olahraga gardenia RT. 009/011 Ds. Rajeg Mulya Kec. Rajeg 49 Pembangunan GSG RT. 11/12 Ds. Rajeg Mulya Kec. Rajeg 50 Pembangunan Sarana Olah Raga Perum Tomang Baru RT. 008/013 Ds. Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis 51 Pembangunan Sarana Olah Raga RT. 009/017 kel. Kutabumi Kec. Pasar Kemis 52 Pembangunan Sarana Olah Raga Griya Asri Sukamanah II RT. 03/012 Ds. Sukamanah Kec. Rajeg 53 Pembangunan GSG TRM rt. 11/04 ds. rajeg mulya Kec. Rajeg 54 Pembangunan kantor sekretariat karang taruna kec. rajeg Kec. Rajeg 55 Penataan taman Rt. 05/ 08 kel. kutajaya Kec. Pasar Kemis 56 pembangunan GSG pondok rezeki rt. 09/06 kel. kutabaru Kec. pasar kemis 57 lanjutan pembangunan gedung sekretariat PSHT sindangpanon residen rt. 01/10 ds. sindangpanon Kec. Sindang jaya 58 Pembangunan sekretariat karang taruna Desa. Caringin Kec. Legok 59 Pembangunan gedung serba guna RAFLESIA Rw04 Desa. Ciakar Kec. Panongan 60 Pembangunan Balai Warga Rt 05/08 Ds. Parahu Kec. Sukamulya 61 Pembangunan Gapura Perum Taman Balaraja Rt 02/07 Ds. Parahu Kec. Sukamulya 62 Pembangunan Balai Warga Kp.Ciakar lingkungan RW 004 Desa. Cileles Kec. Tigaraksa 63 Pembangunan Sarpras Lingkungan Kantor Kecamatan Tigaraksa Kel. Tigaraksa Kec. Tigaraksa 64 Balai Warga RT 17 RW 05 Desa Cibadak Kec. Cikupa 65 Lapangan Olahraga RT 13 Desa Bojong Kec. Cikupa 66 Lapangan Olahraga RT 30 Desa Dukuh Kec. Cikupa 67 Balai Warga RT 27 RW 06 Desa Dukuh Kec. Cikupa 68 Lanjutan Pembangunan Sarana Olahraga Semi Outor Rt 21 / rw 05 Perum Bukit Tiara ,Desa pasir jaya Kec. Cikupa 69 Pembangunan Balai Warga Kp. Pekong Rt. 07/02 Ds. Saga Kec. Balaraja 70 Pembangunan Balai Warga Kp. Marga Luyu Rt 01/01 Ds. Sukatani Kec. Cisoka 71 Pembangunan Gapura Rw 07 Ds. Sukatani Kec. Cisoka 72 Pembangunan Lanjutan Lapang Volly Bumi Asri Sukamantri RW 014 Desa Sukamantri Kec. Pasar Kemis 73 Kanopi balai warga RW 09 Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis 74 Lanjutan Gedung Serbaguna RW 05 Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis 75 Lanjutan Gedung Serbaguna RW 21 Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis 76 Lanjutan Pembangunan Pagar GSG Suka Asih Kec. Pasar Kemis 77 Lanjutan Gedung Serbaguna RW 04 Kutabaru Kec. Pasar Kemis 78 Lanjutan Gedung Serbaguna RW 11 Sukamantri Kec. Pasar Kemis 79 Lanjutan Pembangunan Rumah Literasi Pemanis RW 08 Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis 80 Pembangunan balai warga RT 07 RW 11 Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis 81 Renovasi Gapura RW 05 Kutajaya Kec. Pasar Kemis 82 Pembangunan Taman Bermain Perum Pws Rt 02 Rw 02 Desa. Margasari Kec. Tigaraksa 83 Pembangunan Balai Warga Perum Pws Rt 08 Rw 02 Desa. Margasari Kec. Tigaraksa 84 Rehab Balai Warga Perum Pews Rt05/02 Desa. Margasari Kec. Tigaraksa 85 Pembangunan Taman Bermain Perum Pws Rt 09 Rw 02 Desa. Margasari Kec. Tigaraksa 86 Balai Warga Perumahan Cluster Mutiara Korelet 2 Rt. 04/03 Ds. Ranca Kalapa Kec. Panongan 87 Pembangunan Balai Warga Rw 07 Kel. Bencongan Indah Kec. Kelapa Dua 88 Pembangunan balai warga Kp.Cibelut RT 02/01 Ds.Cibogo Kec.Cisauk 89 Pembangunan balai warga Kp.Cicayur komplek RT 06/06 Kel.Cisauk Kec.Cisauk 90 PEMBANGUNAN BALAI WARGA DAN POSYANDU RT.01 RW.014 KEL. KELAPA DUA KEC. KELAPA DUA 91 Pembuatan Kanopi Balai Warga "KPM Bintang 21 Bencongan" RW.21 Kel. Bencongan, Kec. Kelapa Dua 92 Penataan lapangan olah raga Badminton Kp. Sawah RW.003 Desa Lengkongkulon Kec. Pagedangan 93 Pembangunan Gapura Kp. Pagar haur RW.001 Desa Pagedangan Kec. Pagedangan 94 Pembangunan Gapura Cicayur 1 RW 02 Desa Pagedangan Kec. Pagedangan 95 Gapura Rt.13/01 Desa Talagasari Kec. Cikupa 96 Gapura TPU Rt.01/07 Desa Sukanegara Kec Cikupa 97 Balai Warga Mekar Asri 1 Rt03/07 Kel. Mekar Bakti Kec. Panongan 98 Gapura Kp. Nalagati Rw.04 Desa Mekar Bakti Kec. Panongan 99 Balai warga Taman Picaso Rw02 Desa Ciakar Kec. Panongan 100 Pengadaan Gapura Utama Kp.Peusar Rt.008/01 Kp.Peusar Rt.008/001 Kel. Binong Kec. Curug 101 Pengadaan Gapura Kp.Peusar Rt.005/01 Kp.Peusar Rt.005/01 Kel. Binong Kec. Curug 102 Pengadaan Gapura Perbatasan Binong Permai Menuju Bonang Binong Permai Rw.009 Kel. Binong Kec. Curug 103 Balai Warga Perumahan Grand Cisoka Residence Rt.005/005 Desa Karang Harja 104 Balai Warga Perumahan Villa Balaraja Rt.09 Rw.04 Desa Saga Kecamatan Balaraja 105 Lanjutan Gor Perumahan Grand Balaraja Residence Blok C Rt.01 Rw.05 Desa. Solear Kecamaatan Solear 106 Lanjutan Penataan Lapangan Olah Raga Rw. 14 Desa. Pasanggrahan Kec. Solear 107 Renovasi Total Pembg Pedepokan Yayasan BHSK Ds. Tegal Kunir Kidul Rt. 012/003 Kec. Mauk 108 Pembg Mesjid YAYASAN HAJI SANWANI JUARSA ( YHSJ ) Ds. Tegal Kunir Kidul Rt. 013/003 Kec. Mauk 109 Sarana & Prasarana Olahraga (Pengecoran Lapangan Voly) RT. 003 RW. 005 Perum. Griyayasa Ds. Pasir Gadung Kec. Cikupa 110 Renovasi Balai Warga RT.01 RW.06 Desa Ciakar Kec. Panongan 111 Lanjutan Pembangunan GSG Graha Rafelesia Blok D29 RT.003/10 Desa Ciakar Kec. Panongan 112 Pembangunan GSG RW.03 Perum Nirwana Curug Desa Ciakar Kec. Panongan 113 Pembangunan Balai Warga RW.001, Kp. Gelam Pabuaran, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis 114 Pembangunan Balai Warga, Perumahan Graha Anindya Rt.004/003, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg 115 Pembangunan sarana olahraga Lapangan Futsal Desa Tegal kunir lor Kec Mauk 116 pembangunan Gapura masjid AT - TAQWA Desa Tegal kunir lor kec Mauk 117 Pembangunan sarana olahraga lapangan bulu tangkis Desa ciakar kec Panongan 118 Pembangunan Gsg Desa Kadu Jaya Desa. Kadu Jaya Kec. Curug 119 Pembangunan Gedung Olah Raga Perum Royal Cikupa Permai. Rt 29 Rw 06 Ds.Dukuh Kec.Cikupa Kab.Tangerang Prov Banten , Sarana Olahraga /Gor 120 Renovasi Lapangan Olahraga Perum Medang Lestari Rw 010 Kel. Medang Kec. Pagedangan 121 Renovasi Lapangan Olahraga Perum Medang Lestari Rw 08 Kel. Medang Kec. Pagedangan Tujuan : • Meningkatnya Kepatuhan Tata Ruang; • Meningkatnya Kinerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Sasaran : • Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Ruang • Meningkatkan Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan • Meningkatkan Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota • Meningkatnya akuntabilitas Dinas Tata Ruang dan Bangunan Indikator kinerja tujuan : • Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW • Presentase Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan Rencana Bangunan dan Lingkungan; • Nilai AKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan Indikator kinerja Sasaran : • Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW • Presentase Penataan Ruang yang Terselenggara; • Presentase Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan Rencana Bangunan dan Lingkungan; • Persentase Pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya; • Nilai AKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan DO : • Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung / Rencana Peruntukan Kawasan Lindung pada RTRW Kabupaten Tangerang x 100% • Luas Lahan Pengesahan Rencana Tapak / Rencana Peruntukan Sesuai RTR x 100% • Jumlah Bangunan yang Tertata / Jumlah Bangunan dalam Rencana Penataan Kawasan x 100% • Jumlah Konstruksi Bangunan Gedung Sesuai dengan Standar Teknis dalam PBG / Jumlah PBG yang Berlaku x 100% • Nilai SAKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran DO Kondisi Kinerja
(2024)Target Capaian
(2025)1 Meningkatnya Kepatuhan Tata Ruang Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung / Rencana Peruntukan Kawasan Lindung pada RTRW Kabupaten Tangerang x 100% 37% 55% 2 Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Ruang Presentase Penataan Ruang yang Terselenggara Luas Lahan Pengesahan Rencana Tapak / Rencana Peruntukan Sesuai RTR x 100% 31% 39% 3 Meningkatkan Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan Rencana Bangunan dan Lingkungan Jumlah Bangunan yang Tertata / Jumlah Bangunan dalam Rencana Penataan Kawasan x 100% 38% 49% 4 Meningkatkan Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota Persentase Pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukanny a Jumlah Konstruksi Bangunan Gedung Sesuai dengan Standar Teknis dalam PBG / Jumlah PBG yang Berlaku x 100% 95% 96% 5 Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan Nilai SAKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan 80.99 81 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran DO Kondisi Kinerja
(2024)Target Capaian
(2025)Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah Nilai AKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan Nilai SAKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan 80,99 81 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target 1 Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW % 55% 2 Presentase Penataan Ruang yang Terselenggara % 39% 3 Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan Rencana Bangunan dan Lingkungan % 49% 4 Persentase pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya % 96% 5 Nilai AKIP OPD Angka 81 3.2 Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang mempunyai urusan Bangunan yang diuraikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 3.2.1. Program terdiri :

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2.Program Penataan Bangunan Gedung;
3.Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
4.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 3.2.2. Kegiatan dan Sub kegiatan terdiri :
1.Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd
c.Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd
d.Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd
e.Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd
f.Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
g.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn
b.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn
c.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
e.Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd
1. 3.Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
a.Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd
1. 4.Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
a.Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
1. 5.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1. 6.Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
b.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c.Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
d.Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan
e.Fasilitasi Kunjungan Tamu
f.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
g.Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd
1. 7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. 8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 9.Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
a.Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
b.Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
c.Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
d.Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
e.Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
f.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
g.Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Imb), Sertifikat Laik Fungsi (Slf), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (Tabg), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi Simbg
1. 10.Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota
a.Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
b.Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
c.Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1. 11.Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
a.Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
b.Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
c.Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
d.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang
e.Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1. 12.Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
a.Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
b.Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
c.Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
1. 13.Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
a.Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
b.Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
c.Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskalENUTUP Dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja untuk penetapan Rencana Kerja ini diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini, bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh implementasi atau penerapannya. Semoga Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dapat memberikan pedoman dan arah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan ditangani bersama dengan seluruh unit kerja dalam lingkungan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. 744
1. 12.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan Tahun kedua dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Tangerang dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang periode Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini merupakan salah satu acuan dalam pencapaian target kinerja indikator yang telah di susun dalam Renstra dan RPJMD baik indikator Daerah maupun indikator Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja kunci lingkup bidang urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Forum Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pendekatan bottom up planning, top down planning dan partisipatif sebagai kerangka landasan filosofi, serta dilakukan petahapan yaitu persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tangerang Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini secara khusus membahas konsep rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga akan berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan memaduserasikan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pembangunan baik yang berskala nasional maupun berskala daerah. Secara umum, Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tangerang Perubahan tahun 2025 memuat kerangka rencana pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut alokasi pendanaan/pagu indikatif yang akan digunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah wajib menyusun dokumen perencanaan. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Perubahan Tahun 2025 disusun berdasarkan kepada :
2. 1.UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. 3.UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. 5.PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. 6.Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. 7.Permendagri Nomor 21 Th 2011 tentang Perubahan Permendagri no 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. 8.Permendagri No 22 Th 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. 9.Permendagri No 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. 10.Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
12. 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. 12.Peraturan Daerah Kab Tangerang No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
14. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
15. 14.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA,DPA,RDPPA,DPPA dan DPAL Tahun Anggaran 2019;
16. 15.Peraturan Bupati Tangerang No 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang;
17. 16.Peraturan Bupati Tangerang No 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.
18. 17.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2025;
19. 18.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Perubahan Tahun 2025 adalah:
20. 1.Sebagai dokumen perencananaan tahunan pada Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari upaya perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029.
21. 2.Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) perubahan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
22. 3.Tersedianya program dan kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
23. 4.Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran berjalan; Berdasarkan maksud di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan rencana kerja peruabahan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah:
24. 1.Memberikan arah pada target pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
25. 2.Sebagai dasar dan tolok ukur evaluasi kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang;
26. 3.Untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dan berkelanjutan;
27. 4.Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi internal antar seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang. 1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Perubahan Tahun 2025, sistematikanya disusun sebagai berikut : 748 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 meliputi kebijakan perencanaan program & kegiatan, dan pelaksanaan rencana program & kegiatan. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2025 sebesar Rp43.369.043.801,- dan Perubahan Anggaran sebesar Rp 44.215.919.916,00,-. Berikut ini adalah realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II : 749 Tabel 2.1 Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisas i Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikato r Realisasi Indikato r Capaia n (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.494.874.25 1 13.628.427.133 39,51% 40% Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100% 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 155.443.800 17.950.000 11,55% 15% Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100 100 100% 1.05.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 87.375.800 13.300.000 15,22% 15% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 4 100% 1.05.01.2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 68.068.000 4.650.000 6,83% 15% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 100% 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.276.906.23 3 9.884.156.206 40,71% 50% Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 100% 1.05.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.267.226.23 3 9.883.656.206 40,73% 50% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 90 90 100% 1.05.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 9.680.000 500.000 5,17% 10% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Laporan 1 1 100% 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.800.000 0 0.00 % 0.00 % Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah % 100 100 100% 750 1.05.01.2.03.000 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6.800.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 1 1 100% 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 175.662.000 0 0.00 % 0.00 % Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah % - - 1.05.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 175.662.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket - - 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 719.170.300 174.964.100 24,33% 25% Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 100 100% 1.05.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 43.958.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100% 1.05.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 248.754.200 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100% 1.05.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 37.980.000 23.032.500 60,64% 0.00 % Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 1 100% 1.05.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 86.133.100 84.600.100 98,22% 100% Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100% 1.05.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.560.000 1.893.300 5,64% 10% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1 100% 1.05.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.900.000 28.260.000 46,40% 50% Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 1 100% 1.05.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 207.885.000 37.178.200 17,88% 25% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 1 100% 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 152.307.000 0 0.00 % 0.00 % Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % 100 100 100% 1.05.01.2.07.000 5 Pengadaan Mebel 80.028.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 100 100 100% 1.05.01.2.07.001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 72.279.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 10 10 100% 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.828.526.340 2.837.907.877 41,56% 50% Persentase pemenuhan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah % 100 100 100% 1.05.01.2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48.060.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 6 6 100% 751 1.05.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 585.270.772 203.419.377 34,76% 45% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 6 6 100% 1.05.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.195.195.568 2.634.488.500 42,52% 50% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 6 6 100% 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.180.058.578 713.448.950 32,73% 50% Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah % 100 100 100% 1.05.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 188.009.964 45.430.200 24,16% 35% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 15 15 100% 1.05.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.525.454.156 509.617.150 33,41% 50% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 50 50 100% 1.05.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 159.330.000 21.659.000 13,59% 25% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 40 40 100% 1.05.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 307.264.458 136.742.600 44,50% 50% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 5 100% 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.541.217.550 703.346.264 45,64% 50% Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana % 100 100 100% Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi % 100 100 100% Indeks Ketangguhan Desa (IKD) : 1.1 Desa Kelurahan tangguh bencana madya Desa 100 100 100% 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 162.603.800 4.203.000 2,58% 5% Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana % 100 100 100% 752 1.05.03.2.01.000 7 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 67.914.300 0 0.00 % 0.00 % Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun Orang - - 1.05.03.2.01.000 8 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 94.689.500 4.203.000 4,44% 5% Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokumen 1 1 100% 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 576.118.850 147.372.564 25,58% 25% Persentase pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 100 100% 1.05.03.2.02.001 3 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 23.838.500 0 0.00 % 0.00 % Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani Kegiatan - - 1.05.03.2.02.001 5 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 105.362.400 105.147.564 99,80% 100% Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya Unit 50 50 100% 1.05.03.2.02.001 8 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 83.075.000 37.750.000 50% 50% Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota Orang 250 250 100% 753 1.05.03.2.02.002 1 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 51.454.700 0 0.00 % 0.00 % Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana Orang - - 1.05.03.2.02.002 2 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 66.761.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokumen - - 1.05.03.2.02.002 6 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 79.760.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya Laporan - - 1.05.03.2.02.002 7 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 127.253.500 4.475.000 3,52% 100% Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokumen 1 1 100% 1.05.03.2.02.002 8 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 38.613.750 0 0.00 % 0.00 % Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kawasan - - 100% 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 626.678.000 536.173.700 85,56% 50% Persentase ketercapaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 100 100% 1.05.03.2.03.000 2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 9.708.000 3.025.000 31,16% 50% Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Dokumen 1 1 100% 1.05.03.2.03.000 3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 32.400.000 2.703.000 8,34% 10% Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Orang 50 50 100% 754 1.05.03.2.03.000 9 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 584.570.000 530.445.700 90,74% 95% Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Orang 17000 17000 100% 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 175.816.900 15.597.000 8,87% 10% Persentase pelayanan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana % 100 100 100% 1.05.03.2.04.000 1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 13.077.500 4.105.000 31,39% 50% Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Dokumen 1 1 100% 1.05.03.2.04.000 3 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 55.019.500 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Dokumen - - 1.05.03.2.04.000 4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 24.804.500 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Data dan InformasiKebencanaan yang tersedia Dokumen - - 1.05.03.2.04.001 0 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 16.427.900 11.492.000 69,95% 75% Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan Kegiatan 1 1 1.05.03.2.04.001 4 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 66.487.500 0 0.00 % 0.00 % Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokumen - - 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 7.332.952.000 511.409.000 6,97% 10% Persentase Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang Mendapat Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi % 100 100 100% 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.159.654.000 483.642.000 6,76% 10% Persentase ketercapaian pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota % 100 100 100% 755 1.05.04.2.01.000 1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 22.152.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Dokumen 1 1 100% 1.05.04.2.01.000 2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 16.868.000 1.752.000 10,39% 15% Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan 1 1 100% 1.05.04.2.01.000 3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 919.018.000 380.000.000 41,35% 50% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 1 1 100% 1.05.04.2.01.000 4 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 182.385.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 100% 1.05.04.2.01.000 7 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 249.647.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Orang 100 100 100% 1.05.04.2.01.001 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 5.765.790.000 101.890.000 1,77% 15% Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Unit 10 10 100% 1.05.04.2.01.001 8 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 3.794.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen - - 100% 756 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 26.172.500 0 0.00 % 0.00 % Persentase pelaksanaan pendataan dan penilaian peralatan proteksi kebakaran % 100 100 100% 1.05.04.2.02.000 1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 18.840.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Dokumen 1 1 100% 1.05.04.2.02.000 2 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 7.332.500 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Dokumen - - 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 14.670.000 0 0.00 % 0.00 % Persentase penyelesaian investigasi penyebab terjadinya kebakaran % 100 100 100% 1.05.04.2.03.000 1 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 14.670.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian Dokumen 1 1 100% 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 104.424.000 0 0.00 % 0.00 % Persentase pemberdayaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi % - - 1.05.04.2.04.000 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 19.179.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Orang - - 1.05.04.2.04.000 2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 71.765.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Desa/Keluraha n - - 757 1.05.04.2.04.000 3 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana 13.480.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar Dokumen - - 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 28.031.500 27.767.000 99,06% 100% Persentase pemenuhan aparatur yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan terhadap penyelamatan dan evakuasi % 100 100 100% 1.05.04.2.05.000 4 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi 28.031.500 27.767.000 99,06% 100% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Laporan 1 1 100% 758 Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s.d Tahun 2025 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2024 Target Renja SKPD tahun 2023 Realisasi Renja SKPD tahun 2023 Ringkasan Realisasi Realisasi Capaian Program dab Kegiatan s.sd. Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 6 6 6 6 100 6 6,00 100,00 Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 6 6 6 100 6 6,00 100,00 1.05.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 2 2 2 100 2 2,00 100,00 1.05.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah laporan keuangan, gaji dan tunjangan ASN 3 3 3 3 100 3 3,00 100,00 Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 66,67 66,67 759 1.05..01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 89 90 91 91 100 92 91,00 102,25 1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 5 5 5 100 5 5,00 100,00 1.05.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05..01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 100 100 100 100 66,67 66,67 1.05.01.2.05.02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 0 1 1 100 1 0,67 66,67 1.05.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah laporan kegiatan administrasi umum perangkat daerah 1 1 1 100 1 0,67 66,67 Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 66,67 66,67 1.05.01.2.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 760 1.05.01.2.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.01.2.06.08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 4 4 4 100 4 4,00 100,00 1.05.01.2.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 4 4 4 100 4 4,00 100,00 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah laporan pengadaan barang milik daerah 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 Persentase pemenuhan barang milik daerah 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 0 50 50 100 50 33,33 33,33 1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 4 4 4 100 4 4,00 100,00 1.05.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan kegiatan penyediaan jasa penunjang 3 3 3 3 100 3 3,00 100,00 Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.01.2.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 12 100 12 12,00 100,00 1.05.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang penunjang urusan pemerintahan daerah 4 4 4 4 100 4 4,00 100,00 761 Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.01.2.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 63 59 59 59 100 61 59,67 94,71 1.05.01.2.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 63 59 59 59 100 61 59,67 94,71 1.05.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 96 96 96 96 100 96 96,00 100,00 1.05.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 2 2 2 100 2 2,00 100,00 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
28. 1.Indeks Ketangguhan Desa (IKD) : 1.1 Desa Kelurahan tangguh bencana madya 91 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1.2 Desa Kelurahan tangguh bencana utama 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
29. 2.Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana 100 86 95 96 101,05263 100 94,00 94,00
30. 3.Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.03.2.01 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota laporan pelayanan informasi rawan bencana 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana 100 100 100 100 100 100% 67,00 67,00 762 1.05.03.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi 1 1 1 100 1 0,67 66,67 1.05.03.2.01.02 Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya 455 53 112 112 100 222 129,00 28,35 1.05.03.2.02 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana laporan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 6 6 6 6 100 6 6,00 100,00 Persentase pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.03.2.02.01 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi 0 1 1 100 1 0,67 #DIV/0! 1.05.03.2.02.02 Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 455 100 100 100 100 100 100,00 21,98 1.05.03.2.02.03 Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.03.2.02.04 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas 100 50 50 50 100 100 66,67 66,67 1.05.03.2.02.05 Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.03.2.02.08 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 763 1.05.03.2.02.09 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi 3 1 1 1 100 1 1,00 33,33 1.05.03.2.02.10 Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 200 0 150 150 100 150 100,00 50,00 1.05.03.2.03 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana laporan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2 2 2 2 100 2 2,00 100,00 Persentase ketercapaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.03.2.03.03 Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korbana Kabupaten/kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 100 50 60 60 100 50 53,33 53,33 1.05.03.2.03.04 Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1000 500 1000 1000 100 1000 833,33 83,33 1.05.03.2.04 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana laporan penataan sistem dasar penanggulangan bencana 5 2 2 2 100 4 2,67 53,33 Persentase pelayanan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 100% 100% 100% 100 100% 0,67 66,67 1.05.03.2.04.01 Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 2 2 2 100 2 1,33 66,67 1.05.03.2.04.02 Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 3 2 2 100 2 1,33 44,44 1.05.03.2.04.03 Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 3 3 3 100 3 2,00 66,67 1.05.03.2.04.04 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan 1 1 1 100 1 0,67 66,67 1.05.03.2.04.06 Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1 1 1 100 1 0,67 66,67 764 Pasca Bencana (R3P) 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Korban Kebakaran dan non kebakaran yang mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 1500 1000 1200 1200 100 1500 1233,33 82,22 1.05.04.2.01 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota laporan pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 3 4 4 100 5 4,00 80,00 Persentase ketercapaian pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.04.2.01.01 Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.04.2.01.02 Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.04.2.01.03 Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.04.2.01.04 Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 0 1 0 0 1 0,33 33,33 765 1.05.04.2.01.06 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 50 50 50 50 100 50 50,00 100,00 1.05.04.2.01.07 Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 60 0 60 60 100 60 40,00 66,67 1.05.04.2.01.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 1.05.04.2.02 Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Data/Dokumen Inspeksi Peralatan Prooteksi Kebakaran 2 0 2 2 100 2 1,33 66,67 Persentase pelaksanaan pendataan dan penilaian peralatan proteksi kebakaran 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.04.2.02.01 Sub Kegiatan Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 0 1 0 0 1 0,33 33,33 1.05.04.2.02.02 Sub Kegiatan Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1 0 1 0 0 1 0,33 33,33 1.05.04.2.03 Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran Data/Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran 1 0 1 1 100 1 0,67 66,67 Persentase penyelesaian investigasi penyebab terjadinya kebakaran 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.04.2.03.01 Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian 1 0 1 1 100 1 0,67 66,67 1.05.04.2.04 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran 3 1 3 3 100 3 2,33 77,78 766 Persentase pemberdayaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.04.2.04.01 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 120 90 90 90 100 100 93,33 77,78 1.05.04.2.04.02 Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 92 0 0 0 0 91 30,33 32,97 1.05.04.2.04.03 Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 1 0 1 1 100 1 0,67 66,67 1.05.04.2.05 kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia laporan hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 1 0 1 1 100 1 0,67 66,67 Persentase pemenuhan aparatur yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan terhadap penyelamatan dan evakuasi 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 1.05.04.2.05.04 Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 1 1 1 1 100 1 1,00 100,00 767 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tangerang merupakan perangkat daerah tipe B memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanganan bencana dan kebakaran. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
a.Penyusunan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
b.Pelaksanaan dukungan teknis penanggulangan bencana;
c.Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bencana;
d.Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugasnya;
e.Pelaksanan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. BPBD melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Jenis pelayanan BPBD Kabupaten Tangerang masuk ke dalam bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yaitu :
1. 1.Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. 2.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. 3.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. 4.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Berikut ini adalah penerapan SPM sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tangerang : 768 Tabel 2.3 Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang No Jenis Pelayanan Program Perangkat Daerah Terkait Pelayanan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Pelaksana 1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Program Penanggulangan Bencana Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana BPBD 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah desa dan kelurahan yang tanggap bencana BPBD 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase korban bencana yang mendapat layaan penyelamatan dan evakuasi BPBD 4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase penanganan kebakaran dalam kurun waktu respon time 15 menit BPBD
5. 1.Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu. 769
6. 2.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan prabencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.
7. 3.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas. Khusus untuk penanganan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.
8. 4.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi. Korban kebakaran adalah Korban jiwa adalah warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial. Korban harta benda adalah harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan harta benda warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah dan/atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Tingkat waktu tanggap (response time) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran). Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran 770 atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal. Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya dimaksud harus tercatat dan diformalkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, setidaknya melalui pemberian tanda pengenal relawan kebakaran. Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Layanan penunjang dimaksud adalah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat nonkebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (animal rescue), dan lain-lain. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) dilakukan dengan segera sejak menerima laporan/informasi dan penanganannya disesuaikan dengan jenis kondisi darurat yang dilayani. Pemenuhan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memenuhi standar kompetensi, pembentukan pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan/kelurahan, serta dengan meningkatkan kegiatan pencegahan dengan mengedepankan pengurangan risiko kebakaran. Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dicapai melalui capaian tingkat waktu tanggap (response time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Layanan Pemadaman serta Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran dimaksud wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota sebesar 100% (seratus persen) setiap tahunnya. Dengan kata lain, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran. Berikut ini adalah capaian kinerja BPBD Kabupaten Tangerang : 771 Tabel 2.4 Capaian Kinerja SPM BPBD Kabupaten Tangerang No Jenis Pelayanan Dasar Realisasi Capaian (%) Perangkat Daerah Pelaksana2023 2024 2025 1 Pelayanan informasi rawan bencana 100 100 100 BPBD 2 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 100 100 BPBD 3 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 100 100 BPBD 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 100 100 BPBD Berdasarkan pelayanan SPM tersebut, BPBD Kabupaten Tangerang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu : Tabel 2.5 IKU BPBD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 NO SASARAN STRATEGIS IKU / INDIKATOR KINERJA SATUAN 1 Meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan bencana Indeks Ketahanan Daerah Indeks 2 Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Menit 3 Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Angka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang memiliki Indikator Kinerja Kunci dalam Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dengan outcome dan output sebagai berikut. Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kunci BPBD Kabupaten Tangerang No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome Definisi Operasional Capaian Target 2024 2025* 2024 2025 2026 1.e. 3 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan dikali 100% 100 100 100 100 100 1.e. 4 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dikali 100% 74 75 100 100 100 No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome Definisi Operasional Capaian Target 2024 2025* 2024 2025 2026 1.e. 5 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana dikali 100% 100 100 100 100 100 No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome Definisi Operasional Capaian Target 2024 2025* 2024 2025 2026 1.e. 6 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk dibagi Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota dikali 100% 100 100 100 100 100 1.e. 7 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 14,67 14 14 14 14 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Identifikasi berbagai permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah merupakan bagian terpenting dalam perumusan isu strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang adalah salah satu perangkat daerah yang memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yaitu pelayanan terkait sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Berikut ini adalah pemetaan permasalahan pelayanan BPBD Kabupaten Tangerang: Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPBD No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Masih rendahnya mutu pelayanan dasar sub urusan kebencanaan
a.Masih rendahnya implementasi prosedur operasional penanggulangan bencana; - Belum optimalnya fungsi koordinasi penanggulangan bencana dengan para pihak terkait
b.Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana - Rendahnya pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
c.Masih rendahnya kapasitas personil/sumber daya manusia dalam kebencanaan - Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan Diklat Kebencanaan bagi aparatur - Belum terbangunannya kerjasama pengembangan kaspasitas personil dengan lembaga diklat terkait kebencanaan
d.Masih rendahnya pelayanan kebencanaan bagi Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana - Terbatasnya data warga negara dikawasan rawan bencana - Belum adanya pemetaaan daerah rawan bencana - Terbatasnya ketersediaan logistic bagi korban bencana - Masih rendahnya kinerja mitigasi structural di lokasi rawan bencana - Belum terbangunnya sistem informasi rawan bencana 2 Masih rendahnya mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
a.Masih rendahnya realisasi respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran . - Masih terbatasnya jumlah pos damkar dan belum optimalnya penempatan pos damkar yang ada - Belum optimalnya pemberdayaan Relawan Pemadam Kebakaran - Belum adanya Dokumen RISPK - Belum adanya pemetaan daerah rawan kebakaran
b.Masih rendahnya layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; - terbatasnya sarana prasarana pemadam kebakaran yang dimiliki - terbatasnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pengendalian kebakaran - Belum terbangunnya kerjasama antar daerah dan dengan pihak ke tiga dalam pemadaman dan pengendalian kebakaran
c.Masih rendahnya layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; Terbatasnya kapasitas petugas dalam penyelamatan dan evakuasi
d.belum optimalnya layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; - Belum terbantuknya Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di tingkat desa/kelurahan - Belum tersedianya alokasi anggaran biaya operasional bagi Relawan pemadam kebakaran
e.masih rendahnya layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran - Terbatasnya jumlah petugas yang memiliki sertifikasi inspektur dan investigator - terbatasnya kualitas dan kuantitas data kebakaran Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang dituntut untuk lebih responsif, inovatif dan kreatif dalam menghadapi perubahan dan kejadian bencana dan kebakaran yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang. Berikut ini adalah isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang : Tabel 2.8 Isu Strategis BPBD No. Permasalahan/Potensi Isu Strategis 1 Luas wilayah kabupaten Tangerang yang sangat luas terbagi kedalam 29 kecamatan dan 274 desa/kelurahan terbatasnya Cakupan pelayanan kebencanaan dan kebakaran yang dapat diberikan oleh 12 pos damkar 2 Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi mencapai 3.432,16 jiwa/km2 Tingginya tingkat risiko bahaya kebakaran dan tingkat risiko bencana rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebencanaan dan kebakaran 3 Merupakan daerah penyangga ibu kota yang berfungsi sebagai daerah perdagangan, permukiman, industri dan jasa sehingga berdampak pada pesatnya pembangunan permukiman, hotel dan industry masih rendahnya jaminan keselamatan bangunan gedung dari bahaya kebakaran belum terintegrasinya perencanaan Penanggulangan bencana kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 4 Memiliki 8 jenis potensi ancaman bencana dengan tingkat risiko dan kerentanan yang tinggi Masih rendahnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana 5 Dilintasi oleh 5 aliran sungai besar beserta anak sungai tingginya tingkat kerugian masyarakat akibat banjir yang disebabkan oleh luapan aliran sungai 6 berbatasan langsung dengan laut pantai utara sepanjang 52 km tingginya tingkat abrasi pantai yang diakibatkan oleh gelombang ekstrim disepanjang pantai utara Berikut ini adalah capaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Tangerang : Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 Indeks Risiko Bencana 141,43 125,22 130 125 141,43 125,22 130 125 2 Indeks Ketahanan Daerah 0,69 0,74 0,74 0,76 0,69 0,74 0,74 0,76 3 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 14,33 14,67 14,67 14,65 14,33 14,67 14,67 14,65 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen RKP mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun berkenaan, sehingga Arah Kebijakan rencana pembangunan jangka menengah di tahun berkenaan menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang selanjutnya diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah di tahun berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Tangerang berperan dalam menciptakan kestabilan, keamanan dan kebijakan pembangunan Daerah. Tujuh Prioritas RPJMN yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD adalah; pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, serta keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima adalah memperkuat infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan Ketujuh memperkuat stabilitas politik, hukum, ketahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang. Berikut ini adalah review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 Tabel 2.10 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 41.364.187.058,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 41.364.187.058,00 1,05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 41.364.187.058,00 1 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 persen 31.771.926.608,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 6 Dokumen 100.277.000,00 - - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 61.285.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 38.992.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Mewujudka n Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandask an Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berint egritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkatk an Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Keuangan, Gaji dan Tunjangan ASN 2 Laporan 21.794.107.058,00 - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 90 Orang/bula n 21.764.187.058,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana 1 Laporan 29.920.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah laporan kegiatan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah 1 Laporan 8.960.000,0 0 Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Mewujudk a n Masyarak at Bermoral Pancasila dan Demokrati s Berlandas k an Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berint egritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkat k an Penyele nggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 8.960.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Mewujudk a n Masyarak at Bermoral Pancasila dan Demokrati s Berlandas k an Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berint egritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkat k an Penyele nggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Laporan Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat 1 Laporan 201.000.000,0 0 - - Administrasi Kepegawaian Perangkat 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 201.000.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Laporan 919.372.100,0 0 Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Mewujudk a n Masyarak at Bermoral Pancasila dan Demokrati s Berlandas k an Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berint egritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkat k an Penyele nggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 43.958.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Mewujudk a n Masyarak at Bermoral Pancasila dan Demokrati s Berlandas k an Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berint egritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkat k an Penyele nggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 278.038.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 40.610.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 89.556.100,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 64.750.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 85.200.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 317.260.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah laporan Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah 2 Laporan 142.420.000,0 0 - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 93.200.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 49.220.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Mewujudk a n Masyarak at Bermoral Pancasila dan Demokrati s Berlandas k an Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berint egritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkat k an Penyele nggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah laporan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Laporan 6.618.804.000,0 0 - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 30.000.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 539.502.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Mewujudk a n Masyarak at Bermoral Pancasila dan Demokrati s Berlandas k an Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berint egritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkat k an Penyele nggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 6.049.302.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Penyele nggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah 4 Laporan 1.986.986.450,0 0 - - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 15 Unit 205.897.200,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit 1.430.388.300,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Mewujudk a n Masyarak at Bermoral Pancasila dan Demokrati s Berlandas k an Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berint egritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkat k an Penyele nggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 85 Unit 150.300.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 200.400.950,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Mewujudk a n Masyarak at Bermoral Pancasila dan Demokrati s Berlandas k an Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berint egritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkat k an Penyele nggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indeks ketangguhan Desa (IKD) Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan 91 Desa/Kel urahan 100 Persen 2.021.754.750, 00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota laporan pelayanan informasi rawan bencana 1 Laporan 218.868.300,0 0 - - Pelayanan Informasi Rawan Bencana 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) 91 Orang 119.038.800,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Pelayanan Informasi Rawan Bencana 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 Dokumen 99.829.500,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Pelayanan Informasi Rawan Bencana 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Laporan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana 6 Laporan 691.970.650,0 0 Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 1 Kegiatan 40.000.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat 50 Unit 240.750.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 400 Orang 92.788.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk 100 Orang 53.375.500,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 67.675.950,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Penyele nggaraan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 18.704.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama 1 Dokumen 131.329.500,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 200 Kawasan 47.347.700,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Laporan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2 Laporan 856.550.000,0 0 Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 14.300.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 100 Orang 54.000.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 25000 Orang 788.250.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPO K SASARAN TARGET 202 5 PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Laporan penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana 4 Laporan 254.365.800,0 0 Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 21.654.500,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 87.684.500,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 29.970.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang 1 Kegiatan 16.892.300,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama 1 Dokumen 98.164.500,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana 3 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Jumlah Masyarakat yang mendapat layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran Persentase Korban Kebakaran dan non kebakaran yang mendapat Layanan Penyelamatan dan 1500 Orang 100 persen 7.570.505.700, 00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 7 Laporan 7.261.671.600,0 0 - - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 113.082.400,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPO K SASARAN TARGET 202 5 PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 35.220.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 924.098.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 69.953.200,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 100 Orang 348.728.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 50 Unit 5.750.450.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 20.140.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Sumber Daya Manusia Yang Berint egritas, Berdaya Saing, Berkualita s, Inovatif, dan Tidak Diskrimin ati f Meningkat k an Penyele nggaraan Tata Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran data/dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 2 Dokumen 67.480.900,0 0 - - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi 1 Dokumen 31.837.800,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 35.643.100,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran data/dokumen Investigasi Kejadaian Kebakaran 1 Dokumen 23.460.000,0 0 Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Investigasi Kejadian Kebakaran 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 1 Dokumen 23.460.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Investigasi Kejadian Kebakaran 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran laporan Kegiatan Pemberdayaan dalam Pencegahan Kebakaran 3 Laporan 168.194.000,0 0 - - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap 200 Orang 78.840.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 92 Desa/Kelu rahan 69.374.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 1 Dokumen 19.980.000,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membang u n Lingkunga n Hidup, Men ingkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim Mewujudk a n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkat k an Pemban Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Laporan hasil penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia 1 Laporan 49.699.200,0 0 - - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 1 Laporan 49.699.200,0 0 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia JUMLAH 41.364.187.058, 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkaitan dengan penanganan bencana dan kebakaran yang pelayanannya sangat penting bagi masyarakat. Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun stake holder lainnya telah diusulkan melalui forum perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2024 di Hotel Lemo Tangerang. Berikut ini usulan program dan kegiatan yang disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang : Tabel 2.11 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Tangerang
1. 1.Indeks Ketangguhan Desa (IKD) : 1.1 Desa Kelurahan tangguh bencana madya - Penanganan Banjir di beberapa titik lokasi yang sering banjir - Pendistribusian logistik bantuan yang terkena bencana 1.2 Desa Kelurahan tangguh bencana utama
2. 2.Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana
3. 3.Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi 2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kabupaten Tangerang Persentase Korban Kebakaran dan non kebakaran yang mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi sarana prasarana untuk relawan pemadam kebakaran di setiap kecamatan Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
4. 2029.BPBD Kabupaten Tangerang merupakan SKPD dalam urusan pemerintahan bidang ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Tangerang memiliki 3 Program, yaitu :
5. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. 2.Program Penanggulangan Bencana
7. 3.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada periode triwulan akhir tahun berjalan 2025 sebagaimana terlampir dalam Tabel berikut : Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 41.364.187.058 43.871.119.801 44.215.919.916 - 2.851.732.858 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 41.364.187.058 43.871.119.801 44.215.919.916 - 2.851.732.858 1,05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 41.364.187.058 43.871.119.801 44.215.919.916 - 2.851.732.858 1 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 persen 100 persen 31.791.096.308 34.774.000.451 34.234.361.366 - 2.443.265.058 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 6 Dokumen 6 Dokum en 100.277.000 195.875.000 163.401.000 - 63.124.000 - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokum en 61.285.000 116.007.000 103.573.000 - 42.288.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 38.992.000 79.868.000 59.828.000 - 20.836.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang BaikMening katkan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Keuangan, Gaji dan Tunjangan ASN 2 Laporan 2 Laporan 21.794.107.058 24.281.146.233 22.592.982.348 - 798.875.290 - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 90 Orang/b ulan 90 Orang/ b ulan 21.764.187.058 24.267.226.233 22.583.302.348 - 819.115.290 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 29.920.000,00 13.920.000,00 9.680.000,00 20.240.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah laporan kegiatan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 8.960.000 8.960.000 6.800.000 2.160.000 - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokum en 8.960.000 8.960.000 6.800.000 2.160.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Laporan Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 201.000.000 175.662.000 175.662.000 25.338.000 - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 201.000.000 175.662.000 175.662.000 25.338.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Laporan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 899.997.100 950.465.300 1.144.962.800 - 244.965.700 - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang BaikMening katkan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 43.958.000 43.958.000 43.958.000 - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 258.663.000 248.754.200 603.279.200 - 344.616.200 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.610.000 37.980.000 57.532.500 - 16.922.500 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 89.556.100 86.133.100 88.273.100 1.283.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang BaikMening katkan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 64.750.000 50.260.000 50.175.000 14.575.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 85.200.000 85.200.000 60.900.000 24.300.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 317.260.000 398.180.000 240.845.000 76.415.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah laporan Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah 2 Laporan 2 Laporan 142.420.000 152.307.000 348.612.000 - 206.192.000 - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 100 Unit 93.200.000 80.028.000 130.636.500 - 37.436.500 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 49.220.000 72.279.000 217.975.500 - 168.755.500 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang BaikMening katkan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah laporan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Laporan 3 Laporan 6.618.804.000 6.828.526.340 7.264.726.340 - 645.922.340 - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000 48.060.000 48.060.000 - 18.060.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 539.502.000 585.270.772 585.270.772 - 45.768.772 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 6.049.302.000 6.195.195.568 6.313.395.568 - 264.093.568 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.025.531.150 2.181.058.578 2.537.214.878 - 511.683.728 - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 15 Unit 205.897.200 188.009.964 188.009.964 17.887.236 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang BaikMening katkan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit 50 Unit 1.430.388.300 1.526.454.156 1.525.454.156 - 95.065.856 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 85 Unit 85 Unit 150.300.000 159.330.000 159.330.000 - 9.030.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 5 Unit 5 Unit 238.945.650 307.264.458 664.420.758 - 425.475.108 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 2 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Indeks ketangguhan Desa (IKD) 100 91 Persen Desa/Kel ur ahan 100 91 Persen Desa/K elur ahan 2.002.585.050 1.634.119.050 1.606.167.550 396.417.500 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota laporan pelayanan informasi rawan bencana 1 Laporan 1 Laporan 216.052.600 199.206.000 162.603.800 53.448.800 - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenisancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 91 Orang 91 Orang 118.223.100 101.376.500 94.689.500 23.533.600 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokum en 97.829.500 97.829.500 94.689.500 3.140.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Laporan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana 6 Laporan 6 Laporan 691.216.650 601.171.850 576.118.850 115.097.800 - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 1 Kegiatan 1 Kegiata n 27.626.000 26.868.500 23.838.500 3.787.500 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 50 Unit 50 Unit 254.125.000 105.362.400 105.362.400 148.762.600 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 400 Orang 400 Orang 92.788.000 99.255.000 83.075.000 9.713.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 100 Orang 100 Orang 51.450.500 52.854.700 51.454.700 - 4.200 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokum en 67.845.950 67.835.000 66.761.000 1.084.950 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 1 laporan 18.704.000 79.760.000 79.760.000 - 61.056.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokum en 131.329.500 129.222.500 127.253.500 4.076.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 200 Kawasan 200 Kawasa n 47.347.700 40.013.750 38.613.750 8.733.950 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Laporan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2 Laporan 2 Laporan 840.950.000 631.350.000 691.628.000 149.322.000 - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 1 Dokum en 14.300.000 14.380.000 9.708.000 4.592.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 100 Orang 100 Orang 54.000.000 32.400.000 32.400.000 21.600.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 25000 Orang 65000 Orang 772.650.000 584.570.000 649.520.000 123.130.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Laporan penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana 4 Laporan 4 Laporan 254.365.800 202.391.200 175.816.900 78.548.900 - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diDaerah 1 Dokumen 1 Dokum en 21.654.500 14.537.500 13.077.500 8.577.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 1 Dokum en 87.684.500 75.424.300 55.019.500 32.665.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokum en 29.970.000 27.414.000 24.804.500 5.165.500 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 1 Kegiata n 16.892.300 16.427.900 16.427.900 464.400 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokum en 98.164.500 68.587.500 66.487.500 31.677.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Korban Kebakaran dan non kebakaran yang mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Masyarakat yang mendapat layanan pencegahan dan penanggulanga n kebakaran 1500 100 Orang persen 100 1500 persen Orang 7.570.505.700 7.463.000.300 8.375.391.000 - 804.885.300 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 7 Laporan 7 Laporan 7.261.671.600 7.211.337.000 8.202.093.000 - 940.421.400 - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penang gulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 1 Dokum en 113.082.400 25.255.000 22.152.000 90.930.400 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 35.220.000 45.398.000 16.868.000 18.352.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/E vakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokum en 924.098.000 919.018.000 919.018.000 5.080.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokum en 69.953.200 182.385.000 182.385.000 - 112.431.800 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 100 Orang 100 Orang 348.728.000 253.478.000 293.497.000 55.231.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 50 Unit 50 Unit 5.750.450.000 5.765.790.000 6.764.379.000 - 1.013.929.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokum en 20.140.000 20.013.000 3.794.000 16.346.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran data/dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 2 Dokumen 2 Dokum en 67.480.900 60.198.500 26.172.500 41.308.400 - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokum en 31.837.800 31.659.000 18.840.000 12.997.800 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokum en 35.643.100 28.539.500 7.332.500 28.310.600 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran data/dokumen Investigasi Kejadaian Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokum en 23.460.000 23.460.000 14.670.000 8.790.000 - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 1 Dokumen 1 Dokum en 23.460.000 23.460.000 14.670.000 8.790.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran laporan Kegiatan Pemberdayaan dalam Pencegahan Kebakaran 3 Laporan 3 Laporan 168.194.000 118.860.000 104.424.000 63.770.000 - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 200 Orang 200 Orang 78.840.000 28.996.000 19.179.000 59.661.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 92 Desa/Ke lurahan 92 Desa/K e lurahan 69.374.000 76.384.000 71.765.000 - 2.391.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 1 Dokumen 1 Dokum en 19.980.000 13.480.000 13.480.000 6.500.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Laporan hasil penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia 1 Laporan 1 Laporan 49.699.200 49.144.800 28.031.500 21.667.700 - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 1 Laporan 1 Laporan 49.699.200 49.144.800 28.031.500 21.667.700 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan Meningkatk an Pembangun an Infrastrukt ur Berwawasa n Lingkungan J U M L A H 41.364.187.058 43.871.119.8 01 44.215.919.91 6 - 2.851.732.858 Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Tindak lanjut dari dokumen ini adalah dengan merencanakan dokumen teknis operasional kegiatannya dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan sehingga program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan atas hasil evaluasi pada tahun berjalan, dapat diimplementasikan secara optimal oleh setiap bidang yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang. Pada sisi lainnya, hal yang sangat penting dalam kesinambungan program dan kegiatan adalah dengan melaksanakan pengendalian secara simultan oleh penanggung jawab program dan kegiatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai bagian atau proses didalam pelaksanaan sebuah program dan kegiatan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dengan baik, diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang ini, dapat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029. Dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten Tangerang melalui perangkat daerah dapat melaksanakan pembangunan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8. 13.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Proses penyusunan Renja perubahan perangkat daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja perangkat daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu sesuai Renstra perangkat daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal perangkat daerah yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025, memuat Pagu Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Lokasi dan kelompok Sasaran yang disertai indikator kinerja dan dan pendanaan sesuai dengan kebutuhan. Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil percepatan dan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, berdasarkan evaluasi Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang sampai Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan- permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis melalui dokumen perencanaan yang saling berkaitan, antara lain Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Ketiga dokumen tersebut memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung dalam siklus perencanaan pembangunan tahunan dan jangka menengah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan) yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang memuat prioritas pembangunan dan kerangka ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD disusun oleh Bappeda dengan mengacu pada RPJMD dan memuat masukan dari Renja seluruh perangkat daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah, sebagai penjabaran dari Renstra PD dan sebagai masukan penyusunan RKPD. Dengan demikian, Renja merupakan titik temu antara perencanaan strategis perangkat daerah dengan perencanaan tahunan tingkat kabupaten/kota. Hubungan ketiga dokumen ini bersifat hierarkis dan integratif. Renja disusun dengan mengacu pada arah kebijakan Renstra PD serta menyesuaikan dengan arah pembangunan tahunan daerah dalam RKPD. Sinergi antara ketiganya penting untuk menjamin konsistensi antara perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan pembangunan tahunan, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dalam satu tahun anggaran, yang mendukung pencapaian sasaran strategis Renstra 2025– 2030 serta sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukun penyusunan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025, adalah:
9. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
10. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
12. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
15. 7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
16. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan. Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
18. 10.Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi dan Invenrarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9);
20. 12.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
21. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembar Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222)
22. 14.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026( Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);
23. 15.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 8);
24. 16.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 16). 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 MAKSUD Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:
25. 1.Sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang untuk kurun waktu tahun 2025 yang mencakup program, kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD;
26. 2.Sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran, outcome program dan output kegiatan serta sub kegiatan Renja tahun berjalan dan capaian Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.3.2 TUJUAN Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini adalah untuk :
27. 1.Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam ranfka mencapai visi dan misi pemerintah daerah;
28. 2.Menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran tahun 2025;
29. 3.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam kurun waktu tahun 2025 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 s.d Triwulan II 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah 2.3 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2.4 Capaian Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sd Triwulan II 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Tahun 2025 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut: Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Perumahan dan Pemakaman
30. 1.Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
31. 1.Nilai Akip Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabiilitas Pemerintah, Kabupaten Tangerang menetapkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tanggal 14 Juli 2023, selain itu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangnat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU ) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang NO TUJUAN RENSTRA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN Satuan Kondisi Awal Target 2025 2023 2024 1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Perumahan dan Pemakaman Rasio luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak Rasio 0.9436 0.9439 0.9442 2 Persentase Sarana dan Prasarana Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang Berkualitas Persen 100 100 100 3 Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Nilai 78 79.00 79.00 B. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Sampai Dengan Triwulan II Tabel 2.2 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2024 No. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Kondisi Awal Proyeksi 2023 2024 2025 Target 1 2 3 4 6 7 8 1 Rasio luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak Rasio 0.9436 0.9439 0.9442 2 Persentase Sarana dan Prasarana Persen 100 100 100 No. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Kondisi Awal Proyeksi 2023 2024 2025 Target Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang Berkualitas 3 Nilai AKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Nilai 78 79 80 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Capaian Program : Cakupan Sarana Air Bersih Persen 64.67 72.67 80.67 Capaian Program : Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat Persen 100 100 100 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Capaian Program : Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun Persen 96.48 96.75 96.88 Capaian Program : Persentase Cakupan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja Persen 0.138 0.140 0.143 4 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Capaian Program : Persentase Peningkatan kualitas permukiman tidak tertata Persen 100 100 100 Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun Persen 14.14 14.14 14.14 Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang Terpelihara Persen 11.11 12.12 14.14 5 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Capaian Program : Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen Persen 100 100 100 Capaian Program : Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Persen 100 100 100 6 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Capaian Program : Persentase Pemenuhan Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman Persen 100 100 100 Capaian Program : Persentase Rumah Layak Huni Persen 5.52 8.27 11.09 7 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Capaian Program : Persentase Perumahan yang memenuhi Standar Persen 45.14 47.89 50.64 No. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Kondisi Awal Proyeksi 2023 2024 2025 Target 8 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Capaian Program : Persen 100.00 30.97 35.40 Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentingan Umum 9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persen 100 100 100 Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang, Pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100 100 100 Pde Penetapan Perubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 20 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 399.633.224.5 23,00 359.117.406.6 81,00 357.830.925.9 64,00 448.803.557.0 91,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 345.713.453.1 23,00 242.835.122.6 91,00 241.707.679.4 74,00 156.473.787.0 91,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 156.028.806.9 83,00 93.149.625.02 4,00 92.916.606.66 1,50 24.100.000.00 0,00 1, 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Cakupan Sarana Air Bersih 80.67 Persen 80.67 Persen 145.265.937.6 11,00 73.520.386.02 0,00 73.368.851.02 0,00 3.800.000.000, 00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat 900 Unit 833 Unit 145.265.937.6 11,00 73.520.386.02 0,00 73.368.851.02 0,00 3.800.000.000, 00 1.03.03.2.01. 0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 900 Unit 833 Unit 141.496.723.0 71,00 69.841.753.93 0,00 69.711.579.93 0,00 0,00 1.03.03.2.01. 0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 75 Orang 75 Orang 189.182.200,0 0 126.610.000,0 0 97.207.500,00 200.000.000,0 0 2, 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun 96.75 Persen 96.75 Persen 10.679.849.31 2,00 19.629.239.00 4,00 19.547.755.64 1,50 16.900.000.00 0,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Terbangunnya Sarana Sanitasi bagi masyarakat 561 SR 1377 SR 10.679.849.31 2,00 19.629.239.00 4,00 19.547.755.64 1,50 16.900.000.00 0,00 1.03.05.2.01. 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 561 Rumah Tangga 1377 Rumah Tangga 5.721.025.450, 00 13.239.226.45 0,00 13.161.927.33 7,50 9.500.000.000, 00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 189.684.646.1 40,00 149.685.497.6 67,00 148.791.072.8 12,50 132.373.787.0 91,00 1, 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 19.581.022.71 3,00 20.209.830.23 1,00 19.893.340.46 9,00 19.389.244.11 6,00 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 17 dokume n 16 dokume n 383.736.700,0 0 521.127.000,0 0 376.953.750,0 0 450.378.636,0 0 1.04.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokume n 8 Dokume n 129.352.500,0 0 186.161.000,0 0 150.636.250,0 0 122.887.406,0 0 1.04.01.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 4 Laporan 216.158.200,0 0 201.170.000,0 0 155.667.500,0 0 294.056.815,0 0 1.04.01.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 38.226.000,00 133.796.000,0 0 70.650.000,00 33.434.415,00 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Keuangan 4 dokume n 4 dokume n 15.121.909.01 3,00 15.205.352.04 7,00 15.438.492.28 5,00 15.104.520.68 0,00 1.04.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang/b ulan 57 Orang/b ulan 15.031.232.21 3,00 15.064.224.04 7,00 15.304.884.28 5,00 15.031.232.21 3,00 1.04.01.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 90.676.800,00 141.128.000,0 0 133.608.000,0 0 73.288.467,00 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 12 Bulan 12 Bulan 29.811.500,00 29.895.000,00 33.440.000,00 29.800.300,00 1.04.01.2.03. 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 29.811.500,00 29.895.000,00 33.440.000,00 29.800.300,00 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 119 orang 301 orang 350.267.600,0 0 378.812.000,0 0 316.319.000,0 0 250.000.000,0 0 1.04.01.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,0 0 95.040.000,00 95.040.000,00 0,00 1.04.01.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 119 Orang 121 Orang 250.267.600,0 0 283.772.000,0 0 221.279.000,0 0 250.000.000,0 0 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 7 Jenis 1.971.290.900, 00 2.178.635.900, 00 1.829.727.150, 00 2.071.650.000, 00 1.04.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 4 Paket 22.945.500,00 22.945.500,00 22.945.500,00 24.150.000,00 1.04.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 11 Paket 599.308.000,0 0 755.023.400,0 0 755.023.400,0 0 630.000.000,0 0 1.04.01.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket 2 Paket 35.408.000,00 31.051.400,00 31.051.400,00 36.750.000,00 1.04.01.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 23 Paket 11 Paket 299.648.500,0 0 336.448.400,0 0 336.448.400,0 0 315.000.000,0 0 1.04.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 3 Paket 313.845.900,0 0 329.032.200,0 0 268.940.950,0 0 330.750.000,0 0 1.04.01.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 150.200.000,0 0 150.200.000,0 0 118.650.000,0 0 157.500.000,0 0 1.04.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 549.935.000,0 0 553.935.000,0 0 296.667.500,0 0 577.500.000,0 0 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Jenis 1 Jenis 200.017.000,0 0 203.591.400,0 0 203.591.400,0 0 210.000.000,0 0 1.04.01.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 55 Unit 200.017.000,0 0 203.591.400,0 0 203.591.400,0 0 210.000.000,0 0 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 3 Jenis 129.587.000,0 0 300.542.000,0 0 302.942.000,0 0 134.562.000,0 0 1.04.01.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 15.162.000,00 15.162.000,00 17.562.000,00 15.162.000,00 1.04.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 14.400.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 14.400.000,00 1.04.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 100.025.000,0 0 279.380.000,0 0 279.380.000,0 0 105.000.000,0 0 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Jenis 3 Jenis 1.394.403.000, 00 1.391.874.884, 00 1.391.874.884, 00 1.138.332.500, 00 1.04.01.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 78 Unit 716.613.000,0 0 714.084.884,0 0 714.084.884,0 0 859.582.500,0 0 1.04.01.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 95 Unit 64 Unit 76.500.000,00 76.500.000,00 76.500.000,00 78.750.000,00 1.04.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 3 Unit 3 Unit 601.290.000,0 0 601.290.000,0 0 601.290.000,0 0 200.000.000,0 0 2, 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 100 Persen 100 Persen 1.284.600.900, 00 1.286.257.000, 00 1.051.672.000, 00 1.011.244.900, 00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksananya pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen 2 dokume n 4 dokume n 498.370.800,0 0 500.137.000,0 0 354.857.000,0 0 415.497.600,0 0 1.04.02.2.01. 0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 4 Dokume n 4 Dokume n 498.370.800,0 0 500.137.000,0 0 354.857.000,0 0 415.497.600,0 0 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Tersedianya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 10 Unit Rumah 10 Unit Rumah 500.000.000,0 0 500.000.000,0 0 500.000.000,0 0 400.000.000,0 0 1.04.02.2.03. 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 10 Unit Rumah 10 Unit Rumah 500.000.000,0 0 500.000.000,0 0 500.000.000,0 0 400.000.000,0 0 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 5 lokasi 5 lokasi 286.230.100,0 0 286.120.000,0 0 196.815.000,0 0 195.747.300,0 0 1.04.02.2.05. 0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 5 Laporan 5 Laporan 286.230.100,0 0 286.120.000,0 0 196.815.000,0 0 195.747.300,0 0 3, 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Rumah Layak Huni 11.09 Persen 11.09 Persen 7.793.103.590, 00 42.281.693.59 0,00 42.237.200.69 2,50 40.000.000.00 0,00 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Terlaksananya Rehabilitasi Rumah tidak layak huni 211 Unit 1197 Unit 7.793.103.590, 00 42.281.693.59 0,00 42.237.200.69 2,50 40.000.000.00 0,00 1.04.03.2.03. 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 211 Unit Rumah 1197 Unit Rumah 7.793.103.590, 00 42.281.693.59 0,00 42.237.200.69 2,50 40.000.000.00 0,00 4, 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Perumahan yang Memenuhi Standar 50.64 Persen 50.64 Persen 161.025.918.9 37,00 85.907.716.84 6,00 85.608.859.65 1,00 71.973.298.07 5,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Terlaksananya Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 705 Lokasi 567 Lokasi 161.025.918.9 37,00 85.907.716.84 6,00 85.608.859.65 1,00 71.973.298.07 5,00 1.04.05.2.01. 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 4 Dokume n 7 Dokume n 1.127.815.000, 00 818.368.000,0 0 818.368.000,0 0 669.781.875,0 0 1.04.05.2.01. 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 185 Lokasi 212 Lokasi 14.540.367.11 0,00 17.745.746.00 0,00 17.583.746.00 0,00 26.250.000.00 0,00 1.04.05.2.01. 0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 520 Lokasi 355 Lokasi 138.133.139.3 03,00 54.732.645.92 8,00 54.449.869.98 3,00 35.000.000.00 0,00 1.04.05.2.01. 0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 30 Laporan 30 Laporan 541.444.000,0 0 537.434.000,0 0 444.484.000,0 0 253.516.200,0 0 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 53.919.771.40 0,00 116.282.283.9 90,00 116.123.246.4 90,00 292.329.770.0 00,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 53.919.771.40 0,00 116.282.283.9 90,00 116.123.246.4 90,00 292.329.770.0 00,00 1, 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentingan Umum - 35.4 Persen 53.919.771.40 0,00 116.282.283.9 90,00 116.123.246.4 90,00 292.329.770.0 00,00 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Lahan Bagi Kepentingan Umum - 57 Bidang 53.919.771.40 0,00 116.282.283.9 90,00 116.123.246.4 90,00 292.329.770.0 00,00 2.10.10.2.01. 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3 Laporan 4 Laporan 1.402.564.000, 00 1.817.844.000, 00 1.718.986.500, 00 1.335.000.000, 00 2.10.10.2.01. 0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya 1 Dokume n 1 Dokume n 514.841.400,0 0 373.156.650,0 0 364.156.650,0 0 443.770.000,0 0 2.10.10.2.01. 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 45 Dokume n 57 Dokume n 52.002.366.00 0,00 114.091.283.3 40,00 114.040.103.3 40,00 290.551.000.0 00,00 UPT PEMAKAMAN 399.633.224.5 23,00 359.117.406.6 81,00 357.830.925.9 64,00 448.803.557.0 91,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 345.713.453.1 23,00 242.835.122.6 91,00 241.707.679.4 74,00 156.473.787.0 91,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 189.684.646.1 40,00 149.685.497.6 67,00 148.791.072.8 12,50 132.373.787.0 91,00 1, 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun 14.14 persen 14.14 persen 161.025.918.9 37,00 85.907.716.84 6,00 85.608.859.65 1,00 71.973.298.07 5,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Terlaksananya Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 100 Lokasi 66 Lokasi 161.025.918.9 37,00 85.907.716.84 6,00 85.608.859.65 1,00 71.973.298.07 5,00 1.04.05.2.01. 0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 13 Lokasi 13 Lokasi 2.200.000.000, 00 7.754.980.650, 00 7.805.093.150, 00 8.000.000.000, 00 1.04.05.2.01. 0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 13 Lokasi 11 Lokasi 4.483.153.524, 00 4.318.542.268, 00 4.507.298.518, 00 1.800.000.000, 00 UPTD PENGELOLAAN AIR BERSIH 399.633.224.5 23,00 359.117.406.6 81,00 357.830.925.9 64,00 448.803.557.0 91,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 345.713.453.1 23,00 242.835.122.6 91,00 241.707.679.4 74,00 156.473.787.0 91,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 156.028.806.9 83,00 93.149.625.02 4,00 92.916.606.66 1,50 24.100.000.00 0,00 1, 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat 100 Persen 100 Persen 145.265.937.6 11,00 73.520.386.02 0,00 73.368.851.02 0,00 3.800.000.000, 00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendistribusian air bersih ke masyarakat 500000 0 Liter 500000 0 Liter 145.265.937.6 11,00 73.520.386.02 0,00 73.368.851.02 0,00 3.800.000.000, 00 1.03.03.2.01. 0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 Unit 2 Unit 3.580.032.340, 00 3.552.022.090, 00 3.560.063.590, 00 3.600.000.000, 00 2, 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - - - 83.020.060,00 0,00 0,00 3.400.000.000, 00 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - - - 83.020.060,00 0,00 0,00 3.400.000.000, 00 1.03.07.2.01. 0036 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun 2 Unit 2 Unit 83.020.060,00 0,00 0,00 3.400.000.000, 00 UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 399.633.224.5 23,00 359.117.406.6 81,00 357.830.925.9 64,00 448.803.557.0 91,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 345.713.453.1 23,00 242.835.122.6 91,00 241.707.679.4 74,00 156.473.787.0 91,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 156.028.806.9 83,00 93.149.625.02 4,00 92.916.606.66 1,50 24.100.000.00 0,00 1, 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Cakupan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja 0.143 Persen 0.143 Persen 10.679.849.31 2,00 19.629.239.00 4,00 19.547.755.64 1,50 16.900.000.00 0,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya layanan sedot lumpur tinja 2100 m3 2100 m3 10.679.849.31 2,00 19.629.239.00 4,00 19.547.755.64 1,50 16.900.000.00 0,00 1.03.05.2.01. 0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 1100 Rumah Tangga 1100 Rumah Tangga 2.763.416.870, 00 2.943.476.150, 00 2.935.641.900, 00 2.500.000.000, 00 1.03.05.2.01. 0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 54.000.000,00 0,00 0,00 2.700.000.000, 00 1.03.05.2.01. 0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 8 Unit 8 Unit 2.141.406.992, 00 3.446.536.404, 00 3.450.186.404, 00 2.200.000.000, 00 J U M L A H 399.633.224.5 23,00 359.117.406.6 81,00 357.830.925.9 64,00 448.803.557.0 91,00 2.2 ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang SPM/Standar Nasional Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian 2025 Proyeksi Catatan Analisis No Indikator IKK 2024 2025 2026 Triwulan I Triwulan II 2025 2026 2 3 4 10 11 12 16 17 18 19 20 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH Rasio luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak 2 0.9439 0.9442 0.9445 0.9439 0.9442 Persentase Sarana dan Prasarana Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang Berkualitas 3 100 100 100 100 100 Nilai AKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman 4 79 80 80.5 80 80.5 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN IKK SPM/Standar Nasional Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian 2025 Proyeksi Catatan Analisis No Indikator IKK 2024 2025 2026 Triwulan I Triwulan II 2025 2026 1 2 3 4 10 11 12 16 17 18 19 20 Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota 5   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Persentase Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan air limbah domestik 6   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 Berkurangnya Jumlah Unit Rtlh  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Persentase Penetapan Tanah untuk pembangunan fasilitas umum 8  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% SPM/Standar Nasional Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian 2025 Proyeksi Catatan Analisis No Indikator IKK 2024 2025 2026 Triwulan I Triwulan II 2025 2026 1 2 3 4 10 11 12 16 17 18 19 20 Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 9   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Persentase kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditanngani 10  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas ) Perumahan 11  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 11 Cakupan Sarana Air bersih 72.67 80.67 88.67 80.67 88.67 Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat 12 100 100 100 27 73 100 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun 12 96.61 96.75 96.88 19.62 96.75 96.88 SPM/Standar Nasional Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian 2025 Proyeksi Catatan Analisis No Indikator IKK 2024 2025 2026 Triwulan I Triwulan II 2025 2026 1 2 3 4 10 11 12 16 17 18 19 20 Persentase Cakupan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja 0.140 0.143 0.146 0.092 0.160 0.143 0.146 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Peningkatan kualitas permukiman tidak tertata 14 100 100 100 100 100 Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun 14.14% 14.14% 11.11% 14.14% 11.11% Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang Terpelihara 12.12% 14.14% 15.15% 14.14% 15.15% PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen 16 100 100 100 100 100 SPM/Standar Nasional Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian 2025 Proyeksi Catatan Analisis No Indikator IKK 2024 2025 2026 Triwulan I Triwulan II 2025 2026 1 2 3 4 10 11 12 16 17 18 19 20 Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 100 100 100 100 100 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Pemenuhan Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman 17 100 100 100 100 100 Persentase Rumah Layak Huni 8.27 11.09 14.03 2.77 11.094 14.028 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Perumahan yang memenuhi Standar 18 47.89 50.64 54.31 50.64 54.31 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentingan Umum 18 30.97 35.40 33.63 35.40 33.63 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 19 100,00% 100,00% 100,00% 31% 56% 100,00% 100,00% Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Beberapa permasalahan pelayanan SKPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:
32. 1.Masih terdapatnya permukiman kumuh dan perumahan dengan PSU yang tidak memadai;
33. 2.Belum maksimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak;
34. 3.Masih rendahnya proporsi TPU terhadap jumlah penduduk;
35. 4.Belum optimalnya bangunan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh;
36. 5.Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan masih kecil. Belum Optimalnya pelayanan pengelolaan Limbah domestic dari permukiman dan perumahan di wilayah Kabupaten Tangerang Dampak dari permasalahan tersebut dapat menghambat pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah terutama dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia kabupaten tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia. 2.3 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang. 2.4 Capaian Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II KODE URAIAN PAGU ANGGAR AN REALISAS I CAP AIAN % REALIS ASI KEGIA TAN FISIK (%) INDIKATOR SAT UA N TARG ET INDIK ATOR REALIS ASI INDIK ATOR CAPAI AN (%) 5 BELANJA DAERAH 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 69,808,7 87,430 1,154,2 17,000 1.65 5 Capaian Program : Cakupan Sarana Air bersih % 64.9 8 62.48 96.16 1.03.03.2 .01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/K OTA 69,808,7 87,430 1,154,2 17,000 1.65 5 Keluaran : Terlaksanya Pembanguna n Sarana Air bersih bagi masyarakat Uni t 833 68 8.16 1.03.03.2 .01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 69,711,5 79,930 1,116,7 67,000 1.6 5 Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun Uni t 833 68 8.16 1.03.03.2 .01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 97,207,5 00 37,450, 000 38.5 3 50 Keluaran : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Ora ng 150 75 50 Minum (SPAM) 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH 13,161,9 27,338 2,196,4 01,000 16.6 9 16 Capaian Program : persentase meningkatnya sarana sanitasi bagi masyarakat miskin % 99.0 1 98.9 99.89 1.03.05.2 .01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/K OTA 13,161,9 27,338 2,196,4 01,000 16.6 9 16 Keluaran : Terlaksanany a Pembanguna n sarana sanitasi bagi masyarakat Uni t 1377 210 15.25 1.03.05.2 .01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 13,161,9 27,338 2,196,4 01,000 16.6 9 16 Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Ru ma h Tan gga 1377 210 15.25 Standar 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN / KOTA 19,633,4 80,231 7,655,9 06,271 38.9 9 45 Capaian Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 45 45 1.04.01.2 .01 PERENCANAA N, PENGANGGAR AN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 374,553, 750 82,964, 000 22.1 5 25 Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggara n, dan evaluasi kinerja perangkat daerah do ku me n 16 4 25 1.04.01.2 .01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 148,236, 250 65,714, 000 44.3 3 45 Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dok um en 8 2 25 1.04.01.2 .01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 155,667, 500 12,070, 000 7.75 25 Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dok um en 4 1 25 1.04.01.2 .01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70,650,0 00 5,180,0 00 7.33 25 Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dok um en 4 1 25 1.04.01.2 .02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 15,188,2 32,047 6,741,5 38,838 44.3 9 45 Keluaran : Tersedianya Laporan Keuangan do ku me n 4 2 50 1.04.01.2 .02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15,064,2 24,047 6,688,9 62,338 44.4 45 Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Or an g/ bul an 78 78 100 1.04.01.2 .02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 124,008, 000 52,576, 500 42.4 45 Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD dok um en 4 2 50 1.04.01.2 .03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 28,640,0 00 15,090, 000 52.6 9 50 Keluaran : Terlaksanany a Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah bul an 12 5 42 1.04.01.2 .03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 28,640, 000 15,090, 000 52.6 9 50 Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD lap ora n 12 5 42 1.04.01.2 .05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIA N PERANGKAT DAERAH 316,319, 000 28,266, 346 8.94 20 Keluaran : Jumlah pegawai yang difasilitasi Or an g 301 60 19.93 1.04.01.2 .05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a 95,040, 000 28,266, 346 29.7 4 35 Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut pa ket 3 1 33.33 Kelengkapan 1.04.01.2 .05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 221,279 ,000 - - Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ora ng 121 1.04.01.2 .06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1,829,72 7,150 577,25 0,842 31.5 5 32 Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah jeni s 7 7 100 1.04.01.2 .06.0001 Penyediaan Komponen InstalasirnnListri k/Penerangan Bangunan Kantor 22,945, 500 7,635,0 00 33.2 7 50 Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pa ket 4 2 50 1.04.01.2 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 755,023 ,400 93,260, 000 12.3 5 15 Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan pa ket 11 2 18 1.04.01.2 .06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31,051, 400 14,680, 000 47.2 8 50 Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pa ket 2 1 50 1.04.01.2 .06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 336,448 ,400 286,65 9,842 85.2 85 Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pa ket 11 5 45 1.04.01.2 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 268,940 ,950 83,936, 000 31.2 1 50 Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pa ket 4 2 50 1.04.01.2 .06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 118,650 ,000 51,900, 000 43.7 4 45 Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu lap ora n 2 2 100 1.04.01.2 .06.0009 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 296,667 ,500 39,180, 000 13.2 1 15 Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD lap ora n 2 2 100 1.04.01.2 .07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 203,591, 400 - - Keluaran : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jeni s 1 1.04.01.2 .07.0005 Pengadaan Mebel 203,591 ,400 - - Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan unit 55 1.04.01.2 .08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH 300,542, 000 77,950, 000 25.9 4 25 Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jeni s 3 2 67 1.04.01.2 .08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15,162, 000 9,900,0 00 65.2 9 50 Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat lap ora n 12 6 50 1.04.01.2 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6,000,0 00 - - Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan lap ora n 12 0 1.04.01.2 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 279,380 ,000 68,050, 000 24.3 6 25 Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan lap ora n 12 5 42 1.04.01.2 .09 PEMELIHARAA N BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH 1,391,87 4,884 132,84 6,245 9.54 28 Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jeni s 3 2 66.67 1.04.01.2 .09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 714,084 ,884 108,87 1,245 15.2 5 38 Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 78 30 38.46 1.04.01.2 .09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76,500, 000 23,975, 000 31.3 4 31 Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 64 20 31.25 1.04.01.2 .09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 601,290 ,000 - - Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi unit 3 0 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANG AN PERUMAHAN 1,051,67 2,000 706,95 0,000 67.2 2 Capaian Program : Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana % 100 Capaian Program : Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggar aan, pendataan dan % 100 Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen 1.04.02.2 .01 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/K OTA 354,857, 000 163,75 0,000 46.1 5 45 Keluaran : Terlaksanany a pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen do ku me n 4 1.04.02.2 .01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 354,857 ,000 163,75 0,000 46.1 5 45 Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus dok um en 4 1.04.02.2 .03 PEMBANGUN AN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/K OTA 500,000, 000 500,00 0,000 100 100 Keluaran : Tersedianya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Uni t Ru ma h 7 7 100 1.04.02.2 .03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 500,000 ,000 500,00 0,000 100 100 Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/K ota yang Terehabilitasi Unit Ru ma h 7 7 100 1.04.02.2 .05 PEMBINAAN PENGELOLAA N RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS 196,815, 000 43,200, 000 21.9 5 20 Keluaran : Terlaksanany a Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Lok asi 5 5 100 Khusus 1.04.02.2 .05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghu ni Rumah Susun 196,815 ,000 43,200, 000 21.9 5 20 Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Pengh uni Rumah lap ora n 5 5 100 Susun 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 42,237,2 00,693 75,059, 000 0.18 Capaian Program : Persentase Rumah Layak Huni % 11.0 9 1.04.03.2 .03 PENINGKATA N KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 42,237,2 00,693 75,059, 000 0.18 Keluaran : Terlaksanany a Rehabilitasi Rumah tidak layak huni uni t 1197 1.04.03.2 .03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 42,237, 200,693 75,059, 000 0.18 Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Unit Ru ma h 119 7 1.04.05 PROGRAM PENINGKATA N PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 73,296,4 67,983 1,258,8 67,500 1.72 Capaian Program : Persentase Perumahan yang Memenuhi Standar % 50.6 4 Persentase Peningkatan kualitas Perumahan dan permukiman tidak tertata % 100 1.04.05.2 .01 URUSAN PENYELENGG ARAAN PSU PERUMAHAN 73,296,4 67,983 1,258,8 67,500 1.72 Keluaran : Terlaksanany a Pembanguna n Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Lok asi 567 1.04.05.2 .01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 818,368 ,000 616,76 0,000 75.3 6 71 Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dok um en 7 5 71.43 1.04.05.2 .01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 17,583, 746,000 198,80 2,000 1.13 Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian lok asi 212 1.04.05.2 .01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 54,449, 869,983 111,25 5,500 0.2 Keluaran : Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan Lok asi 355 1.04.05.2 .01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 444,484 ,000 332,05 0,000 74.7 75 Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang lap ora n 30 17 56.67 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNA AN TANAH 116,123, 246,490 77,658, 278,88 8 66.8 8 46 Capaian Program : Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun % 35.4 16.15 45.61 2.10.10.2 .01 PENGGUNAA N TANAH YANG HAMPARANN YA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/K OTA 116,123, 246,490 77,658, 278,88 8 66.8 8 46 Keluaran : Tersedianya Lahan Bagi Kepentingan Umum Bid an g 57 26 46 2.10.10.2 .01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 1,718,9 86,500 57,900, 000 3 25 Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/K ota lap ora n 4 1 25 2.10.10.2 .01.0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kot a 364,156 ,650 - - Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya lap ora n 2.10.10.2 .01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kot a 114,040 ,103,34 0 77,600, 378,88 8 68.0 5 45 Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/K ota Bid an g 57 26 45.61 UPT PEMAKAMAN 1.04.05 PROGRAM PENINGKATA N PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 11,793,1 91,668 1,690,0 27,850 14.3 3 15 Capaian Program : Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang % 14.1 4 terbangun Capaian Program : Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang % 14.1 4 terbangun 1.04.05.2 .01 URUSAN PENYELENGG ARAAN PSU PERUMAHAN 11,793,1 91,668 1,690,0 27,850 14.3 3 15 Keluaran : Terlaksanany a Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana TPU asset Pemda Lok asi 61 1.04.05.2 .01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 7,605,0 93,150 168,85 0,000 2.22 5 Keluaran : Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Lok asi 50 Dilaksanakan Perbaikan 1.04.05.2 .01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 4,188,0 98,518 1,521,1 77,850 36.3 2 35 Keluaran : Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Lok asi 11 Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum UPTD PENGELOLAAN AIR BERSIH 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3,497,66 3,590 684,81 9,290 19.5 8 20 Capaian Program : Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusia n Air Bersih Bagi Masyarakat % 100 69.7 70 1.03.03.2 .01 PENGELOLAA N DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/K OTA 3,497,66 3,590 684,81 9,290 19.5 8 20 Keluaran : Terlaksanany a layanan Pendistribusia n air bersih bagi masyarakat lite r 5,00 0,00 0 3,485 ,000 69.7 1.03.03.2 .01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3,497,6 63,590 684,81 9,290 19.5 8 20 Keluaran : Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan unit 2 2 100 UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH 6,261,02 8,304 1,430,7 24,200 22.8 5 25 Capaian Program : Prosentase kapasitas lumpur tinja % 1.06 0.67 63.09 1.03.05.2 .01 PENGELOLAA N DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/K OTA 6,261,02 8,304 1,430,7 24,200 22.8 5 25 Keluaran : Terlakasanan ya layanan sedot lumpur tinja m3 2100 2831 134.8 1 1.03.05.2 .01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 2,858,8 41,900 883,47 8,650 30.9 30 Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Ru ma h Tan gg a 110 0 1656 150.5 5 1.03.05.2 .01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 3,402,1 86,404 547,24 5,550 16.0 9 20 Keluaran : Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara Unit 8 8 100 3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang telah melakukan mapping program dan kegiatan pada Renstra 2024 – 2026 dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Indikator kinerja pada program – program Tahun 2025 sebagai berikut : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang memiliki 1 urusan yaitu Urusan Perumahan, Permukiman dan Pemakaman pada Tahun Tahun 2025 terdiri atas 8 (delapan) Program 16 (enam belas) Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
37. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
a.Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah dengan sub kegiatan : • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan : • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
b.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada PerangkatDaerah, dengan sub kegiatan : • Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
c.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengansub kegiatan : • Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas danFungsi
d.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan : • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan • Fasilitasi Kunjungan Tamu • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan : • Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan : • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. 2.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
a.Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota: • Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) • Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1. 3.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
a.Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota : • Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat • Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) • Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja • Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1. 4.PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN a . Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota • Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
2. 5.PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
a.Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : • Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus • Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : • Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
b.Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus, dengan sub kegiatan : • Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
1. 6.PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN a . Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, dengan sub kegiatan : • Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh • Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh • Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
2. 7.PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
a.Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan, dengan sub kegiatan : • Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan • Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian • Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan • Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian • Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
1. 8.PROGRAM PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
a.Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : • Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah • Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Tabel. 3.1 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kab. Tangerang Tahun 2025 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TAR GET KEBUTUHA N PAGU INDIKATIF (Rp) Lokasi & Kelom pok Sasar an Targ et Capa ian Kiner ja 2025 APBD 2025 Sum ber Dana DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN 359.117.406. 681,00 448.803.557. 091,00 1 URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 242.835.122. 691,00 156.473.787. 091,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 93.149.625.0 24,00 24.100.000.0 00,00 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Cakupan Sarana Air Bersih 73.520.386.0 20,00 3.800.000.00 0,00 1.03.03.2.0 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat 73.520.386.0 20,00 3.800.000.00 0,00 1.03.03.2.0 1.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 69.841.753.9 30,00 0,00 1.03.03.2.0 1.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 126.610.000, 00 200.000.000, 00 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun 19.629.239.0 04,00 16.900.000.0 00,00 1.03.05.2.0 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Terbangunnya Sarana Sanitasi bagi masyarakat 19.629.239.0 04,00 16.900.000.0 00,00 1.03.05.2.0 1.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 13.239.226.4 50,00 9.500.000.00 0,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 149.685.497. 667,00 132.373.787. 091,00 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 20.209.830.2 31,00 19.389.244.1 16,00 1.04.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 521.127.000, 00 450.378.636, 00 1.04.01.2.0 1.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 186.161.000, 00 122.887.406, 00 1.04.01.2.0 1.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 201.170.000, 00 294.056.815, 00 1.04.01.2.0 1.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 133.796.000, 00 33.434.415,0 0 1.04.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Keuangan 15.205.352.0 47,00 15.104.520.6 80,00 1.04.01.2.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15.064.224.0 47,00 15.031.232.2 13,00 1.04.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD 141.128.000, 00 73.288.467,0 0 1.04.01.2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 29.895.000,0 0 29.800.300,0 0 1.04.01.2.0 3.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 29.895.000,0 0 29.800.300,0 0 1.04.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 378.812.000, 00 250.000.000, 00 1.04.01.2.0 5.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 95.040.000,0 0 0,00 1.04.01.2.0 5.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 283.772.000, 00 250.000.000, 00 1.04.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.178.635.90 0,00 2.071.650.00 0,00 1.04.01.2.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 22.945.500,0 0 24.150.000,0 0 1.04.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 755.023.400, 00 630.000.000, 00 1.04.01.2.0 6.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 31.051.400,0 0 36.750.000,0 0 1.04.01.2.0 6.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 336.448.400, 00 315.000.000, 00 1.04.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 329.032.200, 00 330.750.000, 00 1.04.01.2.0 6.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 150.200.000, 00 157.500.000, 00 1.04.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 553.935.000, 00 577.500.000, 00 1.04.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 203.591.400, 00 210.000.000, 00 1.04.01.2.0 7.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 203.591.400, 00 210.000.000, 00 1.04.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.542.000, 00 134.562.000, 00 1.04.01.2.0 8.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.162.000,0 0 15.162.000,0 0 1.04.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6.000.000,00 14.400.000,0 0 1.04.01.2.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 279.380.000, 00 105.000.000, 00 1.04.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.391.874.88 4,00 1.138.332.50 0,00 1.04.01.2.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 714.084.884, 00 859.582.500, 00 1.04.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 76.500.000,0 0 78.750.000,0 0 1.04.01.2.0 9.0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 601.290.000, 00 200.000.000, 00 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANG AN PERUMAHAN Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 1.286.257.00 0,00 1.011.244.90 0,00 1.04.02.2.0 1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksananya pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen 500.137.000, 00 415.497.600, 00 1.04.02.2.0 1.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 500.137.000, 00 415.497.600, 00 1.04.02.2.0 3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Tersedianya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 500.000.000, 00 400.000.000, 00 1.04.02.2.0 3.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kot a yang Terehabilitasi 500.000.000, 00 400.000.000, 00 1.04.02.2.0 5 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 286.120.000, 00 195.747.300, 00 1.04.02.2.0 5.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghu ni Rumah Susun 286.120.000, 00 195.747.300, 00 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Rumah Layak Huni 42.281.693.5 90,00 40.000.000.0 00,00 1.04.03.2.0 3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Terlaksananya Rehabilitasi Rumah tidak layak huni 42.281.693.5 90,00 40.000.000.0 00,00 1.04.03.2.0 3.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 42.281.693.5 90,00 40.000.000.0 00,00 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Perumahan yang Memenuhi Standar 85.907.716.8 46,00 71.973.298.0 75,00 1.04.05.2.0 1 Urusan Penyelenggaraa n PSU Perumahan Terlaksananya Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 85.907.716.8 46,00 71.973.298.0 75,00 1.04.05.2.0 1.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 818.368.000, 00 669.781.875, 00 1.04.05.2.0 1.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 17.745.746.0 00,00 26.250.000.0 00,00 1.04.05.2.0 1.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 54.732.645.9 28,00 35.000.000.0 00,00 1.04.05.2.0 1.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 537.434.000, 00 253.516.200, 00 2 URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 116.282.283. 990,00 292.329.770. 000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERTANAHAN 116.282.283. 990,00 292.329.770. 000,00 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNA AN TANAH Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentingan Umum 116.282.283. 990,00 292.329.770. 000,00 2.10.10.2.0 1 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Lahan Bagi Kepentingan Umum 116.282.283. 990,00 292.329.770. 000,00 2.10.10.2.0 1.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kot a 1.817.844.00 0,00 1.335.000.00 0,00 2.10.10.2.0 1.0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya 373.156.650, 00 443.770.000, 00 2.10.10.2.0 1.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kot a 114.091.283. 340,00 290.551.000. 000,00 UPT PEMAKAMAN 359.117.406. 681,00 448.803.557. 091,00 1 URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 242.835.122. 691,00 156.473.787. 091,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 149.685.497. 667,00 132.373.787. 091,00 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun 85.907.716.8 46,00 71.973.298.0 75,00 1.04.05.2.0 1 Urusan Penyelenggaraa n PSU Perumahan Terlaksananya Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 85.907.716.8 46,00 71.973.298.0 75,00 1.04.05.2.0 1.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 7.754.980.65 0,00 8.000.000.00 0,00 1.04.05.2.0 1.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 4.318.542.26 8,00 1.800.000.00 0,00 UPTD PENGELOLAAN AIR BERSIH 359.117.406. 681,00 448.803.557. 091,00 1 URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 242.835.122. 691,00 156.473.787. 091,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 93.149.625.0 24,00 24.100.000.0 00,00 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusia n Air Bersih Bagi Masyarakat 73.520.386.0 20,00 3.800.000.00 0,00 1.03.03.2.0 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendistribusian air bersih ke masyarakat 73.520.386.0 20,00 3.800.000.00 0,00 1.03.03.2.0 1.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 3.552.022.09 0,00 3.600.000.00 0,00 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANG AN PERMUKIMAN - 0,00 3.400.000.00 0,00 1.03.07.2.0 1 Penyelenggaraa n Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - 0,00 3.400.000.00 0,00 1.03.07.2.0 1.0036 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kot a yang dibangun 0,00 3.400.000.00 0,00 UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 359.117.406. 681,00 448.803.557. 091,00 1 URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 242.835.122. 691,00 156.473.787. 091,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 93.149.625.0 24,00 24.100.000.0 00,00 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Cakupan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja 19.629.239.0 04,00 16.900.000.0 00,00 1.03.05.2.0 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya layanan sedot lumpur tinja 19.629.239.0 04,00 16.900.000.0 00,00 1.03.05.2.0 1.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 2.943.476.15 0,00 2.500.000.00 0,00 1.03.05.2.0 1.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan 0,00 2.700.000.00 0,00 1.03.05.2.0 1.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 3.446.536.40 4,00 2.200.000.00 0,00 J U M L A H 359.117.406. 681,00 448.803.557. 091,00 Tabel 3.2 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman No Indikato r Capaian Tahun 2024 Target Tahun 2025 Sebelum Perubahaan Sesudah Perubahan 1 2 4 3 4 1 Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melaluiSPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota  100,00% 100,00% 2 Persentase Jumlah rumahtangga yang memperoleh layanan Pengolahan air limbah domestik  100,00% 100,00% 3 Berkurangnya Jumlah UnitRtlh  100,00% 100,00% 4 Persentase Penetapan Tanah untuk pembangunanfasilitas umum  100,00% 100,00% No Indikator Capaian Tahun 2024 Target Tahun 2025 Sebelum Perubahaan Sesudah Perubahan 1 2 4 3 4 5 Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 100,00% 100,00% 100,00% 6 Persentase kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditanngani  100,00% 100,00% 7 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas ) Perumahan  100,00% 100,00% BAB I V PENUTUP 4.1 CATATAN-CATATAN Dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan selama tahun 2025 di lingkup Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang. Perubahan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang tahun 2025 berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan hingga triwulan II tahun anggaran 2025, serta memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan. Dalam hal adanya kebijakan terkait kondisi keuangan daerah yang akan mempengaruhi pelaksanaan Perubahan Renja ini maka optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja ini melalui perubahan strategi pelaksanaan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini. Terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:
1. 1.Catatan Penting Renja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang disusun sejalan dengan penjabaran dari tujuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam Renstra yaitu :
a.Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Perumahan dan Pemakaman
b.Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini. 4.2 KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN Kaidah-kaidah Pelaksanaan Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2025, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan supaya program kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:
1. 1.Dalam melaksanakan Renja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman ini seluruh aparatur di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja tersebut dengan sebaikbaiknya;
2. 2.Renja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang haruslah berpedoman kepada Perubahan RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
3. 3.Dokumen Renja Perubahan ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran (RKPA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025;
4. 4.Dokumen Renja Perubahan ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan. 4.3. RENCANA TINDAK LANJUT Rencana Tindak Lanjut Untuk mencapai target sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan pada tahun 2025 maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas. Demikian kiranya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas secara berkesinambungan.
5. 14.Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RKPD, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD, yang berpedoman pada Renstra OPD serta mengacu pada dokumen RKPD tahun berjalan. RKPD menjadi dasar penyusunan RAPBD, KUA, dan PPAS, serta disusun secara partisipatif melalui mekanisme Musrenbang. Penyusunan dan perubahan dokumen Renja OPD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pembangunan dan keuangan daerah. Seluruh proses diselaraskan melalui platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, kebutuhan riil masyarakat, hasil evaluasi triwulan, serta adanya penyesuaian terhadap kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk memperkuat pencapaian target pembangunan daerah dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang diatur dalam berbagai regulasi, seperti: • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah • Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022, dan • Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satpol PP Satpol PP Kabupaten Tangerang memiliki tiga tugas utama, yaitu:
6. 1.Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
7. 2.Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan
8. 3.Perlindungan masyarakat. Ketiga tugas tersebut merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 255 ayat (1) dan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 ini bertujuan untuk menyempurnakan perencanaan program dan kegiatan agar tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan di lapangan. Dokumen ini juga diharapkan menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tangerang, serta mendukung pencapaian sasaran pelayanan publik yang telah ditetapkan. 1.2 LANDASAN HUKUM Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah:
a.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d.Undang-Undang Nomor 01 tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
f.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
g.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
h.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
i.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
a.Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dimaksudkan untuk:
1. 1.Menyesuaikan Dokumen Perencanaan dengan Kondisi Aktual: Menyediakan kerangka perencanaan yang responsif terhadap dinamika dan perubahan kebijakan, kebutuhan masyarakat, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan.
k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);
l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
m.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
n.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
o.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
p.Peraturan Gubernur Banten 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
q.Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 11).
r.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
s.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
t.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum Serta Pelindungan Masyarakat;
u.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang;
v.Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);
w.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
1. 2.Menjamin Keterpaduan dan Konsistensi Perencanaan: Menyesuaikan program dan kegiatan Satpol PP dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 dan dokumen RPD Kabupaten Tangerang.
2. 3.Mendukung Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas: Memastikan bahwa setiap perubahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tetap mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya daerah.
3. 4.Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja: Menetapkan indikator kinerja yang relevan dan terukur sebagai acuan dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program Satpol PP. Rencana Kerja Perubahan ini bertujuan untuk:
4. 1.Menguatkan Respons Satpol PP terhadap Perubahan Prioritas Daerah: Menyusun kembali rencana operasional tahunan berdasarkan prioritas baru atau penyesuaian kebijakan pemerintah daerah.
5. 2.Meningkatkan Relevansi Program dan Kegiatan: Memastikan bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan Satpol PP tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
6. 3.Memfokuskan Sumber Daya secara Optimal: Menyusun ulang perencanaan penggunaan anggaran, sumber daya manusia, serta logistik agar lebih efektif dan tepat sasaran.
7. 4.Menjamin Keberlanjutan Layanan Trantibum dan Linmas: Menjamin bahwa upaya penegakan perda, perlindungan masyarakat, dan ketertiban umum tetap berjalan optimal meskipun terjadi perubahan kebijakan atau asumsi dasar.
8. 5.Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor: Memperkuat sinergi Satpol PP dengan perangkat daerah lain, Forkopimda, serta elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Dengan maksud dan tujuan tersebut, diharapkan Renja Perubahan Tahun 2025 dapat menjadi instrumen manajerial yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tangerang. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Penyajian Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun menurut sistematika dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut : Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kinerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2024 meliputi kebijakan perencanaan program & kegiatan, dan pelaksanaan rencana program & kegiatan. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2024 termasuk Perubahan Anggaran yaitu sebesar Rp. 44.228.955.467,00- dan Tahun 2025 dengan anggaran Rp. 35.484.232.298,00- dengan rekapitulasi Evaluasi Renja Tahun 2024 sebagai berikut : Tabel 2.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024 dan 2025 (s.d Triwulan II (13 JUNI 2025)) KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Tahun 2024 Tahun 2025 (s.d Triwulan II (13 JUNI 2025) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) 01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Rp44.228.955.467 Rp42.941.932.326 97,09 Rp35.484.232.298 Rp15.872.272.454 44,73% 01.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Rp26.762.522.731 Rp26.278.590.400 98,19 Rp29.911.742.498 Rp13.623.498.804 45,55% 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp820.396.290 Rp766.675.900 93,45 Rp526.574.375 Rp82.220.150 15,61% 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp320.269.090 Rp269.259.090 84,07 Rp219.240.425 Rp57.818.100 26,37% 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp55.945.000 Rp55.945.000 100,00 Rp36.660.000 Rp12.500.000 34,10% 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp13.196.000 Rp13.196.000 100,00 Rp6.660.000 Rp0 0,00% 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp5.902.000 Rp5.902.000 100,00 Rp4.348.000 Rp0 0,00% 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp5.902.000 Rp5.902.000 100,00 Rp4.348.000 Rp0 0,00% 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp6.621.500 Rp6.621.500 100,00 Rp4.894.300 Rp0 0,00% 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp412.560.700 Rp409.850.310 99,34 Rp250.423.650 Rp11.902.050 4,75% 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp14.719.803.553 Rp14.594.365.026 99,15 Rp18.484.981.457 Rp9.058.456.704 49,00% 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp14.406.176.553 Rp14.285.238.026 99,16 Rp18.350.610.507 Rp9.018.985.429 49,15% 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp76.875.900 Rp75.475.900 98,18 Rp37.729.850 Rp0 0,00% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Tahun 2024 Tahun 2025 (s.d Triwulan II (13 JUNI 2025) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp236.751.100 Rp233.651.100 98,69 Rp96.641.100 Rp39.471.275 40,84% 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp910.656.600 Rp900.555.000 98,89 Rp593.360.000 Rp558.153.000 94,07% 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp749.781.600 Rp739.680.000 98,65 Rp593.360.000 Rp558.153.000 94,07% 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp54.000.000 Rp54.000.000 100,00 Rp0 Rp0 0,00% 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp106.875.000 Rp106.875.000 100,00 Rp0 Rp0 0,00% 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp2.168.842.020 Rp2.007.004.574 92,54 Rp2.189.727.050 Rp544.467.450 24,86% 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp34.904.800 Rp34.738.000 99,52 Rp47.737.500 Rp0 0,00% 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp958.483.100 Rp943.274.600 98,41 Rp1.015.143.100 Rp169.542.800 16,70% 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp149.995.000 Rp148.908.200 99,28 Rp106.879.900 Rp56.229.500 52,61% 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp81.285.500 Rp79.428.250 97,72 Rp87.439.500 Rp87.115.300 99,63% 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp101.051.620 Rp94.753.250 93,77 Rp185.302.050 Rp61.464.850 33,17% 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp47.328.000 Rp47.328.000 100,00 Rp152.640.000 Rp51.380.000 33,66% 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp266.000.000 Rp265.896.000 99,96 Rp376.170.000 Rp60.380.000 16,05% 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp529.794.000 Rp392.678.274 74,12 Rp218.415.000 Rp58.355.000 26,72% 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp336.057.100 Rp301.000.000 89,57 Rp0 Rp0 0,00% 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp336.057.100 Rp301.000.000 89,57 Rp0 Rp0 0,00% 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp6.190.312.400 Rp6.189.815.000 99,99 Rp6.332.655.568 Rp2.702.061.500 42,67% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Tahun 2024 Tahun 2025 (s.d Triwulan II (13 JUNI 2025) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp15.000.000 Rp15.000.000 100,00 Rp15.000.000 Rp7.500.000 50,00% 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp28.800.000 Rp28.317.000 98,32 Rp46.800.000 Rp23.400.000 50,00% 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp6.146.512.400 Rp6.146.498.000 100,00 Rp6.270.855.568 Rp2.671.161.500 42,60% 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp1.616.454.768 Rp1.519.174.900 93,98 Rp1.784.444.048 Rp678.140.000 38,00% 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp987.737.768 Rp929.596.900 94,11 Rp923.490.048 Rp401.486.000 43,47% 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp382.647.000 Rp357.648.000 93,47 Rp445.054.000 Rp238.654.000 53,62% 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp73.150.000 Rp61.957.000 84,70 Rp101.500.000 Rp38.000.000 37,44% 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp172.920.000 Rp169.973.000 98,30 Rp314.400.000 Rp0 0,00% 01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Rp17.466.432.736 Rp16.663.341.926 95,40 Rp5.572.489.800 Rp2.248.773.650 40,35% 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp16.470.707.026 Rp15.714.929.616 95,41 Rp5.202.469.200 Rp2.069.667.500 39,78% 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Rp4.570.642.330 Rp4.505.138.176 98,57 Rp856.960.550 Rp832.751.050 97,17% 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp8.252.161.396 Rp7.860.356.700 95,25 Rp116.580.000 Rp54.572.000 46,81% 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Rp50.977.600 Rp50.977.600 100,00 Rp604.363.650 Rp283.727.500 46,95% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Tahun 2024 Tahun 2025 (s.d Triwulan II (13 JUNI 2025) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp885.953.590 Rp876.845.390 98,97 Rp37.927.450 Rp0 0,00% 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Rp850.687.200 Rp844.450.900 99,27 Rp131.305.150 Rp47.565.150 36,22% 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Rp447.839.550 Rp446.413.550 99,68 Rp1.612.357.000 Rp642.717.900 39,86% 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Rp1.174.133.860 Rp919.853.800 78,34 Rp844.864.400 Rp203.871.400 24,13% 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp25.000.000 Rp0 0,00 Rp25.000.000 Rp0 0,00% 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp213.311.500 Rp210.893.500 98,87 Rp973.111.000 Rp4.462.500 0,46% 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Rp557.906.600 Rp513.056.200 91,96 Rp222.350.150 Rp112.695.750 50,68% 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Rp44.709.850 Rp23.006.000 51,46% 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp117.309.200 Rp115.525.200 99,27 Rp47.840.100 Rp24.046.000 50,26% 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp440.597.400 Rp397.531.000 90,23 Rp129.800.200 Rp65.643.750 50,57% KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Tahun 2024 Tahun 2025 (s.d Triwulan II (13 JUNI 2025) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Rp437.819.110 Rp435.356.110 99,44 Rp147.670.450 Rp66.410.400 44,97% 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Rp437.819.110 Rp435.356.110 99,44 Rp147.670.450 Rp66.410.400 44,97% Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Satuan Target Target Renja Perangkat Daerah tahun

(2024)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(6+8) 10=(9/4) 01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 01.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 300 100 100 100,00% 100 200 66,67% 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 300 100 100 100,00% 100 200 66,67% 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 300 100 100 100,00% 100 200 66,67% 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Persen 300 100 100 100,00% 100 200 66,67% 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 300 100 100 100,00% 100 200 66,67% 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 300 100 100 100,00% 100 200 66,67% 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Persen 300 100 100 100,00% 100 200 66,67% 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 300 100 100 100,00% 100 200 66,67% 01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 300 100 98,76 98,76% 100 198,76 66,25% Persentase Linmas yang terlatih Persen 33 11 11 100,00% 11 22 66,67% Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Persen 300 100 100 100,00% 100 200 66,67% Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan Persen 300 100 100 100,00% 100 200 66,67% 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persen 300 100 100 100,00% 100 200 66,67% Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persen 300 100 100 100,00% 100 200 66,67% Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persen 300 100 100 100,00% 100 200 66,67% 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERKADA Persen 300 100 100 100,00% 100 200 66,67% 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Persentase Aparatur PPNS Yang Terbina Persen 300 100 100 100,00% 100 200 66,67% 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGERANG Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang sangat erat kaitannya dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam menjamin mutu layanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara. SPM memberikan kerangka normatif dan kuantitatif untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan Satpol PP, khususnya pada sub-urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, dan didukung dengan regulasi pelaksana lainnya seperti Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 64 Tahun 2019, Satpol PP berkewajiban mengimplementasikan jenis dan mutu pelayanan dasar sesuai standar teknis yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian pada beberapa program dan kegiatan, baik dari sisi alokasi sumber daya, indikator kinerja, maupun pendekatan pelayanan. Hal ini menjadi salah satu dasar utama disusunnya dokumen Renja Perubahan Tahun 2025, sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi triwulanan, dan pergeseran prioritas pembangunan daerah. Strategi yang akan diperkuat dalam rangka pencapaian dan peningkatan mutu pelayanan sesuai SPM antara lain meliputi: • Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, melalui pelatihan teknis berbasis SPM; • Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian operasional, berbasis data dan pelaporan terukur; • Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan tanggap pelanggaran dan aduan masyarakat; • Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; • Penyesuaian target dan indikator kinerja pelayanan, baik dari sisi output maupun outcome. Dengan mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal secara konsisten dan adaptif, Satpol PP Kabupaten Tangerang diharapkan dapat menjaga kualitas layanan, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta memperkuat legitimasi lembaga dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum yang profesional.Capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 3.3. TABEL 3.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang No Indikator Kinerja Utama SPM/ standar nasional Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2025 Tahun 2026(s.d Triwulan I) 1 Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) 100% 100% 100% 99,84% 17,96% 100% 100% 2 Kategori Indeks Pencapaian SPM Trantibum 100% 100% 100% 100% 44,10% 100% 100% 2.3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGERANG Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok, fungsi, dan struktur operasional Satpol PP dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Tangerang. Satpol PP memiliki mandat untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, baik dalam konteks kewenangan daerah maupun tugas pembantuan dari pemerintah pusat.\ Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, terutama menjelang dan selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, serta berdasarkan evaluasi triwulan dan pemutakhiran dokumen RKPD, ditemukan sejumlah permasalahan utama yang menjadi dasar perubahan rencana kerja. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1.Belum terjalinnya sinergitas yang intensif dengan Perangkat Daerah dan Aparat keamanan di Wilayah terkait permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2.Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang atau belum memenuhi standar minimal kebutuhan personil yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
3.Belum adanya sinergitas penyelesaian/tindaklanjut pasca penindakan/penertiban ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4.Kurangnya koordinasi dan pemahaman Kepala Desa terkait keanggotaan Satlinmas sehingga apabila berganti kepemimpinan, keanggotaan Satlinmas kembali berubah-ubah;
5.SDM di Satpol PP banyak yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai PPNS;
6.Terbatasnya anggaran untuk pengembangan kapasitas bagi Personil Satpol PP dan Satlinmas;
7.Terbatasnya anggaran sosialisasi terhadap Perda dan Perkada;
8.Terbatasnya informasi terkait Perda dan Perkada;
9.Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap Perda dan Perkada;
10.Terbatasnya Sarana Prasarana dari segi kuantitas maupun kualitas pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi isu strategis utama dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025, yang menuntut penyesuaian program, kegiatan, dan pengalokasian sumber daya secara lebih adaptif, efisien, dan responsif. Dokumen perubahan ini menjadi instrumen penting untuk menjawab tantangan kinerja pelayanan di lapangan sekaligus memperkuat peran Satpol PP sebagai garda depan ketenteraman dan ketertiban daerah. Dari berbagai permasalahan yang ada dapat dilihat pada pemetaan permasalahan dalam memfasilitasi sasaran pembangunan daerah sebagai berikut; No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 1 Belum optimalnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum Belum optimalnya pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui deteksi dini dan cegah dini dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum Belum terjalinnya sinergitas yang intensif dengan Perangkat Daerah dan Aparat keamanan di Wilayah terkait permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 dan ketentraman masyarakat. Belum optimalnya penindakan atas gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum. Kurangnya personil Satpol PP dalam rangka penegakan PERDA dan PERKADA yang tidak sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang atau belum memenuhi standar minimal kebutuhan personil yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja Belum adanya sinergitas penyelesaian/tindaklanjut pasca penindakan/penertiban ketertiban umum dan ketentraman masyarakat No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 2 Belum optimalnya penanganan kejadian sosial kemasyarakatan dan kebencanaan Belum optimalnya pemberdayaan Satlinmas dalam penanganan keamanan dan ketertiban umum Kurangnya koordinasi dan pemahaman Kepala Desa terkait keanggotaan Satlinmas sehingga apabila berganti kepemimpinan, keanggotaan Satlinmas kembali berubah-ubah. 3 Kapasitas dan Kuantitas SDM Satpol PP, Satlinmas, dan PPNS yang masih perlu ditingkatkan Belum optimalnya jumlah Personil PPNS SDM di Satpol PP banyak yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai PPNS Belum optimalnya pengembangan kapasitas bagi Personil Satpol PP dan Satlinmas Terbatasnya anggaran untuk pengembangan kapasitas bagi Personil Satpol PP dan Satlinmas 4 Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada Belum optimalnya sosialisasi Perda dan Perkada Terbatasnya anggaran sosialisasi terhadap Perda dan Perkada Terbatasnya informasi terkait Perda dan Perkada Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap Perda dan Perkada No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 5 Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penunjang Administrasi Perkantoran Terbatasnya Sarana Prasarana dari segi kuantitas maupun kualitas pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, akan dilakukan:
1.Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tangerang, Provinsi Banten dan Kementerian Dalam Negeri;
2.Meningkatkan profesionalisme melalui Pendidikan dan pelatihan teknis tertentu kepada Jabatan Fungsional (Polisi Pamong Praja);
3.Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penyebarluasan informasi dan sosialisasi terhadap Perda dan Perkada melalui media sosial serta dalam penegakan Perda, Perkada dan Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Wilayah Kabupaten Tangerang;
4.Merumuskan Ratio kebutuhan SDM Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam Penegakan Perda;
5.Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang;
6.Optimalisasi pemberdayaan satlinmas dalam deteksi dini dan cegah dini serta dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan analisis kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Tangerang telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa aspek kinerja pelayanan, namun masih ada area yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut. Rekomendasi untuk perbaikan meliputi peningkatan koordinasi antar instansi, pengembangan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi yang lebih luas, dan peningkatan efektivitas penegakan Perda serta pengelolaan ketertiban umum. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan kinerja pelayanan Satpol PP dapat semakin optimal dan memenuhi harapan masyarakat. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Analisis kebutuhan terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 dilakukan sebagai bagian dari upaya menyelaraskan antara perencanaan program dan kegiatan dengan kondisi riil serta kebutuhan faktual perangkat daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang. Proses ini menjadi penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tetap relevan, terukur, dan berbasis pada kebutuhan aktual di lapangan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 secara umum telah mengakomodasi kebutuhan strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Program dan kegiatan yang direncanakan mencerminkan kesinambungan dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024– 2026 serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kebutuhan yang belum dapat sepenuhnya terakomodasi dalam rancangan awal, khususnya terkait pengadaan kendaraan operasional. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian prioritas anggaran di Tahun 2024, di mana sebagian besar alokasi difokuskan pada kegiatan pengamanan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada. Oleh karena itu, kebutuhan pengadaan kendaraan dinas direncanakan untuk dialokasikan pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan roadmap kebutuhan yang telah disusun dalam dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024–2026 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, usulan kegiatan tambahan dan pergeseran anggaran yang diajukan dalam rangka RKPD Perubahan telah melalui proses telaah dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Hasil analisis kebutuhan ini juga telah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bagian dari masukan teknokratis dalam proses perumusan Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa proses perencanaan perubahan telah dilakukan secara partisipatif, terukur, dan berbasis data, serta tetap mempertimbangkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika kebutuhan dan tantangan di lapangan. Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 36.665.895.158,00 36.665.895.158,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 36.665.895.158,00 36.665.895.158,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 36.665.895.158,00 36.665.895.158,00 1, 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 31.093.405.358,00 100 Persen 31.093.405.358,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen 526.574.375,00 7 Dokumen 526.574.375,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 219.240.425,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 219.240.425,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 36.660.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 36.660.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.660.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 6.660.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.348.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 4.348.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.348.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 4.348.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.894.300,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 4.894.300,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 250.423.650,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6 Laporan 250.423.650,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 3 Dokumen 19.215.944.317,00 3 Dokumen 19.215.944.317,00 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 127 Orang/ bulan 19.081.573.367,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 127 Orang/ bulan 19.081.573.367,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 37.729.850,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 37.729.850,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 6 Laporan 96.641.100,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6 Laporan 96.641.100,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai 3 Dokumen 593.360.000,00 3 Dokumen 593.360.000,00 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 593.360.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 593.360.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0 Dokumen 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0 Orang 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 2.189.727.050,00 8 Dokumen 2.189.727.050,00 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 47.737.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 47.737.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.015.143.100,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 1.015.143.100,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 106.879.900,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 106.879.900,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 87.439.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 87.439.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 185.302.050,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 185.302.050,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 152.640.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 152.640.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 376.170.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Laporan 376.170.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 218.415.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 218.415.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 0 Dokumen 0,00 0 Dokumen 0,00 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0 Unit 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang 3 Dokumen 6.783.355.568,00 3 Dokumen 6.783.355.568,00 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 15.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 15.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 46.800.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 46.800.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 6.721.555.568,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 6.721.555.568,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen 1.784.444.048,00 4 Dokumen 1.784.444.048,00 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 57 Unit 923.490.048,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 57 Unit 923.490.048,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 57 Unit 445.054.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 57 Unit 445.054.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 86 Unit 101.500.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 86 Unit 101.500.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 314.400.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Unit 314.400.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2, 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum Persentase Linmas yang terlatih 100 11 Persen Persen 5.572.489.800,00 100 11 Persen Persen 5.572.489.800,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat 2 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 5.202.469.200,00 2 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 5.202.469.200,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 856.960.550,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 856.960.550,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 116.580.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 116.580.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 266 Orang 604.363.650,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 266 Orang 604.363.650,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokumen 37.927.450,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 37.927.450,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1 Dokumen 131.305.150,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 131.305.150,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 302 laporan 1.612.357.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 302 laporan 1.612.357.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 52 Laporan 844.864.400,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52 Laporan 844.864.400,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 289 Unit 973.111.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 289 Unit 973.111.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Dokumen Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti 3 Dokumen 222.350.150,00 3 Dokumen 222.350.150,00 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 44.709.850,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 44.709.850,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 1 Laporan 47.840.100,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 47.840.100,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rancangan Awal RKPD Perubahan Hasil Analisis Kebutuhan SUMBER DANA Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif LOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 129.800.200,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 129.800.200,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas PPNS 1 Laporan 147.670.450,00 1 Laporan 147.670.450,00 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 147.670.450,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 147.670.450,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) J U M L A H 36.665.895.158,00 36.665.895.158,00 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan/desa dan kecamatan Tahun 2024 untuk perencanaan Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Namun demikian, berdasarkan hasil penelaahan terhadap seluruh usulan yang masuk melalui forum Musrenbang dan mekanisme e- Musrenbang SIPD, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang tidak menerima usulan program maupun kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) untuk Tahun Anggaran
2025.Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: • Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi Satpol PP sebagai instansi penegak Perda dan penyelenggara ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; • Fokus masyarakat dalam Musrenbang lebih tertuju pada sektor infrastruktur fisik, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap lebih langsung dirasakan manfaatnya; • Keterbatasan sosialisasi program-program strategis Satpol PP yang bersifat non-fisik namun berdampak penting terhadap stabilitas dan kenyamanan lingkungan sosial. Seiring dengan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025, Satpol PP Kabupaten Tangerang akan terus mendorong pendekatan kolaboratif dan promotif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan program ketenteraman dan ketertiban umum. Upaya ini dilakukan melalui: • Penguatan komunikasi publik berbasis komunitas, khususnya untuk kegiatan sosialisasi Perda dan pembinaan Satlinmas; • Keterlibatan aktif dalam forum Musrenbang mendatang, termasuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait urgensi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan daerah; • Integrasi usulan masyarakat dalam kegiatan preventif, seperti patroli keamanan lingkungan, penyuluhan ketertiban umum, dan forum koordinasi trantibum. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan usulan kegiatan dari masyarakat pada tahun-tahun berikutnya dapat mencerminkan kepedulian dan sinergi yang lebih baik antara masyarakat dan Satpol PP, guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis Adapun Program dan Kegiatan pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang berpedomanan pada nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana terdapat pemutakhiran yang belum dilakukan penyesuaiannya terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) 2024-2026 sehingga menyebabkan adanya perbedaan Indikator pada Dokumen Rencana Kerja (RENJA 2025) dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: TABEL 3.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Dana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 35.772.331.780,00 37.063.200.873,00 36.665.895.158,00 893.563.378,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 35.772.331.780,00 37.063.200.873,00 36.665.895.158,00 893.563.378,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 35.772.331.780,00 37.063.200.873,00 36.665.895.158,00 893.563.378,00 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 29.276.139.580,00 30.271.416.273,00 31.093.405.358,00 2.700.908.400,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 834.923.500,00 690.437.150,00 526.574.375,00 -308.349.125,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Internal Satpol PP Kabupaten Tangerang 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 484.229.250,00 292.362.100,00 219.240.425,00 -264.988.825,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 122.034.800,00 39.380.000,00 36.660.000,00 -85.374.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 88.977.800,00 9.380.000,00 6.660.000,00 -82.317.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.782.000,00 6.125.000,00 4.348.000,00 -1.434.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.782.000,00 6.125.000,00 4.348.000,00 -1.434.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 1 Laporan 6.825.500,00 6.919.000,00 4.894.300,00 -1.931.200,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 6 Laporan 121.292.150,00 330.146.050,00 250.423.650,00 129.131.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 3 Dokumen 3 Dokumen 18.048.886.980,00 18.525.253.457,00 19.215.944.317,00 1.167.057.337,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Internal Satpol PP Kabupaten Tangerang 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 71 Orang/b ulan 127 Orang/ bulan 17.772.331.780,00 18.350.610.507,00 19.081.573.367,00 1.309.241.587,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 111.170.000,00 48.849.850,00 37.729.850,00 -73.440.150,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 6 Laporan 6 Laporan 165.385.200,00 125.793.100,00 96.641.100,00 -68.744.100,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai 3 Dokumen 3 Dokumen 829.927.600,00 593.360.000,00 593.360.000,00 -236.567.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Internal Satpol PP Kabupaten Tangerang 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 611.987.600,00 593.360.000,00 593.360.000,00 -18.627.600,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 108.000.000,00 0,00 0,00 -108.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 109.940.000,00 0,00 0,00 -109.940.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 1.592.621.900,00 2.345.266.050,00 2.189.727.050,00 597.105.150,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Internal Satpol PP Kabupaten Tangerang 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 47.747.600,00 47.737.500,00 47.737.500,00 -10.100,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 469.053.900,00 1.015.143.100,00 1.015.143.100,00 546.089.200,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 106.879.900,00 106.879.900,00 106.879.900,00 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 87.439.500,00 87.439.500,00 87.439.500,00 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 90.673.000,00 217.251.050,00 185.302.050,00 94.629.050,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 47.328.000,00 152.640.000,00 152.640.000,00 105.312.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 268.200.000,00 285.960.000,00 376.170.000,00 107.970.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 475.300.000,00 432.215.000,00 218.415.000,00 -256.885.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 444.439.900,00 0,00 0,00 -444.439.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Internal Satpol PP Kabupaten Tangerang 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 444.439.900,00 0,00 0,00 -444.439.900,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang 3 Dokumen 3 Dokumen 5.788.762.000,00 6.332.655.568,00 6.783.355.568,00 994.593.568,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Internal Satpol PP Kabupaten Tangerang 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 46.800.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.726.962.000,00 6.270.855.568,00 6.721.555.568,00 994.593.568,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 1.736.577.700,00 1.784.444.048,00 1.784.444.048,00 47.866.348,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Internal Satpol PP Kabupaten Tangerang 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 65 Unit 57 Unit 1.044.902.700,00 923.490.048,00 923.490.048,00 -121.412.652,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 65 Unit 57 Unit 393.675.000,00 445.054.000,00 445.054.000,00 51.379.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 86 Unit 101.500.000,00 101.500.000,00 101.500.000,00 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 196.500.000,00 314.400.000,00 314.400.000,00 117.900.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum Persentase Linmas yang terlatih - 100 11 Persen Persen 6.496.192.200,00 6.791.784.600,00 5.572.489.800,00 4.971.471.200,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat - 2 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 5.753.290.850,00 6.210.435.200,00 5.202.469.200,00 -550.821.650,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah n yang Baik Internal Satpol PP dan Masyarakat Kabupaten Tangerang 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1.200.037.100,00 1.332.620.550,00 856.960.550,00 -343.076.550,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 199.990.000,00 199.990.000,00 116.580.000,00 -83.410.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 385 Orang 266 Orang 846.999.550,00 787.485.650,00 604.363.650,00 -242.635.900,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokumen 1 Dokumen 83.987.450,00 55.787.450,00 37.927.450,00 -46.060.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 181.805.150,00 164.365.150,00 131.305.150,00 -50.500.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 385 laporan 302 laporan 1.794.990.000,00 1.750.755.000,00 1.612.357.000,00 -182.633.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 83 Laporan 52 Laporan 919.545.600,00 919.530.400,00 844.864.400,00 -74.681.200,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 360 Unit 289 Unit 500.936.000,00 974.901.000,00 973.111.000,00 472.175.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Dokumen Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti 3 Dokumen 3 Dokumen 451.340.900,00 381.580.950,00 222.350.150,00 -228.990.750,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Internal Satpol PP dan Masyarakat Kabupaten Tangerang 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 1 Laporan 130.840.650,00 61.080.650,00 44.709.850,00 -86.130.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 1 Laporan 1 Laporan 59.500.050,00 59.500.100,00 47.840.100,00 -11.659.950,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2 Laporan 1 Laporan 261.000.200,00 261.000.200,00 129.800.200,00 -131.200.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas PPNS 1 Laporan 1 Laporan 291.560.450,00 199.768.450,00 147.670.450,00 -143.890.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Tangerang 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 1 Laporan 291.560.450,00 199.768.450,00 147.670.450,00 -143.890.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik J U M L A H 35.772.331.780,00 37.063.200.873,00 36.665.895.158,00 1.284.717.462.164,00 Secara umum, program dan kegiatan yang dirumuskan telah mengakomodasi hasil analisis kebutuhan, hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sebelumnya, dan integrasi terhadap kebijakan nasional, provinsi, maupun kabupaten. Meskipun terdapat beberapa kebutuhan yang belum seluruhnya dapat terakomodasi, seperti pengadaan sarana prasarana operasional, namun arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan tetap disesuaikan agar capaian kinerja tetap optimal. 4.2 Saran
1.Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Diperlukan koordinasi lebih lanjut antar perangkat daerah dan dengan Pemerintah Pusat/Provinsi untuk memastikan kesinambungan program, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta dukungan terhadap kebutuhan prioritas Satpol PP.
2.Penguatan Kapasitas dan Sumber Daya Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, diklat intelijen, serta kegiatan pengembangan lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin kompleks.
3.Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Operasional Pemenuhan kebutuhan kendaraan operasional dan peralatan pengamanan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan tahun berjalan dan tahun berikutnya, mengingat peran strategis Satpol PP dalam penegakan perda dan perlindungan masyarakat.
4.Peningkatan Partisipasi dan Edukasi Publik Upaya edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat hendaknya ditingkatkan melalui pendekatan yang partisipatif, sosialisasi, serta sinergi dengan tokoh masyarakat dan kelembagaan desa/kelurahan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan perencanaan perubahan tahun 2025 dapat menjadi pedoman yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
15.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyusunan Renja Perubahan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan daerah (RPD) dan rencana strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Renja. Renja Perubahan -OPD merupakan penjabaran dari kegiatan yang terdapat di dalam Organisasi Perangkat Daerah dengan mengacu pada Tupoksi OPD yang telah ditetapkan dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang mengacu pada Peraturan Bupati Tangerang nomor : 41 Tahun 2022 .tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang. 1.2. Landasan Hukum

a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
c.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
e.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
f.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
g.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
h.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
i.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
j.Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
k.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
l.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
m.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
n.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
o.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
p.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
q.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
r.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
s.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
t.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
u.Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/WakilKepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
v.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
w.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
x.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah;
y.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah;
z.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila; aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah; bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan; cc.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik; dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika; ee.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; ii. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; jj. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental; kk. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru; ll. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025; mm. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030; nn. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026; oo. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025; pp. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031; qq. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025; rr. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; ss. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang. tt. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun 2025, bertujuan untuk menunjukan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah. Renja disusun sebagai pedoman yang terdiri dari:
a.Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2025;
b.Sebagai acuan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesbangpol;
c.Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
d.Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
e.Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. 1.4. Sistematika Penulisan RENJA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value For Money Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :
a.Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
b.lndikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapaI dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
c.lndikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan - kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA- SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tangerang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah : Program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 setelah APBD Tahun 2025 sebanyak 2 Program, 17 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan, yang terdiri dari program SKPD sebanyak 1 Program ,7 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan , serta program Wajib Pilihan sebanyak 1 Program, 10 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan Adapun Anggaran dan realisasi program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan pagu Anggaran sebesar Rp 118.795.778.333, Rincian Anggaran Belanja Operasi Senilai Rp 117.353.871.909 dan belanja Modal Rp 918.141.300. Penyerapan Anggaran sampai dengan Akhir Tahun 2025 telah terserap Rp 115.628.531.201 atau 97,33 % dari APBD Tahun 2025, Adapun beberapa kegiatan fisik dan pengadaan barang serta konsultansi dilaksanakan pada Akhir Tahun 2025. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan tahun 2024 Kabupaten Tangerang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%)PROGRAM / KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 08:01 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 118.795.778.333 115.628.531.201 97,33 100,00 8.01.0.00.0.00.02.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 118.795.778.333 115.628.531.201 97,33 100,00 08:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.904.192.029 12.397.988.224 96,08 100,00 Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan % (Persen) 100,00 100,00 100,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 861.344.270 837.062.000 97,18 100,00 Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan % (Persen) 100,00 100,00 100,00 8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 210.662.000 206.512.000 98,03 100,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 2 100,00 8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 220.482.270 203.259.000 92,19 100,00 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 2 100,00 8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 430.200.000 427.291.000 99,32 100,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 2 2 100,00 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.993.818.959 5.843.082.912 97,49 100,00 Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % (Persen) 100 100,00 100,00 8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.763.043.759 5.612.715.712 97,39 100,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 51 51 100,00 8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 230.775.200 230.367.200 99,82 100,00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 2 2 100,00 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 131.940.000 131.940.000 100,00 100,00 Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah % (Persen) 100 100,00 100,00 8.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 131.940.000 131.940.000 100,00 100,00 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 2 100,00 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 816.064.000 755.109.350 92,53 100,00 Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya % (Persen) 100 100,00 100,00 8.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 683.643.400 660.687.000 96,64 100,00 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 3 3 100,00 8.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 132.420.600 94.422.350 71,30 76 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 51 51 100,00 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.067.490.900 2.897.869.579 94,47 100,00 Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah % (Persen) 100 100,00 100,00 8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0,00 - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 10 10,00 100,00 8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 972.853.200 893.576.439 91,85 100,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 10 100 8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 47.834.600 47.834.600 100,00 100,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 10 10 100,00 8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 164.264.900 142.996.900 87,05 100,00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 4 4 100,00 8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 104.839.200 103.349.200 98,58 100,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1 100,00 8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.000.000 50.000.000 100,00 100,00 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 1 1 100,00 8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 126.600.000 126.600.000 100,00 100,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 1 100,00 8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.529.459.000 1.461.874.000 95,58 100,00 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 2 2 100,00 8.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 71.640.000 71.638.440 100,00 100,00 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 2 2 100,00 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0,00 0 Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah % (Persen) 100 0,00 0,00 8.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0,00 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 5 0 0,00 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 625.018.800 614.974.800 98,39 100,00 Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % (Persen) 100 100,00 100,00 8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 103.920.000 97.440.000 93,76 100,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 1 100,00 8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0,00 - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 0 0,00 8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 521.098.800 517.534.800 99,32 100,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 1 100,00 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.408.515.100 1.317.949.583 93,57 100,00 Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah % (Persen) 100 100,00 100,00 8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 217.209.000 183.806.088 84,62 100,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 5 5 100,00 8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 132.003.600 98.385.135 74,53 79,53 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 5 4 80,00 8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 73.000.000 73.000.000 100,00 100,00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 40 40 100,00 8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 986.302.500 962.758.360 97,61 100,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 1 100,00 08:01:02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 11.318.089.898 11.065.325.413 97,77 100,00 Persentase Capaian Efektifitas Penguatan nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa % (Persen) 0,9 0,90 100,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 11.318.089.898 11.065.325.413 97,77 100,00 Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan % (Persen) 100 100,00 100,00 8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 18.000.000 17.000.000 94,44 100,00 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Dokumen 2 2 100,00 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 7.352.966.498 7.235.973.013 98,41 100,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Orang 2000 2000 100,00 Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 155.218.000 137.218.000 88,40 100,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Orang 200 200 100,00 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 21.000.000 21.000.000 100,00 100,00 Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Laporan 2 2 100,00 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 1.568.359.000 1.530.843.000 97,61 100,00 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan KarakterKeluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Keluarga 7 7 100,00 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka 24.356.000 6.089.000 25,00 30,00 Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka Dokumen 1 1 100,00 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka 1.719.992.400 1.688.678.400 98,18 100,00 Jumlah Paskibraka Orang 50 50 100,00 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 410.260.000 410.026.000 99,94 100,00 Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Dokumen 1 1 100,00 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 24.960.000 6.320.000 25,32 30,32 Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Dokumen 1 1 100,00 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila 22.978.000 12.178.000 53,00 58,00 Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila Orang 50 50 100,00 08:01:03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 86.868.763.166 85.438.636.964 98,35 100,00 Persentase Capaian Efektifitas Penguatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik % (Persen) 8,61 8,61 100,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 86.868.763.166 85.438.636.964 98,35 100,00 Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik % (Persen) 100 50,00 50,00 8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 14.000.000 13.880.000 99,14 100,00 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Dokumen 2 2 100,00 8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 85.120.891.266 83.786.659.064 98,43 100,00 Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Orang 700 700 100,00 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 291.307.000 260.547.000 89,44 100,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Orang 200 200 100,00 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.442.564.900 1.377.550.900 95,49 100,00 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Laporan 2 2 100,00 08:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.220.422.400 1.086.446.400 89,02 100,00 Persentase Capaian Efetifitas Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan % (Persen) 14,29 14,29 100,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 1.220.422.400 1.086.446.400 89,02 100,00 Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan % (Persen) 100 50,00 50,00 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 14.000.000 13.880.000 99,14 100,00 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Dokumen 2 2 100,00 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1.081.663.800 984.347.800 91,00 100,00 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Orang 400 400 100,00 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 103.758.600 70.338.600 67,79 72,79 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Orang 200 200 100,00 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 21.000.000 17.880.000 85,14 100,00 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Laporan 2 2 100,00 08:01:05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 2.642.030.000 2.354.811.000 89,13 100,00 Persentase Capaian Efektifitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya % (Persen) 0,91 0,91 100,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 2.642.030.000 2.354.811.000 89,13 100,00 Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya % (Persen) 100 45,00 45,00 8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 18.000.000 17.000.000 94,44 100,00 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Dokumen 2 2 100,00 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 1.132.030.000 884.787.000 78,16 83,16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Orang 1000 1000 100,00 Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1.471.000.000 1.432.024.000 97,35 100,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Orang 200 200 100,00 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 21.000.000 21.000.000 100,00 100,00 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Laporan 2 2 100,00 08:01:06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 3.842.280.840 3.285.323.200 85,50 100,00 Persentase Capaian Efektifitas Penyelenggaraan Kewaspadaan Nasional di Daerah % (Persen) 12,94 12,94 100,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 3.842.280.840 3.285.323.200 85,50 100,00 Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial % (Persen) 100 40,00 40,00 8.01.06.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 18.000.000 17.880.000 99,33 100,00 Jumlah Dokumen ProgramKerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun Dokumen 2 2 100,00 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial 1.856.529.300 1.530.043.200 82,41 100,00 Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Orang 200 200 100,00 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial 399.600.000 371.400.000 92,94 100,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Orang 200 200 100,00 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 398.151.540 372.850.000 93,65 100,00 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Laporan 2 2 100,00 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1.170.000.000 993.150.000 84,88 100,00 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 100,00 Terhadap hasil analisi Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024 hingga disampaikan hal-hal sebagai berikut :
a.Program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran Pada uraian ini terkait Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan APBD TA. 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial.pada yang dilaksanakan pada Triwulan IV. Untuk Ruang lingkup kelompok Penguatan Bela Negara belum tercapai target kinerja hal tersebut dikarenakan kegiatan belum dilaksanakan karenakan jadwal masih pada akhir tahun.
b.Program/ kegiatan yang telah memenuhi/ melebihi target kinerja hasil/ keluaran Pada uraian ini terkait Program/ kegiatan yang telah memenuhi/ melebihi target kinerja hasil/ keluaran dalam hal indikator kinerja pada program/ kegiatan adalah :
1. 1.Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik ;
c.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kesbangpol Kabupaten Tangerang adalah terdapat kegiatan dalam program renstra yang masih belum terpenuhi. 2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sesuai dengan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran serta indikatornya adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 No. Tujuan Sasaran Indikator Target Indikator Sasaran 2024 2025 2026 1 Mewujudkan Meningkatnya Persentase 100 100 100 lingkungan yang Pencegahan Pencegahan kondusif, aman, potensi kerawanan potensi dan tertib konflik sosial kerawanan konflik 2 Meningkatkan Meningkatnya Nilai AKIP 72 74 74 kualitas Akuntabilitas Badan manajemen dan Kinerja Badan Kesbangpol penunjang teknis Kesbangpol Badan Kesbangpol Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang sesuai dengan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tertuang dalam capaian sasaran Strategis Tahun 2024 adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang No. Indikator Renstra Target Indikator Sasaran Proyeksi Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2019 2020 2021 2022 2023 (2024) 2024 2025 2026 1 Mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman, dan tertib 100 persen (%) 100 persen (%) 100 persen (%) 100 persen (%) 100 persen (%) 100 persen (%) 100 persen (%) 100 persen (%) 100 persen (%) Jumlah kerawanan potensi konflik yang dapat dicegah dibagi Jumlah kerawanan potensi konflik x 100 % 2 Meningkatkan kualitas manajemen dan penunjang teknis Badan Kesbangpol 53 poin 65 poin 68 poin 70 poin 72 poin 72 poin 72 poin 74 poin 74 poin Nilai AKIP Badan Kesbangpol Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/ kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :
a.Faktor Pendorong
1. 1.Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
2. 2.Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivas kerja yang tinggi terhadap upaya peningkatan kualitas, pola kerja yang sistematik dan terjadwal sehingga memeberikan hasil yang optimal efektif dan efisien
b.Faktor Penghambat
1. 1.Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia (aparatur) yang memadai;
2. 2.Belum optimalnya pastisipasi dan kerjasama stakeholder terkait;
3. 3.Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional. 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari isu- isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :
4. 1.Politik, ekonomi, dan sosial budaya;
5. 2.Kemasyarakatan;
6. 3.Batas wilayah;
7. 4.Sumber daya alam. Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan Penting Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 8.01.01.. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 9,985,589,917 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 12,209,621,867 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 Persen 572,172,000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 Persen 1,207,195,000 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 190,032,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 436,240,000 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 130,320,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 214,717,000 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 151,820,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 244,157,000 8.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50,000,000 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 39,580,000 8.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 50,000,000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 32,935,000 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 7,155,256,817 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 8,552,817,327 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/bulan 7,116,696,817 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/bulan 8,235,777,350 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 38,560,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 29,040,000 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 persen 100,720,000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 persen 126,600,000 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 100,720,000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 92,370,000 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 128,604,340 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 834,475,400 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 118,500,000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 753,915,400 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 51 Orang 10,104,340 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 51 Orang 62,420,000 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 662,040,000 Administrasi Umum Perangkat Daerah - Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 908,873,593 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 22,470,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3,574,000 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 92,196,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 161,699,100 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 50,116,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 50,254,493 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 100,036,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 59,802,000 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 100,032,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 59,884,500 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 50,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 18,000,000 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 77,400,000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 106,914,000 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 124,740,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 188,783,000 8.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 45,050,000 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 61,150,700 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 persen 1,054,196,760 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 persen 915,695,324 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 100,110,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 58,160,700 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 275,966,760 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 678,120,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 918,734,624 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 persen 312,600,000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 persen 381,513,000 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Dokumen 190,032,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Dokumen 436,240,000 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 138,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 101,782,000 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 39,600,000.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 39,600,000.00 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 35,000,000.00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 35,000,000.00 2 8.01.02.. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 0,09 Persen 9,006,968,800 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 0,09 Persen 6,891,480,420 8.01.02.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100 persen 9,006,968,800 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100 persen 7,423,366,150 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen 12,598,800 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen 9,890,000 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2000 Orang 4,299,606,000 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2000 Orang 4,413,159,720 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 200 Orang 108,514,000 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 200 Orang 86,618,400 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2 Laporan 14,685,600 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2 Laporan 14,640,000 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 87 Keluarga 2,400,000,000 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 87 Keluarga 896,600,500 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 1 Dokumen 39,960,000 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 1 Dokumen 29,358,000 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paskibraka 60 Orang 2,015,820,000 Pembentukan Paskibraka Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paskibraka 60 Orang 1,368,318,000 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 49,994,400 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 37,237,500 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 35,310,000 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 10,587,300 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 50 Orang 30,480,000 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 50 Orang 25,071,000 3 8.01.03.. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - Persentase Pendidikan Politik di Daerah 8,61 Persen 6,273,806,000 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - Persentase Pendidikan Politik di Daerah 8,61 Persen 6,529,299,800 8.01.03.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 100 persen 6,273,806,000 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 100 persen 6,703,916,000 8.01.03.2.01.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 13,670,000 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 6,582,000 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 700 Orang 6,156,156,500 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 700 Orang 6,379,334,700 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 200 Orang 90,309,500 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 200 Orang 123,902,400 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2 Laporan 13,670,000 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2 Laporan 19,480,700 4 8.01.04.. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 14,29 Persen 1,206,548,200 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 14,29 Persen 827,196,500 8.01.04.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 persen 1,206,548,200 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 persen 994,942,700 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 10,690,000 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 6,582,000 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 400 Orang 654,948,200 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 400 Orang 453,185,400 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 200 Orang 530,220,000 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 200 Orang 336,440,400 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2 Laporan 10,690,000 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2 Laporan 30,988,700 5 8.01.05.. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 0,91 Persen 931,784,400 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 0,91 Persen 1,152,080,500 8.01.05.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100 persen 931,784,400 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100 persen 1,576,132,000 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 12,598,800 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 9,890,000 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1000 Orang 725,220,000 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1000 Orang 403,762,000 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 200 Orang 179,280,000 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 200 Orang 726,038,500 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2 Laporan 14,685,600 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2 Laporan 12,390,000 6 8.01.06.. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 12,94 Persen 3,313,390,000 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 12,94 Persen 2,301,128,720 8.01.06.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 100 persen 3,313,390,000 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 100 persen 2,988,616,000 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 17,680,000 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 11,560,000 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200 Orang 1,923,280,000 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200 Orang 1,187,257,000 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200 Orang 277,040,000 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200 Orang 282,286,000 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2 Laporan 111,390,000 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2 Laporan 266,330,600 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 984,000,000 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 553,695,120 2.4. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Tangerang. Khusus untuk bidang kesatuan bangsa dan politik, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/ tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 No Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 12.209.621.867,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 1.207.195.000,00 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 436.240.000,00 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 214.717.000,00 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 244.157.000,00 8.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 39.580.000,00 8.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 32.935.000,00 8.01.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.552.817.327,00 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8.235.777.350,00 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 29.040.000,00 8.01.01.2.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 126.600.000,00 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 92.370.000,00 8.01.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 834.475.400,00 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 753.915.400,00 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 62.420.000,00 8.01.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 908.873.593,00 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3.574.000,00 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 161.699.100,00 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 50.254.493,00 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 59.802.000,00 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 59.884.500,00 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 18.000.000,00 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 106.914.000,00 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 188.783.000,00 8.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 61.150.700,00 8.01.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 915.695.324,00 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 58.160.700,00 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0,00 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 918.734.624,00 8.01.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 381.513.000,00 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 205.131.000,00 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 101.782.000,00 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 39.600.000,00 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 35.000.000,00 2 8.01.02.. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 6.891.480.420,00 8.01.02.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 7.423.366.150,00 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 9.890.000,00 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 4.413.159.720,00 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 86.618.400,00 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 14.640.000,00 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 896.600.500,00 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 29.358.000,00 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paskibraka 1.368.318.000,00 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 37.237.500,00 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 10.587.300,00 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 25.071.000,00 3 8.01.03.. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Pendidikan Politik di Daerah 6.529.299.800,00 8.01.03.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 6.703.916.000,00 8.01.03.2.01.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 6.582.000,00 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 6.379.334.700,00 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 123.902.400,00 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 19.480.700,00 4 8.01.04.. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 827.196.500,00 8.01.04.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 994.942.700,00 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 6.582.000,00 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 453.185.400,00 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 336.440.400,00 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 30.988.700,00 5 8.01.05.. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1.152.080.500,00 8.01.05.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.576.132.000,00 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 9.890.000,00 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 403.762.000,00 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 726.038.500,00 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 12.390.000,00 6 8.01.06.. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 2.301.128.720,00 8.01.06.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 2.988.616.000,00 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 11.560.000,00 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.187.257.000,00 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 282.286.000,00 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 266.330.600,00 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 553.695.120,00
8. 1.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
9. 2.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024-2026.
10. 3.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut : 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia; 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal; 3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional; 4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan 5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan 6) pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu Tiga tahun kedepan dimana hal tersebut bentuk penjabaran dari visi dan misi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Tujuan sendiri lebih mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kualitas Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan. Berdasarkan tujuan tersebut, terdapat 1 (Satu) sasaran yang akan dicapai, adalah Mengatasi Ketimpangan Aksesibilitas Transportasi Antar Wilayah.dari tugas pokok dan fungsi BadanKesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang. 3.3 Rencana Kerja Dan Pendanaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Adapun kerangka Rencana Kerja Dan Pendanaan (Rancangan RKPD) Tahun 2025 sebagai berikut: Tabel 3.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan (Rancangan RKPD) Tahun 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 30.718.087.317 ,00 29.910.807.807 ,00 63.522.519.200 ,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 30.718.087.317 ,00 29.910.807.807 ,00 63.522.519.200 ,00 8 0 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 30.718.087.317 ,00 29.910.807.807 ,00 63.522.519.200 ,00 8 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 9.985.589.917, 00 12.209.621.867 ,00 20.772.519.200 ,00 8 0 1 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 572.172.000,00 1.207.195.000, 00 950.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangeran g, Semua Kecamata 190.032.000,00 436.240.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 220.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n, Semua Kel/Desa 8 0 1 0 1 2.0 1 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 130.320.000,00 214.717.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 160.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 1 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 151.820.000,00 244.157.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 270.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 1 000 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 39.580.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 150.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 1 000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Kab. Tangeran 50.000.000,00 32.935.000,00 PENDAPATA N ASLI 150.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Statistik Sektoral Daerah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) 8 0 1 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.155.256.817, 00 8.552.817.327, 00 14.720.000.000 ,00 8 0 1 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 7.116.696.817, 00 8.235.777.350, 00 "PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 8 0 1 0 1 2.0 2 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Dana Alokasi Umum (DAU)" 14.500.000.000 ,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 0 1 0 1 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 38.560.000,00 29.040.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 220.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 3 000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100.720.000,00 126.600.000,00 300.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 100.720.000,00 92.370.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 300.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 5 000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 128.604.340,00 834.475.400,00 252.858.800,00 8 0 1 0 1 2.0 5 000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tangeran g, Semua Kecamata 118.500.000,00 753.915.400,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 102.858.800,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n, Semua Kel/Desa 8 0 1 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 10.104.340,00 62.420.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 150.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 6 000 1 "Penyediaan Komponen Instalasi 662.040.000,00 908.873.593,00 2.780.000.000, 00 8 0 1 0 1 2.0 6 000 2 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 22.470.000,00 3.574.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 6 000 3 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor" Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 92.196.000,00 161.699.100,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1.000.000.000, 00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 0 1 0 1 2.0 6 000 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 50.116.000,00 50.254.493,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 100.036.000,00 59.802.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 380.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 6 000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 100.032.000,00 59.884.500,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 200.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 6 000 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangeran g, Semua Kecamata 50.000.000,00 18.000.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n, Semua Kel/Desa 8 0 1 0 1 2.0 6 000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 77.400.000,00 106.914.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 200.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 6 001 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 124.740.000,00 188.783.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 700.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 45.050.000,00 61.150.700,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 8 000 1 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.054.196.760, 00 915.695.324,00 1.100.000.000, 00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 0 1 0 1 2.0 8 000 2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 100.110.000,00 58.160.700,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 200.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 275.966.760,00 0,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 300.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 678.120.000,00 918.734.624,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 600.000.000,00 8 0 1 0 1 2.0 9 000 1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 312.600.000,00 381.513.000,00 669.660.400,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 0 1 0 1 2.0 9 000 2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 205.131.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 232.378.400,00 8 0 1 0 1 2.0 9 000 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 138.000.000,00 101.782.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 255.332.000,00 8 0 1 0 1 2.0 9 000 9 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 39.600.000,00 39.600.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 75.000.000,00 8 0 1 0 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangeran g, Semua 35.000.000,00 35.000.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 106.950.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kecamata n, Semua Kel/Desa 8 0 1 0 2 2.0 1 Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9.006.968.800, 00 6.891.480.420, 00 21.110.000.000 ,00 8 0 1 0 2 2.0 1 000 1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 9.006.968.800, 00 7.423.366.150, 00 21.110.000.000 ,00 8 0 1 0 2 2.0 1 000 3 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12.598.800,00 9.890.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 150.000.000,00 8 0 1 0 2 2.0 1 000 4 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Kab. Tangeran g, Semua Kecamata 4.299.606.000, 00 4.413.159.720, 00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 7.000.000.000, 00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun n, Semua Kel/Desa 8 0 1 0 2 2.0 1 000 5 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 108.514.000,00 86.618.400,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000,00 8 0 1 0 2 2.0 1 000 6 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 14.685.600,00 14.640.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 60.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 0 1 0 2 2.0 1 000 7 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 2.400.000.000, 00 896.600.500,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3.000.000.000, 00 8 0 1 0 2 2.0 1 000 8 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 39.960.000,00 29.358.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2.000.000.000, 00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Berbangsa, dan Bernegara 8 0 1 0 2 2.0 1 000 9 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 2.015.820.000, 00 1.368.318.000, 00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 6.000.000.000, 00 8 0 1 0 2 2.0 1 001 0 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 49.994.400,00 37.237.500,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 800.000.000,00 8 0 1 0 2 2.0 1 001 1 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 35.310.000,00 10.587.300,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 800.000.000,00 8 0 1 0 3 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Kab. Tangeran g, Semua 30.480.000,00 25.071.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 800.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kecamata n, Semua Kel/Desa 8 0 1 0 3 2.0 1 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 6.273.806.000, 00 6.529.299.800, 00 3.710.000.000, 00 8 0 1 0 3 2.0 1 000 1 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Pendidikan Politik di Daerah 6.273.806.000, 00 6.703.916.000, 00 3.710.000.000, 00 8 0 1 0 3 2.0 1 000 3 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 13.670.000,00 6.582.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 150.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 8 0 1 0 3 2.0 1 000 4 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 6.156.156.500, 00 6.379.334.700, 00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3.000.000.000, 00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 8 0 1 0 3 2.0 1 000 5 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 90.309.500,00 123.902.400,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000,00 8 0 1 0 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Kab. Tangeran g, Semua Kecamata 13.670.000,00 19.480.700,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 60.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah n, Semua Kel/Desa 8 0 1 0 4 2.0 1 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 1.206.548.200, 00 827.196.500,00 3.560.000.000, 00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pemantauan Situasi Politik di Daerah 8 0 1 0 4 2.0 1 000 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 1.206.548.200, 00 994.942.700,00 3.560.000.000, 00 8 0 1 0 4 2.0 1 000 3 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 10.690.000,00 6.582.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 150.000.000,00 8 0 1 0 4 2.0 1 000 4 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 654.948.200,00 453.185.400,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2.850.000.000, 00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ormas dan Ormas Asing di Daerah Ormas Asing di Daerah yang Disusun 8 0 1 0 4 2.0 1 000 5 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 530.220.000,00 336.440.400,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000,00 8 0 1 0 5 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 10.690.000,00 30.988.700,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 60.000.000,00 8 0 1 0 5 2.0 1 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 931.784.400,00 1.152.080.500, 00 7.260.000.000, 00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 8 0 1 0 5 2.0 1 000 1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 931.784.400,00 1.576.132.000, 00 7.260.000.000, 00 8 0 1 0 5 2.0 1 000 3 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12.598.800,00 9.890.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 200.000.000,00 8 0 1 0 5 2.0 1 000 4 Penyusunan Program Kerja di Bidang Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Kab. Tangeran 725.220.000,00 403.762.000,00 PENDAPATA N ASLI 6.500.000.000, 00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) 8 0 1 0 5 2.0 1 000 5 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 179.280.000,00 726.038.500,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 0 1 0 6 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 14.685.600,00 12.390.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 60.000.000,00 8 0 1 0 6 2.0 1 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3.313.390.000, 00 2.301.128.720, 00 7.110.000.000, 00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penghayat Kepercayaan di Daerah 8 0 1 0 6 2.0 1 000 1 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 3.313.390.000, 00 2.988.616.000, 00 7.110.000.000, 00 8 0 1 0 6 2.0 1 000 3 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 17.680.000,00 11.560.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 150.000.000,00 8 0 1 0 6 2.0 1 000 4 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Kab. Tangeran g, Semua 1.923.280.000, 00 1.187.257.000, 00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4.900.000.000, 00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun Kecamata n, Semua Kel/Desa 8 0 1 0 6 2.0 1 000 5 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 277.040.000,00 282.286.000,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi & Kelomp ok Sasaran ) Target Capaia n Kinerja (Tahun Renca na Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber dana Target Capaia n Kinerj a Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif SBLP STLP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penanganan Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah 8 0 1 0 6 2.0 1 000 6 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 111.390.000,00 266.330.600,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 60.000.000,00 Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang dan RKPD Provinsi Banten yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang diterima Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
11. 16.Dinas Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Proses penyusunan Renja perubahan perangkat daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja perangkat daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu sesuai Renstra perangkat daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal perangkat daerah yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025, memuat Pagu Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Lokasi dan kelompok Sasaran yang disertai indikator kinerja dan dan pendanaan sesuai dengan kebutuhan. Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil percepatan dan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, berdasarkan evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang sampai Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan- permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dapat menjadi pedoman acuan kerja bagi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukun penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025, adalah:
12. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
13. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
14. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
15. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
18. 7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
19. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
20. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
21. 10.Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi dan Invenrarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9);
23. 12.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
24. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembar Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
25. 14.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026( Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);
26. 15.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 8). 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 MAKSUD Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:
27. 1.Sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Sosial Kabupaten Tangerang untuk kurun waktu tahun 2025 yang mencakup program, kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD;
28. 2.Sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran, outcome program dan output kegiatan serta sub kegiatan Renja tahun berjalan dan capaian Renstra Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.3.2 TUJUAN Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini adalah untuk :
29. 1.Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam ranfka mencapai visi dan misi pemerintah daerah;
30. 2.Menjadi pedoman bagi Dinas Sosial dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran tahun 2025;
31. 3.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam kurun waktu tahun 2025 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut: 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD;
32. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
a.Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan : • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD • Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
c.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : • Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
d.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : • Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
e.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan • Fasilitasi Kunjungan Tamu • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
f.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan : • Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan : • Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya"
1. 2.PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
a.Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : • Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
b.Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : • Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota • Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota • Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota • Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1. 3.PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
a.Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, dengan sub kegiatan : • Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1. 4.PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
a.Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan : • Penyediaan Permakanan • Penyediaan Sandang • Penyediaan Alat Bantu • Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga • Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial • Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat • Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak • Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar • Pemberian Layanan Data dan Pengaduan • Pemberian Layanan Kedaruratan • Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga • Pemberian Layanan Rujukan
b.Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan : • Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti • Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial • Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga • Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
1. 5.PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
a.Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : • Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota • Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota • Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga • Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1. 6.PROGRAM PENANGANAN BENCANA a . Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : • Penyediaan Makanan • Penyediaan Sandang • Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi • Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan • Pelayanan Dukungan Psikososial
b.Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : • Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana • Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
1. 7.PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
a.Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : • Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota • Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota • Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Capaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Sosial Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tangerang, sebagai berikut : Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I No Uraian Pagu Anggaran Realisasi Sisa % 1 Belanja Operasi 75.636.200.149 4.330.416.519 71.305.783.630 5,73 1.1 Belanja Pegawai 11.275.060.995 2.722.953.738 8.552.107.257 24,2 1.2 Belanja Barang dan Jasa 54.858.339.154 1.607.462.781 53.250.876.373 2,93 1.3 Belanja Hibah 324.200.000 0 324.200.000 0 1.4 Belanja Bantuan Sosial 9.178.600.000 0 9.178.600.000 0 2 Belanja Modal 530.623.233 39.000.000 491.623.233 7,35 2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 530.623.233 39.000.000 491.623.233 7,35 TOTAL BELANJA DAERAH 76.166.823.382 4.369.416.519 71.797.406.863 5,74 Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 Dinas Sosial mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.166.823.382,- (Tujuh Puluh Enam Miliyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I ini sebesar Rp. 4.369.416.519,- (Empat Miliyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau setara dengan 5,74% dari total anggaran. sebagian bersar pelaksanaan realisasi sudah sesuai dengan target yang direncanakan oleh Dinas Sosial, namun demikian tidak terlepas dari adanya perubahan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi yang berdampak terhadap keuangan daerah yang mengakibatkan terjadinya pada perubahan penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Rincian pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.) Capaian Keuanga n (%) 1 2 3 4 5 6 ALOKASI BELANJA KEGIATAN 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 76.166.823.3 82 4.369.416.5 19 71.797.406.8 63 5,74% 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 14.735.435.5 48 3.286.170.7 69 11.449.264.7 79 22,30% 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 204.764.000 33.414.000 171.350.000 16,32% 1.06.01.2.01.00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 124.767.000 19.207.000 105.560.000 15,39% 1.06.01.2.01.00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27.479.000 14.207.000 13.272.000 51,70% 1.06.01.2.01.00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.518.000 52.518.000 0,00% 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.362.176.6 95 2.726.092.7 38 8.636.083.95 7 23,99% 1.06.01.2.02.00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.275.060.99 5 2.722.953.73 8 8.552.107.257 24,15% 1.06.01.2.02.00 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 39.892.700 3.139.000 36.753.700 7,87% 1.06.01.2.02.00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 37.840.000 37.840.000 0,00% Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.) Capaian Keuanga n (%) 1 2 3 4 5 6 Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.06.01.2.02.00 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 9.383.000 9.383.000 0,00% 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.796.328 - 9.796.328 0,00% 1.06.01.2.03.00 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 9.796.328 9.796.328 0,00% 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 266.921.350 63.061.800 203.859.550 23,63% 1.06.01.2.05.00 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 136.898.400 63.061.800 73.836.600 46,06% 1.06.01.2.05.00 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 130.022.950 130.022.950 0,00% 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.206.870.83 6 196.506.040 1.010.364.79 6 16,28% 1.06.01.2.06.00 01 Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penera ngan Bangunan Kantor 22.585.059 22.554.090 30.969 99,86% 1.06.01.2.06.00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 522.989.985 0 522.989.985 0,00% 1.06.01.2.06.00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.446.957 27.250.000 15.196.957 64,20% 1.06.01.2.06.00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 103.517.105 102.576.950 940.155 99,09% 1.06.01.2.06.00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.370.730 0 41.370.730 0,00% 1.06.01.2.06.00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 77.035.000 7.470.000 69.565.000 9,70% 1.06.01.2.06.00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 396.926.000 36.655.000 360.271.000 9,23% 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.048.599.22 2 222.176.191 826.423.031 21,19% 1.06.01.2.08.00 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 132.433.862 2.652.000 129.781.862 2,00% 1.06.01.2.08.00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.998.292 8.524.191 34.474.101 19,82% 1.06.01.2.08.00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 873.167.068 211.000.000 662.167.068 24,16% 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 636.307.117 44.920.000 591.387.117 7,06% 1.06.01.2.09.00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 433.462.117 44.920.000 388.542.117 10,36% 1.06.01.2.09.00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.750.000 0 39.750.000 0,00% 1.06.01.2.09.00 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 163.095.000 0 163.095.000 0,00% 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 4.407.685.33 0 3.504.000 4.404.181.33 0 0,08% 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 37.280.400 - 37.280.400 0,00% Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.) Capaian Keuanga n (%) 1 2 3 4 5 6 1.06.02.2.02.00 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 37.280.400 0 37.280.400 0,00% 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 4.370.404.93 0 3.504.000 4.366.900.93 0 0,08% 1.06.02.2.03.00 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 219.417.450 0 219.417.450 0,00% 1.06.02.2.03.00 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 222.424.400 3.504.000 218.920.400 1,58% 1.06.02.2.03.00 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 3.511.003.000 0 3.511.003.000 0,00% 1.06.02.2.03.00 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 379.491.700 0 379.491.700 0,00% 1.06.02.2.03.00 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 38.068.380 0 38.068.380 0,00% 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 14.319.400 - 14.319.400 0,00% 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 14.319.400 - 14.319.400 0,00% 1.06.03.2.01.00 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 14.319.400 0 14.319.400 0,00% 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.549.237.78 4 649.658.250 1.899.579.53 4 25,48% 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2.388.456.10 9 643.258.250 1.745.197.85 9 26,93% 1.06.04.2.01.00 01 Penyediaan Permakanan 340.058.500 108.125.000 231.933.500 31,80% 1.06.04.2.01.00 02 Penyediaan Sandang 177.349.000 43.956.250 133.392.750 24,79% 1.06.04.2.01.00 03 Penyediaan Alat Bantu 750.008.000 298.380.000 451.628.000 39,78% 1.06.04.2.01.00 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 201.279.400 46.363.000 154.916.400 23,03% Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.) Capaian Keuanga n (%) 1 2 3 4 5 6 1.06.04.2.01.00 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 549.759.209 109.470.000 440.289.209 19,91% 1.06.04.2.01.00 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 146.215.200 0 146.215.200 0,00% 1.06.04.2.01.00 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 9.518.800 2.580.000 6.938.800 27,10% 1.06.04.2.01.00 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 22.163.400 5.766.000 16.397.400 26,02% 1.06.04.2.01.00 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 10.328.800 3.390.000 6.938.800 32,82% 1.06.04.2.01.00 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 134.937.000 16.518.000 118.419.000 12,24% 1.06.04.2.01.00 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 38.400.000 6.400.000 32.000.000 16,67% 1.06.04.2.01.00 12 Pemberian Layanan Rujukan 8.438.800 2.310.000 6.128.800 27,37% 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 160.781.675 6.400.000 154.381.675 3,98% 1.06.04.2.02.00 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 58.733.875 0 58.733.875 0,00% 1.06.04.2.02.00 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 41.650.000 0 41.650.000 0,00% 1.06.04.2.02.00 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 39.098.800 6.400.000 32.698.800 16,37% 1.06.04.2.02.00 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 21.299.000 0 21.299.000 0,00% 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 52.947.463.9 20 145.940.000 52.801.523.9 20 0,28% 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 52.947.463.9 20 145.940.000 52.801.523.9 20 0,28% 1.06.05.2.02.00 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.455.323.800 145.940.000 1.309.383.800 10,03% 1.06.05.2.02.00 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 45.217.404.12 0 0 45.217.404.12 0 0,00% 1.06.05.2.02.00 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 5.408.334.000 0 5.408.334.000 0,00% 1.06.05.2.02.00 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 866.402.000 0 866.402.000 0,00% 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.278.314.00 0 269.844.500 1.008.469.50 0 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 987.281.000 250.839.500 736.441.500 25,41% 1.06.06.2.01.00 01 Penyediaan Makanan 701.983.000 130.252.000 571.731.000 18,55% Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.) Capaian Keuanga n (%) 1 2 3 4 5 6 1.06.06.2.01.00 02 Penyediaan Sandang 249.800.000 120.587.500 129.212.500 48,27% 1.06.06.2.01.00 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 6.260.000 0 6.260.000 0,00% 1.06.06.2.01.00 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 18.446.000 0 0,00% 1.06.06.2.01.00 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 10.792.000 0 10.792.000 0,00% 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 291.033.000 19.005.000 272.028.000 6,53% 1.06.06.2.02.00 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 171.228.000 0 171.228.000 0,00% 1.06.06.2.02.00 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 119.805.000 19.005.000 100.800.000 15,86% 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 234.367.400 14.299.000 220.068.400 6,10% 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 234.367.400 14.299.000 220.068.400 6,10% 1.06.07.2.01.00 01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 43.530.100 5.218.000 38.312.100 11,99% 1.06.07.2.01.00 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 154.513.300 0 154.513.300 0,00% 1.06.07.2.01.00 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 36.324.000 9.081.000 27.243.000 25,00% Total Alokasi Belanja 76.166.823.3 82 4.369.416.5 19 71.797.406.8 63 5,74% Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4 ) 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Capaian Program : Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 83,82 Persen 67,99 Persen 76,87 Persen 76,87 Persen 100,00 % 100,00 Persen 100,00 Persen 119,30% 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluara n : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 61 Dokumen 10 Dokumen 16 Dokumen 16 Dokumen 100,00 % 20 Dokumen 36 Dokumen 59,02% Hasil : Persentase Dunia Usaha yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 8,16 Persen 0,00 Persen 2,13 Persen 2,13 Persen 100,00 % 1,70 Persen 3,83 Persen 46,94% 1.06.02.2.02.0 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 61 Dokumen 10 Dokumen 16 Dokumen 16 Dokumen 100,00% 20 Dokumen 36 Dokumen 59,02% 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Keluara n : Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya 1742 Orang 1109 Orang 559 Orang 559 Orang 100,00 % 1157 Orang 1716 Orang 98,51% Hasil : Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 80,48 Persen 67,99 Persen 74,73 Persen 74,73 Persen 100,00 % 74,73 Persen 74,73 Persen 92,86% 1.06.02.2.03.0 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 930 Orang 350 Orang 300 Orang 300 Orang 100,00% 368 Orang 668 Orang 71,83% 1.06.02.2.03.0 2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 87 Orang 29 Orang 29 Orang 29 Orang 100,00% 29 Orang 58 Orang 66,67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4 ) 1.06.02.2.03.0 3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 584 Keluarga 700 Keluarga 190 Keluarga 190 Keluarga 100,00% 700 Keluarga 890 Keluarga 152,40% 1.06.02.2.03.0 4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 135 Lembaga 30 Lembaga 40 Lembaga 40 Lembaga 100,00% 60 Lembaga 100 Lembaga 74,07% 1.06.02.2.03.0 5 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Sertifikat NA 0 Sertifikat 0 Sertifikat 0,00% 3 Sertifikat 3 Sertifikat 50,00% 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Capaian Program : Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan 100 Persen 0 Persen 33,33 Persen 3,33 Persen 10,00% 33,33 Persen 36,66 Persen 36,66% 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Keluara n : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 0 Orang 10 Orang 1 Orang 10,00% 10 Orang 11 Orang 36,67% Hasil : Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan 100 Persen 0 Persen 33,33 Persen 3,33 Persen 10,00% 33,33 Persen 36,66 Persen 36,66% 1.06.03.2.01.0 1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 0 Orang 10 Orang 1 Orang 10,00% 10 Orang 11 Orang 36,67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4 ) 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Capaian Program : Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial 100 Persen 0,15 Persen 29,96 Persen 30,05 Persen 100,29 % 36,11 Persen 66,16 Persen 66,16% 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Keluara n : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3964 Orang 680 Orang 1495 Orang 1500 Orang 100,33 % 1836 Orang 3336 Orang 84,16% Hasil : Peresentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial 84,93 Persen 0,11 Persen 25,45 Persen 25,54 Persen 100,35 % 31,26 Persen 56,80 Persen 66,88% 1.06.04.2.01.0 1 Penyediaan Permakanan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 1025 Orang 250 Orang 300 Orang 300 Orang 100,00% 350 Orang 650 Orang 63,41% 1.06.04.2.01.0 2 Penyediaan Sandang Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 900 Orang 200 Orang 250 Orang 250 Orang 100,00% 350 Orang 600 Orang 66,67% 1.06.04.2.01.0 3 Penyediaan Alat Bantu Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 445 Orang 100 Orang 120 Orang 120 Orang 100,00% 350 Orang 470 Orang 105,62% 1.06.04.2.01.0 4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 0 Orang 35 Orang 43 Orang 122,86% 93 Orang 136 Orang 113,33% 1.06.04.2.01.0 5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 490 Orang 150 Orang 160 Orang 160 Orang 100,00% 160 Orang 320 Orang 65,31% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4 ) 1.06.04.2.01.0 6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 310 Orang 130 Orang 90 Orang 90 Orang 100,00% 100 Orang 190 Orang 61,29% 1.06.04.2.01.0 7 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 240 Orang 0 Orang 70 Orang 70 Orang 100,00% 70 Orang 140 Orang 58,33% 1.06.04.2.01.0 8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 445 Orang 0 Orang 145 Orang 145 Orang 100,00% 30 Orang 175 Orang 39,33% 1.06.04.2.01.0 9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 0 Orang 35 Orang 35 Orang 100,00% 35 Orang 70 Orang 58,33% 1.06.04.2.01.1 0 Pemberian Layanan Kedaruratan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 359 Orang 100 Orang 119 Orang 116 Orang 97,48% 185 Orang 301 Orang 83,84% 1.06.04.2.01.1 1 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 390 Orang 0 Orang 130 Orang 130 Orang 100,00% 72 Orang 202 Orang 51,79% 1.06.04.2.01.1 2 Pemberian Layanan Rujukan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayaanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 145 Orang 0 Orang 41 Orang 41 Orang 100,00% 41 Orang 82 Orang 56,55% 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Keluara n : Jumlah PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial 885 Orang 250 Orang 265 Orang 265 Orang 100,00 % 285 Orang 550 Orang 62,15% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4 ) NAPZA di Luar Panti Sosial Hasil : Peresentase PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yangmendapatkan rehabilitasi sosial 15,07 Persen 0,04 Persen 4,51 Persen 4,51 Persen 100,00 % 4,85 Persen 9,36 Persen 62,11% 1.06.04.2.02.0 6 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 180 Orang 0 Orang 55 Orang 55 Orang 100,00% 55 Orang 110 Orang 61,11% 1.06.04.2.02.0 7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 310 Orang 140 Orang 30 Orang 30 Orang 100,00% 128 Orang 158 Orang 50,97% 1.06.04.2.02.1 2 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 360 Orang 100 Orang 180 Orang 180 Orang 100,00% 72 Orang 252 Orang 70,00% 1.06.04.2.02.1 4 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 35 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 100,00% 30 Dokumen 40 Dokumen 114,29% 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Capaian Program : Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 100 Persen 100 Persen 100 Persen 105,73 Persen 105,73 % 100 Persen 103 Persen 102,87% 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Keluara n : Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial 523484 Orang 174340 Orang 327490 Orang 347690 Orang 106,17 % 628850 Orang 976540 Orang 186,55% Hasil : Persentase Pemenuhan Perlindungan Jaminan Sosial 100 Persen 100 Persen 100 Persen 106 Persen 105,73 % 100 Persen 103 Persen 102,87% 1.06.05.2.02.0 1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 369900 Orang 123300 Orang 123300 Orang 142290 Orang 115,40% 123300 Orang 265590 Orang 71,80% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4 ) 1.06.05.2.02.0 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 150000 Keluarga 50000 Orang 200000 Keluarga 200000 Keluarga 100,00% 50000 Keluarga 250000 Keluarga 166,67% 1.06.05.2.02.0 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 3000 Keluarga 1000 Keluarga 4000 Keluarga 5097 Keluarga 127,43% 5150 Keluarga 10247 Keluarga 341,57% 1.06.05.2.02.0 4 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 584 Orang 40 Orang 190 Orang 303 Orang 159,47% 400 Orang 703 Orang 120,38% 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Capaian Program : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 % 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Keluara n : Jumlah Orang/Kelompok yang mendapatkan perlindungan sosial 3918 Orang 980 Orang 1195 Orang 1195 Orang 100,00 % 1195 Orang 2390 Orang 61,00% Hasil : Persentase Cakupan Penanganan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial 300 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 % 100 Persen 67 Persen 22,22% 1.06.06.2.01.0 1 Penyediaan Makanan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 1950 Orang 520 Orang 600 Orang 600 Orang 100,00% 3300 Orang 3900 Orang 200,00% 1.06.06.2.01.0 2 Penyediaan Sandang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1800 Orang 400 Orang 550 Orang 550 Orang 100,00% 650 Orang 1200 Orang 66,67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4 ) 1.06.06.2.01.0 3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 18 Unit 20 Unit 5 Unit 5 Unit 100,00% 6 Unit 11 Unit 61,11% 1.06.06.2.01.0 4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 0 Orang 20 Orang 20 Orang 100,00% 65 Orang 85 Orang 113,33% 1.06.06.2.01.0 5 Pelayanan Dukungan Psikososial Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 40 Orang 20 Orang 20 Orang 100,00% 65 Orang 85 Orang 113,33% 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Keluara n : Jumlah Item Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 24 Item 7 Item 7 Item 7 Item 100,00 % 7 Item 14 Item 58,33% Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 % 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.06.2.02.0 1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 21 Kampung 7 Kampung 6 Kampung 6 Kampung 100,00% 6 Kampung 12 Kampung 57,14% 1.06.06.2.02.0 2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 450 Orang 158 Orang 150 Orang 150 Orang 100,00% 150 Orang 300 Orang 66,67% 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Capaian Program : Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP 90 Persen 80 Persen 80 Persen 80 Persen 100,00 % 80 Persen 80 Persen 88,89% 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Keluara n : Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 42 Dokumen 14 Dokumen 14 Dokumen 14 Dokumen 100,00 % 14 Dokumen 28 Dokumen 66,67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4 ) Hasil : Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 % 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.07.2.01.0 1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 2 Dokumen 66,67% 1.06.07.2.01.0 2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 3 Makam 1 Makam 1 Makam 1 Makam 100,00% 1 Makam 2 Makam 66,67% 1.06.07.2.01.0 3 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 24 Laporan 66,67% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 % 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluara n : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30 Dokumen 11 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 100,00 % 11 Dokumen 21 Dokumen 70,00% Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 % 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.01.2.01.0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18 Dokumen 7 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100,00% 7 Dokumen 13 Dokumen 72,22% 1.06.01.2.01.0 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 2 Laporan 66,67% 1.06.01.2.01.0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100,00% 3 Laporan 6 Laporan 66,67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4 ) 1.06.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluara n : Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 45 Dokumen 13 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 100,00 % 23 Dokumen 38 Dokumen 84,44% Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 % 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.01.2.02.0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 135 Orang/Bula n 41 Orang/Bula n 45 Orang/Bula n 45 Orang/Bula n 100,00% 45 Orang/Bula n 90 Orang/Bula n 66,67% 1.06.01.2.02.0 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 6 Laporan 7 Laporan 233,33% 1.06.01.2.02.0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 4 Laporan 5 Laporan 166,67% 1.06.01.2.02.0 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 2 Dokumen 66,67% 1.06.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Keluara n : Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah 12 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00 % 4 Dokumen 8 Dokumen 66,67% Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 Persen 0 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 % 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.01.2.03.0 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00% 4 Dokumen 8 Dokumen 66,67% 1.06.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluara n : Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00 % 2 Dokumen 4 Dokumen 66,67% Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 % 100 Persen 67 Persen 66,67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4 ) 1.06.01.2.05.0 9 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 180 Paket 60 Paket 0 Paket 0 Paket 0,00% 60 Paket 60 Paket 66,67% 1.06.01.2.05.0 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 180 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 100,00% 60 Orang 120 Orang 66,67% 1.06.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluara n : Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 21 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100,00 % 7 Dokumen 14 Dokumen 66,67% Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Pesen 100 Pesen 100 Pesen 100 Pesen 100,00 % 100 Pesen 67 Persen 66,67% 1.06.01.2.06.0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 33 Paket 5 Paket 8 Paket 8 Paket 100,00% 5 Paket 13 Paket 39,39% 1.06.01.2.06.0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 58 Paket 11 Paket 23 Paket 23 Paket 100,00% 29 Paket 52 Paket 89,66% 1.06.01.2.06.0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 60 Paket 15 Paket 15 Paket 15 Paket 100,00% 28 Paket 43 Paket 71,67% 1.06.01.2.06.0 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 135 Paket 39 Paket 40 Paket 40 Paket 100,00% 32 Paket 72 Paket 53,33% 1.06.01.2.06.0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 32 Paket 6 Paket 7 Paket 7 Paket 100,00% 8 Paket 15 Paket 46,88% 1.06.01.2.06.0 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 24 Laporan 66,67% 1.06.01.2.06.0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 24 Laporan 66,67% 1.06.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluara n : Jumlah dokumen Jasa Penunjang 36 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100,00 % 12 Dokumen 24 Dokumen 66,67% Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Pesen 100 Pesen 100 Pesen 100 Pesen 100,00 % 100 Pesen 67 Persen 66,67% 1.06.01.2.08.0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 24 Laporan 66,67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra ) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Target Realisasi Capaian % Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tingkat Capaian % 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4 ) 1.06.01.2.08.0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 24 Laporan 66,67% 1.06.01.2.08.0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 24 Laporan 66,67% 1.06.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluara n : Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 36 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100,00 % 12 Dokumen 24 Dokumen 66,67% Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100,00 % 100 Persen 67 Persen 66,67% 1.06.01.2.09.0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 75 Unit 22 Unit 25 Unit 25 Unit 100,00% 46 Unit 71 Unit 94,67% 1.06.01.2.09.0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 130 Unit 38 Unit 40 Unit 40 Unit 100,00% 32 Unit 72 Unit 55,38% 1.06.01.2.09.0 9 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00% 1 Unit 2 Unit 66,67% Berdasarkan tabel diatas evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial terhadap Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 -2029 masih terdapat kegiatan yang perkiran capaian kinerjanya dibawah 50% (*dilihat dari kolom 11) diantaranya :
1. 1.Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal masih 36,66%. Faktor penghambat kegiatan ini yaitu bersifat kasuistik. Solusi dari kegiatan ini yaitu dilakukan koordinasi tingkat lanjut dengan stakeholder terkait serta melakukan perubahan target maupun anggaran pada APBD-P;
2. 2.Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial terdiri dari sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kinerjanya masih 39,33%. Faktor penghambat kegiatan ini yaitu bersifat kasuistik. Solusi dari kegiatan ini yaitu optimalisasi pelaksanaan kegiatan di ABPD-P;
3. 3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Faktor penghambat kegiatan ini yaitu penyesuaian anggaran dan kebutuhan.
4. 4.Faktor penghabat lainnya yaitu : - Belum Optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Publik; - Belum optimalnya pengelolaan data penerima bantuan iurtan BPJS Ketenagakerjaan; - Adanya refocusing dan efisiensi belanja pada tahun berjalan.
5. 5.Rekomendasi lainya yaitu melakukan koordinasi secara insentif baik dengan lintas opd dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana penunjang tersebut. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan urusan sosial. Dalam Peraturan Bupati nomor 8 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
b.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024-2026, disajikan pada tabel, sebagai berikut : Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2024 2025 Triwulan I 2026 1 2 3 4 5 9 7 8 9 10 11 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH 1 Persentase PPKS yang Berdaya 1,44% 1,69% 1,87% 1,48% 0,57% 1,87% INDIKATOR KINERJA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH 2 Nilai AKIP Dinas Sosial 83,10 83,30 83,50 88,90 - 83,50 3 Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP 80% 85% 90% 80,00% 24,29% 90% STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN IKK 4 Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13,09% 100,00% 5 Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,95% 100,00% 6 Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10,34% 100,00% 7 Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 9,90-% 100,00% 8 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kenutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/Kota 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13,55% 100,00% 9 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 23,57% 100,00% √ √ √ √ √ √ √ No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2024 2025 Triwulan I 2026 1 2 3 4 5 9 7 8 9 10 11 terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 11 Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 76,87% 80,35% 83,82% 76,87% 2,46% 83,82% PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 12 Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan 33,33% 33,33% 33,34% 3,33% 0,00% 33,34% PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 14 Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial 29,96% 32,70% 37,33% 30,05% 9,64% 37,33% PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 16 Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 100,00% 100,00% 100,00% 105,73% 37,75% 100,00% PROGRAM PENANGANAN BENCANA 17 Prosentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana daerah /kota 100% 100% 100% 100,00% 19,70% 100% PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2024 2025 Triwulan I 2026 1 2 3 4 5 9 7 8 9 10 11 18 Prosentase pengelolaan TMP Raden Aria Wangsakara 80,00% 85,00% 90,00% 80,00% 24,29% 90,00% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 38,03% 100,00% 2.3. ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS FUNGSI SKPD Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah :
1. 1.Masih terbatasnya kuantitas, kualitas dan kompentensi sumber daya manusia yang menangani program dan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
2. 2.Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan bagi PPKS;
3. 3.Belum optimalnya verifikasi dan validasi pendataan PPKS dan PSKS;
4. 4.Belum Optimalnya Penanganan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
5. 5.Belum Optimalnya Pemerataan Infrastruktur di Lingkungan Taman Makam Pahlawan Dampak dari permasalahan tersebut dapat menghambat pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah terutama dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia kabupaten tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia. Mencermati kondisi tersebut maka menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Sosial dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Isu strategis bagi Dinas Sosial berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a.Peningkatan Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), menjadi salah satu isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tangerang untuk Tahun 2024-2026 karena menggambarkan kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam penetapan kinerja mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi berdaya di Kabupaten Tangerang yang diupayakan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan lokal dan aktualisasi potensi sumber kesejahteraan sosial, peningkatan pengolahan data PPKS dan PSKS, terjaminnya perlindungan sosial, serta terpenuhinya kebutuhan dasar bagi PPKS di Kabupaten Tangerang;
b.Optimalisasi kualitas SDM, pada Bidang Sosial dalam rangka pengkatan kemampuan dan kapasitas SDM Aparatur serta daya dukung sarana dan prasaraba yang memadai diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja, peningkatan keahlian, disiplin dan etos kerja apparat, peningkatan dukungan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan berkualitas serta peningkatan dukungan data dan informasi secara lengkap, benar dan mutakhir. Selain kedua isu tersebut, Isu-isu yang berkembang dan dikaitkan dengan Dinas Sosial seiring berjalannya waktu yaitu:
1. 1.Data Kemiskinan
2. 2.Kemiskinan Ekstrim
3. 3.Penanganan Stunting
4. 4.Penanganan inflasi Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Sosial dalam menangani isu-isu tersebut setra dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran maka Dinas Sosial Kabupaten Tangerang merumuskan kebijakan-kebijakan strategis melalui 7 Program yaitu : - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Pemberdayaan Sosial; - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; - Program Rehabilitasi Sosial; - Program Penanganan Bencana; - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD; Berdasarkan Rancangan awal Perubahan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, dipeperlukan penijauan kembali terhadap Rancangan Awal dengan Analisis kebutuhan sebagai bentuk dari proses penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Tangerang telah melakukan telaahan terhadap Rancangan Awal Peruabahan RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah berikut ini : Tabel 2. 5 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Tangerang RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN Ket Kode Reken ing' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab.Tan gerang Capaian Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 14.506.840. 534 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab.Tan gerang Capaian Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 14.506.840 .534 1.06.0 1.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 Dokumen 204.764.00 0 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 Dokumen 204.764.00 0 Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 Persen Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 Persen 1.06.0 1.2.01. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 124.767.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 124.767.00 0 1.06.0 1.2.01. 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 27.479.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 27.479.000 1.06.0 1.2.01. 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 52.518.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 52.518.000 1.06.0 1.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 23 Dokumen 11.071.181. 681 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 23 Dokumen 11.071.181 .681 Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN Ket Kode Reken ing' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.06.0 1.2.02. 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45/12 Orang/Bul an 10.984.065.9 81 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45/12 Orang/Bu lan 10.984.065. 981 1.06.0 1.2.02. 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 39.892.700 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 39.892.700 1.06.0 1.2.02. 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 37.840.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 4 Laporan 37.840.000 1.06.0 1.2.02. 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 9.383.000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 9.383.000 1.06.0 1.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah 4 Dokumen 9.796.328 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah 4 Dokumen 9.796.328 Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 Persen Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 Persen 1.06.0 1.2.03. 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 9.796.328 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 9.796.328 1.06.0 1.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 60 Dokumen 266.921.35 0 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 60 Dokumen 266.921.35 0 Kab.Tan gerang Hasil : Prosentase aparatur yang 100 Persen Kab.Tan gerang Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persen RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN Ket Kode Reken ing' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 meningkat kapasitasnya 1.06.0 1.2.05. 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 136.898.400 Kab.Tan gerang Keluaran : 60 Orang 136.898.40 0 1.06.0 1.2.05. 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 60 Orang 130.022.950 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 60 Orang 130.022.95 0 1.06.0 1.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Dokumen 1.206.870.8 36 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Dokumen 1.206.870. 836 Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Pesen Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Pesen 1.06.0 1.2.06. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 22.585.059 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 22.585.059 1.06.0 1.2.06. 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 29 Paket 522.989.985 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 29 Paket 522.989.98 5 1.06.0 1.2.06. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 28 Paket 42.446.957 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 28 Paket 42.446.957 1.06.0 1.2.06. 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 32 Paket 103.517.105 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 32 Paket 103.517.10 5 1.06.0 1.2.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 41.370.730 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 41.370.730 1.06.0 1.2.06. 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 77.035.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 77.035.000 RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN Ket Kode Reken ing' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.06.0 1.2.06. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 396.926.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 396.926.00 0 1.06.0 1.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah dokumen Jasa Penunjang 12 Dokumen 1.110.999.2 22 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah dokumen Jasa Penunjang 12 Dokumen 1.110.999. 222 Kab.Tan gerang Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Pesen Kab.Tan gerang Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Pesen 1.06.0 1.2.08. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 132.433.862 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 132.433.86 2 1.06.0 1.2.08. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 42.998.292 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 42.998.292 1.06.0 1.2.08. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 935.567.068 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 935.567.06 8 1.06.0 1.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 12 Dokumen 636.307.11 7 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 12 Dokumen 636.307.11 7 Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 1.06.0 1.2.09. 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 46 Unit 433.462.117 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 46 Unit 433.462.11 7 1.06.0 1.2.09. 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin 32 Unit 39.750.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 39.750.000 RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN Ket Kode Reken ing' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lainnya yang Dipelihara 1.06.0 1.2.09. 09 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi 1 Unit 163.095.000 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 1 Unit 163.095.00 0 Kab.Tan gerang 1.06.0 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Kab.Tan gerang Capaian Program : Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 100,00 Persen 4.407.685.3 30 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Kab.Tan gerang Capaian Program : Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 100,00 Persen 4.407.685. 330 1.06.0 2.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 20 Dokumen 37.280.400 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 20 Dokumen 37.280.400 Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Dunia Usaha yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Dunia Usaha yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 1.06.0 2.2.02. 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 20 Dokumen 37.280.400 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 20 Dokumen 37.280.400 1.06.0 2.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya 1177 Orang 4.370.404.9 30 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya 1157 Orang 4.370.404. 930 Kab.Tan gerang Hasil : Persentase PSKS yang meningkat Kab.Tan gerang Hasil : Persentase PSKS yang meningkat RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN Ket Kode Reken ing' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 perannya dalam usaha kesejahteraan sosial perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 1.06.0 2.2.03. 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 368 Orang 219.417.450 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 368 Orang 219.417.45 0 1.06.0 2.2.03. 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 29 Orang 222.424.400 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 29 Orang 222.424.40 0 1.06.0 2.2.03. 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 700 Keluarga 3.511.003.00 0 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 700 Keluarga 3.511.003.0 00 1.06.0 2.2.03. 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Lembaga 379.491.700 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Lembaga 379.491.70 0 1.06.0 2.2.03. 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Sertifikat 38.068.380 3 Lembaga 38.068.380 1.06.0 3 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN Kab.Tan gerang Capaian Program : Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak 33,33 Persen 14.319.400 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA Kab.Tan gerang Capaian Program : Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak 33,33 Persen 14.319.400 RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN Ket Kode Reken ing' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KORBAN TINDAK KEKERASAN Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan 1.06.0 3.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 14.319.400 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 14.319.400 Kab.Tan gerang Hasil : Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan 33,33 Persen Kab.Tan gerang Hasil : Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan 33,33 Persen 1.06.0 3.2.01. 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 14.319.400 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 14.319.400 1.06.0 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kab.Tan gerang Capaian Program : Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial 63,11 Persen 2.549.237.7 84 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kab.Tan gerang Capaian Program : Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial 36,11 Persen 2.549.237. 784 1.06.0 4.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 1836 Orang 2.388.456.1 09 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 1836 Orang 2.388.456. 109 RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN Ket Kode Reken ing' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kab.Tan gerang Hasil : Peresentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial 31,26 Persen Kab.Tan gerang Hasil : Peresentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial 31,26 Persen 1.06.0 4.2.01. 01 Penyediaan Permakanan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 340.058.500 Penyediaan Permakanan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 340.058.50 0 1.06.0 4.2.01. 02 Penyediaan Sandang Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 177.349.000 Penyediaan Sandang Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 177.349.00 0 1.06.0 4.2.01. 03 Penyediaan Alat Bantu Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 750.008.000 Penyediaan Alat Bantu Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 750.008.00 0 1.06.0 4.2.01. 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 93 Orang 201.279.400 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 93 Orang 201.279.40 0 1.06.0 4.2.01. 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 160 Orang 549.759.209 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 160 Orang 549.759.20 9 RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN Ket Kode Reken ing' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.06.0 4.2.01. 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 146.215.200 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 146.215.20 0 1.06.0 4.2.01. 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 9.518.800 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 9.518.800 1.06.0 4.2.01. 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 22.163.400 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 22.163.400 1.06.0 4.2.01. 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Orang 10.328.800 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Orang 10.328.800 1.06.0 4.2.01. 10 Pemberian Layanan Kedaruratan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 185 Orang 134.937.000 Pemberian Layanan Kedaruratan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 185 Orang 134.937.00 0 RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN Ket Kode Reken ing' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.06.0 4.2.01. 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 72 Orang 38.400.000 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 72 Orang 38.400.000 1.06.0 4.2.01. 12 Pemberian Layanan Rujukan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayaanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 41 Orang 8.438.800 Pemberian Layanan Rujukan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayaanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 41 Orang 8.438.800 1.06.0 4.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial 285 Orang 160.781.67 5 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial 285 Orang 160.781.67 5 Kab.Tan gerang Hasil : Peresentase PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yangmendapatkan rehabilitasi sosial 4,85 Persen Kab.Tan gerang Hasil : Peresentase PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yangmendapatkan rehabilitasi sosial 4,85 Persen 1.06.0 4.2.02. 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 55 Orang 58.733.875 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 55 Orang 58.733.875 1.06.0 4.2.02. 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 128 Orang 41.650.000 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 128 Orang 41.650.000 1.06.0 4.2.02. 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga 72 Orang 39.098.800 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga 72 Orang 39.098.800 RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN Ket Kode Reken ing' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.0 4.2.02. 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 10 Dokumen 21.299.000 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 10 Dokumen 21.299.000 1.06.0 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kab.Tan gerang Capaian Program : Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 100 Persen 52.947.463. 920 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kab.Tan gerang Capaian Program : Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 100 Persen 52.947.463 .920 1.06.0 5.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial 628850 Orang 52.947.463. 920 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial 628850 Orang 52.947.463 .920 Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Pemenuhan Perlindungan Jaminan Sosial 100 Persen Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Pemenuhan Perlindungan Jaminan Sosial 100 Persen 1.06.0 5.2.02. 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 123300 Orang 1.455.323.80 0 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 123300 Orang 1.455.323.8 00 1.06.0 5.2.02. 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 500000 Keluarga 45.217.404.1 20 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 500000 Keluarga 45.217.404. 120 1.06.0 5.2.02. 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5150 Keluarga 5.408.334.00 0 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5150 Keluarga 5.408.334.0 00 1.06.0 5.2.02. 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan 400 Orang 866.402.000 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan 400 Orang 866.402.00 0 RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN Ket Kode Reken ing' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.0 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Kab.Tan gerang Capaian Program : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 1.278.314.0 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Kab.Tan gerang Capaian Program : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 1.278.314. 000 1.06.0 6.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang/Kelompok yang mendapatkan perlindungan sosial 3300 Orang 987.281.00 0 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang/Kelompok yang mendapatkan perlindungan sosial 3300 Orang 987.281.00 0 Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Cakupan Penanganan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial 100 Persen Kab.Tan gerang Hasil : Persentase Cakupan Penanganan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial 100 Persen 1.06.0 6.2.01. 01 Penyediaan Makanan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 3300 Orang 701.983.000 Penyediaan Makanan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 3300 Orang 701.983.00 0 1.06.0 6.2.01. 02 Penyediaan Sandang Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 650 Orang 249.800.000 Penyediaan Sandang Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 650 Orang 249.800.00 0 RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN Ket Kode Reken ing' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.06.0 6.2.01. 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Unit 6.260.000 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Unit 6.260.000 1.06.0 6.2.01. 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 65 Orang 18.446.000 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 65 Orang 18.446.000 1.06.0 6.2.01. 05 Pelayanan Dukungan Psikososial Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 65 Orang 10.792.000 Pelayanan Dukungan Psikososial Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 65 Orang 10.792.000 1.06.0 6.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Item Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 2 Item 291.033.00 0 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Item Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 2 Item 291.033.00 0 Kab.Tan gerang Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana 100 Persen Kab.Tan gerang Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana 100 Persen 1.06.0 6.2.02. 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Kampung 171.228.000 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Kampung 171.228.00 0 1.06.0 6.2.02. 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan 150 Orang 119.805.000 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna 150 Orang 119.805.00 0 RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN HASIL ANALISA KEBUTUHAN Ket Kode Reken ing' Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.0 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Kab.Tan gerang Capaian Program : Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP 85 Persen 239.167.40 0 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Kab.Tan gerang Capaian Program : Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP 85 Persen 239.167.40 0 1.06.0 7.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 14 Dokumen 239.167.40 0 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 14 Dokumen 239.167.40 0 Kab.Tan gerang Hasil : Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP 85 Persen Kab.Tan gerang Hasil : Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP 85 Persen 1.06.0 7.2.01. 01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen 43.530.100 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen 43.530.100 1.06.0 7.2.01. 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Makam 154.513.300 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Makam 154.513.30 0 1.06.0 7.2.01. 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 12 Laporan 41.124.000 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kab.Tan gerang Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 12 Laporan 41.124.000 JUMLAH 75.943.028. 368 75.943.028 .368 Berdasarkan tabel diatas rancangan awal perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terdapat 1 program 1 kegiatan dan yang targetnya berbeda yaitu Program Rehabilitasi Sosial Kegitatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dimana pada rancangan awal target capaian kinerja sebesar 63,11 Persen dan pada rancangan akhir berubah menjadi 36,11 Persen. Sedangkan pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota pada rancangan awal target kinerja sebanyak 1177 Orang dan pada rancangan akhir sebanya 1157 Orang. perubahan tersebut terjadi karena adanya keselahan pada system SIPD yang tidak bisa melakukan editing pada saat proses input berlangsung sehingga perlu adanya perbaikan pada tahap selanjutnya atau pada saat penyusunan penganggaran Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah adanya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan juga orientasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tangerang serta pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. 3.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Pada Tahun 2025 ini Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dan seluruh perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang melaksankan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Tangerang melakukan efisiensi sesuai dengan ketentuan yaitu : o Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas; o Efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak; o Efisiensi Belanja Makanan dan Minuman Rapat; o Efisiensi Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia; o Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; o Efisiensi Belanja Sewa Hotel. Data perubahan hasil rasionalisasi dapat dijelaskan pada table di bawah ini : Tabel. 3.1 Perubahan Rencana Kerja serta Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan hasil Efisiensi/Refocusing Kode Rekening Uraian Indikator Satuan SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANGTARGET PAGU ANGGARAN TARGET PAGU ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 = (9-7) ALOKASI BELANJA KEGIATAN 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 69.268.354.563 76.166.823.382 6.898.468.819 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Capaian Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 15.249.164.408 100 14.735.435.548 (513.728.860) 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 11 251.906.000 11 204.764.000 (47.142.000) Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100 100 - 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 152.871.000 7 124.767.000 (28.104.000) 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 34.341.000 1 27.479.000 (6.862.000) 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 3 64.694.000 3 52.518.000 (12.176.000) 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan Dokumen 23 11.390.923.695 23 11.362.176.695 (28.747.000) Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 100 - 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 45/12 11.275.060.995 45/12 11.275.060.995 - 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 6 51.476.700 6 39.892.700 (11.584.000) 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 51.316.000 4 37.840.000 (13.476.000) 1.06.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 13.070.000 1 9.383.000 (3.687.000) Kode Rekening Uraian Indikator Satuan SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANGTARGET PAGU ANGGARAN TARGET PAGU ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 = (9-7) 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah Dokumen 4 12.895.104 4 9.796.328 (3.098.776) Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Persen 100 100 - 1.06.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 4 12.895.104 4 9.796.328 (3.098.776) 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen 2 287.353.600 2 266.921.350 (20.432.250) Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 100 100 - 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 60 136.898.400 60 136.898.400 - 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 60 150.455.200 60 130.022.950 (20.432.250) 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 1.614.239.216 7 1.206.870.836 (407.368.380) Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 100 - 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 22.585.059 5 22.585.059 - 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 29 526.436.535 29 522.989.985 (3.446.550) 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 28 42.446.957 28 42.446.957 - 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 32 103.517.105 32 103.517.105 - 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 8 55.193.560 8 41.370.730 (13.822.830) 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 98.570.000 12 77.035.000 (21.535.000) 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 765.490.000 12 396.926.000 (368.564.000) 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Jasa Penunjang Dokumen 12 1.055.539.676 12 1.048.599.222 (6.940.454) Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100 100 - 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 132.495.816 12 132.433.862 (61.954) 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 42.998.292 12 42.998.292 - Kode Rekening Uraian Indikator Satuan SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANGTARGET PAGU ANGGARAN TARGET PAGU ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 = (9-7) 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 880.045.568 12 873.167.068 (6.878.500) 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dokumen 12 636.307.117 12 636.307.117 - Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100 100 - 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 46 433.462.117 46 433.462.117 - 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 32 39.750.000 32 39.750.000 - 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 163.095.000 1 163.095.000 - 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Capaian Program : Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial Persen 100,00% 3.564.723.350 100,00% 4.407.685.330 842.961.980 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dokumen 20 45.240.500 20 37.280.400 (7.960.100) Hasil : Persentase Dunia Usaha yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial Persen 2,05% 1,70% - 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dokumen 20 45.240.500 20 37.280.400 (7.960.100) 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya PSKS 957 3.519.482.850 1157 4.370.404.930 850.922.080 Hasil : Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial Persen 97,95% 98,30% - 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 368 256.941.510 368 219.417.450 (37.524.060) 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 29 228.943.400 29 222.424.400 (6.519.000) Kode Rekening Uraian Indikator Satuan SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANGTARGET PAGU ANGGARAN TARGET PAGU ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 = (9-7) 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga 500 2.600.000.000 700 3.511.003.000 911.003.000 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga 60 388.598.940 60 379.491.700 (9.107.240) 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota Sertifikat 3 44.999.000 3 38.068.380 (6.930.620) 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Capaian Program : Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Persen 33,33% 14.319.400 33,33% 14.319.400 - 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 10 14.319.400 10 14.319.400 - Hasil : Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Persen 33,33% 33,33% - 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 10 14.319.400 10 14.319.400 - 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Capaian Program : Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial Persen 32,70% 2.214.165.145 36,11% 2.549.237.784 335.072.639 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Keluaran : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Orang 1636 2.043.191.470 1836 2.388.456.109 345.264.639 Hasil : Peresentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial Persen 27,85% 31,26% - 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Orang 350 379.770.500 350 340.058.500 (39.712.000) Kode Rekening Uraian Indikator Satuan SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANGTARGET PAGU ANGGARAN TARGET PAGU ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 = (9-7) Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 350 188.053.000 350 177.349.000 (10.704.000) 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 150 310.606.800 350 750.008.000 439.401.200 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 93 201.378.800 93 201.279.400 (99.400) 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 160 567.505.770 160 549.759.209 (17.746.561) 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 100 150.482.200 100 146.215.200 (4.267.000) 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 70 12.468.800 70 9.518.800 (2.950.000) 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 30 25.162.800 30 22.163.400 (2.999.400) 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 35 12.468.800 35 10.328.800 (2.140.000) 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 185 145.186.400 185 134.937.000 (10.249.400) 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 72 39.098.800 72 38.400.000 (698.800) 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayaanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 41 11.008.800 41 8.438.800 (2.570.000) 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Keluaran : Jumlah PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Orang 285 170.973.675 285 160.781.675 (10.192.000) Kode Rekening Uraian Indikator Satuan SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANGTARGET PAGU ANGGARAN TARGET PAGU ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 = (9-7) (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial Hasil : Peresentase PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yangmendapatkan rehabilitasi sosial Persen 4,85% 4,85% - 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 55 59.978.875 55 58.733.875 (1.245.000) 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 128 46.492.000 128 41.650.000 (4.842.000) 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 72 39.098.800 72 39.098.800 - 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Dokumen 30 25.404.000 30 21.299.000 (4.105.000) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Capaian Program : Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Persen 100 47.040.658.360 100 52.947.463.920 5.906.805.560 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial Persen 368.650 47.040.658.360 628.850 52.947.463.920 5.906.805.560 Hasil : Persentase Pemenuhan Perlindungan Jaminan Sosial Persen 100 100 - 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Orang 123.300 1.602.093.760 123.300 1.455.323.800 (146.769.960) 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Keluarga 240.000 39.493.835.000 500.000 45.217.404.120 5.723.569.120 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga 5.150 5.463.545.200 5.150 5.408.334.000 (55.211.200) 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 200 481.184.400 400 866.402.000 385.217.600 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Capaian Program : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap Persen 100 897.557.400 100 1.278.314.000 380.756.600 Kode Rekening Uraian Indikator Satuan SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANGTARGET PAGU ANGGARAN TARGET PAGU ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 = (9-7) darurat bencana daerah Kabupaten/Kota 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Orang/Kelompok yang mendapatkan perlindungan sosial Orang 1300 579.019.400 3300 987.281.000 408.261.600 Hasil : Persentase Cakupan Penanganan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Persen 100 100 - 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 1300 279.283.000 3300 701.983.000 422.700.000 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 650 249.800.000 650 249.800.000 - 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota Unit 6 19.698.400 6 6.260.000 (13.438.400) 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 65 18.946.000 65 18.446.000 (500.000) 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 65 11.292.000 65 10.792.000 (500.000) 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Item Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Item 7 318.538.000 7 291.033.000 (27.505.000) Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Persen 100 100 - 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Kampung 6 185.528.000 6 171.228.000 (14.300.000) 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 150 133.010.000 150 119.805.000 (13.205.000) 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Capaian Program : Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP Persen 85 287.766.500 85 234.367.400 (53.399.100) Kode Rekening Uraian Indikator Satuan SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANGTARGET PAGU ANGGARAN TARGET PAGU ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 = (9-7) 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Dokumen 14 287.766.500 14 234.367.400 (53.399.100) Hasil : Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP Persen - 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Dokumen 1 45.130.100 1 43.530.100 (1.600.000) 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Makam 1 206.312.400 1 154.513.300 (51.799.100) 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Laporan 12 36.324.000 12 36.324.000 - Jumlah alokasi belanja 69.268.354.563 76.166.823.382 6.898.468.819 Berdasarkan table diatas, hasil efisiensi / refocusing Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial total Anggaran Belanja Dinas Sosial telah melakukan efisiensi / refocusing sesuai dengan kriteria yang tertera pada Intruksi Presiden. Disamping itu Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mendapatkan alokasi penambahan anggaran sebesar Rp. 6.898.468.819 yang di fokuskan untuk penanganan Kemiskinan Ekstrim yang terbagi dalam beberapa kegiatan diantaranya :
5. 1.Sebanyak Rp. 402.000.000 dipergunakan untuk Penambahan Sasaran Bantuan Sosial dalam bentuk pemberian bantuan permodalan kepada Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
6. 2.Sebanyak Rp. 985.700.000 dipergunakan untuk Penambahan Sasaran Bantuan Sosial dalam bentuk pemberian bantuan permodalan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
7. 3.Sebanyak Rp. 439.600.000 dipergunakan untuk Penambahan Sasaran Bantuan Sosial dalam bentuk Alat Bantu Kesehatan (Kursi Roda) bagi Penyandang Disabilitas;
8. 4.Sebanyak Rp. 422.700.000 dipergunakan untuk Penyediaan Makanan dalam bentuk Buffer Stock dalam Penanganan Bencana Alam / Sosial;
9. 5.Sebanyak Rp. 4.648.468.819 dipergunakan untuk Penambahan Sasaran Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan serta verifikasi dan validasi data penerimanya. Pada perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial mendapatkan pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.795.014 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Belas Rupiah) yang dipergunakan untuk penyesuaian belanja pegawai (-Rp. 290.995.014,-) Rp. dan penambahan belanja gaji 13 dan 14 non ASN (Rp. 67.200.000,-) atau sekitar 0,29% dari Rp. 76.166.823.382 (Tujuh Puluh Enam Miliyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) *Pagu hasil refocusing, Sehingga alokasi anggaran perubahan Dinas Sosial menjadi sebesar Rp. 75.943.028.368 (Tujuh Puluh Lima Miliyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) Adapun Perubahan Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Tabel. 3.2 Perubahan Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kab. Tangerang Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 DINAS SOSIAL 52.810.7 26.996 69.268.3 54.563 75.943.0 28.368 23.132.30 1.372 32.840.32 3.914,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 52.810.7 26.996 69.268.3 54.563 75.943.0 28.368 23.132.30 1.372 32.840.32 3.914,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 52.810.7 26.996 69.268.3 54.563 75.943.0 28.368 23.132.30 1.372 32.840.32 3.914,00 1, 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Pers en 100 Pers en 13.986.6 53.153 15.249.1 64.408 14.506.8 40.534 894.604.8 47 100 Pers en 14.881.25 8.000,00 1.06.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 Doku men 11 Doku men 179.970. 700 251.906. 000 204.764. 000 24.793.30 0 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 10 Dok ume n 235.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.01.00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Doku men 7 Doku men 107.586. 700 152.871. 000 124.767. 000 17.180.30 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 6 Dok ume n 135.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.01.00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 1 Lapo ran 17.547.6 00 34.341.0 00 27.479.0 00 9.931.400 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 1 Lapo ran 45.000.00 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.01.00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Lapo ran 3 Lapo ran 54.836.4 00 64.694.0 00 52.518.0 00 -2.318.400 Kab. Tanger ang, Semua Kecam PENDA PATAN ASLI DAERA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Dinas Sosial 3 Lapo ran 55.000.00 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 atan, Semua Kel/De sa H (PAD) serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 1.06.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 15 Doku men 23 Doku men 10.712.2 54.796 11.390.9 23.695 11.071.1 81.681 358.926.8 85 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 15 Dok ume n 10.715.00 0.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.02.00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45/1 2 Oran g/bul an 45/1 2 Oran g/bul an 10.606.5 26.996 11.275.0 60.995 10.984.0 65.981 377.538.9 85 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Dinas Sosial 45/1 2 Oran g/bu lan 10.500.00 0.000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 penyeludupa n. Pemerinta han yang Baik 1.06.01. 2.02.00 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapo ran 6 Lapo ran 77.845.2 00 51.476.7 00 39.892.7 00 - 37.952.50 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 1 Lapo ran 95.000.00 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.02.00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD 1 Lapo ran 4 Lapo ran 13.019.6 00 51.316.0 00 37.840.0 00 24.820.40 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 1 Lapo ran 70.000.00 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.06.01. 2.02.00 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Doku men 1 Doku men 14.863.0 00 13.070.0 00 9.383.00 0 -5.480.000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 1 Dok ume n 50.000.00 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah 4 Doku men 4 Doku men 14.674.4 00 12.895.1 04 9.796.32 8 -4.878.072 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 4 Dok ume n 25.000.00 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.03.00 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Doku men 4 Doku men 14.674.4 00 12.895.1 04 9.796.32 8 -4.878.072 Kab. Tanger ang, Semua Kecam PENDA PATAN ASLI DAERA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Dinas Sosial 4 Dok ume n 25.000.00 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 atan, Semua Kel/De sa H (PAD) serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 1.06.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 Doku men 2 Doku men 214.163. 000 287.353. 600 266.921. 350 52.758.35 0 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 2 Dok ume n 550.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.05.00 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 60 Paket 88.464.0 00 136.898. 400 136.898. 400 48.434.40 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Dinas Sosial 60 Pake t 270.000.0 00,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 penyeludupa n. Pemerinta han yang Baik 1.06.01. 2.05.00 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 60 Oran g 60 Oran g 125.699. 000 150.455. 200 130.022. 950 4.323.950 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 60 Oran g 280.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Doku men 7 Doku men 1.198.05 4.664 1.614.23 9.216 1.206.87 0.836 8.816.172 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 7 Dok ume n 1.455.000. 000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.06.00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 5 Paket 14.964.5 00 22.585.0 59 22.585.0 59 7.620.559 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 15 Pake t 40.000.00 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.06.00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 29 Paket 393.373. 864 526.436. 535 522.989. 985 129.616.1 21 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 20 Pake t 550.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.06.00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 26 Paket 28 Paket 49.978.2 00 42.446.9 57 42.446.9 57 -7.531.243 Kab. Tanger ang, Semua Kecam PENDA PATAN ASLI DAERA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Dinas Sosial 25 Pake t 45.000.00 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 atan, Semua Kel/De sa H (PAD) serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 1.06.01. 2.06.00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 36 Paket 32 Paket 99.760.1 00 103.517. 105 103.517. 105 3.757.005 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 50 Pake t 120.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.06.00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 8 Paket 40.000.0 00 55.193.5 60 41.370.7 30 1.370.730 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Dinas Sosial 15 Pake t 50.000.00 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 1.06.01. 2.06.00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lapo ran 12 Lapo ran 99.978.0 00 98.570.0 00 77.035.0 00 - 22.943.00 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 12 Lapo ran 150.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.06.00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lapo ran 12 Lapo ran 500.000. 000 765.490. 000 396.926. 000 - 103.074.0 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta Dinas Sosial 12 Lapo ran 500.000.0 00,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 han yang Baik 1.06.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 12 Doku men 12 Doku men 933.280. 292 1.055.53 9.676 1.110.99 9.222 177.718.9 30 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 12 Dok ume n 1.011.258. 000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.08.00 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lapo ran 12 Lapo ran 5.148.00 0 132.495. 816 132.433. 862 127.285.8 62 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 12 Lapo ran 15.300.00 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.08.00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Lapo ran 12 Lapo ran 42.998.2 92 42.998.2 92 42.998.2 92 - Kab. Tanger ang, PENDA PATAN ASLI Memperkuat reformasi politik, Meningkat kan Penyelengg Dinas Sosial 12 Lapo ran 65.000.00 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa DAERA H (PAD) hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 1.06.01. 2.08.00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapo ran 12 Lapo ran 885.134. 000 880.045. 568 935.567. 068 50.433.06 8 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 12 Lapo ran 930.958.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 12 Doku men 12 Doku men 734.255. 301 636.307. 117 636.307. 117 - 97.948.18 4 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg Dinas Sosial 12 Dok ume n 890.000.0 00,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 narkoba, judi, dan penyeludupa n. araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 1.06.01. 2.09.00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 46 Unit 46 Unit 494.505. 301 433.462. 117 433.462. 117 - 61.043.18 4 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 25 Unit 600.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.01. 2.09.00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 32 Unit 39.750.0 00 39.750.0 00 39.750.0 00 - Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 45 Unit 90.000.00 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.06.01. 2.09.00 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000. 000 163.095. 000 163.095. 000 - 36.905.00 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Dinas Sosial 1 Unit 200.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 2, 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAA N SOSIAL Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial 100 perse n 100 pers en 3.482.26 6.050 3.564.72 3.350 4.407.68 5.330 - 1.232.266 .050 100 pers en 2.250.000 .000,00 1.06.02. 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 20 Doku men 20 Doku men 54.999.7 00 45.240.5 00 37.280.4 00 - 17.719.30 0 Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PSKS 25 Dok ume n 350.000.0 00,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.06.02. 2.02.00 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 20 Doku men 20 Doku men 54.999.7 00 45.240.5 00 37.280.4 00 - 17.719.30 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PSKS 25 Dok ume n 350.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.02. 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya 1399 PSKS 1157 PSKS 3.427.26 6.350 3.519.48 2.850 4.370.40 4.930 943.138.5 80 Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat PSKS 882 PSK S 1.900.000. 000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 1.06.02. 2.03.00 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 310 Oran g 368 Oran g 136.247. 700 256.941. 510 219.417. 450 83.169.75 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 349 Oran g 300.000.0 00,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 penyandang disabilitas. 1.06.02. 2.03.00 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 29 Oran g 29 Oran g 237.340. 700 228.943. 400 222.424. 400 - 14.916.30 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PSKS 29 Oran g 500.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.02. 2.03.00 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 1000 Kelu arga 700 Kelu arga 2.599.87 6.000 2.600.00 0.000 3.511.00 3.000 911.127.0 00 Kab. Tanger ang, Rajeg, Suka manah Kab. Tanger ang, Rajeg, PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu PSKS 500 Kelu arga 700.000.0 00,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pangar engan Kab. Tanger ang, Telukn aga, Kamp ung Besar Kab. Tanger ang, Pakuh aji, Kiara Payun g Kab. Tanger ang, Sinda ng Jaya, Sinda ngson o Kab. Tanger ang, Sinda ng Jaya, Sinda ngasih Kab. Tanger ang, Sepata n Timur, Lebak Wangi Kab. prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. nan Sumber Daya Manusia NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tanger ang, Solear, Cikuya Kab. Tanger ang, Gunu ng Kaler, Ranca gede 1.06.02. 2.03.00 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Lemb aga 60 Lemb aga 408.829. 650 388.598. 940 379.491. 700 - 29.337.95 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 30 Lem baga 350.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.02. 2.03.00 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Sertif ikat 3 Sertif ikat 44.972.3 00 44.999.0 00 38.068.3 80 -6.903.920 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PSKS 3 Serti fikat 50.000.00 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan 33,3 3 perse n 33,3 3 pers en 15.824.3 00 14.319.4 00 14.319.4 00 - 15.824.30 0 PPKS 33,3 3 pers en 20.000.00 0 1.06.03. 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 33,3 3 Perse n 10 Oran g 15.824.3 00 14.319.4 00 14.319.4 00 -1.504.900 Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan PPKS 10 Oran g 20.000.00 0 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Desa/Kelurahan Asal olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Sumber Daya Manusia 1.06.03. 2.01.00 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Oran g 10 Oran g 15.824.3 00 14.319.4 00 14.319.4 00 -1.504.900 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PSKS 10 Oran g 20.000.00 0 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4, 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial 32,7 0 perse n 36.1 1 pers en 2.090.99 4.950 2.214.16 5.145 2.549.23 7.784 796.005.0 50 PPKS 33,6 7 Pers en 2.887.000 .000,00 1.06.04. 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 1636 Oran g 1836 Oran g 1.715.47 7.150 2.043.19 1.470 2.388.45 6.109 672.978.9 59 Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 1764 Oran g 2.250.000. 000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04. 2.01.00 01 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Oran g 350 Oran g 296.531. 800 379.770. 500 340.058. 500 43.526.70 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan PPKS 350 Oran g 350.000.0 00,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Sumber Daya Manusia 1.06.04. 2.01.00 02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Oran g 350 Oran g 221.315. 000 188.053. 000 177.349. 000 - 43.966.00 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 350 Oran g 350.000.0 00,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.06.04. 2.01.00 03 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Oran g 350 Oran g 332.384. 550 310.606. 800 750.008. 000 417.623.4 50 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 175 Oran g 375.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.04. 2.01.00 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Oran g 93 Oran g 81.317.0 00 201.378. 800 201.279. 400 119.962.4 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber PPKS 105 Oran g 100.000.0 00,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Daya Manusia 1.06.04. 2.01.00 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Oran g 100 Oran g 141.895. 000 150.482. 200 146.215. 200 4.320.200 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 120 Oran g 250.000.0 00,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.06.04. 2.01.00 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Oran g 70 Oran g 21.257.0 00 12.468.8 00 9.518.80 0 - 11.738.20 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 70 Oran g 50.000.00 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04. 2.01.00 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 145 Oran g 30 Oran g 32.717.0 00 25.162.8 00 22.163.4 00 - 10.553.60 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber PPKS 30 Oran g 75.000.00 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Daya Manusia 1.06.04. 2.01.00 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Oran g 35 Oran g 11.417.0 00 12.468.8 00 10.328.8 00 -1.088.200 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 35 Oran g 50.000.00 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.06.04. 2.01.00 10 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Oran g 185 Oran g 111.013. 700 145.186. 400 134.937. 000 23.923.30 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 120 Oran g 130.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.04. 2.01.00 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 130 Oran g 72 Oran g 31.217.0 00 39.098.8 00 38.400.0 00 7.183.000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber PPKS 84 Oran g 70.000.00 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Daya Manusia 1.06.04. 2.01.00 12 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 41 Oran g 41 Oran g 14.417.0 00 11.008.8 00 8.438.80 0 -5.978.200 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 35 Oran g 50.000.00 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.06.04. 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Jumlah PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial 285 Oran g 285 Oran g 375.517. 800 170.973. 675 160.781. 675 - 214.736.1 25 Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 214 Oran g 637.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.04. 2.02.00 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 55 Oran g 55 Oran g 70.365.8 00 59.978.8 75 58.733.8 75 - 11.631.92 5 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 70 Oran g 150.000.0 00,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.06.04. 2.02.00 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Oran g 128 Oran g 42.712.0 00 46.492.0 00 41.650.0 00 -1.062.000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 120 Oran g 220.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.04. 2.02.00 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Oran g 72 Oran g 248.417. 000 39.098.8 00 39.098.8 00 - 209.318.2 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 84 Oran g 250.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.04. 2.02.00 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 10 Doku men 10 Doku men 14.023.0 00 25.404.0 00 21.299.0 00 7.276.000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 10 Dok ume n 17.000.00 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 5, 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 100 perse n 100 pers en 32.081.0 77.143 47.040.6 58.360 52.947.4 63.920 - 21.651.51 1.229 PPKS 100 pers en 10.429.56 5.914,00 1.06.05. 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial 3257 50 Oran g 6288 50 Oran g 32.081.0 77.143 47.040.6 58.360 52.947.4 63.920 20.866.38 6.777 Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 1233 00 Oran g 10.429.56 5.914,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.06.05. 2.02.00 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 1233 00 Oran g 1233 00 Oran g 1.298.06 0.760 1.602.09 3.760 1.455.32 3.800 157.263.0 40 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 1233 00 Oran g 1.209.565. 914,00 DINAS SOSIAL 1.06.05. 2.02.00 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 2000 00 Kelu arga 5000 00 Kelu arga 27.931.9 99.880 39.493.8 35.000 45.217.4 04.120 17.285.40 4.240 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber PPKS 5000 00 Kelu arga 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Daya Manusia 1.06.05. 2.02.00 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2250 Kelu arga 5150 Kelu arga 2.401.28 6.503 5.463.54 5.200 5.408.33 4.000 3.007.047. 497 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 5500 Kelu arga 8.500.000. 000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.06.05. 2.02.00 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Oran g 400 Oran g 449.730. 000 481.184. 400 866.402. 000 416.672.0 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 250 Oran g 720.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 6, 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah 100 Pers en 100 Pers en 898.664. 100 897.557. 400 1.278.31 4.000 767.335.9 00 Korba n Benca na 100 pers en 1.666.000 .000,00 1.06.06. 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Orang/Kelompok yang mendapatkan perlindungan sosial 2086 Oran g 3300 Oran g 625.054. 700 579.019. 400 987.281. 000 362.226.3 00 Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Korba n Benca na 1400 Oran g 1.168.000. 000,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 1.06.06. 2.01.00 01 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 1300 Oran g 3300 Oran g 288.178. 100 279.283. 000 701.983. 000 413.804.9 00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Korba n Benca na 1400 Oran g 410.000.0 00,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.06.06. 2.01.00 02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 650 Oran g 650 Oran g 245.230. 000 249.800. 000 249.800. 000 4.570.000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Korba n Benca na 750 Oran g 410.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.06. 2.01.00 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Unit 6 Unit 43.538.4 00 19.698.4 00 6.260.00 0 - 37.278.40 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat Korba n Benca na 6 Unit 78.000.00 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kel/De sa pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 1.06.06. 2.01.00 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 65 Oran g 65 Oran g 23.607.2 00 - - - 23.607.20 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Korba n Benca na 70 Oran g 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 penyandang disabilitas. 1.06.06. 2.01.00 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota - 65 Oran g - 18.946.0 00 18.446.0 00 18.446.00 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Korba n Benca na 70 Oran g 220.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.06. 2.01.00 05 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 65 Oran g 65 Oran g 24.501.0 00 11.292.0 00 10.792.0 00 - 13.709.00 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu Korba n Benca na 70 Oran g 50.000.00 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. nan Sumber Daya Manusia 1.06.06. 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Item Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 7 Item 7 Item 273.609. 400 318.538. 000 291.033. 000 17.423.60 0 Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia TAGAN A 2 Item 498.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.06. 2.02.00 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Kam pung 6 Kam pung 198.609. 400 185.528. 000 171.228. 000 - 27.381.40 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia TAGAN A 6 Kam pung 348.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.06. 2.02.00 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Oran g 150 Oran g 75.000.0 00 133.010. 000 119.805. 000 44.805.00 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia TAGAN A 160 Oran g 150.000.0 00,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 7, 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP 85 perse n 85 pers en 255.247. 300 287.766. 500 239.167. 400 471.252.7 00 90 Pers en 726.500.0 00,00 1.06.07. 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 14 Doku men 14 Doku men 255.247. 300 287.766. 500 239.167. 400 - 16.079.90 0 Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Taman Maka m Pahlaw an 14 Dok ume n 726.500.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.07. 2.01.00 01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Doku men 1 Doku men 88.461.4 00 45.130.1 00 43.530.1 00 - 44.931.30 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Taman Maka m Pahlaw an 1 Dok ume n 470.000.0 00,00 DINAS SOSIAL 1.06.07. 2.01.00 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Maka m 1 Maka m 130.461. 900 206.312. 400 154.513. 300 24.051.40 0 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Taman Maka m Pahlaw an 1 Mak am 216.500.0 00,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.06.07. 2.01.00 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 12 Lapo ran 12 Lapo ran 36.324.0 00 36.324.0 00 41.124.0 00 4.800.000 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Taman Maka m Pahlaw an 12 Lapo ran 40.000.00 0,00 DINAS SOSIAL UPTD REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 52.810.7 26.996 69.268.3 54.563 75.943.0 28.368 23.132.30 1.372 32.840.32 3.914,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 52.810.7 26.996 69.268.3 54.563 75.943.0 28.368 23.132.30 1.372 32.840.32 3.914,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 52.810.7 26.996 69.268.3 54.563 75.943.0 28.368 23.132.30 1.372 32.840.32 3.914,00 1, 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial 32,7 0 perse n 36.1 1 pers en 2.090.99 4.950 2.214.16 5.145 2.549.23 7.784 796.005.0 50 2.887.000 .000,00 1.06.04. 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 1636 Oran g 1636 Oran g 1.715.47 7.150 2.043.19 1.470 2.388.45 6.109 672.978.9 59 Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 2.250.000. 000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04. 2.01.00 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 160 Oran g 160 Oran g 419.995. 100 567.505. 770 549.759. 209 129.764.1 09 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia PPKS 400.000.0 00,00 DINAS SOSIAL J U M L A H 52.810.7 26.996 69.268.3 54.563 75.943.0 28.368 1.284.717 .462.164 32.840.32 3.914,00 3.2. RENCANA KERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2025 Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana disajikan pada bagian terdahulu, diprioriaskan pula untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaiman amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Dinas Sosial mengampu urusan sosial yang capaian dan targetnya disajikan tabel berikut ini : Tabel 3.3 Capaian dan Target Pencapaian SPM Tahun 2022-2025 N O Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Satua n Capaian Target 2025 Target Nasiona l2022 202 3 202 4 Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 97,3 3 100 100 100 100 100 2 Rehabilitasi sosial dasar Anak Telantar di luar panti Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 97,3 3 100 100 100 100 100 3 Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 97,3 4 100 100 100 100 100 4 Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti Jumlah Warga Negara khususnya gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti % 93,3 3 100 100 100 100 100 5 Perlindunga n dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten % 88,3 7 100 100 100 100 100 N O Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Satua n Capaian Target 2025 Target Nasiona l2022 202 3 202 4 Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bencana bagi korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindunga n dan jaminan sosial Dalam rangka pemenuhan SPM, rencana sub kegiatan yang digunakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut : Tabel 3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan SPM Sosial NO KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN I 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL A 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1 1.06.04.2.01 .01 Penyediaan Permakanan 2 1.06.04.2.01 .02 Penyediaan Sandang 3 1.06.04.2.01 .03 Penyediaan Alat Bantu 4 1.06.04.2.01 .04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5 1.06.04.2.01 .05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 6 1.06.04.2.01 .06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 7 1.06.04.2.01 .07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 8 1.06.04.2.01 .08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 9 1.06.04.2.01 .09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 10 1.06.04.2.01 .10 Pemberian Layanan Kedaruratan 11 1.06.04.2.01 .11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 12 1.06.04.2.01 .12 Pemberian Layanan Rujukan 13 1.06.04.2.02 .06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti II 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA B 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 14 1.06.06.2.01 .01 Penyediaan Makanan 15 1.06.06.2.01 .02 Penyediaan Sandang 16 1.06.06.2.01 .03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 17 1.06.06.2.01 .04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 18 1.06.06.2.01 .05 Pelayanan Dukungan Psikososial 3.3. TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2025 Tabel 3.5 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 Dinas Sosial No. IKK Kategori Urusan Urusan IKK Outcome DEFINISI OPERASIONAL CAPAIAN TARGET TAHUN 2025 2023 2024* Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100% 100% 100% 100% 100% 1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Sosial Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota &nb sp;  Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100% 85% 100% 100% 100% 3.4. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 Tabel 3.6 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Dinas Sosial No Sasaran Indikator Kinerja Utama Definisi Operasional Satuan Target 2025 Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya cakupan penanganan PPKS yang terlayani Persentase PPKS yang Berdaya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. PPKS Berdaya adalah PPKS yang sudah memiliki kemampuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya. PPKS yang ditargetkan akan berdaya adalah PPKS dengan beberapa ketentuan, mulai Anak terlantar, Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, WRSE, Eks Napi dan Fakir Miskin Desil 1. Persen 1,69% 1,69% Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang tahun 2025 berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan hingga triwulan I tahun anggaran 2025, serta memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan. Dalam hal adanya kebijakan terkait kondisi keuangan daerah yang akan mempengaruhi pelaksanaan Perubahan Renja ini maka optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja ini melalui perubahan strategi pelaksanaan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini. Terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah :
10. 1.Catatan Penting Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang disusun sejalan dengan penjabaran dari tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam Renstra yaitu :
a.Meningkatkan PPKS yang berdaya
b.Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
c.Meningkatkan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.
1. 2.Kaidah-kaidah Pelaksanaan Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2025, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan supaya program kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:
a.Dalam melaksanakan Renja Perubahan Dinas Sosial ini seluruh aparatur di lingkungan Dinas Sosial mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja tersebut dengan sebaikbaiknya;
b.Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang haruslah berpedoman kepada Perubahan RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
c.Dokumen Renja Perubahan ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran (RKPA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025;
d.Dokumen Renja Perubahan ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.
1. 3.Rencana Tindak Lanjut Untuk mencapai target sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan pada tahun 2025 maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas. Demikian kiranya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas secara berkesinambungan.
2. 17.Dinas Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 (ayat 1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuai dengan perkembangan keaadaan meliputi : a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pebangunan daerah kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenan dan/ atau b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan. Berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan 2025, dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Disnaker Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi- asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi prioritas belanja, serta aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan. Serta adanya Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dapat melakukan pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam Perubahan RKPD tahun 2025. Sebagaimana diamanatkan didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang bahwa tema pembangunan tahun 2025 Kabupaten Tangerang yaitu; “Pemerataan Pembangunan Berwawasn Lingkungan Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Kolaborasi Antar Sektor” dengan prioritas pembangunan yaitu :
3. 1.Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. 2.Perekonomian masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
5. 3.Pemenuhan pemerataan pembangunan Infrastruktur yang berkualitas
6. 4.Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel Sedangkan prioritas pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2025 yaitu meningkatkan perekonomi masayarakat yaitu penanganan kemiskinan ekstrem dan penganggguran dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja berupa :
7. 1.Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan pemagangan
8. 2.Peningkatan akses dan kemudahan layanan informasi lowongan kerja bagi pencari kerja melalui sistem informasi berbasis web
9. 3.Peningkatan perlindungan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha Untuk mewujudkan hal tersebut peran dinas dalam peningkatan pelayanan dimana prioritas pembangunan ketenagakerjaan yaitu penanganan masalah pengangguran melalui peningkatan kompetensi dan produktivtas tenaga kerja yang dapat memiliki daya saing, meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja/berusaha dan peningkatan kesejahteraan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis. dinamis dan berkeadilan dengan tetap mengacu pada kondisi dan potensi daerah serta aspirasi yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. 1.2 Dasar Hukum Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, adalah :
10. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
11. 2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003;
12. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. 4.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
14. 5.Undang-Undang Nomor 29 tahun Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
15. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. 10.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
20. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
21. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan;
22. 13.Peraturan Bupati Tangerang Noomor 139 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
23. 14.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
24. 15.Peraturan Bupati Tangerang nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana pembangunan Daerah kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026; 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanan dan pengawasan program kegiatan dalam menjabarkan visi, misi, dan program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang yang merupakan hasil penjabaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang2024–2026. Sebagai konsekuensinya maka program tersebut harus dirumuskan dan diimplementasikan serta ditetapkan didalam Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan tahunan yang direalisasikan dalam rencana kerja dan Anggaran (RKA), Tujuan penyusunan Rencana Kerja perubahan Disnaker Tahun 2025 adalah untuk:
25. 1.Memberikan arah dan kebijakan tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025.
26. 2.Untuk menyelaraskan pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dengan tujuan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Renja OPD ini didasarkan kepada sistematika dokumen sebagai berikut: Propinsi dan Kabupaten, Tujuan dan sasaran Renja OPD dan Rencana Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang pada Perubahan Renja tahun anggaran 2025.
27. 1.Meningkatnya Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja dengan indicator persentase pencari kerja yang ditempatkan sampai dengan Bulan Mei telah terealisasi 19,95 % dari target 70,25% di tahun 2025 dengan capaian kinerja 28,39 %. Capaian sampai dengan triwulan II masih sangat rendah dan belum mencapai target kinerja yang diharapkan. Berdasarkan data Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tahun 2025, jumlah pencari kerja yang ditempatkan yaitu dari 7.559 orang, sedangkan proyeksi pencari kerja tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja berjumlah 37,874 orang. Tabel II.1 Informasi Pasar Kerja s/d Bulan Mei 2025 No Uraian Satuan Jumlah 1 Pencari Kerja Terdaftar Orang 10.942 2 Lowongan Kerja Orang 11.697 3 Penempatan Pencari Kerja Orang 7559 Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiaan di triwulan I tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan yang harus mendapat perhatian sebagai berikut: Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiaan di triwulan II tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan yang harus mendapat perhatian sebagai berikut:
28. 1.Kurangnya minat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan di beberarapa program pelatihan AC, Digital Marketing, Servis HP dan kesiapan pelaksanaan pelatihan di lokasi baik peserta maupun tempat.
29. 2.Belum optimalnya kerja sama pelatihan dan penempatan sehingga lulusan pelatihan belum semua dapat terserap di dunia industri.
30. 3.Masih banyak Perusahaan belum menyampaikan informasi lowongan dan penempatan tenaga kerja.
31. 4.Masih banyaknya kasus Perselisihan Hubungan Industrial terutama kasus PHK
32. 5.Adanya penyesuain anggaran mengakibatkan adanya perubahan jadwal kegiatan Menindaklanjuti hal tersebut perlu upaya dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan diatas melalui :
33. 1.Meningkatkan dan menambah frekuensi sosialisasi berbagai program pelatihan dan dilakasanakan oleh UPT Latihan Kerja.
34. 2.Dalam melaksanakan pelatihan perlu dilakukan analis traning kebutuhan pelatihan sehingga dalam rangka pelaksanaan pelatihan dapat di sesuaiakan dengan kebutuhan industri dengan melibatkan stekholder terkait dan mengoptimalkan kerja sama pelatihan dan penempatan melalui forum komunikasi lembaga pelatihan dan dunia industri daerah.
35. 3.Optimalisasi sistem aplikasi D’Naker Digi kepada perusahaan melalui sosialisasi dan melakukan monitoring dan pembinaan ke perusahaan mengenai wajib lapor lowongan dan penempatan
36. 4.Memasilitasi penempatan kepada pencari kerja dengan perusahaan pemberi kerja secara langsung melalui fasilitasi penempatan dan bursa kerja,
37. 5.Mendorong peningkatan peran Lembaga Kerjasama Bipartit untuk mewujudkan hubungan yang harmonis di perusahaan dan meningkatkan pemahaman pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan peratauran perundang-undangan
38. 6.Meningkatkan Pembinaan ke perusahaan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan ketenagakerjaan.
39. 7.Melakukan penysesuain anggaran dalam APBD Peruabahan dan ada beberpa kegiatan yang membutuhkan tambahan anggaran sehingga perlua dilakukan usulan tambahan anggaran dalam APBD Peruabahan Untuk itu perlu dilakukan upaya Dinas Tenaga Kerja untuk lebih mendorong kesadaran perusahaan dalam melaksanakan wajib lapor lowongan dan penempatan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
40. 2.Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dari target 83,29 telah terealisasi 78,2 dengan capaian kinerja mencapai 93,88% dengan kataogori BB (sangat Baik),. NO. Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumn ya Tahun 2025 1 PERENCANAAN KINERJA 30 27.00 27.00 2 PENGUKURAN KINERJA 30 17.70 20.70 3 PELAPORAN KINERJA 15 15.00 13.50 4 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 25 14.75 17.00 NILAI AKUNTABILITAS KINERJA Rp 100.000 74,45 78.20 BB Sangat Baik Capaian Kinerja nyata indikator “ nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja” tahun 2025 sebesar 93,88 % meningkat di banding tahun sebelumnya sebesar 3,75 point di bandingkan pencapaian tahun sebelumnya berjumlah 74,45 %. Dari 4 Komponen Penilaian terdapat 2 komponen yang mengalami peningkatan bobot evaluasi yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran Kinerja sedangkan 2 komponen yang di evaluasi mengalami peningkatan yaitu Perencanaan Kinerja dan pelaporan Kinerja. Dan terdapat 2 komponen yang mengalami penurunan kinerja yaitu pelaporan kinerja Penurunan pencapaian di sebabkan adanya komponen yang di evalauasi belum optimal dilaksanakan yaitu belum optimalnya pengukuran data capaian kinerja dan pelaporan kinerja berupa laporan kinerja berjenjang eselon III dan IV secara berkala. Kegagalan pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja tidak terlepas dari belum optimalnya pelaksanaan SAKIP di Dinas Tenaga Kerja., Selain itu juga dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran perlu dilakukan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mendukung keberhasilan pencapian indikator kinerja sasaran yaitu dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan yang di rencanakan sehingga mencapai target indikator kinerja sasaran. Untuk itu Dinas Tenaga Kerja akan memperbaiki atas hasil penilaian LKIP yaitu dengan melakukan upaya perbaikan berupa;
41. 1.Menerapkan implementasi Sakip Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang sesuai berpedoman kepada peratuan dan ketentuan yang berlaku.
42. 2.Melakukan pemantau dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian kinerja secara berkala dan berjenjang sehingga pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
43. 3.Dalam penyusunan Renja Dinas Tenga Kerja Kabupaten Tangerang akan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja serta berpedoman kepada Renstra dalam penyusunan program dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan pencapian indikaor sasaran.
44. 3.Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja Berdasarkan Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggara Tingkat Outcome Pemerintah Daerah Sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dins Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang telah menetapkan indicator kinerja kunci (IKK)) yang tertuang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanerang Tahun 2024-2026 yaitu; Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang No Indikator Kinerja Kunci Standar Nasional IKK Kondisi Awal Kinerja Target Renstra PD Realisasi Proyeksi Tahun 2025 2023** 2024 2025 2026 2023 2024 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja IKK 100% 100% 100% 100% 100.00 100% 100% 2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi IKK 4,81% 5,06% 5,32% 5,57% 0.17% 0,13% 5,32% 4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) IKK 36,54% 36,77% 36,97% 37,15% 56.15% 48,09% 36,97% 5 Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja IKK 68,48% 69,34% 70,27% 71,35% 62.67% 76,73% 70,27% Pencapaian Inidikator kinerja kunci (IKK) Dinas Tenaga Kerja sebagai bahan pertanggungjawban laporan pertanggung jawban Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2025 terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target kinerja yaitu
45. 1.Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dari target di tahun 2023 sebesar 5,06% terealiasai sebesar 0,13% rendahnya realisasi ini disebabkan data tenaga bersertifikat kompetensi berdasarkan hasil sertifikasi yang dilaksankan dan terdata di Dinas tenaga Kerja selain itu meningkatnya data jumlah tenaga kerja berdasarkan data perusahaan di Kabupaten Tangerang. 2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang dilakukan per triwulan sangat penting dilaksanakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan didalam Renja Disnaker Tahun 2025 Memperhatikan tahapan dan tata waktu dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Disnaker Tahun 2025, maka kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Disnaker Tahun 2025 menggunakan laporan realisasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut merupakan data sekaligus informasi terkait permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam Renja dan teranggarkan pada APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Hasil evaluasi Renja Renja 2025 sampai dengan Triwulan II dijadikan dasar penyusunan Renja Perubahan tahun 2025, dengan memperhatikan realisasi anggaran dan realiasasi target capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja Disnaker dalam melaksanakan anggaran tahun 2025 Evaluasi mencakup realisasi target capaian kinerja, keluaran program dan kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan II terhadap Renja Dinas Tenga Kerja, yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi capaian indikator sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Adapun evaluasi pelaksanaan renja Dinas Tenaga Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025
46. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.18.193.512.582,00 dan realisasi angaran Rp. 6.380.105.406,00 (35,07 %)dan realisasi fisik kegiatan mencapai 50%.. Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran kinerja yang ingin dicapai yaitu: a) Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan dari target 100% persen telah terealisasi mencapai 50% sesuai dengan kinerja yang ditargetkan.
47. 2.Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.83.334.900,00 dan realisasi angaran Rp.0 dan realisasi fisik kegiatan mencapai 0%.. Pelaksanaan Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan sasaran kinerja yang ingin dicapai yaitu: Persentase Ketersediaan data makro dan Mikro Ketenagakerjaan dengan target kinerja 100% relaisasi 0, program akan dilaksanakan pada triwulan IV
48. 3.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan, dengan jumlah angaran sebesar Rp. 15.249.465.980,00 dengan realisasi anggaran Rp. 1.702.407.800,00 mencapai 11,16%. Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran kinerja yang ingin dicapai yaitu: a) Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten dengan target 75 % realisasi mencapai 11,23 % dengan capaian 13,33% Dimana lulusan pelatihan yang lulus uji kompetensi berjumlah 75 orang dari target yang disertifikasi 668 orang pertahun b) Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi dengan target 35 Lembaga belum realisasi 0 lembaga.. Rendahnya capaian kinerja program ini disebabkan : a) Lulusan pelatihan yang lulus uji kompetensi baru berjumlah 75 orang dari target 668 orang di karenakan masih dalam proses sertifikasi dan membutuhkan waktu untuk mendapatkan data kelulusan uji kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang melaksanakan test uji kompetensi. b) Lembaga Pelatihan kerja yang terakreditasi dilaksankaan oleh Propinsi Banten dan datanya akan di peroleh setelah proses akreditasi selesai.
49. 4.Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) Kegiatan, 9 (sembilan) Sub Kegiatan, dengan jumlah angaran sebesar Rp.2.256.396.620,00 dengan realisasi anggaran Rp. 579.687.500,00 mencapai 15,09%. Didalam pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja dengan sasaran yang ingin dicapai adalah; a) Persentase penempatan tenaga kerja berdasarkan lowongan kerja terdaftar dari target 96,87% orang pencari kerja yang ditempatkan telah teraalisasi 25,09% atau mencapai 17 % dimana jumlah pencari kerja di tempatkan 7559 orang dari lowongan kerja terdaftar pertahun di proyeksikan berjumlah 29.217 orang. b) Jumlah Witra Usaha Baru dari target 6600 orang baru terealisasi 112 orang atau 17% Belum Optimalnya capaian tersebut sebabkan a) Masih terdapat perusahaan yang belum melaporkan lowongan dan penempatan tenaga kerja hasil seleksi perusahaan. b) Lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan
50. 5.Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan, dengan jumlah angaran sebesar Rp. 2.617.026.850,- realisasi keuangan mencapai Rp. 1229672240,- (1191%) . dengan Outcome yang ingin dicapai adalah: a) Angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun dari target 1,25 % telah terealisasi 0,8 % dengan capaian kinerja 64%, dimana dari jumlah PHI yang terdaftar berjumlah 88 kasus dari jumlah perusahaan 6.323 perusahaan.
51. 6.Program Pembangunan kawasan transmigran terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 34.741.630 relaisasi -, dengan indicator yang ingin dicapai yaitu Jumlah animo masyarakat bertransmigran berjumlah 7 KK relaisasi 0, belum terealisasinya disebablan menunggun kuota transmigran dari Kementerian Desa dan Transmigrasi. Berikut disajikan tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan II Tabel II.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD s/d triwulan II Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu Anggaran Reallisasi anggaran Persent ase (%) Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Target Realisasi Realisasi Presentase 2,07,01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.193.512.582 6.380.105.406 35,07 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 50 50 2.07.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 123.531.900 27.075.000 21,92 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 9 4 44 2.07.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 111.679.950 23.910.000 21,41 Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah Dokumen 4 2 50 2.07.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.193.950 3.165.000 44,00 Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen 1 1 100 2.07.01.2.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.658.000 0 0,00 Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Dokumen 4 2 50 2.07.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.608.502.790 5.045.377.986 40,02 Jumlah dokumen adminstrasi keuangan Dokumen 2 2 100 2.07.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.601.767.790 5.043.122.986 40,02 Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang/Bula n 35 35 88 2.07.01.2.02.07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 6.735.000 2.255.000 33,48 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Laporan 1 1 100 2.07.01.2.03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 293.762.400 11.718.000 3,99 Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen 3 1 33 2.07.01.2.03.02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya 71.154.000 11.718.000 16,47 Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya Paket 2 2 100 2.07.01.2.03.08 Sub Kegiatan Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang- undangan 190.108.400 0 0,00 Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan Orang 5 0 0 2.07.01.2.03.09 Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 32.500.000 0 0,00 Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang 60 0 0 2,07,01,2,06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.425.655.400 196.634.400 13,79 Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 4 53 2.07.01.2.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 26.997.000 0 0,00 Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 1 1 100 2.07.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 661.980.800 0 0,00 Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 6 0 0 2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.681.400 0 0,00 1 0 0 2.07.01.2.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 161.790.100 139.299.400 86,10 Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 2 2 100 2.07.01.2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.129.500 37.810.000 68,58 Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Paket 2 2 100 2.07.01.2.06.08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 79.351.000 10.200.000 12,85 Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Laporan 12 6 50 2.07.01.2.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 418.725.600 9.325.000 2,23 Jumlah laporan penyelenggaraan rapat korrdinasi dan konsultasi SKPD Laporan 12 6 50 2.07.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.880.034.568 965.715.172 33,53 Jumlah dokumen Jasa Penunjang Dokumen 3 2 67 2.07.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.072.005.000 265.892.172 24,80 Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 12 6 50 2.07.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.808.029.568 699.823.000 38,71 Jumlah lapoaran penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor yang disediakan Laporan 12 6 50 2.07.01.2.09.01 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 862.025.524 133.584.848 15,50 Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 5 2 40 2.07.01.2.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 214.805.964 51.094.848 23,79 Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 5 3 60 2.07.01.2.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Kendaraan Dinas opersional atau lapangan 250.619.560 73.210.000 29,21 Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya Unit 9 4 44 2.07.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 112.900.000 9.280.000 8,22 Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit 60 30 50 2.07.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 196.500.000 0 0,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 1 100 2.07.01.2.09.11 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 87.200.000 0 0,00 Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharan dan di rehabilitasi Unit 1 0 0 2.07.02 PPROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 83.334.900 0 0,00 Persentase Ketersediaan data makro dan mikro ketenagakerjaan Persen 100 0 0 2.07.02.01 Kegiatan Penyusunan Renacana Tenaga Kerja (RTK) 83.334.900 0 0,00 Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Dokumen 21 0 0 2.07.02.01.01 Sub Kpenyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 26.572.500 0 0,00 Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dokumen 1 0 0 2.07.02.01.02 Sub Kpenyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 56.762.400 0 0,00 Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro Perusahaa n 20 0 0 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 15.249.465.980 1.702.407.800 11,16 Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten Persen 75 11,23 15 Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi Lembaga 35 0 2.07.03.2.01 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihahn Berdasarkan Unit Kompetensi 14.910.959.380 1.617.376.200 10,85 Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi Orang 1744 352 18 2.07.03.2.01.01 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 7.875.387.280 1.518.712.200 19,28 Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan Kompetensi pada tahun n Orang 1744 352 18 2.07.03.2.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 405.569.000 1.020.000 0,25 Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja Unit 5 2 40 2.07.03.2.01.03 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 6.630.003.100 97.644.000 1,47 Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lembaga 100 40 40 2.07.03.2.02 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 292.146.600 78.401.600 26,84 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang di bina Lembaga 40 20 50 2.07.03.2.02.01 Sub Kegiatan Pembinaaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 292.146.600 78.401.600 26,84 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina Lembaga 40 20 50 2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 29.308.000 6.630.000 22,62 Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas Perusahaa n 320 150 47 2.07.03.2.04.01 Konsultasi Produktivitas pada Perusahan Kecil 29.308.000 6.630.000 22,62 Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas Perusahaa n 320 150 47 2.07.03.2.05 Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat daerah Kabupaten/Kota 17.052.000 0 0,00 Jumlah Dokumen hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Dokumen 1 1 100 2.07.03.2.05.03 Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 17.052.000 0 0,00 Jumlah Dokumen hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah Dokumen 1 1 100 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.256.396.620 579.687.500 15,09 #DIV/0! Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar Persen 96,87 37,8 39 Jumlah Wirausaha Baru Orang 660 192 29 2.07.04.2.01 Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2.256.396.620 226.259.500 10,03 Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terlayani dalam pelayanan antar kerja Orang 40000 10942 27 2.07.04.2.01 Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antara Kerja 189.424.000 155.282.000 81,98 Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain- lain untuk peningkatan kompetensi Orang 70 70 100 2.07.04.2.02 Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja 169.195.000 25.817.500 15,26 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL Orang 20000 7559 38 2.07.04.2.03 Sub Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja 68.980.000 45.160.000 65,47 Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan Orang 400 300 75 2.07.04.2.04 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabbilitas Kabupaten/Kota 23.250.000 0 0,00 Jumnlah Pencari kerja disabilitas yang ,mendapatkan Fasilitasi layanan ULD Orang 50 45 90 Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja 1.805.547.620 0 0,00 Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja Orang 560 112 20 2.07.04.2.02 Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 160.463.400 42.298.000 26,36 Jumlah lembaga Penempatan yang dterbitkan perijinan dan dilakukakn pengawasan dan pengendalian Lembaga 150 120 80 2.07.04.2.02.02 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 160.463.400 42.298.000 26,36 Jumlah LPTKS yang di lakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku lembaga 150 120 80 2.07.04.2.03 Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 867.598.800 311.130.000 35,86 Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia Lowongan 20000 5049 25 2.07.04.2.03.01 Sub Kegiatan Pemeliharaan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 242.117.000 51.000.000 21,06 Jumlah data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Dokumen 2 1 50 2.07.04.2.03.02 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 86.128.000 0 0,00 Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karier Hub) Orang 40000 10942 36 2.07.04.2.03.03 Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja 539.353.800 260.130.000 48,23 Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja Orang 500 0 0 2.07.04.2.04 Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 556.196.100 0 0,00 Jumlah Perlindungan CPMI dan PPMI (pra dan Purna Penempatan) di daerah Kab/Kota Orang 320 240 75 2.07.04.2.04.01 Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia 358.075.000 0 0,00 Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya Orang 232 160 69 2.07.04.2.04.03 Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 198.121.100 0 0,00 Jumlah PMI purna yang diberdayakan Orang 80 80 100 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.617.026.850 1.229.672.240 46,99 Angka sengketa Pengusaha- pekerja per tahun Persen 1,25 0,80 64 2.07.05.2.01 Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 476.602.650 178.761.400 37,51 Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Perusahaa n 185 80 59 2.07.05.2.01.01 Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 33.500.000 0 0,00 Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online Perusahaa n 135 60 44 2.07.05.2.01.02 Sub Kegiatan Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan 33.500.000 0 0,00 Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama Perusahaa n 50 15 30 2.07.05.2.01.03 Sub Kegiatan Penyelengaraan Pendataan dan Informasi Sarana hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengupahan 409.602.650 178.761.400 43,64 Jumlah Data dan informasi sarana hubungan Industrial (PP/PKB), Struktur Skalla Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan Laporan 1 0 0 2.07.05.2.02 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 2.140.424.200 1.050.910.840 49,10 Jumlah pencegahan dan penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/kota Perkara 300 135 45 2.07.05.2.02.01 Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 809.744.600 95.400.000 11,78 Jumlah perselisihan yang di cegah Perkara 100 47 47 2.07.05.2.02.02 Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 84.949.280 4.494.000 5,29 Jumlah perkara Perselisihan yang diselesaikan Perkara 200 88 44 2.07.05.2.02.03 Sub Kegiatan Penyelenggareaan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, Federasi, dan Konfederasi serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afilasi 14.987.400 14.037.400 93,66 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi Asosiasi dan Serikat Pekerja 34 21 62 2.07.05.2.02.04 Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 1.195.264.920 936.979.440 78,39 Jumlah LKS Tripartit yang dibina Lembaga 1 1 100 2.07.05.2.02.05 Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja 35.478.000 0 0,00 Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja Orang 100 0 0 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 0,00 3.32.03 PPROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAN 34.741.630 0 0,00 Jumlah animo masyarakat bertransmigran pada tahun n KK 8 0 0 3.32.03.2.01 Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 34.741.630 0 0,00 Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya KK 7 0 0 3.32.03.2.01.11 Sub Kegiatan Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal 34.741.630 0 0,00 Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya KK 7 0 0 Dinas Tenaga Kerja Tahun anggaran 2025 mendapatkan pagu anggaran Rp. 40.018.736.862,00 dengan realisasi anggaran Rp 9.891.872.946,00 sebesar 24,72 % sehingga sisa anggaran anggaran berjumlah Rp. 30.126.863.916,00 tidak optimalnya penyerapan anggaran di triwulan tahun 2025 disebabkan:
52. 1.Belanja Pegawai disebabkan adanya potongan kinerja. Mutasi staf dan belum terserapnya anggaran CPNS dan P3K yang telah di anggarakan.
53. 2.Pencairan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan seperti biaya listrik dimana kebutuhan pemakakian listrik BLK belum optimal disebabkan belum berjalannya pelaksanaan BLK Kosambi dan SPPD serta service kendaraan
54. 3.Transisi e catalog versi 5 ke versi 6 menghambat proses pengadaan
55. 4.Adanya selisih harga penawaran pengadaan barang dan jasa. Untuk itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan di triwulan selanjutnya permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan, selain itu juga agar PPTK kegiatan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk jelasnya dapat kami disamppaiakn evaluasi program dan kegiatan tahun 2025; Realisasai anggaran Dari hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 terdapat bebarapa hal yang menjadi perhatian pelaksanaan program dan kegiatan untuk memenuhi target Renstra yaitu:
56. 1.Memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
57. 2.Pelaksanaan program dan kegiatan agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanankan dalam DPA.
58. 3.Adanya penyesuaian dan pergeseran anggaran sub kegiatan dalam APBD Perubahan Dalam rangka mendukung pelakanaan program dan kegiatan tahun 2025 masih terdapat beberapa ke butuhan yang harus dialokasikan dalam APBD Perubahan hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang masih membutuhkan tambahan anggaran yaitu :
59. 1.Kebutuhan Anggaran untuk sarana dan prasana kantor
60. 2.Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang
61. 3.Fasilitasi kegiatan LKS Tripartit Kabupaten Tangerang
62. 4.Kebutuhan untuk belanja pegawai 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Masalah utama yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang yaitu tingginya angka pengangguran sebagai akibat bertambahnya angakatan kerja baru maupun adanya PHK di perusahaan Tingginya angka pengangguran akan berdampak sangat luas jika tidak dapat ditangani oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Selain masalah utama tersebut Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tangerang menghadapai berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapai dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu kualifikasi dan kompetensi angkatan kerja yang tidak sesuaidengan kesempatan kerja yang tersedia, Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di perusahaan sebagai akibat kurangnya kesadaran perusahaan dalam melaksanakan wajib lapor lowongan dan meningkatnya kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Dalam menjalalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaran pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang seringkali menghadapi isu-isu strategis yang dapat menghambat atau mengurangi target kinerja OPD. Isu-isu strategis yang di hadapi oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu:
63. 1.Peningkatan daya saing tenaga kerja
64. 2.Peningatan penempatan tenaga kerja
65. 3.Peningkatan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan
66. 4.Peningkatan pelayanan publik Sebagai tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dan isu tersebut Dinas Tenaga Kerja akan merencanakan program dan kegiatan dengan menitikberatkan sasaran pembangunan ketenagakerjaan yaitu :
67. 1.Meningkatkan kompetensi pencari kerja
68. 2.Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
69. 3.Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis serta perlindungan tenaga kerja
70. 4.Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu di dukung oleh program dan kegiatan yang berkesinambungan sehingga dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja lebih memprioritaskan penanganan permasalahan tersebut. Tabel III.1 Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang 2024- 2026 Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI 2020-2024 Sasaran Strategis Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja Penempatan Tenaga Kerja Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja yang fleksibel Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Berdasarkan hal tersebut prioritas pembangunan nasional bidang ketenagakerjan yang akan di laksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah meliputi :
71. 1.Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan
72. 2.Menngkatkan volume penyerapan tenaga kerja melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja/berusaha
73. 3.Memperbaki iklim ketenagakerjan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan memberikan pembinaan penyusunan sarana hubungan industrial di perusahaan serta dapat meyelesaikan kasus PHI sesuai denga SOP yang telah di tentukan. 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Peraturan Bupati Tangerang Nomor tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, bahwa tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang adalah : merencanakan, melaksanakan, urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanankan tugas pokok diatas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang mempunyai fungsi :
a.Merumuskan program kerja DinasTenaga Kerja; Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja Dinas Tenaga Kerja;
b.Membina kinerja aparatur dilingkungan Dinas Tenaga Kerja;
c.Mengarahkan pelaksanaan program kerja mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
d.Menyelenggarakanprogram kerja Dinas Tenaga Kerja;
e.Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Dinas Tenaga Kerja; dan
f.Melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Bupati. Dalam RPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 Dinas Tenaga Kerja mendukung pencapaian pada misi ke 2 (dua) yaitu “Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal” dengan tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja. Untuk mendukung tujuan dan sasaran Daerah pada RPD 2024-2026 maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang menetapkan tujuan perangkat daerah yaitu: Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Indikator kinerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sedangkan Sasaran Perangkat Daerah (PD) merupakan hasil yang akan dicapai dari tujuan yang di formulisaikan secara terukur, spesifik, rasional untuk di laksanakan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan yang telah di rumuskan pada periode RPD 2024-2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran Strategis jangka menengah yang ingin dicapai sesuai dengan tugas. pokok dan fungsi yaitu;
1. 1.Tujuan Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:
a.Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja. Dengan indikator Persentase Tenaga kerja ditempatkan, yang digunakan untuk mengukur persentase penempatan pencari kerja yang terdaftar dan terdata di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
b.Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja, yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja ( jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek), penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja hingga pada pelaporan hasil kinerja serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Tujuan, sasaran dan target kinerja jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2024 beserta indkator kinerjanya di sajikan dalam table. Tabel III.2 Target Sasaran dan Indikator sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Target Kinerja 2024 1 2 3 4 5 1 Meningkatn ya Daya Saing Tenaga Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 68,25 Persen 1.1 Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja yang Kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan 70,25 Persen 1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Dinas Tenaga kerja 83,29 3.3 Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dalam APBD murni tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja mempunyai anggaran Sebesar RP. 39.668.666.822,00 terdiri dari 6 Program, 18 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. dalam APBD Perubahan tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja mendapatkan alokasi tambahan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Tangerang . Sehingga di anggaran perubahan tahun 2025 jumlah pagu Dinas Tenaga Kerja menjadi Rp. 40.586.537.377,00 bertambah Rp. 917.870.555,00 Dalam APBD Perubahan Tahun 2024 terdapat penambahan anggaran yang diprioritaskan untuk :
1. 1.Belanja Pegawai yang digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS Dinas Tenaga Kerja,
2. 2.Honor non ASN untuk pembayaran gaji THR dan Gaji 13
3. 3.Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang dan LKS Tripartit Kabupaten Tangerang
4. 4.Penyesuaian Sub kegiatan untuk Pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan pelatihan dan sarana prassarana Kantor Adapaun Rincian program dan Kegiatan dalam anggaran Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yaitu Table III.3 Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perubahan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA KERJA MURNI RENCANA KERJA PERUBAHAN BERTAMBAH BERKURANGTARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (9-6) DINAS TENAGA KERJA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 39.626.417.192,00 40.551.795.747,00 925.378.555,00 1, 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 18.700.414.612,00 100 Persen 19.156.576.057,00 456.161.445,00 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 9 Dokumen 157.133.630,00 9 Dokumen 118.331.900,00 (38.801.730,00) 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 134.335.950,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Dokumen 106.479.950,00 (27.856.000,00) 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 12.469.950,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 7.193.950,00 (5.276.000,00) 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 10.327.730,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 4.658.000,00 (5.669.730,00) 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 2 Dokumen 12.611.962.790,00 2 Dokumen 12.735.915.385,00 123.952.595,00 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/b ulan 12.601.767.790,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40 Orang/b ulan 12.729.180.385,00 127.412.595,00 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 10.195.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 6.735.000,00 (3.460.000,00) 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen pembinaan pegawai 3 Dokumen 307.399.200,00 3 Dokumen 3.071.046.400,00 (2.952.800,00) 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 71.154.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 71.154.000,00 0,00 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 32.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Orang 32.500.000,00 0,00 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 73 Orang 203.745.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 73 Orang 200.792.400,00 (2.952.800,00) 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen administrasi umum Perangkat Daerah 6 Dokumen 1.881.858.900,00 6 Dokumen 2.115.313.780,00 233.454.880,00 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 26.997.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 26.997.000,00 0,00 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 661.980.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8 Paket 1.327.394.380,00 665.413.580,00 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Ru,ahy Tangga Jumlah Paket Peralatan dan rumah tangga yang Disediakan 1 Paket 21.681.400,00 24.891.400,00 3.210.000,00 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 161.790.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 166.178.500,00 4.388.400,00 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 69.410.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 55.129.500,00 (14.280.500,00) 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 105.850.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 79.351.000,00 (26.499.000,00) 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 834.149.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 435.372.000,00 (398.777.600,00) 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen jasa penunang 3 Dokumen 2.880.034.568,00 3 Dokumen 3.020.434.568,00 140.400.000,00 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.072.005.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 1.072.005.000,00 0,00 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.808.029.568,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 1.948.429.568,00 140.400.000,00 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlaj dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang Pemerintah Daeah 4 Dokumen 862.025.524,00 4 Dokumen 862.134.024,00 108.500,00 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 214.805.964,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Unit 210.414.464,00 (4.391.500,00) 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 250.619.560,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9 Unit 250.619.560,00 0,00 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 112.900.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60 Unit 117.400.000,00 4.500.000,00 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 196.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 196.500.000,00 0,00 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 87.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 87.200.000,00 0,00 2, 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Ketersediaan data makro dan mikro ketenagakerjaan 100 Persen 112.751.900,00 100 Persen 56.762.400,00 (55.989.500,00) 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja RTK) 21 Dokumen 112.751.900,00 20 Dokumen 56.762.400,00 (55.989.500,00) 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 37.055.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 0,00 (37.055.000,00) 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 20 Orang 75.696.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20 Orang 56.762.400,00 (18.934.500,00) 3, 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten 35 Lembaga 75 Persen 843.213.600,00 35 Lembaga 75 Persen 736.575.600,00 (106.638.000,00) 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi 2000 Orang 422.699.000,00 1744 Orang 404.569.000,00 (18.934.500,00) 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 5 Lembaga 422.699.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Lembaga 404.569.000,00 (18.934.500,00) 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga pelatihan Kerja yang dibina 50 Lembaga 357.344.600,00 60 Lembaga 292.146.600,00 (65.198.000,00) 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 50 Lembaga 357.344.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60 Lembaga 292.146.600,00 (65.198.000,00) 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah perusahaan kecil yang mendapat peningkatan produktivitas 320 Perusah aan 38.275.000,00 300 Perusah aan 25.308.000,00 (12.967.000,00) 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 25 Perusah aan 38.275.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 300 Perusah aan 25.308.000,00 (12.967.000,00) 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas da daya saing tenaga kerja di tingkat Daerah 1 Dokumen 24.895.000,00 1 Dokumen 14.552.000,00 (10.343.000,00) 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 24.895.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 14.552.000,00 (10.343.000,00) 4, 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Jumnlah Wira Usaha Baru Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar 660 Orang 96.87 Persen 4.132.414.470,00 672 Orang 96,87 Persaen 3.609.263.320,00 (523.151.150,00) 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terilayan dalam sistem antar kerja 40000 Orang 2.431.395.820,00 40000 Orang 2.191.134.620,00 (240.261.200,00) 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi 70 Orang 193.824.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70 Orang 157.282.000,00 (36.542.000,00) 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 27200 Orang 257.250.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20000 Orang 166.275.000,00 (90.975.000,00) 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 300 Orang 78.640.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500 Orang 47.780.000,00 (30.860.000,00) 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 50 Orang 32.656.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 Orang 23.250.000,00 (9.406.000,00) 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 660 Orang 1.869.025.820,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 592 Orang 1.796.547.620,00 (72.478.200,00) 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penempatan yang diterbitkan perijinan dan dilakukan pengawasan dan pengendalian 75 Lembaga 184.689.400,00 150 Lembaga 142.463.400,00 (42.226.000,00) 2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku 150 Lembaga 184.689.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150 Lembaga 142.463.400,00 (42.226.000,00) 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah lowongan kerja yang tersedia 20000 Lowongan 946.010.800,00 20000 Lowongan 726.369.200,00 (219.641.600,00) 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 2 Dokumen 243.627.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen 225.117.000,00 (18.510.000,00) 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 30000 Orang 119.440.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30000 Orang 86.128.000,00 (33.312.000,00) 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 500 Orang 582.943.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500 Orang 415.124.200,00 (167.819.600,00) 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perlindungan CPMI dan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota 320 Orang 570.318.450,00 320 Orang 549.296.100,00 (21.022.350,00) 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 232 Orang 366.120.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 232 Orang 352.075.000,00 (14.045.000,00) 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 80 Orang 204.198.450,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80 Orang 197.221.100,00 (6.977.350,00) 5, 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Angka sengketa Pengusaha-pekerja per tahun 1.25 Persen 2.909.097.130,00 1.25 Persen 2.821.638.400,00 (87.458.730,00) 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 9satu) Daerah Kabupaten/Kota 185 Perusa haan 517.285.650,00 185 Perusa haan 594.893.200,00 77.607.550,00 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 135 Perusa haan 42.372.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 135 Perusa haan 29.000.000,00 (13.372.000,00) 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 50 Perusa haan 42.726.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 Perusa haan 29.000.000,00 (13.726.000,00) 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 432.187.650,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 536.893.200,00 104.705.550,00 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pencegahan dan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 300 Perkara 2.391.811.480,00 400 Perkara 2.226.745.200,00 (165.066.280,00) 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 100 Perkara 931.271.360,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 200 Perkara 804.744.600,00 (126.526.760,00) 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 200 Perkara 130.879.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 200 Perkara 84.949.280,00 (45.930.520,00) 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 35 Asosiasi dan Serikat Pekerja 14.987.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35 Asosiasi dan Serikat Pekerja 14.987.400,00 0,00 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1.262.297.920,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Lembaga 1.291.085.920,00 28.788.000,00 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 100 Orang 52.375.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 Orang 30.978.000,00 (21.397.000,00) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 42.249.630,00 34.741.630,00 (7.508.000,00) 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 42.249.630,00 34.741.630,00 (7.508.000,00) 1, 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah animo masyarakat bertransmigran pada tahun n 8 KK 42.249.630,00 8 KK 34.741.630,00 (7.508.000,00) 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota JUmlah calon transmigran yang terdaftar, terseleksi adminitrasi dan tekhnisnya 7 KK 42.249.630,00 7 KK 34.741.630,00 (7.508.000,00) 3.32.03.2.01.0011 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 8 KK 29.999.780,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8 KK 88.127.180,00 58.127.400,00 UPTD LATIHAN KERJA 12.928.525.480,00 14.170.979.970,00 1.242.454.490,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 12.928.525.480,00 14.170.979.970,00 1.242.454.490,00 1, 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten 35 Lembaga 75 Persen 12.928.525.480,00 35 Lembaga 75 Persen 14.170.979.970,00 1.242.454.490,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi 2000 Orang 12.928.525.480,00 1744 Orang 14.170.979.970,00 1.242.454.490,00 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 2000 Orang 8.874.349.380,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1744 Orang 7.528.171.780,00 (1.346.177.600,00) 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 100 Unit 4.054.176.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 Unit 6.642.808.190,00 2.588.632.090,00 J U M L A H 39.668.666.822,00 40.586.537.377,00 917.870.555,00 Melalui visi dan misi serta pemahaman faktor–faktor kunci keberhasilan dan responsif terhadap setiap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang akan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar. Proses pemantauan dan penilaian kemajuan serta keberhasilan terhadap implementasi dari Rencana Kerja Perubahan ini sebagai persyaratan mutlak yang harus dilakukan oleh seluruh aparatur pelaksana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, adpun aspek-aspek yang harus mendapat perhatian dalam mengevaluasi Rencana Kerja ini adalah bahwa :
5. 1.Proses evaluasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan proses pelaksanaan kegiatan;
6. 2.Adanya komunikasi secara aktif dari para pelaksana kegiatan (botom- up approach), melalui laporan tertulis secara berjenjang sebagai bukti adanya komitmen dari masing masing lini sesuai proses pelaksanaan kegiatan;
7. 3.Agar Rencana Kerja perubahan ini dapat diimplementasikan oleh seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang secara efektif dan efisien, maka perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut : • Rencana Kerja yang telah dirumuskan bersama ini harus mampu memperoleh manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat dari berbagai peluang yang
8. 18.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 23 tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 membahas evaluasi capaian kinerja periode Triwulan I tahun berjalan (Tahun 2025), dan rencana target kinerja selama tahun berjalan (Tahun 2025), agar dalam pencapaiannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026. 1.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hokum dalam menyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang- undangan sebagai berikut :
9. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
10. 2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44375587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaha Kedua atas
11. 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. 4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. 5.Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. 6.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. 7.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
16. 8.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
17. 9.Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diubah dengan nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;
18. 10.Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT);
19. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan;
21. 13.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
22. 14.Peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. 15.Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
24. 16.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
25. 17.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota layak anak;
26. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendaliaan, dan Evaluasi Pembagunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tantang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
27. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. 20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Infentarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kode Vikasi dan Nomen Klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. 21.Intruksi Mentri Dalam Negri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
30. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
31. 23.Peraturan Daerah Nomor 17 ahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
32. 24.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 117 tahun 2015 tentang pengarusutamaan hak anak dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tangerang;
33. 25.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 119 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penyusunaan perencanaan dan penganggaran responsive gender;
34. 26.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026;
35. 27.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk satu tahun (2025) secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Tangerang tahun 2024 – 2026. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 adalah sebagai berikut :
36. 1.Evaluasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025;
37. 2.Target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan (tahun 2025). 1.4 Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Rencana Kerja 3.2 Pendanaan BAB IV : PENUTUP Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni Masyarakat, Swasta dan Aparat Pemerintah Daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dapat digambarkan pada tabel berikut: Tabel II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)*100 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.496.861.444 3.408.039.096 27.27 % 94.05 % Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 25 25 100.00 % 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 172.799.564 22.464.940 13.00 % 100.00 % Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen - - 0.00 % 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 107.638.724 13.059.940 12.13 % 100.00 % Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 1 100.00 % 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 43.690.790 4.088.000 9.36 % 100.00 % Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 100.00 % 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.470.050 5.317.000 24.76 % 100.00 % JUmlah Laporan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah Laporan 1 1 100.00 % 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.790.296.574 2.356.341.948 24.07 % 98.00 % Jumlah laporan keuangan Dokumen - - 0.00 % 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.761.242.790 2.347.244.948 24.05 % 96.00 % Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bu lan 33 32 96.97 % 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 29.053.784 9.097.000 31.31 % 100.00 % JUmlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyususn Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD Laporan - - 0.00 % 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 21.283.580 6.431.000 30.22 % 100.00 % Jumlah laporan Barang Milik Daerah Dokumen - - 0.00 % 2.08.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 21.283.580 6.431.000 30.22 % 100.00 % Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan, dan Pengendalian Barang MIlik daerah Pada SKPD Laporan 1 1 100.00 % 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 373.836.740 86.185.000 23.05 % 100.00 % Jumlah Pegawai yang Difasilitasi Orang - - 0.00 % 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 321.357.000 86.185.000 26.82 % 100.00 % Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Paket 50 50 100.00 % 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 52.479.740 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi Orang - - 0.00 % 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.476.280.910 660.125.469 44.72 % 92.86 % Tersedia administrasi umum perangkat daerah Jenis 3 3 100.00 % 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.290.000 23.025.000 98.86 % 100.00 % Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 15 15 100.00 % 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 620.242.000 433.479.000 69.89 % 100.00 % Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 10 10 100.00 % 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 494.935.500 133.871.000 27.05 % 100.00 % Jumlah paket barang logistik kantor kantor yang disediakan Paket 8 8 100.00 % 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.637.410 13.930.000 56.54 % 100.00 % Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 1 1 100.00 % 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.000.000 1.120.000 14.00 % 50.00 % Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan Dokumen 1 1 100.00 % 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 129.600.000 12.450.000 9.61 % 100.00 % Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 1 100.00 % 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 175.576.000 42.250.469 24.06 % 100.00 % Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Laporan 1 1 100.00 % 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.400.000 37.561.500 24.17 % 100.00 % Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 1 1 100.00 % 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 4.950.000 33.00 % 100.00 % Jumlah laporan penyediaan jasa surat- menyurat Laporan 1 1 100.00 % 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.400.000 4.111.500 20.15 % 100.00 % Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Laporan 3 3 100.00 % 2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.000.000 28.500.000 23.75 % 100.00 % Jumlah Laporan penyediaan jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor Laporan 1 1 100.00 % 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 506.964.076 238.929.239 47.13 % 78.33 % tersedia pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 1 1 100.00 % 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 272.814.076 56.869.239 20.85 % 85.00 % Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 2 2 100.00 % 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.300.000 6.300.000 10.99 % 50.00 % Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara Unit 10 10 100.00 % 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 176.850.000 175.760.000 99.38 % 100.00 % Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 1 1 100.00 % 2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.591.763.360 169.271.630 10.63 % 100.00 % Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender % 25 25 100.00 % 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 82.605.860 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Opd yang memahami PPRG Dokumen - - 0.00 % 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 82.605.860 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah 63 63 100.00 % 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 623.316.430 48.970.000 7.86 % 100.00 % Jumlah Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan Orang 150 150 100.00 % 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 159.991.000 5.950.000 3.72 % 100.00 % Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Bidang Politik, Hukum, Sosial Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen - - 0.00 % 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 463.325.430 43.020.000 9.29 % 100.00 % Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Kelompok 5 5 100.00 % 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 885.841.070 120.301.630 13.58 % 100.00 % Jumlah Perempuan Yang Mengikuti Peningkatan keterampilan, dan Kesejahteraan Orang 436 436 100.00 % 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 629.583.600 87.887.950 13.96 % 100.00 % Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Orang 250 250 100.00 % 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 256.257.470 32.413.680 12.65 % 100.00 % Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Informasi dan Dokumen 1 1 100.00 % Edukasi (KIE) Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 747.714.990 123.900.000 16.57 % 100.00 % Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan % 25 25 100.00 % 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 285.733.350 79.000.000 27.65 % 100.00 % Meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Kelompok 10 10 100.00 % 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 285.733.350 79.000.000 27.65 % 100.00 % Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen - - 0.00 % 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 193.461.740 0 0.00 % 0.00 % Terlayaninya korban kekerasan terhadap perempuan sesuai standar % 25 25 100.00 % 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 193.461.740 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah 25 25 100.00 % 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 268.519.900 44.900.000 16.72 % 100.00 % Tersedianya tenaga pelayanan Kekerasatn Terhadap Perempuan yang terlatih Orang 35 35 100.00 % 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 268.519.900 44.900.000 16.72 % 100.00 % Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen - - 0.00 % 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 613.265.120 53.817.000 8.78 % 100.00 % Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga % 25 25 100.00 % 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 613.265.120 53.817.000 8.78 % 100.00 % Persentasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui PUSPAGA, PERCANTIK dan Sosialisasi Keluarga Layak Ana Orang 30 30 100.00 % 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 547.163.370 53.817.000 9.84 % 100.00 % JumlahsumberdayaLembagaPenyedia LayananPeningkatanKualitasKeluarga yang mendapat PeningkatanKapasitas KeluargaKewenangan Kabupaten/Kota Orang 100 100 100.00 % 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 66.101.750 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen - - 0.00 % 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 46.839.800 0 0.00 % 0.00 % Persentase Profil Gender dan Penyususnan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah % 25 25 100.00 % 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 46.839.800 0 0.00 % 0.00 % Tersedianya data informasi gender dan anak serta profil gender Dokumen - - 0.00 % 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 46.839.800 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen - - 0.00 % 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 905.067.200 91.610.000 10.12 % 100.00 % Persentase Seluruh Klaster Hak Anak % 25 25 100.00 % 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 339.286.200 3.650.000 1.08 % 100.00 % Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas KLA Persen 25 25 100.00 % 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 339.286.200 3.650.000 1.08 % 100.00 % Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenagan Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 100.00 % 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 565.781.000 87.960.000 15.55 % 100.00 % Terlaksananya KHA dalam pengembangan SRA, KELANA dan DEKELA Orang 268 268 100.00 % 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 116.718.000 52.920.000 45.34 % 100.00 % Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 100.00 % 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 166.939.600 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Informasi dan Edukasi (KIE) Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen - - 0.00 % 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 282.123.400 35.040.000 12.42 % 100.00 % Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen - - 0.00 % 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 694.572.700 134.075.000 19.30 % 100.00 % Persentase Perlindungan terhadap Anak % 25 25 100.00 % 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 259.251.800 66.500.000 25.65 % 100.00 % Meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap anak Persen 16 16 100.00 % 2.08.07.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 259.251.800 66.500.000 25.65 % 100.00 % Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah 30 30 100.00 % 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 193.389.150 0 0.00 % 0.00 % Terlayaninya korban kekerasan terhadap anak sesuai standar % 25 25 100.00 % 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 193.389.150 0 0.00 % 0.00 % Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Orang 25 25 100.00 % 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 241.931.750 67.575.000 27.93 % 100.00 % Tersedianya tenaga pelayanan Kekerasatn Terhadap Anak yang terlatih Orang 61 61 100.00 % 2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota 241.931.750 67.575.000 27.93 % 100.00 % JumlahLaporanHasilKoordinasidan SinkronisasiPenyediaanSaranaPrasara na Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan - - 0.00 % TABEL II.2 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN BELANJA TRIWULAN I TAHUN 2025 NO URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PERSEN (%) A PENDAPATAN - - - B BELANJA 17.096.084.614,00 4.109.312.726,00 24,04 1 Belanja Operasi 16.475.842.614,00 3.675.833.726,00 22,31 a Belanja Pegawai 9.761.242.790,00 2.347.244.948,00 24,05 b Belanja Barang dan Jasa 6.714.599.824,00 1.328.588.778,00 19,79 2 Belanja Modal 620.242.000,00 433.479.000,00 69,89 a Belanja Modal Peralatan dan Mesin 620.242.000,00 433.479.000,00 69,89 TABEL III.3 REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TRIWULAN I TAHUN 2025 NO PROGRAM JUMLAH KEG JUMLAH SUB KEG PAGU ANGGARAN REALISASI PERSEN (%) 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 21 12.496.861.444,00 3.415.459.096,00 27,33 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3 5 1.591.763.360,00 205.445.630,00 12,91 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 3 3 747.714.990,00 169.910.000,00 22,72 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 1 2 613.265.120,00 53.817.000,00 8,78 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 1 1 46.839.800,00 0,00 0,00 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2 4 905.067.200,00 91.610.000,00 10,12 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 3 3 694.572.700,00 173.071.000,00 24,92 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026, terdapat 3 IKK yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu : TABEL II.2 ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATA N ANALISI S 2024 2025 2026 2024 2024 2024 2026

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender - Persentase ARG pada belanja langsung APBD 51.81 51.82 51.83 51.81 51.81 51.82 51.83 Persentase Perlindungan Terhadap Anak - Persentas e anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan - Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 9.38% 9.26% 9.14% 5.86% 5.86% 5.5% 5% 2.2.1 Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender PUG atau Pengarustamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Berikut ini adalah kendala yang dihadapi dalam penguatan kelembagaan pengarustamaan gender :

1.Kurangnya pemahaman aparatur tentang strategi pengarustamaan gender
2.Masih terbatasnya SDM dalam melaksanakan PPRG
3.Kurangnya kompetensi untuk melakukan analisis gender
4.Belum maksimalnya peran Driver PUG 2.2.2 Persentase Perlindungan Terhadap Anak Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan melalui kerangka hukum positif atau UU yang mengatur hak dan kesejahteraan anak- anak. Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Berikut ini adalah Kekuatan, Kelemahan dan Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang terkait perlindungan anak :
1.Kekuatan A. Sudah terjalinnya Koordinasi antar lintas sektoral terkait perlindungan kekerasan terhadap anak B. Aplikasi Sistem Informasi Sayang Barudak sebagai Inovasi dalam era digital atau era 4.0 C. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak guna memudahkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
2.Kelemahan A. Kurangnya koordinasi internal antar bidang B. Advokasi yang belum menyentuh seluruh sasaran dari anak C. Belum tersedianya rumah perlindungan sementara (rumah aman) bagi korban kekerasan terhadap anak
3.Tantangan A. Masih banyaknya kekerasan terhadap anak B. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SISABAR C. Belum efektifnya peran satuan-satuan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak 2.2.3 Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Berikut ini adalah Kekuatan, Kelemahan dan Hambatan yang yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang terkait perlindungan perempuan :
1.Kekuatan A. Sudah terjalinnya Koordinasi antar lintas sektoral terkait perlindungan kekerasan terhadap perempuan B. Aplikasi Sistem Informasi Sayang Barudak sebagai Inovasi dalam era digital atau era 4.0 C. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak guna memudahkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
2.Kelemahan A. Kurangnya koordinasi internal antar bidang B. Advokasi yang belum menyentuh seluruh sasaran dari perempuan C. Belum tersedianya rumah perlindungan sementara (rumah aman) bagi korban kekerasan terhadap perempuan
3.Tantangan A. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan B. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SISABAR C. Belum efektifnya peran satuan-satuan tugas di bidang perlindunganperempuan 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.3.1 Tingkat Pelayanan Kinerja DPPPA Kabupaten Tangerang Berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, terdiri atas :
1.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina serta mengendalikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. A. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai uraian tugas : 1) merumuskan program kerja Dinas; 2) mengoordinasikan pelaksanaan program kerja Dinas; 3) membina kinerja aparatur di lingkungan Dinas; 4) mengarahkan pelaksanaan program kerja Dinas mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Daerah; 5) menyelenggarakan program kerja Dinas; 6) mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Dinas; 7) melaporkan pelaksanaan program kerja Dinas; dan 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
2.Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas A. Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas : 1) merencanakan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; 2) membagi tugas program yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; 3) memberi petunjuk program yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; 4) mengatur program yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan; 5) mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis dalam bidang kepegawaian Daerah sebagai bahan penyusun rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Daerah; 6) mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas; 7) mengendalikan mutu dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas; 8) mereviu dan mengendalikan mutu laporan kinerja instansi pemerintah; 9) mengatur pemenuhan program aplikasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik; 10) merumuskan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah; 11) mengatur administrasi barang miiik Daerah pada Perangkat Daerah; 12) mengatur administrasi kepegawaian perangkat Daerah; 13) mengatur administrasi umum perangkat Daerah; dan 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. B. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: 1) merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Dinas; 2) membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; 3) membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum dan Kepegawaian; 4) melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, pengawasan pengendalian, rekonsiliasi dan penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik Daerah; 5) melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian; 6) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai; 7) memfasiiitasi pemulangan pegawai yang pensiun serta yang meninggal dalam melaksanakan tugas; 8) memfasilitasi pemindahan tugas ASN; 9) memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; 10) memfasilitasi penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, serta bahan/material; 11) melaksanakan penatausahaan arsip dinamis; 12) melaksanakan dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik; 13) melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas; 14) melaksanakan administrasi/ penatausahaan, penggandaan, pengiriman, pendistribusian surat, tata naskah dinas, arsip dinamis Dinas, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor, serta jasa pelayanan umum kantor; 15) melaksanakan pengadaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, administrasi/ penatausahaan barang milik Daerah, serta penyusunan laporan barang milik Daerah; 16) memfasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, sarana dan prasarana kantor, perjalanan dinas, serta kendaraan operasional/ Dinas; 17) memfasilitasi pengadaan mebel, peralatan dan mesin, pengadaan aset tetap lainnya, pengadaan aset tetap tak berwujud, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, serta pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya; 18) memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Dinas serta kunjungan tamu; 19) memfasilitasi pengelolaan informasi dan dokumen; 20) melaksanakan penyusunan bahan untuk peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai; 21) menyusun kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya; 22) mempersiapkan koordinasi pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, serta kebutuhan pegawai; 23) menghimpun dan mengolah data administrasi kepegawaian; 24) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta mengadakan bimbingan teknis implementasinya; 25) membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; dan 26) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
3.Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, pembinaan dan pengendalian bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga. A. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai uraian tugas : 1) merencanakan operasional program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga; 2) membagi tugas program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga; 3) memberi petunjuk program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga; 4) mengatur program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga; 5) merencanakan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga; 6) mengevaluasi kegiatan program peningkatan kuaiitas hidup perempuan dan keluarga; 7) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender; 8) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarustamaan gender kewenangan kabupaten; 9) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan, perencanaan, dan penganggaran responsif gender; 10) melaksanakan sosialisasi kebiiakan pelaksanaan pengarusutamaan, perencanaan, dan penganggaran responsif gender; 11) melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi; 12) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial, dan ekonomi; 13) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten; 14) meningkatkan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten; 15) mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten; 16) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak kewenangan kabupaten; 17) melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender, serta perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten; 18) mengembangkan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten; 19) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah; 20) meningkatkan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah; 21) melaksanakan penguatan jejaring antarlembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah; 22) melaksanakan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya Dalam Daerah; dan 23) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4.Bidang Pengelolaan Data Gender dan Pemenuhan Hak Anak Bidang pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Data Gender dan Pemenuhan Hak Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. A. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai uraian tugas : 1) merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak; 2) membagi tugas program bidang pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak; 3) memberi petunjuk program bidang pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak; 4) mengatur program bidang pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak; 5) merencanakan kegiatan pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak; 6) mengevaluasi kegiatan program pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak; 7) penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten; 8) penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten; 9) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten; 10) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi memfasilitasi layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten; 11) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah; 12) mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah; 13) melaksanakan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah; dan 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
5.Bidang Perlindungan Perempuan dan Hak Khusus Anak Bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas A. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Hak Khusus Anak mempunyai uraian tugas : 1) merencanakan perumusan kebijakan program bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak; 2) membagi tugas program bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak; 3) memberi petunjuk program bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak; 4) mengatur program bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak; 5) merencanakan kegiatan bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak; 6) mengevaluasi kegiatan program bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak; 7) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah; 8) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten; 9) memfasilitasi penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten; 10) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten; 11) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten; 12) meningkatkan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia iayanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten; 13) memfasilitasi penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten; 14) melaksanakan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten; 15) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten; 16) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten; 17) memfasilitasi penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah; 18) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten; 19) mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten ; 20) melaksanakan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten; 21) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perllndungan khusus tingkat Daerah; 22) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah; 23) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah; dan 24) melaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dalam rangka menyelesaikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah diantaranya dengan melakukan identifikasi permasalah dan hambatan yang harus ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan dan hambatan yang dimaksud sebagai berikut :
1.Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak
2.Kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi SISABAR
3.Belum semua OPD mengerti tentang PUG
4.Kurang optimalnya Penguatan kelembagaan PUG
5.Masih kurangnya kesadaran gugus tugas Kabupaten Layak Anak terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pemenuhan hak anak.
6.Masih kurangnya partisipasi anak dalam keberlangsungan Perencanaan dan pembangunan daerah
7.Ketersediaan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas yang berkompeten belum maksimal
8.Pelaksanaan bimbingan teknis belum dilaksanakan secara massif
9.Pemetaan proses bisnis OPD belum optimal
10.Belum optimalnya koordinasi baik secara internal OPD maupun eksternal dengan OPD teknis yang terkait. 2.3.3 Dampak Program dan Kegiatan Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah Berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Tangerang, Visi merupakan suatu rumusan tentang keadaan yang diinginkan dimasa depan dalam hal ini adalah keadaan Kabupaten Tangerang di awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu pada tahun 2025. Visi untuk Kabupaten Tangerang dirumuskan dengan memperhatikan berbagai hal mencakup tantangan dan peluang dimasa depan. Dengan mempertimbangkan kondisi objektif seluruh sumber daya dan komitmen untuk meraih masa depan yang lebih baik, maka ditetapkan sebagai berikut : “Terwujudnya Kabupaten Tangerang Gemilang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan” Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan :
1.Gemilang. Kabupaten Tangerang Gemilang dengan slogan Satya Karya Kerta Raharja menggambarkan harapan yang ingin diraih oleh Kabupaten Tangerang dimasa depan yaitu mewujudkan kehidupan yang makmur, adil, dan sejahtera dengan memberdayakan potensi daerah yang dimiliki. Branding Kabupaten Tangerang disimbolkan dengan pohon mangrove yang melambangkan kekokohan, perbedaan, dan kolaborasi, serta memiliki kekuatan akar yang kokoh untuk mampu bertahan. Selain itu, branding Kabupaten Tangerang Gemilang disimbolkan dengan seekor ayam wareng bernama “Gilang” yang berarti cahaya terang, digunakan untuk memperkenalkan kebudayaan Kabupaten Tangerang ke daerah-daerah lain. Kabupaten Tangerang berupaya untuk mewujudkan kabupaten sebagai pusat kegiatan industri, kawasan permukiman yang terintegrasi, dan pengembangan perkotaan baru yang didukung dengan pertanian yang berkelanjutan.
2.Maju. Kabupaten Tangerang pada tahun 2045 menjadi salah satu kabupaten yang maju tidak hanya dalam ilmu pengetahun dan teknologi, namum juga dalam berbudaya dan peradaban, sehingga menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Kabupaten Tangerang yang maju juga berarti memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi didukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang andal, serta infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.
3.Sejahtera. Seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan; fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; serta memiliki pendapatan yang mencukupi secara berkeadilan.
4.Berdaya Saing. Terwujudnya Kabupaten Tangerang yang unggul, senantiasa berinovasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai daerah yang diperlihatkan oleh kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap IPTEK, kelembagaan pemerintahan yang akuntabel, dan perekonomian yang maju.
5.Berkelanjutan. Kata “berkelanjutan” dimaknai sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim; keadilan dan kesetaraan; serta ketangguhan ekonomi berlandaskan ekonomi lestari. Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus Batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025 tersebut akan ditempuh melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut :
1.Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya SaingTinggi;
2.Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien;
4.Mewujudkan Keamanan dan Perekonomian Daerah yang Stabil;
5.Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat yang Tangguh untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Hidup;
6.Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang untuk Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
7.Mewujudkan Pemenuhan Kapasitas dan Layanan Sarana Prasarana secara Menyeluruh; dan
8.Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Didukung Kolaborasi dan Manajemen Berbasis Risiko. 2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan DPPPA Kabupaten Tangerang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada tantangan dan peluang untuk meningkatkan peran dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang menghadapi beberapa tantangan antara lain :
1.Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak
2.Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SISABAR
3.Belum efektifnya peran satuan-satuan tugas di bidang perlindungan perempuan dana anak
4.Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan terhadap masyarakat
5.Peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas pelayanan Selain tantangan yang harus dihadapi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang memiliki peluang yang harus dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga mampu mengatasi tantangan yang ada, beberapa peluang yang dimiliki antara lain :
1.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang didukung oleh alokasi anggaran yang memadai
2.Perkembangan teknologi informasi sebagai sarana untuk pelatihan dan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026, yang meliputi tujuan dan sasaran perangkat daerah, indikator kinerja perangkat daerah, program prioritas beserta pendanaan program dan kegiatan. Dari penjelasan diatas, maka rencana kerja untuk target capaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang terdiri dari 4 (Empat) sasaran dan 4 (Empat) indikator sasaran pada tahun 2025 dapat dijabarkan pada tabel III.1 berikut ini : TABEL III.1 TUJUAN DAN SASARAN DPPPA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 DAN 2025 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN CAPAIAN 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Hukum, dan Sosial Politik Nilai 62.67 63.17 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan Persentase Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam parlemen Persen 30 30 Persentase peningkatan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan di bidang ekonomi Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan dibagi jumlah kepala keluarga dikali 100 Persen 72.18 78.74 Meningkatnya perlindungan permepuan dan anak Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani secara Komperhensif Jumlah kasus kekerasan terhadap permepuan dan anak yang tertangani sesuai standar pelayanan dibagi jumlah kasus terhadap perempuan dan anak di Laporkan Persen 100 100 Meningkatnya pemenuhan hak anak Capaian Kategori Kabupaten Layak Anak Pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak Kategori Nindy a Nindy a 2 Meningkatkan Kinerja OPD Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP DPPPA Persentase Perencanaan kinerja,pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, capaian kinerja Nilai 77.00 79.00 Rencana Kerja untuk target capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang yang terdiri dari : TABEL III.2 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DPPPA KABUPATEN TANGERANG NO INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL SATUAN TAHUN SUMBER DATA2024 2025 1 Persentase peningkatan keterlibatan perempuan dalam Parlemen Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam parlemen Persen 30 30 2 Persentase peningkatan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Hukum, dan Sosial Politik Persen 72.18 78.74 3 Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani secara komperhensif Jumlah kasus kekerasan terhadap permepuan dan anak yang tertangani sesuai standar pelayanan dibagi jumlah kasus terhadap perempuan dan anak di laporkan Persen 100 100 4 Capaian Kategori KLA Pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak Kategori Nindya Nindya Kementrian PPPA 5 Nilai SAKIP DPPPA Persentase Perencanaan kinerja,pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, capaian kinerja Nilai 77.00 79.00 4.2 Pendanaan Penyelenggaraan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, hukum, dan politik, serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Untuk tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Tangerang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 17.096.084.614,- Dalam APBD Perubahan Tahun 2025 terdapat penyesuaian anggaran menjadi Rp 17.990.887.919,- yang dialokasikan untuk:
1.Penyesuaian Belanja Pegawai ( Belanja Gaji dan Tunjangan ASN) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang sebesar Rp 244.815.412,-;
2.Penyediaan Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebesar Rp 499.999.960,-
3.Peningkatan kapasitas Gabungan Organisasi Wanita (GOW) sebesar Rp 199.999.900,-
4.Penambahan pada kegiatan Dharma Wanita sebesar Rp 18.144.000,-
5.Penyesuaian Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS dan PPPK sebesar (Rp7.906.851,- ) TABEL III.3 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TANGERANG TAHUN 2025 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELO MPOK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/B erkurang (10- 12) LO KASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH R KPD 2025 A PBD 2025 RKPD PERUBAH AN 2025 NAS IONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 18.376.945 .824,00 18.539.442 .654,00 17.735.835 .358,00 - 641.110.466,00 18.688.945 .824,00 2 URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.376.945 .824,00 18.539.442 .654,00 17.735.835 .358,00 - 641.110.466,00 18.688.945 .824,00 2.08 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK 18.376.945 .824,00 18.539.442 .654,00 17.735.835 .358,00 - 641.110.466,00 18.688.945 .824,00 1, 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Perse n 100 Perse n 11.977.212 .874,00 12.691.081 .974,00 12.436.612 .288,00 121.732.950,00 12.098.945 .824,00 2.08.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Doku men 3 Doku men 204.970.40 0,00 188.430.45 4,00 172.799.56 4,00 -32.170.836,00 - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola - 182.000.00 0,00 Pemerinta han yang Baik 2.08.01.2.0 1.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Doku men 4 Doku men 116.172.40 0,00 117.031.08 4,00 107.638.72 4,00 -8.533.676,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 84.000.000 ,00 2.08.01.2.0 1.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapor an 1 Lapor an 15.770.000 ,00 47.969.840 ,00 43.690.790 ,00 27.920.790,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 23.000.000 ,00 2.08.01.2.0 1.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapor an 1 Lapor an 73.028.000 ,00 23.429.530 ,00 21.470.050 ,00 -51.557.950,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 75.000.000 ,00 2.08.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 Doku men 2 Doku men 9.909.603. 444,00 9.793.291. 574,00 9.730.047. 418,00 - 179.556.026,00 - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik - 9.911.945. 824,00 2.08.01.2.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/ b ulan 33 Orang/ b ulan 9.879.603. 444,00 9.761.242. 790,00 9.688.993. 634,00 - 190.609.810,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKAS I UMUM (DAU) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 9.876.945. 824,00 2.08.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD 1 Lapor an 1 Lapor an 30.000.000 ,00 32.048.784 ,00 41.053.784 ,00 11.053.784,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 35.000.000 ,00 2.08.01.2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan Barang Milik Daerah 1 Doku men 1 Doku men 24.999.530 ,00 25.711.870 ,00 21.283.580 ,00 -3.715.950,00 - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik - 30.000.000 ,00 2.08.01.2.0 3.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapor an 1 Lapor an 24.999.530 ,00 25.711.870 ,00 21.283.580 ,00 -3.715.950,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 30.000.000 ,00 2.08.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 50 Orang 50 Orang 119.864.60 0,00 388.698.50 0,00 373.836.74 0,00 253.972.140,00 - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik - 130.000.00 0,00 2.08.01.2.0 5.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 50 Paket 49.912.000 ,00 321.357.00 0,00 321.357.00 0,00 271.445.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 55.000.000 ,00 2.08.01.2.0 5.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 50 Orang 69.952.600 ,00 67.341.500 ,00 52.479.740 ,00 -17.472.860,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 75.000.000 ,00 2.08.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 jenis 7 jenis 1.084.973. 700,00 1.632.585. 500,00 1.476.280. 910,00 391.307.210,00 - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik - 1.180.000. 000,00 2.08.01.2.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 14.957.500 ,00 23.290.000 ,00 23.290.000 ,00 8.332.500,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 20.000.000 ,00 2.08.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 450.059.20 0,00 620.242.00 0,00 620.242.00 0,00 170.182.800,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 510.000.00 0,00 2.08.01.2.0 6.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 189.989.00 0,00 494.935.50 0,00 494.935.50 0,00 304.946.500,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 200.000.00 0,00 2.08.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 20.000.000 ,00 32.850.000 ,00 24.637.410 ,00 4.637.410,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 25.000.000 ,00 2.08.01.2.0 6.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Doku men 3 Doku men 9.990.000, 00 8.000.000, 00 8.000.000, 00 -1.990.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 15.000.000 ,00 2.08.01.2.0 6.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapor an 1 Lapor an 49.990.000 ,00 50.400.000 ,00 129.600.00 0,00 79.610.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 55.000.000 ,00 2.08.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapor an 1 Lapor an 349.988.00 0,00 402.868.00 0,00 175.576.00 0,00 - 174.412.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 355.000.00 0,00 2.08.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 jenis 3 jenis 84.900.000 ,00 155.400.00 0,00 155.400.00 0,00 70.500.000,00 - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik - 100.000.00 0,00 2.08.01.2.0 8.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapor an 1 Lapor an 15.000.000 ,00 15.000.000 ,00 15.000.000 ,00 0,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 25.000.000 ,00 2.08.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12/Bul an Lapor an 12/Bul an Lapor an 20.400.000 ,00 20.400.000 ,00 20.400.000 ,00 0,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 20.000.000 ,00 2.08.01.2.0 8.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Lapor an 1 Lapor an 49.500.000 ,00 120.000.00 0,00 120.000.00 0,00 70.500.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 55.000.000 ,00 2.08.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 jenis 3 jenis 547.901.20 0,00 506.964.07 6,00 506.964.07 6,00 -40.937.124,00 - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik - 565.000.00 0,00 2.08.01.2.0 9.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 9 Unit 324.981.20 0,00 272.814.07 6,00 272.814.07 6,00 -52.167.124,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 330.000.00 0,00 2.08.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 50.000.000 ,00 57.300.000 ,00 57.300.000 ,00 7.300.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 55.000.000 ,00 2.08.01.2.0 9.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 172.920.00 0,00 176.850.00 0,00 176.850.00 0,00 3.930.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 180.000.00 0,00 2, 2.08.02 PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustam aan Gender 100 Perse n 100 Perse n 2.449.829. 400,00 2.063.108. 430,00 1.791.763. 260,00 70.170.600,00 2.520.000. 000,00 2.08.02.2.0 1 Pelembagaan Pengarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot a Jumlah Opd yang memahami PPRG - 1 Doku men 150.000.00 0,00 109.491.83 0,00 82.605.860 ,00 -67.394.140,00 Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia KABUPAT EN, KECAMAT AN, KELURAH AN, dan DESA 160.000.00 0,00 2.08.02.2.0 1.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggar aan PUG tingkat Kab/Kota 250 Orang 250 Orang 150.000.00 0,00 109.491.83 0,00 82.605.860 ,00 -67.394.140,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 160.000.00 0,00 2.08.02.2.0 2 Pemberdayaa n Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakat an Kewenangan Kabupaten/Kot a Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustama an Gender dalam Pemberdayaa n Perempuan 600 Orang 600 Orang 599.970.00 0,00 764.565.43 0,00 823.316.33 0,00 223.346.330,00 - Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia KABUPAT EN, KECAMAT AN, KELURAH AN, dan DESA 640.000.00 0,00 2.08.02.2.0 2.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Ko ta 1 Doku men 1 Doku men 199.984.00 0,00 193.245.00 0,00 359.990.90 0,00 160.006.900,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 230.000.00 0,00 2.08.02.2.0 2.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampinga n Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Ko ta 5 Organi sasi 5 Organi sasi 399.986.00 0,00 571.320.43 0,00 463.325.43 0,00 63.339.430,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 410.000.00 0,00 2.08.02.2.0 3 Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaa n Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a Meningkatnya Kemampuan, keterampilan, dan Kesejahteraan pada Perempuan 1750 Orang 1750 Orang 1.699.859. 400,00 1.189.051. 170,00 885.841.07 0,00 - 814.018.330,00 Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia KABUPAT EN, KECAMAT AN, KELURAH AN, dan DESA 1.720.000. 000,00 2.08.02.2.0 3.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaa n Perempuan Kewenangan Kabupaten/Ko ta yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 250 Orang 250 Orang 1.499.942. 000,00 851.479.67 0,00 629.583.60 0,00 - 870.358.400,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 1.510.000. 000,00 2.08.02.2.0 3.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaa n Perempuan Kewenangan Kabupaten/Ko ta yang Tersedia 1 Doku men 1 Doku men 199.917.40 0,00 337.571.50 0,00 256.257.47 0,00 56.340.070,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 210.000.00 0,00 3, 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN - - - 999.999.70 0,00 937.099.52 0,00 1.247.714. 990,00 30.000.300,00 1.030.000. 000,00 2.08.03.2.0 1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a - - - 450.000.00 0,00 387.099.88 0,00 285.733.35 0,00 - 164.266.650,00 Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia KABUPAT EN, KECAMAT AN, KELURAH AN, DESA 460.000.00 0,00 2.08.03.2.0 1.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Ko ta 1 Doku men 1 Doku men 450.000.00 0,00 387.099.88 0,00 285.733.35 0,00 - 164.266.650,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 460.000.00 0,00 2.08.03.2.0 3 Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Tersedianya tenaga pelayanan Kekerasatn Terhadap Perempuan yang terlatih 140 Orang 140 Orang 349.999.95 0,00 349.999.90 0,00 268.519.90 0,00 -81.480.050,00 Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia KABUPAT EN, KECAMAT AN, KELURAH AN, DESA 360.000.00 0,00 2.08.03.2.0 3.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Ko ta 1 Doku men 1 Doku men 349.999.95 0,00 349.999.90 0,00 268.519.90 0,00 -81.480.050,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 360.000.00 0,00 4, 2.08.04 PROGRAM PENINGKATA N KUALITAS KELUARGA Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga 100 Perse n 100 Perse n 550.000.00 0,00 773.660.63 0,00 613.265.12 0,00 15.000.000,00 565.000.00 0,00 2.08.04.2.0 2 Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kot a Persentase Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Ko ta melalui PUSPAGA, PERCANTIK dan Sosialisasi Keluarga Layak Anak 251 Orang 251 Orang 550.000.00 0,00 773.660.63 0,00 613.265.12 0,00 63.265.120,00 Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia KECAMAT AN, KELURAH AN, DESA 565.000.00 0,00 2.08.04.2.0 2.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta 250 Orang 250 Orang 400.000.00 0,00 692.499.94 0,00 547.163.37 0,00 147.163.370,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 410.000.00 0,00 2.08.04.2.0 2.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta 1 Doku men 1 Doku men 150.000.00 0,00 81.160.690 ,00 66.101.750 ,00 -83.898.250,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 155.000.00 0,00 5, 2.08.05 PROGRAM PENGELOLA AN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Profil Gender dan Penyususnan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah 100 Perse n 100 Perse n 69.999.800 ,00 51.059.800 ,00 46.839.800 ,00 40.000.200,00 110.000.00 0,00 2.08.05.2.0 1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Tersediannya data informasi gender dan anak serta profil gende 1 Doku men 1 Doku men 69.999.800 ,00 51.059.800 ,00 46.839.800 ,00 -23.160.000,00 Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia KECAMAT AN, KELURAH AN, DESA 110.000.00 0,00 2.08.05.2.0 1.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Ko ta yang Tersedia 1 Doku men 1 Doku men 69.999.800 ,00 51.059.800 ,00 46.839.800 ,00 -23.160.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 110.000.00 0,00 6, 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Seluruh Klaster Hak Anak 100 Perse n 100 Perse n 1.429.904. 800,00 1.165.055. 400,00 905.067.20 0,00 5.095.200,00 1.435.000. 000,00 2.08.06.2.0 1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerinta h, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot a Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas KLA 100 persen 100 persen 501.636.00 0,00 454.653.00 0,00 339.286.20 0,00 - 162.349.800,00 Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia KECAMAT AN, KELURAH AN, DESA 360.000.00 0,00 2.08.06.2.0 1.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta 1 Doku men 1 Doku men 501.636.00 0,00 454.653.00 0,00 339.286.20 0,00 - 162.349.800,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 360.000.00 0,00 2.08.06.2.0 2 Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a - - - 928.268.80 0,00 710.402.40 0,00 565.781.00 0,00 - 362.487.800,00 Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia KABUPAT EN, KECAMAT AN, KELURAH AN, dan DESA 1.075.000. 000,00 2.08.06.2.0 2.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta 1 Doku men 1 Doku men 198.360.00 0,00 151.054.00 0,00 116.718.00 0,00 -81.642.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 360.000.00 0,00 2.08.06.2.0 2.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta 2 Doku men 2 Doku men 249.928.40 0,00 197.336.40 0,00 166.939.60 0,00 -82.988.800,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 255.000.00 0,00 2.08.06.2.0 2.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta 1 Doku men 1 Doku men 479.980.40 0,00 362.012.00 0,00 282.123.40 0,00 - 197.857.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 460.000.00 0,00 7, 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNG AN KHUSUS ANAK - - - 899.999.25 0,00 858.376.90 0,00 694.572.70 0,00 30.000.750,00 930.000.00 0,00 2.08.07.2.0 1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a - - - 349.999.80 0,00 350.000.00 0,00 259.251.80 0,00 -90.748.000,00 - Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia KABUPAT EN, KECAMAT AN, KELURAH AN, DESA 360.000.00 0,00 2.08.07.2.0 1.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampinga n dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 63 Orang 63 Orang 349.999.80 0,00 350.000.00 0,00 259.251.80 0,00 -90.748.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 360.000.00 0,00 2.08.07.2.0 3 Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Tersedianya tenaga pelayanan Kekerasatn Terhadap Anak yang terlatih 245 Orang 245 Orang 349.999.70 0,00 308.377.75 0,00 241.931.75 0,00 - 108.067.950,00 Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia KABUPAT EN, KECAMAT AN, KELURAH AN, DESA 360.000.00 0,00 2.08.07.2.0 3.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK 1 Kegiat an 1 Kegiat an 349.999.70 0,00 308.377.75 0,00 241.931.75 0,00 - 108.067.950,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 360.000.00 0,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 18.376.945 .824,00 18.539.442 .654,00 17.735.835 .358,00 - 641.110.466,00 18.688.945 .824,00 2 URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.376.945 .824,00 18.539.442 .654,00 17.735.835 .358,00 - 641.110.466,00 18.688.945 .824,00 2.08 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK 18.376.945 .824,00 18.539.442 .654,00 17.735.835 .358,00 - 641.110.466,00 18.688.945 .824,00 1, 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan 100 Perse n 100 Perse n 999.999.70 0,00 937.099.52 0,00 1.247.714. 990,00 30.000.300,00 1.030.000. 000,00 2.08.03.2.0 2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kot a Terlayaninya korban kekerasan terhadap perempuan sesuai standar 100 persen 100 persen 199.999.75 0,00 199.999.74 0,00 693.461.74 0,00 493.461.990,00 Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia KABUPAT EN, KECAMAT AN, KELURAH AN, DESA 210.000.00 0,00 2.08.03.2.0 2.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Ko ta yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 185 Orang 185 Orang 199.999.75 0,00 199.999.74 0,00 693.461.74 0,00 493.461.990,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 210.000.00 0,00 2, 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNG AN KHUSUS ANAK - - - 899.999.25 0,00 858.376.90 0,00 694.572.70 0,00 30.000.750,00 930.000.00 0,00 2.08.07.2.0 2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a - - - 199.999.75 0,00 199.999.15 0,00 193.389.15 0,00 -6.610.600,00 Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia KABUPAT EN, KECAMAT AN, KELURAH AN, dan DESA 210.000.00 0,00 2.08.07.2.0 2.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 152 Orang 152 Orang 199.999.75 0,00 199.999.15 0,00 193.389.15 0,00 -6.610.600,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia Meningkat kan Pembangu nan Sumber Daya Manusia 210.000.00 0,00 J U M L A H 18.376.945 .824,00 18.539.442 .654,00 17.735.835 .358,00 1.284.717.462.1 64,00 18.688.945 .824,00 Langkah-langkah pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam Renstra akan dievaluasi setiap tahunnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan atau Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dan disepakati. Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2025 telah kami susun disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026, semoga dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran organisasi dalam mencapai Visi Misi Kabupaten Tangerang.
19.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahunan Kabupaten Tangerang yang merupakan tindaklanjut dari Forum Perangkat Daerah Lintas Sektor Kabupaten Tangerang (Dinas Perumahan,Pemukiman, dan Pemakaman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ,Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan OPD atau gabungan OPD sebagai upaya mengisi Renja Perubahan OPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD terkait. Forum Perangkat daerah juga diselenggarakan untuk menjaring dan membahas rencana program dan kegiatan fungsi dan sub fungsi pemerintahan sesuai dengan tupoksi terkait, berdasarkan Rancangan Renja Perubahan OPD Kabupaten Tangerang dan Aspirasi Program dan Kegiatan Daerah baik itu dari tingkat kecamatan maupun masukan dari Stakeholder terkait. Renja Perubahan OPD merupakan penjabaran dari kegiatan yang terdapat di dalam Organisasi Perangkat Daerah dengan mengacu pada Tupoksi OPD yang telah ditetapkan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mengacu pada Peraturan Bupati Tangerang nomor : 15 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan KabupatenTangerang 1.2. Landasan Hukum
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ,
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Daerah,
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 17 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
13.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4);
15.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17.Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 ;
18.Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026;
19.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
20.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang terdiri dari 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri dari 3 ( tiga ) Kelompok Jabatan Fungsional, 1 (satu) sekretariat dan 12 ( dua belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD ) dan kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Secara lengkap susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
1.Kepala Dinas
2.Sekretariat : 2.1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 2.2. Sub Bagian Keuangan; 2.3. Kelompok Jabatan Fungsional
3.Bidang Tata Lingkungan : 3.1. Kelompok Jabatan Fungsional
4.Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3: 4.1. Kelompok Jabatan Fungsional
5.Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup: 5.1. Kelompok Jabatan Fungsional
6.Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pertamanan: 6.1. Kelompok Jabatan Fungsional
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terdiri dari UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah I-IX, UPTD TPA dan UPTD Laboratorium.
8.Kelompok Jabatan Fungsional. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANGERANG Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang secara lengkap adalah sebagai berikut :
1.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Badan, dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :
1.Perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perundang – undangan;
2.Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup terkait program dan kegiatan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai uraian tugas :
1.Merumuskan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan peraturan dan perundang – undangan sebagai landasan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
2.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja sesuai dengan rencana ;
3.Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara mengadakan rapat/ pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan ;
4.Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5.Menyelenggarakan sosialisasi pedoman / petunjuk teknis Pelaksanaan Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ;
6.Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan dating;
7.Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja.
8.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
2.Sekretaris Dinas Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas Tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan. Dalam menjalan tugas, Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:
1.Penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
2.Penyiapan rencana dan program kerja sekretariat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai perundang – undangan yang berlaku ;
3.Penyiapan pengandalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan keskretariatan, meliputi perncanaan, keuangan, umum dan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja pegawai ;
4.Penyiapan bimbingan dan pembinaan kepada baawahannya dilingkup kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja pegawai;
5.Penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan yang berkaitan dengan kesekretariatan, meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;
6.Mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran program dan kegiatan Dinas
7.Pengelolaan administrasi Kesekretariatan yang berkaitan dengan keskretariatan, meliputi prencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;
8.Pelaksanaan fasilitas Pengelola Informasi dan Dokumen (PID) ;
9.Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e- governance.
10.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintah pimpinan Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas terdiri dari :
1.Merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas;
2.Membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas;
3.Memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas
4.Mengatur program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas
5.Mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Strategis dalam bidang kepegawaian daerah
6.Mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas
7.Mengatur program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas
8.Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas
9.Mereviu dan mengendalikan mutu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10.Mengatur program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas
11.Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas
12.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian dinas. Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dengan rincian tugas :
1.Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, organisasi dan tata laksana dinas;
2.Menyusun SOP, Standar Pelayanan, melaksanakan survey kepuasan masyarakat, prosedur kerja;
3.Membimbing pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi asset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang – barang inventarisasi dinas dan stock opname;
4.Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bazetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan displin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pension pegawai;
5.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi asset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang – barang inventarisasi dinas dan stock opname;
6.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bazetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan displin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pension pegawai;
7.Mengevaluasi pelaksana kegiatan umum dan kepegawaian;
8.Melaksanakan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID);
9.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian dinas;
10.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. 2.2 Sub Bag Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan keuangan Dinas. Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :
1.Merencanakan kegiatan keuangan Dinas;
2.Membimbing pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi: Pencatatan, Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang Nihil, Cash Opname serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
3.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi : Pencatatan, Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang, LS- Bendaharawan, LS-Pihak ketiga dan Ganti Uang Nihil, Cash Opname serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
4.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait keuangan;
5.Membuat laporan Neraca, Laporan Ralisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Cash Opname dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CLAK);
6.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. 2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian dinas. Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dengan rincian tugas :
1.Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, organisasi dan tata laksana dinas;
2.Menyusun SOP, Standar Pelayanan, melaksanakan survey kepuasan masyarakat, prosedur kerja;
3.Membimbing pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi asset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang – barang inventarisasi dinas dan stock opname;
4.Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bazetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan displin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pension pegawai;
5.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi asset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang – barang inventarisasi dinas dan stock opname;
6.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bazetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan displin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pension pegawai;
7.Mengevaluasi pelaksana kegiatan umum dan kepegawaian;
8.Melaksanakan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID);
9.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian dinas;
10.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3.Bidang Tata Lingkungan Bidang Tata Lingkungan mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koodinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Tata Lingkungan, Bidang Tata Lingkungan dipimpin kepala bidang, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
1.Penyiapan perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perundang - undangan;
2.Penyiapan Rencana dan Program kegiatan yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan;
3.Penyiapan Pengandalian dan Pengawasan bidang tata lingkungan;
4.Penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan
5.Pengelolaan administrasi bidang tata lingkungan.
6.Merencanakan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup
7.Menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
8.Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pusat penelitian lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
9.Melaksanakan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan local, pengetahuan tradisional dan hak msayarakat hokum adat yang terkait dengan pusat penelitian lingkungan hidup
10.Melaksanakan penyelanggaraan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk Lembaga kemasayarakatan tingkat daerah. Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Tata Lingkungan Mempunyai tugas:
1.Merencanqkan perumusan kebijakan teknis yag berkaitan dengan Bidang Tata Lingkungan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan perundang – undangan;
2.Penyiapan renxana dan program kegiata yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan ;
3.Penyiapan pengendalian dan pengawasan bidang tata lingkungan;
4.Penyiapan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaiatan dengan bidang tata lingkungan ;
5.Pengelolaan adminstrasi bidang tata lingkungan
6.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan
4.Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang. Selain melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi;
1.Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan perundang- undangan;
2.Penyiapan rencana dan program yang berkaitan dengan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 ;
3.Penyiapan pengendalian program dan pengawasan Kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
4.Penyiapan pengendalian program dan pengawasan Kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
5.Penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan tugas bidang pengelolaan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
6.Penyiapan bantuan teknis pembangunan bangunan Gedung negara milik Daerah ;
7.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan Selain melaksanakan fungsi, kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 juga mempunyai tugas:
1.Merencanakan perumusan kebijakan program bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
2.Membagi tugas kepada bawahan dibidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
3.Memberi petunjuk program pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
4.Mengatur penyusunan program dan kegiatan bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
5.Melaksanakan penyusunan program kegiatan bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
6.Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan program pelaksanaan tugas bidang meliputi, pengurangan dan sampah serta limbah B3;
7.Melaksanakan penerbitan izin pendaurulangan sampah atau pengelolaan sampah, pengangkuran sampah dan pemrosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh swasta
8.Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang di selenggarakan oleh pihak swasta ; dan
9.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5.Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan untuk mempunyai tugas :
1.Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perundang – undangan.
2.Penyiapan rencana dan program bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan;
3.Penyiapan Pengendalian Program dan Kebijakan bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan;
4.Penyiapan Pengendalian Program dan Kebijakan bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan;
5.Penyiapan Bimibingan Teknis dan Kebijakan Program dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan;
6.Pengelolaan administrasi dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan;
7.Merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan meliputi : pemantauan kualitas lingkungan , pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta Bina Hukum Lingkungan;
8.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
6.Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan Bidang Konsevasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Bidang Konservasi. Selain melaksanakan tugas, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan juga mempunyai fungsi;
1.Penyiapan rumusan Kebijakan Teknis yang berkautan dengan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan perundang-undangan;
2.Penyiapan rencana program yang berkaitan dengan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan;
3.Penyiapan pengendalian progran dan kebijakan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan ;
4.Penyiapan Bimbingan Teknis dan Kebijakan Program dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan;
5.Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan Selain melaksanakan fungsi, kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan juga mempunyai tugas :
1.Merencanakan program meliputi konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta Reklame;
2.Membagi tugas kepada bawahan bidang meliputi : konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta reklame
3.Memberi petunjuk program pelaksanaan tugas kepada bawahan bidang meliputi : konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta reklame;
4.Mengatur penyusunan program dan kegiatan bidang meliputi : konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta reklame;
5.Mengevaluasi kegiatan program pelaksanaan tugas dibidang konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta reklame;
6.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7.Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Unit pelaksana teknis dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu, Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan peraturan Bupati. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:

a.UPTD Tempat Pemrosesan Akhir sesuai dengan Perbup Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
b.UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan Perbup Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
c.UPTD Perlengkapan dan Perbekalan sesuai dengan Perbup Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan Dan Perbekalan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
d.UPTD Pengelolaan sampah Wilayah I – IX sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang
1. 9.Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya, dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional, adapun Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud dari Renja OPD adalah untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan Tahunan Kabupaten Tangerang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Isu Strategis , Kebijakan Pembangunan Tahun 2025. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
2. 1.Sebagai acuan dalam menyusun arah kegiatan dan pencapaian target kinerja agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. 2.Sebagai alat ukur dalam melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
4. 3.Sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. 4.Sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
6. 5.Sebagai tolok ukur menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. 1.5. Sistematika Penulisan Sistimatika Penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 36.683.651.775 dari total anggaran Rp. 228.024.641.176. Evaluasi capaian program dan kegiatan dilaksanakan setiap Triwulan dengan menggunakan sumber dana APBD TA. 2025. Adapun di Triwulan I dilakukan evaluasi kinerja. Evaluasi ini meliputi evaluasi capaian fisik dan anggaran dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Data Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 per-01 Januari 2025 Sampai Dengan 31 Maret 2025 sebagai berikut: KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp) CAPAIA N (%) REALISASI FISIK KEGIATA N (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN SATUAN TARGET INDIKATO R REALISASI INDIKATO R CAPAIA N (%) PERANGKA T DAERAH 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 71.780.882.249 18.818.729.035 26,22 27 Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DLHK Persen 100 25 25 DLJK 2.11.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.028.459.410 14.600.000 1,42 5 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 7 1 14 DLJK 2.11.01.2.01.00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 88.123.860 0 0 0 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 4 0 0 DLJK 2.11.01.2.01.00 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 39.118.550 0 0 0 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dokumen 2 0 0 DLJK 2.11.01.2.01.00 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 34.050.000 0 0 0 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dokumen 1 0 0 DLJK 2.11.01.2.01.00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 80.924.000 14.600.000 18,04 20 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 1 20 DLJK 2.11.01.2.01.00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 786.243.000 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 0 0 DLJK 2.11.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 23.104.600.073 5.780.663.036 25,02 25 Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 25 25 DLJK 2.11.01.2.02.00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.957.035.073 5.728.623.036 24,95 25 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bula n 95 95 100 DLJK 2.11.01.2.02.00 05 koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 35.935.000 24.890.000 69,26 27 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 0 0 DLJK 2.11.01.2.02.00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 111.630.000 27.150.000 24,32 25 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 1 25 DLJK 2.11.01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 11.272.000 0 0 0 Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Persen 100 0 0 DLJK 2.11.01.2.03.00 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 11.272.000 0 0 0 umlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 3 0 0 DLJK 2.11.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 103.460.000 0 0 0 Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasny Persen 100 0 0 DLJK 2.11.01.2.05.00 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan 103.460.000 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 87 0 0 DLJK 2.11.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.824.939.290 945.479.420 51,81 53 Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 50 50 DLJK 2.11.01.2.06.00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 699.752.590 602.541.820 86,11 90 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 8 80 DLJK 2.11.01.2.06.00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 214.187.700 162.393.100 75,8 80 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 2 1 50 DLJK 2.11.01.2.06.00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76.640.000 24.220.500 31,6 33 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 1 50 DLJK 2.11.01.2.06.00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 267.200.000 47.500.000 17,78 20 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan dokumen 12 3 25 DLJK 2.11.01.2.06.00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 213.744.000 57.654.000 26,97 30 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 3 25 DLJK 2.11.01.2.06.00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 324.393.000,00 47.520.000 14,65 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 3 25 DLJK 2.11.01.2.06.00 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 29.022.000 3.650.000 12,58 15 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dokumen 12 3 25 DLJK 2.11.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 44.279.079.968 11.521.895.751 26,02 28 Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100 25 25 DLJK 2.11.01.2.08.00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 314.986.400 27.509.251 8,73 10 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 3 25 DLJK 2.11.01.2.08.00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 43.964.093.568 11.494.386.500 26,14 28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 12 3 25 DLJK 2.11.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.429.071.508 556.090.828 38,91 40 Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100 25 25 DLJK 2.11.01.2.09.00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 406.806.508 56.578.828 13,91 15 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 250 83 33,2 DLJK 2.11.01.2.09.00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 361.100.000 72.079.500 19,96 22 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 250 83 33,2 DLJK 2.11.01.2.09.00 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 661.165.000 427.432.500,00 64,65 65 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 1 50 DLJK 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 2.332.148.800,00 53.918.000,00 2,31 15% Prosentase dokumen Lingkungan Hidup % 33 - 0 DLHK 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 771.095.600,00 46.812.000,00 6,07 15% Jumlah Dokumen Hasil kajian RPPLH Dokumen 3 - 0 DLHK 2.11.02.2.01.00 06 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 544.992.000,00 12.492.000,00 2,29 10% jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi Dokumen 2 - 0 DLHK 2.11.02.2.01.00 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 226.103.600,00 34.320.000,00 15,18 20% Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen 40 17 0 DLHK 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 1.561.053.200,00 7.106.000,00 0,46 10% Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Kabupaten / Kota Dokumen 3 - 0 DLHK 2.11.02.2.02.00 05 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang 1.561.053.200,00 7.106.000,00 0,46 10% Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Dokumen 6 - 0 DLHK 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.523.172.520,00 0 0,00 8% Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air % 62,5 - 0 DLHK 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.523.172.520,00 Rp0 0,00 8% Meningkatnya IKA Nilai 1 - 0 DLHK 2.11.03.2.01.00 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Rp1.212.078.520 Rp0 0,00 0% Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen 1 - 0,00% DLHK 2.11.03.2.01.00 15 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup) 2.260.415.928,00 137.024.482,00 6,06 10% Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Dokumen 1000 288 28 DLHK 2.11.03.2.01.00 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 311.094.000,00 Rp0 0,00 0% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Dokumen 1 1 100.00 % DLHK 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 328.917.000,00 Rp0 0,00 0% Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup % 300 50 16,6 DLHK 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 328.917.000,00 Rp0 0,00 0% Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha / Kegiatan Usaha Dokumen 200 50 25 DLHK 2.11.06.2.01.00 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 328.917.000,00 Rp0 0,00 0% Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Dokumen 200 50 25 DLHK 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 741.396.000,00 1.400.000,00 0,19 10% Prosentase Pembinaan dan Penilaian Terhadap Kinerja Msyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup % 25 25 100.00 % DLHK 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 741.396.000,00 1.400.000,00 0,19 10% Terlaksananya pembinaan dan penilaian terhadap kinerja masyarakat Entitas 25 25 100.00 % DLHK 2.11.09.2.01.00 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 741.396.000,00 1.400.000,00 0,19 10% Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Entitas 25 25 100.00 % DLHK 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 274.043.500,00 Rp0 0,00 0% Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup % 200 50 25 DLHK 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 274.043.500,00 Rp0 0,00 0% Jumlah Pengaduan yang telah terverifikasi Kasus 200 40 35 DLHK 2.11.10.2.01.00 04 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 274.043.500,00 Rp0 0,00 0% Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani Laporan 200 50 DLHK 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Rp17.954.677.25 0 Rp1.573.872.732 8,77 15 Persentase Kawasan Keanekaragaman Hayati yang Terkelola % 1,2 0,3 25 DLHK 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Rp17.954.677.25 0 Rp1.573.872.732 8,77 15 Meningkatnya Pengelolaan RTH hektar 2 0,5 25 DLHK 2.11.04.2.01.00 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Rp164.380.000 Rp0 0,00 0 Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun Dokumen 1 - 0 DLHK 2.11.04.2.01.00 09 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Rp10.256.232.85 0 Rp175.800.000 1,71 5 Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Unit 5 - 0 DLHK 2.11.04.2.01.00 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Rp38.923.600 Rp0 0,00 0 Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Orang 30 - 0 DLHK 2.11.04.2.01.00 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp2.506.323.600 Rp516.656.732 20,61 25 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota hektar 131 0 DLHK 2.11.04.2.01.00 08 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Rp1.490.770.000 Rp488.000.000 32,73 35 Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Unit 4 2 50 DLHK 2.11.04.2.01.00 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Rp3.498.047.200 Rp393.416.000 11,25 15 Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola Unit 70 3 5 DLHK 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Rp95.227.740 Rp15.750.000 16,54 20 Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3 % 100 58 58 DLHK 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Rp95.227.740 Rp15.750.000 16,54 20 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Laporan 100 58 58 DLHK 2.11.05.2.01.00 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Rp95.227.740 Rp15.750.000 16,54 20 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 Laporan 100 58 58 DLHK 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Rp104.267.511.4 63 Rp4.329.638.200 4,15 5 Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola % 62 15 100.00 % DLHK 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Rp104.267.511.4 63 Rp4.329.638.200 4,15 5 Persentase Pengelolaan Sampah % 62 15 100.00 % DLHK 2.11.11.2.01.00 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Rp65.857.122.44 1 Rp1.581.660.000 2,40 5 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Unit 50 12 100.00 % DLHK 2.11.11.2.01.00 12 Penanganan sampah melalui pengangkutan 7.582.150.000 Rp1.442.156.175 19,02 25 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Ton 525.000 131.250 100.00 % DLHK 2.11.11.2.01.00 13 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah 29.819.983.022 Rp1.197.822.025 4,02 5 Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali Ton 302.812 75.703 100.00 % DLHK 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 1) Rp1.059.874.992 Rp226.421.775 21,36 25 Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Ton 24.859 6.215 25 DLHK 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 2) Rp1.196.370.000 Rp237.253.433 19,83 20 Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Ton 24.859 6.147 25 DLHK 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 3) Rp1.218.036.000 Rp268.225.920 22,02 25 Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Ton 25.419 6.354 25 DLHK 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 4) Rp1.164.780.000 Rp254.344.393 21,84 25 Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Ton 27.891 6.973 25 DLHK 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 5) Rp976.314.000 Rp205.484.690 21,05 25 Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Ton 23.536 5.884 25 DLHK 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 6) Rp1.428.766.992 Rp315.797.244 22,1 25 Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Ton 22.414 5.603 25 DLHK 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 7) Rp1.088.262.000 Rp242.805.320 22,31 25 Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Ton 21.668 5.417 25 DLHK 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 8) Rp1.199.550.000 Rp250.525.645 20,88 25 Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Ton 26.591 6.648 25 DLHK 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 9) Rp1.043.874.000 Rp206.415.376 19,77 20 Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Ton 29.062 7.320 20 DLHK 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD TPA Jatiwaringin) Rp6.785.200.992 Rp1.158.471.800 17,07 20 jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Ton 985.020 246.255 25 DLHK 2.11.11.2.01.00 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Rp1.008.256.000 Rp108.000.000 10,71 15 Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Kelompok 50 12 41,2 DLHK 2.11.11.2.01.00 09 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah (UPTD Peralatan dan Perbekalan) Rp9.305.219.750, 00 Rp6.197.676.500 66,6 70 Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik Unit 300 210 70 DLHK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KAB. TANGERANG TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 1, 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DLHK 100 Persen 100 Persen 74.006.503.575,00 72.390.460.369,00 76.518.619.779,00 4.301.522.913,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 dokumen 7 dokumen 1.105.629.450,00 1.190.858.530,00 1.028.459.410,00 -77.170.040,00 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 464.779.450,00 102.925.980,00 88.123.860,00 -376.655.590,00 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 107.650.000,00 46.308.550,00 39.118.550,00 -68.531.450,00 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 65.800.000,00 44.890.000,00 34.050.000,00 -31.750.000,00 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 60.400.000,00 91.950.000,00 80.924.000,00 20.524.000,00 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 407.000.000,00 904.784.000,00 786.243.000,00 379.243.000,00 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 23.045.582.425,00 23.155.690.073,00 23.390.337.603,00 344.755.178,00 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 95 Orang/b ulan 95 Orang/b ulan 22.588.464.925,00 22.957.035.073,00 23.242.772.603,00 654.307.678,00 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 46.445.000,00 35.935.000,00 35.935.000,00 -10.510.000,00 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 410.672.500,00 162.720.000,00 111.630.000,00 -299.042.500,00 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 persen 100 persen 14.800.000,00 15.224.000,00 11.272.000,00 -3.528.000,00 2.11.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 14.800.000,00 15.224.000,00 11.272.000,00 -3.528.000,00 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 persen 100 persen 105.714.000,00 124.830.000,00 103.460.000,00 -2.254.000,00 2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 87 Orang 87 Orang 105.714.000,00 124.830.000,00 103.460.000,00 -2.254.000,00 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 1.596.242.100,00 2.195.706.290,00 1.824.939.290,00 228.697.190,00 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 379.102.000,00 699.752.590,00 699.752.590,00 320.650.590,00 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 324.045.300,00 214.187.700,00 214.187.700,00 -109.857.600,00 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 145.769.800,00 101.020.000,00 76.640.000,00 -69.129.800,00 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 100.000.000,00 267.200.000,00 267.200.000,00 167.200.000,00 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 108.400.000,00 230.616.000,00 213.744.000,00 105.344.000,00 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 523.775.000,00 649.156.000,00 324.393.000,00 -199.382.000,00 2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 15.150.000,00 33.774.000,00 29.022.000,00 13.872.000,00 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 persen 100 persen 46.821.184.200,00 44.279.079.968,00 48.731.079.968,00 1.909.895.768,00 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 65.984.200,00 314.986.400,00 314.986.400,00 249.002.200,00 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 46.755.200.000,00 43.964.093.568,00 48.416.093.568,00 1.660.893.568,00 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 persen 100 persen 1.317.351.400,00 1.429.071.508,00 1.429.071.508,00 111.720.108,00 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 250 Unit 250 Unit 458.751.400,00 406.806.508,00 406.806.508,00 -51.944.892,00 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 250 Unit 250 Unit 361.100.000,00 361.100.000,00 361.100.000,00 0,00 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 497.500.000,00 661.165.000,00 661.165.000,00 163.665.000,00 2, 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Dokumen Lingkungan Hidup - 33 % 2.383.792.000,00 3.090.174.070,00 2.332.148.800,00 178.727.050,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil kajian RPPLH - 3 Dokumen 1.045.516.000,00 982.844.870,00 771.095.600,00 -274.420.400,00 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 40 Dokumen 40 Dokumen 356.364.000,00 282.626.870,00 226.103.600,00 -130.260.400,00 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 2 Dokumen 2 Dokumen 689.152.000,00 700.218.000,00 544.992.000,00 -144.160.000,00 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) Kabupaten / Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 1.338.276.000,00 2.107.329.200,00 1.561.053.200,00 222.777.200,00 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 6 Dokumen 6 Dokumen 1.338.276.000,00 2.107.329.200,00 1.561.053.200,00 222.777.200,00 3, 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air dan Tanah 1,5 Persen 1,5 Persen 4.095.140.000,00 3.993.172.848,00 3.783.588.448,00 2.054.860.000,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Meningkatnya IKA 72 Nilai 72 Nilai 4.095.140.000,00 3.993.172.848,00 3.783.588.448,00 -311.551.552,00 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 100 Dokumen 1 Dokumen 2.048.000.000,00 1.280.850.520,00 1.212.078.520,00 -835.921.480,00 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 115.000.000,00 429.908.000,00 311.094.000,00 196.094.000,00 4, 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang terkelola 1,2 % 1,2 % 6.137.009.375,00 18.120.043.150,00 18.952.359.977,00 -287.009.375,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Meningkatnya Pengelolaan RTH 2 Ha 2 Ha 6.137.009.375,00 18.120.043.150,00 18.952.359.977,00 12.815.350.602,00 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 165.840.000,00 164.380.000,00 114.380.000,00 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 131 Ha 2 Ha 2.657.196.800,00 2.506.323.600,00 2.506.323.600,00 -150.873.200,00 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 30 Orang 30 Orang 30.000.000,00 49.663.000,00 38.923.600,00 8.923.600,00 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 70 Unit 70 Unit 400.000.000,00 3.498.047.200,00 3.498.047.200,00 3.098.047.200,00 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Unit 4 Unit 1.000.004.400,00 1.490.770.000,00 1.490.770.000,00 490.765.600,00 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Unit 5 Unit 1.999.808.175,00 10.409.399.350,00 11.253.915.577,00 9.254.107.402,00 5, 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3 100 Persen 100 Persen 202.500.000,00 135.790.240,00 95.227.740,00 22.500.000,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 80 Laporan 80 Laporan 202.500.000,00 135.790.240,00 95.227.740,00 -107.272.260,00 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 100 Laporan 100 Laporan 202.500.000,00 135.790.240,00 95.227.740,00 -107.272.260,00 6, 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup 85 persen 85 persen 265.095.000,00 433.693.000,00 328.917.000,00 9.905.000,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha / Kegiatan Usaha 150 Dokumen 100 Dokumen 265.095.000,00 433.693.000,00 328.917.000,00 63.822.000,00 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 200 Dokumen 100 Dokumen 265.095.000,00 433.693.000,00 328.917.000,00 63.822.000,00 7, 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Pembinaan dan Penilaian terhadap Kinerja Masyarakat 27 Persen 27 Persen 765.530.000,00 780.953.400,00 741.396.000,00 -15.530.000,00 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan dan penilaian terhadap kinerja masyarakat 25 Entitas 27 Entitas 765.530.000,00 780.953.400,00 741.396.000,00 -24.134.000,00 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 25 Entitas 25 Entitas 765.530.000,00 780.953.400,00 741.396.000,00 -24.134.000,00 8, 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100 Persen 100 Persen 224.900.000,00 342.653.500,00 274.043.500,00 25.100.000,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Pengaduan yang telah terverifikasi - 80 Kasus 224.900.000,00 342.653.500,00 274.043.500,00 49.143.500,00 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 200 Pengaduan 80 Pengaduan 224.900.000,00 342.653.500,00 274.043.500,00 49.143.500,00 9, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola - 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 5.932.258.372,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah - 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 77.832.801.899,00 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 50 Kelompok 50 Kelompok 491.400.000,00 1.028.890.000,00 1.008.256.000,00 516.856.000,00 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 50 Unit 50 Unit 2.712.800.000,00 65.996.186.441,00 66.493.314.441,00 63.780.514.441,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 1514062 Ton 525000 Ton 5.902.495.300,00 7.596.750.000,00 7.582.150.000,00 1.679.654.700,00 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali 302812 Ton 302812 Ton 17.922.500.000,00 30.167.122.022,00 31.320.792.932,00 13.398.292.932,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH I 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola - 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 5.932.258.372,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 77.832.801.899,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 24859 Ton 24859 Ton 1.093.103.600,00 1.062.304.992,00 1.059.874.992,00 -33.228.608,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH II 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 5.932.258.372,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 77.832.801.899,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 24859 Ton 24859 Ton 1.219.094.300,00 1.198.800.000,00 1.196.370.000,00 -22.724.300,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH III 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 5.932.258.372,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 77.832.801.899,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 25419 Ton 25419 Ton 1.275.099.900,00 1.220.466.000,00 1.218.036.000,00 -57.063.900,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH IV 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola - 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 5.932.258.372,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah - 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 77.832.801.899,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 27891,2 Ton 27891 Ton 1.570.856.000,00 1.167.210.000,00 1.164.780.000,00 -406.076.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH V 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 5.932.258.372,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 77.832.801.899,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 23536 Ton 23184 Ton 1.248.104.200,00 978.744.000,00 976.314.000,00 -271.790.200,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH VI 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 5.932.258.372,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 77.832.801.899,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 22414 Ton 22414 Ton 1.375.102.600,00 1.431.196.992,00 1.428.766.992,00 53.664.392,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH VII 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola - 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 5.932.258.372,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah - 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 77.832.801.899,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 21668 Ton 21668 Ton 1.035.105.100,00 1.090.692.000,00 1.088.262.000,00 53.156.900,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH VIII 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 5.932.258.372,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 77.832.801.899,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 26591 Ton 23424 Ton 1.178.104.500,00 1.201.980.000,00 1.199.550.000,00 21.445.500,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH IX 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 5.932.258.372,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 77.832.801.899,00 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 29062 Ton 29062 Ton 1.159.102.900,00 1.046.304.000,00 1.043.874.000,00 -115.228.900,00 UPTD PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 5.932.258.372,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 77.832.801.899,00 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 985020 Ton 985020 Ton 7.608.100.800,00 6.785.200.992,00 6.785.200.992,00 -822.899.808,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 1, 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air dan Tanah - 1,5 Persen 4.095.140.000,00 3.993.172.848,00 3.783.588.448,00 2.054.860.000,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Meningkatnya IKA 72 Nilai 72 Nilai 4.095.140.000,00 3.993.172.848,00 3.783.588.448,00 -311.551.552,00 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1000 Dokumen 1000 Dokumen 1.932.140.000,00 2.282.414.328,00 2.260.415.928,00 328.275.928,00 UPTD PERLENGKAPAN DAN PERBEKALAN 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 92.778.633.193,00 1, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 5.932.258.372,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 62 % 62 % 55.037.960.200,00 131.277.067.189,00 132.870.762.099,00 77.832.801.899,00 2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 300 Unit 300 Unit 9.246.991.000,00 9.305.219.750,00 9.305.219.750,00 58.228.750,00 J U M L A H 143.118.430.150,00 230.564.007.766,00 235.897.063.343,00 1.284.717.462.164,00 Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang selain sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.Rencana Kerja Perubahan ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini,diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi segenap aparat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugas sebagai pengendali dampak lingkungan hidup dan kebersihan dengan baik sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
7. 20.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya penyusunan Rencana Kerja diatur oleh Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dengan menjaga kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan penyusunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005- 2025, Rencana Pembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2022-2026, Rancangan RKP Tahun 2025 dan Ranwal RKPD Propinsi Banten Tahun 2025. Rencana pembangunan daerah Kabupaten Tangerang memasuki tahun kedua pembangunan tahunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026. RKPD memuat evaluasi pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun melibatkan partisipasi masyarakat, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Dalam melaksananakan tugas dan fungsinya secara teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
8. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. 2.Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
10. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
14. 7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
15. 8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
16. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. 13.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2005-2025
21. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
22. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
23. 16.Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
24. 17.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
25. 18.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025
26. 19.Surat Kementerian Dalam Negeri No. 600.5.4/48/SJ tentang Implementasi SIPD dan Hasil Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada Sub Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dengan Domain SIPD.go.id Yang Terintegrasi Dengan SIPD-RI. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah tersusunnya rencana kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yang terurai secara tepat dan terarah pada Tingkat kebijakan, program dan kegiatan hingga indikator kinerja serta rencana dan anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap RKPD Kabupaten Tangerang dari hasil evaluasi tahun berjalan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan pada RKPD 2025. Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 serta untuk memberikan pedoman perencanaan pelaksanaan kegiatan Anggaran 2025 secara terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta permasalahan yang perlu segera ditangani. 1.4 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Pada Bab II ini akan dipaparkan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun sebelumnya sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termuat pada tabel berikut: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target, Realisasi, Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (Triwulan II) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 5 2 40 3 3 100 10 10 100 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 3 60 7 7 100 7 7 100 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 100 2 2 100 2 2 100 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 1 100 1 1 100 1 1 100 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Tahun 1 1 2 2 100 1 1 100 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Tahun 6 6 100 12 12 100 12 12 100 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target, Realisasi, Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (Triwulan II) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 1 1 100 12 12 100 2 2 100 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Pegawai Dokumen 1 1 100 1 1 100 1 1 100 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 225 225 100 12 12 100 260 260 100 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 8 8 100 8 8 100 8 8 100 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100 1 1 100 1 1 100 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100 1 1 100 1 1 100 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 1 100 5 5 100 1 1 100 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 2 2 100 8 8 100 1 1 100 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 10 10 100 10 10 100 1 1 100 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 3 3 100 3 3 100 1 1 100 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target, Realisasi, Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (Triwulan II) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 6 6 100 12 12 100 12 12 100 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 6 6 100 12 12 100 12 12 100 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Dokumen 1 1 100 3 3 100 1 1 100 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan - - - 12 12 100 - - - 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 1 1 100 12 12 100 1 1 100 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 2 2 100 2 2 100 3 3 100 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 19 12 63,16 19 14 73,68 19 19 100 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 50 50 100 66 66 100 52 49 94,23 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit - - - - - - - - - 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan SKPWNI dan SKDWNI yang diterbitkan Cakupan kepemilikan KIA Cakupan Perekaman KTP-el % 100 100 65 99,5 100 100 61,12 100 100 100 94,03 100,50 100 100 50 99,40 100 100 50,73 99,87 100 100 101,46 100,47 100 100 60 99 100 100 60,66 100 100 100 101,10 101,01 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dokumen 9 9 100 9 9 100 9 9 100 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target, Realisasi, Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (Triwulan II) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Dokumen 8.250 4.350 52,73 16.000 14.515 90,72 16.500 16.500 100 2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Orang/ Tahun 80 - - - - - 181 181 100 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Laporan 1 1 100 - - - 1 1 100 2.12.02.2.01.0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Laporan 6 6 100 - - - 2.000.000 1.487.634 74,38 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Jumlah Blanko KIA yang tersedia Dokumen - - - 55.794 55.794 100 55.794 55.794 100 2.12.02.2.02.0002 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia Dokumen - - - 55.794 55.794 100 55.794 55.794 100 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaataan dan Penyajian Database Kependudukan Dokumen 4 3 75 5 5 100 2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan Dokumen 4 3 75 6 6 100 5 5 100 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Kepemilikan Akte Kematian Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran % 100 96,38 100 92,36 100 95,83 100 98 100 93,13 100 95,03 100 99 100 92,75 100 93,69 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil Dokumen 5 5 100 5 5 100 5 5 100 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target, Realisasi, Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (Triwulan II) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Dokumen 5 5 100 5 5 100 5 5 100 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik % 100 - - 100 100 100 100 100 100 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase Data Kependudukan dan Pemanfaataan dan Penyajian Database Kependudukan Dokumen - - - 14 14 100 13 13 100 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Dokumen 81,35 - 72,88 14 14 100 13 13 100 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dokumen 1 1 100 - - - - - - 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun Dokumen 1 1 100 - - - - - - 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya Aktivasi Indentitas Kependudukan Digital (IKD) Laporan 1 1 100 2 2 100 2 2 100 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan 1 0,25 25 1 1 100 1 1 100 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target, Realisasi, Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (Triwulan II) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan 1 - - - - - 1 1 100 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Laporan 1 - - - - - - - - 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK Laporan 2 - - 2 2 100 2 2 100 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan 2 1 50 4 4 100 1 1 100 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Laporan 2 1 50 1 1 100 1 1 100 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan % 1 1 100 100 100 100 100 100 100 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Dokumen 1 1 100 1 1 100 1 1 100 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun Dokumen 1 1 100 1 1 100 1 1 100 Berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang tercantum pada tabel 2.1 berikut penjabaran terkait analisa permasalahan/faktor kegagalan dan keberhasilan dan solusi sebagai berikut: Permasalahan/Faktor Kegagalan dan Keberhasilan dan Solusi:
27. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
28. 2.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 40% sampai dengan Triwulan II, hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan yang digeser pada Triwulan III sehingga capaian belum mencapai 100%. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
29. 3.Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian 60% sampai dengan Triwulan II, hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan yang digeser pada Triwulan III sehingga capaian belum mencapai 100%. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
30. 4.Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
31. 5.Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
32. 6.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
33. 7.Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
34. 8.Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
35. 9.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
36. 10.Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
37. 11.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
38. 12.Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
39. 13.Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
40. 14.Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
41. 15.Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
42. 16.Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
43. 17.Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
44. 18.Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
45. 19.Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
46. 20.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
47. 21.Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
48. 22.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
49. 23.Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian 63,16% sampai dengan Triwulan II, salah satu permasalahan yang menyebabkan kegiatan ini belum mencapai 100% karena beberapa kendaraan waktu pelaksanaan Pajak kendarannya di lakukan di Triwulan III dan IV. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
50. 24.Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian 66% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor penyebab belum mencapai 100% karena kegiatan direalisasikan pada triwulan berikutnya. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
51. 25.Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator Cakupan SKPWNI dan SKDWNI yang diterbitkan dengan capaian masing- masing sebesar 100% hal ini disebabkan oleh kegiatan direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan untuk indikator Cakupan kepemilikan KIA memperoleh capaian 94,03% belum mencapai target 100% karena masih dalam proses pencapaian target sampai dengan Triwulan IV, kemudian untuk indikator Cakupan Perekaman sudah melebihi target yakni sebesar 100,50%, salah satu faktor keberhasilan capaian ini disebabkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan kegiatan jemput bola dan perekaman KTP di lokus Kecamatan, sehingga sampai dengan Triwulan II mampu melebihi target yang telah ditentukan. Solusi agar semua indikator capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan pelayanan dilakukan di Kecamatan agar masyarakat mudah dan cepat dalam melakukan proses administrasi kependudukan.
52. 26.Sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dengan capaian 52,73% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab capaian belum mencapai 100% karena belum mendapat update capaian dari bidang sampai dengan Triwulan II. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
53. 27.Sub kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk dengan capaian 0% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab capaian belum mencapai 100% karena belum mendapat update capaian dari bidang sampai dengan Triwulan II. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
54. 28.Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan capaian 100%, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
55. 29.Sub kegiatan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan capaian 100%, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
56. 30.Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk dengan capaian 0% sampai dengan Triwulan II, hal ini disebabkan oleh belum mendapat update capaian dari bidang. Solusi agar dapat mencapai target yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
57. 31.Sub kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan dengan capaian 0% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab capaian belum mencapai 100% karena kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
58. 32.Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan capaian 75% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab capaian belum mencapai 100% karena kegiatan di laksanakan pada Triwulan berikutnya. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
59. 33.Sub kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk dengan capaian 70% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab capaian belum mencapai 100% karena kegiatan di laksanakan pada Triwulan berikutnya. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
60. 34.Program Pencatatan Sipil dengan indikator Cakupan Kepemilikan Akte Kematian dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, faktor keberhasilan capaian ini diperoleh karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, sehingga pengajuan dari masyarakat langsung di proses sehingga mampu mencapai target. Kemudian untuk capaian indikator Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran dengan capaian 95,83% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab ketidak capaian disebabkan oleh penduduk yang datang ke Kabupaten Tangerang selalu bertambah sehingga pembagi pada rumus capaian Akte semakin bertambah. Solusi agar mampu mencapai target yakni dengan melakukan percepatan pelayanan atau jemput bola pelayanan ke rumah penduduk.
61. 35.Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, faktor keberhasilan ini disebabkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pelayanan ke lokus kecamatan sehingga mampu meraih target. Solusi agar capaian melampaui target yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan di lokus kecamatan dan giat posyandu agar mampu mencapai target.
62. 36.Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
63. 37.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian 0% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab kegagalan disebabkan oleh belum mendapat update capaian dari bidang. Solusi agar mencapai target yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
64. 38.Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan capaian 0% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab kegagalan disebabkan oleh belum mendapat update capaian dari bidang. Solusi agar mencapai target yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
65. 39.Sub kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan progress capaian sampai dengan Triwulan II sebesar 72,88% dari target 81,35%, faktor penyebab belum tercapai target disebabkan oleh persetujuan dari Ditjen Kemendagri yang belum turun sehingga perhitungan progress capaian menggunakan metode prosentase yang akan diakumulasikan pada akhir tahun. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni penentuan target di letakkan pada akhir Triwulan agar target dapat tercapai.
66. 40.Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian sebesar 100% sampai dengan Triwulan II. Faktor keberhasilan capaian ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
67. 41.Sub kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian sebesar 100% sampai dengan Triwulan II. Faktor keberhasilan capaian ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
68. 42.Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian sebesar 100% sampai dengan Triwulan II. Faktor keberhasilan capaian ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
69. 43.Sub kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian sebesar 25% sampai dengan Triwulan II. Faktor penyebab belum mencapai 100% karena kegiatan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
70. 44.Sub kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian sebesar 0% sampai dengan Triwulan II. Faktor penyebab belum mencapai 100% karena kegiatan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
71. 45.Sub kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dengan capaian sebesar 0% sampai dengan Triwulan II. Faktor penyebab belum mencapai 100% karena kegiatan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
72. 46.Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian 0% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab kegagalan disebabkan oleh belum mendapat update capaian dari bidang. Solusi agar mencapai target yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
73. 47.Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian sebesar 0% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab kegagalan disebabkan oleh belum mendapat update capaian dari bidang. Solusi agar mencapai target yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
74. 48.Sub kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan dengan capaian sebesar 0% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab kegagalan disebabkan oleh belum mendapat update capaian dari bidang. Solusi agar mencapai target yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
75. 49.Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, faktor keberhasilan ini disebabkan oleh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Solusi agar capaian sesuai target yakni kegiatan dilakukan sesuai jadwal.
76. 50.Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan capaian sebesar 100% sampai dengan Triwulan II. Faktor keberhasilan capaian ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
77. 51.Sub kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain dengan capaian sebesar 100% sampai dengan Triwulan II. Faktor keberhasilan capaian ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan organisasi sebagai berikut:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat: • Sub Bagian Keuangan; • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; • Kelompok Jabatan Fungsional.
c.Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk: • Kelompok Jabatan Fungsional.
d.Bidang Pencatatan Sipil: • Kelompok Jabatan Fungsional.
e.Bidang Pengelola Informasi, Administrasi Kependudukan; • Kelompok Jabatan Fungsional.
f.Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; • Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 Gambar 2.1 Struktur Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Selain itu dengan disusul lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana lampirannya tentang Pembagian Urusan Pemerintahan konkruen Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Kabupaten/Kota yang harus dilaksanakan yaitu : • Pelayanan Pendaftaran Penduduk; • Pelayanan Pencatatan Sipil; • Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota; dan • Penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota. Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
1. 1.Penerbitan biodata;
2. 2.Penerbitan kartu keluarga;
3. 3.Penerbitan Kartu Tanda penduduk elektronik (KTP-el);
4. 4.Penerbitan kartu identitas anak (KIA);
5. 5.Penerbitan Surat Keterangan Pindah;
6. 6.Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri;
7. 7.Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
8. 8.Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati;
9. 9.Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
10. 10.Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
11. 11.Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
12. 12.Penerbitan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
13. 13.Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
14. 14.Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
15. 15.Penerbitan Akta Kelahiran;
16. 16.Penerbitan Akta Kematian;
17. 17.Penerbitan Akta Perkawinan;
18. 18.Penerbitan Akta Perceraian;
19. 19.Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
20. 20.Penerbitan Akta Pengesahan Anak. Jenis-jenis pelayanan inilah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam kapasitasnya sebagai institusi pelayananan publik khususnya bidang Administrasi Kependudukan (permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil). Tabel 2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang No Indikator Kinerja Kunci Outcome Satuan Target Renstra Tahun 2024 2024 2025 2026 Realisasi Capaian
21. 1.Perekaman KTP Elektronik Persen 99,45% 99,47% 99,49% 99,99% 100,54% No Indikator Kinerja Kunci Outcome Satuan Target Renstra Tahun 2024 2024 2025 2026 Realisasi Capaian 2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Persen 60,00% 70,00% 80,00% 60,73% 101,22%
22. 3.Kepemilikan Akta Kelahiran Persen 99,00% 99,50% 99,55% 92,76% 93,70% 4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Persen 69,35% 85,48% 100,00% 72,88% 105,09% Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang berusaha untuk mencapai target pelayanan seperti pada Tabel 2.2 di atas. Pada Tabel 2.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa rata-rata setiap tahun telah mencapai target kinerja pelayanan. Mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 – 2026. Adapun capaian pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Update per Juni 2025) dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini: Tabel 2.3 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Update Realisasi per Juni 2025) No Indikator Tujuan dan Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
23. 1.Indeks Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indeks 4,47 Proses Penilaian Proses Penilaian a Cakupan Perekaman KTP-El Persen 99,47% 99,72% 100,27% b Cakupan Kepemilikan KIA Persen 70,00% 52,29% 87,15% c Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun Persen 99,50% 92,86% 93,80%
24. 2.Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nilai 83,21 (Reviu Tahun 2023) 74,25 89,23 Dari tabel di atas capaian kinerja pelayanan per Juni 2025 untuk Indikator Tujuan dan Sasaran Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang mana hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2022 sebesar 4,32, sedangkan Cakupan Perekaman KTP-El sebesar 99.72% (melebihi target), Cakupan Kepemilikan KIA sebesar 52.29% (kurang 7.71%), Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun 92.86% (kurang 6.14%), kemudian untuk Nilai AKIP Disdukcapil sebesar 74,25 (kurang 8.96) yang berarti bahwa sebagian besar cakupan indikator tersebut belum mencapai target. Selain karena capaian tersebut bukan capaian final Tahun 2025, sehingga untuk mengejar kekurangan poin di masing- masing indikator, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha untuk meningkatkan pelayanan agar indikator sasaran strategis dapat dicapai dengan maksimal. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat diturunkan sebagai berikut: - Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK. - Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online. - Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi. - Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat. - Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. - Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll). - Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. - Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dampak permasalahan yang dihadapi berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian program unggulan serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dampak permasalahan yang dapat mempengaruhi arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang seperti Tabel 2.4. Tabel 2.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Isu Startegis 1 Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil belum optimal Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil masih terpusat di kantor Disdukcapil Disdukcapil tidak memiliki pegawai yang bisa ditugaskan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan Masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi. 2 Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD maupun instansi layanan publik lainnya belum optimal Terdapat OPD yang belum mengajukkan permohonan PKS Pemanfataan Data Kependudukan OPD masih merasa belum memerlukan akses pemanfaatan data kependudukan 3 Inovasi pada pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil belum optimal Inovasi hanya terbatas pada sebagian kecil dari seluruh proses pelayanan administrasi kependudukan Aplikasi SIAK terpusat dari pusat yang merupakan mandatori Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia - Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, antara lain: Dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut akan berdampak semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan. - Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, antara lain:
a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan penuh atas Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.
b.Adanya pengembangan inovasi Implementasi Identitas Kependudukan Digital yang tengah diuji cobakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
c.Rencana Pembangunan Mal Pelayanan Publik. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu:
1. 1.Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. 2.Program prioritas pembangunan daerah
3. 3.Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA- PPAS Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Tangerang berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Tangerang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada berdasarkan Rancangan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan RKPD yang disajikan pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 27.296.576.052,00 41.333.640.489,00 39.244.869.039,00 11.948.292.987,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.296.576.052,00 41.333.640.489,00 39.244.869.039,00 11.948.292.987,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 27.296.576.052,00 41.333.640.489,00 39.244.869.039,00 11.948.292.987,00 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 25.487.372.692,00 31.303.000.449,00 29.640.197.989,00 3.098.142.556,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 357.098.640,00 596.430.749,00 455.383.706,00 98.285.066,00 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 227.098.640,00 353.199.610,00 307.833.020,00 80.734.380,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 65.000.000,00 115.721.139,00 68.793.670,00 3.793.670,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 65.000.000,00 127.510.000,00 78.757.016,00 13.757.016,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 Dokumen 2 Dokumen 18.001.732.052,00 19.250.170.264,00 18.668.355.206,00 666.623.154,00 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/ bulan 12 Orang/ bulan 17.796.576.052,00 19.072.229.054,00 18.535.843.206,00 739.267.154,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 Laporan 12 Laporan 205.156.000,00 177.941.210,00 132.512.000,00 -72.644.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 540.000.000,00 369.837.000,00 275.563.000,00 -264.437.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 260 Orang 260 Orang 540.000.000,00 369.837.000,00 275.563.000,00 -264.437.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 2.198.018.000,00 6.550.766.960,00 5.401.200.601,00 3.203.182.601,00 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.800.000,00 10.801.500,00 10.801.500,00 1.500,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 540.082.000,00 1.811.005.550,00 1.820.077.550,00 1.279.995.550,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 54.000.000,00 50.736.000,00 50.736.000,00 -3.264.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 1.080.000.000,00 3.911.454.350,00 3.023.663.821,00 1.943.663.821,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 108.000.000,00 140.619.660,00 115.489.730,00 7.489.730,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 27.000.000,00 27.002.900,00 31.545.000,00 4.545.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 108.000.000,00 129.446.000,00 102.556.000,00 -5.444.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 270.136.000,00 469.701.000,00 246.331.000,00 -23.805.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 2 Dokumen 2 Dokumen 3.661.524.000,00 3.939.925.568,00 4.230.325.568,00 568.801.568,00 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.760.000,00 0,00 0,00 -5.760.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.655.764.000,00 3.939.925.568,00 4.230.325.568,00 574.561.568,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Unit 3 Unit 729.000.000,00 595.869.908,00 609.369.908,00 -119.630.092,00 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 19 Unit 270.000.000,00 514.869.908,00 514.869.908,00 244.869.908,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 81.000.000,00 81.000.000,00 94.500.000,00 13.500.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 378.000.000,00 0,00 0,00 -378.000.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan SKPWNI dan SKDWNI yang diterbitkan Cakupan kepemilikan KIA Cakupan Perekaman KTP-el - 100 60 99.40 % % % 795.203.500,00 8.738.361.000,00 8.532.136.550,00 231.516.150,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk 9 Dokumen 9 Dokumen 559.182.000,00 479.093.000,00 337.758.550,00 -221.423.450,00 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 16.500 Dokumen 16.500 Dokumen 217.994.000,00 144.000.000,00 72.000.000,00 -145.994.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 181 Orang 181 Orang 187.000.000,00 50.423.000,00 37.326.250,00 -149.673.750,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 71.188.000,00 188.981.000,00 141.732.300,00 70.544.300,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.02.2.01.0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 12 Laporan 12 Laporan 83.000.000,00 95.689.000,00 86.700.000,00 3.700.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Jumlah Blanko KIA yang tersedia 55.794 Dokumen 37.500 Dokumen 197.021.500,00 8.250.000.000,00 8.187.500.000,00 7.990.478.500,00 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 30.311 Dokumen 30.311 Dokumen 197.021.500,00 8.250.000.000,00 8.187.500.000,00 7.990.478.500,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaataan dan Penyajian Database Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 39.000.000,00 9.268.000,00 6.878.000,00 -32.122.000,00 2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan 6 Dokumen 6 Dokumen 39.000.000,00 9.268.000,00 6.878.000,00 -32.122.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Kepemilikan Akte Kematian Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 100% 99,50 % 100% 92.00 % 216.000.000,00 227.350.000,00 165.920.000,00 184.000.000,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil 5 Laporan 5 Laporan 216.000.000,00 227.350.000,00 165.920.000,00 -50.080.000,00 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 5 Dokumen 5 Dokumen 216.000.000,00 227.350.000,00 165.920.000,00 -50.080.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik 100 % 100 % 726.214.600,00 991.209.520,00 837.434.500,00 709.273.400,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase Data Kependudukan dan Pemanfaataan dan Penyajian Database Kependudukan 100 % 100 % 135.000.000,00 134.999.520,00 99.810.360,00 -35.189.640,00 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 13 Dokumen 5 Dokumen 135.000.000,00 134.999.520,00 99.810.360,00 -35.189.640,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 26.898.000,00 22.850.000,00 19.930.000,00 -6.968.000,00 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 26.898.000,00 22.850.000,00 19.930.000,00 -6.968.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya Aktivasi Indentitas Kependudukan Digital (IKD) 1 Laporan 1 Laporan 406.851.600,00 704.980.000,00 646.019.140,00 239.167.540,00 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 116.880.000,00 416.760.000,00 413.332.000,00 296.452.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 90.790.000,00 90.100.000,00 78.417.140,00 -12.372.860,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 199.181.600,00 198.120.000,00 154.270.000,00 -44.911.600,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK 2 Laporan 2 Laporan 157.465.000,00 128.380.000,00 71.675.000,00 -85.790.000,00 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4 Laporan 4 Laporan 37.400.000,00 37.300.000,00 20.475.000,00 -16.925.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 4 Laporan 4 Laporan 120.065.000,00 91.080.000,00 51.200.000,00 -68.865.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan 100 Persen 100 Persen 71.785.260,00 73.719.520,00 69.180.000,00 214.740,00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 1 Dokumen 71.785.260,00 73.719.520,00 69.180.000,00 -2.605.260,00 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen 71.785.260,00 73.719.520,00 69.180.000,00 -2.605.260,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) J U M L A H 27.296.576.052,00 41.333.640.489,00 39.244.869.039,00 1.284.717.462.164,00 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Melalui Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan sebagai bagian dari penyelarasan antara aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Usulan dihimpun melalui salah satunya adalah Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang diantaranya:
a.Penambahan dasar hukum terkait Pelayanan administrasi kependudukan
b.Melakukan update pada Nomor penanganan aduan, saran, dan masukan
c.Perubahan waktu dan penambahan menu Identitas Kependudukan Digital (IKD)
d.Pelaksanaan peninjauan ulang/review Standar Pelayanan akan diagendakan secara berkelanjutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana kegiatan selalu berkoordinasi dengan Bappeda selaku Pelaksana Perencanaan di tingkat Kabupaten agar pelaksana kegiatan bisa terarah dan terukur untuk mencapai program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar selaras dengan RPD Kabupaten Tangerang 2024- 2026. Berikut usulan program dan kegiatan Tahun 2025 Hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah yang tercantum dalam Renstra, dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut: Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang (Hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah yang tercantum dalam Renstra) No Program Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan BELUM ADA USULAN Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2025 hingga Triwulan II (01 Januari – 12 Juni 2025) dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut: Tabel 3.1 Evaluasi Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No Uraian Pagu Anggaran Jumlah Realisasi (Rp.) Lebih / (Kurang) S/D Periode Lalu Periode Ini Total (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8 5 BELANJA DAERAH 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 29.886.040.837,00 0 10.513.528.865,00 10.513.528.865,00 -19.372.511.972,00 35,18 2.12.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 455.383.706,00 0 102.910.000,00 102.910.000,00 -352.473.706,00 22,6 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 307.833.020,00 0 56.520.000,00 56.520.000,00 -251.313.020,00 18,36 2.12.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 307.833.020,00 0 56.520.000,00 56.520.000,00 -251.313.020,00 18,36 2.12.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.833.020,00 0 56.520.000,00 56.520.000,00 -251.313.020,00 18,36 2.12.01.2.01.0001.5.1.02.01 Belanja Barang 195.580.000,00 0 56.020.000,00 56.020.000,00 -139.560.000,00 28,64 2.12.01.2.01.0001.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 195.580.000,00 0 56.020.000,00 56.020.000,00 -139.560.000,00 28,64 2.12.01.2.01.0001.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.750.000,00 0 20.980.000,00 20.980.000,00 -49.770.000,00 29,65 2.12.01.2.01.0001.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 124.830.000,00 0 35.040.000,00 35.040.000,00 -89.790.000,00 28,07 2.12.01.2.01.0001.5.1.02.02 Belanja Jasa 112.253.020,00 0 500.000,00 500.000,00 -111.753.020,00 0,45 2.12.01.2.01.0001.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.533.020,00 0 500.000,00 500.000,00 -48.033.020,00 1,03 2.12.01.2.01.0001.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 0 500.000,00 500.000,00 -1.000.000,00 33,33 2.12.01.2.01.0001.5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan 47.033.020,00 0 0 0 -47.033.020,00 0 2.12.01.2.01.0001.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 63.720.000,00 0 0 0 -63.720.000,00 0 2.12.01.2.01.0001.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 63.720.000,00 0 0 0 -63.720.000,00 0 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 68.793.670,00 0 34.450.000,00 34.450.000,00 -34.343.670,00 50,08 2.12.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 68.793.670,00 0 34.450.000,00 34.450.000,00 -34.343.670,00 50,08 2.12.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.793.670,00 0 34.450.000,00 34.450.000,00 -34.343.670,00 50,08 2.12.01.2.01.0006.5.1.02.01 Belanja Barang 51.093.670,00 0 16.750.000,00 16.750.000,00 -34.343.670,00 32,78 2.12.01.2.01.0006.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.093.670,00 0 16.750.000,00 16.750.000,00 -34.343.670,00 32,78 2.12.01.2.01.0006.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.813.670,00 0 5.800.000,00 5.800.000,00 -19.013.670,00 23,37 2.12.01.2.01.0006.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.280.000,00 0 10.950.000,00 10.950.000,00 -15.330.000,00 41,67 2.12.01.2.01.0006.5.1.02.02 Belanja Jasa 17.700.000,00 0 17.700.000,00 17.700.000,00 0 100 2.12.01.2.01.0006.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 17.700.000,00 0 17.700.000,00 17.700.000,00 0 100 2.12.01.2.01.0006.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 17.700.000,00 0 17.700.000,00 17.700.000,00 0 100 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 78.757.016,00 0 11.940.000,00 11.940.000,00 -66.817.016,00 15,16 2.12.01.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 78.757.016,00 0 11.940.000,00 11.940.000,00 -66.817.016,00 15,16 No Uraian Pagu Anggaran Jumlah Realisasi (Rp.) Lebih / (Kurang) S/D Periode Lalu Periode Ini Total (Rp.) % 2.12.01.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.757.016,00 0 11.940.000,00 11.940.000,00 -66.817.016,00 15,16 2.12.01.2.01.0007.5.1.02.01 Belanja Barang 60.057.016,00 0 11.940.000,00 11.940.000,00 -48.117.016,00 19,88 2.12.01.2.01.0007.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.057.016,00 0 11.940.000,00 11.940.000,00 -48.117.016,00 19,88 2.12.01.2.01.0007.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.587.016,00 0 3.180.000,00 3.180.000,00 -28.407.016,00 10,07 2.12.01.2.01.0007.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.470.000,00 0 8.760.000,00 8.760.000,00 -19.710.000,00 30,77 2.12.01.2.01.0007.5.1.02.02 Belanja Jasa 18.700.000,00 0 0 0 -18.700.000,00 0 2.12.01.2.01.0007.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0 0 0 -1.000.000,00 0 2.12.01.2.01.0007.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 0 0 0 -1.000.000,00 0 2.12.01.2.01.0007.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 17.700.000,00 0 0 0 -17.700.000,00 0 2.12.01.2.01.0007.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 17.700.000,00 0 0 0 -17.700.000,00 0 2.12.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 19.204.741.054,00 0 8.141.656.510,00 8.141.656.510,00 -11.063.084.544,00 42,39 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.072.229.054,00 0 8.115.370.510,00 8.115.370.510,00 -10.956.858.544,00 42,55 2.12.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 19.072.229.054,00 0 8.115.370.510,00 8.115.370.510,00 -10.956.858.544,00 42,55 2.12.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 19.072.229.054,00 0 8.115.370.510,00 8.115.370.510,00 -10.956.858.544,00 42,55 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 7.583.384.806,00 0 3.535.371.066,00 3.535.371.066,00 -4.048.013.740,00 46,62 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.725.846.960,00 0 2.294.783.136,00 2.294.783.136,00 -2.431.063.824,00 48,56 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.162.013.360,00 0 2.197.432.840,00 2.197.432.840,00 -1.964.580.520,00 52,8 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 563.833.600,00 0 97.350.296,00 97.350.296,00 -466.483.304,00 17,27 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 536.711.626,00 0 233.607.773,00 233.607.773,00 -303.103.853,00 43,53 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 457.774.922,00 0 227.586.018,00 227.586.018,00 -230.188.904,00 49,72 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 78.936.704,00 0 6.021.755,00 6.021.755,00 -72.914.949,00 7,63 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 125.403.250,00 0 64.255.000,00 64.255.000,00 -61.148.250,00 51,24 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 125.403.250,00 0 64.255.000,00 64.255.000,00 -61.148.250,00 51,24 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 196.327.600,00 0 118.400.000,00 118.400.000,00 -77.927.600,00 60,31 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 196.327.600,00 0 118.400.000,00 118.400.000,00 -77.927.600,00 60,31 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 199.900.000,00 0 78.573.332,00 78.573.332,00 -121.326.668,00 39,31 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 147.100.000,00 0 72.240.000,00 72.240.000,00 -74.860.000,00 49,11 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 52.800.000,00 0 6.333.332,00 6.333.332,00 -46.466.668,00 11,99 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 323.395.124,00 0 134.713.270,00 134.713.270,00 -188.681.854,00 41,66 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 272.411.444,00 0 128.980.020,00 128.980.020,00 -143.431.424,00 47,35 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 50.983.680,00 0 5.733.250,00 5.733.250,00 -45.250.430,00 11,25 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN 949.763.300,00 0 408.470.374,00 408.470.374,00 -541.292.926,00 43,01 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS 949.763.300,00 0 408.470.374,00 408.470.374,00 -541.292.926,00 43,01 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 60.554,00 0 31.743,00 31.743,00 -28.811,00 52,42 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 60.554,00 0 31.743,00 31.743,00 -28.811,00 52,42 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 465.725.928,00 0 185.920.924,00 185.920.924,00 -279.805.004,00 39,92 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 438.578.568,00 0 181.763.671,00 181.763.671,00 -256.814.897,00 41,44 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 27.147.360,00 0 4.157.253,00 4.157.253,00 -22.990.107,00 15,31 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 9.904.200,00 0 4.153.858,00 4.153.858,00 -5.750.342,00 41,94 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.674.020,00 0 3.932.503,00 3.932.503,00 -4.741.517,00 45,34 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.230.180,00 0 221.355,00 221.355,00 -1.008.825,00 17,99 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 29.712.552,00 0 12.461.656,00 12.461.656,00 -17.250.896,00 41,94 No Uraian Pagu Anggaran Jumlah Realisasi (Rp.) Lebih / (Kurang) S/D Periode Lalu Periode Ini Total (Rp.) % 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 26.022.012,00 0 11.797.621,00 11.797.621,00 -14.224.391,00 45,34 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.690.540,00 0 664.035,00 664.035,00 -3.026.505,00 17,99 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 20.633.712,00 0 0 0 -20.633.712,00 0 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 18.070.832,00 0 0 0 -18.070.832,00 0 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.562.880,00 0 0 0 -2.562.880,00 0 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 11.488.844.248,00 0 4.579.999.444,00 4.579.999.444,00 -6.908.844.804,00 39,86 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 9.754.031.448,00 0 3.882.742.431,00 3.882.742.431,00 -5.871.289.017,00 39,81 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 9.754.031.448,00 0 3.882.742.431,00 3.882.742.431,00 -5.871.289.017,00 39,81 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 302.163.652,00 0 122.351.875,00 122.351.875,00 -179.811.777,00 40,49 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 302.163.652,00 0 122.351.875,00 122.351.875,00 -179.811.777,00 40,49 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.432.649.148,00 0 574.905.138,00 574.905.138,00 -857.744.010,00 40,13 2.12.01.2.02.0001.5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.432.649.148,00 0 574.905.138,00 574.905.138,00 -857.744.010,00 40,13 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 132.512.000,00 0 26.286.000,00 26.286.000,00 -106.226.000,00 19,84 2.12.01.2.02.0007.5.1 BELANJA OPERASI 132.512.000,00 0 26.286.000,00 26.286.000,00 -106.226.000,00 19,84 2.12.01.2.02.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.512.000,00 0 26.286.000,00 26.286.000,00 -106.226.000,00 19,84 2.12.01.2.02.0007.5.1.02.01 Belanja Barang 36.140.000,00 0 26.286.000,00 26.286.000,00 -9.854.000,00 72,73 2.12.01.2.02.0007.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.140.000,00 0 26.286.000,00 26.286.000,00 -9.854.000,00 72,73 2.12.01.2.02.0007.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.876.000,00 0 15.190.000,00 15.190.000,00 -8.686.000,00 63,62 2.12.01.2.02.0007.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.264.000,00 0 11.096.000,00 11.096.000,00 -1.168.000,00 90,48 2.12.01.2.02.0007.5.1.02.02 Belanja Jasa 96.372.000,00 0 0 0 -96.372.000,00 0 2.12.01.2.02.0007.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 0 0 0 -3.300.000,00 0 2.12.01.2.02.0007.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 0 0 0 -2.800.000,00 0 2.12.01.2.02.0007.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 500.000,00 0 0 0 -500.000,00 0 2.12.01.2.02.0007.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 93.072.000,00 0 0 0 -93.072.000,00 0 2.12.01.2.02.0007.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 93.072.000,00 0 0 0 -93.072.000,00 0 2.12.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 275.563.000,00 0 224.632.000,00 224.632.000,00 -50.931.000,00 81,52 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 275.563.000,00 0 224.632.000,00 224.632.000,00 -50.931.000,00 81,52 2.12.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 275.563.000,00 0 224.632.000,00 224.632.000,00 -50.931.000,00 81,52 2.12.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.563.000,00 0 224.632.000,00 224.632.000,00 -50.931.000,00 81,52 2.12.01.2.05.0009.5.1.02.01 Belanja Barang 29.043.000,00 0 9.760.000,00 9.760.000,00 -19.283.000,00 33,61 2.12.01.2.05.0009.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.043.000,00 0 9.760.000,00 9.760.000,00 -19.283.000,00 33,61 2.12.01.2.05.0009.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.043.000,00 0 9.760.000,00 9.760.000,00 -19.283.000,00 33,61 2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02 Belanja Jasa 246.520.000,00 0 214.872.000,00 214.872.000,00 -31.648.000,00 87,16 2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.900.000,00 0 0 0 -28.900.000,00 0 2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.900.000,00 0 0 0 -7.900.000,00 0 2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit / Surveillance ISO 21.000.000,00 0 0 0 -21.000.000,00 0 2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0 0 0 0 0 0 2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0 0 0 0 0 0 2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 217.620.000,00 0 214.872.000,00 214.872.000,00 -2.748.000,00 98,74 2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 217.620.000,00 0 214.872.000,00 214.872.000,00 -2.748.000,00 98,74 2.12.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 5.414.557.601,00 0 297.494.121,00 297.494.121,00 -5.117.063.480,00 5,49 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.801.500,00 0 10.801.500,00 10.801.500,00 0 100 No Uraian Pagu Anggaran Jumlah Realisasi (Rp.) Lebih / (Kurang) S/D Periode Lalu Periode Ini Total (Rp.) % 2.12.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 10.801.500,00 0 10.801.500,00 10.801.500,00 0 100 2.12.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.801.500,00 0 10.801.500,00 10.801.500,00 0 100 2.12.01.2.06.0001.5.1.02.01 Belanja Barang 10.801.500,00 0 10.801.500,00 10.801.500,00 0 100 2.12.01.2.06.0001.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.801.500,00 0 10.801.500,00 10.801.500,00 0 100 2.12.01.2.06.0001.5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.801.500,00 0 10.801.500,00 10.801.500,00 0 100 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.811.005.550,00 0 11.928.000,00 11.928.000,00 -1.799.077.550,00 0,66 2.12.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 11.928.000,00 0 11.928.000,00 11.928.000,00 0 100 2.12.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.928.000,00 0 11.928.000,00 11.928.000,00 0 100 2.12.01.2.06.0002.5.1.02.01 Belanja Barang 11.928.000,00 0 11.928.000,00 11.928.000,00 0 100 2.12.01.2.06.0002.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.036.000,00 0 1.036.000,00 1.036.000,00 0 100 2.12.01.2.06.0002.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.036.000,00 0 1.036.000,00 1.036.000,00 0 100 2.12.01.2.06.0002.5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 10.892.000,00 0 10.892.000,00 10.892.000,00 0 100 2.12.01.2.06.0002.5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu 10.892.000,00 0 10.892.000,00 10.892.000,00 0 100 2.12.01.2.06.0002.5.2 BELANJA MODAL 1.799.077.550,00 0 0 0 -1.799.077.550,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.799.077.550,00 0 0 0 -1.799.077.550,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 47.466.000,00 0 0 0 -47.466.000,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 35.910.000,00 0 0 0 -35.910.000,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 35.910.000,00 0 0 0 -35.910.000,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.556.000,00 0 0 0 -11.556.000,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.556.000,00 0 0 0 -11.556.000,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 112.166.000,00 0 0 0 -112.166.000,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 112.166.000,00 0 0 0 -112.166.000,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 2.475.000,00 0 0 0 -2.475.000,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 107.069.000,00 0 0 0 -107.069.000,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 2.622.000,00 0 0 0 -2.622.000,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 150.506.250,00 0 0 0 -150.506.250,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 150.506.250,00 0 0 0 -150.506.250,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 150.506.250,00 0 0 0 -150.506.250,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.488.939.300,00 0 0 0 -1.488.939.300,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 231.125.500,00 0 0 0 -231.125.500,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 231.125.500,00 0 0 0 -231.125.500,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.257.813.800,00 0 0 0 -1.257.813.800,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 1.250.304.000,00 0 0 0 -1.250.304.000,00 0 2.12.01.2.06.0002.5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.509.800,00 0 0 0 -7.509.800,00 0 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.736.000,00 0 31.173.000,00 31.173.000,00 -19.563.000,00 61,44 2.12.01.2.06.0003.5.1 BELANJA OPERASI 31.269.000,00 0 31.173.000,00 31.173.000,00 -96.000,00 99,69 2.12.01.2.06.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.269.000,00 0 31.173.000,00 31.173.000,00 -96.000,00 99,69 2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01 Belanja Barang 31.269.000,00 0 31.173.000,00 31.173.000,00 -96.000,00 99,69 2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.494.000,00 0 28.398.000,00 28.398.000,00 -96.000,00 99,66 2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 561.000,00 0 561.000,00 561.000,00 0 100 2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 12.702.000,00 0 12.702.000,00 12.702.000,00 0 100 2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 96.000,00 0 0 0 -96.000,00 0 2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.065.000,00 0 14.065.000,00 14.065.000,00 0 100 2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.070.000,00 0 1.070.000,00 1.070.000,00 0 100 No Uraian Pagu Anggaran Jumlah Realisasi (Rp.) Lebih / (Kurang) S/D Periode Lalu Periode Ini Total (Rp.) % 2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 2.775.000,00 0 2.775.000,00 2.775.000,00 0 100 2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.04.0089 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- AlatUkur/Pembanding 2.775.000,00 0 2.775.000,00 2.775.000,00 0 100 2.12.01.2.06.0003.5.2 BELANJA MODAL 19.467.000,00 0 0 0 -19.467.000,00 0 2.12.01.2.06.0003.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.467.000,00 0 0 0 -19.467.000,00 0 2.12.01.2.06.0003.5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.467.000,00 0 0 0 -19.467.000,00 0 2.12.01.2.06.0003.5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.467.000,00 0 0 0 -19.467.000,00 0 2.12.01.2.06.0003.5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 19.467.000,00 0 0 0 -19.467.000,00 0 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.035.167.151,00 0 18.548.700,00 18.548.700,00 -3.016.618.451,00 0,61 2.12.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 3.035.167.151,00 0 18.548.700,00 18.548.700,00 -3.016.618.451,00 0,61 2.12.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.035.167.151,00 0 18.548.700,00 18.548.700,00 -3.016.618.451,00 0,61 2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01 Belanja Barang 3.035.167.151,00 0 18.548.700,00 18.548.700,00 -3.016.618.451,00 0,61 2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.035.167.151,00 0 18.548.700,00 18.548.700,00 -3.016.618.451,00 0,61 2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.871.000,00 0 0 0 -2.871.000,00 0 2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.548.700,00 0 18.548.700,00 18.548.700,00 0 100 2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 116.284.800,00 0 0 0 -116.284.800,00 0 2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.630.247.150,00 0 0 0 -2.630.247.150,00 0 2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.118.000,00 0 0 0 -1.118.000,00 0 2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 257.465.000,00 0 0 0 -257.465.000,00 0 2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.632.500,00 0 0 0 -8.632.500,00 0 2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1 0 0 0 -1 0 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 115.471.400,00 0 97.960.921,00 97.960.921,00 -17.510.479,00 84,84 2.12.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 115.471.400,00 0 97.960.921,00 97.960.921,00 -17.510.479,00 84,84 2.12.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.471.400,00 0 97.960.921,00 97.960.921,00 -17.510.479,00 84,84 2.12.01.2.06.0005.5.1.02.01 Belanja Barang 115.471.400,00 0 97.960.921,00 97.960.921,00 -17.510.479,00 84,84 2.12.01.2.06.0005.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 115.389.400,00 0 97.960.921,00 97.960.921,00 -17.428.479,00 84,9 2.12.01.2.06.0005.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.390.900,00 0 5.390.900,00 5.390.900,00 0 100 2.12.01.2.06.0005.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 76.366.500,00 0 58.938.021,00 58.938.021,00 -17.428.479,00 77,18 2.12.01.2.06.0005.5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat 33.632.000,00 0 33.632.000,00 33.632.000,00 0 100 2.12.01.2.06.0005.5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 82.000,00 0 0 0 -82.000,00 0 2.12.01.2.06.0005.5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga- Alat Dapur 82.000,00 0 0 0 -82.000,00 0 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 31.545.000,00 0 10.674.000,00 10.674.000,00 -20.871.000,00 33,84 2.12.01.2.06.0006.5.1 BELANJA OPERASI 31.545.000,00 0 10.674.000,00 10.674.000,00 -20.871.000,00 33,84 2.12.01.2.06.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.545.000,00 0 10.674.000,00 10.674.000,00 -20.871.000,00 33,84 2.12.01.2.06.0006.5.1.02.01 Belanja Barang 0 0 0 0 0 0 2.12.01.2.06.0006.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 0 0 0 0 0 2.12.01.2.06.0006.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0 0 0 2.12.01.2.06.0006.5.1.02.02 Belanja Jasa 31.545.000,00 0 10.674.000,00 10.674.000,00 -20.871.000,00 33,84 2.12.01.2.06.0006.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.545.000,00 0 10.674.000,00 10.674.000,00 -20.871.000,00 33,84 2.12.01.2.06.0006.5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah 31.545.000,00 0 10.674.000,00 10.674.000,00 -20.871.000,00 33,84 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 99.260.000,00 0 65.548.000,00 65.548.000,00 -33.712.000,00 66,04 2.12.01.2.06.0008.5.1 BELANJA OPERASI 99.260.000,00 0 65.548.000,00 65.548.000,00 -33.712.000,00 66,04 2.12.01.2.06.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.260.000,00 0 65.548.000,00 65.548.000,00 -33.712.000,00 66,04 2.12.01.2.06.0008.5.1.02.01 Belanja Barang 99.260.000,00 0 65.548.000,00 65.548.000,00 -33.712.000,00 66,04 No Uraian Pagu Anggaran Jumlah Realisasi (Rp.) Lebih / (Kurang) S/D Periode Lalu Periode Ini Total (Rp.) % 2.12.01.2.06.0008.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 99.260.000,00 0 65.548.000,00 65.548.000,00 -33.712.000,00 66,04 2.12.01.2.06.0008.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90.500.000,00 0 60.298.000,00 60.298.000,00 -30.202.000,00 66,63 2.12.01.2.06.0008.5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.760.000,00 0 5.250.000,00 5.250.000,00 -3.510.000,00 59,93 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 260.571.000,00 0 50.860.000,00 50.860.000,00 -209.711.000,00 19,52 2.12.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 260.571.000,00 0 50.860.000,00 50.860.000,00 -209.711.000,00 19,52 2.12.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.571.000,00 0 50.860.000,00 50.860.000,00 -209.711.000,00 19,52 2.12.01.2.06.0009.5.1.02.02 Belanja Jasa 68.640.000,00 0 1.050.000,00 1.050.000,00 -67.590.000,00 1,53 2.12.01.2.06.0009.5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.240.000,00 0 0 0 -18.240.000,00 0 2.12.01.2.06.0009.5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.240.000,00 0 0 0 -18.240.000,00 0 2.12.01.2.06.0009.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 50.400.000,00 0 1.050.000,00 1.050.000,00 -49.350.000,00 2,08 2.12.01.2.06.0009.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 50.400.000,00 0 1.050.000,00 1.050.000,00 -49.350.000,00 2,08 2.12.01.2.06.0009.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 191.931.000,00 0 49.810.000,00 49.810.000,00 -142.121.000,00 25,95 2.12.01.2.06.0009.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 191.931.000,00 0 49.810.000,00 49.810.000,00 -142.121.000,00 25,95 2.12.01.2.06.0009.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 148.680.000,00 0 47.890.000,00 47.890.000,00 -100.790.000,00 32,21 2.12.01.2.06.0009.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.375.000,00 0 1.920.000,00 1.920.000,00 -4.455.000,00 30,12 2.12.01.2.06.0009.5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 36.876.000,00 0 0 0 -36.876.000,00 0 2.12.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.939.925.568,00 0 1.531.275.000,00 1.531.275.000,00 -2.408.650.568,00 38,87 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.939.925.568,00 0 1.531.275.000,00 1.531.275.000,00 -2.408.650.568,00 38,87 2.12.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 3.939.925.568,00 0 1.531.275.000,00 1.531.275.000,00 -2.408.650.568,00 38,87 2.12.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.939.925.568,00 0 1.531.275.000,00 1.531.275.000,00 -2.408.650.568,00 38,87 2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02 Belanja Jasa 3.939.925.568,00 0 1.531.275.000,00 1.531.275.000,00 -2.408.650.568,00 38,87 2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.914.000.000,00 0 1.522.500.000,00 1.522.500.000,00 -2.391.500.000,00 38,9 2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 8.000.000,00 0 2.000.000,00 2.000.000,00 -6.000.000,00 25 2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 3.746.000.000,00 0 1.493.500.000,00 1.493.500.000,00 -2.252.500.000,00 39,87 2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 15.000.000,00 0 0 0 -15.000.000,00 0 2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan 145.000.000,00 0 27.000.000,00 27.000.000,00 -118.000.000,00 18,62 2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan / Asuransi 25.925.568,00 0 8.775.000,00 8.775.000,00 -17.150.568,00 33,85 2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.893.568,00 0 0 0 -3.893.568,00 0 2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 9.792.000,00 0 3.900.000,00 3.900.000,00 -5.892.000,00 39,83 2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 12.240.000,00 0 4.875.000,00 4.875.000,00 -7.365.000,00 39,83 2.12.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 595.869.908,00 0 215.561.234,00 215.561.234,00 -380.308.674,00 36,18 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 514.869.908,00 0 134.561.234,00 134.561.234,00 -380.308.674,00 26,13 2.12.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 514.869.908,00 0 134.561.234,00 134.561.234,00 -380.308.674,00 26,13 2.12.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 514.869.908,00 0 134.561.234,00 134.561.234,00 -380.308.674,00 26,13 2.12.01.2.09.0002.5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 514.869.908,00 0 134.561.234,00 134.561.234,00 -380.308.674,00 26,13 2.12.01.2.09.0002.5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 514.869.908,00 0 134.561.234,00 134.561.234,00 -380.308.674,00 26,13 2.12.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 137.676.000,00 0 30.391.000,00 30.391.000,00 -107.285.000,00 22,07 2.12.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 374.693.908,00 0 104.170.234,00 104.170.234,00 -270.523.674,00 27,8 2.12.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.500.000,00 0 0 0 -2.500.000,00 0 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.000.000,00 0 81.000.000,00 81.000.000,00 0 100 2.12.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 81.000.000,00 0 81.000.000,00 81.000.000,00 0 100 No Uraian Pagu Anggaran Jumlah Realisasi (Rp.) Lebih / (Kurang) S/D Periode Lalu Periode Ini Total (Rp.) % 2.12.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 0 81.000.000,00 81.000.000,00 0 100 2.12.01.2.09.0006.5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 81.000.000,00 0 81.000.000,00 81.000.000,00 0 100 2.12.01.2.09.0006.5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.000.000,00 0 81.000.000,00 81.000.000,00 0 100 2.12.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 11.700.000,00 0 11.700.000,00 11.700.000,00 0 100 2.12.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 32.500.000,00 0 32.500.000,00 32.500.000,00 0 100 2.12.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Komputer Jaringan 36.800.000,00 0 36.800.000,00 36.800.000,00 0 100 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 8.532.136.550,00 0 160.074.500,00 160.074.500,00 -8.372.062.050,00 1,88 2.12.02.2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 337.758.550,00 0 156.132.500,00 156.132.500,00 -181.626.050,00 46,23 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 72.000.000,00 0 60.000.000,00 60.000.000,00 -12.000.000,00 83,33 2.12.02.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 72.000.000,00 0 60.000.000,00 60.000.000,00 -12.000.000,00 83,33 2.12.02.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 0 60.000.000,00 60.000.000,00 -12.000.000,00 83,33 2.12.02.2.01.0001.5.1.02.02 Belanja Jasa 72.000.000,00 0 60.000.000,00 60.000.000,00 -12.000.000,00 83,33 2.12.02.2.01.0001.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.000.000,00 0 60.000.000,00 60.000.000,00 -12.000.000,00 83,33 2.12.02.2.01.0001.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 72.000.000,00 0 60.000.000,00 60.000.000,00 -12.000.000,00 83,33 2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 37.326.250,00 0 0 0 -37.326.250,00 0 2.12.02.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 37.326.250,00 0 0 0 -37.326.250,00 0 2.12.02.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.326.250,00 0 0 0 -37.326.250,00 0 2.12.02.2.01.0003.5.1.02.01 Belanja Barang 2.604.250,00 0 0 0 -2.604.250,00 0 2.12.02.2.01.0003.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.604.250,00 0 0 0 -2.604.250,00 0 2.12.02.2.01.0003.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.604.250,00 0 0 0 -2.604.250,00 0 2.12.02.2.01.0003.5.1.02.02 Belanja Jasa 34.722.000,00 0 0 0 -34.722.000,00 0 2.12.02.2.01.0003.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 0 0 0 -1.800.000,00 0 2.12.02.2.01.0003.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 0 0 0 -1.800.000,00 0 2.12.02.2.01.0003.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 32.922.000,00 0 0 0 -32.922.000,00 0 2.12.02.2.01.0003.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 32.922.000,00 0 0 0 -32.922.000,00 0 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 141.732.300,00 0 36.132.500,00 36.132.500,00 -105.599.800,00 25,49 2.12.02.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 141.732.300,00 0 36.132.500,00 36.132.500,00 -105.599.800,00 25,49 2.12.02.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.732.300,00 0 36.132.500,00 36.132.500,00 -105.599.800,00 25,49 2.12.02.2.01.0004.5.1.02.01 Belanja Barang 141.732.300,00 0 36.132.500,00 36.132.500,00 -105.599.800,00 25,49 2.12.02.2.01.0004.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 141.732.300,00 0 36.132.500,00 36.132.500,00 -105.599.800,00 25,49 2.12.02.2.01.0004.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.100.300,00 0 10.436.500,00 10.436.500,00 -15.663.800,00 39,99 2.12.02.2.01.0004.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 115.632.000,00 0 25.696.000,00 25.696.000,00 -89.936.000,00 22,22 2.12.02.2.01.0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 86.700.000,00 0 60.000.000,00 60.000.000,00 -26.700.000,00 69,2 2.12.02.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 86.700.000,00 0 60.000.000,00 60.000.000,00 -26.700.000,00 69,2 2.12.02.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.700.000,00 0 60.000.000,00 60.000.000,00 -26.700.000,00 69,2 2.12.02.2.01.0006.5.1.02.01 Belanja Barang 26.700.000,00 0 0 0 -26.700.000,00 0 2.12.02.2.01.0006.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.700.000,00 0 0 0 -26.700.000,00 0 2.12.02.2.01.0006.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.700.000,00 0 0 0 -26.700.000,00 0 2.12.02.2.01.0006.5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 0 60.000.000,00 60.000.000,00 0 100 2.12.02.2.01.0006.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 0 60.000.000,00 60.000.000,00 0 100 2.12.02.2.01.0006.5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 60.000.000,00 0 60.000.000,00 60.000.000,00 0 100 2.12.02.2.02 PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 8.187.500.000,00 0 0 0 -8.187.500.000,00 0 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 8.187.500.000,00 0 0 0 -8.187.500.000,00 0 2.12.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 8.187.500.000,00 0 0 0 -8.187.500.000,00 0 No Uraian Pagu Anggaran Jumlah Realisasi (Rp.) Lebih / (Kurang) S/D Periode Lalu Periode Ini Total (Rp.) % 2.12.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.500.000,00 0 0 0 -187.500.000,00 0 2.12.02.2.02.0002.5.1.02.01 Belanja Barang 187.500.000,00 0 0 0 -187.500.000,00 0 2.12.02.2.02.0002.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 187.500.000,00 0 0 0 -187.500.000,00 0 2.12.02.2.02.0002.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 187.500.000,00 0 0 0 -187.500.000,00 0 2.12.02.2.02.0002.5.1.05 Belanja Hibah 8.000.000.000,00 0 0 0 -8.000.000.000,00 0 2.12.02.2.02.0002.5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 8.000.000.000,00 0 0 0 -8.000.000.000,00 0 2.12.02.2.02.0002.5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 8.000.000.000,00 0 0 0 -8.000.000.000,00 0 2.12.02.2.02.0002.5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 8.000.000.000,00 0 0 0 -8.000.000.000,00 0 2.12.02.2.03 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 6.878.000,00 0 3.942.000,00 3.942.000,00 -2.936.000,00 57,31 2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk 6.878.000,00 0 3.942.000,00 3.942.000,00 -2.936.000,00 57,31 2.12.02.2.03.0004.5.1 BELANJA OPERASI 6.878.000,00 0 3.942.000,00 3.942.000,00 -2.936.000,00 57,31 2.12.02.2.03.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.878.000,00 0 3.942.000,00 3.942.000,00 -2.936.000,00 57,31 2.12.02.2.03.0004.5.1.02.01 Belanja Barang 6.878.000,00 0 3.942.000,00 3.942.000,00 -2.936.000,00 57,31 2.12.02.2.03.0004.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.878.000,00 0 3.942.000,00 3.942.000,00 -2.936.000,00 57,31 2.12.02.2.03.0004.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.424.000,00 0 0 0 -1.424.000,00 0 2.12.02.2.03.0004.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.454.000,00 0 3.942.000,00 3.942.000,00 -1.512.000,00 72,28 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 165.920.000,00 0 103.615.040,00 103.615.040,00 -62.304.960,00 62,45 2.12.03.2.01 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 165.920.000,00 0 103.615.040,00 103.615.040,00 -62.304.960,00 62,45 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 165.920.000,00 0 103.615.040,00 103.615.040,00 -62.304.960,00 62,45 2.12.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 165.920.000,00 0 103.615.040,00 103.615.040,00 -62.304.960,00 62,45 2.12.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.920.000,00 0 103.615.040,00 103.615.040,00 -62.304.960,00 62,45 2.12.03.2.01.0001.5.1.02.01 Belanja Barang 110.720.000,00 0 48.415.040,00 48.415.040,00 -62.304.960,00 43,73 2.12.03.2.01.0001.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.720.000,00 0 48.415.040,00 48.415.040,00 -62.304.960,00 43,73 2.12.03.2.01.0001.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.675.000,00 0 15.930.040,00 15.930.040,00 -9.744.960,00 62,04 2.12.03.2.01.0001.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.045.000,00 0 32.485.000,00 32.485.000,00 -52.560.000,00 38,2 2.12.03.2.01.0001.5.1.02.02 Belanja Jasa 55.200.000,00 0 55.200.000,00 55.200.000,00 0 100 2.12.03.2.01.0001.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 0 2.100.000,00 2.100.000,00 0 100 2.12.03.2.01.0001.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.100.000,00 0 2.100.000,00 2.100.000,00 0 100 2.12.03.2.01.0001.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 53.100.000,00 0 53.100.000,00 53.100.000,00 0 100 2.12.03.2.01.0001.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 53.100.000,00 0 53.100.000,00 53.100.000,00 0 100 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 837.577.500,00 0 173.400.000,00 173.400.000,00 -664.177.500,00 20,7 2.12.04.2.01 PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN 99.810.360,00 0 8.760.000,00 8.760.000,00 -91.050.360,00 8,78 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 99.810.360,00 0 8.760.000,00 8.760.000,00 -91.050.360,00 8,78 2.12.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 99.810.360,00 0 8.760.000,00 8.760.000,00 -91.050.360,00 8,78 2.12.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.810.360,00 0 8.760.000,00 8.760.000,00 -91.050.360,00 8,78 2.12.04.2.01.0002.5.1.02.01 Belanja Barang 36.930.360,00 0 8.760.000,00 8.760.000,00 -28.170.360,00 23,72 2.12.04.2.01.0002.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.930.360,00 0 8.760.000,00 8.760.000,00 -28.170.360,00 23,72 2.12.04.2.01.0002.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.315.360,00 0 0 0 -18.315.360,00 0 2.12.04.2.01.0002.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.615.000,00 0 8.760.000,00 8.760.000,00 -9.855.000,00 47,06 2.12.04.2.01.0002.5.1.02.02 Belanja Jasa 62.880.000,00 0 0 0 -62.880.000,00 0 2.12.04.2.01.0002.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 0 0 0 -2.700.000,00 0 2.12.04.2.01.0002.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 0 0 0 -2.700.000,00 0 2.12.04.2.01.0002.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 60.180.000,00 0 0 0 -60.180.000,00 0 No Uraian Pagu Anggaran Jumlah Realisasi (Rp.) Lebih / (Kurang) S/D Periode Lalu Periode Ini Total (Rp.) % 2.12.04.2.01.0002.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 60.180.000,00 0 0 0 -60.180.000,00 0 2.12.04.2.02 PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 19.930.000,00 0 16.280.000,00 16.280.000,00 -3.650.000,00 81,69 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 19.930.000,00 0 16.280.000,00 16.280.000,00 -3.650.000,00 81,69 2.12.04.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 19.930.000,00 0 16.280.000,00 16.280.000,00 -3.650.000,00 81,69 2.12.04.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.930.000,00 0 16.280.000,00 16.280.000,00 -3.650.000,00 81,69 2.12.04.2.02.0001.5.1.02.01 Belanja Barang 4.080.000,00 0 430.000,00 430.000,00 -3.650.000,00 10,54 2.12.04.2.02.0001.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.080.000,00 0 430.000,00 430.000,00 -3.650.000,00 10,54 2.12.04.2.02.0001.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 430.000,00 0 430.000,00 430.000,00 0 100 2.12.04.2.02.0001.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.650.000,00 0 0 0 -3.650.000,00 0 2.12.04.2.02.0001.5.1.02.02 Belanja Jasa 15.850.000,00 0 15.850.000,00 15.850.000,00 0 100 2.12.04.2.02.0001.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 0 2.100.000,00 2.100.000,00 0 100 2.12.04.2.02.0001.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.100.000,00 0 2.100.000,00 2.100.000,00 0 100 2.12.04.2.02.0001.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.750.000,00 0 13.750.000,00 13.750.000,00 0 100 2.12.04.2.02.0001.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 13.750.000,00 0 13.750.000,00 13.750.000,00 0 100 2.12.04.2.03 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 646.162.140,00 0 148.360.000,00 148.360.000,00 -497.802.140,00 22,96 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 413.475.000,00 0 102.000.000,00 102.000.000,00 -311.475.000,00 24,67 2.12.04.2.03.0003.5.1 BELANJA OPERASI 413.475.000,00 0 102.000.000,00 102.000.000,00 -311.475.000,00 24,67 2.12.04.2.03.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 413.475.000,00 0 102.000.000,00 102.000.000,00 -311.475.000,00 24,67 2.12.04.2.03.0003.5.1.02.01 Belanja Barang 5.475.000,00 0 0 0 -5.475.000,00 0 2.12.04.2.03.0003.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.475.000,00 0 0 0 -5.475.000,00 0 2.12.04.2.03.0003.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.475.000,00 0 0 0 -5.475.000,00 0 2.12.04.2.03.0003.5.1.02.02 Belanja Jasa 408.000.000,00 0 102.000.000,00 102.000.000,00 -306.000.000,00 25 2.12.04.2.03.0003.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 408.000.000,00 0 102.000.000,00 102.000.000,00 -306.000.000,00 25 2.12.04.2.03.0003.5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 60.000.000,00 0 27.000.000,00 27.000.000,00 -33.000.000,00 45 2.12.04.2.03.0003.5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0 0 0 0 0 0 2.12.04.2.03.0003.5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan 48.000.000,00 0 0 0 -48.000.000,00 0 2.12.04.2.03.0003.5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan 300.000.000,00 0 75.000.000,00 75.000.000,00 -225.000.000,00 25 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 78.417.140,00 0 46.360.000,00 46.360.000,00 -32.057.140,00 59,12 2.12.04.2.03.0005.5.1 BELANJA OPERASI 78.417.140,00 0 46.360.000,00 46.360.000,00 -32.057.140,00 59,12 2.12.04.2.03.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.417.140,00 0 46.360.000,00 46.360.000,00 -32.057.140,00 59,12 2.12.04.2.03.0005.5.1.02.01 Belanja Barang 38.390.000,00 0 37.960.000,00 37.960.000,00 -430.000,00 98,88 2.12.04.2.03.0005.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.390.000,00 0 37.960.000,00 37.960.000,00 -430.000,00 98,88 2.12.04.2.03.0005.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 430.000,00 0 0 0 -430.000,00 0 2.12.04.2.03.0005.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.960.000,00 0 37.960.000,00 37.960.000,00 0 100 2.12.04.2.03.0005.5.1.02.02 Belanja Jasa 40.027.140,00 0 8.400.000,00 8.400.000,00 -31.627.140,00 20,99 2.12.04.2.03.0005.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.027.140,00 0 8.400.000,00 8.400.000,00 -31.627.140,00 20,99 2.12.04.2.03.0005.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000,00 0 8.400.000,00 8.400.000,00 0 100 2.12.04.2.03.0005.5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan 31.627.140,00 0 0 0 -31.627.140,00 0 2.12.04.2.03.0005.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0 0 0 0 0 0 2.12.04.2.03.0005.5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0 0 0 0 0 0 No Uraian Pagu Anggaran Jumlah Realisasi (Rp.) Lebih / (Kurang) S/D Periode Lalu Periode Ini Total (Rp.) % 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 154.270.000,00 0 0 0 -154.270.000,00 0 2.12.04.2.03.0007.5.1 BELANJA OPERASI 154.270.000,00 0 0 0 -154.270.000,00 0 2.12.04.2.03.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.270.000,00 0 0 0 -154.270.000,00 0 2.12.04.2.03.0007.5.1.02.01 Belanja Barang 124.270.000,00 0 0 0 -124.270.000,00 0 2.12.04.2.03.0007.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 124.270.000,00 0 0 0 -124.270.000,00 0 2.12.04.2.03.0007.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 117.700.000,00 0 0 0 -117.700.000,00 0 2.12.04.2.03.0007.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.570.000,00 0 0 0 -6.570.000,00 0 2.12.04.2.03.0007.5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 0 0 0 -30.000.000,00 0 2.12.04.2.03.0007.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 0 0 0 -30.000.000,00 0 2.12.04.2.03.0007.5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan 30.000.000,00 0 0 0 -30.000.000,00 0 2.12.04.2.04 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 71.675.000,00 0 0 0 -71.675.000,00 0 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 20.475.000,00 0 0 0 -20.475.000,00 0 2.12.04.2.04.0001.5.1 BELANJA OPERASI 20.475.000,00 0 0 0 -20.475.000,00 0 2.12.04.2.04.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.475.000,00 0 0 0 -20.475.000,00 0 2.12.04.2.04.0001.5.1.02.01 Belanja Barang 5.475.000,00 0 0 0 -5.475.000,00 0 2.12.04.2.04.0001.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.475.000,00 0 0 0 -5.475.000,00 0 2.12.04.2.04.0001.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.475.000,00 0 0 0 -5.475.000,00 0 2.12.04.2.04.0001.5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 0 0 0 -15.000.000,00 0 2.12.04.2.04.0001.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0 0 0 -15.000.000,00 0 2.12.04.2.04.0001.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 0 0 0 -15.000.000,00 0 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 51.200.000,00 0 0 0 -51.200.000,00 0 2.12.04.2.04.0003.5.1 BELANJA OPERASI 51.200.000,00 0 0 0 -51.200.000,00 0 2.12.04.2.04.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.200.000,00 0 0 0 -51.200.000,00 0 2.12.04.2.04.0003.5.1.02.01 Belanja Barang 17.350.000,00 0 0 0 -17.350.000,00 0 2.12.04.2.04.0003.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.350.000,00 0 0 0 -17.350.000,00 0 2.12.04.2.04.0003.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.290.000,00 0 0 0 -1.290.000,00 0 2.12.04.2.04.0003.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.060.000,00 0 0 0 -16.060.000,00 0 2.12.04.2.04.0003.5.1.02.02 Belanja Jasa 33.850.000,00 0 0 0 -33.850.000,00 0 2.12.04.2.04.0003.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.900.000,00 0 0 0 -6.900.000,00 0 2.12.04.2.04.0003.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.900.000,00 0 0 0 -6.900.000,00 0 2.12.04.2.04.0003.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 26.950.000,00 0 0 0 -26.950.000,00 0 2.12.04.2.04.0003.5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 26.950.000,00 0 0 0 -26.950.000,00 0 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 69.180.000,00 0 32.243.250,00 32.243.250,00 -36.936.750,00 46,61 2.12.05.2.01 PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN 69.180.000,00 0 32.243.250,00 32.243.250,00 -36.936.750,00 46,61 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 69.180.000,00 0 32.243.250,00 32.243.250,00 -36.936.750,00 46,61 2.12.05.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 69.180.000,00 0 32.243.250,00 32.243.250,00 -36.936.750,00 46,61 2.12.05.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.180.000,00 0 32.243.250,00 32.243.250,00 -36.936.750,00 46,61 2.12.05.2.01.0002.5.1.02.01 Belanja Barang 69.180.000,00 0 32.243.250,00 32.243.250,00 -36.936.750,00 46,61 2.12.05.2.01.0002.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.180.000,00 0 32.243.250,00 32.243.250,00 -36.936.750,00 46,61 2.12.05.2.01.0002.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.420.000,00 0 30.053.250,00 30.053.250,00 -30.366.750,00 49,74 2.12.05.2.01.0002.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.760.000,00 0 2.190.000,00 2.190.000,00 -6.570.000,00 25 JUMLAH BELANJA DAERAH 39.490.854.887,00 0 10.982.861.655,00 10.982.861.655,00 -28.507.993.232,00 27,81 No Uraian Pagu Anggaran Jumlah Realisasi (Rp.) Lebih / (Kurang) S/D Periode Lalu Periode Ini Total (Rp.) % SURPLUS / (DEFISIT) -39.490.854.887,00 0 -10.982.861.655,00 -10.982.861.655,00 28.507.993.232,00 27,81 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) -39.490.854.887,00 0 -10.982.861.655,00 -10.982.861.655,00 28.507.993.232,00 27,81 Berdasarkan tabel bahwa dari total pagu anggaran APBD murni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2025 sebesar Rp 26.590.199.936 hingga Triwulan II Tahun 2025 (1 Januari – 12 Juni 2025) telah terealisasi anggaran sebesar Rp13.703.094.720 atau 51,53%. Pada bab III disampaikan terkait perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2025. Adapun tabel rekapitulasi perubahan pendanaan rencana kerja tertuang dalam tabel 3.2 berikut: Tabel 3.2 Rincinan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 27.296.576.052,00 41.333.640.489,00 39.244.869.039,00 11.948.292.987,00 31.519.722.898,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.296.576.052,00 41.333.640.489,00 39.244.869.039,00 11.948.292.987,00 31.519.722.898,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 27.296.576.052,00 41.333.640.489,00 39.244.869.039,00 11.948.292.987,00 31.519.722.898,00 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 25.487.372.692,00 31.303.000.449,00 29.640.197.989,00 3.098.142.556,00 28.585.515.248,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 357.098.640,00 596.430.749,00 455.383.706,00 98.285.066,00 581.240.000,00 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 227.098.640,00 353.199.610,00 307.833.020,00 80.734.380,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 383.240.000,00 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 65.000.000,00 115.721.139,00 68.793.670,00 3.793.670,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 99.000.000,00 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 65.000.000,00 127.510.000,00 78.757.016,00 13.757.016,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 99.000.000,00 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 Dokumen 2 Dokumen 18.001.732.052,00 19.250.170.264,00 18.668.355.206,00 666.623.154,00 19.796.275.248,00 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/ bulan 12 Orang/ bulan 17.796.576.052,00 19.072.229.054,00 18.535.843.206,00 739.267.154,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 19.576.275.248,00 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 2 Laporan 12 Laporan 205.156.000,00 177.941.210,00 132.512.000,00 -72.644.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 220.000.000,00 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 540.000.000,00 369.837.000,00 275.563.000,00 -264.437.000,00 660.000.000,00 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 260 Orang 260 Orang 540.000.000,00 369.837.000,00 275.563.000,00 -264.437.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 660.000.000,00 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 2.198.018.000,00 6.550.766.960,00 5.401.200.601,00 3.203.182.601,00 2.233.000.000,00 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.800.000,00 10.801.500,00 10.801.500,00 1.500,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 17.000.000,00 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 540.082.000,00 1.811.005.550,00 1.820.077.550,00 1.279.995.550,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 560.000.000,00 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 54.000.000,00 50.736.000,00 50.736.000,00 -3.264.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 87.000.000,00 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 1.080.000.000,00 3.911.454.350,00 3.023.663.821,00 1.943.663.821,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.100.000.000,00 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 108.000.000,00 140.619.660,00 115.489.730,00 7.489.730,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 110.000.000,00 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 27.000.000,00 27.002.900,00 31.545.000,00 4.545.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000,00 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 108.000.000,00 129.446.000,00 102.556.000,00 -5.444.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, PENDAP ATAN ASLI 29.000.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Kadu Agung DAERAH (PAD) 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 270.136.000,00 469.701.000,00 246.331.000,00 -23.805.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 280.000.000,00 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 2 Dokumen 2 Dokumen 3.661.524.000,00 3.939.925.568,00 4.230.325.568,00 568.801.568,00 4.015.000.000,00 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.760.000,00 0,00 0,00 -5.760.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.000.000,00 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.655.764.000,00 3.939.925.568,00 4.230.325.568,00 574.561.568,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.000.000.000,00 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Unit 3 Unit 729.000.000,00 595.869.908,00 609.369.908,00 -119.630.092,00 1.300.000.000,00 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 19 Unit 270.000.000,00 514.869.908,00 514.869.908,00 244.869.908,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000,00 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 81.000.000,00 81.000.000,00 94.500.000,00 13.500.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 200.000.000,00 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 378.000.000,00 0,00 0,00 -378.000.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 600.000.000,00 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan SKPWNI dan SKDWNI yang diterbitkan Cakupan kepemilikan KIA Cakupan Perekaman KTP-el - 100% 60% 99.40 % 795.203.500,00 8.738.361.000,00 8.532.136.550,00 231.516.150,00 1.026.719.650,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk 9 Dokumen 9 Dokumen 559.182.000,00 479.093.000,00 337.758.550,00 -221.423.450,00 730.921.000,00 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 16.500 Dokumen 16.500 Dokumen 217.994.000,00 144.000.000,00 72.000.000,00 -145.994.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 239.793.000,00 2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 181 Orang 181 Orang 187.000.000,00 50.423.000,00 37.326.250,00 -149.673.750,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 214.500.000,00 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 71.188.000,00 188.981.000,00 141.732.300,00 70.544.300,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 141.328.000,00 2.12.02.2.01.0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 12 Laporan 12 Laporan 83.000.000,00 95.689.000,00 86.700.000,00 3.700.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 135.300.000,00 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Jumlah Blanko KIA yang tersedia 55.794 Dokumen 37.500 Dokumen 197.021.500,00 8.250.000.000,00 8.187.500.000,00 7.990.478.500,00 216.723.650,00 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 30.311 Dokumen 30.311 Dokumen 197.021.500,00 8.250.000.000,00 8.187.500.000,00 7.990.478.500,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 216.723.650,00 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaataan dan Penyajian Database Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 39.000.000,00 9.268.000,00 6.878.000,00 -32.122.000,00 79.075.000,00 2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan 6 Dokumen 6 Dokumen 39.000.000,00 9.268.000,00 6.878.000,00 -32.122.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 79.075.000,00 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Kepemilikan Akte Kematian Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 100% 99,50 % 100% 92.00 % 216.000.000,00 227.350.000,00 165.920.000,00 184.000.000,00 400.000.000,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil 5 Laporan 5 Laporan 216.000.000,00 227.350.000,00 165.920.000,00 -50.080.000,00 400.000.000,00 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 5 Dokumen 5 Dokumen 216.000.000,00 227.350.000,00 165.920.000,00 -50.080.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 400.000.000,00 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik 100 % 100 % 726.214.600,00 991.209.520,00 837.434.500,00 709.273.400,00 1.435.488.000,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase Data Kependudukan dan Pemanfaataan dan Penyajian Database Kependudukan 100 % 100 % 135.000.000,00 134.999.520,00 99.810.360,00 -35.189.640,00 165.000.000,00 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 13 Dokumen 5 Dokumen 135.000.000,00 134.999.520,00 99.810.360,00 -35.189.640,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 165.000.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 26.898.000,00 22.850.000,00 19.930.000,00 -6.968.000,00 29.488.000,00 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 26.898.000,00 22.850.000,00 19.930.000,00 -6.968.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 29.488.000,00 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya Aktivasi Indentitas Kependudukan Digital (IKD) 1 Laporan 1 Laporan 406.851.600,00 704.980.000,00 646.019.140,00 239.167.540,00 969.000.000,00 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 116.880.000,00 416.760.000,00 413.332.000,00 296.452.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 602.000.000,00 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 90.790.000,00 90.100.000,00 78.417.140,00 -12.372.860,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 96.000.000,00 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 199.181.600,00 198.120.000,00 154.270.000,00 -44.911.600,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 271.000.000,00 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK 2 Laporan 2 Laporan 157.465.000,00 128.380.000,00 71.675.000,00 -85.790.000,00 272.000.000,00 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4 Laporan 4 Laporan 37.400.000,00 37.300.000,00 20.475.000,00 -16.925.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 39.000.000,00 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 4 Laporan 4 Laporan 120.065.000,00 91.080.000,00 51.200.000,00 -68.865.000,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 233.000.000,00 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan 100 Persen 100 Persen 71.785.260,00 73.719.520,00 69.180.000,00 214.740,00 72.000.000,00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 1 Dokumen 1 Dokumen 71.785.260,00 73.719.520,00 69.180.000,00 -2.605.260,00 72.000.000,00 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang LOKASI SUMBER DANA TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen 71.785.260,00 73.719.520,00 69.180.000,00 -2.605.260,00 Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 72.000.000,00 J U M L A H 27.296.576.052,00 41.333.640.489,00 39.244.869.039,00 1.284.717.462.164,00 31.519.722.898,00 Rencana kerja perubahan tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan yang penting yang dipedomani sebagai arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2025 di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun demikian rencana kerja ini bukanlah dokumen yang bersifat kaku dan terbatas, melainkan dokumen yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Diharapkan dengan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan baik yang menjadi penjabaran atas Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintahan Pusat. Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang merupakan implementasi dari Rencana Startegis (Renstra) maka perlu dilakukan Langkah kaidah pelaksanaan sebagai berikut ini:
1. 1.Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
2. 2.Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
3. 3.Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang selain menjadi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.
4. 4.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025, maka perlu dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Renja berikutnya. Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang mampu melakukan tevaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui pemahaman tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras. Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu: “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis, dan Partisipatif” Dengan mengharap keridhoan Allah Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan.
5. 21.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
6. 1.Renja Perubahan Perangkat Daerah menjadi dasar dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta mengukur kinerja pelayanan (SKPD);
7. 2.Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025. Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :
8. 1.Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
9. 2.Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
10. 3.Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
11. 4.Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah. Tabel 1.1 Persiapan Penyusunan RENJA SKPD Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH Perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD: • Agenda penyusunan RKPD • Pelaksanaan Forum SKPD • Musrenbang RKPD • Batas waktu penyampaian rancangan renja SKPD kepada Bappeda Alur Penyusunan Rancangan Renja SKPD Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026, dengan empat misi yaitu : Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia. Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal. Misi 3 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif. Misi 4 : Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional, serta pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk merealisasikan RPD Kabupaten Tangerang tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mendukung pada misi kedua ” Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.”. Untuk merealisasikan RPD dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dengan mengacu pada tema RKPD Tahun 2025 : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. 1.2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebagai berikut :
12. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
13. 2.Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. 3.Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. 4.Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. 5.Undang-Undang Nomor 01 tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
18. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 80);;
21. 10.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Beianja Daiam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
23. 12.Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
24. 13.Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
25. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
26. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. 16.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang RKP Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
28. 17.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2023);
29. 18.Peraturan Gubernur Banten 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
30. 19.Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 11);
31. 20.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
32. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
33. 22.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang;
34. 23.Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39); 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2023, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2025, meliputi : Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, pelaksanaan Kinerja DPMPD Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 mengalami pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Beianja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dari pagu senilai Rp. 48.525.151.892,- menjadi Rp. 46.608.235.692 atau berkurang sebesar Rp. 1.916.916.200,- pengurangan anggaran tersebut terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pantia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelakasanan Kegiatan dan Belanja Sewa Hotel. Adapun rincian anggaran pada penetapan APBD Pergeseran Tahun 2025 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut : A. Belanja Operasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 8.723.515.150,- dan sampai dengan bulan mei sudah terealisasi sebesar Rp. 3.974.044.398,- (45,56%). Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 14.351.471.542,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.701.488.827,- (39,73%). Belanja Hibah Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 23.466.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.562.000.000,,- (32,23%) B. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 67.249.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 66.864.000,- (99,43%). Program dan kegiatan DPMPD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Capaian kinerja fisik dan keuangan program/kegiatan/sub kegiatan tercantum dalam tabel berikut : REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2025 Tabel 2.1 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisas i Indikat or Capaian (%) PERANGKA T DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)*1 00 12 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.389.317.5 00 3.108.365.7 39 27.29 % 100.00 % Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 230.253.940 61.983.202 26.92 % 100.00 % tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dokume n - - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.01.00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 73.279.650 42.419.430 57.89 % 100.00 % Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokume n 2 2 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisas i Indikat or Capaian (%) PERANGKA T DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)*1 00 12 2.13.01.2.01.00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 32.648.000 8.162.000 25.00 % 100.00 % Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan 1 1 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.01.00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 124.326.290 11.401.772 9.17 % 100.00 % Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 1 1 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.737.785.75 0 2.392.405.9 76 27.38 % 100.00 % jumlah laporan keuangan dokume n 2 2 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.02.00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.723.515.15 0 2.392.405.9 76 27.42 % 100.00 % Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 33 33 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.02.00 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 14.270.600 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan - 0.00 % Dinas Pemberdaya an KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisas i Indikat or Capaian (%) PERANGKA T DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)*1 00 12 Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.478.410 6.638.410 53.20 % 100.00 % tersedianya dokumen Barang Milik Daerah dokume n 2 2 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.03.00 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7.410.060 3.790.060 51.15 % 100.00 % jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dokume n 1 1 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.03.00 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.068.350 2.848.350 56.20 % 100.00 % jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD laporan 1 1 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 301.626.400 45.000.000 14.92 % 100.00 % Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Orang - - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisas i Indikat or Capaian (%) PERANGKA T DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)*1 00 12 2.13.01.2.05.00 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 115.900.000 45.000.000 38.83 % 100.00 % Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan paket 60 60 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.05.00 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32.000.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.05.00 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 153.726.400 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 671.561.500 169.991.000 25.31 % 100.00 % tersedianya dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah dokume n 4 4 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.06.00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 26.482.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisas i Indikat or Capaian (%) PERANGKA T DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)*1 00 12 Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.06.00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.997.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.06.00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 132.552.500 117.042.000 88.30 % 100.00 % Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket 1 1 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.06.00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 51.430.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.06.00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 105.340.000 24.735.000 23.48 % 100.00 % Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan dokume n 3 3 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.06.00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 107.850.000 18.750.000 17.39 % 100.00 % Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu laporan 1 1 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisas i Indikat or Capaian (%) PERANGKA T DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)*1 00 12 dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.06.00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 179.910.000 9.464.000 5.26 % 100.00 % Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 2 2 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 624.961.568 173.403.500 27.75 % 100.00 % Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jenis 6 6 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.08.00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 624.961.568 173.403.500 27.75 % 100.00 % Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 1 1 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 810.649.932 258.943.651 31.94 % 100.00 % tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah jenis 3 3 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.09.00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 332.149.932 57.390.483 17.28 % 100.00 % Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Unit 9 9 100.00 % Dinas Pemberdaya an KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisas i Indikat or Capaian (%) PERANGKA T DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)*1 00 12 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.09.00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 85.500.000 6.000.000 7.02 % 100.00 % Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 10 10 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.09.00 09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 196.500.000 195.553.168 99.52 % 100.00 % Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Unit 1 1 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.01.2.09.00 10 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 196.500.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Unit - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 602.899.870 561.565.000 93.14 % 50.00 % jumlah rekomendasi penataan desa Jumlah 1 1 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 602.899.870 561.565.000 93.14 % 50.00 % jumlah rekomendasi penataan desa desa - - 0.00 % Dinas Pemberdaya KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisas i Indikat or Capaian (%) PERANGKA T DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)*1 00 12 an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.02.2.01.00 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 41.210.880 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya desa - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.02.2.01.00 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 561.688.990 561.565.000 99.98 % 100.00 % Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya desa - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 591.478.240 280.330.250 47.39 % 50.00 % Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya Desa 1 1 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 591.478.240 280.330.250 47.39 % 50.00 % Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya desa - - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisas i Indikat or Capaian (%) PERANGKA T DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)*1 00 12 2.13.03.2.01.00 01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota 310.477.990 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Dokume n - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.03.2.01.00 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 281.000.250 280.330.250 99.76 % 100.00 % Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dokume n - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 7.464.957.96 2 955.820.412 12.80 % 100.00 % Jumlah Desa Mandiri Desa - - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 7.464.957.96 2 955.820.412 12.80 % 100.00 % jumlah desa mandiri desa - - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.04.2.01.00 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 111.400.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dokume n - - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisas i Indikat or Capaian (%) PERANGKA T DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)*1 00 12 Pemerintaha n Desa 2.13.04.2.01.00 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 151.578.750 0 0.00 % 0.00 % Jumlah dokumen penyusunan produk hukum desa dokume n - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.04.2.01.00 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 130.822.500 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dokume n - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.04.2.01.00 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 6.310.085.71 2 955.820.412 15.15 % 100.00 % Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dokume n 1 1 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.04.2.01.00 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 61.645.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Orang - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.04.2.01.00 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 27.005.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa laporan - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisas i Indikat or Capaian (%) PERANGKA T DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)*1 00 12 dan Pemerintaha n Desa 2.13.04.2.01.00 07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 115.642.500 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa dokume n - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.04.2.01.00 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 39.548.500 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa dokume n - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.04.2.01.00 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 90.962.500 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dokume n - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.04.2.01.00 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 61.702.500 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Orang - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.04.2.01.00 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 199.687.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa laporan - 0.00 % Dinas Pemberdaya an KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisas i Indikat or Capaian (%) PERANGKA T DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)*1 00 12 Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.04.2.01.00 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 164.878.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dokume n - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 26.559.582.1 20 2.951.119.8 50 11.11 % 80.00 % Jumlah Desa yang Menghasilkan PADes Desa 3 3 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa Prosentase lembaga masyarakat yang difasilitasi % 100 100 100.00 % 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 26.559.582.1 20 2.951.119.8 50 11.11 % 80.00 % jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi LKD 1 1 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.05.2.01.00 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga 23.690.764.6 80 2.521.000.0 00 10.64 % 100.00 % Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan dokume n 1 1 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisas i Indikat or Capaian (%) PERANGKA T DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)*1 00 12 Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintaha n Desa 2.13.05.2.01.00 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 866.854.160 51.000.000 5.88 % 100.00 % Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya lembaga - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.05.2.01.00 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 223.638.740 0 0.00 % 0.00 % Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dokume n - 0.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 2.13.05.2.01.00 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 518.100.160 231.397.450 44.66 % 100.00 % jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna laporan 1 1 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisa si Fisik Kegiata n (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisas i Indikat or Capaian (%) PERANGKA T DAERAH 1 2 3 4 5=(4/3)*1 00 6 7 8 9 10 11=(10/9)*1 00 12 Pemerintaha n Desa 2.13.05.2.01.00 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.260.224.38 0 147.722.400 11.72 % 100.00 % jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dokume n 1 1 100.00 % Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintaha n Desa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang bertujuan untuk memastikan kelancaran urusan pemerintahan di tingkat lokal. Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 11.389.317.500 dan baru terealisasi sebesar Rp. 4.981.163.783 (43,74%). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang berfokus pada beberapa aspek penting, yaitu: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Kegiatan ini memastikan penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Kegiatan ini memfasilitasi pelayanan administrasi keuangan di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), termasuk penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah: Kegiatan ini mengelola aset daerah secara transparan dan akuntabel, termasuk penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Kegiatan ini meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur di lingkungan perangkat daerah, termasuk pengadaan pakaian dinas, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Administrasi Umum Perangkat Daerah: Kegiatan ini memastikan kelancaran operasional dan pelayanan administratif di lingkungan perkantoran, termasuk penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan, dan fasilitasi kunjungan tamu. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Kegiatan ini menyediakan berbagai jasa penunjang yang diperlukan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas urusan pemerintahan daerah, termasuk penyediaan jasa surat menyurat dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Kegiatan ini memastikan kelangsungan dan kesiapan sarana serta prasarana aparatur daerah, termasuk pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan dan mesin lainnya, serta gedung kantor dan bangunan lainnya. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah menunjukkan pencapaian yang baik dalam beberapa aspek, seperti: terpenuhinya target indikator program, pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur, kelancaran operasional dan pelayanan administratif. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, belum terealisasinya sub kegiatan "Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi", perlunya pemantauan dan evaluasi yang cermat terhadap pelaksanaan kegiatan. Dalam memastikan kelancaran urusan pemerintahan di tingkat lokal. Program ini telah menunjukkan pencapaian yang baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Diharapkan dengan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat semakin optimal dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Program Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Tangerang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta mendorong kemajuan desa-desa di wilayah tersebut. Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 7.464.957.962 Program ini terdiri dari dua belas sub kegiatan, yaitu: fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa, serta Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan. Sampai dengan akhir triwulan I TA 2025 Program ini baru dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp. 4.756.699.970 atau sebesar 36,28%, dikarenakan beberapa sub kegiatan akan di realisasikan pada triwulan berikutnya sesuai anggaran kas. Secara keseluruhan, Program Administrasi Pemerintahan Desa telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan mendorong kemajuan desa-desa di Kabupaten Tangerang. Untuk memastikan program ini semakin optimal, perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan. Disarankan agar pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan terus ditingkatkan, koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan diperkuat, kapasitas aparatur desa lebih ditingkatkan, serta dilakukan inovasi dan pengembangan program secara berkelanjutan. Dengan demikian, Program Administrasi Pemerintahan Desa diharapkan dapat semakin efektif dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tangerang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan mendorong kemajuan desa-desa di wilayah tersebut. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.559.582.120,- Program ini terbagi menjadi lima sub kegiatan: fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna); peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan, dan masyarakat hukum adat; fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa; fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG); dan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Sampai dengan akhir triwulan I TA 2025 Program ini telah mencapai beberapa capaian signifikan, termasuk realisasi anggaran sebesar Rp. 8.462.680.200,- atau 31,86% terpenuhinya target indikator program dan kegiatan. setiap aspek program ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat tidak hanya bergantung pada pelatihan dan pendampingan saja, tetapi juga pada komitmen semua pihak untuk berkolaborasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, menjadi kunci untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga program yang dijalankan benar-benar relevan dengan kondisi di lapangan. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tangerang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan mendorong kemajuan desa-desa di wilayah tersebut. Dengan memberdayakan lembaga-lembaga ini, program ini tidak hanya menciptakan perubahan di tingkat lokal tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang ada, serta komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi program. Sebagai saran untuk perbaikan ke depan, penting bagi program ini untuk terus melakukan evaluasi dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis. Pengumpulan data yang akurat dan partisipatif akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, peningkatan kapasitas fasilitator dan pendamping juga sangat penting agar mereka dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada masyarakat. Dengan langkah- langkah ini, diharapkan program pemberdayaan ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Tangerang. Secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang telah merealisasi anggaran program dan kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar 37,13%, terdapat rencana perubahan kegiatan dan anggaran pada RKPD Perubahan tahun 2025. Namun proyeksi pelaksaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 optimis tercapai 100% serta tetap memperhatikan efektifitas dan efesiensi anggaran. Berdasarkan evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2025 maupun perkiraan capaian sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di DPMPD Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
a.Masih perlunya penyelarasan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja indikator outcome sesuai tujuan dan sasaran yang belum tercapai dalam Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026;
b.Masih perlunya peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran; Dalam mengatasi permasalahan yang ada, maka pada Tahun 2025 DPMPD Kabupaten Tangerang menyusun strategi :
a.Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Keuangan dan aset. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam bentuk nilai SAKIP SKPD sesuai dengan target yang ditetapkan, meliputi peningkatan dalam hal perencanaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan manajemen aset.
b.Meningkatkan pemanfaataan IT. Strategi ini diarahkan untuk menerapkan penggunaan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (SPBE) terutama dalam pengelolaan data, pemberian layanan dan pengelolaan pengaduan.
c.Meningkatkan Manajemen ASN. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai lingkup DPMPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Renstra. Adapun arah kebijakan strategis DPMPD Tahun 2025 sebagai berikut : • Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sistem perencanaan dan penganggaran • Meningkatkan sistem pengelolaan belanja dan pendapatan daerah yang terintegrasi • Meningkatkan sistem management asset daerah dan pengamanan asset daerah • Mengembangkan aplikasi terintegrasi antar sector • Meningkatkan Kinerja SKPD • Implementasi Kebijakan Manajemen ASN dalam pengembangan kapasitas dan karir aparatur 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan, berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas mempunyai fungsi :
1. 1.Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. 2.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3. 3.Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
4. 4.Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
5. 5.Pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
6. 6.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Adapun rincian Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
7. 1.Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a.Merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa;
b.Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
c.Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
d.Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
e.Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
f.Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas;
g.Melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka akuntabilitas kinerja;
h.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
1. 2.Sekretariat Dinas Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian tugas kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :
a.Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
b.Penyiapan rencana dan program yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
c.Penyiapan pengendalian yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
d.Penyiapan bimbingan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
e.Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
f.Penyiapan fasilitasi pengelola informasi dan dokumentasi;
g.Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e-government;
h.Penyiapan bahan pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
i.Pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
j.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a.Merencanakan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
b.Membagi tugas program yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
c.Memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
d.Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
e.Mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis dalam bidang kepegawaian Daerah sebagai bahan penyusun rencana pembangunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Daerah;
f.Mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPD;
g.Mengendalikan mutu dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan DPMPD;
h.Mereviu dan mengendalikan mutu laporan kinerja instansi pemerintah;
i.Mengatur pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
j.Merumuskan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPMPD;
k.Mengatur administrasi barang milik Daerah pada DPMPD;
l.Mengatur administrasi kepegawaian DPMPD;
m.Mengatur administrasi umum DPMPD;
n.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
3. 3.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Masyarakat kerja mempunyai fungsi :
a.Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
b.Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan peraturan perundang- undangan;
c.Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait bidang pemberdayaan masyarakat;
d.Penyiapan pengendalian pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan;
e.Pelaksanaan fasilitasi program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
f.Penyiapan pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat;
g.Pengelolaan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat; dan
h.Pelaksanana fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a.Membuat perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan Merencanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
b.Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, meliputi pengumpulan data dana desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan, potensi desa, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal masyarakat sebagai perumusan dibidang lembaga kemasyarakatan;
c.Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna, meliputi pengumpulan, pengolahan, menganalisa data ekonomi penduduk miskin, usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, lembaga keuangan mikro, produksi hasil usaha masyarakat, serta pendayagunaan usaha teknologi tepat guna;
d.Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
e.Memberi petunjuk pelaksanaan program kegiatan di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
f.Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
g.Melakukan pembinaan dan bimbingan di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
h.Melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kebupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang ama dalam daerah;
i.Mengevaluasi program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi, dan teknologi tepat guna; dan
j.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
1. 4.Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi serta pembinaan dan pengendalian di bidang penataan dan kerja sama desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai fungsi:
a.Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan kerja sama desa;
b.Penyiapan rencana dan program kegiatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait di bidang penataan dan kerja sama desa;
d.Penyiapan pengendalian pelaksanaan program kegiatan di bidang penataan dan kerjasama desa;
e.Pelaksanaan fasilitasi program di bidang penataan dan kerjasama desa;
f.Penyiapan pembinaan dan bimbingan di bidang penataan dan kerjasama desa;
g.Pengelolaan administrasi di bidang penataan dan kerja sama desa; dan
h.Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Penataaan dan Kerja Sama Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a.Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan kerja sama desa;
b.Melaksanakan program dan kegiatan di bidang penataan dan kerja sama desa;
c.Melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait di bidang penataan dan kerja sama desa;
d.Memberi petunjuk pelaksanaan tugas di bidang penataan dan kerja sama desa;
e.Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan di bidang penataan dan kerja sama desa;
f.Melakukan pembinaan dan bimbingan di bidang penataan dan kerja sama desa;
g.Melaksanakan penyelaenggaraan penataan desa;
h.Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa;
i.Mengevaluasi program kegiatan di bidang penataan dan kerja sama desa;
j.Melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan di bidang penataan dan kerja sama desa; dan
k.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
1. 5.Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang administrasi pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
a.Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa;
b.Penyiapan rencana dan program kegiatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang- undangan;
c.Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait di bidang administrasi pemerintahan desa;
d.Penyiapan pengendalian pelaksanaan program kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
e.Pelaksanaan fasilitasi program kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
f.Penyiapan pembinaan dan bimbingan di bidang administrasi pemerintahan desa;
g.Pengelolaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a.Menyusun perumusan kebijakan teknis bidang administrasi pemerintahan desa;
b.Melaksanakan program dan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
c.Melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait di bidang administrasi pemerintahan desa;
d.Memberi petunjuk pelaksanaan tugas di bidang administrasi pemerintahan desa;
e.Mengendalikan pelaksanan program kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
f.Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelanggaraan administrasi pemerintahan desa;
g.Mengevaluasi program kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
h.Melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa; dan
i.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, bahwa Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, DPMPD Kabupaten Tangerang telah menerapkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja DPMPD berdasarkan Tujuan adalah sebagai berikut :
1. 1.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel dengan Indikator Nilai SAKIP SKPD;
2. 2.Mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi Desa dengan Indikator Jumlah Desa Mandiri. Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut, DPMPD menetapkan 4 (empat) Program. Program-program tersebut terbagi dalam Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, yaitu :
3. 1.Sekretariat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. 2.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
5. 3.Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa
6. 4.Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa Program Penataan Desa dan Program Penataan Kerja Sama Desa Dalam kurun waktu Rencana Strategis tahun 2024 s.d. 2026 program dan kegiatan diarahkan pada pencapaian indikator tujuan KEPALA DINAS SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PENATAAN DAN KERJA SAMA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIS DPMPD sebagaimana tersebut diatas. Hasil analisa pencapaian kinerja pelayanan dimaksud terhadap indikator tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel diperoleh gambaran bahwa masih terdapat kendala dalam pencapaian target Nilai SAKIP DPMPD. Pada indikator tujuan meningkatnya kemandirian desa, hasil analisa menggambarkan bahwa target dengan indikator Indeks Desa Membangun, Jumlah Desa Mandiri telah tercapai. Sedangkan untuk capaian target pada tahun 2025 dan 2026 mendatang kami memproyeksikan akan tercapai sesuai dengan yang direncanakan. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPD Kabupaten Tangerang tetap mempertimbangkan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, antara lain : Meningkatkan Ketahanan Sosial Desa, Penguatan Ekonomi Desa dan pengawasan penggunaan dana desa, Pengelolaan Sumber Daya Alam lokal (desa) yang berkelanjutan dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Dalam menindaklanjuti isu-isu strategis tersebut DPMPD Kabupaten Tangerang telah menetapkan arah kebijakan, antara lain: Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi pembinaan SDM masyarakat Desa, Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi penanganan kemiskinan, stunting dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan sarana air bersih di desa, Pengembangan Sektor Unggulan Desa serta pengembangan UMKM Desa dan BUMDES sebagai pendukung makanan bergizi, Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, Menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset desa yang jelas dan transparan, Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi kualitas lingkungan di desa, Pengembangan kegiatan konservasi lingkungan melalui pemberdayaan kelompok di desa (LPM, PKK, karang taruna, BUMDes,dll), Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Desa dan Perangkat Desa, Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan dana desa serta Mendorong implementasi digitalisasi desa. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tangerang Rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen rencana kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang. Dalam konteks ini, perencanaan kinerja menjadi fondasi yang mengarahkan setiap langkah dan kegiatan yang akan dilakukan. Proses penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah esensial untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya terarah, tetapi juga terukur dan dapat dievaluasi. Dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan memuat informasi yang sangat mendetail mengenai sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, serta rencana capaiannya. Lebih jauh lagi, dokumen ini juga mencakup informasi tentang program-program yang akan dilaksanakan, kegiatan-kegiatan spesifik yang dirancang untuk mencapai sasaran tersebut, serta kelompok indikator kinerja yang akan digunakan untuk menilai efektivitas dari setiap kegiatan. Dalam konteks anggaran, pada rancangan awal ditetapkan Pagu APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 48.525.151.892,-. Namun, pada bulan Maret terjadi efisiensi anggaran yang cukup signifikan sebesar Rp. 1.916.916.200,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 46.608.235.692,-. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada, meskipun di sisi lain juga menuntut adanya analisis yang mendalam mengenai kebutuhan riil dari setiap program dan kegiatan. Setelah dilakukan analisis kebutuhan anggaran, pada RKPD Perubahan DPMPD Tahun Anggaran 2025, total anggaran mengalami peningkatan menjadi Rp. 51.992.787.831,-. Penambahan anggaran ini sangat penting untuk mendukung program-program yang dianggap prioritas, seperti Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Administrasi Pemerintahan Desa, serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Secara detail, reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 pada DPMPD dapat dilihat pada tabel yang menyajikan informasi terstruktur mengenai alokasi anggaran, program, dan kegiatan yang direncanakan. Tabel ini tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi anggaran, tetapi juga memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami prioritas dan fokus dari setiap program yang direncanakan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan akan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat. Berikut tabel rancangan awal RKPD DPMPD Tahun 2025: Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Tabel 2.3 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang SUMBER DANA PAGU INDIKATIF SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 33.993.656.597,00 48.525.151.892,00 51.992.787.831,00 17.999.131.234,00 12.358.918.553,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 33.993.656.597,00 48.525.151.892,00 51.992.787.831,00 17.999.131.234,00 12.358.918.553,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 33.993.656.597,00 48.525.151.892,00 51.992.787.831,00 17.999.131.234,00 12.358.918.553,00 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 Persen 100 Persen 12.634.823.197,00 11.712.714.830,00 12.273.869.639,00 -275.904.644,00 12.358.918.553,00 2.13.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 6 Dokumen 8 Dokumen 278.372.000,00 301.065.940,00 230.253.940,00 -48.118.060,00 290.000.000,00 2.13.01. 2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 7 Dokumen 102.412.000,00 98.059.650,00 73.279.650,00 -29.132.350,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000,00 KODE CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang SUMBER DANA PAGU INDIKATIF SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.13.01. 2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4 Laporan 32.888.000,00 32.648.000,00 32.648.000,00 -240.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000,00 2.13.01. 2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2 Laporan 143.072.000,00 170.358.290,00 124.326.290,00 -18.745.710,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150.000.000,00 2.13.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 Dokumen 2 Dokumen 9.651.206.597,00 8.737.785.750,00 9.579.137.889,00 -72.068.708,00 9.653.656.597,00 2.13.01. 2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/b ulan 39 Orang/b ulan 9.618.656.597,00 8.723.515.150,00 9.564.867.289,00 -53.789.308,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 9.618.656.597,00 2.13.01. 2.02.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5 Laporan 32.550.000,00 14.270.600,00 14.270.600,00 -18.279.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.000.000,00 KODE CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang SUMBER DANA PAGU INDIKATIF SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.13.01. 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Barang Milik Daerah 1 Dokumen 2 Dokumen 24.948.000,00 16.838.140,00 12.478.410,00 -12.469.590,00 25.000.000,00 2.13.01. 2.03.000 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 9.990.000,00 10.000.080,00 7.410.060,00 -2.579.940,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.000.000,00 2.13.01. 2.03.000 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 4 Laporan 14.958.000,00 6.838.060,00 5.068.350,00 -9.889.650,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.000.000,00 2.13.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 75 Orang 60 Orang 238.740.000,00 331.784.000,00 301.626.400,00 62.886.400,00 282.000.000,00 2.13.01. 2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 42 Paket 60 Paket 83.440.000,00 115.900.000,00 115.900.000,00 32.460.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000,00 2.13.01. 2.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 10 Orang 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32.000.000,00 2.13.01. 2.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 42 Orang 60 Orang 123.300.000,00 183.884.000,00 153.726.400,00 30.426.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150.000.000,00 KODE CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang SUMBER DANA PAGU INDIKATIF SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.13.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah 6 Dokumen 7 Dokumen 1.525.326.600,00 889.629.500,00 671.561.500,00 -853.765.100,00 1.169.000.000,00 2.13.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 29.885.000,00 26.482.000,00 26.482.000,00 -3.403.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000,00 2.13.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 6 Paket 501.260.000,00 67.997.000,00 67.997.000,00 -433.263.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 300.000.000,00 2.13.01. 2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket 1 Paket 198.121.200,00 132.552.500,00 132.552.500,00 -65.568.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 198.000.000,00 2.13.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 3 Paket 46.994.400,00 59.170.000,00 51.430.000,00 4.435.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 46.000.000,00 2.13.01. 2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 3 Dokumen 111.066.000,00 124.150.000,00 105.340.000,00 -5.726.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang SUMBER DANA PAGU INDIKATIF SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.13.01. 2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 11 Dokumen Laporan 2 Laporan 108.000.000,00 119.400.000,00 107.850.000,00 -150.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 95.000.000,00 2.13.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 Laporan 530.000.000,00 359.878.000,00 179.910.000,00 -350.090.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 400.000.000,00 2.13.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 6 Jenis 371.050.000,00 624.961.568,00 668.161.568,00 297.111.568,00 497.052.000,00 2.13.01. 2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 15.162.000,00 0,00 0,00 -15.162.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.162.000,00 2.13.01. 2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 355.888.000,00 624.961.568,00 668.161.568,00 312.273.568,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 481.890.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang SUMBER DANA PAGU INDIKATIF SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.13.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - 4 Jenis 545.180.000,00 810.649.932,00 810.649.932,00 265.469.932,00 442.209.956,00 2.13.01. 2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 9 Unit 357.500.000,00 332.149.932,00 332.149.932,00 -25.350.068,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 356.359.956,00 2.13.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 40 Unit 85.500.000,00 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 85.850.000,00 2.13.01. 2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 51.090.000,00 196.500.000,00 196.500.000,00 145.410.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.01. 2.09.001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 51.090.000,00 196.500.000,00 196.500.000,00 145.410.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang SUMBER DANA PAGU INDIKATIF SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa yang Tertata 0,81 Persen 0,81 Persen 1.651.702.000,00 620.769.040,00 602.899.870,00 -1.651.702.000,00 0,00 2.13.02. 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa jumlah rekomendasi penataan desa 1 Desa 2 Desa 1.651.702.000,00 620.769.040,00 602.899.870,00 -1.048.802.130,00 0,00 2.13.02. 2.01.000 2 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 1 Desa 1 Desa 1.045.413.000,00 59.080.050,00 41.210.880,00 -1.004.202.120,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.02. 2.01.000 3 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 1 Desa 1 Desa 138.942.000,00 561.688.990,00 561.688.990,00 422.746.990,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.02. 2.01.000 4 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa 1 Desa 1 Desa 217.381.000,00 0,00 0,00 -217.381.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.02. 2.01.000 6 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 1 Unit 1 Unit 249.966.000,00 0,00 0,00 -249.966.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang SUMBER DANA PAGU INDIKATIF SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase desa yang difasilitasi kerjasamanya 0,81 Persen 0,81 Persen 650.858.000,00 842.689.240,00 643.158.210,00 -650.858.000,00 0,00 2.13.03. 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya 1 Desa 2 Desa 650.858.000,00 842.689.240,00 643.158.210,00 -7.699.790,00 0,00 2.13.03. 2.01.000 1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 26.456.000,00 561.688.990,00 362.157.960,00 335.701.960,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.03. 2.01.000 2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 26.784.000,00 0,00 0,00 -26.784.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.03. 2.01.000 3 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 1 Dokumen 597.618.000,00 281.000.250,00 281.000.250,00 -316.617.750,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang SUMBER DANA PAGU INDIKATIF SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa 14,23 Persen 31,71 Persen 7.818.066.480,00 7.879.211.912,00 8.572.515.826,00 -7.818.066.480,00 0,00 2.13.04. 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Desa Mandiri 35 Desa 78 Desa 7.818.066.480,00 7.879.211.912,00 8.572.515.826,00 754.449.346,00 0,00 2.13.04. 2.01.000 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 246 Dokumen 246 Dokumen 236.520.000,00 189.770.000,00 111.400.000,00 -125.120.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.04. 2.01.000 2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 625.000.000,00 197.975.000,00 151.578.750,00 -473.421.250,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.04. 2.01.000 3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 105.354.000,00 130.822.500,00 130.822.500,00 25.468.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.04. 2.01.000 4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 5.011.346.480,00 6.424.605.712,00 7.417.643.576,00 2.406.297.096,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang SUMBER DANA PAGU INDIKATIF SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.13.04. 2.01.000 5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 50 Orang 50 Orang 217.620.000,00 80.135.000,00 61.645.000,00 -155.975.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.04. 2.01.000 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 1 Laporan 1 Laporan 174.528.000,00 38.265.000,00 27.005.000,00 -147.523.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.04. 2.01.000 7 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 33.318.000,00 153.737.500,00 115.642.500,00 82.324.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.04. 2.01.000 8 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 313.875.000,00 53.914.000,00 39.548.500,00 -274.326.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.04. 2.01.001 1 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 44.400.000,00 0,00 0,00 -44.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang SUMBER DANA PAGU INDIKATIF SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.13.04. 2.01.001 3 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 178.200.000,00 120.777.500,00 90.962.500,00 -87.237.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.04. 2.01.001 4 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 246 Orang 246 Orang 259.470.000,00 82.797.500,00 61.702.500,00 -197.767.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.04. 2.01.001 6 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 1 Laporan 1 Laporan 241.893.000,00 227.396.000,00 199.687.000,00 -42.206.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.04. 2.01.001 7 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 179.118.000,00 0,00 0,00 -179.118.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.04. 2.01.001 8 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen 197.424.000,00 179.016.200,00 164.878.000,00 -32.546.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang SUMBER DANA PAGU INDIKATIF SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Prosentase lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi 100 Persen 100 Persen 11.238.206.920,00 27.469.766.870,00 29.900.344.286,00 -11.238.206.920,00 0,00 2.13.05. 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi 7 LKD 4 LKD 11.238.206.920,00 27.469.766.870,00 29.900.344.286,00 18.662.137.366,00 0,00 2.13.05. 2.01.000 2 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 Dokumen 2 Dokumen 8.250.872.920,00 23.769.529.680,00 26.374.071.846,00 18.123.198.926,00 PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang SUMBER DANA PAGU INDIKATIF SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.13.05.2. 01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga 4 Lembaga 945.000.000,00 938.584.160,00 1.044.309.160,00 99.309.160,00 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.05.2. 01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 122.202.000,00 431.786.090,00 223.638.740,00 101.436.740,00 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.05.2. 01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 2 Laporan 420.174.000,00 538.440.160,00 518.100.160,00 97.926.160,00 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.13.05. 2.01.000 9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 4 Dokumen 1.499.958.000,00 1.791.426.780,00 1.740.224.380,00 240.266.380,00 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 J U M L A H 33.993.656.597,00 48.525.151.892,00 51.992.787.831,00 1.284.717.462.164,00 12.358.918.553,00 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Program-program ini dirancang untuk mendukung tujuan strategis yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang. Adapun rencana program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:
7. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: Program ini bertujuan untuk memperkuat fungsi dan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui program ini, diharapkan ada peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan daerah yang dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan public;
8. 2.Program Administrasi Pemerintahan Desa: Program ini fokus pada peningkatan kapasitas administrasi di tingkat desa. Dengan administrasi yang baik, diharapkan desa-desa di Kabupaten Tangerang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel;
9. 3.Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat: Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan ini diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
10. 4.Program Penataan Desa: Program ini berfokus pada penataan dan pengembangan desa agar lebih terstruktur dan terencana. Penataan ini meliputi aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya desa sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat desa;
11. 5.Program Peningkatan Kerjasama Desa: Program ini dirancang untuk mendorong kolaborasi antar desa dalam berbagai bidang. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan desa-desa dapat saling mendukung dan memanfaatkan potensi masing-masing untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Untuk mendukung implementasi program-program prioritas tersebut, terdapat alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas program antara lain penambahan alokasi anggaran untuk BPJS Kesehatan Perangkat desa, penyesuaian belanja pegawai serta pemberian bantuan hibah kepada KPM. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2025, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2025 pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024- 2026. Kedudukan RKP Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2025 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target- target pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2025 menjadi sangat strategis. Tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2025, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025- 2029. Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, ditetapkan tiga arah kebijakan pembangunan yaitu :
12. 1.SDM Berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
13. 2.Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan Infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN hingga reformasi pengelolaan sampah.
14. 3.Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan (Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Pernyataan misi suatu organisasi adalah tujuan organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan yang ingin diwujudkan adalah :
15. 1.Meningkatkan Pembangunan Desa;
16. 2.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai adalah :
17. 1.Meningkatnya Desa Mandiri;
18. 2.meningkatnya akuntabilitas kinerja Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersaji dalam tabel sebagai berikut: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tabel 3.1 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Kondisi Akhir 2022* 2023** 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Meningkatkan Pembangunan Desa Nilai Indeks Desa Membangun Kab. Tangerang Capaian Indeks Desa Membangun Kab. Tangerang Nilai 0,7107 0,7207 0,7307 0,7407 0,7507 IDM 0,7507 Meningkatnya Desa Mandiri Persentase Jumlah Desa Mandiri Jumlah Desa Mandiri dibagi jumlah Desa Persentase 2,03 6,10 10,16 14,23 18,29 18,29 2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel Nilai SAKIP DPMPD Nilai SAKIP Nilai 71,3 73,5 74,5 75,5 76,5 Nilai SAKIP 76,5 meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai SAKIP DPMPD Nilai SAKIP Nilai 71,3 73,5 74,5 75,5 76,5 Nilai SAKIP 76,5 Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat digambarkan dalam Indikator Kinerja Dinas sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersaji dalam tabel sebagai berikut: Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tabel 3.2 No Indikator Kinerja Utama Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Kondisi Akhir 2022* 2023** 2024 2025 2026 1 Persentase Jumlah Desa Mandiri Persentase 2,03 6,10 10,16 14,23 18,29 18,29 2 Nilai SAKIP SKPD Nilai 71,3 73,5 74,5 75,5 76,5 76,5 Rencana ini tidak hanya mencakup program-program strategis, tetapi juga alokasi pendanaan yang tepat untuk memastikan implementasi yang efektif. Dua aspek penting dalam rencana ini adalah belanja pegawai dan belanja hibah, yang masing-masing memiliki peran krusial dalam mendukung tujuan pembangunan daerah. Belanja pegawai merupakan salah satu komponen utama dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang masuk ke dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Program lainnya yang dialokasikan penambahan anggaran pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu penambahan anggaran BPJS Kesehatan bagi Perangkat Desa, Program Penataan dan Kerjasama Desa, serta Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kegiatan Posyandu, PKK dan Hibah. Selain itu, pemberian bantuan hibah belanja hibah juga memainkan peranan penting dalam mendukung program-program yang dirancang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Hibah ini dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, mulai dari pendidikan dan pelatihan hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Contohnya, hibah yang diberikan untuk untuk program pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan dan pemberdayaan tata boga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam merencanakan belanja pegawai dan belanja hibah, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa harus melakukan kajian yang mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Tangerang. Melalui pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, diharapkan rencana kerja yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Dari segi pendanaan, Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini akan memerlukan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung semua program yang telah dirancang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang akan berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran perubahan tahun 2025. Dalam implementasi Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala. Monitoring akan memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana, sementara evaluasi akan memberikan gambaran mengenai dampak dari program yang telah dilaksanakan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan. Dengan fokus pada pengembangan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat, kolaborasi antar pihak, serta pengawasan dan evaluasi yang efektif, Renja ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program, tetapi juga akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga diharapkan semua program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, pengelolaan anggaran yang efisien dan evaluasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa semua upaya ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan desa mandiri akan terealisasi dengan mudah. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini : Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPD Kabupaten Tangerang pada APBD Perubahan Tahun 2025 Tabel 4.1 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN Bertambah /Berkurang APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 Persen 11.712.714.830,00 12.273.869.639,00 561.154.809,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 8 Dokumen 301.065.940,00 230.253.940,00 -70.812.000,00 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 98.059.650,00 73.279.650,00 -24.780.000,00 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 32.648.000,00 32.648.000,00 0,00 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 170.358.290,00 124.326.290,00 -46.032.000,00 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 Dokumen 8.737.785.750,00 9.579.137.889,00 841.352.139,00 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/ bulan 8.723.515.150,00 9.564.867.289,00 841.352.139,00 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 14.270.600,00 14.270.600,00 0,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN Bertambah /Berkurang APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Barang Milik Daerah 2 Dokumen 16.838.140,00 12.478.410,00 -4.359.730,00 2.13.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 10.000.080,00 7.410.060,00 -2.590.020,00 2.13.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 6.838.060,00 5.068.350,00 -1.769.710,00 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 60 Orang 331.784.000,00 301.626.400,00 -30.157.600,00 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 115.900.000,00 115.900.000,00 0,00 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 2.13.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 183.884.000,00 153.726.400,00 -30.157.600,00 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah 7 Dokumen 889.629.500,00 671.561.500,00 -218.068.000,00 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 26.482.000,00 26.482.000,00 0,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN Bertambah /Berkurang APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 67.997.000,00 67.997.000,00 0,00 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 132.552.500,00 132.552.500,00 0,00 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 59.170.000,00 51.430.000,00 -7.740.000,00 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 124.150.000,00 105.340.000,00 -18.810.000,00 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 119.400.000,00 107.850.000,00 -11.550.000,00 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 359.878.000,00 179.910.000,00 -179.968.000,00 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Jenis 624.961.568,00 668.161.568,00 43.200.000,00 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 624.961.568,00 668.161.568,00 43.200.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN Bertambah /Berkurang APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 4 Jenis 810.649.932,00 810.649.932,00 0,00 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 332.149.932,00 332.149.932,00 0,00 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 196.500.000,00 196.500.000,00 0,00 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 196.500.000,00 196.500.000,00 0,00 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa yang Tertata 0,81 Persen 620.769.040,00 602.899.870,00 -17.869.170,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa jumlah rekomendasi penataan desa 2 Desa 620.769.040,00 602.899.870,00 -17.869.170,00 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 1 Desa 59.080.050,00 41.210.880,00 -17.869.170,00 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 1 Desa 561.688.990,00 561.688.990,00 0,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN Bertambah /Berkurang APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase desa yang difasilitasi kerjasamanya 0,81 Persen 842.689.240,00 643.158.210,00 -199.531.030,00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya 2 Desa 842.689.240,00 643.158.210,00 -199.531.030,00 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 561.688.990,00 362.157.960,00 -199.531.030,00 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 281.000.250,00 281.000.250,00 0,00 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa 31,71 Persen 7.879.211.912,00 8.572.515.826,00 693.303.914,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Desa Mandiri 78 Desa 7.879.211.912,00 8.572.515.826,00 693.303.914,00 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 246 Dokumen 189.770.000,00 111.400.000,00 -78.370.000,00 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 1 Dokumen 197.975.000,00 151.578.750,00 -46.396.250,00 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 3 Dokumen 130.822.500,00 130.822.500,00 0,00 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 2 Dokumen 6.424.605.712,00 7.417.643.576,00 993.037.864,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN Bertambah /Berkurang APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 50 Orang 80.135.000,00 61.645.000,00 -18.490.000,00 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 1 Laporan 38.265.000,00 27.005.000,00 -11.260.000,00 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 1 Dokumen 153.737.500,00 115.642.500,00 -38.095.000,00 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 53.914.000,00 39.548.500,00 -14.365.500,00 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 120.777.500,00 90.962.500,00 -29.815.000,00 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 246 Orang 82.797.500,00 61.702.500,00 -21.095.000,00 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 1 Laporan 227.396.000,00 199.687.000,00 -27.709.000,00 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 179.016.200,00 164.878.000,00 -14.138.200,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN Bertambah /Berkurang APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Prosentase lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi 100 Persen 27.469.766.870,00 29.900.344.286,00 2.430.577.416,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi 4 LKD 27.469.766.870,00 29.900.344.286,00 2.430.577.416,00 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 Dokumen 23.769.529.680,00 26.374.071.846,00 2.604.542.166,00 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lembaga 938.584.160,00 1.044.309.160,00 105.725.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN Bertambah /Berkurang APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 431.786.090,00 223.638.740,00 -208.147.350,00 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 538.440.160,00 518.100.160,00 -20.340.000,00 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 4 Dokumen 1.791.426.780,00 1.740.224.380,00 -51.202.400,00 J U M L A H 48.525.151.892,00 51.992.787.831,00 3.467.635.939,00 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja periode sebelumnya. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.
19. 22.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menindaklanjuti ketentuan:
a.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019,
b.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan
c.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Maka Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang tentunya berdasarkan skala prioritas program/kegiatan dan besaran anggaran masing-masing program/kegiatan sesuai dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang. Perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun regional/daerah mengharuskan birokrasi (pemerintah pusat dan daerah) untuk mengkaji ulang dasar pendekatan (paradigma) dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang demokratis, desentralistis, partisipatif, transparan, profesional, berkeadilan, menegakkan supremasi hukum dan HAM, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dinas Pendidikan sesuai tugas pokok dan fungsinya berupaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan tersebut di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan. 1.2. Landasan Hukum Dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah : A. Landasan Nasional dan Konstitusional
1. 1.Undang‑Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. 2.Landasan Konstitusional: UUD 1945.
3. 3.Undang‑Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. 4.Undang‑Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005– 2025.
5. 5.Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir diubah oleh UU No. 9 Tahun 2015. B. Landasan Kelembagaan & Administratif
6. 1.Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.
7. 2.Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan & Pengawasan Pemda.
8. 3.Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. 4.Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemda.
10. 5.Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. C. Landasan Manajemen Kinerja ASN/PNS
11. 1.Permen PANRB No. 53 Tahun 2014: Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Instansi
12. 2.Landasan Perencanaan & Evaluasi Pemda
13. 3.Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Desa/Daerah.
14. 4.Perbup Kabupaten Tangerang No. 16 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 D. Landasan Daerah Provinsi dan Kabupaten Tangerang
15. 1.Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun 2010 (RPJPD Banten 2005– 2025).
16. 2.Perda Provinsi Banten No. 10 Tahun 2019 (RPJMD Banten 2017–2022).
17. 3.Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2009 (RPJPD Kabupaten 2005–2025).
18. 4.Perda Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan RTRW Kabupaten 2011–2031.
19. 5.Perda Kabupaten Tangerang No. 2 Tahun 2022 mengenai Perubahan Perangkat Daerah (pengganti Perda No. 4 Tahun 2020) 1.3 Maksud dan tujuan 1.3.1 Maksud Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 adalah:
20. 1.Memberikan informasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025;
21. 2.Menjabarkan perubahan indicator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan perubahan RKPD Tahun 2025;
22. 3.Memberikan pedoman perubahan indicator kinerja program, kegiatan, dan kegiatan dan sub kegiiatan yang meliputi perubahan keluaran, target keluaran, lokasi dan pagu indikatif. 1.3.2 Tujuan Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini adalah: menyiapkan perubahan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional:
a.Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang Tahun 2025 untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan RPD Kabupaten Tangerang di Tahun 2025 ;
b.Sebagai Instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan laporan kinerja. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun berikut : Program tersebut terdiri dari 8 (Delapan) Program dan 17 (Tujuh Belas) Kegiatan yang terurai ke dalam 120 (Seratus duapuluh) Sub Kegiatan. Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut: Indikator kinerja utama Dinas Pengendalian penduduk NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 1.1 Meningkatnya Kinerja Pengendalian Penduduk Angka Kelahiran Total (TFR) % 2.08 1.2 Meningkatnya Kualitas Keluarga Index Pembangunan Keluarga % 63.46 1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD NILAI AKIP Angka 79.60 Evaluasi Program dan Kegiatan pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah :
1. 1.Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja, hasil dan keluaran yang di rencanakan NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 1.1 Meningkatnya Kinerja Pengendalian Penduduk Angka Kelahiran Total (TFR) % 2.08 1.2 Meningkatnya Kualitas Keluarga Index Pembangunan Keluarga % 63.46 1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD NILAI AKIP Angka 79.60
2. 2.Uraian penjelasan tabel: Meningkatnya Kinerja Pengendalian Penduduk: Ini mengacu pada usaha atau kebijakan untuk mengendalikan jumlah penduduk, indikatornya adalah Angka Kelahiran Total (TFR) yang mencatat jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa hidupnya. Target tahun 2025 adalah 2.08 indeks Pembangunan keluarga menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas kehidupan keluarga. menunjukkan bahwa kondisi keluarga secara keseluruhan lebih baik. REALISASI KEUANGAN SD. TRIWULAN I 2025 No URAIAN SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH / BERKURANG % A BELANJA OPERASI Rp. 45.582.839.65 7 Rp. 44.646.653.91 0 (Rp. 936.185.747) 2,05 % 1. Belanja Pegawai Rp. 12.567.300.010 Rp. 11.958.276.683 (Rp. 609.023.327) 4,84 % 2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 33.015.539.647 Rp. 32.688.377.227 (Rp. 327.162.420) 0,99 % B Belanja Modal Rp. 2.217.449.228 Rp. 2.320.640.428 Rp. 103.191.200 4,65 % 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 936.504.228 Rp. 987.911.428 Rp. 51.407.200 5,48 % 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 1.264.500.000 Rp. 1.312.460.000 Rp. 47.960.000 3,79 % 3. Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 16.445.000 Rp. 20.269.000 Rp. 3.824.000 23,25 % JUMLAH BELANJA Rp. 47.800.288.885 Rp. 46.967.294.338 (Rp. 832.994.547) 1,74 % 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 4 program dan 16 kegiatan dan 89 Sub Kegiatan. Pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang didasarkan pada 3 sasaran strategis dan 3 Indikator kinerja utama dengan capaian sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya sebagaimana pada tabel berikut : Tabel Kendali Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN TOTAL PAGU MURNI 2025 TOTAL PAGU PERUBAHAN 2025 SELISIH PAGU MURNI DAN PERUBAHA N 2025 REALISASI S.D TW.II 2025 ALASAN PERUBAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.305.598.913 19.252.064.688 18.314.863.812 8.229.039.359 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.14.01.2.0107 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 110.250.400 115.176.350 4.925.950 160.864.830 Peningkatan kualitas dan cakupan evaluasi kinerja. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.567.300.010 11.958.276.683 - 609.023.327 6.123.025.244 Menyesuaikan perubahan formasi dan kebijakan penggajian tahun 2025 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.305.598.913 19.252.064.688 18.314.863.812 8.229.039.359 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.14.01.2.0509 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 46.400.000 52.200.000 5.800.000 - Penambahan jumlah peserta dan jenis pelatihan. 2.14.01.2.0511 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 129.094.860 134.494.860 5.400.000 - Penambahan frekuensi bimbingan teknis. 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.14.01.2.0602 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 505.725.600 536.128.800 30.403.200 562.958.000,00 Penambahan kebutuhan peralatan kantor akibat penambahan staf. 2.14.01.2.0604 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 116.900.200 127.880.200 10.980.000 138.248.500 Kenaikan harga bahan logistik dan peningkatan kebutuhan. 2.14.01.2.0605 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.961.610 37.681.610 6.720.000 28.949.960 Penambahan volume cetak dokumen kebijakan. 2.14.01.2.0608 Fasilitasi Kunjungan Tamu 103.669.500,00 112.132.000,00 8.662.500,00 53.909.500 Peningkatan frekuensi kunjungan tamu penting. 2.14.01.2.0609 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 97.070.000,00 95.093.800,00 - 1.976.200,00 10.875.000 Pengurangan anggaran akibat penerapan rapat hybrid (daring-luring). 2.14.01.2.0611 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 134.322.000,00 189.946.000,00 55.624.000,00 51.000.000 Penambahan dana untuk pengembangan sistem elektronik dan peningkatan kapasitas server. 2.14.01.2.0605 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.865.000,00 2.873.150,00 8.150,00 Penyesuaian harga bahan cetak. 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.14.01.2.0802 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 866.086.000,00 865.986.000,00 - 100.000,00 54.356.236 Penghematan biaya langganan jasa komunikasi. 2.14.01.2.0804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 377.086.000,00 255.490.000,00 - 121.596.000,00 367.378.500 Efisiensi anggaran layanan umum kantor. 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.14.01.2.0901 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 219.134.456,00 207.868.706,00 - 11.265.750,00 84.670.999 Pengurangan biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan. 2.14.01.2.0902 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 287.258.744,00 273.853.248,00 - 13.405.496,00 83.210.000 Pengurangan biaya pemeliharaan kendaraan operasional. 2.14.01.2.0909 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 498.644.000,00 567.604.000,00 68.960.000,00 175.336.900 Penambahan anggaran untuk rehabilitasi gedung kantor yang mendesak. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 19.305.598.913 19.252.064.688 18.314.863.812 8.229.039.359 2.14.02.2.0102 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 88.107.000 288.107.000 +200.000.000 51.680.000 Penyusunan Peta Jalan Kependudukan 2.14.02.2.0113 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 11.610.000,00 70.009.000,00 58.399.000,00 0 Penambahan anggaran untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan intensitas kegiatan. 2.14.02.2.0122 Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) 69.716.000,00 83.155.200,00 13.439.200,00 106.603.250 Penambahan kebutuhan sumber daya dalam pengumpulan data dan sosialisasi IPBK. 2.14.02.2.0123 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 153.572.200,00 117.123.000,00 - 36.449.200,00 106.603.240 Efisiensi anggaran akibat perubahan skala rapat dan penyesuaian metode pelaksanaan. 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 12.850.924.365 10.579.581.087 10.523.928.091 4.044.049.790 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.14.03.2.0108 Pengendalian Program KKBPK 214.853.282,22 214.853.200,00 - 82,22 112.724.822 2.14.03.2.0112 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 240.650.076,00 434.550.076,00 193.900.000,00 216.567.120 Pokir – Penyusunan Buku Saku KIE Bangga Kencana & Penerbitan 5.000 buku 2.14.03.2.0113 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 313.984.240,00 478.984.240,00 165.000.000,00 172.641.200 Pokir – KIE Program Bangga Kencana berbasis kearifan ocal (Kencana) di 10 kecamatan 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.14.03.2.0306 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 114.427.000,78 114.427.000,00 - 0,78 111.565.000 Penurunan harga sarana penunjang sehingga anggaran dikurangi. 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 2.14.03.2.0402 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 294.428.440,00 297.318.230,00 2.889.790,00 179.365.000 Penambahan anggaran untuk meningkatkan sinergi program lintas sektor. 2.14.03.2.0405 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas 2.638.471.780,00 2.708.671.400,00 70.199.620,00 348.750.780 Penambahan dana untuk perluasan cakupan program DASHAT. 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA 16.532.739.110 16.230.185.419 -302.553.691 7.650.372.760 (KS) 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.14.04.2.0114 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 152.700.350,00 133.700.350,00 - 19.000.000,00 - Pengurangan anggaran karena perubahan strategi kegiatan yang lebih efisien . 2.14.04.2.0115 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL 195.287.200,00 306.167.600,00 110.880.400,00 66.280.000 Penambahan anggaran untuk pembentukan sekolah lansia di lokasi baru. 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.14.04.2.0202 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 73.279.630,00 95.329.630,00 22.050.000,00 0 Penambahan dana untuk meningkatkan peran aktif mitra kerja. 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.14.03.2.0206 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 270.282.000,00 375.401.000,00 105.119.000,00 133.451.000 Penambahan dana untuk meningkatkan cakupan penyuluhan lapangan. JUMLAH (Rp. 47.800.288.885) (Rp. 46.967.294.338) 832.994.547,00 20.430.359.349 Tabel T-C.29 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan pencapaian renstra Perangkat daerah Triwulan I tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang MONEV TAHUN 2025 TRIWULAN 1 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) PERANGKA T DAERAH PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)* 100 12 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.349.849.112 4.246.203.156 23.14 % 49.42 % Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 326.582.680 21.827.800 6.68 % 18.01 % persentase dokumen perencanaan dan evaluasi lengkap tepat waktu % 25 25 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 128.485.300 12.921.000 10.06 % 10.06 % Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 32.684.400 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 11.212.000 2.015.000 17.97 % 18.53 % Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 11.262.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 11.182.780 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.765.850 6.891.800 34.87 % 41.53 % Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.990.350 0 0.00 % 1.90 % Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.870.982.810 2.949.247.561 24.84 % 28.95 % persentase dukungan dan laporan keuangan sesuai ketentuan % 25 25 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.801.181.810 2.949.247.561 24.99 % 28.95 % Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 36 36 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 33.737.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 28.995.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dokumen 4 4 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 7.069.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 70.111.350 3.824.400 5.45 % 62.50 % persentase administrasi BMD sesuai ketentuan % 25 25 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 39.317.600 3.824.400 9.73 % 100.00 % Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 25.945.140 0 0.00 % 25.00 % Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.848.610 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 300.247.170 89.520.000 29.82 % 100.00 % Meningkat nya kompetensi SDM DPPKB % 20 20 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 90.468.000 89.520.000 98.95 % 100.00 % Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Set 2 2 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 46.400.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 28.884.310 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Orang - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 134.494.860 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.263.658.786 678.113.650 53.66 % 68.68 % persentase pemenuhan administrasi umum perkantoran % 25 25 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.194.500 11.194.500 100.00 % 100.00 % Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Set 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.299.200 2.290.500 99.62 % 100.00 % Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPT) Set 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 505.725.600 478.308.000 94.58 % 100.00 % Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(OPD) Set 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 85.232.016 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(UPT) Set - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.118.200 21.602.000 97.67 % 100.00 % Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (OPD) Set 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.628.410 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT) Set - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 125.360.200 110.217.500 87.92 % 100.00 % Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (OPD) Set 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.821.040 0 0.00 % 100.00 % Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(UPT) Set 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.961.610 25.509.650 82.39 % 83.33 % Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (OPD) Set 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.873.150 0 0.00 % 60.03 % Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(UPT) Set 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.410.000 2.602.500 25.00 % 25.00 % Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 109.932.000 26.389.000 24.00 % 26.90 % Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (OPD) Dokumen 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.200.000 0 0.00 % 25.00 % Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPT) Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.138.000 0 0.00 % 3.87 % Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dokumen 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.818.860 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 100 100 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 172.946.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.600.575.502 62.310.000 3.89 % 100.00 % Terlaksana nya Pengadaan BMD sesuai ketentuan % 25 25 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 300.580.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (OPD) Unit 85 85 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 64.322.502 62.310.000 96.87 % 100.00 % Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (UPT) Unit 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.235.673.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 938.617.960 217.088.846 23.13 % 25.56 % persentase terpenuhi kebutuhan Jasa penunjang % 25 25 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.500.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (OPD) Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 182.877.960 31.481.346 17.21 % 25.00 % Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT) Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 255.490.000 100.607.500 39.38 % 26.68 % Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Dokumen 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 487.750.000 85.000.000 17.43 % 25.00 % Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT) Dokumen 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.979.072.854 224.270.899 11.33 % 25.98 % peprsentase pemeliharaan BMD sesuai kebutuhan % 25 25 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 207.868.706 34.200.999 16.45 % 24.32 % Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 6 6 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 273.853.248 19.310.000 7.05 % 15.99 % Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 17 17 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 122.400.000 7.970.000 6.51 % 13.24 % Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 9 9 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 567.604.000 6.500.000 1.15 % 1.30 % Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (OPD) Unit - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 169.502.900 149.789.900 88.37 % 100.00 % Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(UPT) Unit 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 637.844.000 6.500.000 1.02 % 1.02 % Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.237.535.600 238.616.800 19.28 % 55.93 % Presentase rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian kependudukan (hasil sinkronisasi dan survey) yang ditindaklanjut % 25 25 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase Rumah Data di Kampung KB yang memenuhi klasifikasi Paripurna % 7 7 100.00 % Persentase ketersediaan pemetaan dan sistem infomasi pengendalian kependudukan % 25 25 100.00 % 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 443.524.200 93.248.000 21.02 % 36.75 % Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan advokasi, koordinasi dan sinkronisasi Program KKBPK Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 88.107.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan 79.200.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Kelompok 20 20 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 8.910.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga kali 1 - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 44.019.000 7.889.000 17.92 % 17.92 % Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Sekolah 20 - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.01.0022 Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) 69.716.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 153.572.200 85.359.000 55.58 % 55.58 % Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 794.011.400 145.368.800 18.31 % 65.52 % jumlah dokumen hasil pemutakhiran data keluarga dan pengendalian lapangan Dokumen 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 10.030.000 10.030.000 100.00 % 100.00 % Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0005 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 71.430.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 28.381.400 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 116.251.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 76.200.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 24.725.000 21.804.980 88.19 % 65.83 % Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain 284.654.000 89.873.840 31.57 % 32.17 % Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk Unit 32 32 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0017 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB 43.057.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana 36.920.000 23.659.980 64.08 % 64.08 % Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0019 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 56.268.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 46.095.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 10.523.928.091 1.454.151.070 13.82 % 18.38 % Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Rate/ mCPR) (%) % 71.50 71.50 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 27.13 27.13 100.00 % Persentase hasil kegiatan advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan keluarga % 95 95 100.00 % Persentase Kampung KB yang dibina dan sesuai dengan standar penilaian % 70 70 100.00 % 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.720.167.951 135.566.840 7.88 % 11.89 % jumlah kegiatan pelaksanaan KIE dan pemberdayaan masyarakat kelompok Terlaksananya KIE kali 31 31 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK 214.853.200 20.000.000 9.31 % 12.32 % Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 579.638.000 41.710.000 7.20 % 9.92 % Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Dokumen 29 29 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 289.550.076 5.734.000 1.98 % 2.82 % Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 313.984.240 62.468.000 19.90 % 32.64 % Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan Dokumen 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 322.142.435 5.654.840 1.76 % 1.76 % Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Kelompok 2 2 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.631.905.000 215.984.000 13.24 % 11.40 % Jumlah peserta PKB/PLKB yang didayagunakan Orang 58 58 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 434.504.000 48.664.000 11.20 % 12.85 % Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia Unit 14 14 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 822.000.000 164.400.000 20.00 % 20.00 % Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Orang 822 822 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 375.401.000 2.920.000 0.78 % 1.35 % Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Dokumen 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.824.928.170 548.303.000 19.41 % 25.70 % Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 230.654.960 56.394.000 24.45 % 25.09 % Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.885.400.000 407.099.000 21.59 % 22.14 % Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Orang 1311 1311 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 11.989.460 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KBdokumen Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 114.427.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB Unit - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 13.078.500 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Orang - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 286.500.000 84.810.000 29.60 % 29.86 % Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Dokumen 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 49.500.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Orang - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 153.334.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria 42.819.250 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria Orang - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 37.225.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Orang - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 4.346.926.970 554.297.230 12.75 % 26.23 % Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dibina Lokasi 158 158 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 297.318.230 126.993.000 42.71 % 49.02 % Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB 305.745.700 99.120.450 32.42 % 40.56 % Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB Dokumen 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas 2.713.471.400 291.297.780 10.74 % 11.75 % Jumlah DASHAT di Kampung KB Unit 3 3 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 1.030.391.640 36.886.000 3.58 % 3.58 % Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Lokasi 158 158 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 16.230.185.419 2.840.326.700 17.50 % 15.11 % Prosentase capaian kinerja pemberdayaan KKS % 92.25 92.25 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana Prosentase keluarga beresiko yang mendapat pendampingan dan ditindaklanjuti % 94 94 100.00 % Prosentase kerjasama dengan mitra kerja % 100 100 100.00 % 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.669.585.579 42.286.700 2.53 % 10.25 % % Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina dan berjalan baik % 10 10 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 133.700.350 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kelompok - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0015 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL 323.127.819 26.950.000 8.34 % 13.80 % Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia % 0.8 0.8 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 130.000.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Unit - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 304.565.800 0 0.00 % 0.00 % Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Orang - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 229.323.400 15.336.700 6.69 % 6.69 % Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Dokumen 1 1 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0025 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 28.703.920 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 324.000.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan Kelompok - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (U 196.164.290 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Kelompok - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 14.560.599.840 2.798.040.000 19.22 % 19.98 % persentase peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarg % 85 85 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 76.641.840 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Kelompok - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 84.409.630 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 37.424.630 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) kali - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 324.482.100 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Dokumen - - 0.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 6.218.441.640 1.234.200.000 19.85 % 19.96 % Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Dokumen 2 2 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 7.819.200.000 1.563.840.000 20.00 % 20.00 % Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan Dokumen 2 2 100.00 % Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 Hasil analisis kebutuhan terdapat perubahan terhadap rancangan Perubahan RKPD. Sebagaimana tabel berikut : Tabel T-C.31 KAB. TANGERANG TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10- 12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHA N 2025 NASIO NAL DAER AH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 49.736.19 1.128,00 47.800.2 88.885,0 0 46.306.512.92 2,00 - 3.429.678.206, 00 39.971.991.350,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 49.736.19 1.128,00 47.800.2 88.885,0 0 46.306.512.92 2,00 - 3.429.678.206, 00 39.971.991.350,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 49.736.19 1.128,00 47.800.2 88.885,0 0 46.306.512.92 2,00 - 3.429.678.206, 00 39.971.991.350,00
3. 1.2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Meningkatn ya fungsi Administras i DPPKB secara efektif Persentase 100 100 persen Persen 100 100 persen Persen 19.305.59 8.913,00 19.252.0 64.688,0 0 18.314.863.81 2,00 - 716.404.314,0 0 18.589.194.599,00 pemenuhan urusan pemerintah an 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persentase dokumen perencanaan dan evaluasi lengkap tepat waktu Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi keg sesuai ketentuan 100 persen 100 persen 260.665.3 00,00 261.811. 300,00 326.582.680,0 0 65.917.380,00 Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik Sekretar iat, Bidang dan UPT 260.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokume n 1 Dokume n 25.665.30 0,00 25.665.3 00,00 128.485.300,0 0 102.820.000,0 0 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D) Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik Meni ngka 25.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA an korups i, narko ba, judi, dan penyel udupa n. tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik 2.14.01.2.01.00 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokume n 2 Dokume n 50.000.00 0,00 50.000.0 00,00 32.684.400,00 -17.315.600,00 Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D) Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik 50.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.00 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokume n 1 Dokume n 15.000.00 0,00 15.000.0 00,00 11.212.000,00 -3.788.000,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D) Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik 15.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.00 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokume n 1 Dokume n 15.000.00 0,00 15.000.0 00,00 11.262.000,00 -3.738.000,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D) Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narko ba, Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik Meni ngka tkan Peny elen ggar aan 15.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA judi, dan penyel udupa n. Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik 2.14.01.2.01.00 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokume n 1 Dokume n 15.000.00 0,00 15.000.0 00,00 11.182.780,00 -3.817.220,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D) Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik 15.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4 Lapora n 4 Lapora n 25.000.00 0,00 25.000.0 00,00 19.765.850,00 -5.234.150,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D) Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem 25.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kinerja SKPD Kel/ Desa erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narko ba, judi, dan penyel udupa n. erint ahan yang Baik Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik 2.14.01.2.01.00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Lapora n 2 Lapora n 115.000.0 00,00 116.146. 000,00 111.990.350,0 0 -3.009.650,00 Kab. Tang eran g, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PA D) DAK NON FISIK- BOKK B- BOKB Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik 115.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase dukungan dan laporan keuangan sesuai ketentuan Terpenuhinya lap keuangan sesuai ketentuan 100 persen 100 persen 11.972.78 7.128,00 12.651.4 07.010,0 0 11.870.982.81 0,00 - 101.804.318,0 0 Memp erkuat reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korups i, narko ba, judi, dan penyel udupa n. Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik Meni ngka tkan Peny elen ggar aan Tata Kelol a Pem erint ahan yang Baik ASN DPPKB 11.972.787.128,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02.00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN N O KODE URUSA N / BIDANG URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TA RG ET AK HIR PE RIO DE RE NS TR A OP D REA LISA SI CAP AIAN REN JA OPD TAH UN 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Ber kurang (10-12) LOK ASI SUMBE R DANA PRIORITAS TA RG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEB ELU M SES UDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHA N 2025 NASIONA L DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jum lah Ora ng yan g Men erim a Gaji dan Tunj ang an AS N 43/1 2 Ora n g/bu lan 43/1 2 Ora n g/bu lan 11.888.680.128 ,00 12.567.300.010 ,00 11.801.181.810 ,00 -87.498.318,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik 11.888.680.128,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 2.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Lapor an 6 Lapor an 38.779.000,00 38.779.000,00 33.737.000,00 -5.042.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata 38.779.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA narkoba, judi, dan penyelud upan. Kelola Pemerint ahan yang Baik 2.14.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD 19 Lapor an 19 Lapor an 36.403.000,00 36.403.000,00 28.995.000,00 -7.408.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik 36.403.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 2.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Doku men 1 Doku men 8.925.000,00 8.925.000,00 7.069.000,00 -1.856.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik 8.925.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 3 Administr asi Barang Milik Daerah pada Perangka t Daerah persentase administrasi BMD sesuai ketentuan terpenuhinya administrasi BMD 100 perse n 100 perse n 155.157.350,00 96.559.500,00 70.111.350,00 -85.046.000,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meni ngkat kan Pemb angu nan Sum ber Daya Manu sia Meni ngkat kan Pemb angu nan Sum ber Daya Manu sia ASN DPPKB 80.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 3.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Doku men 1 Doku men 89.817.350,00 39.317.600,00 39.317.600,00 -50.499.750,00 Kab. Tangera ng, Tigaraks a, Tigaraks a PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meni ngkat kan Pemb angu nan Sum ber Daya Manu sia Meni ngkat kan Pemb angu nan Sum ber Daya Manu sia 15.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 3.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapor an 4 Lapor an 50.220.000,00 50.196.900,00 25.945.140,00 -24.274.860,00 Kab. Tangera ng, Tigaraks a, Tigaraks a PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meni ngkat kan Pemb angu nan Sum ber Daya Manu sia Meni ngkat kan Pemb angu nan Sum ber Daya Manu sia 50.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 3.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapor an 4 Lapor an 15.120.000,00 7.045.000,00 4.848.610,00 -10.271.390,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meni ngkat kan Pemb angu nan Sum ber Daya Manu sia Meni ngkat kan Pemb angu nan Sum ber Daya Manu sia 15.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 3.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lapor an 4 Lapor an 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tangera ng, Tigaraks a, Tigaraks a PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meni ngkat kan Pemb angu nan Sum ber Daya Manu sia Meni ngkat kan Pemb angu nan Sum ber Daya Manu sia 0,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah perse ntase dukun gan layana n kepeg awaia n lengka p tepat waktu 100 perse n 75 perse n 100 perse n 289.380.000,00 347.840.600,00 300.247.170,00 10.867.170,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meni ngkat kan Pemb angu nan Sum ber Daya Manu sia Meni ngkat kan Pemb angu nan Sum ber Daya Manu sia ASN DPPKB 315.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 5.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningka tan Sarana dan Prasaran a Disiplin 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tangera ng, Tigaraks a, Tigaraks a PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta Meni ngkat kan Pemb angu nan Sum ber 0,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pegawai ) memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Daya Manu sia Meni ngkat kan Pemb angu nan Sum ber Daya Manu sia 2.14.01.2.0 5.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELO MPO K SAS ARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TAR GET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOK ASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEB ELU M SE SU DA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Pake t 46 Pak et 100.170.000,00 90.468.000,00 90.468.000,00 -9.702.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Menin gkatk an Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia Menin gkatk an Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia 100.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 5.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Doku men 2 Do ku me n 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tangeran g, Tigaraks a, Tigaraks a - Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata 15.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Kelola Pemerinta han yang Baik 2.14.01.2.0 5.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanak an Tugas 0 Lapo ran 0 Lap ora n 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Tangeran g, Tigaraks a, Tigaraks a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 0,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 5.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasark an Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 45 Oran g 45 Ora ng 63.000.000,00 46.400.000,00 46.400.000,00 -16.600.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Menin gkatk an Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia Menin gkatk an Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia 75.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 5.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 35 Oran g 35 Ora ng 51.150.000,00 38.512.600,00 28.884.310,00 -22.265.690,00 Kab. Tangeran g, Tigaraks a, Tigaraks a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 50.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 5.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 45 Oran g 45 Ora ng 75.060.000,00 172.460.000,00 134.494.860,00 59.434.860,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 75.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 6 Admi nistr asi Umu m Pera ngka t Daer ah persentase pemenuhan administrasi umum perkantoran Terpenuhi nya dukungan administra si umum perkantora n 100 pers en 100 per sen 1.148.586.002,0 0 1.317.113.716,0 0 1.263.658.786,0 0 115.072.784,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelen Administrasi DPPKB 997.548.082,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 2.14.01.2.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Pake t 1 Pak et 20.520.000,00 11.194.500,00 11.194.500,00 -9.325.500,00 Kab. Tangeran g, Tigaraks a, Tigaraks a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 20.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Pake t 1 Pak et 256.500.000,00 489.469.600,00 505.725.600,00 249.225.600,00 Kab. Tangeran g, Tigaraks a, Tigaraks a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 250.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 6.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralata n Rumah Tangga yang Disediak an 1 Pake t 1 Pak et 25.380.000,00 22.041.400,00 22.118.200,00 -3.261.800,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 25.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 6.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Pake t 1 Pak et 18.830.000,00 116.900.200,00 125.360.200,00 106.530.200,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 5.000.000,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELO MPO K SAS ARA N PRAKIRAA N MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOK ASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SES UDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan 1 Paket 1 Pake t 30.780.00 0,00 41.282.350,00 30.961.610,00 181.610,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 6.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokum en 1 Doku men 10.410.00 0,00 10.410.000,00 10.410.000,00 0,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang 8.600.000,00 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA penyeludu pan. Baik 2.14.01.2.0 6.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 150 Lapora n 150 Lapo ran 136.800.0 00,00 138.600.000,00 109.932.000,00 -26.868.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 50.000.000,00 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapora n 1 Lapo ran 350.703.0 00,00 199.625.000,00 130.138.000,00 -220.565.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 350.000.000,0 0 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 6.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD 700 Dokum en 700 Doku men 50.220.00 0,00 13.210.000,00 9.818.860,00 -40.401.140,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 50.000.000,00 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 6.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokum en 2 Doku men 60.210.00 2,00 137.180.000,00 172.946.000,00 112.735.998,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 60.000.000,00 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana nya Pengadaan BMD sesuai ketentuan Tersedianya sarana prasarana penunjang 100 persen 4 jenis 100 pers en 4 jenis 2.787.348 .493,00 1.600.575.502,0 0 1.600.575.502,0 0 -1.186.772.991,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manus ia Menin Barang Milik Daerah 2.786.812.613 ,00 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manus ia 2.14.01.2.0 7.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 400.119.4 80,00 0,00 0,00 -400.119.480,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manus ia Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manus ia 400.000.000,0 0 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 7.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 400.316.4 00,00 0,00 0,00 -400.316.400,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manus ia Menin gkatka n Pemb angun an Sumb 400.000.000,0 0 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA pan. er Daya Manus ia 2.14.01.2.0 7.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 60 Unit 60 Unit 250.100.0 00,00 300.580.000,00 300.580.000,00 50.480.000,00 Kab. Tangeran g, Tigaraksa , Tigaraksa PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 250.000.000,0 0 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 7.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 2 Unit 1.500.000 .000,00 1.235.673.000,0 0 1.235.673.000,0 0 -264.327.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 1.500.000.000 ,00 DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 7.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berku rang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Tangera ng, Tigaraks a, Tigaraks a PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik 150.000.000 ,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah persentase terpenuhi kebutuhan Jasa penunjang Tersedianya Jasa penunjang Perangkat Daerah 100 perse n 100 perse n 953.629.840,00 1.065.552.960, 00 938.617.960,00 -15.011.880,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Jasa Pen unja ng Oper asi Dina s 486.364.176 ,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lapor an 12 Lapor an 27.000.000,00 0,00 0,00 -27.000.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik 26.000.000, 00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapor an 12 Lapor an 12.420.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 80.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik 12.000.000, 00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an 12 Lapor an 257.944.000,00 377.086.000,00 255.490.000,00 -2.454.000,00 Kab. Tangera ng, Tigaraks a, Tigaraks a PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang 257.944.000 ,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik 2.14.01.2.0 9 Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah persentase pemeliharaan BMD sesuai kebutuhan Terlaksanany a pemeliharaan BMD 100 perse n 100 perse n 1.738.044.800, 00 1.911.204.100, 00 1.944.087.554, 00 206.042.754,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Barang Milik Daerah PD 1.690.682.6 00,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 9.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 226.458.000,00 219.134.456,00 207.868.706,00 -18.589.294,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik 318.960.800 ,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 9.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 32 Unit 32 Unit 335.986.800,00 287.258.744,00 273.853.248,00 -62.133.552,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik 306.721.800 ,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 122.400.000,00 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik 15.000.000, 00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.0 9.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 Unit 2 Unit 500.000.000,00 498.644.000,00 567.604.000,00 67.604.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang 500.000.000 ,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik 2.14.01.2.0 9.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasaran a Penduku ng Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Direha bilitasi 2 Unit 2 Unit 402.000.000,00 614.264.000,00 637.844.000,00 235.844.000,00 Kab. Tangera ng, Tigaraks a, Tigaraks a PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik 400.000.000 ,00 DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AK HIR PER IOD E REN STR A OPD REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAH UN 2023 PRAKIR AAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KEL OMP OK SAS ARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp)SEB ELU M SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4. 2.2.14.02 PROGRA M PENGEN DALIAN PENDUD UK Persentase ketersediaan pemetaan dan sistem infomasi pengendalian kependuduka n 100 Pers en 85 Persen 1.702.740.0 00,00 1.435.904.000, 00 1.237.535.600, 00 -188.531.300,00 1.514.208.700,00 2.14.02.2. 01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalia n Kuantitas Penduduk Jumlah Dokumen Rekomenda si Kebijakan dalam rangka pengendalia n kependuduk an dari hasil pemetaan data dan koordinasi KKBPK 103 orang 1 kali 20 sekol ah 2 KAli 4 Kegia tan 4 Dokume n 490.158.00 0,00 468.575.000,0 0 443.524.200,0 0 -46.633.800,00 Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Men ingk atka n Pem ban gun an Sum ber Day a Man usia Men ingk atka n Pem ban gun an Sum ber Day a Man usia OP D dan Lint as Sekt or Terk ait 266.180.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2. 01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusuna n dan Pemanfaata n Grand Design Pembangun an Kependudu kan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota 1 Doku men 1 Dokume n 160.592.00 0,00 104.969.000,0 0 88.107.000,00 -72.485.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Men ingk atka n Pem ban gun an Sum ber Day a Man usia Men ingk atka n Pem ban gun an Sum ber Day a Man usia 99.720.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2. 01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependuduk an Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependuduk an kepada Pemangku Kepentingan 25 Orga nisasi 20 Organis asi 42.420.000, 00 13.070.000,00 79.200.000,00 36.780.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Men ingk atka n Pem ban gun an Sum ber Day a Man usia Men ingk atka n Pem ban gun an Sum ber 42.870.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA penyandang disabilitas. Day a Man usia 2.14.02.2. 01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhira n Data Keluarga 1 Kegiat an 1 Kegiatan 42.220.000, 00 11.070.000,00 8.910.000,00 -33.310.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) DAK NON FISIK- BOKKB -BOKB Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Men ingk atka n Pem ban gun an Sum ber Day a Man usia Men ingk atka n Pem ban gun an Sum ber Day a Man usia 42.670.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2. 01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependuduka n Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 2 Kegiat an 20 Kegiatan 74.320.000, 00 48.544.000,00 44.019.000,00 -30.301.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Men ingk atka n Pem ban gun an Sum ber Day a Man usia Men ingk atka n Pem ban gun an Sum ber Day a Man usia 37.920.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2. 01.0022 Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Jumlah Survei/Pendat aan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 1 Doku men 1 Dokume n 139.646.00 0,00 80.632.000,00 69.716.000,00 -69.930.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Men ingk atka n Pem ban gun an Sum ber Day a Man usia Men ingk atka n Pem ban gun an Sum ber 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA penyandang disabilitas. Day a Man usia 2.14.02.2. 01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendal ian Program Bangga Kencana (Pembang unan Keluarga, Kependud ukan, dan Keluarga Berencana ) 9 Kegiat an 1 Kegiatan 30.960.000, 00 210.290.000,0 0 153.572.200,0 0 122.612.200,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningk atkan Penyele nggaraa n Tata Kelola Pemerin tahan yang Baik Meningk atkan Penyele nggaraa n Tata Kelola Pemerin tahan yang Baik 43.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKH IR PER IOD E REN STR A OPD REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELO MPO K SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKASI SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEB ELU M SES UDA H RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONA L DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.02.2.0 2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pengolahan data kependudukan 1 doku men 1 Doku men 2 doku men 4 Doku men 1.212.582.000, 00 967.329.000,0 0 794.011.400,0 0 -418.570.600,00 Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehatan , prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilitas. Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia Perangkat Daerah, Kecamatan , Desa/Kelur ahan, dan Masyarakat 1.248.028.7 00,00 DINAS PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARG A BERENCA NA 2.14.02.2.0 2.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependuduka n 1 Doku men 1 Doku men 17.024.000,00 11.830.000,00 10.030.000,00 -6.994.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehatan , prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilitas. Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia 17.029.300, 00 DINAS PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARG A BERENCA NA 2.14.02.2.0 2.0005 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Jumlah Kajian Dampak Kepend udukan 1 Doku men 1 Doku men 124.998.000,0 0 91.230.000,00 71.430.000,00 -53.568.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehatan , prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manu 125.000.000 ,00 DINAS PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARG A BERENCA NA n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilitas. sia 2.14.02.2.0 2.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan 1 Doku men 1 Doku men 47.410.000,00 40.094.000,00 28.381.400,00 -19.028.600,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehatan , prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilitas. Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia 47.578.600, 00 DINAS PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARG A BERENCA NA 2.14.02.2.0 2.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 1 Doku men 1 Doku men 156.816.000,0 0 156.816.000,0 0 116.251.000,0 0 -40.565.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehatan , prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilitas. Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia 157.977.200 ,00 DINAS PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARG A BERENCA NA 2.14.02.2.0 2.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpula n Data Keluarga 1 Lap oran 2 Lap oran 164.400.000,0 0 76.200.000,00 76.200.000,00 -88.200.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehatan , prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manu 164.400.000 ,00 DINAS PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARG A BERENCA NA n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilitas. sia 2.14.02.2.0 2.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 2 Doku men 2 Doku men 143.670.000,0 0 55.425.000,00 24.725.000,00 -118.945.000,00 Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehatan , prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilitas. Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia Menin gkatka n Pemb angun an Sumb er Daya Manu sia 143.690.000 ,00 DINAS PENGEND ALIAN PENDUDU K DAN KELUARG A BERENCA NA 2.14.02.2.0 2.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKIRA AN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERAN GKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rumah Data Kependuduka n di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 40 Unit 55 Unit 311.654.000,00 311.654.000,00 284.654.000,00 -27.000.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Mening katkan Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Mening katkan Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 315.920.000,00 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.14.02.2.02. 0017 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan 1 Dokum en 1 Dokum en 74.990.000,00 62.645.000,00 43.057.000,00 -31.933.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Mening katkan Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Mening katkan Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 75.000.000,00 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.14.02.2.02. 0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 1 Lapora n 1 Lapora n 47.140.000,00 47.140.000,00 36.920.000,00 -10.220.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial Mening katkan Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Mening katkan Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 76.959.700,00 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. 2.14.02.2.02. 0019 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 1 Dokum en 1 Dokum en 59.286.000,00 57.385.000,00 56.268.000,00 -3.018.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Mening katkan Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Mening katkan Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 59.310.300,00 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.14.02.2.02. 0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokum en 1 Dokum en 65.194.000,00 56.910.000,00 46.095.000,00 -19.099.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Mening katkan Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Mening katkan Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 65.163.600,00 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A
5. 3.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - 70 95 Pers en pers en - 12.850.924.365,0 0 10.579.581.087,0 0 10.523.928.091,0 0 -432.725.579,00 12.418.198.786 ,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal jumlah kegiatan pelaksanaan KIE dan pemberdayaan masyarakat kelompok Terlaksananya KIE dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam program Bangga Kencana 115 ke gi at an 12 5 kegiata n 115 ke gi at an 12 5 kegiata n 1.877.700.600,00 1.777.795.743,00 1.720.167.951,00 -157.532.649,00 Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Mening katkan Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Mening katkan Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a masyar akat dan kampu ng KB 1.946.368.430, 00 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. 2.14.03.2.01. 0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 3 Lapora n 1 Lapora n 239.784.000,00 239.783.710,00 214.853.200,00 -24.930.800,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB Memperku at pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Mening katkan Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Mening katkan Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a 240.000.000,00 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.14.03.2.01. 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKIRA AN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkura ng (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 2 Doku men 2 Doku men 445.338.350,00 248.130.767,00 289.550.076,00 -155.788.274,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB Memperkua t pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Mening katkan Pemba ngunan Sumber Daya Manusi a Mening katkan Pemba ngunan Sumber Daya Manusi a 445.338.430,0 0 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.14.03.2.01. 0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 4 Doku men 4 Doku men 430.498.250,00 349.198.020,00 313.984.240,00 -116.514.010,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB Memperkua t pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Mening katkan Pemba ngunan Sumber Daya Manusi a Mening katkan Pemba ngunan Sumber Daya Manusi a 500.000.000,0 0 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.14.03.2.01. 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 6 Organi sasi 2 Organi sasi 325.630.000,00 361.045.246,00 322.142.435,00 -3.487.565,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB Memperkua t pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), Mening katkan Pemba ngunan Sumber Daya Manusi a Mening katkan Pemba ngunan Sumber Daya Manusi a 326.030.000,0 0 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A dan penyandan g disabilitas. 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah laporan dukungan operasional pelayanan kb bergerak Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan 268 kegi ata n 2 lapo ran 108 orang 1 Dokum en 225 orang 2 Dokum en 34 orang 3 Dokum en 3 Jenis 5954 orang 80 orang 2.961.739.425,0 0 2.873.111.000,0 0 2.824.928.170,0 0 -136.811.255,00 Memperkua t pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Mening katkan Pemba ngunan Sumber Daya Manusi a Mening katkan Pemba ngunan Sumber Daya Manusi a Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.936.018.532 ,00 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A Jejaringnya Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 2.14.03.2.03. 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 Lapor an 2 Lapor an 238.978.000,00 231.000.000,00 230.654.960,00 -8.323.040,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB Memperkua t pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan g disabilitas. Mening katkan Pemba ngunan Sumber Daya Manusi a Mening katkan Pemba ngunan Sumber Daya Manusi a 239.000.000,0 0 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2.14.03.2.03. 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 8590 Orang 5954 Orang 2.117.640.000,0 0 1.885.400.000,0 0 1.885.400.000,0 0 -232.240.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB Memperkua t pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), Mening katkan Pemba ngunan Sumber Daya Manusi a Mening katkan Pemba ngunan Sumber Daya Manusi a 2.117.699.900 ,00 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A dan penyandan g disabilitas. 2.14.03.2.03. 0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penyusunan Rencana Kerja Perubahan 2025 ini berdasarkan usulan masyarakat khusus penentuan perumusan program dan kegiatan Kelompok Kerja berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, Musrenbang SKPD tingkat Provinsi dan musrenbang kabupaten/kota serta mengakomodir usulan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Beberapa isu strategis peningkatan kesejahteraan keluarga sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati Tangerang Periode 2025-2026, yang harus mendapat perhatian khusus adalah Keluarga Berencana dan Keluarga diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran srategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus bermuara pada Isu Srategis Kabupaten Tangerang yang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DPPKB di masa tiga tahun mendatang. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:
a.identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
b.mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek- praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
c.antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
d.peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
e.aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, DPPKB sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dipengaruhi oleh aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Tangerang 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Maksud dari dibuatnya Rencana kerja Perubahan (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Periode 2025-2026. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Misi I Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Yang Mandiri, Berdaya Saing Tinggi dan Berakhlak Mulia. Dikaitkan dengan Misi I RPD tahun 2025-2026, DPPKB sebagai unsur penunjang pelayanan kesehatan dan yang menjalankan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka fungsi dan tugas DPPKB : No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Kondis i Akhir2022* 2023** 2025 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkatnya Kinerja Pengendalian Penduduk Angka Kelahiran Total ( Total Fertility Rate/TFR) Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduks iny a Persen 2.13 2,10 2.08 2.07 2.05 2.05 Meningkatnya Kualitas Keluarga Indeks Pembangunan Keluarga indeks pengukuran kualitas keluarga yang dilakukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga Persen 54.12 59,30 63,46 67,24 71.06 71.06 Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP Nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja PD yang dilaksanakan Inspektorat Nilai 78.72 78.80 79.60 80.20 80.40 80.40 Tujuan Sasaran Indikato r Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satua n Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Kondis i Akhir 2022* 2023** 2025 2025 2026 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Menurunny a Laju Pertumbuh an Penduduk Meningkatn y a Kinerja Pengendalia n Penduduk Angka Kelahiran Total ( Total Fertility Rate/TFR ) Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduk sinya Persen 2,13 2,10 2,08 2,07 2,05 2,05 Meningkat n ya Kualitas Keluarga Indeks Pemban g unan Keluarga indeks pengukuran kualitas keluarga yang dilakukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketenteraman , kemandirian dan kebahagiaan keluarga Per s e n 54,12 59,30 63,46 67,24 71,06 71,06 Meningkat n ya akuntabilit a s kinerja PD Nilai AKIP Nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja PD yang dilaksanakan Inspektorat Nilai 78.72 78.80 79.60 80.20 80.40 80.40 3.3 Program dan Kegiatan Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang berusaha memberikan pelayanan dibidang Keluarga Berencana. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya factor penghambat. Namun demikian terdapat factor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan. Permasalahan, factor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada table berikut : MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH Belum tersedianya database 1 kependudukan berbasis Keluarga hasil pendataan Keluarga Belum Optimalnya sinergitas perencanaan, - pelaksanaan dan pemanfaatan data kependudukan Belum terimplementasinya satu data kependudukan untuk - perencanaan pembangunan Belum adanya pemanfaatan NIK pada - database Kependudukan berbasis Keluarga hasil pendataan Keluarga Belum optimalnya penyediaan data kependudukan berbasis - NIK Belum optimalnya - pengelolaan sistem informasi kependudukan Belum adanya pemetaan data - kependudukan Permasalahan kependudukan 2 belum menjadi isu strategis dalam pembangunan Masih rendahnya - pemahaman stakeholder dan masyarakat tentang kependudukan Kurangnya sosialisasi dan - terbatasnya materi tentang pembangunan kependudukan Masih adanya perbedaan - persepsi mengenai pengendalian penduduk Belum optimalnya - penyusunan dan pemanfaatan GDPK Belum adanya dasar hukum - kebijakan GDPK untuk pengendalian penduduk Belum optimalnya pemanfaatan - GDPK sehingga pelaksanaannya tidak aplikatif Belum teridentifikasinya - masalah dampak kependudukan Kurangnya kapasitas SDM - dalam menemukenali dampak kependudukan Belum optimalnya koordinasi - dalam pengendalian dampak kependudukan Kurangnya peran serta organisasi kemasyarakatan - dalam sosialisasi pembangunan kependudukan Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam - pembangunan kependudukan Terbatasnya jumlah bimbingan - teknis pembangunan kependudukan yang dilakukan 3 Belum optimalnya pencapaian indikator kinerja KB Kurang optimalnya - koordinasi dan pembinaan ber-KB antar program dan sektoral Masih terdapatnya sikap ego - program/ sektoral dalam pelaksanaan pembinaan ber-KB Belum adanya keterpaduan dan - kolaborasi pelaksanaan program KB Belum ada SOP mekanisme - pelaksanaan koordinasi dan pembinaan KB Belum optimalnya advokasi - dan KIE KB Belum optimalnya data dan - pemetaan sasaran dalam melakukan advokasi Kurangnya strategi, desain - program dan inovasi dalam pelaksanaan advokasi dan KIE Belum optimalnya koordinasi - dalam pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE Kurangnya kualitas dan - kuantitas SDM dalam melaksanakan advokasi dan KIE Kurang optimalnya - pelayanan ber-KB Belum optimalnya - pendayagunaan mitra kerja dalam pelayanan KB Belum optimalnya sarana dan - prasarana penunjang dalam pelayanan KB Belum tersedianya sistem - pencatatan dan pengendalian hasil pelayanan ber-KB Kurangnya kapasitas - PKB/PLKB/Kader untuk meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat Belum optimalnya pencapaian indikator kinerja 4 pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan - dan pemberdayaan kelompok BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UUPKS Belum tersedianya data dan pemetaan sasaran kelompok - pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera Belum optimalnya koordinasi lintas program dan lontas - sektoral dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran K3 Belum optimalnya advokasi, promosi dan KIE - dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan UUPKS Kurangnya strategi, desain program dan inovasi advokasi - dan KIE dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran K3 Kurangnya kapasitas SDM - dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran K3 Kurangnya sarana prasarana dan dukungan - operasional pembinaan dan pemberdayaan kelompok BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan UUPKS kurangnya data sasaran untuk perencanaan sarpras dan - dukungan operasional dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran K3 Belum optimalnya keterpaduan - dalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera Belum optimalnya Peran Serta Organisasi - Kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera Belum optimalnya Pendayagunaan Organisasi - Kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera Kurangnya peningkatan kapasitas Organisasi - Kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk - mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga Belum tersedianya Pusat informasi dan konseling - ketahanan keluarga Belum optimalnya koordinasi - dan keterpaduan dengan lintas sektor dalam program ketahanan keluarga No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Masih tingginya unmetneed Belum optimalnya jejaring klinik kb Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap MKJP Belum optimalnya KIE MKJP di masyarakat kurangnya pemetaan data kependudukan Belum optimalnya pelaporan LAMPID Belum optimalnya Pendataan Keluarga Kualitas dan kuantitas sumber dayaaparatur yang masih rendah 2 Belum optimalnya aksesdan pelayanan KB yang berkualitas Rendahnya partisipasi masyarakatdalam ber-KB Perubahan budaya dan pola pikir masyarakat Kurang optimalnya advokasi danKIE kreatif Tidak adanya DIKLAT untuk KIE Kurangnya pemahaman stakeholderterhadap Program KKBPK 3 Belum Optimalnya aksespembangunan keluarga Rendahnya Partisipasi masyarakatterhadap kegiatan POKTAN Kurangnya biaya operasional POKTAN Tidak ada kontnyuitas pembinaanPOKTA N di lapangan Belum petugas lini lapangan PLKB PNSdan Non PNS Dokumen ini memuat evaluasi kinerja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan alokasi anggaran yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Tangerang. Penyusunan Renja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan keluarga, pengendalian kuantitas penduduk, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, pelaksanaan rencana kerja ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh unsur pelaksana di lingkungan DPPKB, serta sinergi yang baik dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat daerah maupun pusat. Dengan semangat kolaborasi, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.
1. 23.Dinas Perhubungan Penyusunan Renja Perubahan SKPD merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif dan merupakan tanggung jawab masing – masing kepala SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan akhir RKPD, untuk itu masing – masing SKPD perlu membentuk tim penyusun Renja Perubahan SKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja Perubahan SKPD sampai dengan penyusunan RKA – SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan. Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Penyusunan Renja Perubahan SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025 memiliki beberapa tahapan, antara lain :
2. 1.Persiapan penyusunan Renja Perubahan SKPD;
3. 2.Penyusunan Renja Perubahan SKPD;
4. 3.Pelaksanaan Forum SKPD; dan
5. 4.Penetapan Renja Perubahan SKPD Persiapan penyusunan Renja Perubahan SKPD sebagaimana dimaksud diatas, meliputi :
6. 1.Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja Perubahan SKPD;
7. 2.Orientasi mengenai Renja Perubahan SKPD;
8. 3.penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renja Perubahan SKPD; dan
9. 4.penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renja Perubahan SKPD disusun:
10. 1.mengacu pada rancangan akhir RKPD;
11. 2.mengacu pada Renstra SKPD;
12. 3.mengacu pada hasil evaluasi pelakasanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
13. 4.untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
14. 5.berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Perumusan Renja Perubahan SKPD sebagaimana dimaksud mencakup:
a.persiapan penyusunan Renja Perubahan SKPD;
b.pengolahan data dan informasi;
c.analisis gambaran pelayanan SKPD;
d.mereview hasil evaluasi Renja Perubahan SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
e.penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
f.penelaahan rancangan akhir RKPD;
g.perumusan tujuan dan sasaran;
h.penelaahan usulan masyarakat; dan
i.perumusan kegiatan prioritas. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Perubahan Dinas Perhubungan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. 1.Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. 2.Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. 3.Renja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak akhir tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026,tanggal pengesahan 31 maret 2023 antara lain :
4. 1.Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 berlaku untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
5. 2.RPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dapat kita lihat bagan alir tahapan penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut
6. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Dj awa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 1);
7. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahlun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur, 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
12. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
13. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi;
15. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
16. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
17. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
18. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
19. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
20. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
21. 16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
22. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
23. 18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
24. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. 20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. 21.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. 22.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
28. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. 24.Peraturan Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
30. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
32. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
33. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
34. 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. 30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
36. 31.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
37. 32.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
38. 33.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
39. 34.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
40. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
41. 36.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan; 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Maksud Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah untuk menyelaraskan dengan Penyesuaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, tentang Penyesuaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026. Tujuan Adapun tujuan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, yaitu :
42. 1.Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renja Perhubungan dengan Renstra Dinas Perhubungan atau dengan dokumen lainnya yang terkait;
43. 2.Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah setiap tahunnya;
44. 3.Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Sasaran 1: Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah • Rasio Konektivitas Kabupaten • Rasio Trayek Yang Aktif • Rasio Penanganan Kemacetan Sasaran 2: Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah • Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabiilitas Pemerintah, Kabupaten Tangerang menetapkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pada tanggal 5 Januari 2024, selain itu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024-2026 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Capaian 2023* 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Rasio Konektivitas Kabupaten Rasio 0,95 0,76 0,79 Antar Wilayah Rasio Trayek Yang Aktif Rasio 0,29 0,32 0,39 Rasio Penanganan Kemacetan Rasio 0,48 0,46 0,44 2 Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Angka 74 75,00 76 B. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Sampai Dengan Triwulan II Tabel 2.2 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan KODE SASARAN DAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 1 Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah Rasio Konektivitas Kabupaten Rasio 0,79 0,00 0,00 Rasio Trayek Yang Aktif Rasio 0,39 0,00 0,00 Rasio Penanganan Kemacetan Rasio 0,44 0,00 0,00 2 Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Angka 76 77,75 102,30 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 25 25.00% 2.15.02 Persentase Perlangkapan Jalan % 75 0,00 0.00 % PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas % 66,67 0,00 0.00 % Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Angka 0,5 0,00 0.00 % Terminal yang terbangun Terminal 1 0,00 0.00 % Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi Jaringan 2 0,00 0.00 % Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan) Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah :Dinas Perhubungan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 100 Persen 50 Persen 50% Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Dishub 0 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 0 Persen 0% Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dishub 0 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 0 Persen 0% Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 3 Dokumen 50% X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% X.XX.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 6 Dokumen 50% X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 Dokumen 10 Orang 10 Orang 10 Orang 1 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 0% X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100% Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 6 Jenis 85,71% X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 6 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% Tersedianya Jasa Penunjang 0 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 0 0 50% X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 5 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 0 0 0 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 0.30 Rasio 70 Persen 0.30 Rasio 0.30 Rasio 0.30 Rasio 0.30 Rasio 0.29 Rasio 96,67% Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi 1 Jaringan 96.55 Persen 96.55 Persen 96.55 Persen 96.55 Persen 1 Jaringan 0 Jaringan 0% Persentase Perlangkapan Jalan 58 Persen 100 Persen 75 Persen 75 Persen 75 Persen 58 Persen 91,67 Persen 158,05% Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas 33,33 Persen 77.78 Persen 33,33 Persen 33,33 Persen 33,33 Persen 33,33 Persen 0 Persen 0% Terminal yang terbangun 1 Terminal 0 Terminal 0 Terminal 0 Terminal 0 Terminal 1 Terminal 0 Terminal 0% 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 8 Dokumen 2 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 0 Dokumen 0% 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tersedianya Perlengkapan Jalan 7 Jenis 12 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 4 Jenis 57,14% 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C 1 Jumlah 0 Jumlah 0 Jumlah 0 Jumlah 0 Jumlah 1 Jumlah 1 Jumlah 0% 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Tersedianya Titik Parkir di Jalan kabupaten 80 Titik 70 Titik 80 Titik 80 Titik 80 Titik 80 Titik 17 Titik 56,67% 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor yang diuji 70,59 Persen 0 Persen 69,41Persen 37,57 Persen 37,57 Persen 69,41Persen 22,98 Persen 33,11% 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Penanganan Titik yang di Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten 1 Titik 2 Titik 1 Titik 1 Titik 1 Titik 1 Titik 0 Titik 0% 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas 4 Dokumen 110 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 0 Dokumen 0% 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Pelaksanaan Audit, Inspeksi, dan Pemantauan Keselamatan LLAJ di Jalan 29 Laporan 0 Laporan 29 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 29 Laporan 6 Laporan 20,69% 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jaringan Pelayanan Angkutan Orang dan Barang 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 0% Tersedianya Pelayanan Angkutan Massal 32 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 32 Unit 32 Unit 100% 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kepatuhan Pengurusan Perijinan Angkutan Orang 1 Persen 8,52 Persen 9,23 Persen 1,98 Persen 1,98 Persen 1 Persen 0 0% Capaian prosentase realisasi Belanja Langsung pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 41,06%, Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi seluruh program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sampai dengan Bulan Juni 2025 dapat disimpulkan bahwa realisasi keuangan mencapai sebesar 41,06%, dengan realisasi fisik sebesar 50 % Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut: I. PERMASALAHAN Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah dilaksanakan,dapat dilihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dalam penyerapan masih ada bebrapa kegiatan yang realisasinya rendah meskipun demikian adanya beberapa kendala teknis pelaksanaan kegiatan serta adanya ke tidak sesuaian target indikator sesuai Renstra yang ada dengan dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Meskipun pelaksanaan program dan kegiatan dapat dikatakan baik, akan tetapi masih ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan yang timbul bukan karena pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai, melainkan adanya Perubahan Anggaran Kas Pada Penjabaran pada proses pengadaan Barang dan jasa sementara proses pengadaan tersebut sedang berlangsung hal ini mengakibatkan pencairannya Rendah, maka perlu adanya koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaannya disesuaikan tugas pokok, fungsi dan norma standar pelayanan yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Adapun hasil analisa pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2. Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang No Indikator SPM/ Standart Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Rasio Konektivitas Kabupaten - Rasio konektivitas Kabupaten Tangerang 0,95 0,76 0,79 0,83 0,84 0,7 0,76 0,79 2 Rasio Penanganan Kemacetan - V/C Rasio Jalan di Kabupaten 0,48 0,46 0,44 0,38 0,54 0,28 0,46 0,44 Transportasi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di kawasan perkotaan, dimana permasalahan utama adalah kemacetan lalu lintas. Permasalahan kemacetan lalu lintas memberikan dampak negatif terhadap besarnya biaya transportasi, pemborosan waktu dan energi, serta dampak sosial dan lingkungan. Dalam jangka panjang permasalahan transportasi ini akan berakibat pada turunnya daya saing ekonomi kota serta livability kota bagi kehidupan penduduknya. Begitu pula di Kabupaten Tangerang, permasalahan transportasi menjadi salah satu permasalahan klasik yang cukup sulit untuk diselesaikan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis yang cukup strategis dengan ibukotanya adalah Tigaraksa. Letak astronomis antara 6°00'- 6°20' Lintang Selatan dan 106°20'-106°43' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tangerang 959,51 km2 atau 9,93 % dari seluruh luas wilayah Propinsi Banten dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak. Hasil Proyeksi Penduduk 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai lebih dari 3,24 juta orang, terdiri dari 1,66 juta laki-laki dan 1,54 juta perempuan. Persentase penduduk Tangerang pada tahun 2020 mencapai 27,26 persen dari total penduduk Banten yang berjumlah lebih dari 11,90 juta orang. Disamping itu, di wilayah Kabupaten Tangerang terdapat pembangunan kawasan perumahan dan industri di kawasan pinggiran atau luar kota yang akan memanfaatkan jaringan utama (ruas jalan tol atau arteri). Kecepatan pembangunan pemukiman dan industri hampir selalu tidak sebanding dengan kecepatan pembangunan jalan sehingga dalam waktu yang sangat singkat kapasitas jalan sudah mendekati jenuh atau bahkan sudah terlampaui. Jarak yang semakin jauh dari tempat tinggal menuju tempat kerja, mendorong penggunaan kendaraan pribadi semakin meningkat. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi secara langsung berpengaruh terhadap kinerja persimpangan yang ada pada jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Tangerang. Peningkatan derajat jenuh dan tundaan simpang yang terjadi akan memperpanjang waktu perjalanan para pengguna jalan. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan pengukuran kinerja persimpangan di jalan kabupaten yang selanjutnya diusulkan upaya mengatasi penurunan kinerja persimpangan tersebut terdiri dari 9 persimpangan yang meliputi • Simpang tidak bersinyal :
45. 1.Simpang 3 Islamic
46. 2.Simpang 3 Kelapa Dua
47. 3.Simpang 4 Rajeg Kukun
48. 4.Simpang 4 Sepatan
49. 5.Simpang 3 Merak Balaraja
50. 6.Simpang Pinang Tigaraksa
51. 7.Simpang 3 PLN Pasar Kemis
52. 8.Simpang 3 Pasar Kemis
53. 9.Simpang 3 Gelam Strategi peningkatan kinerja simpang dilakukan pada tahun eksisting tanpa melakukan proyeksi peningkatan volume lalu lintas pada tahun rencana. Indikator yang digunakan dalam pengukuran tingkat pelayanan simpang adalah tundaan simpang Vc rasio adalah untuk mengetahui kinerja persimpangan pada kondisi eksisting kemudian melakukan upaya perbaikan kinerja persimpangan. Tujuan Vc rasio ini adalah sebagai berikut :
54. 1.Menghitung derajat jenuh persimpangan pada jalan kabupaten di wilayah kabupaten Tangerang.
55. 2.Menghitung tundaan persimpangan pada jalan kabupaten di wilayah kabupaten Tangerang.
56. 3.Melakukan upaya mengatasi penurunan kinerja persimpangan pada jalan kabupaten di wilayah kabupaten Tangerang. Berdasarkan data jaringan jalan dari Bina Marga Kabupaten Tangerang, panjang jalan yang ada di Kabupaten Tangerang adalah 1.133,04 Km. Dimana dalam pembagiannya berdasarkan status jalan Jalan Di Kabupaten Tangerang. Status Jalan Panjang Jalan (km) Jalan Nasional 27,93 Jalan Provinsi 114,49 Jalan Kabupaten 990,62 2.3. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah meliputi rancangan RKPD dan usulan pemangku kepentingan dari hasil Musrenbang Kabupaten Tangerang yang diawali oleh Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Tabel T-C.32. Tabel T-C.32 Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Dinas Perhubungan No Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 - - - - - - 2.4. Capaian Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan II Nama Perngkat Daerah : Dinas Perhubungan URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikat or Realisasi Indikator Capaian (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9)*1 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.539.996.020,00 18.054.225.260,00 45,66% 56,74% Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 50 50 100,00% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 416.104.354,00 57.615.000,00 13,85% 44,43% Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 2 2 100,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 163.542.984,00 28.855.000,00 17,64% 32,98% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 2 100,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.475.000,00 3.825.000,00 26,42% 56,30% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan - - 0,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 238.086.370,00 24.935.000,00 10,47% 44,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan - - 0,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.303.563.795,00 8.753.557.824,00 45,35% 62,58% Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan Dokumen 6 6 100,00% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.245.095.795,00 8.721.012.824,00 45,32% 58,37% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bul an - - 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 58.468.000,00 32.545.000,00 55,66% 66,79% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan - - 0,00% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 24.777.000,00 6.660.000,00 26,88% 33,58% Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah Dokumen - - 0,00% Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 24.777.000,00 6.660.000,00 26,88% 33,58% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan - - 0,00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.318.846.380,00 97.350.000,00 7,38% 7,96% Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen - - 0,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.318.846.380,00 97.350.000,00 7,38% 7,96% Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang - - 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.631.192.071,00 1.775.862.585,00 67,49% 70,13% Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen - - 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 49.988.850,00 44.779.000,00 89,58% 100,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.453.738.524,00 1.315.710.440,00 90,51% 94,95% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100,00% Penyediaan Bahan Logistik Kantor 165.259.175,00 149.023.545,00 90,18% 100,00% Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 155.112.522,00 58.959.600,00 38,01% 46,49% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1 100,00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 145.365.000,00 59.145.000,00 40,69% 45,23% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 6 6 100,00% Fasilitasi Kunjungan Tamu 199.320.000,00 93.865.000,00 47,09% 52,64% Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 6 6 100,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 462.408.000,00 54.380.000,00 11,76% 51,57% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 6 6 100,00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.315.029.188,00 6.590.461.856,00 49,50% 55,47% Jumlah dokumen Jasa Penunjang Dokumen - - 0,00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 53.592.000,00 13.148.000,00 24,53% 50,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan - - 0,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.446.483.188,00 515.540.856,00 35,64% 49,65% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan - - 0,00% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11.814.954.000,00 6.061.773.000,00 51,31% 66,76% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan - - 0,00% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.530.483.232,00 772.717.995,00 30,54% 58,55% Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen - - 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 649.244.000,00 147.652.545,00 22,74% 50,31% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Unit - - 0,00% atau Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.045.071.732,00 515.400.000,00 49,32% 50,00% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit - - 0,00% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 244.787.500,00 52.465.450,00 21,43% 33,90% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit - - 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 393.000.000,00 57.200.000,00 14,55% 100,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Unit 2 2 100,00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 198.380.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Unit - - 0,00% PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 72.495.554.883,00 41.017.675.209,00 56,58% 64,50% Persentase Perlangkapan Jalan % - - 0,00% Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas % - - 0,00% Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Rasio - - 0,00% Terminal yang terbangun Unit - - 0,00% Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi Jumlah - - 0,00% Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 679.518.560,00 0 0,00% 4,94% Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Dokumen - - 0,00% Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 602.461.600,00 0 0,00% 4,94% Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Dokumen - - 0,00% Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 77.056.960,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Dokumen - - 0,00% Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 49.312.688.879,00 28.527.273.548,00 57,85% 73,99% Tersedianya Perlengkapan Jalan Jenis - - 0,00% Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 14.919.771.886,00 12.480.572.000,00 83,65% 88,73% Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Unit - - 0,00% Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2.756.833.713,00 2.347.192.000,00 85,14% 87,80% Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Unit - - 0,00% Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 329.507.030,00 98.400.000,00 29,86% 69,65% Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Unit - - 0,00% Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 31.306.576.250,00 13.601.109.548,00 43,44% 49,76% Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Unit - - 0,00% Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 26.691.000,00 0 0,00% 0,00% Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C Jumlah - - 0,00% Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 26.691.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun Dokumen - - 0,00% Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 1.361.162.491,00 584.370.280,00 42,93% 47,09% Tersedia nya titik parkir di tepi jalan umum di wilayah kabupaten Tangerang Titik - - 0,00% Tersedia nya titik parkir di tepi jalan umum di wilayah kabupaten Tangerang Titik - - 0,00% Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 1.264.252.491,00 537.330.280,00 42,50% 43,68% Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen - - 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 96.910.000,00 47.040.000,00 48,54% 50,49% Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Laporan - - 0,00% Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 1.264.252.491,00 537.330.280,00 42,50% 43,00% Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen - - 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 96.910.000,00 47.040.000,00 48,54% 50,00% Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan - - 0,00% Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5.012.208.843,00 3.018.803.061,00 60,23% 70,87% Kendaraan Bermotor yang di uji % - - 0,00% Kendaraan Bermotor yang di uji % - - 0,00% Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.747.875.543,00 1.972.012.355,00 71,76% 77,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Unit - - 0,00% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 156.648.585,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya Orang - - 0,00% Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 131.250.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dokumen - - 0,00% Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 114.805.700,00 114.205.700,00 99,48% 100,00% Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Laporan - - 0,00% Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.828.263.305,00 924.680.006,00 50,58% 57,60% Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara Unit - - 0,00% Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 33.365.710,00 7.905.000,00 23,69% 48,88% Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Laporan 2 2 100,00% Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.747.875.543,00 1.972.012.355,00 71,76% 77,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Unit - - 0,00% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 156.648.585,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya Orang - - 0,00% Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 131.250.000,00 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dokumen - - 0,00% Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 114.805.700,00 114.205.700,00 99,48% 100,00% Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Laporan - - 0,00% Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.828.263.305,00 924.680.006,00 50,58% 57,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara Unit - - 0,00% Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 33.365.710,00 7.905.000,00 23,69% 48,00% Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Laporan 2 2 100,00% Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 9.998.325.060,00 4.730.151.400,00 47,31% 45,24% Penanganan Titik yang di Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Titik - - 0,00% Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas 7.077.670.250,00 3.149.166.400,00 44,49% 49,38% Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Laporan - - 0,00% Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 34.484.000,00 8.371.000,00 24,28% 24,28% Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Laporan - - 0,00% Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2.886.170.810,00 1.572.614.000,00 54,49% 62,05% Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan Dokumen - - 0,00% Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 115.581.000,00 52.373.000,00 45,31% 46,00% Tersedianya Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Dokumen - - 0,00% Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin 115.581.000,00 52.373.000,00 45,31% 46,00% Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi Laporan - - 0,00% Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 1.699.811.020,00 988.489.520,00 58,15% 75,73% Pelaksanaan Audit, Inspeksi, dan Pemantauan Keselamatan LLAJ di Jalan Laporan - - 0,00% Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 51.744.000,00 44.176.000,00 85,37% 85,37% Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Laporan - - 0,00% Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 1.542.625.300,00 867.505.800,00 56,24% 66,35% Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Laporan - - 0,00% Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 105.441.720,00 76.807.720,00 72,84% 75,46% Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Laporan - - 0,00% Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4.147.513.120,00 3.007.030.400,00 72,50% 89,59% Tersedianya Pelayanan Angkutan Massal Unit 34 34 100,00% Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 27.996.260,00 0 0,00% 100,00% Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Laporan - - 0,00% Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4.119.516.860,00 3.007.030.400,00 72,99% 79,18% Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia Unit 34 34 100,00% Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 142.054.910,00 109.184.000,00 76,86% 88,00% Kepatuhan Pengurusan Perijinan Angkutan Orang % - - 0,00% Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 142.054.910,00 109.184.000,00 76,86% 88,00% Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Unit - - 0,00% Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:
57. 1.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
58. 2.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
59. 3.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut : 1). Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia; 2). Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal; 3). Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional; 4). Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan 5). Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Dinas Perhubungan sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang dalam RPJPD 2005 – 2025 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian Misi ketiga yaitu: “Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional” . Pembangunan berkelanjutan dan Pemerataan infrastruktur Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi. Infrastruktur Perhubungan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah Kecamatan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi-fungsi yaitu Penyusunan Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Berdasarkan telaah kebijakan Nasional, Propinsi dan Visi Daerah serta pertimbangan usulan masyarakat sebagaimana telah dibahas pada BAB sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang harus mampu untuk mendorong:
60. 1.Terwujudnya pelayanan yang baik, efektif dan efisien di bidang transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang & jasa.
61. 2.Terciptanya iklim kerjasama yang baik dengan pihak penyedia angkutan umum dan masyarakat pengguna jasa transportasi.
62. 3.Tersedianya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas transportasi yang layak dan memadai, mampu melayani pengguna jasa.
63. 4.Meningkatnya tertib administrasi perijinan, pengujian kendaraan bermotor dan operasional jalur angkutan umum.
64. 5.Terciptanya sistem kerja yang profesional dan meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran yang baik dengan didukung sarana prasarana dan SDM yang berkualitas. Secara teknis, Rumusan Renja tahun ini dijabarkan dalam 2 Program, 17 kegiatan, dan 47 Sub-Kegiatan, yang sudah masuk dan terferifikasi pada system SIPD. Tabel.T-C.33 menguraikan Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perhubungan sebaga berikut: Tabel.T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 (Tahun Rencana) CACATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 LOKASI TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DINAS PERHUBUNGAN 113.380.965.776,00 169.223.717.319,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 113.380.965.776,00 169.223.717.319,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 82.856.030.626,00 113.742.819.454,00 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 40.885.410.893,00 - 30.959.267.319,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6 dokumen 416.104.354,00 - - 477.000.000,00 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 163.542.984,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 200.000.000,00 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 58.468.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 27.000.000,00 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 238.086.370,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 250.000.000,00 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 dokumen 19.795.078.668,00 - - 12.934.267.319,00 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 48 Orang/bulan 19.736.610.668,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12.934.267.319,00 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 58.468.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 27.000.000,00 Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 40.000.000,00 - - 150.000.000,00 2.15.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 24.777.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 150.000.000,00 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 1.318.846.380,00 - - 300.000.000,00 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 24 Orang 1.318.846.380,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 300.000.000,00 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7 Dokumen 2.631.192.071,00 - - 2.205.000.000,00 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 49.988.850,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 30.000.000,00 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 1.453.738.524,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 500.000.000,00 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 165.259.175,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 200.000.000,00 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 155.112.522,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 150.000.000,00 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Dokumen 145.365.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 75.000.000,00 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 199.320.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 150.000.000,00 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 462.408.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1.100.000.000,00 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6 jenis 14.168.929.188,00 - - 12.815.000.000,00 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 53.592.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 15.000.000,00 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1.446.483.188,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 700.000.000,00 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3 Laporan 12.668.854.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 12.100.000.000,00 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 jenis 2.530.000.000,00 - - 2.078.000.000,00 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 80 Unit 649.244.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 678.000.000,00 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 80 Unit 1.045.071.732,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 750.000.000,00 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 250 Unit 244.787.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 200.000.000,00 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Unit 393.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 300.000.000,00 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Unit 198.380.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 150.000.000,00 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas 33,33 Persen 72.495.554.883,00 - 138.264.450.000,00 Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi 1 jaringan Terminal yang terbangun 1 Terminal Persentase Perlangkapan Jalan 58 Persen Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 0,3 Angka 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7 dokumen 679.518.560,00 - - 1.100.000.000,00 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6 Dokumen 602.461.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1.000.000.000,00 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 77.056.960,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 100.000.000,00 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tersedianya Perlengkapan Jalan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 9 jenis 49.312.688.879,00 - - 104.633.000.000,00 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 600 Unit 14.919.717.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9.130.000.000,00 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100 Unit 2.756.833.713,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6.103.000.000,00 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100 Unit 329.507.030,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 44.700.000.000,00 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 38 Unit 31.306.576.250,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 44.700.000.000,00 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 jumlah 26.691.000,00 - - 200.000.000,00 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 26.691.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 200.000.000,00 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Penanganan Titik yang di Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Titik 9.998.325.060,00 - - 13.629.050.000,00 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 9 Laporan 7.077.670.250,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 9.304.050.000,00 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 34.484.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 200.000.000,00 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 2.886.170.810,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4.125.000.000,00 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 115.581.000,00 - - 500.000.000,00 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Laporan 115.581.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 500.000.000,00 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Pelaksanaan Audit, Inspeksi, dan Pemantauan Keselamatan LLAJ di Jalan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 29 Laporan 1.699.811.000,00 - - 6.617.400.000,00 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Laporan 51.744.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 345.000.000,00 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 11 Laporan 1.542.625.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5.398.400.000,00 2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7 Laporan 105.441.720,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 874.000.000,00 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Pelayanan Angkutan Massal - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 32 Unit 4.147.513.120,00 - - 4.060.000.000,00 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 51 Laporan 27.996.260,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 160.000.000,00 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 34 Unit 4.119.516.860,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.900.000.000,00 Kabupaten/Kota yang Tersedia 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kepatuhan Pengurusan Perijinan Angkutan Orang - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 persen 142.054.910,00 - - 155.000.000,00 2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Unit 142.054.910,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 155.000.000,00 UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN 875.000.000,00 2.555.000.000,00 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Tersedia nya titik parkir di tepi jalan umum di wilayah kabupaten Tangerang - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40 titik 1.361.162.491,00 - - 2.455.000.000,00 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 1.264.252.491,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2.820.000.000,00 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 96.910.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 100.000.000,00 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN 11.360.521.109,00 68.450.000.000,00 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor yang di uji - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 69,41 persen 5.012.208.843,00 - - 4.450.000.000,00 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10 Unit 2.747.521.109,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1.200.000.000,00 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60 Orang 156.648.585,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 400.000.000,00 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40000 Dokumen 131.250.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1.200.000.000,00 2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 114.805.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 100.000.000,00 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 8 Unit 1.828.263.305,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1.500.000.000,00 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Laporan 33.365.710,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 50.000.000,00 J U M L A H 113.380.965.776,00 169.223.717.319,00 Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kabupaten Tangerang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Dinas Perhubungan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Tangerang secara keseluruhan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) PerubahanTahun 2025 atau merupakan tahun Pertama dari periode RPJMD 2024- 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini : A. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik maka perlu kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan yaitu :
65. 1.Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan ;
66. 2.Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
67. 3.Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
68. 4.Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
69. 5.Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi. B. Rencana Tindak Lanjut Adapun tindak lanjut yang perlu diperbaiki dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang tahun 2025, hal ini untuk menjadi perhatian yang diharapkan tidak terulang Kembali pada penyusunan Renja di tahun selanjutnya:
70. 1.Perlu adanya Kerjasama yang baik antara unsur eksekutif dan Legislatif dalam memberikan data maupun informasi yang di perlukan, agar penyusunan Renja dapat berjalan lancer.
71. 2.Perlu adanya saran dan kritik yang membangun dalam merumuskan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang agar dalam pelaksanaan Program/Kegiatan di tahun selanjutnya tercapai dengan baik. Program dan Kegiatan yang disusun dalam Renja ini merupakan Program dan Kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi, prioritas, dan ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah pada tahun anggaran bersangkutan. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang pada APBDP Tahun 2025, dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika Pembangunan yang harus diakomodir. Demikian rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang pada APBDP Tahun 2025 disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dan penentuan dalam mengambil langkahlangkah pelaksanaan.
72. 24.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang merupakan pelaksana otonomi daerah dimana berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi juga sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni: pemerintah, maysarakat dan sektor swasta dalam rangka mewujudkan Good Governance sesuai tuntutan reformasi. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :
73. 1.Persiapan Penyusunan, meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
74. 2.Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
75. 3.Penyusunan Rancangan, Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD
76. 4.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Tangerang dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
77. 5.Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
78. 6.Penetapan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang merupakan turunan dari dokumen perencanaan jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Diskominfo tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2023 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Diskominfo Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informasi, Statistisk dan Persandian sesuai kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Diskominfo mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
b.pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 1.2 LANDASAN HUKUM Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu pada:
1. 1.Landasan Idiil Pancasila;
2. 2.Landasan Konstitusional UUD 1945;
3. 3.Landasan Operasional, yaitu:
a.UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b.UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah ketiga kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c.UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
d.UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
e.UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
f.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
g.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
i.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
l.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
m.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
n.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja Diskominfo Tahun Anggaran 2025, dimaksudkan dan ditujukan untuk:
1. 1.Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun yang akan datang;
2. 2.Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
3. 3.Memberikan acuan bagi PD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
4. 4.Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan untuk periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
5. 5.Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas tugas PD serta indikator atau ukuran keberhasilan/ ketidak tercapaian pada tahun 2024 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Susunan garis besar isi dokumen Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah sebagai berikut: Program tersebut terdiri dari 5 (Lima) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan. Program SKPD terdiri dari 1 (satu) Program dan 8 (Depalan) Kegiatan. Program SKPD merupakan program pada sekretariat Diskominfo. Untuk program wajib pilihan terdiri dari 4 (Empat) Program dan 5 (Lima) kegiatan. Program Wajib Pilihan merupakan program dan kegiatan yang berada pada bidang-bidang Diskominfo. Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2024 SASARAN / PROGRAM Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Capaian (%) Ket 1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 37.450.114.906 36.236.249.304 96,76 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 37.450.114.906 36.236.249.304 96,76 2. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 314.849.030 306.821.030 97,45 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.731.471.977 12.203.665.259 95,85 4. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 8.000.000 8.000.000 100,00 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 867.017.050 823.523.500 94,98 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.219.539.500 1.193.702.895 97,88 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.276.656.925 19.798.478.710 97,64 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.111.108.500 1.064.630.926 16,98 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 921.471.924 837.426.984 90,88 2. Optimalnya Layanan Informasi Publik 11.944.781.100 11.696.222.452 97,92 1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 11.944.781.100 11.696.222.452 97,92 2. Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 11.944.781.100 11.696.222.452 97,92 3. Optimalnya Tata Kelola Teknologi Informasi 55.190.913.780 54.978.379.140 99,61 SASARAN / PROGRAM Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Capaian (%) Ket 1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 55.190.913.780 54.978.379.140 99,61 1. Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 12.000.000.000 12.000.000.000 100,00 2. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 43.190.913.780 42.978.379.140 99,51 4. Optimalnya Tata Kelola Keamanan Informasi 17.107.902.710 16.511.335.760 96,51 % 1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 17.107.902.710 16.511.335.760 96,51% 1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 17.107.902.710 16.511.335.760 96,51% 5. Optimalnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1.488.331.340 1.421.609.140 95,52 %
6. 1.Program statistik sektoral 1.488.331.340 1.421.609.140 95,52% 2. Penyelenggaraan statistic sektoral di linkup pemerintah daerah kabupaten/kota 1.488.331.340 1.421.609.140 95,52% TOTAL BELANJA 123.182.043.836 120.843.795.796 98,10% Pada Tahun Anggaran 2024, total alokasi belanja untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang sebesar Rp123.182.043.836, dengan realisasi sampai saat ini mencapai Rp120.843.795.796 atau sekitar 98,10% dari total anggaran. Tingkat realisasi yang tinggi ini menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik, mencerminkan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan program, serta pengelolaan keuangan. Capaian ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar program dan kegiatan strategis yang direncanakan telah berhasil dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target. Tabel 2.2 Raport Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, diperoleh capaian kinerja dengan predikat “Sangat Baik” pada seluruh komponen evaluasi. Adapun capaian tersebut dirinci sebagai berikut: Capaian Fisik: sebesar 100,00%, menunjukkan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan secara penuh sesuai rencana. Realisasi Anggaran: sebesar 98,10%, mencerminkan efektivitas tinggi dalam pemanfaatan anggaran serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Capaian Kinerja: sebesar 94,38%, menggambarkan keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Nilai Total Kinerja: sebesar 97,49%, menunjukkan kinerja keseluruhan Diskominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan optimal. Secara substantif sudah dapat dijadikan indikator awal atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berjalan. Keberhasilan ini mencerminkan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang terintegrasi dengan baik, serta komitmen perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika s/d Tahun 2024 Kabupaten Tangerang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2024 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik 100 88 100 97,87 97,87 100 285,87 71,4675 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik 93 88 100 97,87 97,87 92 277,87 69,4675 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet 100 80 100 100 100 100 280 70 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase penyediaan layanan internet 100 80 100 100 100 100 280 70 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase penyediaan layanan aplikasi 100 80 80 80 100 100 260 65 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase statistik sektoral 75 96,44 70 85,59 122,22 60 242,03 60,5075 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Prosentase data statistik sektoral 75 96,44 70 85,59 122,22 73 255,03 63,7575 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI prosentase layanan keamanan informasi 65 45 50 85.59 122.27 55 185,59 46,3975 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota prosentase layanan keamanan informasi 65 45 50 85.59 122.27 55 185,59 46,3975 NON URUSAN NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 100 100 100 100 100 300 75 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 100 100 100 100 100 300 75 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang berdiri tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Diskominfo tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2015 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Tahun 2016 Diskominfo mengalami perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Menurut peraturan tersebut Diskominfo menjadi suatu Organisasi Perangkat Daerah Tipe A dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dengan adanya perubahan tersebut mengakibatkan Diskominfo memiliki bidang baru, sehingga tugas pokok, fungsi dan tata kerja Diskominfo mengalami perubahan pula dan diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Diskominfo Kabupaten Tangerang mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Struktur Oganisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG 2.2.1 Tugas dan Fungsi Sesuai struktur organiasasi sebagaimana dimaksud, Diskominfo mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
b.pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :
1. 1.Kepala Dinas ;
2. 2.Sekretaris ;
a.Subag Umum dan Kepegawaian;
b.Tim Kerja Perencanaan;
c.Subag Keuangan;
1. 3.Bidang Pengelolaan aplikasi informatika;
a.Tim Kerja Pengembangan dan Integrasi Aplikasi manajemen pemerintahan;
b.Tim Kerja Pengembangan dan Integrasi Aplikasi layanan publik
c.Tim Kerja Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi ; dan
d.Tim Kerja Jaringan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
1. 4.Bidang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
a.Tim Kerja Tata Kelola Persandian; dan
b.Tim Kerja Keamanan Informasi dan Persandian.
1. 5.Bidang Informasi dan Komunikasi
a.Tim Kerja Informasi Publik;
b.Tim Kerja Komunikasi Publik; dan
c.Tim Kerja Layanan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
1. 6.Bidang Statistik Sektoral;
a.Tim Kerja Pengolahan dan Penyiapan Data Statistik Sektoral; dan
b.Tim Kerja Evaluasi dan Publikasi Data Statistik Sektoral.
1. 7.Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :
2. 1.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sebagai berikut: ❖ Merumuskan program kerja Dinas dalam rangka mendukung melaksanakan fungsi Dinas dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang-undangan; ❖ Mengkoordinasikan dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang komunikasi dan informatika untuk mendukung fungsi Dinas; ❖ Membina pegawai di lingkungan Dinas untuk meningkatkan kinerja pegawai; ❖ Mengarahkan pelaksanaan program kerja Dinas; ❖ Menyelenggarakan program kerja Dinas ❖ Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas; dan ❖ Melaporkan pelaksanaan hasil program kerja.
3. 2.Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas antara lain: ⮚ Membagi tugas program yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian; ⮚ Mengatur program kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian;dan ⮚ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya Untuk melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
a.Penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekertariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
b.Penyiapan rencana dan program kerja sekretariat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.Penyiapan pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kesekretraiatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
d.Pengawasan kinerja pegawai dan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas;
e.Penyiapan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya dilingkup kesekretraiatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk meningkatkan kinerja pegawai;
f.penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
g.Pengelolaan administrasi dinas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
h.Pelaksanaan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);dan
i.Penyiapan dan Pelaksanaan pengembangan e-government. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretariat dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
a.Sub Bagian Keuangan, mempunyai rincian tugas antara lain:
1. 1.Merencanakan kegiatan keuangan Dinas;
2. 2.Membimbing pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi : Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS- Bendaharawan, LS-Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
3. 3.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Subbag Keuangan meliputi: Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS- Bendahara, LS-Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
4. 4.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan;
5. 5.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan meliputi : Neraca, Laporan Realisasi (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) dan cash opname; dan
6. 6.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
b.Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. 1.Membimbing pelaksanaan Kegiatan Umum meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang- barang inventarisasi dinas dan Stock Opname;
2. 2.Membimbing pelaksanaan kegiatan Kepegawaian meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang- barang inventarisasi dinas dan Stock Opname;
3. 3.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu, Kenaikan Gaji Berkala, Data Pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, Bezetting Pegawai, Kesejahteraan Pegawai, Pembinaan Disiplin Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pensiun Pegawai;
4. 4.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang- barang inventarisasi dinas dan Stock Opname;
5. 5.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas umum dan kepegawaian;
6. 6.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian umum dan kepegawaian; dan
7. 7.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. 3.Bidang Pengelolaan aplikasi informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang pengelolaan aplikasi informatika. Bidang pengelolaan aplikasi informatika mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:
9. 1.Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan aplikasi informatika;
10. 2.Penyiapan rencana dan program kegiatan bidang pengelolaan aplikasi informatika;
11. 3.Penyiapan Pengendalian dan pengawasan Bidang Pengawasan kegiatan bidang pengelolaan aplikasi informatika;
12. 4.Penyiapan Bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan Bidang pengelolaan aplikasi informatika; dan
13. 5.Pengelolaan administrasi Bidang pengelolaan aplikasi informatika. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Pengelolaan aplikasi informatika mempunyai rincian tugas:
a.merumuskan program bidang pengelolaan aplikasi informatika sesuai dengan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c.memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan program bidang pengelolaan aplikasi informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya;
d.mengatur program bidang pengelolaan aplikasi informatika;
e.melakukan koordinasi kerjasama lintas Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, pemerintah pusat, dan nonpemerintah dalam hal pengolahan data, pengembangan, dan integrasi aplikasi;
f.mengevaluasi kegiatan program dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
g.melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. 4.Bidang statistik sektoral, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan, dan pengendalian bidang statistik sektoral. Disamping itu Bidang statistik sektoral juga memiliki fungsi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu:
2. 1.penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang statistik sektoral;
3. 2.penyiapan rencana dan program bidang statistik sektoral;
4. 3.penyiapan pengendalian kegiatan bidang statistik sektoral;
5. 4.penyiapan bimbingan kegiatan bidang statistik sektoral; dan
6. 5.pengelolaan administrasi kegiatan bidang statistik sektoral. Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas Bidang statistik sektoral mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan perumusan kebijakan program bidang statistik sektoral;
b.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c.memberi petunjuk pelaksananaan program bidang statistik sektoral kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
d.mengatur program bidang statistik sektoral;
e.melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi/lembaga/unit kerja lain terkait dengan data statistik sektoral;
f.melaksanakan penyiapan, pengelolaan, evaluasi, dan publikasi data statistik sektoral;
g.mengevaluasi kegiatan program bidang statistik sektoral;
h.melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang statistik sektoral kepada Kepala Dinas; dan
i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. 5.Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan, dan pengendalian bidang informasi dan Komunikasi publik. Selain tugas pokok Bidang Informasi dan Komunikasi Publik juga memiliki fungsi antara lain:
2. 1.Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang informasi dan Komunikasi publik;
3. 2.penyiapan rencana dan program bidang informasi dan Komunikasi publik;
4. 3.penyiapan pengendalian kegiatan bidang informasi dan Komunikasi publik;
5. 4.penyiapan bimbingan kegiatan bidang informasi dan Komunikasi publik; dan
6. 5.pengelolaan administrasi kegiatan bidang informasi dan Komunikasi publik Untuk mendukung dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai rincian tugas :
a.merumuskan program bidang informasi publik, Komunikasi publik, dan layanan kemitraan informasi dan Komunikasi publik sesuai rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
b.membagi tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c.memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
d.mengatur program bidang dan Komunikasi publik;
e.melaksanakan program diseminasi informasi dan Komunikasi publik dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
f.melaksanakan koordinasi kegiatan informasi publik, Komunikasi publik, dan layanan kemitraan informasi dan Komunikasi publik;
g.melaksanakan koordinasi kegiatan kehumasan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, serta kemitraan media informasi guna mendukung program kerja Pemerintah Daerah;
h.mengevaluasi kegiatan informasi publik, Komunikasi publik, dan layanan kemitraan informasi dan komunikasi publik;
i.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
1. 6.Bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan, dan pengendalian bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Selain tugas pokok Bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi memiliki fungsi sebagai berikut:
2. 1.penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
3. 2.penyiapan rencana dan program bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
4. 3.penyiapan pengendalian kegiatan bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
5. 4.penyiapan bimbingan pengendalian kegiatan bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi; dan
6. 5.pengelolaan administrasi kegiatan kegiatan bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Dalam mendukung fungsinya Bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi memiliki rincian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan perumusan kebijakan program bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
b.membagi tugas program bidang kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c.mengatur program bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
d.mengevaluasi kegiatan program bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
e.melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi kepada Kepala Dinas; dan
f.melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. 7.Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 2.2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika A. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tahun 2024 Triwulan I didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) orang yang terdiri dari 55 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan jenjang pendidikan Program Pasca Sarjana 9 (Sembilan) orang, Program Sarjana 36 (Tiga Puluh Sembilan) orang, Program Diploma III 5 (Lima) orang, Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 5 (Lima) orang. Tabel. 2.3.1 Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan N NO PENDIDIKAN STATUS JUMLAH PNS TKK TKS 1Pasca Sarjana (S2) 9 - 2 11 2 Sarjana (S1) 36 - 56 92 3 Diploma (D3) 5 - 2 7 4 SMA 5 - 22 37 JUMLAH 137 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024 Gambar. 2.3.1 Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 55(enam puluh satu) orang yang terdiri dari pegawai berjenis kelamin laki-laki sejumlah 39 orang, sedangkan kelamin perempuan sejumlah 22 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.3.2 sebagai berikut Tabel. 2.3.2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin NO JENIS KELAMIN JUMLAH PERSENTASE 1Lak-laki 33 60 2Perempuan 22 40 Jumlah 55 100 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024 Data tabel sebaran PNS berdasarkan jenis kelamin diatas bahwa menunjukkan tentang proporsi laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Proporsi presentasejumlah PNS berjenis laki-laki sebanyak 60% sedangkan proporsi presentase jumlah 0 10 20 30 40 50 60 Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Diploma (D3) SMA 9 36 5 5 2 56 2 22 Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan PNS TKS PNS berjenis perempuan sebanyak 40%. Data tersebut ditunjukkan melalui gambar 2.3.2 sebagai berikut: Selain berdasarkan pendidikan personil PNS pada Diskominfo berdasarkan jabatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel. 2.3.2 Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang NO GOL/ RUANG PANGKAT JUMLAH 1 IV/b Pembina Tk.I 1 2 IV/a Pembina 5 3 III/d Penata Tk. I 9 4 III/c Penata 1 5 III/b Penata Muda Tk.I 3 6 III/a Penata Muda 27 7 II/d Pengatur Tk.i 4 8 II/c Pengatur 5 JUMLAH 55 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024 Kemudian data sebaran PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berdasarkan umur didominasi oleh golongan umur 31-40 tahun dengan jumlah sebanyak 18 pegawai. Sedangkan dominasi kedua pegawai golongan umur 21-30 tahun sebanyak 16 pegawai, ketiga golongan umur 41-50 tahun sebanyak 11 pegawai, golongan 51-55 tahun sebanyak 6 pegawai, dan golongan umur >56 tahun sebanyak 4 pegawai. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang didominasi oleh pegawai dari kalangan Mileneal yang cenderung cepat, aktif dan melek teknologi, maka akan memungkinkan sangat 60% 40% gambar 2.3.2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan berimplikasi positif terhadap kinerja pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Tangerang. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3.3 sebagai berikut: Tabel.2.3.3 Sebaran PNS Berdasarkan Umur UMUR JUMLAH % 21-30 16 29 31-40 18 33 41-50 11 20 51-55 6 11 >56 4 7 Berdasarkan gambar 2.3.3 berikut dapat diketahui bahwa proporsi persentase sebaran PNS berdasarkan usia sebagai berikut persentase golongan umur persentase golongan umur 21-30 tahun sebesar 29%; 31-40 tahun sebesar 33%; persentase golongan umur 41-50 tahun sebesar 20%, dan persentase golongan umur 51-55 tahun sebesar 11%;dan persentase golongan umur >56 tahun sebesar 7% . Data tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3.3 sebagai berikut: Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel.2.3.4 Pegawai Pelaksana Pada DISKOMINFO NO PANGKAT GOL/ RUANG PENDIDIKAN JUMLAH 1 Pembina Tk. I IV/b S2 1 2 Pembina IV/a S2 5 3 Penata Tk. I III/d S2 3 4 Penata Tk. I III/d S1 6 5 Penata III/c S1 1 29% 33% 20% 11% 7% GAMBAR 2.3.3 SEBARAN UMUR PNS 21-30 31-40 41-50 51-55 >56 NO PANGKAT GOL/ RUANG PENDIDIKAN JUMLAH 6 Penata Muda Tk. I III/b S1 3 7 Penata Muda III/a S1 27 8 Penata Muda III/a SMA 2 9 Pengatur Tk. I II/d SMA 2 10 Pengatur II/c D III 5 JUMLAH KESELURUHAN 55 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024 Untuk menunjang tugas tersebut maka disusunlah program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Diskominfo. Kajian Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang NO Indikator IKU IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Optimalnya tata kelola teknologi informasi Indeks Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2.99 3.05 3.15 3.25 3.37 *3.4 3.45 3.5 2 Optimalnya layanan informasi publik Nilai Keterbukaan Informasi Publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota 93.90 94.05 94.30 94.80 97.87 *98 98.1 98.2 3 Optimalnya tata kelola keamanan informasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota 325 350 375 400 376 *380 385 400 4 Optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral Persentase Data Statistik Sektoral Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 70 73 75 80 85.59 *87 87.5 88 5 Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Persentase ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi dibawah Pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika 81 81.5 82 82.5 73.25 *82 82.5 83 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. 2.3.1 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Tantangan : ● Regulasi SPBE yang Belum Memadai: Ketiadaan peta rencana dan arsitektur SPBE menghambat integrasi layanan digital antarperangkat daerah. ● Layanan kedaruratan tidak digunakan sesuai fungsi: Banyaknya panggilan prank dan ghosting menunjukkan rendahnya kesadaran serta kurangnya literasi digital masyarakat. ● Penerapan SDI yang Belum Menyeluruh: Produsen data belum seluruhnya menerapkan prinsip SDI, sehingga kualitas statistik sektoral belum optimal. ● Kurangnya Keterbukaan Informasi Publik: Masih ditemukan budaya birokrasi tertutup dan keterbatasan kapasitas dalam memenuhi hak informasi masyarakat. ● Publikasi Pemerintah Kurang Efektif: Strategi komunikasi belum terarah, kurang pemanfaatan media digital, dan minimnya konten yang menarik. Peluang : ● Transformasi Digital dan Dukungan Regulasi Pusat: Adanya dorongan nasional untuk SPBE dapat dimanfaatkan untuk membangun arsitektur dan peta rencana daerah. ● Kemajuan Teknologi Informasi: Memungkinkan peningkatan pengendalian sistem layanan kedaruratan dan otomatisasi penyaringan panggilan. ● Penguatan Literasi Data dan Informasi Publik: Peluang meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan serta sinergi dengan BPS dan lembaga pusat data. ● Kebutuhan Masyarakat atas Informasi yang Cepat dan Akurat: Mendorong pengembangan sistem informasi publik berbasis digital yang interaktif dan responsif. ● Pemanfaatan Media Sosial dan Digital: Memberikan ruang untuk menyampaikan program pemerintah secara lebih luas dan cepat kepada publik. 2.3.2 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan Isu Strategis dan Rekomendasi: ● Penguatan Tata Kelola SPBE Rekomendasi: Segera susun dan tetapkan regulasi teknis berupa peta rencana dan arsitektur SPBE Kabupaten Tangerang. Catatan Strategis: Libatkan seluruh perangkat daerah dan lakukan sosialisasi menyeluruh untuk memastikan keseragaman penerapan SPBE. ● Optimalisasi Layanan Kedaruratan Rekomendasi: Lakukan kampanye edukasi masyarakat secara berkala mengenai pentingnya layanan kedaruratan, termasuk penindakan terhadap penyalahgunaan layanan. Catatan Strategis: Tingkatkan sistem pendeteksi panggilan prank melalui kerja sama dengan operator telekomunikasi. ● Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Rekomendasi: Adakan bimbingan teknis dan penyusunan SOP penerapan prinsip SDI bagi seluruh produsen data di lingkup perangkat daerah. Catatan Strategis: Perlu integrasi dengan data sektoral nasional dan penerapan dashboard data sektoral secara real time. ● Keterbukaan Informasi Publik Rekomendasi: Bangun sistem permintaan informasi publik berbasis daring dengan fitur tracking dan monitoring permintaan. Catatan Strategis: Tetapkan indikator kinerja pelayanan informasi publik dalam evaluasi perangkat daerah. ● Perkuatan Strategi Publikasi Pemerintah Daerah Rekomendasi: Kembangkan strategi komunikasi digital melalui pemanfaatan media sosial, portal berita resmi, dan kemitraan media. Catatan Strategis: Fokus pada produksi konten visual dan narasi yang lebih menarik serta melibatkan partisipasi publik dalam menyebarluaskan informasi. Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: Permasalahan pelayanan perangkat daerah antara lain:

1.Belum adanya regulasi yang cukup dalam pengelolaan SPBE (peta rencana dan Asitektur)
2.Layanan kedaruratan tidak di manfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya (masih banyaknya prank dan ghosting panggilan yang dilakukan
3.Penerapan Prinsip SDI pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral belum seluruhnya diterapkan oleh Produsen Data
4.Kurangnya keterbukaan Perangkat Daerah sebagai badan publik terhadap kebutuhan akses informasi dari masyarakat
5.Belum optimalnya publikasi pemberitaan Pemerintah Kabupaten Tangerang Faktor penghambat untuk pencapaian Misi antara lain:
1.Belum Adanya Regulasi yang Cukup dalam Pengelolaan SPBE (Peta Rencana dan Arsitektur)

i.Kekurangan Kebijakan dan Pedoman: Ketiadaan regulasi yang jelas dan terperinci dapat mengakibatkan kurangnya panduan yang efektif bagi pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ini dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam implementasi dan manajemen SPBE. ii. Tantangan Koordinasi Antar Sektor: Tanpa regulasi yang kuat, koordinasi antara berbagai sektor dan lembaga menjadi sulit, menghambat integrasi sistem dan berbagi informasi. iii. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam pengelolaan SPBE bisa menjadi kendala dalam pengembangan arsitektur yang efektif.
1. 2.Layanan Kedaruratan Tidak Dimanfaatkan oleh Masyarakat Sesuai dengan Fungsinya
i.Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi: Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami fungsi dan pentingnya layanan kedaruratan, sehingga tidak menggunakannya secara tepat. ii. Tingginya Angka Prank dan Ghosting: Banyaknya panggilan tidak valid atau prank mengindikasikan kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari tindakan tersebut, mengganggu efisiensi layanan. iii. Teknologi dan Sistem Pengendalian yang Terbatas: Sistem pengendalian dan penyaringan panggilan yang kurang efektif dapat memperburuk masalah, menghambat respons cepat terhadap situasi darurat yang nyata.
1. 3.Penerapan Prinsip SDI pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral Belum Seluruhnya Diterapkan oleh Produsen Data
i.Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan: Produsen data mungkin belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip Sistem Data dan Informasi (SDI), sehingga penerapannya tidak konsisten. ii. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur: Keterbatasan dalam teknologi dan infrastruktur yang mendukung penerapan SDI dapat menghambat penyelenggaraan statistik sektoral. iii. Resistensi terhadap Perubahan: Beberapa produsen data mungkin menghadapi resistensi internal terhadap perubahan dalam penerapan prinsip SDI, menghambat penerapan yang lebih luas.
1. 4.Kurangnya Keterbukaan Perangkat Daerah sebagai Badan Publik terhadap Kebutuhan Akses Informasi dari Masyarakat
i.Budaya Birokrasi Tertutup: Budaya birokrasi yang tidak transparan dapat menjadi hambatan utama dalam memberikan akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. ii. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas: Kurangnya sumber daya dan kapasitas untuk mengelola permintaan informasi publik dapat menghambat keterbukaan. iii. Kurangnya Pemahaman tentang Hak Informasi Publik: Beberapa perangkat daerah mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menghargai pentingnya hak akses informasi publik.
1. 5.Belum Optimalnya Publikasi Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Tangerang
i.Strategi Komunikasi yang Kurang Efektif: Kurangnya strategi komunikasi yang terencana dan terkoordinasi dapat mengakibatkan pemberitaan yang tidak mencapai audiens target secara efektif. ii. Penggunaan Media yang Terbatas: Keterbatasan dalam memanfaatkan berbagai platform media, termasuk media digital, dapat menghambat jangkauan dan dampak dari publikasi. iii. Kurangnya Konten Berkualitas: Produksi konten yang kurang relevan atau menarik dapat mengurangi minat masyarakat terhadap informasi dan pemberitaan pemerintah. Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya produk perencanaan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals). 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan hasil pencapaian target tahunan. Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa diselaraskan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian indikator Pagu Indikatif Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian indikator Pagu indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 14.969.710.390 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 22.096.695.78 7 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 76.233.300 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 199.555.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangka1t Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 43.618.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 71.065.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 14.494.300 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 24.940.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 18.121.000 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 103.550.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 13.042.359.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 13.569.085.08 7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 63 Orang/bulan 13.000.000.000 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 63 Orang/bulan 13.555.975.08 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 20 Laporan 42.359.000 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 20 Laporan 13.110.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 Persen 25.500.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 Persen 8.112.000 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 25.500.000 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 8.112.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 213.982.400 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 31.096.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 15.000.000 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 31.096.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 533.519.730 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 847.080.100 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 0 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 83.214.100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 26.008.130 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 8.799.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 12.645.600 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 5.550.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 94.976.000 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 74.400.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 399.890.000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 675.117.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 470.009.860 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 1.613.995.000 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 57.815.000 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 110.115.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 50 Unit 412.194.860 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 50 Unit 1.503.880.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 124.135.800 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 5.037.276.500 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 12.499.800 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 945.582.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 111.636.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 756.328.500 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3.317.366.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 483.970.300 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 790.496.100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 448.470.300 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 628.196.100 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 70 Unit 35.500.000 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 70 Unit 162.300.000 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik 100 Persen 10.623.875.000 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik 100 Persen 6.859.027.000 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik 92 Persen 10.623.875.000 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik 92 Persen 6.859.027.000 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Relasi Media Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 6 Dokumen 6.877.000.000 Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi dewan pers, dan 2. Terdaftar di Dinask Kominfo, dan
1. 3.Aktif dalam kegiatan relasi media 176 Laporan 3.193.730.000 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2 Dokumen 1.124.125.000 Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 29 Komunitas 13.508.000 Pelayanan Informasi Publik Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 100 Permohona n 529.000.000 Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika 5 Laporan 18.203.000 Layanan Hubungan Media Pelayanan Informasi Publik Jumlah Layanan Hubungan Media 3 Layanan 1.587.000.000 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 100 Permohonan 955.078.800 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 100 Orang 396.750.000 Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 12 Rekomendas i 526.751.000 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Diseminasi Informasi Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 1 Dokumen 110.000.000 Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 100 Persentase 702.621.000 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 1 Media 16.996.000 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 5 Konten 684.071.600 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 140 Orang 748.068.000 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet 100 Persen 32.874.629.893 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Presentase Penyediaan Laporan Aplikasi dan Layanan Internet 100 Persen 32.093.957.68 8 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase penyediaan layanan internet 100 Persen 155.000.000 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jumlah laporan pengelolaan nama domain dan sub domain 1 Laporan 152.320.000 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 70 Unit 155.000.000 Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 152.320.000 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase penyediaan layanan aplikasi 100 Persen 32.719.629.893 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengelolaan e- government 1 Laporan 31.941.637.68 8 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 73 Dokumen 143.775.581 Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Laporan 509.940.000 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 70 Unit 1.360.562.873 Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 1 Dokumen 7.624.400.000 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 25 Unit 502.389.025 Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 25 Aplikasi 1.307.280.000 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City 48 Dokumen 1.857.260.366 Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 63 unit 602.540.000 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 3 Dokumen 28.855.642.048 Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 88 Perangkat Daerah 10.800.000.00 0 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 1 Dokumen 489.000.000 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 88 Perangkat Daerah 10.608.477.68 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1.256.375.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1.733.233.200 PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL Persentase statistik sektoral 75 Persen 1.256.375.000 PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL Persentase statistik sektoral 75 Persen 1.733.233.200 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase data statistik 80 Persen 1.256.375.000 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Laporan penyelenggaraan Statistik sektoral 1 Laporan 1.733.233.200 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1 Dokumen 661.250.000 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 100 Persentase 423.819.000 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 70 Orang 165.312.500 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 8 Dokumen 216.070.100 Membangun Metadata Statistik Sektoral Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 1 Dokumen 330.625.000 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 75 Persentase 368.233.100 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS 70 Orang 99.187.500 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 80 Orang 681.452.000 Pengembangan Infrastruktur Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah Infrastruktur Statistik 15 Unit 0 Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 8 Dokumen 43.659.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Prosentase layanan keamanan informasi 55 Persen 1.348.950.000 PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Prosentase layanan keamanan informasi 65 Persen 11.843.079.37 6 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase layanan keamanan informasi 55 Persen 1.348.950.000 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi 1 Laporan 11.843.079.37 6 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 2 Dokumen 330.625.000 Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 2 Dokumen 95.600.000 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 264.500.000 Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 421.172.000 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 290.950.000 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2 Laporan 10.122.630.00 0 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 70 Perangkat Daerah 462.875.000 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 63 Perangkat Daerah 233.658.000 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan serta memperhatikan masukan atau saran dari masyarakat, baik disampaikan secara langsung melaui Musrenbang, maupun secara tertulis. Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun … Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan (1 )

(2)(3) (4) (5) (6) ● Landasan Kebijakan Nasional Pembaruan ini mengacu pada agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029. Arah kebijakan ini juga menyesuaikan dengan Nawacita 2025 yang fokus pada pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing, serta penguatan ekonomi digital sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Selain itu, kebijakan ini mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan elemen- elemen perkembangan teknologi dalam strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK. ● Dampak Pandemi dan Digitalisasi Nasional Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 telah mempercepat kebutuhan digitalisasi nasional. Pada era pasca-pandemi, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri, dan sektor ekonomi terdorong untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mempercepat penyediaan infrastruktur TIK dan transformasi digital nasional. ● Fokus Kebijakan Kemenkominfo 2025—2029 Sesuai dengan Fokus Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo Tahun 2025—2029, kebijakan ini diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama:

1.Percepatan Penyediaan Infrastruktur TIK: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan terluar, guna memastikan konektivitas yang merata.
2.Percepatan Transformasi Digital: Mendorong transformasi digital dalam tiga kerangka nasional, yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat. Transformasi ini mencakup peningkatan literasi digital, pengembangan ekosistem digital, serta penguatan keamanan siber.
3.Peningkatan Kualitas Pengelolaan Komunikasi Publik: Memperbaiki tata kelola komunikasi publik dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. ● Peran Pemerintah dalam Masyarakat Informatif Pemerintah diharapkan berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, diharapkan bidang komunikasi dan informatika dapat memainkan peran penting dalam transformasi menuju masyarakat berbasis pengetahuan. ● Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Dalam dokumen Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, sasaran yang ingin dicapai mencakup indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang mewakili tugas pokok dan fungsi Dinas. Khusus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan kontribusi melalui:
1.Penyediaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung transformasi digital di tingkat kabupaten.
2.Pengelolaan Statistik dan Persandian Mengelola data dan informasi secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
3.Peningkatan Literasi Digital Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara aman dan produktif. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Tangerang mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Secara khusus Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang mempunyai tujuan yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:
1.Membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pegawai terhadap pencapaian kinerja yang terukur.;
2.Memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan interaktivitas layanan informasi publik sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
3.Mengembangkan kebijakan dan standar operasional untuk pengelolaan teknologi informasi yang berkelanjutan dan inovatif;
4.Menerapkan sistem keamanan informasi yang komprehensif, termasuk kebijakan, prosedur, dan teknologi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
5.Membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan statistik sektoral untuk memastikan data yang dihasilkan relevan dan dapat diandalkan. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugasnya guna mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang Komunikasi dan Informatika. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akanmemberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Berikut ini adalah sasaran Rencana Kerja tahun 2025, antara lain:
1.Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2.Optimalnya Layanan Informasi Publik;
3.Optimalnya Tata Kelola Teknologi Informasi;
4.Optimalnya Tata Kelola Keamanan Informasi; dan
5.Optimalnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral. 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang 2024 – 2026. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Kominfo pada tahun 2025 terdiri dari 5 (Lima) Program dan 13 (Tiga belas) Kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan. Selanjutnya pada program, kegiatan dan sub kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran Renja pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

i.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ii. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
a.Penyediaan jasa surat menyurat
b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor iii. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
b.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
c.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
d.Fasilitasi Kunjungan Tamu
e.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD iv. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
v.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD vi. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi vii. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
a.Penyediaan jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
b.Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya viii. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Pengadaan Mebel
b.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. 2.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
i.Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
a.Relasi Media
b.Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
c.Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
d.Pelayanan Informasi Publik
e.Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
f.Diseminasi Informasi
g.Pengelolaan Media Komunikasi Publik
h.Penyusunan Konten
i.Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
1. 3.Program Aplikasi Informatika
i.Pengelolaan e-Government Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a.Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
b.Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
c.Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
d.Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
e.Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
f.Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
g.Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE ii. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota
a.Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
1. 4.Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
i.Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
a.Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b.Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
c.Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
d.Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. 5.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
i.Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
a.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
b.Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
c.Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
d.Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumbe r Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 1 6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kab. Tangeran g 100 26.669.483.403 APBD 100 20.808.499.800 2 1 6 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangeran g 1 136.469.800 APBD 1 135.000.000 2 1 6 1 2.0 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangeran g 4 51.309.800 APBD 4 20.000.000 2 1 6 1 2.0 1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangeran g 4 20.510.000 APBD 4 65.000.000 2 1 6 1 2.0 1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangeran g 1 64.650.000 APBD 1 50.000.000 2 1 6 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah Kab. Tangeran g 1 15.557.100.217 APBD 1 17.015.000.000 2 1 6 1 2.0 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangeran g 53 15.543.710.217 APBD 56 17.000.000.000 2 1 6 1 2.0 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Tangeran g 20 13.390.000 APBD 20 15.000.000 2 1 6 1 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Tangeran g 1 8.112.000 APBD 1 8.112.000 2 1 6 1 2.0 3 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangeran g 1 8.112.000 APBD 1 8.112.000 2 1 6 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Tangeran g 1 558.498.600 APBD 1 736.126.800 2 1 6 1 2.0 5 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tangeran g 100 558.498.600 APBD 56 236.126.800 2 1 6 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Tangeran g 1 1.037.360.700 APBD 100 500.000.000 2 1 6 1 2.0 6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangeran g 20 240.865.700 APBD 1 885.000.000 2 1 6 1 2.0 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangeran g 12 14.979.000 APBD 20 250.000.000 2 1 6 1 2.0 6 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangeran g 24 5.550.000 APBD 5 35.000.000 2 1 6 1 2.0 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangeran g 1 82.775.000 APBD 5 10.000.000 2 1 6 1 2.0 6 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangeran g 1 693.191.000 APBD 1 90.000.000 2 1 6 1 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Tangeran g 1 3.186.799.000 APBD 1 500.000.000 2 1 6 1 2.0 7 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Tangeran g 24 1.171.205.000 APBD 1 650.000.000 2 1 6 1 2.0 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab. Tangeran g 50 2.015.594.000 APBD 25 150.000.000 2 1 6 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangeran g 1 5.497.272.470 APBD 50 500.000.000 2 1 6 1 2.0 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangeran g 1 18.000.000 APBD 1 5.963.000.000 2 1 6 1 2.0 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daysa air dan listrik Kab. Tangeran g 1 1.168.134.402 APBD 1 13.000.000 2 1 6 1 2.0 8 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangeran g 1 756.328.500 APBD 1 1.800.000.000 2 1 6 1 2.0 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangeran g 1 3.554.809.568 APBD 1 150.000.000 2 1 6 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Tangeran g 1 687.870.616 APBD 1 4.000.000.000 2 1 6 1 2.0 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Kab. Tangeran g 15 489.920.616 APBD 1 1.100.000.000 2 1 6 1 2.0 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangeran g 40 197.950.000 APBD 15 500.000.000 2 1 6 2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik Kab. Tangeran g 100 6.167.578.200 APBD 40 200.000.000 2 1 6 2 2.0 1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan informasi dan komunikasi Publik Kab. Tangeran g 1 6.167.578.200 APBD 1 400.000.000 2 1 6 2 2.0 1 1 4 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan
1. 2.terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Kab. Tangeran g 176 3.054.006.000 APBD 100 6.168.441.200 2 1 6 2 2.0 1 1 5 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo Kab. Tangeran g 29 10.241.000 APBD 100 94 6.168.441.200 2 1 6 2 2.0 1 1 6 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Kab. Tangeran g 5 14.896.000 APBD 170 3.080.006.000 2 1 6 2 2.0 1 1 7 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Kab. Tangeran g 100 203.668.000 APBD 100 203.668.000 2 1 6 2 2.0 1 1 9 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah Kab. Tangeran g 12 494.373.000 APBD 12 494.373.000 2 1 6 2 2.0 1 2 0 Diseminasi Informasi Prosentase Layanan Keterbukaan Daftar Informasi Publik Kab. Tangeran g 100 349.455.000 APBD 100 349.455.000 2 1 6 2 2.0 1 2 1 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Kab. Tangeran g 1 172.018.000 APBD 1 172.018.000 2 1 6 2 2.0 1 2 3 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik Kab. Tangeran g 5 1.280.254.000 APBD 5 1.280.254.000 2 1 6 2 2.0 1 2 4 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Kab. Tangeran g 140 588.667.200 APBD 140 588.667.200 2 1 6 3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet Kab. Tangeran g 100 46.991.273.000 APBD 100 46.991.273.000 2 1 6 3 2.0 1 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengelolaan nama domain dan sub domain Kab. Tangeran g 1 82.560.000 APBD 2 1 6 3 2.0 1 4 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Kab. Tangeran g 1 82.560.000 APBD 2 1 6 3 2.0 2 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengelolaan e- government Kab. Tangeran g 1 46.908.713.000 APBD 1 46.991.273.000 2 1 6 3 2.0 2 1 5 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Kab. Tangeran g 1 490.032.000 APBD 1 490.032.000 2 1 6 3 2.0 2 1 6 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional Kab. Tangeran g 1 3.398.461.000 APBD 1 3.481.021.000 2 1 6 3 2.0 2 2 0 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Kab. Tangeran g 25 1.343.280.000 APBD 20 1.343.280.000 2 1 6 3 2.0 2 2 3 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas Kab. Tangeran g 63 521.680.000 APBD 1 876.940.000 2 1 6 3 2.0 2 2 4 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Kab. Tangeran g 88 28.800.000.000 APBD 80 28.800.000.000 2 1 6 3 2.0 2 2 8 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Kab. Tangeran g 1 355.260.000 APBD 2 1 6 3 2.0 2 3 0 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kab. Tangeran g 88 12.000.000.000 APBD 26 12.000.000.000 2 2 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Kab. Tangeran g 2 2 0 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase statistik sektoral Kab. Tangeran g 65 1.386.297.440 APBD 70 1.386.297.440 2 2 0 2 2.0 1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Laporan penyelenggaraan Statistik sektoral Kab. Tangeran g 1 1.386.297.440 APBD 1 1.386.297.440 2 2 0 2 2.0 1 7 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik Kab. Tangeran g 80 537.876.000 APBD 100 419022600 2 2 0 2 2.0 1 8 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan Kab. Tangeran g 100 419.022.600 APBD 100 182.038.340 2 2 0 2 2.0 1 9 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu Kab. Tangeran g 75 203.880.500 APBD 100 203.880.500 2 2 0 2 2.0 1 1 0 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata Kab. Tangeran g 8 182.038.340 APBD 75 537.876.000 2 2 0 2 2.0 1 1 1 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik Kab. Tangeran g 8 43.480.000 APBD 100 43.480.000 2 2 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Kab. Tangeran g 2 2 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI prosentase layanan kemanan informasi Kab. Tangeran g 65 3.921.218.000 APBD 75 3.921.218.000 2 2 1 2 2.0 1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Laporan pelaksanaan keamanan informasi Kab. Tangeran g 1 3.921.218.000 APBD 1 3.921.218.000 2 2 1 2 2.0 1 1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Kab. Tangeran g 2 194.545.000 APBD 1 3287831400 2 2 1 2 2.0 1 2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangeran g 1 317.840.000 APBD 1 317.840.000 2 2 1 2 2.0 1 3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Kab. Tangeran g 2 3.287.831.400 APBD 70 121.001.600 2 2 1 2 2.0 1 4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Kab. Tangeran g 63 121.001.600 APBD 2 194.545.000 4.1 Pertimbangan dalam Perumusan Program dan Kegiatan Perumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kabupaten Tangerang didasarkan pada sejumlah faktor strategis dan kebijakan prioritas, antara lain: ● Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Seluruh program diarahkan untuk mendukung pencapaian visi "Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera", sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang. ● Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perencanaan kegiatan mengintegrasikan indikator SDGs, dengan penekanan pada sektor pendidikan, pengurangan kemiskinan, akses air bersih dan sanitasi, serta kesetaraan gender dan lingkungan hidup. ● Pengentasan Kemiskinan Program diarahkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta fasilitasi lapangan kerja dan kewirausahaan. ● Pencapaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyusunan kegiatan berpedoman pada regulasi nasional dalam rangka menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. ● Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang mengoptimalkan potensi lokal seperti kawasan industri, pertanian, pariwisata, dan UMKM, melalui program-program pemberdayaan ekonomi daerah berbasis digital dan inovasi. ● Respons terhadap Isu Strategis Daerah Termasuk penanggulangan stunting, pengendalian dampak urbanisasi, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan literasi digital masyarakat. 4.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan
a.Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan ● Program/Kegiatan dengan Penyebaran Luas (Lintas Wilayah): Beberapa program seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, layanan pendidikan dan kesehatan dasar, serta penguatan sistem informasi pemerintahan dilaksanakan di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang. ● Program/Kegiatan dengan Lokasi Terfokus: Beberapa kegiatan ditujukan untuk kawasan atau kelompok sasaran tertentu, seperti: o Intervensi penanganan stunting di kecamatan prioritas, o Revitalisasi kawasan permukiman kumuh, o Pengembangan desa wisata unggulan, o Penguatan kapasitas pelaku UMKM di wilayah sentra produksi, o Digitalisasi layanan publik di area padat penduduk.
b.Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Menurut Sumber Pendanaan ● Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 85.135.850.043,- ● Rincian sumber pendanaan meliputi: o APBD Kabupaten Tangerang: Rp 85.135.850.043,- o DAK Fisik dan Non Fisik (APBN): Rp 0,- o DAU (untuk pelayanan dasar wajib): Rp 0,- o Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten: Rp 0,- o Sumber Lain (CSR, Kerja Sama Pihak Ketiga, dan Hibah): Rp 0,- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang selama Tahun Anggaran 2025, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin. 5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian, terutama apabila terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan riil dengan ketersediaan anggaran, yaitu: ● Skala Prioritas Kegiatan Kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik, pencapaian target SPM, serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah harus diutamakan untuk direalisasikan terlebih dahulu. ● Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Seluruh pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan prinsip efisiensi, tanpa mengurangi capaian output dan outcome yang telah direncanakan. ● Antisipasi Terhadap Perubahan Kebijakan atau Kondisi Darurat Perlu disiapkan langkah-langkah antisipatif jika terjadi penyesuaian kebijakan pusat/daerah, perubahan struktur anggaran, atau kondisi darurat seperti bencana alam atau kedaruratan kesehatan masyarakat. ● Penguatan Kolaborasi dan Sumber Pendanaan Alternatif Ketika pagu anggaran tidak mencukupi, maka OPD perlu menjajaki kemungkinan kerja sama pendanaan melalui CSR, skema KPBU, atau kerja sama antarinstansi untuk mendukung kegiatan strategis. 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 mengacu pada kaidah-kaidah berikut: ● Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah. ● Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan kegiatan harus didukung oleh sistem pelaporan yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan terdokumentasi dengan baik. ● Berbasis Data dan Bukti Perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan data yang valid dan analisis kebutuhan yang jelas. ● Partisipatif dan Kolaboratif Pelaksanaan kegiatan mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan dan pengawasan program. 5.3 Rencana Tindak Lanjut Untuk memastikan program dan kegiatan Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan optimal, maka disusun rencana tindak lanjut sebagai berikut: ● Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Aksi OPD Secara Detail Setelah penetapan Renja, masing-masing bidang/unit kerja akan menyusun rencana aksi terperinci, lengkap dengan indikator kinerja, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan. ● Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan kegiatan lintas sektor memerlukan sinergi dengan OPD lain serta stakeholder terkait untuk menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan. ● Penguatan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala Ditetapkan mekanisme monev triwulanan dan tahunan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai target dan dapat dievaluasi secara objektif. ● Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Penunjang Dilakukan pelatihan teknis dan penguatan kelembagaan internal, serta penyediaan infrastruktur pendukung berbasis teknologi informasi agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan modern. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tangerang dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 – 2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Output Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah program tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran yang telah ditentukan. Renja ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 yang telah disesuaikan dengan pagu indikatif. Dengan adanya Renja Perubahan ini pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Tangerang.
1. 25.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perubahan dan penyesuaian terhadap perencanaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan masing masing program dan kegiatan hingga akhir tahun tidak mengalami kendala yang belum diperkirakan saat penyusunan anggaran. Disamping itu perubahan RKPD menjadi acuan dan pedoman perubahan renja pada dasarnya sub ordinary kebijakan pemerintah sehingga perubahan dan penyesuaian perencanaan juga dapat atau perlu dilakukan jika terdapat kebijakan pemerintah yang diterbitkan setelah renja selesai dibuat. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 perubahan renja ini adalah perubahan terhadap RKPD yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan. Penyusunan perubahan renja tahun 2025 juga diperlukan untuk menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran renstra dan RPD, khususnya terhadap sasaran dan indikator yang harus dicapai pada tahun 2025. Disamping itu perubahan Renja ini menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. 1.2 Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah :
2. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. 2.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 3.Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. 4.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
8. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19 Tambahan Negara Nomor 3591);
10. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
11. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
12. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
13. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);
15. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Investasi Pemerintah Daerah pada Unit Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang;
17. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026;
18. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelayanan, Pengembangan dan Pengelolaan Koperasi dan Usaha Mikro;
19. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 03 tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi;
20. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 thun 2016 Tentang Peraturan Dagang dan Pengembangan Usaha dan KUD;
21. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
22. 21.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK. 05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 496);
23. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 2);
24. 23.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 30);
25. 24.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
26. 25.Peraturan Bupati Nomor 26 tahun tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanaan 2025 dengan penyusunan penganggaran tahun 2025 dan menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran Renstra, serta dalam rangka menjamin sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah :
27. 1.Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang;
28. 2.Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
29. 3.Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini.
30. 4.Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan
31. 5.Menyediakan acuan penyusunan rencana kerja Perubahan dan anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang tahun 2025. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikators s/d Triwulan I Tahun 2025 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 3.1 3.2 3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan 3.4 Perencanaan Kerja dan Pendanaan Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro BAB IV PENUTUP Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Untuk peyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian sampai dengan triwulan 1 Tahun 2025. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang melaksanakan sebanyak 7 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 23.272.663.310,-. Dalam pelaksanaanya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 21.809.061.743,- atau sebesar 93,71. Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat an (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangka t Daerah tahun 2025 Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Target RenjaTah un 2024 Realisasi RenjaTah un 2024 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 300% 95% 100% 92,73% 93% 25% 117,73% 39,24% Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 300% 95% 100% 100% 100% 25% 125% 41,67% 2 17 01 2 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100,00% 2 dokumen 2 Dokumen 50,00% Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 300% 100% 100% 100% 100,00% 25,00% 125% 41,67% 2 17 01 2 01 00 01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100,00% 1 dokumen 5 dokumen 41,67% 2 17 01 2 01 00 06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100,00% 1 dokumen 3 dokumen 50,00% 2 17 01 2 01 00 07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100,00% 0 2 dokumen 33,33% 2 17 01 2 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 1 dokumen 2 dokumen 66,67% Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 300% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 200% 66,67% 2 17 01 2 02 00 01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 42 orang/bulan 14 orang/bulan 14 orang/bula n 14 orang/bula n 100,00% 4 orang/bula n 18 orang/bulan 42,86% 2 17 01 2 02 00 07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 3 Laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100,00% 0 1 laporan 33,33% 2 17 01 2 03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya laporan Barang Milik Daerah 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 0 1 dokumen 33,33% Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 300% 100% 100% 100% 100,00% 0 100% 33,33% 2 17 01 2 03 00 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 0 1 dokumen 33,33% 2 17 01 2 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 120 orang 40 orang 40 orang 40 orang 100,00% 0 40 orang 33,33% Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 300% 100% 100% 100% 100,00% 0 100% 33,33% 2 17 01 2 05 00 02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya 60 orang 40 orang - - - 0 0 00% 2 17 01 2 05 00 09 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 120 orang 10 orang 40 orang 40 orang 100,00% 0 40 orang 100,00% 2 17 01 2 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 90 jenis 30 jenis 30 jenis 30 jenis 100,00% 12 jenis 42 jenis 100,00% Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100,00% 40,00% 140% 35,00% 2 17 01 2 06 00 01 Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21 paket 7 paket 7 paket 7 paket 100,00% 3 paket 10 paket 47,62% 2 17 01 2 06 00 02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48 paket 16 paket 16 paket 16 paket 100,00% 10 paket 26 paket 54,17% 2 17 01 2 06 00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 60 paket 20 paket 20 paket 20 paket 100,00% 20 paket 40 paket 100,00% 2 17 01 2 06 00 04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 90 paket 30 paket 30 paket 30 paket 100,00% 10 paket 40 paket 44,44% 2 17 01 2 06 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 30 paket 10 paket 10 paket 10 paket 100,00% 10 paket 20 paket 66,67% 2 17 01 2 06 00 06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100,00% 1 dokumen 6 dokumen 40,00% 2 17 01 2 06 00 08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100,00% 0 1 laporan 33,33% 2 17 01 2 06 00 09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100,00% 0 2 laporan 33,33% 2 17 01 2 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 12 jenis 3 jenis 4 jenis 2 jenis 50,00% 1 jenis 3 laporan 25% Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 300% 78% 100% 50,00% 50,00% 50,00% 100% 33,33% 2 17 01 2 08 00 01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100,00% 1 laporan 3 laporan 50,00% 2 17 01 2 08 00 02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 laporan 1 laporan 2 laporan - 0,00% 0 0 00% 2 17 01 2 09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87 jenis 29 jenis 29 jenis 29 jenis 100,00% 10 jenis 39 jenis 44,82% Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 300% 100% 100% 100% 100,00% 25,64% 125,64% 41,88% 2 17 01 2 09 00 01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21 unit 11 unit 11 unit 11 unit 100,00% 3 unit 14 unit 66,67% 2 17 01 2 09 00 02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17 unit 11 unit 11 unit 10 unit 90,91% 1 unit 12 unit 70,59% 2 17 01 2 09 00 06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21 unit 7 unit 7 unit 7 unit 100,00% 0 unit 7 unit 33,33% 2 17 01 2 09 00 10 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Pemeliharaan/rehab gedung kantor 3 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00% 1 unit 2 Unit 66,67% 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 64,29% 65,46% 21,43% 17,86% 83,33% 7,5% 25,36% 39,44% 2 17 03 2 01 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi aktif yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan. 300 Koperasi 218 koperasi 100 Koperasi 100 Koperasi 100,00% 25 koperasi 125 Koperasi 41,67% Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 300% 109% 100,00% 100,00% 100,00% 25,00% 125% 41,67% 2 17 03 2 01 00 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi - 116 koperasi - - - - - - 2 17 03 2 01 00 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan - 102 koperasi - - - - - - 2 17 03 2 01 00 03 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 150 Unit Usaha - 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 100,00% 25 Koperasi 75 Koperasi 50,00% 2 17 03 2 01 00 04 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 150 Unit Usaha - 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 100,00% 25 Koperasi 75 Koperasi 50,00% 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan. 81,09% 30,63 27,03% 7,14% 26,42% 0 7,14% 23,31% 2 17 04 2 01 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan Kesehatan. 480 koperasi 102 40 koperasi 40 koperasi 100,00% 0 40 koperasi 8,33% Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan. 300% 102 100% 100,00% 100,00% 0 100% 33,33% 2 17 04 2 01 00 01 Sub Kegiatan Pelaksanaan Panilaian KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan Kinerjanya dan Kesehatan KSP/USP. (Progul) 150 Unit Usaha 60 koperasi 40 koperasi 40 koperasi 100,00% 0 40 koperasi 26,67% 2 17 04 2 01 00 02 Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Terselenggaranya Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - 42 koperasi - - - - - - 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Jumlah Koperasi berkualitas 53,58% - 17,86% 5,36% 30,01% 0 5,36% 10,00% 2 17 05 2 01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian 300 Koperasi - 130 Koperasi 130 Koperasi 100,00% 0 130 Kopersi 43,33% 2 17 05 2 01 00 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 300 Unit Usaha - 130 Unit Usaha 130 Unit Usaha 100,00% 0 130 Kopersi 43,33% 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. 80,37% 15,02% 26,79% 35,18% 134,31% 5,36 40,45% 50,44% 2 17 06 2 01 Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. 300 koperasi 50 Koperaasi 195 Koperasi 197 Koperasi 101,03% 37 87 koperasi 29,00% Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. 100% 100% 100% 101% 101,03% 37 137% 45,67% 2 17 06 2 01 00 05 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 300 koperasi 50 koperasi 250 Unit Usaha 252 Unit Usaha 100,80% 37 289 koperasi 96,33% 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan 9,4% 21,92% 2,8% 9,84% 351,43% 0,58% 3,389% 35,96% 2 17 07 2 01 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaan 3265 UM 625 UM 2.550 UM 2.550 UM 100,00% 512 UM 3062 UM 93,78% 2 17 07 2 01 00 03 Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi PIRT, HALAL, HKI 1290 Unit Usaha 625 UM 1750 Unit Usaha 1750 Unit Usaha 100,00% 335 UM 2085 UM 161.63% 2 17 07 2 01 00 15 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 975 Orang 42 UM 225 Orang 800 Orang 800 Orang 178 UM 978 UM 100,3% 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB 6,42 3 Koperasi 2,14% 1,43% 66,67% 0,35% 1,78% 27,72% 57,87% 3610 UM 19,29% 27,55% 142,82% 0,44% 27,44 27,56% Jumlah Usaha Mikro yang menjalin kemitraan dan pemasaran 600 UM - - - - - - Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan 4,80% - 1,40% 2,80% 200,00% 0,44% 3,24% 67,08% 2 17 08 2 01 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Kecil Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB 36 Koperasi 3 Koperasi 12 8 66,67% 2 Koperasi 10 Koperasi 27,780% 15000 UM 3610 UM 5000 7141 142,82% 584 UM 7725 UM 51,5% Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi 300% - 100% 100% 100,00% 31,42% 131,42% 43,80% 2 17 08 2 01 00 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Jumlah Koperasi yang terfasilitasi Dana Pemerintah Melalui UPDB - 3 Koperasi - - - - - - - 3610 UM - - - - - - 2 17 08 2 01 00 02 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 36 Koperasi - 12 Koperasi 8 Koperas 66,67% 2 Koperasi 10 Koperasi 27,780% 15000 UM - 5000 UM 7141 UM 142,82% 584 UM 7725 UM 51,5% 2 17 08 2 01 00 06 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 1200 UM - 700 UM 700 UM 100,00% 110 UM 810 UM 67,5% Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa indikator Kinerja mengacu pada target indikator Kinerja pada Renstra 2024-2026. Adapun Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2025 sampai dengan Tahun 2025, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten tangerang dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada 1 bidang urusan, 7 Program dengan 9 Indikator Kinerja Program, 13 Kegiatan dengan 13 Indikator kinerja kegiatan dan 29 Sub kegiatan dengan 29 Indikator kinerja. Dari 9 Indikator kinerja program, 4 Indikator melampaui target dan terdapat 5 indikator yang tidak mencapai target. Adapun penyebab keberhasilan dan kegagalan capain indicator akan dijabarkan sebagai berikut:
32. 1.Program Pengembangan UMKM memiliki 3 target Indikator kinerja, dengan uraian sebagai berikut:
a.Indikator Persentase Usaha Mikro yang Dipromosikan memiliki realisasi 2,80% dengan target 1,4% sehingga capaian kinerja mencapai 200%. Capaian yang melebihi target disebabkan adanya penambahan target kinerja yang sebelumnya 350 Usaha Mikro menjadi 700 Usaha Mikro pada saat APBD tahun 2024.
b.Indikator Persentase Koperasi yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB memiliki realisasi 1,42%atau 8 koperasi dengan target 2,14% atau 12 koperasi sehingga capaian kinerja adalah 66,36%. Capaian yang kurang dari target yang diperjanjikan disebabkan Masih banyaknya Koperasi yang belum menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan- Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) sehingga pengajuan pembiayaan koperasi belum dapat direalisasikan. Oleh karena itu, sebagai solusi maka akan dilakukan Koordinasi dengan Bidang Koperasi untuk melakukan Pendampingan dalam Pembuatan Laporan Keuangan Sesuai dengan SAK-ETAP.
c.Indikator Persentase Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB memiliki realisasi 28,34% atau 7141 Usaha Mikro dengan target 5,95% atau 1500 Usaha Mikro sehingga capaian kinerja adalah 476,30%. Capaian yang melebihi target disebabkan banyaknya pengajuan proposal melalui koperasi serta masih tersedianya dana pokok sehingga tetap dilakukan penyaluran dana permodalan untuk Usaha Mikro.
1. 2.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) dengan Indikator Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan memiliki realisasi 9,84% atau 2550 Usaha Mikro dengan target 2,8% atau 725 Usaha Mikro sehingga capaian kinerja adalah 351,41%. Capaian yang lebih tinggi dari target disebabkan adanya penambahan target kinerja yang sebelumnya 725 Usaha Mikro menjadi 2550 Usaha Mikro pada saat APBD tahun 2024.
2. 3.Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan Indikator Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan memiliki realisasi 17,86% atau 100 Koperasi dengan target 21,43% atau 137 Koperasi dari 560 Koperasi aktif sehingga capaian kinerja adalah 83,33%. Capaian yang lebih rendah dari target disebabkan pada saat perencanaan awal di renstra target 137 koperasi turun di renja menjadi 100 koperasi dikarenakan alokasi anggaran diprioritaskan untuk kegiatan pendukung usaha mikro dengan bertambahnya usaha mikro di tahun 2023 dari 25.198 menjadi 61.064.
3. 4.Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi dengan Indikator Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan memiliki realisasi 7,14% atau 40 Koperasi dengan target 27,03% atau 151 Koperasi dari 560 Koperasi aktif sehingga capaian kinerja adalah 26,42%. Capaian yang lebih rendah dari target disebabkan pada saat perencanaan awal di renstra target 151 koperasi turun di renja menjadi 40 koperasi dikarenakan alokasi anggaran diprioritaskan untuk kegiatan pendukung usaha mikro dengan bertambahnya usaha mikro di tahun 2023 dari 25.198 menjadi 61.064.
4. 5.Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan Indikator Persentase Jumlah Koperasi berkualitas memiliki realisasi 5,36% atau 35 Koperasi dengan target 17,86% atau 100 Koperasi dari 560 Koperasi aktif sehingga capaian kinerja adalah 30,01%. Capaian yang lebih rendah dari target disebabkan pada saat perencanaan awal di renstra target 100 koperasi turun di renja menjadi 35 koperasi dikarenakan alokasi anggaran diprioritaskan untuk kegiatan pendukung usaha mikro dengan bertambahnya usaha mikro di tahun 2023 dari 25.198 menjadi 61.064
5. 6.Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan Indikator Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi memiliki realisasi 35,18% atau 197 Koperasi dengan target 26,79% atau 150 Koperasi dari 560 Koperasi aktif sehingga capaian kinerja adalah 131,31%. %. Capaian yang melebihi target disebabkan adanya peningkatan realisasi klinik Koperasi yang awalnya 50 koperasi tetapi yang mendapat layanan klinik koperasi sejumlah 84 koperasi.
6. 7.Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ddengan indikkator Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan memiliki realisasi 92,73% dari target 100%. Hal tersebut dikarenakan terdapat 1 indikator yang tidak diserap/dilaksanakan yaitu “Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik”, Adapun penyebab tidak diserap yaitu pada pelaksanaan pembayaran tagihan internet sudah tidak di lanjutkan dengan pertimbangan bahwa pemakaian internet dari dikominfo sudah sangat memadai untuk mendukung aktifitas kerja di linkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sehingga di tahun 2024 realisasi target untuk indicator “Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik”, adalah nihil dan tahun 2025 indikator ini tidak akan dianggarkan lagi. 2.1.2 Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Evaluasi adalah perbandingan antara dampak nyata dari suatu proyek dengan perencanaan strategis yang disepakati. Secara konseptual, evaluasi adalah melihat apa yang dilakukan, apa yang telah dicapai, dan bagaimana cara mencapainya. Evaluasi juga bisa bersifat sumatif, yaitu mengambil pembelajaran dari sebuah proyek yang telah selesai atau dari sebuah organisasi yang sudah tidak berfungsi lagi. Evaluasi bisa bersifat formatif, yaitu dilakukan ditengah berlangsungnya suatu proyek atau organisasi, agar selalu terjadi perbaikan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dimaksudkan untuk mengetahui ketercapaian program kegiatan masing-masing perangkat daerah hingga Triwulan I Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendorong dan penghambat keberhasilan suatu kinerja bisa tercapai. Adapun Evaluasi kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) tehadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Triwulan I Tahun Anggaran 2025 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2024-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang telah melaksanakan program dan kegiatannya. Tabel 2.1.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tangerang Renja Perangkat Daerah Dinas Koperaasi dan Usaha mikro Kabupaten Tangerang Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2025 Kod e Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan

(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=6+9 11 = 10/5*100% 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Nilai Akip PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 300% 6.068.292.484 92,73% 2.289.084.57 0 100% 2.870.952.93 2 25% 1.158.638.61 0 25 % 1.158.638.61 0 117,73 % 3.447.723.180 39,24% 56,82% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 300% 29.314.003.67 3 100,00 % 8.253.046.46 5 100% 9.526.955.52 9 25% 2.291.353.45 3 25 % 2.291.353.45 3 125,00 % 10.544.399.91 8 41,67% 35,97% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24 313.595.507 8 400.908.200 8 429.290.799 2 15.500.000 2 15.500.000 10 416.408.200 41,67% 132,79 % Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 188.575.036 4 270.301.600 4 223.552.149 1 7.500.000 1 7.500.000 5 277.801.600 41,67% 147,32 % Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 39.095.602 2 110.806.600 2 186.417.150 1 8.000.000 1 8.000.000 3 118.806.600 50,00% 303,89 % Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 85.924.869 2 19.800.000 2 19.321.500 - 0 0 - 2 19.800.000 33,33% 23,04% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan 3 29.000.408.16 6 1 7.852.138.26 5 1 9.097.664.73 0 1 2.275.853.45 3 1 2.275.853.45 3 2 10.127.991.71 8 66,67% 34,92% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 42 28.978.742.03 1 14 7.850.705.26 5 14 9.073.451.47 5 4 2.271.353.45 3 4 2.271.353.45 3 18 10.122.058.71 8 42,86% 34,93% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 3 21.666.135 1 1.433.000 1 24.213.255 - 4.500.000 0 4.500.000 1 5.933.000 33,33% 27,38% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya laporan Barang Milik Daerah 3 26.761.350 1 4.000.000 1 9.665.000 - 2.000.000 0 2.000.000 1 6.000.000 33,33% 22,42% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 26.761.350 1 4.000.000 1 9.665.000 - 2.000.000 0 2.000.000 1 6.000.000 33,33% 22,42% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 120 753.919.339 40 106.570.000 40 127.562.700 - 0 0 - 40 106.570.000 33,33% 14,14% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 120 523.502.295 40 106.570.000 40 127.562.700 - 0 0 - 40 106.570.000 33,33% 20,36% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 90 3.655.825.851 30 1.878.186.88 2 30 1.891.584.50 0 12 749.024.400 12 749.024.400 42 2.627.211.282 46,67% 71,86% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21 12.483.221 7 38.581.000 7 89.983.500 3 18.583.500 3 18.583.500 10 57.164.500 47,62% 457,93 % Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48 507.752.643 16 839.614.000 16 966.800.400 10 651.728.000 10 651.728.000 26 1.491.342.000 54,17% 293,71 % Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 60 53.624.923 20 16.425.000 20 15.394.000 20 15.359.000 20 15.359.000 40 31.784.000 66,67% 59,27% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 90 195.535.440 30 99.639.000 30 108.757.600 10 35.545.900 10 35.545.900 40 135.184.900 44,44% 69,14% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 30 36.331.335 10 14.755.000 10 10.635.000 10 10.583.000 10 10.583.000 20 25.338.000 66,67% 69,74% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15 88.549.120 5 18.500.000 5 120.000.000 1 10.500.000 1 10.500.000 6 29.000.000 40,00% 32,75% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 276.548.514 1 113.901.000 1 80.850.000 - 6.205.000 0 6.205.000 1 120.106.000 33,33% 43,43% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 1.988.500.655 2 736.771.882 2 499.164.000 - 520.000 0 520.000 2 737.291.882 33,33% 37,08% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 12 70.046.220 4 17.000.000 2 17.108.784 1 3.750.000 1 3.750.000 5 20.750.000 41,67% 29,62% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 50.186.220 2 17.000.000 2 17.108.784 1 3.750.000 1 3.750.000 3 20.750.000 50,00% 41,35% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87 1.561.739.724 29 283.327.688 29 825.031.948 10 403.864.210 10 403.864.210 39 687.191.898 44,83% 44,00% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33 633.668.353 11 180.223.693 5 182.101.964 2 7.766.878 2 7.766.878 13 187.990.571 39,39% 29,67% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33 380.670.191 10 78.072.995 3 80.979.984 1 4.041.332 1 4.041.332 11 82.114.327 33,33% 21,57% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21 50.901.180 7 25.031.000 30 48.900.000 - 0 0 - 7 25.031.000 33,33% 49,18% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 496.500.000 1 513.050.000 1 392.056.000 1 392.056.000 1 392.056.000 33,33% 78,96% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Prosentase Koperasi yang meningkat Omzet dan Asetnya PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 64,29% 2.482.500.000 17,86% 252.600.900 21,43 % 130.555.500 7,5% 48.170.800 8% 48.170.800 25,36% 300.771.700 39,44% 12,12% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi aktif yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan. 900 2.482.500.000 100 252.600.900 100 130.555.500 25 48.170.800 25 48.170.800 125 300.771.700 13,89% 12,12% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 450 1.241.250.000 50 141.495.800 50 60.530.750 25 42.987.800 25 42.987.800 75 184.483.600 16,67% 14,86% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 450 1.241.250.000 50 111.105.100 50 70.024.750 25 5.183.000 25 5.183.000 75 116.288.100 16,67% 9,37% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan. 81,09 2.482.500.000 7,14% 111.234.100 27,03 % 1.256.702.25 0 - 0 0% - 7,14% 111.234.100 0,09% 4,48% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan Kesehatan. 480 2.482.500.000 40 111.234.100 160 1.256.702.25 0 - 0 0 - 40 111.234.100 8,33% 4,48% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Pelaksanaan Panilaian KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan Kinerjanya dan Kesehatan KSP/USP. (Progul) 480 2.482.500.000 40 111.234.100 50 1.256.702.25 0 - 0 0 - 40 111.234.100 8,33% 4,48% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Jumlah Koperasi berkualitas 53,58 % 1.655.000.000 5,36% 149.388.300 17,86 % 1.025.993.66 7 - 0 0% - 5,36% 149.388.300 10,00% 9,03% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian 300 1.655.000.000 130 149.388.300 100 1.025.993.66 7 - 0 0 - 130 149.388.300 43,33% 9,03% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 300 1.655.000.000 130 149.388.300 100 1.025.993.66 7 - 0 0 - 130 149.388.300 43,33% 9,03% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. 80,37% 4.965.000.000 35,18% 857.928.600 26,79 % 1.025.993.66 7 5,36 % 334.948.070 5% 334.948.070 40,54% 1.192.876.670 50,44% 24,03% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. 300 4.965.000.000 197 857.928.600 100 1.025.993.66 7 37 334.948.070 37 334.948.070 234 1.192.876.670 78,00% 24,03% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 300 4.965.000.000 252 857.928.600 100 1.025.993.66 7 37 334.948.070 37 334.948.070 289 1.192.876.670 96,33% 24,03% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Prosentase Usaha Mikro yang meningkat PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan 9,4% 4.200.000.000 9,84% 2.009.472.10 0 2,80% 6.739.147.68 2 0,58 % 435.996.500 1% 435.996.500 10,42% 2.445.468.600 110,85% 58,23% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kualitasny a Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaan 3.265 4.200.000.000 2.550 2.009.472.10 0 2.040 6.739.147.68 2 512 435.996.500 512 435.996.500 3.062 2.445.468.600 93,78% 58,23% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 1290 2.700.000.000 1750 1.387.275.10 0 1.630 3.389.786.70 0 335 115.878.000 335 115.878.000 2.085 1.503.153.100 161,63% 55,67% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 975 1.050.000.000 800 622.197.000 410 3.349.360.98 2 178 320.118.500 178 320.118.500 978 942.315.500 100,31% 89,74% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB 6,42% 15.476.566.96 8 1,42% 5.358.804.50 8 2,14% 4.919.814.64 8 0,35 % 657.028.106 0% 657.028.106 1,77% 6.015.832.614 27,57% 38,87% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 17,85 % 28,34% 5,95% 2,20 % 2% 30,54% 171,09% Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan 4,80% 3.450.000.000 2,80% 2.527.502.20 0 1,60% 4.102.144.08 0 0,44 % 365.946.000 0% 365.946.000 3,24% 2.893.448.200 67,50% 83,87% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Kecil Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB 36 15.476.566.96 8 8 5.358.804.50 8 12 4.919.814.64 8 2 657.028.106 2 657.028.106 10 6.015.832.614 27,78% 38,87% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro4500 7141 5.000 584 584 7.725 171,67% Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi 100% 3.450.000.000 100% 2.527.502.20 0 350 4.102.144.08 0 110 365.946.000 110 365.946.000 111 2.893.448.200 11100,00 % 83,87% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 36 15.476.566.96 8 8 5.358.804.50 8 12 4.919.814.64 8 2 657.028.106 2 657.028.106 10 6.015.832.614 27,78% 38,87% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro4500 7141 5.000 584 584 7.725 171,67% Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 1200 3.450.000.000 700 2.527.502.20 0 350 4.102.144.08 0 110 365.946.000 110 365.946.000 810 2.893.448.200 67,50% 83,87% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Total 70.093.863.124 21.809.061.74 3 31.598.259.95 5 5.292.081.539 5.292.081.539 27.101.143.282 Di Tahun 2025, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang melaksanakan 7 Program dan 13 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan Anggaran Rp 30.712.313.288,00. Adapun penyerapan angaran sebesar Rp 5.290.081.539,00 atau 17,22% dan Realisasi Fisik sebesar 19,67%. Secara umum kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang selama Triwulan 1 TA. 2025 sudah cukup baik. Penyerapan anggaran di Triwulan I yaitu 17,22%, ini lebih rendah dari yang sudah di rencanakan yaitu 25,04% dengan realisasi Fisik sebesar 19,67%. Adapun faktor yang mengurangi penyerapan anggaran yaitu:

1.Program Pengembangan UMKM, seluruh kegiatan berjalan dengan baik tetapi terdpat penyerapan anggaran yang terlambat dan harus di cairkan di triwulan II, hal tersebut dikarenakan terdapat kesulitan pihak ke 3 yang sudah PKP (Coretax) dan adanya refocusing anggaran, menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran.
2.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm), seluruh kegiatan berjalan dengan baik tetapi terdapat penyerapan anggaran yang terlambat dan harus di cairkan di triwulan II, hal tersebut dikarenakan terdapat kesulitan pihak ke 3 yang sudah PKP (Coretax) dan adanya refocusing anggaran, menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran.
3.Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, seluruh kegiatan berjalan dengan baik tetapi terdapat penyerapan anggaran yang terlambat dan harus di cairkan di triwulan II, hal tersebut dikarenakan terdapat kesulitan pihak ke 3 yang sudah PKP (Coretax) dan adanya refocusing anggaran, menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran.
4.Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi, pada Triwulan I belum dilaksanakan karena jadwal kegiatan dilaksanakan di triwulan II.
5.Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, pada Triwulan I belum dilaksanakan karena jadwal kegiatan dilaksanakan di triwulan II.
6.Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, seluruh kegiatan berjalan dengan baik tetapi terdapat penyerapan anggaran yang terlambat dan harus di cairkan di triwulan II, hal tersebut dikarenakan terdapat kesulitan pihak ke 3 yang sudah PKP (Coretax) dan adanya refocusing anggaran, menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran.
7.Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, seluruh kegiatan berjalan dengan baik tetapi terdapat penyerapan anggaran yang terlambat dan harus di cairkan di triwulan II, hal tersebut dikarenakan terdapat kesulitan pihak ke 3 yang sudah PKP (Coretax) dan adanya refocusing anggaran, menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran. Pada pelaksanaan program dan kegiatan di Triwulan I, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang menghadapi beberapa kendala signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam mencari penyedia barang/jasa (pihak ketiga) yang telah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan terdaftar dalam sistem Coretax. Selain itu, adanya refocusing anggaran turut menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan keterlambatan pencairan anggaran. Permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pelaksanaan program/kegiatan di triwulan berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Langkah-Langkah Perbaikan yang Perlu Dilakukan:
1.Pemetaan dan Inventarisasi Penyedia (Vendor) PKP

a.Melakukan pemetaan lebih awal terhadap daftar penyedia barang/jasa yang sudah PKP di lingkungan regional atau lokal.
b.Bekerja sama dengan ULP dan bagian pengadaan barang/jasa untuk mengakses database penyedia yang terverifikasi Coretax.
c.Menyusun daftar vendor cadangan untuk mengantisipasi kegagalan lelang atau pembatalan pengadaan.
1. 2.Perencanaan Ulang Jadwal Kegiatan (Re-Scheduling)
a.Menyesuaikan kembali jadwal kegiatan pada DPA berdasarkan realisasi dan hambatan triwulan sebelumnya.
b.Menyusun timeline kegiatan yang realistis dan dapat diimplementasikan dalam sisa waktu anggaran.
1. 3.Koordinasi Intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
a.Melakukan konsultasi berkala dengan TAPD terkait dampak refocusing terhadap kegiatan dinas.
b.Mengajukan revisi kegiatan jika ada perubahan alokasi anggaran secara signifikan, agar program tetap berjalan dengan sasaran yang sesuai.
1. 4.Peningkatan Kapasitas Tim Teknis
a.Memberikan pelatihan teknis terkait tata cara pengadaan, termasuk mekanisme pemilihan penyedia yang sesuai Coretax dan regulasi perpajakan.
b.Mengoptimalkan peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK dalam percepatan proses administrasi.
1. 5.Monitoring dan Evaluasi Internal Lebih Ketat
a.Menetapkan mekanisme monitoring mingguan dan bulanan untuk mengevaluasi progres kegiatan.
b.Mengidentifikasi lebih awal potensi keterlambatan dan menetapkan langkah korektif yang cepat dan terukur.
1. 6.Optimalisasi Komunikasi Antar Bidang dan Sub-Kegiatan
a.Mendorong koordinasi rutin lintas bidang/sub kegiatan dalam lingkungan dinas untuk menyamakan persepsi pelaksanaan program.
b.Membentuk tim percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas.
1. 7.Antisipasi Risiko Refocusing dan Penyesuaian Rencana Kegiatan
a.Menyusun skenario alternatif program berdasarkan potensi perubahan kebijakan anggaran atau dinamika fiskal.
b.Menjaga fleksibilitas dalam perencanaan kegiatan non- fisik atau kegiatan dukungan yang mudah disesuaikan. Dengan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan kinerja program dan kegiatan pada Triwulan II dan seterusnya dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan akuntabel, serta tetap mendukung capaian target kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2025 secara keseluruhan. 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Bupati Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kabupaaten Tangerang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang tahun 2024-
1. 2026.Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 masih mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dan tahun 2024 mengacu pada renstra tahun 2024-2026. Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut. Tabel 2.2.2 Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2024 No Indikator IKK Target renstra perangkat daerah Realisasi Capaian Proyek si Catatan analisa 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Prosentase Usaha Mikro yang mengalami Peningkatan omset dan aset - 10% 10,50 % - - 10,48% 12,36% - - 2 Prosentase Koperasi yang mengalami Peningkatan omset dan aset - 50% 55% - - 31,21% 61,06% - - 3 Prosentase Usaha Mikro yang meningkat Kualitasnya - - - 10,0% 10,5% - - 11,30% 10,5% 4 Prosentase Koperasi yang meningkat Omzet dan Asetnya - - - 56,79 % 65,71% - - 56,79% 65,71% 5 Nilai AKIP - 71,9 72,41 76,41 76,91 81,5 77,2 64, 76,91 6 - Meningkatny a Koperasi yang berkualitas - - 56,96 % 71,25% 28,40% 42,67% 52,32 71,25% Adapun Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2024 sebagai berikut:
2. 1.Indikator “Prosentase Usaha Mikro yang meningkat Kualitasnya” pada tahun 2024 dapat melampaui target, dimana dari target sebesar 10,50% dapat terealisasi sebesar 11,30% (capaian sebesar 107,62%);
3. 2.Indikator “Prosentase Koperasi yang meningkat Omzet dan Asetnya” sesuai target, dimana dari target sebesar 56,79% teralisasi sebesar 56,79%% (capaian sebesar 100%).Indikator “Nilai AKIP” tidak mencapai target, dimana dari target sebesar 76,41% teralisasi sebesar 64,65% (capaian sebesar 84,59%). Adapun penyebabnya yaitu :
a.Kualitas Perencanaan Kinerja yang Belum Optimal, Masih ditemukan ketidaktepatan antara indikator kinerja, sasaran strategis, dan program kegiatan serta Indikator belum seluruhnya mencerminkan outcome (hasil), masih banyak yang berfokus pada output.
b.Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Kurang Akurat, yaitu Sistem pengukuran kinerja belum sepenuhnya berbasis hasil (result-oriented) serta Laporan kinerja belum sepenuhnya memuat analisis capaian dan evaluasi penyebab ketidaktercapaian indikator secara mendalam.
c.Manajemen Kinerja Belum Terintegrasi, yaitu Belum optimalnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja (belum fully integrated performance management) serta SKP pegawai belum terintegrasi secara menyeluruh dengan indikator kinerja dinas.
d.Kapasitas SDM dalam Pengelolaan AKIP Terbatas, yaitu Masih terdapat kekurangan pemahaman teknis dalam menyusun dokumen SAKIP, seperti Renstra, Renja, LKjIP, dan IKU.
1. 3.Indikator kinerja kunci (IKK) yaitu Meningkatnya Koperasi yang berkualitas tidak mencapai target, dimana dari target sebesar 56,96% teralisasi sebesar 52,32% (capaian sebesar 91,85%). Meskipun capaian indikator mendekati target (91,85%), realisasi tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target antara lain:
a.Kapasitas Manajerial dan Tata Kelola Koperasi Masih Lemah, yaitu Banyak koperasi yang belum memenuhi kriteria koperasi berkualitas, seperti memiliki RAT (Rapat Anggota Tahunan) tepat waktu, laporan keuangan yang akuntabel, dan legalitas lengkap. Selainitu juga rendahnya pemahaman pengurus koperasi terhadap prinsip-prinsip tata kelola koperasi modern dan praktik bisnis yang sehat.
b.Terbatasnya Akses dan Jangkauan Pembinaan, sehingga Kegiatan pendampingan koperasi belum merata ke seluruh wilayah kecamatan, terutama di wilayah pelosok atau desa. Serta rasio jumlah koperasi dengan tenaga penyuluh/pembina belum sebanding, sehingga tidak semua koperasi mendapat intervensi pembinaan secara berkala.
c.Rendahnya Partisipasi Anggota dan Kinerja Usaha Koperasi, yaitu Banyak koperasi pasif atau kurang aktif menjalankan usaha secara produktif. Serta kurangnya inovasi usaha dan adaptasi teknologi menyebabkan koperasi sulit berkembang menjadi entitas usaha yang sehat.
d.Terbatasnya kegiatan penguatan kelembagaan koperasi akibat keterbatasan pembiayaan. Untuk mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan pencapaian indikator di periode berikutnya, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:
1. 1.Perbaikan Perencanaan Kinerja dengan menyusun ulang indikator kinerja agar lebih relevan dan mengarah pada capaian outcome (hasil nyata) serta melakukan review Renstra dan Renja agar selaras dengan indikator prioritas nasional dan RPJMD/RPD.
2. 2.Peningkatan Kualitas Pengukuran dan Evaluasi Kinerja dengan elakukan bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja (LKjIP) yang berbasis hasil dan analitis dan juga mengembangkan sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan real-time menggunakan aplikasi kinerja atau dashboard sederhana.
3. 3.Integrasi Manajemen Kinerja, yaitu mengintegrasikan perencanaan kinerja dengan penganggaran melalui SIPD dan e-SAKIP. Serta menyesuaikan indikator SKP pegawai dengan indikator kinerja unit kerja secara konsisten.
4. 4.Peningkatan Kapasitas SDM dengan menyelenggarakan pelatihan penyusunan dokumen SAKIP.
5. 5.Koordinasi dan Penguatan Sistem Pengawasan Internal dengan memperkuat peran pengendalian internal (APIP) dalam mereview dokumen kinerja serta melakukan evaluasi triwulan terhadap kemajuan pencapaian indikator AKIP dan tindak lanjutnya.
6. 6.Peningkatan Kapasitas Koperasi dengan menyelenggarakan pelatihan manajemen koperasi, penyusunan laporan keuangan, RAT, dan literasi hukum bagi pengurus koperasi. Serta mendorong koperasi untuk melakukan digitalisasi sistem keuangan dan transparansi laporan kinerja usaha.
7. 7.Optimalisasi Pembinaan dan Pendampingan dengan Meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi koperasi secara berkala melalui penempatan tenaga pendamping koperasi wilayah dan menyusun mekanisme klasifikasi koperasi berdasarkan kinerja (sehat, cukup sehat, tidak sehat) sebagai dasar pembinaan yang lebih terarah.
8. 8.Meningkatkan Kolaborasi dengan Stakeholder, yaitu Bekerja sama dengan perguruan tinggi, BUMN, BUMDes, dan swasta untuk program penguatan kapasitas kelembagaan koperasi serta menjalin kemitraan antara koperasi dan lembaga keuangan untuk mendukung akses permodalan.
9. 9.Penguatan Sistem Penilaian Koperasi Berkualitas dengan menyempurnakan indikator penilaian koperasi berkualitas agar lebih objektif dan mudah diukur (misalnya berbasis RAT, Sisa Hasil Usaha, rasio pertumbuhan aset). Selain itu perlu mengembangkan sistem pelaporan mandiri berbasis aplikasi yang memudahkan koperasi melaporkan kinerja secara berkala. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dinas menghadapi berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Isu-isu ini berdampak langsung terhadap capaian kinerja serta kualitas pelayanan publik yang diberikan. Berikut adalah isu-isu yang dihadapi, dampak serta Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2025:
10. 1.Rendahnya Literasi Usaha dan Digitalisasi di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Sebagian besar pelaku usaha mikro masih memiliki keterbatasan dalam manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital. Mayoritas belum memahami pemasaran online, pembukuan sederhana, atau aplikasi digital seperti e-commerce dan e- payment. Sehingga isu-isu yang terjadi di kalangan pengusaha mikro akan memberikan dampak antara lain:
11. 1.Pelaku usaha sulit berkembang dan tidak mampu bersaing.
12. 2.Tidak memenuhi syarat untuk mengakses pembiayaan formal.
13. 3.Terbatasnya jangkauan pasar dan stagnasi pendapatan. Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
14. 1.Menyelenggarakan pelatihan literasi digital dan keuangan secara masif dan berkelanjutan.
15. 2.Menyediakan klinik usaha mikro di kecamatan.
16. 3.Mengembangkan modul pelatihan praktis berbasis sektor usaha.
17. 2.Tingginya Jumlah Koperasi Tidak Aktif dan Lemahnya Tata Kelola Masih banyak koperasi yang tidak aktif, tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta tidak menerapkan prinsip tata kelola koperasi yang baik (transparan, partisipatif, akuntabel). Hal tersebut memberikan dampak antara lain
18. 1.Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
19. 2.Pemborosan anggaran pada koperasi yang tidak produktif.
20. 3.Tidak tercapainya target rasio koperasi sehat. Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
21. 1.Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data koperasi aktif/nonaktif secara berkala.
22. 2.Menghapus koperasi tidak aktif sesuai ketentuan.
23. 3.Meningkatkan pelatihan pengurus koperasi tentang tata kelola yang baik (Good Cooperative Governance).
24. 3.Belum Optimalnya Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bergulir Meskipun dana bergulir telah disalurkan, realisasi pengembalian belum optimal. Beberapa pelaku usaha mengalami kesulitan mengembalikan dana karena lemahnya pendampingan usaha atau kegagalan usaha. Sehingga meiliki dampak antara lain:
25. 1.Menurunnya daya dukung dana bergulir untuk siklus pembiayaan berikutnya.
26. 2.Meningkatnya rasio non-performing loan (NPL).
27. 3.Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
28. 1.Menerapkan asesmen kelayakan usaha secara ketat sebelum pencairan dana.
29. 2.Melibatkan pendamping usaha untuk monitoring pasca pencairan.
30. 3.Menyediakan sistem pelaporan pemanfaatan dana secara transparan.
31. 4.Terbatasnya Akses Pasar dan Promosi Produk UMKM Pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang masih kesulitan memasarkan produknya secara luas, baik secara offline maupun online, karena minimnya informasi, promosi, dan jejaring distribusi serta masih banyaknya pelaku Usaha mikro yang berpendidikan rendah serta ketidak mampuan dalam menafaatkan teknologi. Sehingga hal tersebut memberikan dampak antara lain:
32. 1.Produk lokal sulit dikenal masyarakat luas.
33. 2.Potensi peningkatan pendapatan pelaku usaha tidak maksimal.
34. 3.Terbatasnya skala usaha yang dapat naik kelas. Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
35. 1.Menyelenggarakan event promosi secara rutin (expo, bazar, e-katalog lokal).
36. 2.Membina UMKM agar siap masuk ke marketplace dan e-commerce.
37. 3.Menjalin kemitraan promosi produk dengan hotel, pusat oleh-oleh, dan retail modern.
38. 5.Layanan Publik Belum Sepenuhnya Terintegrasi Secara Digital Beberapa layanan seperti pendaftaran koperasi, izin usaha mikro, permohonan pelatihan, dan pengajuan bantuan masih dilakukan secara manual atau setengah digital, dengan proses yang belum efisien. Digitalisasi layanan perlu dioptimalkan guna mempercepat pelayan publik yang lebih cepat, efektif dan efisien. Adapun dampak dari layanan public yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital antara lain:
39. 1.Pelayanan lambat dan kurang responsif.
40. 2.Sulitnya melakukan pelacakan data dan evaluasi program.
41. 3.Rendahnya indeks kepuasan masyarakat (IKM). Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
42. 1.Membangun sistem layanan digital terpadu (e- UMKM & Koperasi).
43. 2.Melakukan pelatihan internal bagi petugas dalam penggunaan aplikasi.
44. 3.Integrasi sistem data dengan OPD terkait (Disdukcapil, DPMPTSP, Bapenda).
45. 6.Terbatasnya SDM Pendamping dan Fasilitator Lapangan Jumlah tenaga pendamping UM dan pengawas koperasi masih belum mencukupi, sementara cakupan wilayah dan jumlah pelaku usaha yang harus didampingi sangat luas yaitu 61011 Usaha mikro dan 1887 Koperasi. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga pendamping UM yang berjumlah 19 orang dan penyuluh koperasi yang berjumlah 7 orang. Rendahnya SDM pendamping dan penyuluh memberikan dampak antara lain:
46. 1.Tidak meratanya pembinaan dan pengawasan.
47. 2.Banyak UMKM dan koperasi tidak terpantau kinerjanya.
48. 3.Lemahnya kualitas intervensi program. Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
49. 1.Merekrut relawan pendamping atau bekerjasama dengan perguruan tinggi.
50. 2.Meningkatkan kompetensi pendamping dengan pelatihan teknis dan sertifikasi.
51. 3.Memberdayakan perangkat desa dan kecamatan sebagai mitra pembinaan.
52. 7.Kurangnya Sinergi Program Lintas Sektor Program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan koperasi masih terfragmentasi antara OPD, dunia usaha, dan lembaga keuangan. Belum ada sinergi sistematis dalam hal pendampingan, pembiayaan, dan promosi. Sinergi lintas OPD, stake holder terkait perlu dilakukan dalam upaya memaksimalkan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro serta Koperasi. Adapun dampak yang ditimbulakan antara lain:
53. 1.Tumpang tindih program.
54. 2.Duplikasi penerima manfaat.
55. 3.Efektivitas anggaran rendah. Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
56. 1.Membentuk forum koordinasi UMKM lintas OPD dan stakeholder.
57. 2.Menyusun roadmap UMKM terpadu berbasis wilayah dan klaster.
58. 3.Meningkatkan integrasi antara program pembinaan, pelatihan, dan pembiayaan. Isu-isu di atas menjadi tantangan utama yang harus segera ditangani secara komprehensif dan terintegrasi. Kegagalan mengatasi isu-isu tersebut akan berdampak pada rendahnya kinerja, turunnya kepuasan masyarakat, dan melemahnya daya saing pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, strategi perbaikan perlu difokuskan pada:
59. 1.Penguatan sistem dan kelembagaan,
60. 2.Peningkatan kapasitas sumber daya, serta
61. 3.Kolaborasi aktif lintas sektor. 2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2024-
62. 2026.Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 2.4.1 berikut ini: Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tangerang NO Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR LOKASI TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR LOKASI TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)
63. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100 Persen 100 Persen 13.043.240.451,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100 Persen 100 Persen 12.675.755.225,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 8 Dokumen 527.142.804,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 8 Dokumen 452.533.484,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 9.099.627.815,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 9.149.573.709,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya laporan Barang Milik Daerah - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 10.220.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya laporan Barang Milik Daerah - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 9.665.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40 Orang 148.861.600,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40 Orang 135.596.600,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 30 jenis 2.415.247.500,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 30 jenis 2.007.395.700,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 jenis 17.108.784,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 jenis 19.508.784,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 29 jenis 825.031.948,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 29 jenis 901.481.948,00
64. 2.PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.43 Persen 168.574.000,00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.43 Persen 130.555.500,00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi aktif yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan. - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 300 Koperasi 168.574.000,00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi aktif yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan. - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 300 Koperasi 130.555.500,00
65. 3.PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan. - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.03 Persen 150.426.000,00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan. - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.03 Persen 140.047.000,00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan Kesehatan. - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 160 Koperasi 150.426.000,00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan Kesehatan. - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 160 Koperasi 140.047.000,00
66. 4.PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Jumlah Koperasi berkualitas - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 17.86 Persen 1.295.323.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N Persentase Jumlah Koperasi berkualitas - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 17.86 Persen 1.256.702.250,00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100 Orang 1.295.323.000,00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100 Orang 1.256.702.250,00
67. 5.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.79 Persen 1.157.423.090,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.79 Persen 2.909.382.867,00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100 Koperasi 1.157.423.090,00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100 Koperasi 2.909.382.867,00
68. 6.PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.8 Persen 7.963.735.512,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.8 Persen 6.720.447.782,00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 655 Usaha Mikro 7.963.735.512,00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 655 Usaha Mikro 6.720.447.782,00
69. 7.PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1,40 Persen 4.221.746.730,00 PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1,40 Persen 4.341.050.080,00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100 persen 4.221.746.730,00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100 persen 4.341.050.080,00 UPT PENGELOLA DANA BERGULIR - KUMKM 4.981.324.648,00 UPT PENGELOLA DANA BERGULIR - KUMKM 5.107.147.296,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.981.324.648,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.107.147.296,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.981.324.648,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.107.147.296,00
70. 1.PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.14 Persen 5,95 Persen 4.981.324.648,00 PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.14 Persen 5,95 Persen 5.107.147.296,00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Koperasi 1500 Usaha Mikro 4.981.324.648,00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi - Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Koperasi 1500 Usaha Mikro 5.107.147.296,00 32.489.233.631,00 33.281.088.000,00 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Proses pengusulan kegiatan yang disampaikan masyarakat yang diawali dari Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan maupun melalui Jaring Aspirasi Masyarakat melalui Legislator sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Usulan kegiatan dari masyarakat sudah sesuai dengan isu-isu strategis dala rangka pembangunan Koperasi dan UM sehingga ada kesesuaian antara materi proses usulan dan proses dalam pembahasan perencanaan di tingkat Kabupaten melalui Forum SKPD dan Murenbang Kabupaten. Adapun usulan ditahun 2025 yang terangkum dalam Rancangan Awal Renja 2025 adalah sbb : Tabel 2.5.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kabupaten Tangerang No . Program Lokasi Usulan Permasalahan Catatan 1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Kecamatan Kemiri Pelatihan Usaha Mikro Bantuan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Kecamatan Sepatan Timur Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pelatihan SDM Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Pagedangan Pelatihan SDM Pelatihan Keterampilan Kecamatan Rajeg Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pembinaan Para Pelaku Umkm Desa Sukaasih Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pengembangan pola pendampingan kepada usaha kecil dan mikro Kecamatan Cisoka Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pelatihan Keterampilan Kecamatan Legok Bantuan Pengambangan dan Peningkatan UMKM Bantuan Alat Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Gerobak UMKM, Mesin Produksi, Alat Jemur Produk, mesin potong, DLL) Kecamatan Legok Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pelatihan SDM Pelaku UMKM Pembinaan dan Pelatihan bagi penyelenggara UMKM Kecamatan Curug Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pelatihan SDM Pelaku UMKM Kecamatan Rajeg Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pelatihan Keterampilan Pelatihan Tata Boga (1Paket) Desa Sukamanah Kecamatan Cisauk Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pelatihan SDM Pelaku UMKM Sertifikasi BPOM, Izin Edar dan Halal bagi Pelaku UMKM Kelurahan Cisauk Kecamatan Rajeg Pelatihan SDM Pelaku UMKM Pelatihan Keterampilan di Pembinaan dan Pengelolaan Makanan Tradisonal (1Paket) Kelurahan Sukatani Kp. Larangan RT.03/07 Kacamatan Cisauk Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Sertifikasi BPOM, Izin Edar dan Halal Kecamatan Pakuhaji Pengambangan dan Peningkatan UMKM Bantuan Sarana Prasarana UKM Kecamatan Cisauk Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Sertifikasi BPOM, Izin Edar dan Halal Desa Cibogo Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pelatihan Pembuatan Hak Paten dan sertifikat Halal bagi Pelaku UMKM Kecamatan Mauk Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pelatihan Keterampilan di Kecamatan Mauk Pengembangan UMKM Desa Ketapang Kecamatan Kosambi Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pelatihan SDM Pelaku UMKM Pelatihan Pemasaran UMKM Kel. Kosambi Barat Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pelatihan SDM Pelaku UMKM Pembinaan Pengembangan Kewirausahaa Kecamatan Kosambi Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pelatihan SDM Pelaku UMKM Pelatihan umkm desa salembaran jati 3. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Kecamatan Pasar Kemis Pengembangan Produk UMKM Bantuan Pengembangan e- comerce Produk UMKM Kecamatan Pasar Kemis Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pengembangan Usaha Para Pelaku Umkm Komamintang Desa Gelamjaya Kecamatan Pasar Kemis Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pengembangan Usaha Perbengkelan (Las Listrik) Desa Pasarkemis Kecamatan Pasar Kemis Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pengembangan Usaha Pembuatan Makanan (Kue) Desa Pasarkemis Kecamatan Pasar Kemis Pelatihan SDM Pelaku UMKM Bantuan Pengembangan Usaha Kreativitas Kerajinan Tangan Desa Pasarkemis Kecamatan Mauk Pengambangan dan Peningkatan UMKM Bantuan Pengembangan Desa Inovatif (Wisata, Sentra Produksi, Sentra Kuliner, Edukasi, dll) Kecamatan Mauk Pengambangan dan Peningkatan UMKM Bantuan Pengembangan Rumah Kemasan Produk UMKM Mekar Sari Keripik Ubi Kecamatan Cisauk Pengambangan dan Peningkatan UMKM Bantuan Pengembangan e- comerce Produk UMKM Pelatihan dan Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Kelurahan Cisauk Kecamatan Cisauk Pengambangan dan Peningkatan UMKM Pengembangan Pojok/Sentra UMKM Kecamatan/Desa Pujasera Parakan Kecamatan Cisauk Pengambangan dan Peningkatan UMKM Bantuan Pengembangan e- comerce Produk UMKM Kecamatan Kosambi Pengambangan dan Peningkatan UMKM Pengembangan Pojok/Sentra UMKM Kecamatan/Desa Gerai UMKM dan Kebun Sayur RW. 003 Kel. Kosambi Barat Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional. yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik datam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UMKM antara lain :
71. 1.Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional melalui :
a.Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
b.Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional.
1. 2.Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui:
a.Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2025 Kabupaten Tangerang.
b.Mengembangkan kebijakan dan program- program pemberdayaan Koperasi dan UM berdasarkan hasil kajian.
c.Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UM.
1. 3.Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UM melalui Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
2. 4.Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UM melalui Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UM.
3. 5.Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UM.
4. 6.Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UM baru melalui
a.Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.
b.Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat
1. 7.Perbaikan Iklim Usaha yang lebih Berpihak kepada Koperasi dan UM melalui:
a.Meningkatkan kuantitas Layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
b.Menyediakan peraturan perundang-udangan yang Lebih berpihak pada Koperasi dan UM. 3.2 Tujuan dan Sasaran 3.2.1 Tujuan Tujuan merupakan harapan dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan, dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (Tiga) tahun, penetapan tujuan yang mengacu kedalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu berkaitan dengan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tangerang. Adapun rumusan tujuan didalam Perencanaan Strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang sebagai organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab pembangunan / pengembangan bidang Koperasi dan Usaha Mikro di wilayah Kabupaten Tangerang, berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 pada misi tingkat Daerah Kabupaten Tangerang diarahkan memangku Misi ke 2 (dua) “Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya Saing Berbasis Pada Potensi Keunggulan Lokal”. Adapun tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :
1. 1.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan.
2. 2.Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah. 3.2.2 Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan yang dapat terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam 5 (lima) tahun. Sesuai dengan rumusan tujuan yang telah diuraikan diatas sasaran yang akan dituangkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Tahun 2024-2026, maka sasaran dan Indikator sasaran adalah sebagai berikut : • Sasaran
3. 1.Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro
4. 2.Meningkatkan omzet dan aset Koperasi.
5. 3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. • Indikator keberhasilan
6. 1.Prosentase Usaha Mikro yang meningkat Kualitasnya.
7. 2.Prosentase Koperasi yang meningkat Omzet dan Asetnya.
8. 3.Nilai AKIP.
9. 1.Sasaran Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. Untuk mencapai Sasaran “Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro” pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, maka kebijakan yang ditetapkan adalah dengan melaksanakan : 1.1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), dengan kegiatan sebagai berikut :
10. 1.Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. 1.2 Program Pengembangan Umkm, dengan kegiatan sebagai berikut :
11. 1.Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Kecil.
12. 2.Sasaran Meningkatkan omzet dan aset Koperasi. Untuk mencapai sasaran “Meningkatkan omzet dan aset Koperasi” pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang maka kebijakan yang ditetapkan adalah dengan melaksanakan : 2.1 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan sebagai berikut :
13. 1.Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. 2.2 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
14. 1.Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. 2.3 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, dengan kegiatan sebagai berikut:
15. 1.Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. 2.4 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
16. 1.Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
17. 3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Untuk mencapai Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, maka kebijakan yang ditetapkan adalah dengan melaksanakan Progam sebagai berikut ; 3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
a.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
b.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c.Penyediaan Alat Tulis Kantor.
d.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
e.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
f.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
g.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dapat dilihat tabel 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERSI DAN USAHA MIKRO PERIODE 2024-2026 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Kondisi Akhir 2022* 2023** 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan Persentase Daya Saing Produk Usaha Mikro jumlah Produk yang keluar daerah % 20.45 20.45 22.73 26.52 30.30 100 Meningkatkan Kualitas UM Prosentase Usaha Mikro yang meningkat Kualitasnya Jumlah UM yang sudah memiliki legalitas, fasiltasi kewirausahaan, Pemasaran dan Kemitraan dibagi jumlah UM yang sudah mendapatkan Perlakuan n berjalan. % 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.0 Meningkatnya Omzet dan Aset Koperasi Prosentase Koperasi yang meningkat Omzet dan Asetnya Rata-rata dari Prosentase Koperasi Aktif, Koperasi yang Berkualitas dan Koperasi yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan % 30 47.86 56.79 65.71 74.64 74.64 Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai Akip % 75,91 76,41 76,91 77,41 77,41 3.3 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang tidak lepas dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) yang telah ditetapkan Tabel 3.3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA No. Uraia n Alasa n Sumber data
1. 1.Prosentase Koperasi yang meningkat Omzet dan Asetnya Meningkatnya pengelolaan manajemen koperasi merupakan indikasi terhadap peningkatan Omzet dan Aset • Laporan yang membidangi urusan Koperasi • Laporan hasil Monev pembangunan pelaksanaan urusan Koperasi • Hasil Survey Tim Monitorinf
2. 2.Prosentase Usaha Mikro yang meningkat Kualitasnya Meningkatnya Usaha Mikro yang memiliki legalitas, terfasiltasi kewirausahaan, Pemasaran dan Kemitraan merupakan indikasi terhadap peningkatan Kualitas Usaha Mikro. • Hasil Laporan yang membidangi urusan Usaha Mikro • Laporan Hasil Monev pembangunan pelaksanaan urusan Usaha Mikro • Hasil survey Tim Monitong Tabel 3.3.2 INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG No. Uraia n Alasa n Sumber data
3. 1.Nilai AKIP. Meningkatnya Capaian Kinerja yang merupakan Indikasi terhadap peningkatan Nilai AKIP • Laporan yang membidangi urusan Sekretariat • Laporan hasil Monev pelaksanaan urusan Sekretariat Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan dan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang diharapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 menyusun program dan kegiatan dengan 6 program wajib 6 Kegiatan sebagai pendukung IKU, sedangkan kegiatan dengan 1 Program 7 Kegiatan sebagai Indikator Kinerja Pendukung untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah. 3.4 Perencanaan Kerja dan Pendanaan Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD, diperlukan suatu perencanaan yang akan dijalankan di tahun mendatang. Perencanaan ini berisi program kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Untuk OPD Dinas Koperaasi dan Usaha Mikro akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini : Tabel 3.4.1 Perencanaan Kerja dan Pendanaan Perubahan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 dan perkiraan Maju Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 persen 100 Persen 13.825.418.124,00 100Persen 100persen 13.419.469.955,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Dokumen 436.053.484,00 8Dokumen 549.937.201,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 253.043.984,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Dokumen 295.576.611,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 2 Laporan 163.688.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 21.436.250,00 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 19.321.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 232.924.340,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan 1 Dokumen 9.479.663.408,00 1Dokumen 10.027.093.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 9.453.393.408,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14 Orang/bulan 10.000.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 26.270.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 27.093.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya laporan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 9.665.000,00 1Dokumen 10.021.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 9.665.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 10.021.000,00 Kel/Desa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 40 Orang 141.396.600,00 40Orang 189.784.760,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 36 Orang 141.396.600,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 Orang 189.784.760,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 30 jenis 2.766.908.900,00 30jenis 1.733.033.830,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 122.692.900,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 Paket 5.513.200,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 1.403.226.200,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16 Paket 333.586.330,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 21.896.400,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25 Paket 16.567.100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 30 Paket 148.530.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30 Paket 118.175.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 12.872.600,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 Paket 14.601.400,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 213.330.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Dokumen 15.936.800,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 98.014.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 133.430.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 746.346.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 1.095.223.800,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 4 jenis 19.508.784,00 4jenis 16.678.200,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 19.508.784,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 16.678.200,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29 jenis 972.221.948,00 29jenis 892.921.964,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 182.101.964,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11 Unit 219.463.169,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 80.979.984,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11 Unit 346.384.452,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 48.900.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 Unit 35.860.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 660.240.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 291.214.343,00 Kel/Desa 2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 21.43 Persen 130.451.700,00 21.43 Persen 395.744.240,00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi aktif yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan. 300 Koperasi 130.451.700,00 300Koperasi 395.744.240,00 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 25 Unit Usaha 60.516.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 Unit Usaha 247.048.560,00 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 100 Unit Usaha 69.934.900,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 Unit Usaha 148.695.680,00 3 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan. 27.03 Persen 139.964.800,00 27.03 Persen 545.680.080,00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan Kesehatan. 160 Koperasi 139.964.800,00 160Koperasi 545.680.080,00 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 20 Unit Usaha 139.964.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 Unit Usaha 545.680.080,00 4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Jumlah Koperasi berkualitas 17.86 Persen 242.836.920,00 17.86 Persen 650.897.720,00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian 100 Orang 242.836.920,00 100Orang 650.897.720,00 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 160 Orang 242.836.920,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 Orang 650.897.720,00 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. 26.79 Persen 2.639.677.440,00 26.79 Persen 2.430.955.010,00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. 374 Koperasi 2.639.677.440,00 100Koperasi 2.430.955.010,00 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 150 Unit Usaha 2.639.677.440,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 Unit Usaha 2.430.955.010,00 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan 3.1 Persen 5.149.823.390,00 3.1 Persen 4.503.714.831,00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaan 755 Usaha Mikro 5.149.823.390,00 855Usaha Mikro 4.503.714.831,00 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 2070 Unit Usaha 1.886.170.600,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 480 Unit Usaha 1.881.811.140,00 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 1160 Orang 3.263.652.790,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 375 Unit Usaha 2.621.903.691,00 7 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB 1,60 Persen 2.14 Persen 10.260.489.376,00 2.14Persen 1,80Persen 11.810.661.794,00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi 1500 Usaha Mikro 100 persen 10.260.489.376,00 1500Usaha Mikro 100persen 11.810.661.794,00 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (Bid.Promosi) Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 650 Unit Usaha 5.153.342.080,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 450 Unit Usaha 6.331.204.682,00 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 1512 Unit Usaha 5 .107.147.296,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD 1512 Unit Usaha 5.479.457.112,00 33.281.088.000,00 33.757.123.630,00 5.1 Catatan Penting Beberapa hal penting yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 ini antara lain:
4. 1.Perubahan pagu indikatif anggaran mempengaruhi prioritas dan cakupan kegiatan.
5. 2.Penyesuaian target kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan capaian sebelumnya dan kemampuan sumber daya.
6. 3.Adanya dinamika eksternal (kebijakan nasional, inflasi, bencana alam, dsb.) yang berpengaruh terhadap kebutuhan refocusing program.
7. 4.Perlunya peningkatan akurasi data pelaku Usaha Mikro dan koperasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat sasaran. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Agar pelaksanaan Renja Perubahan ini berjalan secara optimal, maka diperlukan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:
8. 5.Efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya;
9. 6.Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan;
10. 7.Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dalam setiap tahap pelaksanaan;
11. 8.Berorientasi hasil (result-based) dengan fokus pada pencapaian output dan outcome;
12. 9.Sinergi lintas sektor untuk mencegah tumpang tindih dan memaksimalkan dampak program. 5.3 Rencana Tindak Lanjut Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang akan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:
13. 1.Menyusun rencana operasional per kegiatan secara lebih rinci (RKA Perubahan) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran.
14. 2.Mengintegrasikan seluruh kegiatan ke dalam sistem penganggaran dan pengendalian (SIPD) sesuai ketentuan.
15. 3.Melakukan koordinasi teknis dengan Bappeda, BPKAD, dan OPD terkait untuk penyesuaian target kinerja dan pendanaan.
16. 4.Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja Renja Perubahan.
17. 5.Menyampaikan laporan pelaksanaan dan realisasi secara transparan sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Renja Perubahan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang inklusif, produktif, dan berdaya saing di Kabupaten Tangerang.
18. 26.Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) merupakan kumpulan dari program dan kegiatan prioritas untuk periode satu tahun anggaran yang disusun mengacu kepada hasil Forum Tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten serta melihat evaluasi pelaksanaan kegiatan dari tahun sebelumnya serta hasil capaian kinerja sampai dengan Triwulan ke I Tahun 2025, yang dikomparasi dengan tahapan Rencana Strategis (Renstra). Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perubahan – SKPD mempunyai peran yang sangat penting dalam mengarahkan seluruh kegiatan SKPD tahunan pada pencapaian visi yang telah ditetapkan. Ditinjau dari sisi transparansi dalam sistem akuntabilitas pemerintah, Renja Perubahan – SKPD merupakan acuan dasar dalam melaksanakan penilaian kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Bagian ketiga Rencana Pembangunan Tahunan pasal 21 ayat 3 dijelaskan bahwa, Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan Renja–SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Disporabudpar tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2023 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang. Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Disporabudpar Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Disporabudpar mempunyai fungsi sebagai berikut:
19. 1.Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
20. 2.Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
21. 3.Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
22. 4.Perencanaan, pelaksanaaan, pengawasan dan pengendalian bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
23. 5.Perencanaan pola operasional dalam penanganan pembinaan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata;
24. 6.Pelaksanaan kegiatan dibidang kepemudaan yang meliputi pemberdayaan, pengembangan dan sarana prasarana kepemudaan ;
25. 7.Pelaksanaan dan pengaturan kegiatan dibidang keolahragaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan ,pertandingan dan sarana prasarana olahraga;
26. 8.Pelaksanaan dan pengaturan kegiatan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata meliputi Kesenian sejarah nilai tradisional ,Pengelolaan obyek wisata, Perijinan dan Pengembangan promosi usaha Wisata;
27. 9.Pelaksanaan dan pengaturan kegiatan dibidang meliputi pengembangan kesenian daerah, pelestarian Cagar Budaya;
28. 10.Pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga;
29. 11.Pemberian bantuan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga yang bersifat nasional, regional dan internasional serta kegiatan olahraga di sekolah perguruan tinggi masyarakat dan instansi;
30. 12.Penyelenggaraan kerjasama antar daerah dalam pembinaan tim olahraga;
31. 13.Pelaksanaan penelitian bersama instansi terkait untuk pengembangan organisasi dan prestasi kepemudaan, olahraga pariwisata dan kebudayaan;
32. 14.Penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, pariwisata, budaya dan pengaturan penggunaannya;
33. 15.Pemberian ijin atau rekomendasi atas penyelenggaraan kegiatan serta pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
34. 16.Pemungutan retribusi dibidang keolahragaan dan pariwisata
35. 17.Pemberian standarisasi produk dan harga satuan sarana olahraga;
36. 18.Pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada sekolah, perguruan tinggi organisasi olahraga dan masyarakat;
37. 19.Pengawasan dan Pengendalian serta evaluasi seluruh kegiatan Bidang-bidang dan sekretariat sebagai bahan pengukuran kinerja Dinas. 1.2 Landasan Hukum
38. 1.UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
39. 2.UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
40. 3.UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
41. 4.UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
42. 5.UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata
43. 6.UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
44. 7.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
45. 8.PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
46. 9.PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
47. 10.PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
48. 11.PP No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
49. 12.Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
50. 13.Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
51. 14.Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
52. 15.Keputusan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Perubahan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan visi dan Misi yang telah disepakati dalam rencana pembangunan tahunan. Selain itu Penyusunan Rencana Kerja ini, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis SKPD yang memuat tentang kumpulan program dan kegiatan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran. Tujuan Penyusunan Renja Perubahan untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan sesuai program dan kegiatan, sehingga keberhasilannya mencapai target yang ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka menengah antara lain adalah :
53. 1.Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025;
54. 2.Sebagai acuan Disporabudpar dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Disporabudpar tahun 2025;
55. 3.Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
56. 4.Sebagai tolok ukur keberhasilan SKPD dalam mengemban visi dan misi pemerintah daerah;
57. 5.Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut.
58. 1.Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
59. 2.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
60. 3.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 4. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya Evaluasi kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan ke I Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Tahun 2023 serta capaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi IndikatorPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5=(4/3)*100 7 8 9 10 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.514.793.828 2.740.170.145 21.90% Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 25 25 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85.187.560 3.650.000 4.28% Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan % 10 10 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.670.190 0 0.00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 1 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.194.940 0 0.00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.322.430 3.650.000 18.89% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 1 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.262.908.834 2.543.705.912 24.79% Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 10 10 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.253.935.834 2.541.471.487 24.79% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 40 39 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8.973.000 2.234.425 24.90% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Laporan 1 1 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.249.580 0 0.00% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD % 10 10 2.19.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 11.249.580 0 0.00% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan - - 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 43.690.000 0 0.00% Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 10 10 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 43.690.000 0 0.00% Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang - - 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.393.670.650 63.769.000 4.58% Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 10 10 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 391.771.800 0 0.00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket - - 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 149.790.700 26.201.000 17.49% Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 2 2 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76.164.650 13.413.000 17.61% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 137.500.000 13.000.000 9.45% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 3 3 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 113.550.000 8.130.000 7.16% Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 10 10 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 524.893.500 3.025.000 0.58% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 10 10 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.674.704 46.870.000 26.53% Koordinasi dan Konsultasi SKPD % 10 10 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.202.000 0 0.00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan - - 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 165.472.704 46.870.000 28.32% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan - - 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 541.412.500 82.175.233 15.18% Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah % 10 10 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 462.032.500 77.675.233 16.81% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 14 14 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.800.000 4.500.000 8.06% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 15 15 2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23.580.000 0 0.00% Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit - - 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 6.249.370.800 1.990.904.160 31.86% Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan % 8.3 8.3 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.498.093.860 263.404.160 17.58% Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda % 8.3 8.3 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 292.995.610 83.313.100 28.43% Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Kegiatan 1 1 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 773.540.690 0 0.00% Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi Orang - - 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 431.557.560 180.091.060 41.73% Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda Orang 100 92 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.751.276.940 1.727.500.000 36.36% Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda % 8.3 8.3 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 3.515.000.000 1.705.000.000 48.51% Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Organisasi - - 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui 1.236.276.940 22.500.000 1.82% Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam Orang - - kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 28.101.069.510 7.182.994.500 25.56% Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Dayasaing Keolahragaan % 9 9 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 818.776.840 0 0.00% Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota % - - 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 818.776.840 0 0.00% Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan - - 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 23.854.564.290 5.366.250.500 22.50% Terlaksanaannya seleksi atlet daerah % 6 6 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah 159.645.000 140.610.500 88.08% Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Orang 450 450 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 3.212.231.290 235.240.000 7.32% Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) Pelatda 2 2 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 20.482.688.000 4.990.400.000 24.36% Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan Orang - - 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 3.427.728.380 1.816.744.000 53.00% Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi % 12 12 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 292.135.560 0 0.00% Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Dokumen - - 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 3.135.592.820 1.816.744.000 57.94% Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Lembaga 1 1 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.609.556.560 55.500.000 3.45% Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan % 1.38 - 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.609.556.560 55.500.000 3.45% Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan % 1.38 2.75 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 949.089.290 42.900.000 4.52% Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 1 1 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 660.467.270 12.600.000 1.91% Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Orang 0 - 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 348.070.500 1.000.000 0.29% Persentase Pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata % 3 3 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 348.070.500 1.000.000 0.29% Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota % 3 3 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 275.490.000 0 0.00% Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Lokasi - - 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 72.580.500 1.000.000 1.38% Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Laporan 2 2 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 866.002.100 0 0.00% Persentase dokumen hasil penguatan promosi dan laporan kegiatan pariwisata % - - 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 866.002.100 0 0.00% Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media % - - 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 657.677.000 0 0.00% Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kegiatan - - 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 208.325.100 0 0.00% Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Promosi - - 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.969.822.500 74.477.160 3.78% Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif % 15 15 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.969.822.500 74.477.160 3.78% Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif % 15 15 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 144.575.160 74.477.160 51.51% Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Orang 20 20 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 1.825.247.340 0 0.00% Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata Orang - - Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Sampai dengan Tahun 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Pemuda Binaan 100 90 100 100 100 32 222 2.22 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah pemuda yang dibina 100 90 100 100 100 32 222 2.22 2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 30 140 30 30 100 30 200 6.67 2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan 100 8 100 100 100 108 1.08 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah OKP yang diberdayakan 100 98 100 100 100 24 222 2.22 2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha 100 300 100 100 100 700 1100 11 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Atlit Cabang Olahraga Binaan 37 80 37 37 100 38 155 4.19 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten 37 37 37 100 43 80 2.16 2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 100 100 100 100 1 101 1.01 2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 70 70 70 100 1 71 1.01 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Tersedianya Atlet Berprestasi 100 80 100 100 100 35 215 2.15 2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Pelajar Berprestasi 115 100 115 115 100 150 365 3.17 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah target atlet olahraga tradisional yang dibina 100 95 100 100 100 33 228 2.28 2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Tercapainya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 12 8 12 15 100 2 25 2.08 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Event Kebudayaan Yang Dilaksanakan 10 16 10 10 100 33 59 5.9 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kelompok seni yang dibina 90 16 90 90 100 33 139 1.54 2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 10 16 10 10 100 10 36 3.6 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Presentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata 23 23 23 100 33 56 2.43 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Prosentase jumlah pelaku usaha pariwisata yang terbina 100 100 100 100 100 33 233 2.33 3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 10 10 10 100 10 20 2 2.19 NON URUSAN 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 300 3 Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 100 100 100 100 100 300 3 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Valuasi kinerja perangkat daerah yang disusun perjumlah dokumen perencanaan penggaran dan evaluasi kinerja 100 100 100 100 100 33 233 2.33 2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 100 6 6 100 4 110 18.33 2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 2 2 2 100 4 8 4 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan 100 100 100 100 100 32 232 2.32 2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan 100 100 100 100 100 40 240 2.4 2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 2 2 2 100 4 8 4 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya laporan barang milik daerah 100 100 100 100 100 33 233 2.33 2.19.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1 1 1 100 1 3 3 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administrasi umum perangkat daerah 100 100 100 100 100 30 230 2.3 2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Dokumen dan Peralatan Gedung Kantor 2 2 2 2 100 4 8 4 2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Dokumen dan Kebutuhan Alat Tulis Kantor 24 24 24 24 100 10 58 2.42 2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan Perkantoran 9 9 9 9 100 10 28 3.11 2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terpenuhinya Dokumen dan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 10 7 10 10 100 30 47 4.7 2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terpenuhinya Pelayan Administrasi Perkantoran 4200 1522 4200 4200 100 48 5770 1.37 2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terpenuhinya Dokumen Pelayan Administrasi Perkantoran 2000 2000 2000 2000 100 200 4200 2.1 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang 100 100 100 100 100 30 230 2.3 2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 1 1 1 100 1 3 3 2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpenuhinya Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 1 1 1 100 1 3 3 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 100 100 100 100 30 230 2.3 2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Terpenuhinya Dokumen Sarana dan Prasarana Aparatur 14 14 14 14 100 14 42 3 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpenuhinya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 4 4 4 100 15 23 5.75 Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Targe t Realisa si Capaia n % Kategori 1 Meningkatka n daya saing pemuda Prosentase peningkatan kapasitas daya saing pemuda 5.12 5.12 100 Baik Prosentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional 56.48 60,98 107,9 Sangat Baik Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dikembangkan 9.02 8.51 94,3 Cukup 2 Meningkatka n pertumbuha n ekonomi daerah sektor unggulan Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan 3.95 5.04 127.5 Sangat Baik 3 Meningkatka n akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP 78.00 - - - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Seiring dengan perkembangan pembangunan dan perubahan paradigma Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, maka setiap Instansi Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan senantiasa mengupayakan peningkatan kinerja. Oleh karena itu diharapkan dapat terwujud sumber daya berkualitas di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam memberikan pelayanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai beberapa target kinerja sebagaimana disebutkan dalam RPD Tahun 2024- 2026. Untuk lebih lengkapnya data terkait indikator kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang pada Renstra 2024- 2026, sebagai berikut. Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target IKU Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian 201 9 2020 2021 2022 202 3 201 9 202 0 2021 2022 2023 1 Prosentase Pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional 29.30 27.9 7 29.07 29.07 29.07 29.3 0 27.9 7 7.00 26.50 29.70 2 Persentase kelompok masyarakat berperan 100.00 22.0 8 42.03 61.98 81.93 100 22.0 8 10.0 3 46.50 81.93 aktif dalam olahraga 3 Persentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasion al 36.00 32.0 0 45.00 34.00 47.00 36.0 32.0 0 0 13.60 74.00 4 Persentase kelompok kesenian yang aktif 73.97 63.0 1 65.75 68.49 71.23 73.9 7 63.0 1 0 61.65 68.96 5 Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata 35.00 15.0 0 20.00 25.00 30.00 35.0 0 15.0 0 5.00 20.00 30.00 6 Nilai AKIP Perangkat Daerah 80.00 65.0 0 70.00 72.00 73.00 74.0 0 60.4 2 77.1 7 77.17 75.74 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Pembangunan pada segala sektor di wilayah Kabupaten Tangerang mendorong Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan daya saing di masyarakat. Dalam hal tersebut, dibutuhkan pemahaman dan pendalaman terhadap kondisi untuk membantu dalam proses implementasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Pada kondisi Kabupaten Tangerang saat ini yang merupakan wilayah dengan masyarakat yang majemuk, diperlukan pendekatan oleh pemerintah dalam pembangunan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mempertahankan karakteristik serta ciri khas Kabupaten Tangerang. 2.3.1 Tingkat Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang, DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, DISPORABUDPAR menyelenggarakan fungsi:
61. 1.Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
62. 2.Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
63. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
64. 4.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
65. 5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dalam rangka menyelesaikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah diantaranya dengan melakukan identifikasi permasalahan dan hambatan yang harus ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan dan hambatan yang dimaksud sebagai berikut: Tabel 2.3 Permasalahan dan Akar Masalah No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 1 Belum optimalnya daya saing pemuda dalam pembangunan Masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan Kurangnya pembinaan pemuda dalam hal pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan organisasi kepemudaan Minimnya Akses Pemuda dalam pengembangan kewirausahaan Kurangnya pengembangan kewirausahaan pemuda Kurangnya kordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda 2 Minimnya prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional Belum optimalnya Pembudayaan Olahraga di masyarakat Kurangnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga sejak dini Minimnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya olahraga Belum optimalnya pembinaan olahraga Belum adanya pemusatan latihan pada sentra olahraga Kurangnya Pembinaan olahraga dalam hal penerapan IPTEK (Sports Science) Minimnya tenaga keolahragaan yang bersertifikasi dan profesional Tata kelola sarana dan prasarana olahraga yang belum efektif 3 Belum optimalnya Pengembangan Seni Budaya Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan kelembagaan seni budaya Kurangnya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang bergerak (pelaku seni budaya) Kurangnya kontribusi pemerintah akan penghargaan terhadap pelaku seni budaya Rendahnya minat masyarakat terhadap seni budaya asli daerah Kurangnya pengenalan dan promosi seni budaya asli daerah pada masyarakat secara luas Kurangnya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan Belum tersedianya sarana prasarana pembinaan seni budaya daerah Belum tersedianya gedung pertunjukan kesenian kebudayaan Belum tersedianya museum seni budaya Kurang tersedianya alat pendukung kesenian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 4 Belum Optimalnya Rendahnya daya tarik Kurangnya perencanaan kawasan strategis pariwisata Minimnya pengembangan kawasan strategis pariwisata No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Pengembangan Destinasi Wisata destinasi parwisata Minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kurangnya tata kelola kawasan strategis pariwisata Kabupaten Rendahnya pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual Minimnya rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif Kurangnya fasilitasi kekayaan intelektual Kurangnya perlindungan hasil kreativitas usaha pariwisata Rendahnya Publikasi dan Promosi pariwisata Kurangnya promosi dan publikasi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri Kurangnya data pariwisata baik dalam dan luar negeri Belum optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Kurangnya pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan lanjutan Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Minimnya kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata yang tersertifikasi 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Terhadap RKPD Perubahan Untuk mereview rancangan awal RKPD, terlebih dahulu diuraikan tahapan dalam penyusunan Renja. Secara umum penyusunan Renja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang diselenggarakan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:
66. 1.Identifikasi kebutuhan dan penyusunan draft Rencana Kerja di Internal DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang;
67. 2.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tangerang;
68. 3.Penyusunan Rancangan Awal Renja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang;
69. 4.Pelaksanaan asistensi terhadap Renja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang;
70. 5.Penyusunan Rancangan Akhir Renja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang;
71. 6.Penetapan Renja oleh Kepala DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang. Dari rancangan awal yang telah disusun dalam RKPD 2025 telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dibandingkan dengan renstra DISPORABUDPAR ada perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Perubahan tersebut diantaranya terletak pada anggaran yang akan digunakan. Hal ini sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan yang bersangkutan agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk menjawab tantangan serta dinamika yang terjadi. Rumusan program dan kegiatan yang termuat dalam rancangan awal RKPD 2024 secara keseluruhan sudah sesuai dengan rumusan program dan kegiatan yang direncanakan DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, disajikan dalam Tabel berikut ini: Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Kode RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN ANALISIS KEBUTUHAN Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 44.972.889.051,00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 53.519.492.958,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 42.972.889.051,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50.016.898.898,00 2 1 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 41.472.889.051,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 48.206.899.478,00 2 1 9 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 12.203.137.051,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 13.141.298.238,00 2 1 9 0 1 2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 33 Persen 180.004.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 33 Persen 114.251.800,00 2 1 9 0 1 2. 01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokume n 50.004.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 60.895.000,00 Kel/Des a 2 1 9 0 1 2. 01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 80.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 26.926.800,00 2 1 9 0 1 2. 01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 50.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 26.430.000,00 2 1 9 0 1 2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 33 Persen 9.932.389.051,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 33 Persen 10.265.899.834,00 2 1 9 0 1 2. 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/b ulan 9.920.389.051,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bul an 10.253.935.834,00 2 1 9 0 1 2. 02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD 4 Laporan 12.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 4 Laporan 11.964.000,00 Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 1 9 0 1 2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 33 Persen 15.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 33 Persen 14.999.700,00 2 1 9 0 1 2. 03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 14.999.700,00 2 1 9 0 1 2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33 Persen 150.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33 Persen 45.390.000,00 2 1 9 0 1 2. 05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 44 Orang 150.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 44 Orang 45.390.000,00 2 1 9 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 33 Persen 1.153.345.800,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 33 Persen 1.978.935.700,00 2 1 9 0 1 2. 06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 96.930.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 391.771.800,00 2 1 9 0 1 2. 06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 44.029.800,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 149.790.700,00 2 1 9 0 1 2. 06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 50.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 100.086.200,00 2 1 9 0 1 2. 06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 30 Dokume n 60.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 30 Dokumen 137.500.000,00 2 1 9 0 1 2. 06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 150.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 150.000.000,00 2 1 9 0 1 2. 06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 752.386.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 1.049.787.000,00 Kel/Des a 2 1 9 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33 Persen 189.792.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33 Persen 180.408.704,00 2 1 9 0 1 2. 08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 14.936.000,00 2 1 9 0 1 2. 08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 174.792.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 165.472.704,00 2 1 9 0 1 2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 33 Persen 582.606.200,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 33 Persen 541.412.500,00 2 1 9 0 1 2. 09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 507.206.200,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 462.032.500,00 2 1 9 0 1 2. 09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 50.400.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 55.800.000,00 Semua Kel/Des a 2 1 9 0 1 2. 09 0011 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 2 Unit 25.000.000,00 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 2 Unit 23.580.000,00 2 1 9 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan 33 Persen 5.904.252.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan 33 Persen 6.596.887.660,00 2 1 9 0 2 2. 01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda 33 Persen 1.892.888.000,00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda 33 Persen 1.725.043.710,00 2 1 9 0 2 2. 01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 3 Kegiatan 349.778.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 3 Kegiatan 349.777.610,00 2 1 9 0 2 2. 01 0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 1500 Orang 949.760.000,00 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 1500 Orang 892.266.310,00 Semua Kel/Des a 2 1 9 0 2 2. 01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 600 Orang 593.350.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 600 Orang 482.999.790,00 2 1 9 0 2 2. 02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda 33 Persen 4.011.364.000,00 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda 33 Persen 4.871.843.950,00 2 1 9 0 2 2. 02 0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 3 Organisa si 2.605.000.000,00 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 3 Organisasi 3.515.000.000,00 2 1 9 0 2 2. 02 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 70 Orang 1.406.364.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 70 Orang 1.356.843.950,00 2 1 9 0 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase pemenuhan Pengembangan 33 Persen 23.365.500.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA Persentase pemenuhan Pengembangan 33 Persen 28.468.713.580,00 Kapasitas Daya Saing Keolahragaan SAING KEOLAHRAGAAN Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 2 1 9 0 3 2. 02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota 10 Persen 600.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota 10 Persen 859.449.060,00 2 1 9 0 3 2. 02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 3 Kegiatan 600.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 3 Kegiatan 859.449.060,00 2 1 9 0 3 2. 03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Terlaksanaannya seleksi atlet daerah 30 Persen 20.315.500.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Terlaksanaannya seleksi atlet daerah 30 Persen 24.100.567.650,00 2 1 9 0 3 2. 03 0006 Seleksi Atlet Daerah Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 450 Orang 200.000.000,00 Seleksi Atlet Daerah Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 450 Orang 175.480.000,00 2 1 9 0 3 2. 03 0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 2 Pelatda 3.959.000.000,00 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 2 Pelatda 3.419.693.650,00 2 1 9 0 3 2. 03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Kab. Tangera ng, Semua Kecama Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 150 Orang 16.156.500.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan 150 Orang 20.505.394.000,00 tan, Semua Kel/Des a Semua Kel/Desa Diberikan Pengembangan 2 1 9 0 3 2. 05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi 33 Persen 2.450.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi 33 Persen 3.508.696.870,00 2 1 9 0 3 2. 05 0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 1 Dokume n 300.000.000,00 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 1 Dokumen 306.499.680,00 2 1 9 0 3 2. 05 0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembag a 2.150.000.000,00 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 3.202.197.190,00 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.500.000.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.809.999.420,00 2 2 2 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan 33 Persen 1.500.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan 33 Persen 1.809.999.420,00 2 2 2 0 2 2. 01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan 33 Persen 1.500.000.000,00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan 33 Persen 1.809.999.420,00 2 2 2 0 2 2. 01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Kab. Tangera Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan 12 Objek 841.500.000,00 Pelindungan, Pengembangan, Kab. Tangerang, Jumlah Objek Pemajuan 12 Objek 1.051.499.550,00 Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 2 2 2 0 2 2. 01 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150 Orang 658.500.000,00 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150 Orang 758.499.870,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.000.000.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.502.594.060,00 3 2 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.000.000.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.502.594.060,00 3 2 6 0 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 33 Persen 200.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 33 Persen 408.490.000,00 3 2 6 0 2 2. 01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota 33 Persen 200.000.000,00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota 33 Persen 408.490.000,00 3 2 6 0 2 2. 01 0005 Pengadaan/Pemelihara an/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 3 Lokasi 70.000.000,00 Pengadaan/Pemeliha raan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 3 Lokasi 275.490.000,00 3 2 6 0 2 2. 01 0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Kab. Tangera ng, Semua Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan 20 Laporan 130.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi 20 Laporan 133.000.000,00 Kecama tan, Semua Kel/Des a Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3 2 6 0 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata 33 Persen 400.000.000,00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata 33 Persen 908.297.140,00 3 2 6 0 3 2. 01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media 32 Persen 400.000.000,00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media 32 Persen 908.297.140,00 3 2 6 0 3 2. 01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Kegiatan 100.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Kegiatan 668.195.140,00 3 2 6 0 3 2. 01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 5 Promosi 300.000.000,00 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 5 Promosi 240.102.000,00 3 2 6 0 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 33 Persen 1.400.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 33 Persen 2.185.806.920,00 3 2 6 0 5 2. 01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 33 Persen 1.400.000.000,00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 33 Persen 2.185.806.920,00 Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 3 2 6 0 5 2. 01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 20 Orang 50.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 20 Orang 177.586.050,00 3 2 6 0 5 2. 01 0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 30 Orang 1.350.000.000,00 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 30 Orang 2.008.220.870,00 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemuda Olaraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program tiga tahun ke depan. Adapun rencana program prioritas dimaksud dalam RPJMD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang adalah :
72. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
73. 2.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
74. 3.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
75. 4.Program Pengembangan Kebudayaan
76. 5.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
77. 6.Program Pemasaran Pariwisata
78. 7.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Selain program prioritas dimaksud dalam penyusunan renja DISPORABUDPAR Tahun 2025 juga memperhatikan usulan bottom up melalui forum musrenbang tingkat desa dan kecamatan juga aspirasi/pokir dari DPRD. Hasil musrenbang tingkat Kecamatan terdapat usulan yang menjadi kewenangan DISPORABUDPAR. Usulan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 Pelatihan Keterampilan Kecamatan Cisoka Orang atau Peserta Pelatihan Keterampilan di Kecamatan Cisoka 100.000.000 Dilaksanakan pada Triwulan ke 4 bulan Oktober 2 Pelatihan Keterampilan Kecamatan Cisoka Orang atau Peserta Pelatihan Keterampilan di Kecamatan Cisoka 100.000.000 Dilaksanakan pada Triwulan ke 4 bulan Oktober 3 Pelatihan Usaha Mikro Kecamatan Cisoka Orang atau Peserta Pelatihan Usaha Mikro di Kecamatan Cisoka 100.000.000 Dilaksanakan pada Triwulan ke 4 bulan Oktober
79. 1.Masih tingginya peredaran narkoba dikalangan generasi muda;
80. 2.Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam bidang kewirausahaan;
81. 3.Minimnya Pengelolaan prasarana olahraga di Kabupaten Tangerang; 4.Masih rendahnya animo dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional;
82. 5.Belum adanya gedung kesenian di Kabupaten Tangerang;
83. 6.Belum adanya Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) di Kabupaten Tangerang;
84. 7.Belum optimalnya promosi wisata; Untuk mendorong faktor-faktor penghambat tersebut, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata memiliki faktor pendukung yaitu: 1) Banyaknya generasi muda memiliki potensi untuk digali dan dikembangkan; 2) Tersedianya lahan untuk pembangunan gedung olahraga dan gedung budaya; 3) Masyarakat yang majemuk (beragam) dapat menghasilkan kekayaan budaya lokal yang unik dan indah merupakan potensi yang besar untuk digali, dibina dan dilestarikan menjadi asset daerah sekaligus menjanjikan bagi perkembangan promosi pariwisata (Tourism Information Centre); 4) Semakin disadarinya manfaat seni dan budaya bagi sebagai salah satu upaya dalam pembentukan watak disiplin, produktivitas, prestasi, budaya kerja dan kepribadian bangsa serta bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat; 5) Majunya telekomunikasi, transportasi dan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata baik sebagai hiburan, tantangan, sarana rekreasi dan wisata. 6) Adanya kawasan pantai yang berpotensi seperti: • Tanjung Pasir di Teluk Naga; • Tanjung Kait di Kecamatan Mauk yang tidak hanya memiliki obyek wisata pantai tapi juga obyek wisata lainnya yaitu wisata budaya/sejarah, wisata kuliner, wisata olahraga rekreasi yaitu pemancingan; • Dadap di Kecamatan Kosambi; • Muara Ujung. 7) Pulau Cangkir yang mengedepankan unsur pedesaan di Kecamatan Kronjo. 4.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Untuk mewujudkan misi, disusunlah tujuan yang berisi pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis dan indikator kinerja tujuan yang menjadi tolak ukur / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan lima misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya.
85. 1.Tujuan 1) Meningkatkan taraf kebugaran jasmani bagi generasi muda untuk mencapai prestasi olahraga yang optimal 2) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan kebudayaan 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan generasi muda dalam pengembangan serta peningkatan daya saing objek daerah tujuan wisata. 4) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 5) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah
86. 2.Sasaran Strategis 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dala berolahraga 2) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kebudayaan 3) Meningkatnya Kinerja Bidang Pariwisata 4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 5) Meningkatnya prestasi pemuda Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Kondisi Akhir 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 Meningkatny a Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Daya Saing Pemuda Prosentase Peningkata n Kapasitas Daya saing Pemuda Persen 0.51 3.10 5.12 6.93 8.28 8.28 Prosentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional Persen 70.12 48.42 56.4 8 69.4 9 71.5 8 71.58 Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dikembangka n Persen 5.74 7.38 9.02 10.6 6 12.3 0 12.30 2 Meningkatny a Pertumbuha n Ekonomi yang berkelanjuta n dalam rangka mewujudkan kesejahteraa n masyarakat secara komprehensi f Meningkatka n pertumbuha n ekonomi Daerah Sektor Unggulan Persentase peningkata n kunjungan wisatawan Persen 3.09 3.36 3.95 4.57 5.29 5.29 3 Meningkatka n Akuntabilita s Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD Nilai AKIP Persen 73.00 74.00 78.00 79.00 80.00 80.00 Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dapat digambarkan dalam Indikator Kinerja Dinas sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Utama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata tersaji dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata No Indikator Kinerja Utama Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Kondisi Akhir 2022 2023 2024 2025 2026

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Prosentase Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Persen 0.51 3.10 5.12 6.93 8.28 8.28 2 Prosentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional Persen 70.12 48.42 56.48 69.49 71.58 71.58 3 Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dikembangkan Persen 5.74 7.38 9.02 10.66 12.30 12.30 4 Prosentase destinasi wisata yang dikembangkan Persen 3.09 3.36 3.95 4.57 5.29 5.29 3.3 Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dimutakhirkan kembali dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program dan Kegiatan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang untuk jangka menengah periode 2024-2026, terdiri dari :

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(1)Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
(2)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(3)Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
(1)Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
(2)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
(1)Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
(1)Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
(1)Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(2)Penyediaan Bahan Logistik Kantor
(3)Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(4)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
(5)Fasilitasi Kunjungan Tamu
(6)Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(1)Penyediaan Jasa Surat Menyurat
(2)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(1)Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
(2)Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
(3)Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

(1)Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
(2)Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota
(3)Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(1)Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
(2)Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota

3.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(1)Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
(1)Seleksi Atlet Daerah
(2)Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
(3)Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
(1)Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
(2)Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional

4.Program Pengembangan Kebudayaan 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

(1)Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
(2)Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

5.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

(1)Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
(2)Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

6.Program Pemasaran Pariwisata 1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

(1)Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
(2)Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

7.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

(1)Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
(2)Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumbe r Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Rp 53,519,492,958 APBD Rp 58,871,442,254 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Rp 50,016,898,898 APBD Rp 55,018,588,788 2 1 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Rp 48,206,899,478 APBD Rp 53,027,589,426 2 1 9 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen Rp 13,141,298,238 APBD 100 Persen Rp 14,455,428,062 2 1 9 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Aparatur Sipil Negara 33 Persen Rp 114,251,800 APBD 33 Persen Rp 125,676,980 2 1 9 0 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 4 Dokumen Rp 60,895,000 APBD 4 Dokumen Rp 66,984,500 2 1 9 0 1 2.0 1 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 4 Laporan Rp 26,926,800 APBD 4 Laporan Rp 29,619,480 2 1 9 0 1 2.0 1 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 4 Laporan Rp 26,430,000 APBD 4 Laporan Rp 29,073,000 2 1 9 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara 33 Persen Rp 10,265,899,834 APBD 33 Persen Rp 11,292,489,817 2 1 9 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 40 Orang/ Bulan Rp 10,253,935,834 APBD 40 Orang/ Bulan Rp 11,279,329,417 2 1 9 0 1 2.0 2 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 4 Laporan Rp 11,964,000 APBD 4 Laporan Rp 13,160,400 2 1 9 0 1 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Aparatur Sipil Negara 33 Persen Rp 14,999,700 APBD 33 Persen Rp 16,499,670 2 1 9 0 1 2.0 3 000 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 1 Laporan Rp 14,999,700 APBD 1 Laporan Rp 16,499,670 2 1 9 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara 33 Persen Rp 45,390,000 APBD 33 Persen Rp 49,929,000 2 1 9 0 1 2.0 5 000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 44 Orang Rp 45,390,000 APBD 44 Orang Rp 49,929,000 2 1 9 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara 33 Persen Rp 1,978,935,700 APBD 33 Persen Rp 2,176,829,270 2 1 9 0 1 2.0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 4 Paket Rp 391,771,800 APBD 4 Paket Rp 430,948,980 2 1 9 0 1 2.0 6 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 10 Paket Rp 149,790,700 APBD 10 Paket Rp 164,769,770 2 1 9 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 10 Paket Rp 100,086,200 APBD 10 Paket Rp 110,094,820 2 1 9 0 1 2.0 6 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 30 Dokumen Rp 137,500,000 APBD 30 Dokumen Rp 151,250,000 2 1 9 0 1 2.0 6 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 48 Laporan Rp 150,000,000 APBD 48 Laporan Rp 165,000,000 2 1 9 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 200 Laporan Rp 1,049,787,000 APBD 200 Laporan Rp 1,154,765,700 2 1 9 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD Aparatur Sipil Negara 33 Persen Rp 180,408,704 APBD 33 Persen Rp 198,449,574 2 1 9 0 1 2.0 8 000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 1 Laporan Rp 14,936,000 APBD 1 Laporan Rp 16,429,600 2 1 9 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan 1 Laporan Rp 165,472,704 APBD 1 Laporan Rp 182,019,974 , Semua Kel/Desa 2 1 9 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Aparatur Sipil Negara 33 Persen Rp 541,412,500 APBD 33 Persen Rp 595,553,750 2 1 9 0 1 2.0 9 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 14 Unit Rp 462,032,500 APBD 14 Unit Rp 508,235,750 2 1 9 0 1 2.0 9 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 15 Unit Rp 55,800,000 APBD 15 Unit Rp 61,380,000 2 1 9 0 1 2.0 9 001 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Aparatur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 2 Unit Rp 23,580,000 APBD 2 Unit Rp 25,938,000 2 1 9 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan 33 Persen Rp 6,596,887,660 APBD 33 Persen Rp 7,256,576,426 2 1 9 0 2 2.0 1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Masyaraka t 33 Persen Rp 1,725,043,710 APBD 33 Persen Rp 1,897,548,081 2 1 9 0 2 2.0 1 001 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 3 Kegiatan Rp 349,777,610 APBD 3 Kegiatan Rp 384,755,371 2 1 9 0 2 2.0 1 001 4 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 1500 Orang Rp 892,266,310 APBD 1500 Orang Rp 981,492,941 2 1 9 0 2 2.0 1 001 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda Masyaraka t 600 Orang Rp 482,999,790 APBD 600 Orang Rp 531,299,769 2 1 9 0 2 2.0 2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda Masyaraka t 33 Persen Rp 4,871,843,950 APBD 33 Persen Rp 5,359,028,345 2 1 9 0 2 2.0 2 000 3 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 3 Organisas i Rp 3,515,000,000 APBD 3 Organisas i Rp 3,866,500,000 2 1 9 0 2 2.0 2 000 4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 70 Orang Rp 1,356,843,950 APBD 70 Orang Rp 1,492,528,345 2 1 9 0 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 33 Persen Rp 28,468,713,580 APBD 33 Persen Rp 31,315,584,938 2 1 9 0 3 2.0 2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota Masyaraka t 10 Persen Rp 859,449,060 APBD 10 Persen Rp 945,393,966 2 1 9 0 3 2.0 2 000 4 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 3 Kegiatan Rp 859,449,060 APBD 3 Kegiatan Rp 945,393,966 2 1 9 0 3 2.0 3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Terlaksanaannya seleksi atlet daerah Masyaraka t 30 Persen Rp 24,100,567,650 APBD 30 Persen Rp 26,510,624,415 2 1 9 0 3 2.0 3 000 6 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 450 Orang Rp 175,480,000 APBD 450 Orang Rp 193,028,000 2 1 9 0 3 2.0 3 000 8 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua 2 Pelatda Rp 3,419,693,650 APBD 2 Pelatda Rp 3,761,663,015 Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) Kecamatan , Semua Kel/Desa 2 1 9 0 3 2.0 3 000 9 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 150 Orang Rp 20,505,394,000 APBD 150 Orang Rp 22,555,933,400 2 1 9 0 3 2.0 5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi Masyaraka t 33 Persen Rp 3,508,696,870 APBD 33 Persen Rp 3,859,566,557 2 1 9 0 3 2.0 5 000 8 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 1 Dokumen Rp 306,499,680 APBD 1 Dokumen Rp 337,149,648 2 1 9 0 3 2.0 5 001 0 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 1 Lembaga Rp 3,202,197,190 APBD 1 Lembaga Rp 3,522,416,909 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Rp 1,809,999,420 APBD Rp 1,990,999,362 2 2 2 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan 33 Persen Rp 1,809,999,420 APBD 33 Persen Rp 1,990,999,362 2 2 2 0 2 2.0 1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan Masyaraka t 33 Persen Rp 1,809,999,420 APBD 33 Persen Rp 1,990,999,362 2 2 2 0 2 2.0 1 000 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 12 Objek Rp 1,051,499,550 APBD 12 Objek Rp 1,156,649,505 2 2 2 0 2 2.0 1 000 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan 150 Orang Rp 758,499,870 APBD 150 Orang Rp 834,349,857 , Semua Kel/Desa 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Rp 3,502,594,060 APBD Rp 3,852,853,466 3 2 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Rp 3,502,594,060 APBD Rp 3,852,853,466 3 2 6 0 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 33 Persen Rp 408,490,000 APBD 33 Persen Rp 449,339,000 3 2 6 0 2 2.0 1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota Masyaraka t 33 Persen Rp 408,490,000 APBD 33 Persen Rp 449,339,000 3 2 6 0 2 2.0 1 000 5 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 3 Lokasi Rp 275,490,000 APBD 3 Lokasi Rp 303,039,000 3 2 6 0 2 2.0 1 000 7 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 20 Laporan Rp 133,000,000 APBD 20 Laporan Rp 146,300,000 3 2 6 0 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata 33 Persen Rp 908,297,140 APBD 33 Persen Rp 999,126,854 3 2 6 0 3 2.0 1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Masyaraka t 32 Persen Rp 908,297,140 APBD 32 Persen Rp 999,126,854 3 2 6 0 3 2.0 1 000 6 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 4 Kegiatan Rp 668,195,140 APBD 4 Kegiatan Rp 735,014,654 3 2 6 0 3 2.0 1 000 7 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 5 Promosi Rp 240,102,000 APBD 5 Promosi Rp 264,112,200 3 2 6 0 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 33 Persen Rp 2,185,806,920 APBD 33 Persen Rp 2,404,387,612 3 2 6 0 5 2.0 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyaraka t 33 Persen Rp 2,185,806,920 APBD 33 Persen Rp 2,404,387,612 3 2 6 0 5 2.0 1 000 6 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 20 Orang Rp 177,586,050 APBD 20 Orang Rp 195,344,655 3 2 6 0 5 2.0 1 000 9 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata Masyaraka t Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 30 Orang Rp 2,008,220,870 APBD 30 Orang Rp 2,209,042,957 Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Sebelum Perubahan) No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Lokasi Sumber Dana Prioritas APBD 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 8 11 13 14 15 16 17 20 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 53.519.492.958,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50.016.898.898,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 48.206.899.478,00 1 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 13.141.298.238,00 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 33 Persen 114.251.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Aparatur Sipil Negara DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 60.895.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 26.926.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 26.430.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 33 Persen 10.265.899.834,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Aparatur Sipil Negara DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 10.253.935.834,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 11.964.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 33 Persen 14.999.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Aparatur Sipil Negara DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 14.999.700,00 Kab. Tangerang, Semua PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, Kecamatan, Semua Kel/Desa serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemerintahan yang Baik KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33 Persen 45.390.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Aparatur Sipil Negara DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 44 Orang 45.390.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 33 Persen 1.978.935.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Aparatur Sipil Negara DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 391.771.800,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 149.790.700,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 2 19 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 100.086.200,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 30 Dokumen 137.500.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 150.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 1.049.787.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33 Persen 180.408.704,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Aparatur Sipil Negara DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA judi, dan penyeludupan. 2 19 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 14.936.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 165.472.704,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 33 Persen 541.412.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Aparatur Sipil Negara DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 462.032.500,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 55.800.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 23.580.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan 33 Persen 6.596.887.660,00 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda 33 Persen 1.725.043.710,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Masyarakat DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 02 2.01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 3 Kegiatan 349.777.610,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 02 2.01 0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 1500 Orang 892.266.310,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN Semua Kel/Desa pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. DAN PARIWISATA 2 19 02 2.01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 600 Orang 482.999.790,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda 33 Persen 4.871.843.950,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Masyarakat DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 02 2.02 0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 3 Organisasi 3.515.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2 19 02 2.02 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 70 Orang 1.356.843.950,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 33 Persen 28.468.713.580,00 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota 10 Persen 859.449.060,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Masyarakat DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 3 Kegiatan 859.449.060,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Terlaksanaannya seleksi atlet daerah 30 Persen 24.100.567.650,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Masyarakat DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 03 2.03 0006 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 450 Orang 175.480.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 03 2.03 0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 2 Pelatda 3.419.693.650,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 2 19 03 2.03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 150 Orang 20.505.394.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi 33 Persen 3.508.696.870,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Masyarakat DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 03 2.05 0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 1 Dokumen 306.499.680,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 19 03 2.05 0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 3.202.197.190,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.809.999.420,00 4 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan 33 Persen 1.809.999.420,00 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan 33 Persen 1.809.999.420,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Masyarakat DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 02 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 12 Objek 1.051.499.550,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 22 02 2.01 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150 Orang 758.499.870,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.502.594.060,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.502.594.060,00 5 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 33 Persen 408.490.000,00 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota 33 Persen 408.490.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Masyarakat DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.01 0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 3 Lokasi 275.490.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 20 Laporan 133.000.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong Meningkatkan Perekonomian Masyarakat DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 6 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata 33 Persen 908.297.140,00 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media 32 Persen 908.297.140,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Masyarakat DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Kegiatan 668.195.140,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 5 Promosi 240.102.000,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 7 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 33 Persen 2.185.806.920,00 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 33 Persen 2.185.806.920,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Masyarakat DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 05 2.01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 20 Orang 177.586.050,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 26 05 2.01 0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 30 Orang 2.008.220.870,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong Meningkatkan Perekonomian Masyarakat DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tabel 4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Setelah Perubahan – Rasionalisasi) Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun berjalan) Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubaha n Sesuda h Perub ahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubah an Sebelu m Perub ahan Sesuda h Perub ahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubaha n Sesudah Perubaha n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Rp 53,519,492,958 Rp 51,658,685,798 (1,860,807,160) APBD APBD 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Rp 50,016,898,898 Rp 48,474,790,698 (1,542,108,200) APBD APBD 2 1 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Rp 48,206,899,478 Rp 46,865,234,138 (1,341,665,340) APBD APBD 2 1 9 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen Rp 13,141,298,238 Rp 12,514,793,828 (626,504,410) APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara 33 Persen 33 Persen Rp 114,251,800 Rp 85,187,560 (29,064,240) APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 01 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 4 Dokum en 4 Dokum en Rp 60,895,000 Rp 45,670,190 (15,224,810) APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 01 00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, 4 Lapora n 4 Lapora n Rp 26,926,800 Rp 20,194,940 (6,731,860) APBD APBD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua Kel/Des a 2 1 9 0 1 2. 01 00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 4 Lapora n 4 Lapora n Rp 26,430,000 Rp 19,322,430 (7,107,570) APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara 33 Persen 33 Persen Rp 10,265,899,834 Rp 10,262,908,834 (2,991,000) APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 02 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 40 Orang/ Bulan 40 Orang/ Bulan Rp 10,253,935,834 Rp 10,253,935,834 - APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 02 00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 4 Lapora n 4 Lapora n Rp 11,964,000 Rp 8,973,000 (2,991,000) APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara 33 Persen 33 Persen Rp 14,999,700 Rp 11,249,580 (3,750,120) APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 03 00 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Kab. Tangera ng, Semua 1 Lapora n 1 Lapora n Rp 14,999,700 Rp 11,249,580 (3,750,120) APBD APBD Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kel/Desa Kecamat an, Semua Kel/Des a 2 1 9 0 1 2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara 33 Persen 33 Persen Rp 45,390,000 Rp 43,690,000 (1,700,000) APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 05 00 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 44 Orang 44 Orang Rp 45,390,000 Rp 43,690,000 (1,700,000) APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara 33 Persen 33 Persen Rp 1,978,935,700 Rp 1,393,670,650 (585,265,050) APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 06 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 4 Paket 4 Paket Rp 391,771,800 Rp 391,771,800 - APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 06 00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 10 Paket 10 Paket Rp 149,790,700 Rp 149,790,700 - APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 06 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 10 Paket 10 Paket Rp 100,086,200 Rp 76,164,650 (23,921,550) APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 06 00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 30 Dokum en 30 Dokum en Rp 137,500,000 Rp 137,500,000 - APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 06 00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 48 Lapora n 48 Lapora n Rp 150,000,000 Rp 113,550,000 (36,450,000) APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 06 00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 200 Lapora n 200 Lapora n Rp 1,049,787,000 Rp 524,893,500 (524,893,500) APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara 33 Persen 33 Persen Rp 180,408,704 Rp 176,674,704 (3,734,000) APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 08 00 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 1 Lapora n 1 Lapora n Rp 14,936,000 Rp 11,202,000 (3,734,000) APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 08 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 1 Lapora n 1 Lapora n Rp 165,472,704 Rp 165,472,704 - APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara 33 Persen 33 Persen Rp 541,412,500 Rp 541,412,500 - APBD APBD Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah 2 1 9 0 1 2. 09 00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 14 Unit 14 Unit Rp 462,032,500 Rp 462,032,500 - APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 09 00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 15 Unit 15 Unit Rp 55,800,000 Rp 55,800,000 - APBD APBD 2 1 9 0 1 2. 09 00 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Aparatur Sipil Negara Aparat ur Sipil Negara Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 2 Unit 2 Unit Rp 23,580,000 Rp 23,580,000 - APBD APBD 2 1 9 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan 33 Persen 33 Persen Rp 6,596,887,660 Rp 6,249,370,800 (347,516,860) APBD APBD 2 1 9 0 2 2. 01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Masyarak at Masya rakat 33 Persen 33 Persen Rp 1,725,043,710 Rp 1,498,093,860 (226,949,850) APBD APBD 2 1 9 0 2 2. 01 00 13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua 3 Kegiat an 3 Kegiat an Rp 349,777,610 Rp 292,995,610 (56,782,000) APBD APBD Kel/Des a 2 1 9 0 2 2. 01 00 14 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 1500 Orang 1500 Orang Rp 892,266,310 Rp 773,540,690 (118,725,620) APBD APBD 2 1 9 0 2 2. 01 00 15 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda Masyarak at Masya rakat 600 Orang 600 Orang Rp 482,999,790 Rp 431,557,560 (51,442,230) APBD APBD 2 1 9 0 2 2. 02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda Masyarak at Masya rakat 33 Persen 33 Persen Rp 4,871,843,950 Rp 4,751,276,940 (120,567,010) APBD APBD 2 1 9 0 2 2. 02 00 03 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 3 Organi sasi 3 Organi sasi Rp 3,515,000,000 Rp 3,515,000,000 - APBD APBD 2 1 9 0 2 2. 02 00 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 70 Orang 70 Orang Rp 1,356,843,950 Rp 1,236,276,940 (120,567,010) APBD APBD 2 1 9 0 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 33 Persen 33 Persen Rp 28,468,713,580 Rp 28,101,069,510 (367,644,070) APBD APBD 2 1 9 0 3 2. 02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaraanny a kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota Terselenggaraann ya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota Masyarak at Masya rakat 10 Persen 10 Persen Rp 859,449,060 Rp 818,776,840 (40,672,220) APBD APBD 2 1 9 0 3 2. 02 00 04 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 3 Kegiat an 3 Kegiat an Rp 859,449,060 Rp 818,776,840 (40,672,220) APBD APBD 2 1 9 0 3 2. 03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Terlaksanaannya seleksi atlet daerah Terlaksanaannya seleksi atlet daerah Masyarak at Masya rakat 30 Persen 30 Persen Rp 24,100,567,650 Rp 23,854,564,290 (246,003,360) APBD APBD 2 1 9 0 3 2. 03 00 06 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 450 Orang 450 Orang Rp 175,480,000 Rp 159,645,000 (15,835,000) APBD APBD 2 1 9 0 3 2. 03 00 08 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 2 Pelatd a 2 Pelatd a Rp 3,419,693,650 Rp 3,212,231,290 (207,462,360) APBD APBD 2 1 9 0 3 2. 03 00 09 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 150 Orang 150 Orang Rp 20,505,394,000 Rp 20,482,688,000 (22,706,000) APBD APBD 2 1 9 0 3 2. 05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi Masyarak at Masya rakat 33 Persen 33 Persen Rp 3,508,696,870 Rp 3,427,728,380 (80,968,490) APBD APBD 2 1 9 0 3 2. 05 00 08 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 1 Dokum en 1 Dokum en Rp 306,499,680 Rp 292,135,560 (14,364,120) APBD APBD 2 1 9 0 3 2. 05 00 10 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 1 Lemba ga 1 Lemba ga Rp 3,202,197,190 Rp 3,135,592,820 (66,604,370) APBD APBD 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Rp 1,809,999,420 Rp 1,609,556,560 (200,442,860) APBD APBD 2 2 2 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan 33 Persen 33 Persen Rp 1,809,999,420 Rp 1,609,556,560 (200,442,860) APBD APBD 2 2 2 0 2 2. 01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan Masyarak at Masya rakat 33 Persen 33 Persen Rp 1,809,999,420 Rp 1,609,556,560 (200,442,860) APBD APBD 2 2 2 0 2 2. 01 00 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 12 Objek 12 Objek Rp 1,051,499,550 Rp 949,089,290 (102,410,260) APBD APBD 2 2 2 0 2 2. 01 00 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 150 Orang 150 Orang Rp 758,499,870 Rp 660,467,270 (98,032,600) APBD APBD 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Rp 3,502,594,060 Rp 3,183,895,100 (318,698,960) APBD APBD 3 2 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Rp 3,502,594,060 Rp 3,183,895,100 (318,698,960) APBD APBD 3 2 6 0 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 33 Persen 33 Persen Rp 408,490,000 Rp 348,070,500 (60,419,500) APBD APBD 3 2 6 0 2 2. 01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota Masyarak at Masya rakat 33 Persen 33 Persen Rp 408,490,000 Rp 348,070,500 (60,419,500) APBD APBD 3 2 6 0 2 2. 01 00 05 Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 3 Lokasi 3 Lokasi Rp 275,490,000 Rp 275,490,000 - APBD APBD 3 2 6 0 2 2. 01 00 07 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 20 Lapora n 20 Lapora n Rp 133,000,000 Rp 72,580,500 (60,419,500) APBD APBD 3 2 6 0 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata 33 Persen 33 Persen Rp 908,297,140 Rp 866,002,100 (42,295,040) APBD APBD 3 2 6 0 3 2. 01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Masyarak at Masya rakat 32 Persen 32 Persen Rp 908,297,140 Rp 866,002,100 (42,295,040) APBD APBD 3 2 6 0 3 2. 01 00 06 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 4 Kegiat an 4 Kegiat an Rp 668,195,140 Rp 657,677,000 (10,518,140) APBD APBD 3 2 6 0 3 2. 01 00 07 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kab. Tangera ng, 5 Promo si 5 Promo si Rp 240,102,000 Rp 208,325,100 (31,776,900) APBD APBD dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 3 2 6 0 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 33 Persen 33 Persen Rp 2,185,806,920 Rp 1,969,822,500 (215,984,420) APBD APBD 3 2 6 0 5 2. 01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarak at Masya rakat 33 Persen 33 Persen Rp 2,185,806,920 Rp 1,969,822,500 (215,984,420) APBD APBD 3 2 6 0 5 2. 01 00 06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 20 Orang 20 Orang Rp 177,586,050 Rp 144,575,160 (33,010,890) APBD APBD 3 2 6 0 5 2. 01 00 09 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata Masyarak at Masya rakat Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a 30 Orang 30 Orang Rp 2,008,220,870 Rp 1,825,247,340 (182,973,530) APBD APBD Tabel 4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Setelah Perubahan - APBDP) N O Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun berjalan) Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan (APBD Murni) Sesudah Perubahan (APBD Perubahan) Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubaha n Sesudah Perubaha n 1 2 3 4 5 13 14 15 = ( 14-13 ) 16 17 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Rp 53.519.492.958 Rp 53.647.520.663 128.027.705 APBD APBD 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Rp 50.016.898.898 Rp 51.289.762.463 1.272.863.565 APBD APBD 2 1 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Rp 48.206.899.478 Rp 49.240.205.903 1.033.306.425 APBD APBD 1 2 1 9 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Rp 13.141.298.238 Rp 12.053.485.893 (1.087.812.345) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Rp 114.251.800 Rp 85.187.560 (29.064.240) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 60.895.000 Rp 45.670.190 (15.224.810) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 1 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 26.926.800 Rp 20.194.940 (6.731.860) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 1 000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 26.430.000 Rp 19.322.430 (7.107.570) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 10.265.899.834 Rp 9.790.100.899 (475.798.935) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Rp 10.253.935.834 Rp 9.781.127.899 (472.807.935) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 2 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Rp 11.964.000 Rp 8.973.000 (2.991.000) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 14.999.700 Rp 11.249.580 (3.750.120) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 3 000 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Rp 14.999.700 Rp 11.249.580 (3.750.120) APBD APBD Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1 9 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 45.390.000 Rp 47.338.000 1.948.000 APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 5 000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Rp 45.390.000 Rp 47.338.000 1.948.000 APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 1.978.935.700 Rp 1.455.017.914 (523.917.786) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Rp 391.771.800 Rp 493.156.564 101.384.764 APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 6 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Rp 149.790.700 Rp 149.790.700 - APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Rp 100.086.200 Rp 90.909.650 (9.176.550) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 6 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Rp 137.500.000 Rp 137.500.000 - APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 6 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 150.000.000 Rp 113.550.000 (36.450.000) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 1.049.787.000 Rp 470.111.000 (579.676.000) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 180.408.704 Rp 123.179.440 (57.229.264) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 8 000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 14.936.000 Rp 11.202.000 (3.734.000) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Rp 165.472.704 Rp 111.977.440 (53.495.264) APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp 541.412.500 Rp 541.412.500 - APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 9 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Rp 462.032.500 Rp 462.032.500 - APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 9 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Rp 55.800.000 Rp 55.800.000 - APBD APBD 2 1 9 0 1 2.0 9 001 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rp 23.580.000 Rp 23.580.000 - APBD APBD 2 2 1 9 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan Rp 6.596.887.660 Rp 6.620.650.800 23.763.140 APBD APBD 2 1 9 0 2 2.0 1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Rp 1.725.043.710 Rp 1.498.075.160 (226.968.550) APBD APBD 2 1 9 0 2 2.0 1 001 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Rp 349.777.610 Rp 292.995.610 (56.782.000) APBD APBD 2 1 9 0 2 2.0 1 001 4 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi Rp 892.266.310 Rp 773.521.990 (118.744.320) APBD APBD 2 1 9 0 2 2.0 1 001 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda Rp 482.999.790 Rp 431.557.560 (51.442.230) APBD APBD 2 1 9 0 2 2.0 2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda Rp 4.871.843.950 Rp 5.122.575.640 250.731.690 APBD APBD 2 1 9 0 2 2.0 2 000 3 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Rp 3.515.000.000 Rp 3.695.000.000 180.000.000 APBD APBD 2 1 9 0 2 2.0 2 000 4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Rp 1.356.843.950 Rp 1.427.575.640 70.731.690 APBD APBD 3 2 1 9 0 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Rp 28.468.713.580 Rp 30.566.069.210 2.097.355.630 APBD APBD 2 1 9 0 3 2.0 2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota Rp 859.449.060 Rp 818.776.840 (40.672.220) APBD APBD 2 1 9 0 3 2.0 2 000 4 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Rp 859.449.060 Rp 818.776.840 (40.672.220) APBD APBD 2 1 9 0 3 2.0 3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Terlaksanaannya seleksi atlet daerah Terlaksanaannya seleksi atlet daerah Rp 24.100.567.650 Rp 26.319.563.990 2.218.996.340 APBD APBD 2 1 9 0 3 2.0 3 000 6 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Rp 175.480.000 Rp 159.645.000 (15.835.000) APBD APBD 2 1 9 0 3 2.0 3 000 8 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) Rp 3.419.693.650 Rp 5.212.230.990 1.792.537.340 APBD APBD 2 1 9 0 3 2.0 3 000 9 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan Rp 20.505.394.000 Rp 20.947.688.000 442.294.000 APBD APBD 2 1 9 0 3 2.0 5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi Rp 3.508.696.870 Rp 3.427.728.380 (80.968.490) APBD APBD 2 1 9 0 3 2.0 5 000 8 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Rp 306.499.680 Rp 292.135.560 (14.364.120) APBD APBD 2 1 9 0 3 2.0 5 001 0 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Rp 3.202.197.190 Rp 3.135.592.820 (66.604.370) APBD APBD 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Rp 1.809.999.420 Rp 2.049.556.560 239.557.140 APBD APBD 4 2 2 2 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan Rp 1.809.999.420 Rp 2.049.556.560 239.557.140 APBD APBD 2 2 2 0 2 2.0 1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan Rp 1.809.999.420 Rp 2.049.556.560 239.557.140 APBD APBD 2 2 2 0 2 2.0 1 000 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Rp 1.051.499.550 Rp 1.389.089.290 337.589.740 APBD APBD 2 2 2 0 2 2.0 1 000 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Rp 758.499.870 Rp 660.467.270 (98.032.600) APBD APBD 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Rp 3.502.594.060 Rp 2.357.758.200 (1.144.835.860) APBD APBD 3 2 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Rp 3.502.594.060 Rp 2.357.758.200 (1.144.835.860) APBD APBD 5 3 2 6 0 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Rp 408.490.000 Rp 348.070.500 (60.419.500) APBD APBD 3 2 6 0 2 2.0 1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota Rp 408.490.000 Rp 348.070.500 (60.419.500) APBD APBD 3 2 6 0 2 2.0 1 000 5 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Rp 275.490.000 Rp 275.490.000 - APBD APBD 3 2 6 0 2 2.0 1 000 7 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Rp 133.000.000 Rp 72.580.500 (60.419.500) APBD APBD evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 6 3 2 6 0 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata Rp 908.297.140 Rp 865.999.100 (42.298.040) APBD APBD 3 2 6 0 3 2.0 1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Rp 908.297.140 Rp 865.999.100 (42.298.040) APBD APBD 3 2 6 0 3 2.0 1 000 6 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Rp 668.195.140 Rp 657.677.000 (10.518.140) APBD APBD 3 2 6 0 3 2.0 1 000 7 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Rp 240.102.000 Rp 208.322.100 (31.779.900) APBD APBD 7 3 2 6 0 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp 2.185.806.920 Rp 1.143.688.600 (1.042.118.320) APBD APBD 3 2 6 0 5 2.0 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp 2.185.806.920 Rp 1.143.688.600 (1.042.118.320) APBD APBD 3 2 6 0 5 2.0 1 000 6 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Rp 177.586.050 Rp 144.575.160 (33.010.890) APBD APBD 3 2 6 0 5 2.0 1 000 9 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata Rp 2.008.220.870 Rp 999.113.440 (1.009.107.430) APBD APBD Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi jajaran Dinas yang berada dalam lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kegiatannya selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2025. Dalam rangka mengoptimalkan hasil dari pelaksanaan kegiatan ini pada pencapaian kinerja yang diharapkan, maka setiap bagian dari dinas yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA). Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secara periodik yang dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajamen yang tidak terpisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

27.Dinas Perpustakaan dan Arsip
1.1. Latar Belakang Dokumen perencanaan pada setiap Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen yang sangat penting seperti Rencana Kerja (Renja). Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD). Renja Perubahan PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perencanaan Kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah pada tahun n+1 dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan kerja ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya menusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan dari visi dan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sehubungan dengan hal itu, di bidang perencanaan setiap instansi pemerintah dituntut untuk menyiapkan dan menyusun rencana kinerja tahunan dengan mengacu pada Renstra. Hal tersebut akan menjadi tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/unit kerja pada akhir tahun. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pembangunan Daerah bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang merupakan suatu penjabaran dari Visi dan Misi serta Program dari Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah, dan berisikan informasi mengenai sumberdaya yang diperlukan, keluaran dan manfaat. Keluaran dan Manfaat dalam Renja Perubahan ini merupakan indikator yang ingin dicapai namun tidaklah bersifat kaku, sehingga masih dapat diperbaiki dengan memperhatikan dinamika masyarakat dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang.
1.2. Landasan Hukum Landasan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya didasarkan pada: 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah ProDaerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 13) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; 14) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang. 15) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.
1.3. Maksud Dan Tujuan A. MAKSUD Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi Aparatur dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang dalam mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya serta penajaman penyampaian Renstra SKPD untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. B. TUJUAN Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini juga untuk memberikan arah dan penyatuan pola pikir dan tindak dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dibidang perpustakaan dan arsip, juga sebagai tolok ukur bagi pencapaian Kinerja Organisasi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip.
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025 terdiri dari beberapa bab, yaitu :
2.1.Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang mulai tahun 2025 didasarkan pada Renstra 2024-2026 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan (tupoksi) tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang. Kajian (reviuw) terhadap evaluasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2025, mengacu pada APBD tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelakasanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya secara fisik telah berjalan sesuai rencana, namun penyerapan anggaran masih relative rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Adapun rekapitulasi evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang sampai dengan triwulan II Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut: Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) I II III IV

(1)(2) (3)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) = (5) + (11)
(13)= (12)/(4) x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 % 20.417.897.742 95, 49 % 17.670.212.810 19.729.593.704 5.129.235.814 9.833.036.011 19.108.337.593 9.833.036.011 49,08% 2.23.01. 2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 % 211.921.080 129.399.271 162.895.030 60.230.000 60.230.000 152.693.230 60.230.000 39,24% 2.23.01. 2.01.000 1 Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dok 178.779.410 81.461.916 88.807.530 43.600.000 51.119.000 81.221.530 51.119.000 36,30% 2.23.01. 2.01.000 6 Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lap 9.867.670 47.937.355 16.439.850 9.340.000 9.867.670 16.439.850 9.867.670 100,00% 2.23.01. 2.01.000 7 Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Lap 23.274.000 - 57.647.650 7.290.000 7.290.000 55.031.850 7.290.000 31,32% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) I II III IV
(1)(2) (3)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) = (5) + (11)
(13)= (12)/(4) x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.23.01. 2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 15.882.290.690 13.357.538.179 14.359.222.708 4.305.446.989 8.000.478.349 14.051.865.969 8.000.478.349 49,46% 2.23.01. 2.02.000 1 Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 77 Ora ng/ Bul an 15.859.790.730 13.332.538.240 14.333.362.808 4.302.526.989 7.997.558.349 14.026.006.069 7.997.558.349 49,51% 2.23.01. 2.02.000 5 Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD 4 Lap ora n 22.499.960 24.999.939 25.859.900 2.920.000 2.920.000 25.859.900 2.920.000 12,98% 2.23.01. 2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 % - 94.999.919 213.232.900 - - 179.778.000 - - 2.23.01. 2.05.000 2 Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - - 34.314.500 - - 33.268.000 - - 2.23.01. 2.05.000 9 Sub. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 94.999.919 178.918.400 - - 146.510.000 - - 2.23.01. 2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.117.520.444 2.600.702.561 1.807.282.989 148.308.500 496.692.503 1.746.221.240 496.692.503 48,55% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) I II III IV
(1)(2) (3)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) = (5) + (11)
(13)= (12)/(4) x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.23.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Pak et 39.959.900 54.926.932 54.864.500 - 38.514.000 40.980.500 38.514.000 96,38% 2.23.01. 2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Pak et 462.621.900 1.457.104.987 333.587.000 52.030.000 52.030.000 304.578.900 52.030.000 23,12% 2.23.01. 2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Pak et 71.615.179 - 120.321.239 - 69.980.550 116.933.900 69.980.550 97,72% 2.23.01. 2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Pak et 96.651.900 208.881.302 176.007.500 2.835.500 93.214.853 172.415.800 93.214.853 96,44% 2.23.01. 2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Pak et 26.700.400 65.883.940 78.090.850 - 25.758.000 75.699.570 25.758.000 94,67% 2.23.01. 2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dok 124.000.000 50.000.000 22.571.400 62.978.000 75.636.500 22.571.400 75.636.500 61,00% 2.23.01. 2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Lap 32.812.000 59.990.000 54.614.000 8.035.000 17.549.000 54.589.000 17.549.000 53,48% 2.23.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Lap 263.160.000 703.915.400 967.226.500 22.430.000 124.009.600 958.452.170 124.009.600 30,56% 2.23.01. 2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Pemenuhan pengadaan 100 % - - 20.732.400 - - 20.000.000 - - Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) I II III IV
(1)(2) (3)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) = (5) + (11)
(13)= (12)/(4) x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 2.23.01. 2.07.000 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - - 20.732.400 - - 20.000.000 - - 2.23.01. 2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 % 1.808.135.568 330.655.660 1.927.725.660 472.137.000 815.976.500 1.749.397.845 815.976.500 49,27% 2.23.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12L ap 10.800.000 19.953.660 19.953.660 2.700.000 4.500.000 13.205.845 4.500.000 41,67% 2.23.01. 2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap 1.797.335.568 310.702.000 1.907.772.000 469.437.000 811.476.500 1.736.192.000 811.476.500 49,32% 2.23.01. 2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 1.398.029.960 1.156.917.220 1.238.502.017 143.113.325 451.611.989 1.208.381.309 451.611.989 44,94% 2.23.01. 2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 219.209.556 81.150.720 238.676.368 25.688.329 61.908.827 229.750.219 61.908.827 28,24% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) I II III IV
(1)(2) (3)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) = (5) + (11)
(13)= (12)/(4) x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.23.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 480.890.404 544.306.500 523.585.649 89.674.996 169.528.162 505.480.090 169.528.162 35,25% 2.23.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 81 Unit 143.800.000 176.140.000 130.400.000 27.750.000 61.200.000 129.475.000 61.200.000 42,56% 2.23.01. 2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 1 Unit 554.130.000 355.320.000 345.840.000 - 158.975.000 343.676.000 158.975.000 98,66% 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase pemenuhan pembinaan perpustakaan 100 % 1.512.936.910 4.060.257.129 3.394.820.530 72.758.000 344.508.000 3.301.451.730 344.508.000 27,16% 2.23.02. 2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota 100 % 868.623.410 1.787.137.282 1.527.062.390 20.908.000 153.768.000 1.494.027.090 153.768.000 22,01% 2.23.02. 2.01.000 2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan diWilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 5 Per pust 247.083.500 - 453.444.760 - 96.602.000 440.263.160 96.602.000 72,27% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) I II III IV
(1)(2) (3)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) = (5) + (11)
(13)= (12)/(4) x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.23.02. 2.01.001 2 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan 6 Laya nan 108.379.000 1.238.870.355 - 20.444.000 27.087.000 - 27.087.000 26,74% 2.23.02. 2.01.001 6 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 280 Org 163.332.010 - 598.758.530 - - 592.429.330 - - 2.23.02. 2.01.001 7 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4 Dok 128.222.000 - 64.930.000 - 29.351.000 63.006.000 29.351.000 33,59% 2.23.02. 2.01.001 8 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan KeberagamanKo leksi Perpustakaan 182 2 Eks 221.606.900 - 409.929.100 464.000 728.000 398.328.600 728.000 0,33% 2.23.02. 2.01.000 8 Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan - 548.266.927 - - - - - - 2.23.02. 2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pembudayaan gemar 100 % 644.313.500 2.273.119.847 1.867.758.140 51.850.000 190.740.000 1.807.424.640 190.740.000 33,48% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) I II III IV
(1)(2) (3)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) = (5) + (11)
(13)= (12)/(4) x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp membaca tingkat daerah kabupaten/kota 2.23.02. 2.02.000 6 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya 29 Org 95.778.500 - 100.619.960 - - 77.361.260 - - 2.23.02. 2.02.000 7 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 12 Per pust 200.255.000 - 106.479.000 - - 103.814.000 - - 2.23.02. 2.02.000 9 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 12 Org 130.705.000 1.465.792.120 200.497.100 - 73.770.000 196.803.300 73.770.000 33,48% 2.23.02. 2.02.000 1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 50 Lok us 217.575.000 807.327.727 305.562.080 51.850.000 116.970.000 282.421.080 116.970.000 81,82% 2.23.02. 2.02.000 2 Pembangunan danPemeliharaan SaranaPerpustakaan di Tempat-Tempat Umum yangMenjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan DaerahKabupate n/Kota - - 1.154.600.000 1.147.025.000 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) I II III IV
(1)(2) (3)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) = (5) + (11)
(13)= (12)/(4) x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip 100 % 995.310.600 2.711.229.404 1.135.312.810 56.106.000 228.157.000 1.064.738.000 228.157.000 22,92% 2.24.02. 2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota 100 % 114.639.000 699.877.516 661.714.700 8.606.000 8.606.000 618.641.200 8.606.000 7,48% 2.24.02. 2.01.000 2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan - - 699.877.516 480.426.500 - - 444.569.000 - - 2.24.02. 2.01.000 3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Lap 114.639.000 - 181.288.200 8.606.000 8.606.000 174.072.200 8.606.000 7,48% 2.24.02. 2.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota 100 % 546.122.200 756.494.582 180.225.400 43.000.000 95.608.000 165.160.000 95.608.000 17,51% 2.24.02. 2.02.000 2 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 100 00 Arsi p 546.122.200 756.494.582 180.225.400 43.000.000 95.608.000 165.160.000 95.608.000 17,51% 2.24.02. 2.03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan 100 % 334.549.400 1.254.857.306 293.372.710 4.500.000 123.943.000 280.936.800 123.943.000 37,09% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) I II III IV
(1)(2) (3)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) = (5) + (11)
(13)= (12)/(4) x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp nasional tingkat kabupaten/kota 2.24.02. 2.03.000 1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 63 Pen ggu na 141.684.400 956.323.038 136.298.700 4.500.000 7.079.000 131.063.600 7.079.000 4,97% 2.24.02. 2.03.000 2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 1 Lap 192.865.000 298.534.268 157.074.010 - 116.864.000 149.873.200 116.864.000 60,95% 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip 100 % 414.579.050 - 656.481.480 6.424.000 70.655.600 622.463.680 70.655.600 38,29% 2.24.03. 2.01 PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN Persentase pemenuhan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun 100 % - - 358.280.400 - - 355.475.600 - - 2.24.03. 2.01.000 1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan - - 195.145.800 - - 194.075.800 - - Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) I II III IV
(1)(2) (3)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) = (5) + (11)
(13)= (12)/(4) x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi diBawah 10 (Sepuluh) Tahun 2.24.03. 2.01.000 2 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan - - 163.134.600 - - 161.399.800 - - 2.24.03. 2.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kot a 100 % - - 298.201.080 46.950.000 - 266.988.080 - - 2.24.03. 2.02.000 1 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana - - 298.201.080 46.950.000 - 266.988.080 - - 2.24.03. 2.04 AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota 100 % 141.480.360 - - 4.380.000 66.567.600 - 66.567.600 47,05% 2.24.03. 2.04.000 1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai danDitetapkan 2 Arsi p 69.306.800 - - 2.190.000 62.187.600 - 62.187.600 89,73% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) I II III IV
(1)(2) (3)
(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) = (5) + (11)
(13)= (12)/(4) x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.24.03. 2.04.000 2 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai PersyaratanPenj aminan Keabsahan Arsip 2 Arsi p 72.173.560 - - 2.190.000 4.380.000 - 4.380.000 6,07% 2.24.03. 2.05 PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG Persentase pemenuhan pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang 100 % 273.098.690 - - 2.044.000 4.088.000 - 4.088.000 9,50% 2.24.03. 2.05.000 1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan 2 Arsi p 273.098.690 - - 2.044.000 4.088.000 - 4.088.000 9,50% JUMLAH TOTAL 23.340.724.302 24.441.699.343 24.916.208.524 5.264.523.814 10.476.356.611 24.096.991.003 10.476.356.611 46,60% Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya SIPD membantu kerja bidang-bidang di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu.

2.2.Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang berdasarkan indikator kinerja yang merupakan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 merupakan suatu kesatuan dalam pencapaian pembangunan yang tercantum pada Renstra tahun 2024-2026 untuk indikator kinerja tujuan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: Indikator Tujuan Satuan Target Renstra Target Renja Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks 87,75 87,75 Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai 73,15 73,15 Indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran Satuan Target Renstra Target Renja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai Indeks 79,71 79,71 Indeks Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan Nilai Indeks 81,75 81,75 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks 88,00 88,00 Nilai AKIP Nilai 76,20 76,20 Pada perubahan Renja Tahun 2025, nomenklatur program pada OPD merupakan hasil pemetaan program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya Indikator Kinerja Program disesuaikan berdasarkan hasil pemetaan tersebut dan tidak terdapat perubahan target kinerja, sebagaimana berikut: No Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Target Renstra Target Renja 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 2 Program Pembinaan Perpustakaan Persentase pemenuhan pembinaan perpustakaan % 100 100 3 Program Pengelolaan Arsip Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip % 100 100 4 Program Penyelamatan Arsip Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip % 100 100
2.3.Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pencapaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, diuraikan sebagai berikut : Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah dengan format Tabel T- C.30 sebagai berikut: Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang No Indikator SPM/standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Indeks kepuasan perpustakaan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan 87 88,5 87 88,5 Jumlah pengunjung layanan perpustakan 87% 100% 87% 100% 2 Indeks kepuasan kearsipan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kearsipan 87 88,5 87 88,5 Jumlah SKPD menerapkan arsip baku sesuai NSPK jumlah OPD 16% 12,6% 16% 12,6% 3 Nilai AKIP Nilai AKIP 70,58 71 73,15 76,20 70,58 71 78,40 76,20 4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 79,69 79,71 52.70 79,71 5 Indeks Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan 81,65 81,75 80.26 81,75 6 Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 87,75 88,00 88.75 88,00

2.4.Isu-isu Penting PenyelenggaraanTugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Isu-isu yang berkembang berkenaan penyelenggaranaan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan urusan Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

a.Isu Internal 1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas Salah satu modal utama pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, tangguh, handal, kreatif, professional dan memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, peran sosial, citra diri, perilaku, motivasi sesuai dengan jenis pekerjaannya dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat melalui suatu sistem pelatihan/bimbingan teknis baik formal maupun informal di bidang perpustakaan dan kearsipan yang terencana. Untuk mampu memiliki kompetensi agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM serta peningkatan jumlah pejabat fungsional perpustakaan dan kearsipan dari unsur-unsur yang terkandung dalam kompetensi fungsional pengetahuan merupakan langkah pertama yang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dan peningkatan dalam penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan. 2) Koordinasi Antar Instansi Belum Bersinergis Pengembangan Kearsipan dan perpustakaan dalam konteksnya merupakan bidang pengembangan yang sangat komplek dan memiliki banyak keterkaitan dengan pihak lainya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung.Hubungan kelembagaan dalam wujud kordinasi antara pelaku kearsipan dan perpustakaan di rasakan belum optimal sehingga upaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan perlu dilakukan melalui program-program terpadu dan terintergrasi seperti halnya program layanan perpustakaan keliling guna meningkatkan budaya baca masyarakat serta program pelatihan pengelolaan kearsipan guna efektivitas dalam pengelolaan arsip OPD sehingga pihak terkait baik instansi pemerintah, swasta dan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan fungsi perpustakaan dan efektivitas dalam pengelolaan kearsipan. 3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat pada saat ini dihadapkan pada suatu dilema bahwa di satu sisi lembaga diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Tangerang, namun disisi lain sebagai pusat pelayanan baca masyarakat tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai baik untuk sarana baca maupun peralatan kantor di gedung kantor pusat maupun gedung kantor menetap yang ada di wilayah. 4) Belum optimalnya Pembinaan Perpustakaan Pendampingan arsip di OPD belum optimal disebabkan seringnya pergantian pengelola arsip dan terbatasnya SDM di Dinas Perpustakaan dan Arsip yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan (belum adanya arsiparis) dan terbatasnya pustakawan dan kurangnya sumber daya manusia untuk pelayanan perpustakaan keliling dan menetap. 5) Penyusutan dan Pemusnahan Arsip Belum Optimal Penyusutan dan pemusnahan arsip yang ada belum berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta Penyusutan/penghapusan buku diatas 5 Tahun (yang sudah rusak) belum dilaksanakan secara optimal.
b.Isu Eksternal 1) Rendahnya Minat Baca Masyarakat Rendahnya minat baca masyarakat disebabkan oleh fasilitas perpustakaan yang kurang memadai, koleksi buku yang kurang lengkap, rendahnya koordinasi dengan pihak luar dalam menentukan lokasi pelayanan perpustakaan keliling. Disamping itu pada masa sekarang ini perkembangan teknologi memudahkan dalam mencari koleksi Pustaka melalui website, sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan kecanggihan tekonologi informasi sekarang ini. 2) Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Belum Optimal Pengembangan Perpustakaan dan kearsipan membutuhkan berbagai acuan, khususnya yang terkait dengan prospek dan kelayakannya. Penyusunan berbagai acuan tersebut perlu didukung dengan system teknologi informasi serta data-data yang valid dan akurat. Keberadaan database kearsipan/perpustakaan sangat bermanfaat untuk memudahkan OPD dan masyarakat dalam memperoleh informasi arsip dan koleksi buku yang dibutuhkan akan tetapi sampai saat ini database tersebut masih dikelola oleh internal lembaga sehingga belum bisa di akses oleh khalayak umum, sehingga beberapa informasi yang dibutuhkan oleh instansi ataupun masyarakat belum bisa ditemukan dengan mudah dan cepat. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan server serta fasilitas pendukung sistem informasi perpustakaan dan kearsipan dan scanner A3 untuk alihmedia buku, penyerahan arsip dari OPD belum sepenuhnya bisa dilaksanakan dan belum ditetapkannya status arsip terbuka, tertutup, dikecualikan oleh Kepala OPD sebagai pencipta arsip. 3) Rendahnya Pemahaman Peraturan Perundang-undangan Perpustakaan dan Kearsipan Rendahnya pemahaman tentang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan mengakibatkan banyak arsip- arsip tercecer, hilang dan tidak terpelihara dengan baik. Oleh karena itu para pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang di pandang perlu memahami tata kelola Arsip sesuai peraturan perundang-undangan serta kaidah kearsipan yang telah ditetapkan salah satunya adalah dengan mengikuti Bimbingan Teknis, Pelatihan yang diselengarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang setiap tahun. 4) Rendahnya Kesadaran Aparatur Dalam Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan Salah satu kunci untuk tumbuh demi berkembangnya Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan adalah terciptanya tata kelola perpustakaan dan arsip yang handal di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan masyarakat. Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tangerang telah mengadakan / melaksanakan penyelenggaraan pendampingan kearsipan bagi seluruh OPD dan pembinaan bagi perpustakaan masyarakat dan perpustakaan sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk menumbuh kembangkan kesadaran setiap aparatur akan pentingnya pengelolaan perpustakaan dan arsip. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025:
1. 1.Peningkatan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan dilapangan sebagai langkah awal pencegahan.
2. 2.Peningkatan mutu pelayanan yang berbasis Online pasca pandemi Covid-19. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025 berisi program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta mewujudkan pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dan pendanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.340.724.302 24.721.846.276 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 21.930.834.652 22.985.408.276 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 20.417.897.742 100% 20.431.297.703 2.23.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100% 211.921.080 100% 101.000.000 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 8 Dokumen 178.779.410 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Dokumen 30.000.000 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - - 1 Dokumen 6.000.000 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - - 1 Dokumen 6.000.000 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - - 1 Dokumen 8.000.000 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - - 1 Dokumen 8.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 1 Laporan 9.867.670 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Laporan 13.000.000 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 6 Laporan 23.274.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Laporan 30.000.000 2.23.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 15.882.290.690 100% 16.118.297.703 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 77 Orang/bulan 15.859.790.730 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 72 Orang 16.046.297.703 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 1 Laporan 22.499.960 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Laporan 35.000.000 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - - 4 Laporan 25.000.000 2.23.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - - 1 Dokumen 12.000.000 2.23.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya - - 100% 205.000.000 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung - - 1 Paket 80.000.000 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatih Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung - - 140 Orang 125.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.23.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 1.117.520.444 100% 690.000.000 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 1 Paket 39.959.900 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Paket 40.000.000 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 9 Paket 462.621.900 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 Paket 125.000.000 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 2 Paket 71.615.179 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Paket 70.000.000 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 5 Paket 96.651.900 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Paket 80.000.000 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 1 Paket 26.700.400 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Paket 35.000.000 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 2 Dokumen 124.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Dokumen 50.000.000 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 2 Laporan 32.812.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Laporan 40.000.000 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 11 Laporan 263.160.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 11 Laporan 250.000.000 2.23.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - - 100% 25.000.000 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung - - 15 Unit 25.000.000 2.23.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100% 1.808.135.568 100% 1.417.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 12 Laporan 10.800.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 12 Laporan 11.000.000 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 12 Laporan 1.797.335.568 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 12 Laporan 1.406.000.000 2.23.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 1.398.029.960 100% 1.875.000.000 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 6 Unit 219.209.556 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6 Unit 200.000.000 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 23 Unit 480.890.404 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 23 Unit 400.000.000 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 81 Unit 143.800.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 81 Unit 125.000.000 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 1 Unit 554.130.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Unit 1.150.000.000 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase pemenuhan pembinaan perpustakaan 100% 1.512.936.910 100% 2.355.000.000 2.23.02.2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota 100% 868.623.410 100% 1.875.000.000 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 5 Perpustaka an 247.083.500 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Perpustaka an 1.100.000.000 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 6 Layanan 108.379.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6 Layanan 150.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.23.02.2.01.0014 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat 500 Eksemplar 150.000.000 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 280 Orang 163.332.010 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 100 Orang 200.000.000 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 4 Dokumen 128.222.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 Dokumen 75.000.000 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 1822 Eksemplar 221.606.900 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2000 Eksemplar 125.000.000 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan - - 15 Eksemplar 75.000.000 2.23.02.2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota 100% 644.313.500 100% 480.000.000 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 29 Orang 95.778.500 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 332 Orang 75.000.000 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 12 Perpustak aan 200.255.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 13 Perpustak aan 100.000.000 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung - - 31 Perpustakaan 80.000.000 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 12 Orang 130.705.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 17 Orang 100.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyaraka Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 50 Lokus 217.575.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 75 Lokus 125.000.000 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.409.889.650 1.527.523.800 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip 100% 995.310.600 100% 435.000.000 2.24.02.2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota 100% 114.639.000 100% 80.000.000 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung - - - 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 1 Laporan 114.639.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 34 Laporan 80.000.000 2.24.02.2.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota 100% 546.122.200 100% 125.000.000 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 10000 Arsip 546.122.200 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1000 Arsip 125.000.000 2.24.02.2.03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota 100% 334.549.400 100% 230.000.000 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 63 Pengguna 141.684.400 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 10 Pengguna 80.000.000 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 1 Laporan 192.865.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Laporan 150.000.000 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip 100% 414.579.050 100% 20.200.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.24.03.2.01 PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN Persentase pemenuhan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun - - 100% 200.000.000 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung - - 250 Berkas 100.000.000 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung - - 250 Berkas 100.000.000 2.24.03.2.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota - - - - 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung - - - - 2.24.03.2.04 AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota 100% 141.480.360 - - 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 2 Arsip 69.306.800 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - - 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 2 Arsip 72.173.560 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - - 2.24.03.2.05 PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG Persentase pemenuhan pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang 100% 273.098.690 100% 20.000.000.000 2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung 2 Arsip 273.098.690 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Arsip 20.000.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Jumlah Total 23.340.724.302 43.421.297.703 Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang. Demikian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025, semoga dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan yang baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

28.Dinas Perikanan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam rangka mengoptimalkan sektor perikanan dan menangani berbagai tantangan yang dihadapi, Dinas Perikanan merasa perlu menyusun Rencana Kerja Perubahan. Rencana ini bertujuan untuk memberikan arah strategis yang jelas dalam pengembangan sektor perikanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan. Dengan adanya rencana kerja perubahan yang terstruktur, diharapkan dinas ini dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang ada, memanfaatkan potensi perikanan yang belum tergali sepenuhnya, serta meningkatkan pelayanan dan kualitas produk perikanan. Rencana Kerja Perubahan ini menjadi sangat penting mengingat sektor perikanan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang kompleks. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, penurunan produksi ikan, penangkapan ikan ilegal, dan penurunan pendapatan para nelayan perlu ditangani secara serius. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan, perlu adanya perubahan dalam kebijakan, praktik pengelolaan sumber daya perikanan, serta pemberdayaan masyarakat setempat. Rencana Kerja Perubahan ini juga menjadi respons atas arahan pemerintah yang semakin memperkuat peran sektor perikanan dalam perekonomian daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kesadaran akan potensi sumber daya perikanan yang besar dan pentingnya menjaga keberlanjutan sektor ini. Dengan demikian, dinas perikanan perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan sektor perikanan yang akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan. Rencana Kerja Perubahan ini juga akan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, akademisi, dan pemerintah daerah. Kolaborasi yang erat dengan pihak terkait diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam pengembangan sektor perikanan. Dengan memperkuat kerjasama dan partisipasi aktif semua pihak, diharapkan Rencana Kerja Perubahan ini dapat menghasilkan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan ini, akan diuraikan perubahan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perikanan di Tahun 2024. Selain itu, akan dijelaskan langkah- langkah strategis yang akan diambil, baik dalam aspek pengelolaan sumber daya perikanan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas produk perikanan, maupun pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dokumen ini akan menjadi panduan yang komprehensif bagi Dinas Perikanan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan program perubahan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor perikanan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai norma yuridis perencanaan program pusat dan daerah;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4.Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 20017 no 58, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4720)
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887)
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 - 2025
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2020 Tanggal 29 Desember tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13.Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2017 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang;
14.Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau pada Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang; 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk :
1.Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2.Memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja adalah sebagai beriku KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2025 Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.1 Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Triwulan II) No Indikator Kinerja Utama Indikator 2025 Target Perkiraan Triwulan II % 1 Meningkatya Produksi Ikan Pertumbuhan Produksi Ikan (%) 1.05 0.51 48,57 2 Meningkatnya konsumsi Ikan Tingkat Konsumsi Ikan (kg/ kapita/ th) 41.67 41.47 99,52 3 Meningkatnya akuntabilitas OPD Nilai AKIP Dinas Perikanan (Nilai) 85.5 89.2 104,3 Evaluasi dan analisis Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2024 dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.2 Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 No Indikator Kinerja Tahun 2025 (Realisasi Triwulan II s/d 17 Jui) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Meningkatya Produksi Ikan 17.443.500.570 6.599.960.721,0 0 37,83 2 Meningkatnya konsumsi Ikan 4.080.324.912 2.098.384.257,0 0 51,42 3 Meningkatnya akuntabilitas OPD 13.475.909.400,0 0 5.457.404.600,0 0 40,00 Tabel 2.3 Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 No Program Tahun 2025 (Realisasi Triwulan II s/d 17 Jui) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 5.239.027.480,0 0 2.405.107.500,00 45,91 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 6.704.475.300,0 0 4.085.948.221,00 60.94 2 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 4.080.324.912,0 0 2.098.384.257,00 51,42 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.475.909.400, 00 5.457.404.600,00 40% Berdasarkan data realisasi anggaran dan capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang pada triwulan II Tahun 2025 beberapa kegiatan administratif dan operasional seperti pembayaran gaji ASN dan administrasi umum telah berjalan dengan baik. Namun, realisasi anggaran untuk program teknis di sektor perikanan tangkap masih tergolong rendah. Berdasarkan data dan analisis di atas, terdapat beberapa program yang menunjukkan capaian yang rendah pada sub kegiatan. Hal ini ikarenakan kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan pada triwulan 3 dan Triwulan 4. Meskipun demikian tetap perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, perlu pula disusun langkah-langkah perbaikan dan strategi untuk meningkatkan capaian program ke depannya. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program-program tersebut. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap mayoritas penganggaran ada di triwulan 3 dan 4. Untuk ke depannya perlu ditinjau kembali penentuan anggaran kas tersebut untuk meningkatkan capaian anggaran dan fisik kegiatan. • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta Program Pengelolaan Perikanan Budidaya perlu terus dipertahankan, namun mungkin juga diperlukan langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan agar lebih optimal. Dari evaluasi kinerja dengan penyerapan anggaran yang digunakan dalam mencapai sasaran. Selain indikator di atas, sesuai amanah Permendagri no 86 Tahun 2017 maka dalam pembuatan Rencana Kerja Dinas Perikanan fokus terhadap:
1.Layanan Urusan Pemerintah Pilihan, yaitu urusan perikanan dalam aspek daya saing daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia
2.Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perikanan pada tahun 2025 telah melaksanakan Program Kegiatan yang memprioritaskan pada meningkatkan produksi perikanan dan nilai tambah produk perikanan. Hal ini dalam rangka mengoptimalkan produksi ikan dengan memperhatikan sifat biologis ikan yang mudah membusuk bila tidak segera dilakukan penanganan. Sehingga di samping target produksi yang berlimpah. nilai tambah produk pun tetap bisa dipertahankan. Yang termasuk ke dalam produksi perikanan Kabupaten Tangerang adalah produksi perikanan dari usaha penangkapan dan budidaya ikan air tawar maupun payau. Sedangkan untuk penghitungan nilai tambah produk perikanan disepakati menggunakan produk-produk olahan yang umumnya ada di Kabupaten Tangerang dan merupakan produk binaan Dinas. Peningkatan Konsumsi Ikan dengan indikator kinerja Tingkat Konsumsi Ikan sebagai sasaran kedua menggantikan peningkatan nilai tambah produk olahan ikan. Kinerja pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2024- Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 s/d Tahun 2026 Kabupaten Tangerang/Tabel T-C.29 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Perikanan Laju Produksi Perikanan % 1.05 3.25.3 Program pengelolaan perikanan tangkap Laju Produksi Perikanan Tangkap % 0.6 0.6 0.6 0.6 - - 3.25.3.202 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran: Laporan Kegiatan Pemberdayaan yang Diperoleh Nelayan Kecil Dokumen 3 1 1 100 1 2 - Hasil : Persentase daya serap pengetahuan kenelayanan % 89% 100 86 86 100 86 86 66,66 3.25.3.202.1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelay an Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Orang 450 150 150 100 150 350 77.77 3.25.3.202.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya Kelompok 9 3 3 100 3 6 66,66 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 3.25.3.201 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yg dpt Diusahakan dlm 1 Daerah Kabupaten/ Kota Keluaran: Laporan Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan Dokumen 3 1 1 100 1 2 66,66 Hasil: Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan sarana dan prasarana penangkapan ikan Kelompok 30 3.25.3.201.1 Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 1 1 1 100 1 1 100 3.25.3.201.2 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia Unit 3 1 1 100 2 2 66,66 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3.25.3.201.3 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia Unit 13.600 5835 5835 100 4500 10.335 75,99 3.25.3.203 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Keluaran: Laporan Nilai Raman TPI Dokumen 3 1 1 100 1 2 66,66 Hasil: Tercapainya target retribusi TPI % 100 100 100 100 100 100 100 3.25.3.203.2 Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan TPI Layanan 3 3 3 100 3 3 100 3.25.04 Program pengelolaan perikanan budidaya Laju Produksi Perikanan Budidaya % 1.50 1.5 1.5 100 1.5 1.5 100 3.25.04.2.04 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Keluaran 1 : Laporan Jumlah pembudidaya ikan yang memeperoleh kegiatan pemberdayaan Dokumen 3 1 1 100 1 2 66,66 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Hasil 1 : Terlaksananya pemberdayaan pembudidaya ikan Orang 150 Keluaran 2: Laporan Jumlah produksi ikan hias Dokumen 3 Hasil 2: Persentase peningkatan produksi ikan hias ribu ekor 5.874 3.25.04.2.04.01 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 1 100 1 2 100 3.25.04.2.04.04 Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yg teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Dokumen 87 29 29 100 29 58 66,66 3.25.04.2.04.06 Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan. Pemanfaatan dan Pelindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yg direncanakan. dikembangkan. Dimanfaaatkan dan dilindungi Ha 6 2.5 2.5 100 2.5 2.5 41,66 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3.25.04.2.04.07 Sub Kegiatan Perencanaan dan pengembangan pemanfaatan Air untuk pembudidayaan ikan di Darat Jumlah Pembudidaya ikan yang mengikuti perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Orang 90 50 50 100 50 100 3.25.04.2.04.02 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dibangun Unit 3 1 1 100 1 2 66,66 3.25.04.2.04.05 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di darat Jumlah Pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat Orang 100 50 60 120 60 120 120 3.25.04.2.02 Kegiatan Pemberdaayaan Pembudidaya Ikan Kecil Keluaran: Laporan Jumlah produksi benih ikan konsumsi Dokumen 3 1 1 100 1 2 66,66 Hasil: Persentase peningkatan produksi benih ikan konsumsi ribu ekor 231.918 3.25.04.2.02.01 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Kelompok 15 5 5 100 5 10 66,66 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pembudidaya Ikan Kecil Sasaran 2: Meningkatnya angka konsumsi ikan Angka Konsumsi Ikan kg/ kapita/ thn 42.3 3.25.06 Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan Persentase peningkatan produksi olahan perikanan % 1.5 1.5 1.5 100 1.5 1.5 3.25.6.201 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil- Keluaran :Laporan Jumlah Data Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dokumen 1 1 1 100 1 1 100 Hasil: Persentase Pelaksanaan Penyusunan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan % 100 3.25.6.201.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Dokumen 1 1 1 100 1 1 100 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.25.06.2.02 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikananbagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Keluaran : Laporan Jumlah Kelompok yang terfasilitasi legalitas produk dan kelembagaan kelompok Dokumen 3 1 1 100 1 2 66,66 Hasil : Jumlah legalitas produk dan legalitas kelompok sertifikat 12 3.25.06.2.02.01 Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standart pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko Unit usaha 12 4 4 100 4 82 3.25.06.2.03 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Keluaran : Laporan Jumlah kelompok yang terfasilitasi legalitas usahanya. kenaikan Dokumen 3 1 1 100 1 2 66,66 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota kelas kelompoknya. keterampilan dan pengetahuan Hasil : Tersedianya laporan informasi. pemasaran dan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan (Bentuk Monitoring dan evaluasi) Kelompok 45 3.25.06.2.03.01 Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota ton 405.789 133254 134264 100.76 135253 135253 33,33 3.25.06.2.03.02 Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha Perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi pelaku usaha 45 19 20 105.26 15 35 77,77 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Sasaran 3: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai 85.5 3.25.01.2 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Persentase pemenuhan administrasi keuangan. perencanaan. penganggaran. dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100 3.25.01.2.01 Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 12 4 4 100 4 8 66,66 Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100 100 100 100 100 3.25.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 2 2 100 2 4 66,66 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Perencanaan Perangkat Daerah 3.25.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 3 1 1 100 1 2 66,66 3.25.01.2.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 3 1 1 100 1 2 66,66 3.25.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen laporanadminstrasi keuangan Dokumen 6 2 2 100 2 4 Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 3.25.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Orang/ bulan 120 34 34 100 34 68 56,66 3.25.01.2.02.07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan 3 1 1 100 1 2 66,66 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.25.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Laporan Jumlah pegawai yang difasilitasi Dokumen 3 1 1 100 1 2 66,66 Laporan Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan & pemantapan selam Dokumen 3 Jumlah pegawai yang difasilitasi Orang 120 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan & pemantapan selam Orang 45 3.25.01.2.05.09 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 195 65 65 100 65 130 66,66 3.25.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah Dokumen 3 1 1 100 1 2 66,66 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah Jenis 18 3.25.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 15 5 5 100 5 10 66,66 3.25.01.2.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 60 20 20 100 20 40 66,66 3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 3 1 1 100 1 2 66,66 3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 3 1 1 100 1 2 66,66 3.25.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 36 12 12 100 12 24 66,66 3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 36 12 12 100 12 24 66,66 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3.25.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang Dokumen 3 1 1 100 1 2 66,66 Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang Jenis 12 3.25.01.2.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 3 1 1 100 1 2 66,66 3.25.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 6 2 2 100 2 4 66,66 3.25.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 3 1 1 100 1 2 66,66 Jumlah jasa iklan/media cetak 3.25.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Dokumen 3 1 1 100 1 2 66,66 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Jenis 12 3.25.01.2.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 15 5 5 100 5 10 66,66 3.25.01.2.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 69 23 23 100 23 46 66,66 3.25.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 6 2 2 100 2 4 66,66 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3.25.01.2.09.07 Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Unit 12 4 4 100 4 8 66,66 3.25.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 6 2 2 100 2 4 66,66 Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang/Tabel T-C.30 NO Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Kinerja SPM /standar nasional Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2024 Tahun 2025 (Perkiraan Triwulan II)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan Nilai Tukar Nelayan & Pembudidaya (NTNP)

1.Meningkatnya Produksi Perikanan 1.Laju Produksi Perikanan - % 1,05 1,05 1,05 1.07 0.51 2.Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan 2.Angka Konsumsi Ikan (kg/ kapita/ thn) - kg/ kapita/ thn) 41,06 41,67 42,3 41,26 41.47 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP OPD 3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 3.Nilai AKIP OPD - Nilai 85,5 85,5 85,5 75,15 89.2 Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) di seluruh Kab/Kota - Ton 43.110 43.562 44.022 43.737,92 11.267,01

a.Produksi Perikanan Tangkap - Ton 21.383 21.510 21.639 22.052,09 5.617,99
b.Produksi Perikanan Budidaya - Ton 21.727 22.052 22.383 21.685,82 5.649,02 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Tahun 2025 Isu Strategis Perangkat Daerah Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Pembangunan perekonomian sub sektor perikanan dipengaruhi oleh dinamika perekonomian provinsi, dan nasional Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perikanan periode 2024 - 2026 sebagai berikut:
1. 1.Rendahnya pendapatan yang diperoleh dalam menjalankan usaha perikanan. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi masih relatif besar dibandingkan dengan jumlah perolehan yang mereka dapatkan dalam sekali produksi sehingga margin yang diperoleh masih belum memuaskan. Tingginya biaya produksi budidaya perikanan terutama pada biaya produksi pakan. Maka dari itu perlu dilakukannya pembuatan pakan ikan alternatif.
2. 2.Rendahnya produktivitas sumber daya. Produktivitas yang rendah merupakan dampak dari belum optimalnya produksi perikanan. Sistem Produksi yang masih Tradisional atau minimnya penggunaan teknologi. Kualitas produk menurun berdampak pada turunnya nilai harga produk. Hal ini membutuhkan perlakuan khusus agar ikan tetap memiliki nilai tambah dan peningkatan ketersediaan sarpras alat tangkap ramah lingkungan, penangkapan ikan invasif, penebaran benih ikan di PUD (Perairan Umum Daratan).
3. 3.Rendahnya tingkat konsumsi ikan. Maka dari itu, Perlunya peningkatan penanganan pasca produksi hasil produksi perikanan terutama pengolahan hasil perikanan dengan memperbaiki kualitas dan ketersediaan komoditas ikan, sehingga daya saing produk yang meningkat dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk perikanan.
4. 4.Terbatasnya akses pemasaran produk olahan hasil produksi perikanan. Maka dari itu, Pentingnya strategi Pemasaran Produk Perikanan untuk Tingkatkan Penjualan dengan membangun Kemitraan dan Jaringan Distribusi. Tabel 2.5 Isu Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Pendapatan Nelayan/ pembudidaya ikan masih rendah Rendahnya Capaian Produksi Perikanan Sistem Produksi di Nelayan, Pembudidaya masih Tradisional Rendahnya Rendahnya ketersediaan produk ikan Konsumsi Ikan Masyarakat Minimnya akses pemasaran Sumber : Data Dinas Perikanan Kab. Tangerang Tahun 2024 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal Program Kegiatan Dinas Perikanan yang masuk ke dalam RKPD tahun 2025 mengalami rasionalisasi. Dinas Perikanan melalui Program dan Kegiatan Tahun 2025 diantaranya untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Kemiskinan ekstrim di sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Tangerang merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan solusi komprehensif. Faktor- faktor seperti kurangnya akses terhadap sumber daya, teknologi, modal, dan pelatihan yang memadai, serta perubahan iklim, berkontribusi pada kondisi kemiskinan yang persisten. Adapun peran Dinas Perikanan dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tangerang dilakukan dalam beberapa bentuk. Diantaranya yaitu melalui peningkatan produksi dan aksesibilitas pangan yang kaya akan zat gizi, serta sosialisasi mengenai manfaat konsumsi ikan dan produk perikanan. Dinas Perikanan juga dapat membantu meningkatkan ketersediaan dan kesadaran akan makanan bergizi di masyarakat. Selain itu, Rancangan awal Program Kegiatan Dinas Perikanan megalami rasionalisme dikarenakan adanya efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 adalah Instruksi Presiden yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 dan hasil tindak lanjut dari Program 100 hari kerja Bupati terpilih. Dinas Perikanan Tahun 2025 melaksanakan 4 Program. 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan Total Kebutuhan Belanja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025 yaitu Rp. 28.627.308.362 (APBD murni) dan Rp.35.179.942.020.- (APBD rasionalisasi). Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Tangerang/Tabel T-C.31 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) BELANJA DINAS 28.627.308.362 BELANJA DINAS 35.179.942.020 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perikanan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 13.847.406.432 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perikanan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 13.656.111.538 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 4 185.509.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 4 129.382.670 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 135.207.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 90.264.000 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Perikanan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 24.387.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Perikanan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 17.963.000 3.25.01.2.01.0005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 1 25.915.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 1 21.155.670 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah dokumen laporan adminstrasi keuangan Dokumen 2 9.459.564.932 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah dokumen laporan adminstrasi keuangan Dokumen 2 9.518.900.070 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perikanan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Orang/Bulan 40 9.437.301.932,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perikanan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Orang/Bulan 40 9.499.909.070,00 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dinas Perikanan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 22.263.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dinas Perikanan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 18.991.000 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dinas Perikanan Laporan Jumlah pegawai yang difasilitasi Dokumen 1 403.871.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dinas Perikanan Laporan Jumlah pegawai yang difasilitasi Dokumen 1 304.371.000 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 65 403.871.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 65 304.371.000 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Perikanan Laporan jumlah jenis kegiatan administrasi umum perangkat daerah Dokumen 1.393.982.100 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Perikanan Laporan jumlah jenis kegiatan administrasi umum perangkat daerah Dokumen 1.149.644.100 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perikanan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 5 462.930.100 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perikanan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 5 462.930.100 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas Perikanan Jumlah Paket Bahan Logistik Paket 20 153.466.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas Perikanan Jumlah Paket Bahan Logistik Paket 20 153.466.000 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Perikanan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 36.735.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Perikanan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 36.735.000 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Dinas Perikanan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 1 142.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas Perikanan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 1 137.270.000 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas Perikanan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 70.080.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas Perikanan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 51.100.000 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas Perikanan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 528.771.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas Perikanan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 308.143.000 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perikanan Laporan jumlah jenis kegiatan jasa penunjang Dokumen 1 1.803.216.908 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perikanan Laporan jumlah jenis kegiatan jasa penunjang Dokumen 1 1.908.669.068 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Perikanan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 2 13.521.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Perikanan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 2 1.373.160 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Perikanan Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 1 358.203.988 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Perikanan Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 1 358.203.988 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Perikanan Jumlah laporan penyediaan Jasa Laporan 1 1.431.491.920 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Perikanan Jumlah laporan penyediaan Jasa Laporan 1 1.549.091.920 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) pelayanan umum kantor yang disediakan pelayanan umum kantor yang disediakan 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perikanan Laporan jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Dokumen 1 601.262.492 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perikanan Laporan jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Dokumen 1 645.149.630 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Perikanan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 5 182.721.964 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Perikanan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 5 182.721.964 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Perikanan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 23 360.913.228 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Perikanan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 23 360.913.228 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Perikanan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara Unit 2 53.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Perikanan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara Unit 2 53.000.000 3.25.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Dinas Perikanan Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Unit 4 4.627.300 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Dinas Perikanan Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Unit 4 4.627.300 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dinas Perikanan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 2 43.887.138 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dinas Perikanan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 2 43.887.138 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Perikanan Laju Produksi Perikanan Tangkap % 0.6 4.718.782.630 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Perikanan Laju Produksi Perikanan Tangkap % 0.6 7.438.997.990 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dinas Perikanan Laporan Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan Dokumen 1 3.897.103.750 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dinas Perikanan Laporan Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan Dokumen 1 6.733.911.020 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia Unit 1 284.609.000 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia Unit 1 1.267.672.510 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Unit 4500 3.612.494.750 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Unit 4500 5.466.238.510 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Laporan Kegiatan Pemberdayaan yang Diperoleh Nelayan Kecil Dokumen 1 547.899.510 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Laporan Kegiatan Pemberdayaan yang Diperoleh Nelayan Kecil Dokumen 1 528.571.600 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Dinas Perikanan Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Orang 150 333.163.320 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Dinas Perikanan Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Orang 150 310.104.350 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Kelompok 3 214.736.190 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Kelompok 3 218.467.250 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dinas Perikanan Laporan raman TPI Dokumen 1 273.779.370 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dinas Perikanan Laporan raman TPI Dokumen 1 176.515.370 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ( UPTD TPI) Dinas Perikanan Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Layanan 1 273.779.370 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ( UPTD TPI) Dinas Perikanan Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Layanan 1 176.515.370 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Dinas Perikanan Laju Produksi Perikanan Budidaya % 1.5 6.278.390.300 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Dinas Perikanan Laju Produksi Perikanan Budidaya % 1.5 10.004.502.580 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Dinas Perikanan Laporan Jumlah produksi benih ikan konsumsi Dokumen 1 393.070.000 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Dinas Perikanan Laporan Jumlah produksi benih ikan konsumsi Dokumen 1 388.970.000 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (UPTD PB ATAP) Dinas Perikanan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Kelompok 5 393.070.000 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (UPTD PB ATAP) Dinas Perikanan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Kelompok 5 388.970.000 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Laporan Jumlah pembudidaya ikan yang memeperoleh kegiatan pemberdayaan Dokumen 1 5.885.320.300 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Laporan Jumlah pembudidaya ikan yang memeperoleh kegiatan pemberdayaan Dokumen 1 9.615.532.580 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Dokumen 29 170.160.400 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Dokumen 29 163.070.400 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Dinas Perikanan Jumlah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Dokumen 2 1.087.257.100 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Dinas Perikanan Jumlah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Dokumen 2 3.384.281.980 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan 3.25.04.2.04.0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Dinas Perikanan Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan Unit 1 4.182.214.000 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Dinas Perikanan Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan Unit 1 5.652.311.400 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PB ATAP) Dinas Perikanan Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 1 343.486.800 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PB ATAP) Dinas Perikanan Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 1 343.486.800 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di darat (UPTD P BATAP) Dinas Perikanan Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Unit 25 102.202.000 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di darat (UPTD P BATAP) Dinas Perikanan Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Unit 25 72.382.000 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Dinas Perikanan Persentase peningkatan produksi olahan perikanan % 1.5 3.782.729.000 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Dinas Perikanan Persentase peningkatan produksi olahan perikanan % 1.5 4.080.324.912 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Dinas Perikanan Laporan Jumlah Kelompok yang terfasilitasi legalitas produk dan kelembagaan kelompok Dokumen 1 300.000.000 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Dinas Perikanan Laporan Jumlah Kelompok yang terfasilitasi legalitas produk dan kelembagaan kelompok Dokumen 1 262.210.000 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Dinas Perikanan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Unit Usaha 4 300.000.000 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Dinas Perikanan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Unit Usaha 4 262.210.000 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dinas Perikanan Laporan Jumlah kelompok yang terfasilitasi legalitas usahanya . kenaikan kelas kelompoknya . keterampilan dan pengetahuan Dokumen 1 3.482.729.000 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dinas Perikanan Laporan Jumlah kelompok yang terfasilitasi legalitas usahanya . kenaikan kelas kelompoknya . keterampilan dan pengetahuan Dokumen 1 3.818.114.912 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Ton 135253 1.119.838.000 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Ton 135253 1.567.654.000 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam Dinas Perikanan Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Pelaku Usaha 15 2.362.891.000 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Pelaku Usaha 15 2.250.460.912 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan Kegiatan Tahun 2025 berupa rencana aksi Dinas untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrim, inflasi dan stunting. Dinas Perikanan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor perikanan, baik melalui kegiatan penangkapan ikan di perairan laut maupun budidaya ikan di perairan darat. Melalui kebijakan yang mendukung, pengawasan yang ketat, dan pengelolaan yang berkelanjutan, Dinas Perikanan dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan pedalaman yang bergantung pada sektor perikanan. Dalam meningkatkan sektor perikanan, Dinas Perikanan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada nelayan. Pelatihan ini meliputi teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya perikanan, pengolahan dan pemasaran ikan yang efektif, serta pengembangan usaha perikanan skala kecil. Dalam pelaksanaannya Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui rencana aksi pendistribusian sarana tangkap menargetkan 4500 unit Sarana penangkapan ikan dan peningkatan kegiatan usaha penangkapan ikan. Selain itu, Bidang Pengelolaan Perikanan Pembudidaya menargetkan laju produksi perikanan budidaya dengan sebesar 1,5 % budidaya ikan. Dinas Perikanan juga dalam rangka penanganan stunting memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang bergizi, terutama pangan laut dan ikan. Dalam pelaksaannya Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menargetkan angka konsumsi ikan 41,67 kg/kapita/tahun melalui rencana aksi Gerakan Memasyakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Maka dari itu dalam mendukung penangan kemiskinan ekstrim dan stunting tersebut, program dan kegiatan dimasukan kedalam program kegiatan yang sudah ada. Selain itu program yang telah dilakukan Dinas Perikanan Tahun 2025 dalam mendukung program 100 Hari Kerja Bupati. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu. - Penyerahan Sarana Pengolahan Perikanan di Desa Mekar Bakti Kec.Panongan. Desa Jambe Kec.Jambe, Desa Gandaria Kec.Mekarbaru, Desa Ketapang Kec.Mauk. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa Pelatih diverfikasi olahan kepada 60 Pengolah, Pembagian 5.100 Distribusi olahan ikan serta pembagian 4 Paket(Freezer dan food processor,handsealer,mixer,Kompor dll) sarpas olahan ikan dalam rangka ketahanan pangan dan penangan stunting. - Penyerahan bantuan 11 unit kapal <5 GT, Penyerahan sarana Prasarana perikanan yaitu 33 Unit Jaring rampus, 11 Unit Mesin Kapal dan 11 Unit coolbox, serta bantuan premi BPJS Ketenagakerjaan bagi 10.000 Nelayan yang telah dilaksanakan di Dermaga Ketapang Desa Ketapang Kecamatan Mauk pada tanggal 17 April 2025. - Pencanangan Kampung budidaya di Desa Gandaria Kec. Mekarbaru berupa Pembangunan gerbang kampung tematik budidaya lele, Pembangunan hangar pakan alternatif, pemberian benih lele serta pakan untuk 5 Kelompok pembudidaya sebanyak 87 Orang dan panen ikan lele sebanyak 300 kg yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2025. - Program kolaborasi ketahanan pangan dengan budidaya ikan lele bersama polri di 10 Polsek berupa pemberian bantuan 100 biovlog dan 100.000 benih, pakan ikan 11 Ton dan aerator 50 set untuk 10 kelompok pembudidaya dengan jumlah keterlibatan 50 pembudidaya dan 10 polsek. Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Perubahan/ Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Kode Rekening PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Catatan 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perikanan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 4 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Perikanan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 3.25.01.2.01.0005 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 1 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah dokumen laporan adminstrasi keuangan Dokumen 2 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perikanan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Orang/Bulan 40 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dinas Perikanan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dinas Perikanan Laporan Jumlah pegawai yang difasilitasi Dokumen 1 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Orang 65 Kode Rekening PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Catatan 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perikanan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 Pendidikan dan Pelatihan 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Perikanan Laporan jumlah jenis kegiatan administrasi umum perangkat daerah Dokumen 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perikanan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 5 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas Perikanan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 20 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Perikanan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Dinas Perikanan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 1 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas Perikanan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas Perikanan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perikanan Laporan jumlah jenis kegiatan jasa penunjang Dokumen 1 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Perikanan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 2 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Perikanan Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 1 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Perikanan Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 1 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perikanan Laporan jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Dokumen 1 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Perikanan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 5 Kode Rekening PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Catatan 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perikanan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Perikanan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 23 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Perikanan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara Unit 2 3.25.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Dinas Perikanan Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Unit 4 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dinas Perikanan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 2 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Perikanan Laju Produksi Perikanan Tangkap % 0.6 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dinas Perikanan Laporan Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan Dokumen 1 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia Unit 1 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Unit 4500 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Laporan Kegiatan Pemberdayaan yang Diperoleh Nelayan Kecil Dokumen 1 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Dinas Perikanan Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Orang 150 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Kelompok 3 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dinas Perikanan Laporan raman TPI Dokumen 1 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ( UPTD TPI) Dinas Perikanan Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Layanan 1 Kode Rekening PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Catatan 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perikanan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 Pelelangan Ikan (TPI) 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Dinas Perikanan Laju Produksi Perikanan Budidaya % 1.5 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Dinas Perikanan Laporan Jumlah produksi benih ikan konsumsi Dokumen 1 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (UPTD PB ATAP) Dinas Perikanan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Kelompok 5 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Laporan Jumlah pembudidaya ikan yang memeperoleh kegiatan pemberdayaan Dokumen 1 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Dokumen 29 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Dinas Perikanan Jumlah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan Dokumen 2 3.25.04.2.04.0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Dinas Perikanan Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan Unit 1 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PB ATAP) Dinas Perikanan Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 1 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di darat (UPTD P BATAP) Dinas Perikanan Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Unit 25 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Dinas Perikanan Persentase peningkatan produksi olahan perikanan % 1.5 Kode Rekening PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Target Capaian Kinerja Catatan 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perikanan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Dinas Perikanan Laporan Jumlah Kelompok yang terfasilitasi legalitas produk dan kelembagaan kelompok Dokumen 1 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Dinas Perikanan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Unit Usaha 4 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dinas Perikanan Laporan Jumlah kelompok yang terfasilitasi legalitas usahanya . kenaikan kelas kelompoknya . keterampilan dan pengetahuan Dokumen 1 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Ton 135253 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Pelaku Usaha 15 Berdasarkan hasil pemetaan Program Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi. validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. maka dilakukan penyesuaian/pemetaan Program Kegiatan berbasis kinerja yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta pengalokasian anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja output dari masing- masing sub kegiatan. Hal ini dilakukan agar Program dan Kegiatan yang direncanakan Dinas Perikanan dapat berjalan efektif dan efisien. serta dapat memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor perikanan. Dalam pelaksanaannya. Dinas Perikanan juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak. seperti kelompok nelayan. kelompok budidaya. lembaga Pendidikan dan penelitian. serta pihak terkait lainnya guna meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor perikanan secara berkelanjutan. Selain itu, Dinas Perikanan akan menggunakan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi. sehingga dapat memantau dan mengevaluasi kinerja program secara lebih efektif dan memperkuat jaringan kerja sama dengan berbagai pihak. termasuk pemerintah pusat. pemerintah provinsi. serta instansi terkait lainnya. guna memaksimalkan potensi sektor perikanan di wilayah Kabupaten Tangerang. Dinas Perikanan telah memperoleh pagu anggaran untuk Tahun 2025 Perubahan yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 35.179.942.020 terdiri dari 4 program. 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan rincian program sebagai berikut :
5. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki indikator kinerja sebagai berikut : - Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan dengan target 100% - Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 100%
6. 2.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. yang memiliki indikator Laju Produksi Perikanan Tangkap dengan target 0.6%.
7. 3.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. yang memiliki indikator Laju Produksi Perikanan Budidaya dengan target 1,5%.
8. 4.Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan. yang memiliki indikator persentase peningkatan produksi olahan perikanan dengan target 1,5%. Jika target Program Dinas dapat dicapai maka target sasaran Kepala Dinas (pada Tabel 4.1) yang telah dicanangkan dalam Renstra Dinas akan dapat terealisasi. Program Dinas dilaksanakan melalui Sub Kegiatan-Sub Kegiatan yang memiliki target kinerja output (keluaran) sebagaimana pada Tabel berikut. Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Pengerjaan/Tabel T-C.33 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Kode Rekening PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) BELANJA DINAS 35.179.942.020 21.141.198.67 4 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perikanan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 100 13.656.116.538 APBD 100 13.041.198.67 4 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 4 129.382.670 APBD 4 275.000.000 3.25.01.2.01.00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 90.264.000 APBD 2 130.000.000 3.25.01.2.01.00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Perikanan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 17.963.000 APBD 1 45.000.000 3.25.01.2.01.00 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 1 21.155.670 APBD 1 100.000.000 Kode Rekening PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Jumlah dokumen laporan adminstrasi keuangan Dokumen 2 9.518.900.070 APBD 2 9.656.198.674 3.25.01.2.02.00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perikanan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Orang/Bu lan 40 9.499.909.070 APBD 40 9.596.198.674 3.25.01.2.02.00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dinas Perikanan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 18.991.000 APBD 1 60.000.000 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dinas Perikanan Laporan Jumlah pegawai yang difasilitasi Dokumen 1 304.371.000 APBD 1 600.000.000 3.25.01.2.05.00 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 65 304.371.000 APBD 65 600.000.000 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Perikanan Laporan jumlah jenis kegiatan administrasi umum perangkat daerah Dokumen 1.149.644.100 APBD 965.000.000 3.25.01.2.06.00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perikanan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 5 462.930.100 APBD 5 200.000.000 3.25.01.2.06.00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas Perikanan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 20 153.466.000 APBD 20 150.000.000 3.25.01.2.06.00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Perikanan Jumlah Paket Barang Cetakan Paket 1 36.735.000 APBD 1 30.000.000 Kode Rekening PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) dan Penggandaan yang Disediakan 3.25.01.2.06.00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas Perikanan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 1 137.270.000 APBD 1 10.000.000 3.25.01.2.06.00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas Perikanan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 51.100.000 APBD 12 75.000.000 3.25.01.2.06.00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas Perikanan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 308.143.000 APBD 12 500.000.000 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perikanan Laporan jumlah jenis kegiatan jasa penunjang Dokumen 1 1.908.669.068 APBD 1 335.000.000 3.25.01.2.08.00 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Perikanan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 2 1.373.160 APBD 2 30.000.000 3.25.01.2.08.00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Perikanan Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 1 358.203.988 APBD 1 180.000.000 3.25.01.2.08.00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Perikanan Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Laporan 1 1.549.091.920 APBD 1 125.000.000 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perikanan Laporan jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Dokumen 1 645.149.630 APBD 1 1.210.000.000 Kode Rekening PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 3.25.01.2.09.00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Perikanan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 5 182.721.964 APBD 5 260.000.000 3.25.01.2.09.00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Perikanan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 23 360.913.228 APBD 23 500.000.000 3.25.01.2.09.00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Perikanan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara Unit 2 53.000.000 APBD 2 50.000.000 3.25.01.2.09.00 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Dinas Perikanan Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Unit 4 4.627.300 APBD 4 100.000.000 3.25.01.2.09.00 09 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dinas Perikanan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 2 43.887.138 APBD 2 300.000.000 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Perikanan Laju Produksi Perikanan Tangkap % 0.6 7.438.997.990 APBD 0.6 3.250.000.000 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dinas Perikanan Laporan Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan Dokumen 1 6.733.911.020 APBD 1 1.900.000.000 3.25.03.2.01.00 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia Unit 1 1.267.672.510 APBD 1 200.000.000 Kode Rekening PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 3.25.03.2.01.00 04 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Unit 4500 5.466.238.510 APBD 4500 1.700.000.000 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Laporan Kegiatan Pemberdayaan yang Diperoleh Nelayan Kecil Dokumen 1 528.571.600 APBD 1 550.000.000 3.25.03.2.02.00 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Dinas Perikanan Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Orang 150 310.104.350 APBD 150 500.000.000 3.25.03.2.02.00 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Kelompo k 3 218.467.250 APBD 3 50.000.000 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dinas Perikanan Laporan raman TPI Dokumen 1 176.515.370 APBD 1 800.000.000 3.25.03.2.03.00 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ( UPTD TPI) Dinas Perikanan Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Layanan 1 176.515.370 APBD 1 800.000.000 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Dinas Perikanan Laju Produksi Perikanan Budidaya % 1.5 10.004.502.580 APBD 1.5 3.400.000.000 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Dinas Perikanan Laporan Jumlah produksi benih ikan konsumsi Dokumen 1 388.970.000 APBD 1 100.000.000 3.25.04.2.02.00 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Dinas Perikanan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kelompo k 5 388.970.000 APBD 5 100.000.000 Kode Rekening PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Ikan Kecil (UPTD PB ATAP) Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Laporan Jumlah pembudidaya ikan yang memeperoleh kegiatan pemberdayaan Dokumen 1 9.615.532.580 APBD 1 3.300.000.000 3.25.04.2.04.00 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Dokumen 29 163.070.400 APBD 29 200.000.000 3.25.04.2.04.00 12 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Dinas Perikanan Jumlah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan Dokumen 2 3.384.281.980 APBD 2 1.000.000.000 3.25.04.2.04.00 11 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Dinas Perikanan Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan Unit 1 5.652.311.400 APBD 1 1.000.000.000 3.25.04.2.04.00 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PB ATAP) Dinas Perikanan Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 1 343.486.800 APBD 1 1.000.000.000 3.25.04.2.04.00 10 Pembinaan dan Pemantauan Dinas Perikanan Jumlah Pembudidaya yang Unit 25 72.382.000 APBD 25 100.000.000 Kode Rekening PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Pembudidayaan ikan di darat (UPTD P BATAP) Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Dinas Perikanan Persentase peningkatan produksi olahan perikanan % 1.5 4.080.324.912 APBD 1.5 1.450.000.000 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Dinas Perikanan Laporan Jumlah Kelompok yang terfasilitasi legalitas produk dan kelembagaan kelompok Dokumen 1 262.210.000 APBD 1 200.000.000 3.25.06.2.02.00 02 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Dinas Perikanan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Unit Usaha 4 262.210.000 APBD 4 200.000.000 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dinas Perikanan Laporan Jumlah kelompok yang terfasilitasi legalitas usahanya . kenaikan kelas kelompoknya . Dokumen 1 3.818.114.912 APBD 1 1.250.000.000 Kode Rekening PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja Besaran Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) keterampilan dan pengetahuan 3.25.06.2.03.00 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Ton 135253 1.567.654.000 APBD 135253 500.000.000 3.25.06.2.03.00 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perikanan Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Pelaku Usaha 15 2.250.460.912 APBD 15 750.000.000 Penyesuaian/pemetaan Program Kegiatan berbasis kinerja yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 serta pengalokasian anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja output dari masing-masing sub kegiatan. Pengalokasian Anggaran Dinas Perikanan juga dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting dan inflasi secara konvergen dan terintegrasi Pemerintah Daerah memastikan program tersebut tepat sasaran pada lokasi khusus. Maka dari itu, Dinas Perikanan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting dan inflasi yang merupakan kebijakan atau program pusat maupun pemerintah daerah dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemerdayaan masyarakat serta usaha ekonomi mikro kecil. Adapun perubahan anggaran pada Dinas Perikanan sebagai berikut : Tabel 3.2 Mandatory Perubahan Anggaran Tahun 2025 Program Kegiatan Anggaran (Rp) Sumber Dana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota THR Non ASN dan Honor 13 117.600.000 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Gaji dan Tunjangan ASN 62.606.548 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pengelolaan Perikanan Tangkap Kapal Nelayan 1.183.907.000 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pengelolaan Perikanan Tangkap BPJS Naker Nelayan 183.708.000 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pengelolaan Perikanan Budidaya Kolaborasi Budidaya Danramil, POLRES, dan Reguler 999.742.400 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pengelolaan Perikanan Budidaya Perbaikan Jogging Track 2.300.284.880 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pengelolaan Perikanan Budidaya Perbaikan Tambak udang Pengelolaan Perikanan Budidaya Perbaikan Saluran Air Pengelolaan Perikanan Tangkap Perbaikan TPI dan Dermaga 799.356.100 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pengelolaan Perikanan Tangkap Akta Notaris 33.000.000 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Renja Perubahan 2025 ini juga akan menjadi acuan bagi Dinas Perikanan dalam melakukan pembangunan di tahun mendatang. Pada pelaksanaannya membutuhkan komitmen. kesepahaman. kerjasama. transparansi. konsistensi. inovasi. dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari seluruh unsur pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif. masyarakat. hingga dunia usaha untuk mensukseskan program yang ditetapkan. Dengan mencapai tujuan pembangunan tahunan. diharapkan subsektor perikanan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sektor unggulan dan mendukung Misi 2 Kabupaten Tangerang yaitu “Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing Berbasis pada Potensi Keunggulan Lokal”. Demikian gambaran tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2025. dengan berdasar pada azas perencanaan yang berbasis kinerja. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi bidang-bidang lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang. Dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi. diharapkan target-target yang telah tercantum dalam Renja Perubahan Tahun 2025 untuk mencapai Renstra dapat terpenuhi. Rencana Kerja Tahunan Dinas Perikanan Tahun 2025 ini berlaku sejak ditetapkan. dan apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan. dikarenakan adanya penyesuaian dengan kekuatan anggaran. kiranya dapat dilakukan penyesuaian kembali terhadap target kinerja.
9. 29.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam rancangan akhir RPD Kabupaten Tangerang serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan tahun 2025 sampai dengan triwulan I, sehingga dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). 1.2. Landasan Hukum Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
10. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
14. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
15. 6.Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
16. 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
17. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
18. 9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
19. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
21. 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. 14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. 15.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. 16.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. 21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
31. 22.Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. 23.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
33. 24.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26;
34. 25.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
35. 26.Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023- 2026;
36. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
37. 28.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
38. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9):
39. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
40. 31.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 09 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;
41. 32.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.
42. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
43. 34.Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dimaksudkan untuk:
44. 1.Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan.
45. 2.Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang perubahan rencana kerja pada tahun berjalan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 :
46. 1.Mewujudkan penjabaran prioritas pembangunan Tahun 2025.
47. 2.Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan pertanian dan ketahanan pangan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan.
48. 3.Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
49. 4.Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 1.4. Sistematika Penulisan Adapun Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB ini mencakup tentang latar belakang penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 dan Sistematika Penulisan. Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value For Money, Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:
a.Indikator Masukan (input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
b.Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
c.lndikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atauindikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebagai berikut: Tabel 2.1 Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) 1 2 3 4=(3/2)*100 5 6 7 8 9 10=(9/8)*100 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 67.581.158.459 12.450.334.804 18,42% PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 1.254.727.800 1.890.000 0.15 % 0.15 % Persentase Lumbung Pangan yang Aktif % - - 0.00 % Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.254.727.800 1.890.000 0.15 % 0.15 % Persentase Lumbung Pangan yang Aktif % - - 0.00 % Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 1.254.727.800 1.890.000 0.15 % 0.15 % Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia Unit - - 0.00 % PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 5.255.155.390 70.952.600 1.35 % 8.58 % Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10% % 25 25 100.00 % Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) % - - 0.00 % Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % - - 0.00 % Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2.289.038.990 69.492.600 3.04 % 15.00 % Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota % - - 0.00 % Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2.041.078.590 15.417.600 0.76 % 0.80 % Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia Laporan - - 0.00 % Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 147.623.400 40.880.000 27.69 % 27.76 % Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Laporan - - 0.00 % Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 39.947.000 11.215.000 28.07 % 28.14 % Informasi Harga dan Pasokan Pangan Dokumen - - 0.00 % Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 60.390.000 1.980.000 3.28 % 3.31 % Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Dokumen - - 0.00 % Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 2.786.497.000 1.460.000 0.05 % 0.05 % Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) % - - 0.00 % PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) 1 2 3 4=(3/2)*100 5 6 7 8 9 10=(9/8)*100 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2.786.497.000 1.460.000 0.05 % 0.05 % Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Ton - - 0.00 % Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 179.619.400 0 0.00 % 0.00 % Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % - - 0.00 % Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 54.671.000 0 0.00 % 0.00 % Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Dokumen - - 0.00 % Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 124.948.400 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Laporan - - 0.00 % PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 604.603.940 61.638.070 10.19 % 11.04 % Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Dokumen - - 0.00 % Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi % - - 0.00 % Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 57.856.870 3.715.000 6.42 % 6.50 % Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Dokumen - - 0.00 % Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 57.856.870 3.715.000 6.42 % 6.50 % Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan Dokumen - - 0.00 % Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 546.747.070 57.923.070 10.59 % 13.31 % Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi % - - 0.00 % Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 327.217.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen - - 0.00 % Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 219.530.070 57.923.070 26.39 % 26.61 % Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Dokumen - - 0.00 % PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 134.489.500 33.907.500 25.21 % 66.24 % Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan % - - 0.00 % Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 134.489.500 33.907.500 25.21 % 66.24 % Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan % - - 0.00 % Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 21.919.900 21.607.900 98.58 % 98.78 % Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen - - 0.00 % PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) 1 2 3 4=(3/2)*100 5 6 7 8 9 10=(9/8)*100 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 102.712.600 2.709.600 2.64 % 2.64 % Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota Dokumen - - 0.00 % Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 9.857.000 9.590.000 97.29 % 97.29 % Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Dokumen - - 0.00 % PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 11.857.393.280 1.948.141.450 16.43 % 18.69 % Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian % - - 0.00 % Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 4.710.557.600 33.607.000 0.71 % 5.11 % Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Laporan - - 0.00 % Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 341.029.000 18.175.000 5.33 % 5.50 % Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Laporan - - 0.00 % Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 4.212.352.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Laporan - - 0.00 % Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 157.176.600 15.432.000 9.82 % 100.00 % Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak Ton - - 0.00 % Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 6.252.241.900 1.805.351.950 28.88 % 27.78 % Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota % - - 0.00 % Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 521.675.800 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Dokumen - - 0.00 % Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 3.497.565.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Dokumen - - 0.00 % Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman 2.233.001.100 1.805.351.950 80.85 % 83.34 % Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Varietas Unggul Baru (VUB) - - 0.00 % Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 385.309.230 71.087.500 18.45 % 18.63 % Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan - - 0.00 % Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak 385.309.230 71.087.500 18.45 % 18.63 % Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar Laporan - - 0.00 % PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) 1 2 3 4=(3/2)*100 5 6 7 8 9 10=(9/8)*100 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 72.245.400 9.000.000 12.46 % 12.46 % Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Laporan - - 0.00 % Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 72.245.400 9.000.000 12.46 % 12.46 % Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Laporan - - 0.00 % Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 437.039.150 29.095.000 6.66 % 28.54 % Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Laporan - - 0.00 % Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 385.208.000 295.000 0.08 % 0.08 % Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain ekor - - 0.00 % Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 51.831.150 28.800.000 55.57 % 57.00 % Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain dosis 20 20 100.00 % PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 6.321.757.000 0 0.00 % 0.00 % Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian % - - 0.00 % Pengembangan Prasarana Pertanian 6.321.757.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian % - - 0.00 % Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 6.321.757.000 0 0.00 % 0.00 % Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola Dokumen - - 0.00 % PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 3.335.182.210 191.712.200 5.75 % 7.84 % Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani % 18.75 18.75 100.00 % Persentase Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI % - - 0.00 % Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 933.630.334 114.845.200 12.30 % 12.93 % Terlaksananya penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota Laporan - - 0.00 % Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 933.630.334 114.845.200 12.30 % 12.93 % Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan Wilayah 1 1 100.00 % Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik 373.142.916 31.134.000 8.34 % 8.34 % Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner ekor 250 250 100.00 % PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) 1 2 3 4=(3/2)*100 5 6 7 8 9 10=(9/8)*100 Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 373.142.916 31.134.000 8.34 % 8.34 % Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Laporan - - 0.00 % Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 2.028.408.960 45.733.000 2.25 % 2.25 % Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Laporan - - 0.00 % Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 2.028.408.960 45.733.000 2.25 % 2.25 % Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Laporan - - 0.00 % PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.935.247.980 617.387.900 21.03 % 17.84 % Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkat Kapasitasnya % - - 0.00 % Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.935.247.980 617.387.900 21.03 % 17.84 % Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani % - - 0.00 % Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 719.022.600 436.312.900 60.68 % 63.71 % Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Unit 2 2 100.00 % Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 1.088.838.400 110.949.000 10.19 % 10.72 % Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Unit - - 0.00 % Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 475.180.580 70.126.000 14.76 % 14.76 % Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Unit 2 2 100.00 % Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 150.788.600 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi Unit - - 0.00 % Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian 501.417.800 0 0.00 % 0.00 % Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya orang - - 0.00 % PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.882.601.359 9.591.949.084 26.73 % 40.19 % Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 25 25 100.00 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 147.349.000 20.200.500 13.71 % 28.54 % Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan % 25 25 100.00 % Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 130.149.000 11.963.000 9.19 % 9.19 % Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 1 100.00 % Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.200.000 8.237.500 47.89 % 47.89 % Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 1 100.00 % Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.604.922.373 8.210.112.118 25.98 % 28.00 % Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 25 25 100.00 % PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) 1 2 3 4=(3/2)*100 5 6 7 8 9 10=(9/8)*100 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.604.922.373 8.210.112.118 25.98 % 28.00 % Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 136 133 97.79 % Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.978.000 1.200.000 24.11 % 24.11 % Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah % 25 25 100.00 % Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4.978.000 1.200.000 24.11 % 24.11 % Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan - - 0.00 % Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 245.436.000 14.650.000 5.97 % 6.13 % Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya % 25 25 100.00 % Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 245.436.000 14.650.000 5.97 % 6.13 % Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang - - 0.00 % Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.902.640.542 963.066.610 50.62 % 64.57 % Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 25 25 100.00 % Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.348.000 21.385.000 95.69 % 100.00 % Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100.00 % Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.001.886.442 667.842.500 66.66 % 71.57 % Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100.00 % Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.456.500 40.780.000 98.37 % 100.00 % Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 1 100.00 % Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.668.000 110.377.110 96.26 % 100.00 % Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100.00 % Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.068.600 53.353.000 74.03 % 81.53 % Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1 100.00 % Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.250.000 2.029.000 21.94 % 25.00 % Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen - - 0.00 % Fasilitasi Kunjungan Tamu 151.318.000 53.050.000 35.06 % 35.06 % Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan - - 0.00 % Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 489.645.000 14.250.000 2.91 % 3.43 % Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan - - 0.00 % Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 175.892.000 0 0.00 % 0.00 % Persentase pemenuhan Jasa Penunjang % 25 25 100.00 % Pengadaan Mebel 175.892.000 0 0.00 % 0.00 % Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit - - 0.00 % PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) 1 2 3 4=(3/2)*100 5 6 7 8 9 10=(9/8)*100 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.206.673.568 315.697.401 26.16 % 27.15 % Persentase pemenuhan Jasa Penunjang % 25 25 100.00 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 236.590.000 53.467.401 22.60 % 25.00 % Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan - - 0.00 % Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 970.083.568 262.230.000 27.03 % 29.30 % Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan - - 0.00 % Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 594.709.876 67.022.455 11.27 % 18.56 % Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah % 25 25 100.00 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 573.709.876 62.522.455 10.90 % 12.12 % Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 1 100.00 % Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.000.000 4.500.000 21.43 % 25.00 % Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 5 5 100.00 % Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 memiliki 9 Program, 25 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan. Dari tabel diatas, realisasi anggaran serta pencapaian target dan kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I tahun 2025 dapat kami sampaikan realisasi anggaran sebesar Rp.12.450.334.804,- atau 18.42% dari anggaran Rp.67.581.158.459,- dengan rincian per-program sebagai berikut:
1. 1.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangandengan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.898.000,- atau 0,15% dari anggaran sebesar Rp.1.254.727.800,-. Kegiatan pada program ini dimulai pada triwulan II.
2. 2.Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakatdengan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.70.952.600,- atau 1,35% dari anggaran sebesar Rp.5.255.155.390,-. Kegiatan ini dimulai pada triwulan II.
3. 3.Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.61.638.070atau 10,19% dari anggaran sebesar Rp.604.603.940,-.
4. 4.Program Pengawasan Keamanan Pangandengan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.33.907.500,- atau 25,21% dari anggaran sebesar Rp.134.489.500,-.
5. 5.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.918.031.450,- atau 16,18% dari anggaran sebesar Rp.11.857.393.280,-.
6. 6.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.6.321.757.000,-.
7. 7.Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan realisasi anggaran sebesar Rp.160.578.200,- atau 4,81% dari anggaran sebesar Rp.3.335.182.210,-.
8. 8.Program Penyuluhan Pertanian dengan realisasi anggaran sebesar Rp.617.387.900,- atau 21,03% dari anggaran sebesar Rp.2.935.247.980,-
9. 9.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.585.949.084,- atau 26,71% dari anggaran sebesar Rp.35.882.601.359,-. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan,. Pada bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023 dan capaian tahun 2024, serta pencapaian target Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2024. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, tersaji pada Tabel 2.2 sebagai berikut: Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Tingkat Capaian (%)Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 64,47% % - - - - 43.42 % 39.47 % 90.90 % 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 64,47% % - - - - 43.42 % 39.47 % 90.90 % 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 15 Unit - - - - 5 Unit 5 Unit 100.00 % 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10% 100,00 % - - - - 100 % 100 % 100.00 % Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 29,15% % - - - - 16.90 % 14.98 % 88.64 % Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 86,00 % 84.4 88 91,6 104,09% 85 % 89.4 % 105.18 % 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 100,00 % - - - - 80 % 98.33 % 122.91 % 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Lapo ran - - - - 1 Laporan 1 Lapor an 100.00 % 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 24 Lapo ran - - - - 24 Laporan 24 Lapor an 100.00 % 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 13 Doku men - - - - 13 Dokumen 13 Doku men 100.00 % Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Tingkat Capaian (%)Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 29,15% % - - - - 16.90 % 14.98 % 88.64 % 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 80 Ton 25 25 25 100,00% 80 Ton 71.8 Ton 89.75 % 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 86,00 % 84.4 88 91,6 104,09% 85 % 89.4 % 105.18 % 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Doku men - - - - 1 Dokumen 1 Doku men 100.00 % 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Lapo ran 1 1 1 100,00% 1 Laporan 1 Lapor an 100.00 % 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) 1 Doku men - - - - 1 Dokumen 1 Doku men 100.00 % Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi 100 % 12,73 12,73 12,73 100,00% 72.72 % 73.64 % 101.27 % 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 Doku men 1 1 1 100,00% 1 Dokumen 1 Doku men 100.00 % 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Doku men 1 1 1 100,00% 1 Dokumen 1 Doku men 100.00 % 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi 100 % - - - - 72.72 % 73.64 % 101.27 % 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Doku men 14 14 14 100,00% 1 Dokumen 1 Doku men 100.00 % Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Tingkat Capaian (%)Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 90 % - - - - 80 % 98.33 % 122.91 % 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 90 % - - - - 80 % 98.33 % 122.91 % 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Doku men - - - - 1 Dokumen 1 Doku men 100.00 % 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Doku men - - - - 1 Dokumen 1 Doku men 100.00 % 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian 60 % - - - - 30 % 25,3 % 84,33% 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Lapo ran - - - - 1 Laporan 1 Lapor an 100.00 % 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Lapo ran - - - - 1 Laporan 1 Lapor an 100.00 % 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 60 % - - - - 30 % 25.3 % 84.33 % 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Doku men - 2 2 100% 1 Dokumen 1 Doku men 100.00 % Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Tingkat Capaian (%)Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Doku men - 1 1 100% 1 Dokumen 1 Doku men 100.00 % 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varie tas Ungg ul Baru (VUB ) - - - - 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 1 Varie tas Ungg ul Baru (VUB ) 100.00 % 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Kegia tan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegia tan 100.00 % 3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar 1 Lapo ran - 1 1 100% 1 Laporan 1 Lapor an 100.00 % 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian 75 % - - - - 55 % 55 % 100.00 % 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian 75 % - - - - 52 % 52 % 100.00 % 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 16 Lapo ran - - - - 16 Laporan 16 Lapor an 100.00 % 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani 80 % 5 5 5 100% 70 % 70 % 100.00 % Persentase Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI 68 % 5 5 5 100% 64 % 64 % 100.00 % 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota 1 Lapo ran - - - - 1 Laporan 1 Lapor an 100.00 % Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Tingkat Capaian (%)Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 2 Lapo ran - - - - 2 Laporan 2 Lapor an 100.00 % 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1000 ekor - - - - 1000 ekor 1720 ekor 172.00 % 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Lapo ran - - - - 1 Laporan 1 Lapor an 100.00 % 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Lapo ran - - - - 1 Laporan 1 Lapor an 100.00 % 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 2 Lapo ran - - - - 2 Laporan 2 Lapor an 100.00 % 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Jumlah Unit Usaha Pertanian yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan 100 % - - - - 100 % 100 % 100.00 % 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Unit Usaha Pertanian yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan 100 % - - - - 100 % 100 % 100.00 % 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 75 Lapo ran - - - - 75 Laporan 75 Lapor an 100.00 % 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkat Kapasitasnya 80 % - - - - 60 % 60 % 100.00 % 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani 80 % - - - - 60 % 60 % 100.00 % 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di 8 Unit - - - - 8 Unit 8 Unit 100.00 % Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Tingkat Capaian (%)Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 426 Unit - - - - 300 Unit 300 Unit 100.00 % 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 8 Unit - - - - 8 Unit 8 Unit 100.00 % 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 8 Unit - - - - 8 Unit 8 Unit 100.00 % 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 % 100 100 100 100% 100 % 100 % 100.00 % 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 100 % 100 100 100 100% 100 % 100 % 100.00 % 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Doku men - - - - 1 Dokumen 1 Doku men 100.00 % 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapo ran - - - - 1 Laporan 1 Lapor an 100.00 % 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 100 100 100% 100 % 100 % 100.00 % 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 149 Oran g - - - - 149 Orang 149 Oran g 100.00 % 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 % 100 100 100 100% 100 % 100 % 100.00 % 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapo ran - - - - 1 Laporan 1 Lapor an 100.00 % 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 % 100 100 100 100% 100 % 100 % 100.00 % Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Tingkat Capaian (%)Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 149 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 100.00 % 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 180 Oran g - - - - 149 Orang 149 Oran g 100.00 % 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 100 100 100% 100 % 100 % 100.00 % 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 100.00 % 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 100.00 % 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 100.00 % 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 100.00 % 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 100.00 % 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Doku men - - - - 1 Dokumen 1 Doku men 100.00 % 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran - - - - 1 Laporan 1 Lapor an 100.00 % 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapo ran - - - - 1 Laporan 1 Lapor an 100.00 % 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 % 100 % 100 % 100.00 % 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit - - - - 3 Unit 3 Unit 100.00 % Kode Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Tingkat Capaian (%)Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 % 100 100 100 100% 100 % 100 % 100.00 % 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lapo ran - - - - 1 Laporan 1 Lapor an 100.00 % 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lapo ran - - - - 1 Laporan 1 Lapor an 100.00 % 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 100 100 100 100% 100 % 100 % 100.00 % 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit - - - - 16 Unit 16 Unit 100.00 % 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit - - - - 3 Unit 3 Unit 100.00 % 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan, pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan baik kuantitatif maupun kualitatif atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategi yang ditetapkan. Pencapaian terhadap Indikator Kinerja tersebut dapat ditabulasikan menjadi sebagai berikut pada Tabel 2.3. : Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan No Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2024 2025 2026 1 Persentase ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) 16,90% 23,03% 29,15% 14,98% 23,03% 29,15% Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) / Jumlah Target CadanganPemerintah mengacu pada Permentan No. 11 Tahun 2018 2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 85,00% 85,50% 86,00% 89,40% 85,50% 86,00% Skor Pola Pangan harapan / 95 (Skor Pola Pangan Harapan Ideal) X 100% 3 Laju Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian 1% 1% 1% 1% 1% 1% Jumlah Produksi Pertanian Tahun (n) - Jumlah Produksi Pertanian Tahun (n-1) / Jumlah Produksi Pertanian Tahun (n-1) X 100% 4 Hasil Penilaian LKIP 80,50 81,00 81,50 81,35 81,00 81,50 Nilai LKIP 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang lsu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa hal dasar pertimbangan dalam pemilihan isu strategis di Kabupaten Tangerang yaitu:
10. 1.Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;
11. 2.Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
12. 3.Tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
13. 4.Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
14. 5.Memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah;
15. 6.Janji politik yang harus diwujudkan. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut :
16. 1.Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang dan pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, dan lahan tidur);
17. 2.Optimalisasi pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bekerjasama dengan dengan Perum BULOG atau lembaga lain sesuai ketentuan perundangan;
18. 3.Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin;
19. 4.Penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya dan pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya;
20. 5.Pemantauan impor pangan (pemasukan pangan dari luar daerah);
21. 6.Peningkatan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan di daerah rentan rawan pangan dan mengelola pangan pokok fortifikasi bagi kelompok khusus (rentan gizi buruk dan rentan rawan pangan);
22. 7.Penanganan daerah rentan rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan serta mengoptimalkan tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten;
23. 8.Pengembangan dan percepatan penganekaragaman/ diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengolahan pangan berbahan baku palawija serta tepung umbi-umbian lokal diantaranya menjadi berbentuk tepung dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya;
24. 9.Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan kerjasama lintas sektor dan meningkatkan kelembagaan serta peran OKKPD Tingkat Kabupaten;
25. 10.Penyediaan benih dan bibit unggul, pengendalian hama penyakit tanaman serta perbaikan kesuburan tanah;
26. 11.Penyediaan alat mesin pertanian pra-panen dan pasca panen;
27. 12.Peningkatan populasi dan kualitas bibit ternak melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB) pada ternak serta penyediaan bibit ternak ruminansia dan unggas;
28. 13.Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan strategis dan zoonosis melalui pembangunan klinik hewan;
29. 14.Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku utama serta pelaku usaha melalui pembentukan petani milenial dan santri tani milenial dengan melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan, sekolah lapang, gelar inovasi serta kaji terap;
30. 15.Pembentukan dan pengembangan manajemen pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui penyediaan sarana dan prasarana. 2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Dalam perumusan dokumen RKPD Perubahan akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPD Kabupaten Tangerang utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang yaitu pada tujuan RPD Kabupaten Tangerang : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia. RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan penjabaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD Perubahan harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran- sasaran pada tahun 2024 dan tahun 2025. Review terhadap Rencana Kerja RKPD Perubahan Tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel 2.4 terlampir. Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 KODE Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator RKPD PERUBAHAN 2025 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 72.954.000.652,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 72.954.000.652,00 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 53,95 Persen 1.529.167.800,00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 53,95 Persen 1.529.167.800,00 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 53.95 persen 1.529.167.800,00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 53.95 persen 1.529.167.800,00 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 5 Unit 1.529.167.800,00 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 5 Unit 1.529.167.800,00 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10% Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100 persen 23.03 persen 85,5 persen 6.755.409.190,00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10% Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100 persen 23.03 persen 85,5 persen 6.755.409.190,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5- 10% 100 Persen 3.789.292.790,00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10% 100 Persen 3.789.292.790,00 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 3.541.332.390,00 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 3.541.332.390,00 KODE Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator RKPD PERUBAHAN 2025 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 laporan 147.623.400,00 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 laporan 147.623.400,00 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 1 Dokumen 39.947.000,00 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 1 Dokumen 39.947.000,00 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 60.390.000,00 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 60.390.000,00 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 100 persen 2.786.497.000,00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 100 persen 2.786.497.000,00 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 200 Ton 2.786.497.000,00 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 200 Ton 2.786.497.000,00 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 85.5 persen 179.619.400,00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 85.5 persen 179.619.400,00 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 54.671.000,00 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 54.671.000,00 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 124.948.400,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 124.948.400,00 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi 1 Dokumen 86.36 Persen 604.603.940,00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi 1 Dokumen 86.36 Persen 604.603.940,00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 dokumen 57.856.870,00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 dokumen 57.856.870,00 KODE Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator RKPD PERUBAHAN 2025 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 57.856.870,00 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 57.856.870,00 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi 86.36 persen 546.747.070,00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi 86.36 persen 546.747.070,00 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 327.217.000,00 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 327.217.000,00 2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Dokumen 219.530.070,00 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Dokumen 219.530.070,00 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 85 Persen 134.489.500,00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 85 Persen 134.489.500,00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 85 persen 134.489.500,00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 85 persen 134.489.500,00 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 21.919.900,00 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 21.919.900,00 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 102.712.600,00 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 102.712.600,00 KODE Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator RKPD PERUBAHAN 2025 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 9.857.000,00 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 9.857.000,00 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 36.229.517.152,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 36.229.517.152,00 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 100 persen 147.349.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 100 persen 147.349.000,00 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 130.149.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 130.149.000,00 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 17.200.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 17.200.000,00 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persentase 31.834.764.566,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persentase 31.834.764.566,00 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 153 Orang/ bulan 31.834.764.566,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 153 Orang/ bulan 31.834.764.566,00 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 Persentase 4.978.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 Persentase 4.978.000,00 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.978.000,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.978.000,00 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persentase 245.436.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persentase 245.436.000,00 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 150 Orang 245.436.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 150 Orang 245.436.000,00 KODE Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator RKPD PERUBAHAN 2025 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persentase 1.946.314.142,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persentase 1.946.314.142,00 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.348.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.348.000,00 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.033.220.042,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.033.220.042,00 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 41.456.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 41.456.500,00 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 114.668.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 114.668.000,00 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 72.068.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 72.068.600,00 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 9.250.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 9.250.000,00 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 151.318.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 151.318.000,00 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 501.985.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 501.985.000,00 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Persentase 175.892.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Persentase 175.892.000,00 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 175.892.000,00 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 175.892.000,00 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Persentase 1.280.073.568,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Persentase 1.280.073.568,00 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 236.590.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 236.590.000,00 KODE Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator RKPD PERUBAHAN 2025 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.043.483.568,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.043.483.568,00 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persentase 594.709.876,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persentase 594.709.876,00 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 573.709.876,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 573.709.876,00 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 21.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 21.000.000,00 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian 45 Persen 16.051.708.280,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian 45 Persen 16.051.708.280,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1 Laporan 8.880.646.600,00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1 Laporan 8.880.646.600,00 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 341.029.000,00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 341.029.000,00 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 8.375.241.000,00 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 8.375.241.000,00 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 45.00 persen 6.264.467.900,00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 45.00 persen 6.264.467.900,00 KODE Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator RKPD PERUBAHAN 2025 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 521.675.800,00 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 521.675.800,00 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 3.497.565.000,00 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 3.497.565.000,00 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 1 Laporan 72.245.400,00 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 1 Laporan 72.245.400,00 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 1 Laporan 72.245.400,00 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 1 Laporan 72.245.400,00 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1 Laporan 437.039.150,00 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1 Laporan 437.039.150,00 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 307 Ekor 385.208.000,00 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 307 Ekor 385.208.000,00 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 3000 Dosis 51.831.150,00 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 3000 Dosis 51.831.150,00 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian 65 Persen 6.309.417.000,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian 65 Persen 6.309.417.000,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian 65 persen 6.309.417.000,00 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian 65 persen 6.309.417.000,00 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 6.309.417.000,00 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 6.309.417.000,00 KODE Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator RKPD PERUBAHAN 2025 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani 75 Persen 2.363.639.810,00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani 75 Persen 2.363.639.810,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota 1 Laporan 1.683.630.334,00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota 1 Laporan 1.683.630.334,00 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 1 Wilayah 1.683.630.334,00 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 1 Wilayah 1.683.630.334,00 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Laporan 306.866.560,00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Laporan 306.866.560,00 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 2 Laporan 306.866.560,00 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 2 Laporan 306.866.560,00 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkat Kapasitasnya 70 Persen 2.976.047.980,00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkat Kapasitasnya 70 Persen 2.976.047.980,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani 70 persentase 2.976.047.980,00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani 70 persentase 2.976.047.980,00 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 8 Unit 719.022.600,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 8 Unit 719.022.600,00 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan 300 Unit 1.088.838.400,00 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang 300 Unit 1.088.838.400,00 KODE Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator RKPD PERUBAHAN 2025 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Target Indikator Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Ditingkatkan Kapasitasnya 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 8 Unit 150.788.600,00 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 8 Unit 150.788.600,00 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 40 Orang 501.417.800,00 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 40 Orang 501.417.800,00 UPTD PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN UPTD PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 8 Ton 164.376.600,00 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 8 Ton 164.376.600,00 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 2.245.227.100,00 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 2.245.227.100,00 UPTD PEMBIBITAN TERNAK UPTD PEMBIBITAN TERNAK 3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar 1 Laporan 397.309.230,00 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar 1 Laporan 397.309.230,00 UPTD PENYULUHAN PERTANIAN UPTD PENYULUHAN PERTANIAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 8 Unit 515.980.580,00 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 8 Unit 515.980.580,00 UPTD PUSKESWAN UPTD PUSKESWAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 373.142.916,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 373.142.916,00 Rincian program dan Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian kinerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.5 berikut : Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan KabupatenTangerang Tahun 2025 KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN MURNI 2025 PERUBAHAN 2025 SELISIH 1 2 3 4 5 = (4-3) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 61.673.315.53 1 72.954.000.65 2 11.280.685.12 1 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 511.995.800 1.529.167.800 1.017.172.000 2.09.02.2.0 1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 511.995.800 1.529.167.800 1.017.172.000 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.862.432.300 6.755.409.190 3.892.976.890 2.09.03.2.0 1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2.386.634.900 3.789.292.790 1.402.657.890 2.09.03.2.0 2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 288.313.000 2.786.497.000 2.498.184.000 2.09.03.2.0 4 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 187.484.400 179.619.400 -7.865.000 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 623.680.130 604.603.940 -19.076.190 2.09.04.2.0 1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 66.676.190 57.856.870 -8.819.320 2.09.04.2.0 2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 557.003.940 546.747.070 -10.256.870 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 135.959.500 134.489.500 -1.470.000 2.09.05.2.0 1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 135.959.500 134.489.500 -1.470.000 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 36.375.181.35 9 36.229.517.15 2 -145.664.207 3.27.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 158.599.000 147.349.000 -11.250.000 3.27.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.604.922.37 3 31.834.764.56 6 229.842.193 3.27.01.2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.167.000 4.978.000 -5.189.000 3.27.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 251.611.000 245.436.000 -6.175.000 3.27.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.372.606.542 1.946.314.142 -426.292.400 3.27.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 175.892.000 175.892.000 0 3.27.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.206.673.568 1.280.073.568 73.400.000 KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN MURNI 2025 PERUBAHAN 2025 SELISIH 1 2 3 4 5 = (4-3) 3.27.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 594.709.876 594.709.876 0 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 8.646.669.370 16.051.708.28 0 7.405.038.910 3.27.02.2.0 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.383.395.210 8.880.646.600 7.497.251.390 3.27.02.2.0 2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 6.307.831.900 6.264.467.900 -43.364.000 3.27.02.2.0 3 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 387.340.430,0 0 397.309.230,0 0 9.968.800 3.27.02.2.0 5 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 124.983.500 72.245.400 -52.738.100 3.27.02.2.0 6 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 443.118.330 437.039.150 -6.079.180 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 6.382.463.000 6.309.417.000 -73.046.000 3.27.03.2.0 1 Pengembangan Prasarana Pertanian 6.382.463.000 6.309.417.000 -73.046.000 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 3.401.623.502 2.363.639.810 - 1.037.983.692 3.27.04.2.0 1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 949.215.334 1.683.630.334 734.415.000 3.27.04.2.0 3 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 378.272.208,0 0 373.142.916,0 0 -5.129.292 3.27.04.2.0 4 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 2.074.135.960 306.866.560 -1.767.269.400 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.733.310.570 2.976.047.980 242.737.410 3.27.07.2.0 1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.733.310.570 2.976.047.980 242.737.410 Berdasarkan Hasil Analisis Kebutuhan Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 mengalami perubahan dari rancangan awal RKPD Tahun 2025. Pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 mengusulkan pada Renja Perubahan 2025 pagu anggaran sebesar Rp. 72.954.000.652,- mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp.11.280.685.121 yang berasal dari tambahan efesiensi sebesar Rp. 5.907.842.928,- dan RKPD Perubahan sebesar Rp.5.372.842.193 sehingga total pagu Renja Perubahan 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Tangerang sebesar Rp. 72.954.000.652. Rincian pagu anggaran pada Program dan Kegiatan murni, penjabaran efesiensi dan RKPD Perubahan dapat dilihat pada tabel berikut : Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penanggun g Jawab Murni 2025 Penjabaran / Efesiensi RKPD Perubahan 2025 2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Bidang Ketahanan Pangan 511.995.800 1.254.727.800 1.529.167.800 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Ketahanan Pangan 511.995.800 1.254.727.800 1.529.167.800 2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Bidang Ketahanan Pangan 2.862.432.300 5.255.155.390 6.755.409.190 2.09.03.2.01 Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Bidang Ketahanan Pangan 2.386.634.900 2.289.038.990 3.789.292.790 2.09.03.2.02 Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Bidang Ketahanan Pangan 288.313.000 2.786.497.000 2.786.497.000 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Bidang Ketahanan Pangan 187.484.400 179.619.400 179.619.400 2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan 623.680.130 604.603.940 604.603.940 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Bidang Ketahanan Pangan 66.676.190 57.856.870 57.856.870 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Bidang Ketahanan Pangan 557.003.940 546.747.070 546.747.070 2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan 135.959.500 134.489.500 134.489.500 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Bidang Ketahanan Pangan 135.959.500 134.489.500 134.489.500 3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Bidang Sarana Pertanian 8.646.669.370 11.857.393.28 0 16.051.708.28 0 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Bidang Sarana Pertanian 1.383.395.210 4.710.557.600 8.880.646.600 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Bidang Sarana Pertanian 6.307.831.900 6.252.241.900 6.264.467.900 Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penanggun g Jawab Murni 2025 Penjabaran / Efesiensi RKPD Perubahan 2025 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota UPTD Pembibitan Ternak 387.340.430 385.309.230 397.309.230 3.27.02.2.05 Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota Bidang Sarana Pertanian 124.983.500 72.245.400 72.245.400 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Bidang Sarana Pertanian 443.118.330 437.039.150 437.039.150 3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Bidang Prasarana Pertanian 6.382.463.000 6.321.757.000 6.309.417.000 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Bidang Prasarana Pertanian 6.382.463.000 6.321.757.000 6.309.417.000 3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Bidang Keswan Kesmavet 3.401.623.502 3.335.182.210 2.363.639.810 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Bidang Keswan Kesmavet 949.215.334 933.630.334 1.683.630.334 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota UPTD Puskeswan 378.272.208 373.142.916 373.142.916 3.27.04.2.04 Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Bidang Keswan Kesmavet 2.074.135.960 2.028.408.960 306.866.560 3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian 2.733.310.570 2.935.247.980 2.976.047.980 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian 2.733.310.570 2.935.247.980 2.976.047.980 3.27.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Sekretariat 36.375.181.35 9 35.882.601.35 9 36.229.517.15 2 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat 158.599.000 147.349.000 147.349.000 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sekretariat 31.604.922.37 3 31.604.922.37 3 31.834.764.56 6 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sekretariat 10.167.000 4.978.000 4.978.000 Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penanggun g Jawab Murni 2025 Penjabaran / Efesiensi RKPD Perubahan 2025 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sekretariat 251.611.000 245.436.000 245.436.000 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Sekretariat 2.372.606.542 1.902.640.542 1.946.314.142 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat 175.892.000 175.892.000 175.892.000 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat 1.206.673.568 1.206.673.568 1.280.073.568 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat 594.709.876 594.709.876 594.709.876 Penambahan pagu anggaran digunakan untuk peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi dan mekanisasi pertanian, pengembangan desa mandiri pangan, serta penyediaan cadangan pangan masyarakat melalui pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dalam rangka swasembada pangan dalam mendukung Asta Cita Presiden Untuk lebih rinci Rencana Kerja dan Pendanaan, yaitu program dan target kinerja program, kegiatan dan target kinerja kegiatan, serta anggaran dan indikatornya telah tercantum pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum pada tabel T-C.33 sebagai berikut: Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 KEBUTUHAN DANA LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)MURNI PERUBAHAN MURNI PERUBAHAN SELISIH 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6) 9 10 11 12 13 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 61.673.315.531 72.954.000.652 11.280.685.121 55.544.706.080 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 53,95 Persen 53,95 Persen 511.995.800 1.529.167.800 1.017.172.000 64,47 persen 530.000.000 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lumbung Pangan yang Aktif 53.95 persen 53.95 persen 511.995.800 1.529.167.800 1.017.172.000 64,47 persen 530.000.000 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 2 Unit 5 Unit 511.995.800 1.529.167.800 1.017.172.000 Kab. Tangerang APBD 15 Unit 530.000.000 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10% Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100 persen 23.03 persen 85,5 persen 100 persen 23.03 persen 85,5 persen 2.862.432.300 6.755.409.190 3.892.976.890 100 persen 23.03 persen 85,5 persen 2.780.000.000 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10% 100 Persen 100 persen 100 Persen 100 persen 2.386.634.900 3.789.292.790 1.402.657.890 100 Persen 100 persen 2.230.000.000 KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 KEBUTUHAN DANA LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)MURNI PERUBAHAN MURNI PERUBAHAN SELISIH 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6) 9 10 11 12 13 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 1 Laporan 2.090.000.000 3.541.332.390 1.451.332.390 Kab. Tangerang APBD Program Unggulan Desa Mandiri Pangan 1 Laporan 2.000.000.000 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 laporan 1 laporan 153.819.000 147.623.400 -6.195.600 Kab. Tangerang APBD 1 laporan 85.000.000 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 80.535.900 39.947.000 -40.588.900 Kab. Tangerang APBD 1 Dokumen 80.000.000 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 62.280.000 60.390.000 -1.890.000 Kab. Tangerang APBD 13 Dokumen 65.000.000 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 23.03 persen 100 persen 288.313.000 2.786.497.000 2.498.184.000 100 persen 290.000.000 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 20 Ton 200 Ton 288.313.000 2.786.497.000 2.498.184.000 Kab. Tangerang APBD 80 Ton 290.000.000 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 85.5 persen 85.5 persen 187.484.400 179.619.400 -7.865.000 86,00 persen 260.000.000 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 56.568.000 54.671.000 -1.897.000 Kab. Tangerang APBD 1 Dokumen 60.000.000 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Laporan 130.916.400 124.948.400 -5.968.000 Kab. Tangerang APBD 1 Laporan 200.000.000 KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 KEBUTUHAN DANA LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)MURNI PERUBAHAN MURNI PERUBAHAN SELISIH 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6) 9 10 11 12 13 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi 1 Dokumen 86.36 Persen 1 Dokumen 86.36 Persen 623.680.130 604.603.940 -19.076.190 1 Dokumen 86.36 Persen 500.000.000 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 dokumen 1 dokumen 66.676.190 57.856.870 -8.819.320 1 Dokumen 150.000.000 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 66.676.190 57.856.870 -8.819.320 Kab. Tangerang APBD 1 Dokumen 150.000.000 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi 86.36 persen 86.36 persen 557.003.940 546.747.070 -10.256.870 100 persen 350.000.000 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 334.127.000 327.217.000 -6.910.000 Kab. Tangerang APBD 1 Dokumen 285.000.000 2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Dokumen 1 Dokumen 222.876.940 219.530.070 -3.346.870 Kab. Tangerang APBD 1 Dokumen 65.000.000 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 85 Persen 85 Persen 135.959.500 134.489.500 -1.470.000 90 persen 190.000.000 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 85 persen 85 persen 135.959.500 134.489.500 -1.470.000 90 persen 190.000.000 KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 KEBUTUHAN DANA LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)MURNI PERUBAHAN MURNI PERUBAHAN SELISIH 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6) 9 10 11 12 13 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 21.919.900 21.919.900 0 Kab. Tangerang APBD 1 Dokumen 50.000.000 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 102.801.600 102.712.600 -89.000 Kab. Tangerang APBD 1 Dokumen 100.000.000 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 11.238.000 9.857.000 -1.381.000 Kab. Tangerang APBD 1 Dokumen 40.000.000 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 36.375.181.359 36.229.517.152 -145.664.207 100 persen 35.434.205.130 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 100 persen 100 persen 158.599.000 147.349.000 -11.250.000 100 persen 70.000.000 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 8 Dokumen 130.149.000 130.149.000 0 Kab. Tangerang APBD 1 Dokumen 50.000.000 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 4 Laporan 28.450.000 17.200.000 -11.250.000 Kab. Tangerang APBD 1 Laporan 20.000.000 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persentase 100 Persentase 31.604.922.373 31.834.764.566 229.842.193 100 persen 31.649.856.530 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 181 Orang/ bulan 153 Orang/ bulan 31.604.922.373 31.834.764.566 229.842.193 Kab. Tangerang APBD 149 Orang 31.649.856.530 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 100 Persentase 100 Persentase 10.167.000 4.978.000 -5.189.000 100 persen 10.000.000 KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 KEBUTUHAN DANA LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)MURNI PERUBAHAN MURNI PERUBAHAN SELISIH 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6) 9 10 11 12 13 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.167.000 4.978.000 -5.189.000 Kab. Tangerang APBD 1 Laporan 10.000.000 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persentase 100 Persentase 251.611.000 245.436.000 -6.175.000 100 persen 500.000.000 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 150 Orang 150 Orang 251.611.000 245.436.000 -6.175.000 Kab. Tangerang APBD 180 Orang 500.000.000 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persentase 100 Persentase 2.372.606.542 1.946.314.142 -426.292.400 100 persen 1.344.348.600 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.348.000 22.348.000 0 Kab. Tangerang APBD 1 Paket 10.000.000 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.001.886.442 1.033.220.042 31.333.600 Kab. Tangerang APBD 1 Paket 404.348.600 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 41.456.500 41.456.500 0 Kab. Tangerang APBD 1 Paket 30.000.000 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 114.668.000 114.668.000 0 Kab. Tangerang APBD 1 Paket 100.000.000 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 99.672.600 72.068.600 -27.604.000 Kab. Tangerang APBD 1 Paket 50.000.000 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.250.000 9.250.000 0 Kab. Tangerang APBD 1 Dokumen 10.000.000 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 212.200.000 151.318.000 -60.882.000 Kab. Tangerang APBD 1 Laporan 170.000.000 KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 KEBUTUHAN DANA LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)MURNI PERUBAHAN MURNI PERUBAHAN SELISIH 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6) 9 10 11 12 13 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 871.125.000 501.985.000 -369.140.000 Kab. Tangerang APBD 1 Laporan 570.000.000 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Persentase 100 Persentase 175.892.000 175.892.000 0 100 persen 200.000.000 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 175.892.000 175.892.000 0 Kab. Tangerang APBD 1 Unit 200.000.000 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100 Persentase 100 Persentase 1.206.673.568 1.280.073.568 73.400.000 100 persen 1.045.000.000 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 236.590.000 236.590.000 0 Kab. Tangerang APBD 1 Laporan 230.000.000 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 970.083.568 1.043.483.568 73.400.000 Kab. Tangerang APBD 1 Laporan 815.000.000 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persentase 100 Persentase 594.709.876 594.709.876 0 100 persen 615.000.000 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 16 Unit 573.709.876 573.709.876 0 Kab. Tangerang APBD 16 Unit 600.000.000 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 21.000.000 21.000.000 0 Kab. Tangerang APBD 3 Unit 15.000.000 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian 45 Persen 45 Persen 8.646.669.370 16.051.708.280 7.405.038.910 60 persen 4.428.399.750 KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 KEBUTUHAN DANA LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)MURNI PERUBAHAN MURNI PERUBAHAN SELISIH 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6) 9 10 11 12 13 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 1.383.395.210 8.880.646.600 7.497.251.390 1 Laporan 2.210.000.000 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 1 Laporan 388.916.000 341.029.000 -47.887.000 Kab. Tangerang APBD 1 Laporan 905.000.000 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 836.821.000 8.375.241.000 7.538.420.000 Kab. Tangerang APBD 1 Laporan 1.080.000.000 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 1 Ton 8 Ton 157.658.210 164.376.600 6.718.390 Kab. Tangerang APBD UPTD Benih 8 Ton 225.000.000 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 45.00 persen 45.00 persen 6.307.831.900 6.264.467.900 -43.364.000 60 persen 1.260.000.000 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 534.976.800 521.675.800 -13.301.000 Kab. Tangerang APBD 1 Dokumen 760.000.000 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 3.508.250.000 3.497.565.000 -10.685.000 Kab. Tangerang APBD 1 Dokumen 275.000.000 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 2.264.605.100 2.245.227.100 -19.378.000 Kab. Tangerang APBD UPTD Benih 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 225.000.000 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 387.340.430 397.309.230 9.968.800 1 Kegiatan 383.399.750 KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 KEBUTUHAN DANA LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)MURNI PERUBAHAN MURNI PERUBAHAN SELISIH 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6) 9 10 11 12 13 3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar 1 Laporan 1 Laporan 387.340.430 397.309.230 9.968.800 Kab. Tangerang APBD 1 Laporan 383.399.750 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 1 Laporan 1 Laporan 124.983.500 72.245.400 -52.738.100 1 Laporan 125.000.000 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 1 Laporan 1 Laporan 124.983.500 72.245.400 -52.738.100 Kab. Tangerang APBD UPTD Bitnak 1 Laporan 125.000.000 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1 Laporan 1 Laporan 443.118.330 437.039.150 -6.079.180 1 Laporan 450.000.000 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 48 Ekor 307 Ekor 391.118.700 385.208.000 -5.910.700 Kab. Tangerang APBD 307 Ekor 350.000.000 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 20 Dosis 3000 Dosis 51.999.630 51.831.150 -168.480 Kab. Tangerang APBD 3000 Dosis 100.000.000 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian 65 Persen 65 Persen 6.382.463.000 6.309.417.000 -73.046.000 75 persen 6.882.101.200 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian 65 persen 65 persen 6.382.463.000 6.309.417.000 -73.046.000 75 persen 6.882.101.200 KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 KEBUTUHAN DANA LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)MURNI PERUBAHAN MURNI PERUBAHAN SELISIH 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6) 9 10 11 12 13 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 6.382.463.000 6.309.417.000 -73.046.000 Kab. Tangerang APBD 1 Dokumen 6.882.101.200 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani 75 Persen 75 Persen 3.401.623.502 2.363.639.810 -1.037.983.692 80 persen 1.950.000.000 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota 1 Laporan 1 Laporan 949.215.334 1.683.630.334 734.415.000 1 Laporan 1.069.422.000 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 1 Wilayah 1 Wilayah 949.215.334 1.683.630.334 734.415.000 Kab. Tangerang APBD 1 Wilayah 1.069.422.000 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1000 ekor 1000 ekor 378.272.208 373.142.916 -5.129.292 450.000.000 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 1 Laporan 378.272.208 373.142.916 -5.129.292 Kab. Tangerang APBD UPTD Puskeswan 1 Laporan 450.000.000 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Laporan 1 Laporan 2.074.135.960 306.866.560 -1.767.269.400 1 Laporan 430.578.000 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 2 Laporan 2 Laporan 2.074.135.960 306.866.560 -1.767.269.400 Kab. Tangerang APBD 2 Laporan 430.578.000 KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 TARGET 2025 KEBUTUHAN DANA LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)MURNI PERUBAHAN MURNI PERUBAHAN SELISIH 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6) 9 10 11 12 13 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkat Kapasitasnya 70 Persen 70 Persen 2.733.310.570 2.976.047.980 242.737.410 80 persen 2.850.000.000 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani 70 persentase 70 persentase 2.733.310.570 2.976.047.980 242.737.410 80 persen 2.850.000.000 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 8 Unit 8 Unit 755.082.600 719.022.600 -36.060.000 Kab. Tangerang APBD 8 Unit 600.000.000 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 300 Unit 300 Unit 1.191.071.070 1.088.838.400 -102.232.670 Kab. Tangerang APBD 426 Unit 950.000.000 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 10 Unit 8 Unit 476.180.000 515.980.580 39.800.580 Kab. Tangerang APBD UPTD Penyuluhan Pertanian 8 Unit 800.000.000 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 8 Unit 8 Unit 150.788.600 150.788.600 0 Kab. Tangerang APBD 8 Unit 150.000.000 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 40 Orang 40 Orang 160.188.300 501.417.800 341.229.500 Kab. Tangerang -APBD -DAK NON FISIK 40 Orang 350.000.000 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan sehingga Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan hanya melakukan tugas koordinatif sesuai dengan kewenangannya dibidang pertanian dan ketahanan pangan yaitu membantu Bupati dalam memberikan pelayanan pertanian dan ketahanan pangan yang ada di Wilayah Kabupaten Tangerang dan membuat kebijakan terkait dengan pertanian dan ketahanan pangan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pertanian dan ketahanan pangan. Memperhatikan perkembangan hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan renja tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan untuk mengakomodir beberapa kebijakan maka dianggap perlu melakukan pergeseran dan atau perubahan terhadap keluaran sub kegiatan, target kinerja serta penambahan dan atau pengurangan terhadap anggaran yang dibutuhkan. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan beserta anggaran yang diusulkan di perubahan tahun 2025 adalah pada tabel berikut: KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN Keterangan MURNI 2025 PERUBAHAN 2025 SELISIH 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 61.673.315.531 72.954.000.652 11.280.685.121 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 511.995.800 1.529.167.800 1.017.172.000 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 511.995.800 1.529.167.800 1.017.172.000 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 511.995.800 1.529.167.800 1.017.172.000 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.862.432.300 6.755.409.190 3.892.976.890 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2.386.634.900 3.789.292.790 1.402.657.890 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2.090.000.000 3.541.332.390 1.451.332.390 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 153.819.000 147.623.400 -6.195.600 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 80.535.900 39.947.000 -40.588.900 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 62.280.000 60.390.000 -1.890.000 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 288.313.000 2.786.497.000 2.498.184.000 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 288.313.000 2.786.497.000 2.498.184.000 KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN Keterangan MURNI 2025 PERUBAHAN 2025 SELISIH 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 187.484.400 179.619.400 -7.865.000 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 56.568.000 54.671.000 -1.897.000 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 130.916.400 124.948.400 -5.968.000 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 623.680.130 604.603.940 -19.076.190 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 66.676.190 57.856.870 -8.819.320 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 66.676.190 57.856.870 -8.819.320 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 557.003.940 546.747.070 -10.256.870 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 334.127.000 327.217.000 -6.910.000 2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 222.876.940 219.530.070 -3.346.870 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 135.959.500 134.489.500 -1.470.000 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 135.959.500 134.489.500 -1.470.000 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 21.919.900 21.919.900 0 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 102.801.600 102.712.600 -89.000 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 11.238.000 9.857.000 -1.381.000 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 36.375.181.359 36.229.517.152 -145.664.207 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 158.599.000 147.349.000 -11.250.000 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 130.149.000 130.149.000 0 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.450.000 17.200.000 -11.250.000 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.604.922.373 31.834.764.566 229.842.193 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.604.922.373 31.834.764.566 229.842.193 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.167.000 4.978.000 -5.189.000 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 10.167.000 4.978.000 -5.189.000 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 251.611.000 245.436.000 -6.175.000 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 251.611.000 245.436.000 -6.175.000 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.372.606.542 1.946.314.142 -426.292.400 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.348.000 22.348.000 0 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.001.886.442 1.033.220.042 31.333.600 KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN Keterangan MURNI 2025 PERUBAHAN 2025 SELISIH 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.456.500 41.456.500 0 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.668.000 114.668.000 0 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99.672.600 72.068.600 -27.604.000 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 9.250.000 9.250.000 0 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 212.200.000 151.318.000 -60.882.000 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 871.125.000 501.985.000 -369.140.000 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 175.892.000 175.892.000 0 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 175.892.000 175.892.000 0 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.206.673.568 1.280.073.568 73.400.000 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 236.590.000 236.590.000 0 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 970.083.568 1.043.483.568 73.400.000 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 594.709.876 594.709.876 0 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 573.709.876 573.709.876 0 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.000.000 21.000.000 0 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 8.646.669.370 16.051.708.280 7.405.038.910 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.383.395.210 8.880.646.600 7.497.251.390 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 388.916.000 341.029.000 -47.887.000 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 836.821.000 8.375.241.000 7.538.420.000 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 157.658.210,00 164.376.600,00 6.718.390 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 6.307.831.900 6.264.467.900 -43.364.000 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 534.976.800 521.675.800 -13.301.000 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 3.508.250.000 3.497.565.000 -10.685.000 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman 2.264.605.100,00 2.245.227.100,00 -19.378.000 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 387.340.430,00 397.309.230,00 9.968.800 3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak 387.340.430,00 397.309.230,00 9.968.800 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 124.983.500 72.245.400 -52.738.100 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 124.983.500 72.245.400 -52.738.100 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 443.118.330 437.039.150 -6.079.180 KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN Keterangan MURNI 2025 PERUBAHAN 2025 SELISIH 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 391.118.700 385.208.000 -5.910.700 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 51.999.630 51.831.150 -168.480 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 6.382.463.000 6.309.417.000 -73.046.000 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 6.382.463.000 6.309.417.000 -73.046.000 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 6.382.463.000 6.309.417.000 -73.046.000 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 3.401.623.502 2.363.639.810 -1.037.983.692 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 949.215.334 1.683.630.334 734.415.000 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 949.215.334 1.683.630.334 734.415.000 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 378.272.208,00 373.142.916,00 -5.129.292 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 378.272.208,00 373.142.916,00 -5.129.292 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 2.074.135.960 306.866.560 -1.767.269.400 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 2.074.135.960 306.866.560 -1.767.269.400 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.733.310.570 2.976.047.980 242.737.410 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.733.310.570 2.976.047.980 242.737.410 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 719.022.600 719.022.600 0 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 1.088.838.400 1.088.838.400 0 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 475.180.580,00 515.980.580,00 40.800.000 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 150.788.600 150.788.600 0 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian 501.417.800 501.417.800 0
31. 1.Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Bupati Tangerang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 serta Prioritas dan APBD-P Tahun Anggaran 2025.
32. 2.Sesuai dengan RPD Kabupaten Tangerang dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026 maka ditetapkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 serta kebijakan / strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan / kendala yang ada dalam mencapai tujuan RPD Kabupaten Tangerang.
33. 3.Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada Renja Perubahan Tahun 2025 ini dititikberatkan pada upaya peningkatan ekonomi daerah sektor unggulan dan meningkatnya ketahanan pangan dengan strategi Meningkatkan ketahanan pangan, Meningkatkan jumlah cadangan pangan, Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) yang terus meningkat, Meningkatnya produksi pertanian, serta Meningkatkan penyelenggaran Good Governance dengan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sesuai peraturan.
34. 4.Sesuai dengan Renja Perubahan Tahun 2025, terdapat penambahan PAGU sebesar Rp11.280.685.121 yang berasal dari tambahan efesiensi sebesar Rp. 5.907.842.928,- dan RKPD Perubahan sebesar Rp.5.372.842.193 yang akan digunakan untuk peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi dan mekanisasi pertanian, pengembangan desa mandiri pangan, serta penyediaan cadangan pangan masyarakat melalui pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dalam rangka swasembada pangan. Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
35. 30.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenangnya yang secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Disperindag Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah”. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pembangunan Jangka Menengah bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang merupakan suatu penjabaran dari Visi dan Misi serta Program dari Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, dan berisikan informasi mengenai sumberdaya yang diperlukan, keluaran dan manfaat. Keluaran dan Manfaat dalam Renja Perubahan ini merupakan indikator yang ingin dicapai namun tidaklah bersifat kaku, sehingga masih dapat diperbaiki dengan memperhatikan dinamika masyarakat dan RPD Pemerintah Kabupaten Tangerang. 1.2. Landasan Hukum
36. 1.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
37. 2.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
38. 3.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
39. 4.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
40. 5.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
41. 6.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
42. 7.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
43. 8.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
44. 9.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
45. 10.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
46. 11.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
47. 12.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
48. 13.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
49. 14.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
50. 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
51. 16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
52. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
53. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
54. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
55. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
56. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005- 2025;
57. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
58. 23.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
59. 24.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran Daerah;
60. 25.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana pembangunan Daerah Tahun 2025- 2026 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis OPD yang memuat tentang kumpulan kegiatan wajib pilihan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :
61. 1.Menyediakan satu tolak ukur untuk Mengevaluasi Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah.
62. 2.Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, dan sub kegiatan serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
63. 3.Memudahkan penilaian hasil Program dan kegiatan yang telah dilakukan dan untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika/susunan penyajian dokumen rancangan Renja OPD menguraikan pokok bahasan, serta susunan garis besar berisikan :
64. 1.Realisasi program dan kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
65. 2.Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
66. 3.Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Daerah Sampai Dengan Triwulan I dan Capaian Rencana Strategis Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang adalah penjabaran rencana kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sebagai pelaksana urusan perindustrian dan perdagangan. Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 yang bersumber dari APBD Tahun 2025 setelah hasil analisa kebutuhan sebesar Rp. 22.480.956.755,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 5.657.272.356,- (25,16%). Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sampai dengan triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan): Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 URAIAN URUS AN, O RG ANIS AS I, P RO G RAM / KE G IAT AN / S UB KE G IAT AN 1 2 3 4 5 = ( 4 /3 ) *10 0 6 7 8 9 10 11= ( 10 /9 ) *10 0 3 . 3 0 URUS AN P E ME RINT AHAN B IDANG P E RDAG ANG AN 3.30.03 P ROGRAM P E NINGKAT AN S ARANA DIS T RIBUS I P E RDAGANGAN 39.552.000 0 0.00 % 0.00 % P ros en tas e ju m lah fas ilitas i p en g elolaan s aran a d is trib u s i p erd ag an g an % 0 0 0.00 % 3.30.03.2.02 P em b in aan terh ad ap P en g elola S aran a Dis trib u s i P erd ag an g an Mas yarakat d i W ilayah Kerjan ya 39.552.000 0 0.00 % 0.00 % J u m lah d oku m en fas ilitas i p en g elolaan s aran a d is trib u s i p erd ag an g an Doku m en 0 0 0.00 % 3.30.03.2.02.0001 P em b in aan d an P en g en d alian P en g elola S aran a Dis trib u s i P erd ag an g an 39.552.000 0 0.00 % 0.00 % J u m lah Doku m en Has il P em b in aan d an P en g en d alian kep ad a P en g elola S aran a Dis trib u s i P erd ag an g an Doku m en 0 0 0.00 % 3.30.04 P ROGRAM S T ABILIS AS I HARGA BARANG KE BUT UHAN P OKOK DAN BARANG P E NT ING 1.785.062.000 556.318.140 31.17 % 17.36 % P ros en tas e h arg a b aran g keb u tu h an p okok d an b aran g p en tin g yan g d is u b s id i yan g d im on itor/ d ip an tau % 72.22 72.22 100.00 % 3.30.04.2.02 P en g en d alian Harg a, d an S tok Baran g Keb u tu h an P okok d an Baran g P en tin g d i T in g kat P as ar Kab u p aten /Kota 1.785.062.000 556.318.140 31.17 % 17.36 % J u m lah d oku m en p en g en d alian Harg a, d an S tok Baran g Keb u tu h an P okok d an Baran g P en tin g p ad a P elaku Us ah a Dis trib u s i Baran g d alam 1 (s atu ) Daerah Kab u p aten /Kota Doku m en 0 0 0.00 % 3.30.04.2.02.0001 P em an tau an Harg a d an S tok B aran g Keb u tu h an P okok d an B aran g P en tin g p ad a P elaku Us ah a Dis trib u s i B aran g d alam 1 (S atu ) Kab u p aten /Kota 58.512.000 1.460.000 2.50 % 2.50 % J u m lah Lap oran P em an tau an Harg a d an S tok Baran g Keb u tu h an P okok d an Baran g P en tin g p ad a P elaku Us ah a Dis trib u s i Baran g d alam 1 (S atu ) Kab u p aten /Kota Lap oran 0 0 0.00 % 3.30.04.2.02.0003 P elaks an aan Op eras i P as ar R eg u ler d an P as ar Kh u s u s yan g B erd am p ak d alam 1 (s atu ) Kab u p aten /Kota 1.726.550.000 554.858.140 32.14 % 32.22 % J u m lah Lap oran P elaks an aan Op eras i P as ar Reg u ler d an P as ar Kh u s u s yan g Berd am p ak d alam 1 (S atu ) Kab u p aten /Kota Lap oran 0 0 0.00 % 3.30.05 P ROGRAM P E NGE MBANGAN E KS P OR 808.985.467 84.007.000 10.38 % 5.88 % P ros en tas e Men in g katn ya P elaku Us ah a yan g s iap m elaku kan E ks p or % 0 0 0.00 % 3.30.05.2.01 P en yelen g g araan P rom os i Dag an g m elalu i P am eran Dag an g d an Mis i Dag an g b ag i P rod u k E ks p or Un g g u lan yan g terd ap at p ad a 1 (s atu ) Daerah Kab u p aten /Kota 808.985.467 84.007.000 10.38 % 5.88 % J u m lah d oku m en p elaku u s ah a yan g s iap m elaku kan eks p or Doku m en 0 0 0.00 % 3.30.05.2.01.0002 P am eran Dag an g Nas ion al 770.002.000 84.007.000 10.91 % 11.75 % J u m lah P elaku Us ah a yan g Difas ilitas i d alam P am eran Dag an g P elaku Us ah a 0 0 0.00 % 3.30.05.2.01.0004 Mis i Dag an g b ag i P rod u k E ks p or Un g g u lan 38.983.467 0 0.00 % 0.00 % J u m lah P elaku Us ah a yan g Difas ilitas i d alam Mis i Dag an g P rod u k E ks p or Un g g u lan P elaku Us ah a 0 0 0.00 % 3.30.06 P ROGRAM S T ANDARDIS AS I DAN P E RLINDUNGAN KONS UME N 727.830.280 228.417.000 31.38 % 17.89 % P ers en tas e P elaku Us ah a yan g m en d ap atkan p elayan an tera/tera u lan g UT T P % 23.81 47.76 200.59 % 3.30.06.2.01 P elaks an aan Metrolog i Leg al b eru p a, T era, T era Ulan g , d an P en g awas an 727.830.280 228.417.000 31.38 % 17.89 % J u m lah Doku m en P elaks an aan Metrolog i Leg al b eru p a T era/T era Ulan g d an P en g awas an Doku m en 0 0 0.00 % 3.30.06.2.01.0001 P elaks an aan Metrolog i Leg al b eru p a, T era, T era Ulan g 609.705.250 216.927.000 35.58 % 37.21 % J u m lah Alat Uku r, Alat T akar, Alat T im b an g , d an Alat P erlen g kap an Ditera Ulan g Un it 268750 268750 100.00 % 3.30.06.2.01.0002 P en g awas an /P en yu lu h an Metrolog i Leg al 90.306.960 10.060.000 11.14 % 11.21 % J u m lah P elaku Us ah a d i Bid an g Metrolog i Leg al yan g Dib in a P elaku Us ah a 68 68 100.00 % 3.30.06.2.01.0003 P en yid ikan Metrolog i Leg al 27.818.070 1.430.000 5.14 % 5.25 % J u m lah Un it Has il P en yid ikan Metrolog i Leg al Un it 0 - 0.00 % 3.30.07 P ROGRAM P E NGGUNAAN DAN P E MAS ARAN P RODUK DALAM NE GE RI 289.224.400 0 0.00 % 0.00 % P ros en tas e ju m lah p rod u k IKM yan g d ifas ilitas i p rom os i p en g g u n aan P rod u k Dalam Neg eri % 0 0 0.00 % 3.30.07.2.01 P elaks an aan P rom os i, P em as aran d an P en in g katan P en g g u n aan P rod u k Dalam Neg eri 289.224.400 0 0.00 % 0.00 % J u m lah d oku m en P elaks an aan P rom os i P em as aran d an P en in g katan P en g g u n aan P rod u k Dalam Neg eri Doku m en 0 0 0.00 % 3.30.07.2.01.0001 P elaks an aan P rom os i P en g g u n aan P rod u k Dalam Neg eri d i T in g kat Kab u p aten /Kota 289.224.400 0 0.00 % 0.00 % J u m lah UMKM yan g m em p eroleh fas ilitas i P rom os i P en g g u n aan P rod u k Dalam Neg eri d i T in g kat Kab u p aten /Kota UMKM 0 0 0.00 % 3 . 3 1 URUS AN P E ME RINT AHAN B IDANG P E RINDUS T RIAN 3.31.01 P ROGRAM P E NUNJ ANG URUS AN P E ME RINT AHAN DAE RAH KABUP AT E N/KOT A 16.475.863.458 4.361.574.076 26.47 % 35.39 % P ers en tas e p em en u h an p en u n jan g u ru s an p em erin tah an % 25 25 100.00 % 3.31.01.2.01 P eren can aan , P en g an g g aran , d an E valu as i Kin erja P eran g kat Daerah 233.302.800 10.554.000 4.52 % 34.53 % J u m lah Doku m en P eren can aan , P en g an g g aran , d an E valu as i Kin erja P eran g kat Daerah Doku m en 1 1 100.00 % 3.31.01.2.01.0001 P en yu s u n an Doku m en P eren can aan P eran g kat Daerah 134.393.400 4.830.000 3.59 % 3.60 % J u m lah Doku m en P eren can aan P eran g kat Daerah Doku m en 3 3 100.00 % 3.31.01.2.01.0006 Koord in as i d an P en yu s u n an Lap oran Cap aian Kin erja d an Ikh tis ar R ealis as i Kin erja S KP D 5.770.000 5.724.000 99.20 % 100.00 % J u m lah Lap oran Cap aian Kin erja d an Ikh tis ar Realis as i Kin erja S KP D d an Lap oran Has il Koord in as i P en yu s u n an Lap oran Cap aian Kin erja d an Ikh tis ar Realis as i Kin erja S KP D Lap oran 1 1 100.00 % 3.31.01.2.01.0007 E valu as i Kin erja P eran g kat Daerah 93.139.400 0 0.00 % 0.00 % J u m lah Lap oran E valu as i Kin erja P eran g kat Daerah Lap oran 2 2 100.00 % S a tu a n T a rg e t in d ika to r Re a lis a s i In d ika to r Ca p a ia n ( %)KO DE An g g a ra n ( Rp . ) Re a lis a s i An g g a ra n ( Rp . ) Ca p a ia n ( %) Re a lis a s i F is ik Ke g ia ta n ( %) INDIKAT O R P RO G RAM / KE G IAT AN / S UB KE G IAT AN URAIAN URUS AN, O RG ANIS AS I, P RO G RAM / KE G IAT AN / S UB KE G IAT AN 1 2 3 4 5 = ( 4 /3 ) *10 0 6 7 8 9 10 11= ( 10 /9 ) *10 0 3.31.01.2.02 Ad m in is tras i Keu an g an P eran g kat Daerah 12.513.375.770 3.292.812.416 26.31 % 30.14 % J u m lah d oku m en ad m in is tras i keu an g an Doku m en 1 1 100.00 % 3.31.01.2.02.0001 P en yed iaan Gaji d an T u n jan g an A S N 12.501.735.770 3.289.315.416 26.31 % 28.26 % J u m lah Oran g yan g Men erim a Gaji d an T u n jan g an AS N Oran g /Bu lan 55 43 78.18 % 3.31.01.2.02.0007 Koord in as i d an P en yu s u n an Lap oran Keu an g an B u lan an /T riwu lan an /S em es teran S KP D 11.640.000 3.497.000 30.04 % 32.01 % J u m lah Lap oran Keu an g an Bu lan an / T riwu lan an / S em es teran S KP D d an Lap oran Koord in as i P en yu s u n an Lap oran Keu an g an Bu lan an /T riwu lan an /S em es teran S KP D Lap oran 0 0 0.00 % 3.31.01.2.03 Ad m in is tras i Baran g Milik Daerah p ad a P eran g kat Daerah 5.772.450 0 0.00 % 0.00 % J u m lah d oku m en Baran g Milik Daerah Doku m en 0 0 0.00 % 3.31.01.2.03.0006 P en atau s ah aan B aran g Milik Daerah p ad a S KP D 5.772.450 0 0.00 % 0.00 % J u m lah Lap oran P en atau s ah aan Baran g Milik Daerah p ad a S KP D Lap oran 0 0 0.00 % 3.31.01.2.05 Ad m in is tras i Kep eg awaian P eran g kat Daerah 55.768.000 40.250.000 72.17 % 72.70 % J u m lah d oku m en p em b in aan p eg awai Doku m en 1 1 100.00 % 3.31.01.2.05.0002 P en g ad aan P akaian Din as B es erta A trib u t Kelen g kap an n ya 55.768.000 40.250.000 72.17 % 72.70 % J u m lah P aket P akaian Din as b es erta Atrib u t Kelen g kap an P aket 1 1 100.00 % 3.31.01.2.06 Ad m in is tras i Um u m P eran g kat Daerah 773.462.200 241.448.500 31.22 % 44.43 % J u m lah d oku m en ad m in is tras i u m u m p eran g kat d aerah Doku m en 6 6 100.00 % 3.31.01.2.06.0001 P en yed iaan Kom p on en In s talas i Lis trik/P en eran g an B an g u n an Kan tor 19.387.600 19.170.000 98.88 % 100.00 % J u m lah P aket Kom p on en In s talas i Lis trik/P en eran g an Ban g u n an Kan tor yan g Dis ed iakan P aket 4 4 100.00 % 3.31.01.2.06.0002 P en yed iaan P eralatan d an P erlen g kap an Kan tor 23.997.500 0 0.00 % 0.00 % J u m lah P aket P eralatan d an P erlen g kap an Kan tor yan g Dis ed iakan P aket 0 0 0.00 % 3.31.01.2.06.0003 P en yed iaan P eralatan R u m ah T an g g a 35.344.400 34.462.500 97.50 % 100.00 % J u m lah P aket P eralatan Ru m ah T an g g a yan g Dis ed iakan P aket 1 1 100.00 % 3.31.01.2.06.0004 P en yed iaan B ah an Log is tik Kan tor 111.110.200 108.345.000 97.51 % 100.00 % J u m lah P aket Bah an Log is tik Kan tor yan g Dis ed iakan P aket 1 1 100.00 % 3.31.01.2.06.0005 P en yed iaan B aran g Cetakan d an P en g g an d aan 58.825.500 0 0.00 % 0.00 % J u m lah P aket Baran g Cetakan d an P en g g an d aan yan g Dis ed iakan P aket 0 0 0.00 % 3.31.01.2.06.0006 P en yed iaan B ah an B acaan d an P eratu ran P eru n d an g - u n d an g an 167.700.000 30.176.000 17.99 % 23.71 % J u m lah Doku m en Bah an Bacaan d an P eratu ran P eru n d an g -Un d an g an yan g Dis ed iakan Doku m en 1 1 100.00 % 3.31.01.2.06.0008 Fas ilitas i Ku n ju n g an T am u 80.929.000 14.100.000 17.42 % 18.47 % J u m lah Lap oran Fas ilitas i Ku n ju n g an T am u Lap oran 2 2 100.00 % 3.31.01.2.06.0009 P en yelen g g araan R ap at Koord in as i d an Kon s u ltas i S KP D 276.168.000 35.195.000 12.74 % 13.26 % J u m lah Lap oran P en yelen g g araan Rap at Koord in as i d an Kon s u ltas i S KP D Lap oran 1 1 100.00 % 3.31.01.2.07 P en g ad aan Baran g Milik Daerah P en u n jan g Uru s an P em erin tah Daerah 356.110.000 153.000.000 42.96 % 51.00 % J u m lah d oku m en P en g ad aan Baran g Milik Daerah P en u n jan g Uru s an P em erin tah Daerah Doku m en 2 1 50.00 % 3.31.01.2.07.0005 P en g ad aan Meb el 164.259.200 153.000.000 93.15 % 100.00 % J u m lah P aket Meb el yan g Dis ed iakan Un it 1 1 100.00 % 3.31.01.2.07.0006 P en g ad aan P eralatan d an Mes in Lain n ya 191.850.800 0 0.00 % 2.00 % J u m lah Un it P eralatan d an Mes in Lain n ya yan g Dis ed iakan Un it 2 0 0.00 % 3.31.01.2.08 P en yed iaan J as a P en u n jan g Uru s an P em erin tah an Daerah 1.793.500.784 476.996.663 26.60 % 26.47 % J u m lah d oku m en jas a p en u n jan g Doku m en 3 3 100.00 % 3.31.01.2.08.0002 P en yed iaan Jas a Kom u n ikas i, S u m b er Daya A ir d an Lis trik 278.156.000 54.514.163 19.60 % 25.00 % J u m lah Lap oran P en yed iaan J as a Kom u n ikas i, S u m b er Daya Air d an Lis trik yan g Dis ed iakan Lap oran 3 3 100.00 % 3.31.01.2.08.0004 P en yed iaan Jas a P elayan an Um u m Kan tor 1.515.344.784 422.482.500 27.88 % 27.93 % J u m lah Lap oran P en yed iaan J as a P elayan an Um u m Kan tor yan g Dis ed iakan Lap oran 3 3 100.00 % 3.31.01.2.09 P em elih araan Baran g Milik Daerah P en u n jan g Uru s an P em erin tah an Daerah 744.571.454 146.512.497 19.68 % 16.73 % J u m lah d oku m en P em elih araan Baran g Milik Daerah P en u n jan g Uru s an P em erin tah an Daerah Doku m en 3 3 100.00 % 3.31.01.2.09.0001 P en yed iaan Jas a P em elih araan , B iaya P em elih araan , d an P ajak Ken d araan P eroran g an Din as atau Ken d araan Din as Jab atan 81.031.313 20.733.159 25.59 % 26.46 % J u m lah Ken d araan P eroran g an Din as atau Ken d araan Din as J ab atan yan g Dip elih ara d an d ib ayarkan P ajakn ya Un it 2 2 100.00 % 3.31.01.2.09.0002 P en yed iaan Jas a P em elih araan , B iaya P em elih araan , P ajak d an P eriz in an Ken d araan Din as Op eras ion al atau Lap an g an 519.274.108 116.684.338 22.47 % 25.46 % J u m lah Ken d araan Din as Op eras ion al atau Lap an g an yan g Dip elih ara d an d ib ayarkan P ajak d an P erizin an n ya Un it 17 17 100.00 % 3.31.01.2.09.0006 P em elih araan P eralatan d an Mes in Lain n ya 91.895.000 9.095.000 9.90 % 15.00 % J u m lah P eralatan d an Mes in Lain n ya yan g Dip elih ara Un it 10 8 80.00 % 3.31.01.2.09.0009 P em elih araan /R eh ab ilitas i Ged u n g Kan tor d an B an g u n an Lain n ya 52.371.033 0 0.00 % 0.00 % J u m lah Ged u n g Kan tor d an Ban g u n an Lain n ya yan g Dip elih ara/Direh ab ilitas i Un it 0 0 0.00 % S a tu a n T a rg e t in d ika to r Re a lis a s i In d ika to r Ca p a ia n ( %)KO DE An g g a ra n ( Rp . ) Re a lis a s i An g g a ra n ( Rp . ) Ca p a ia n ( %) Re a lis a s i F is ik Ke g ia ta n ( %) INDIKAT O R P RO G RAM / KE G IAT AN / S UB KE G IAT AN URAIAN URUS AN, O RG ANIS AS I, P RO G RAM / KE G IAT AN / S UB KE G IAT AN 1 2 3 4 5 = ( 4 /3 ) *10 0 6 7 8 9 10 11= ( 10 /9 ) *10 0 3.31.02 P ROGRAM P E RE NCANAAN DAN P E MBANGUNAN INDUS T RI 940.960.950 191.114.640 20.31 % 11.69 % P ers en tas e P en in g katan J u m lah IKM % 0 0 0.00 % 3.31.02.2.01 P en yu s u n an d an E valu as i Ren can a P em b an g u n an In d u s tri Kab u p aten /Kota 940.960.950 191.114.640 20.31 % 11.69 % J u m lah Doku m en J u m lah IKM Doku m en 0 0 0.00 % 3.31.02.2.01.0001 P en yu s u n an R en can a P em b an g u n an In d u s tri Kab u p aten /Kota 45.070.000 0 0.00 % 0.00 % J u m lah Doku m en Ren can a P em b an g u n an In d u s tri Doku m en 0 0 0.00 % 3.31.02.2.01.0002 Koord in as i, S in kron is as i, d an P elaks an aan Keb ijakan P ercep atan P en g em b an g an , P en yeb aran d an P erwilayah an In d u s tri 112.006.000 0 0.00 % 0.00 % J u m lah Doku m en Has il Koord in as i, S in kron is as i d an P elaks an aan Keb ijakan P ercep atan , P en g em b an g an , P en yeb aran d an P erwilayah an In d u s tri Doku m en 0 0 0.00 % 3.31.02.2.01.0003 Koord in as i, S in kron is as i, d an P elaks an aan P em b an g u n an S u m b er Daya In d u s tri 158.051.975 0 0.00 % 0.00 % J u m lah Doku m en Has il Koord in as i, S in kron is as i, d an p elaks an aan P em b an g u n an S u m b er Daya In d u s tri Doku m en 0 0 0.00 % 3.31.02.2.01.0004 Koord in as i, S in kron is as i, d an P elaks an aan P em b an g u n an S aran a d an P ras aran a In d u s tri 201.668.975 44.610.000 22.12 % 22.49 % J u m lah Doku m en Has il Koord in as i, S in kron is as i, d an P elaks an aan P em b an g u n an S aran a d an P ras aran a In d u s tri Doku m en 0 0 0.00 % 3.31.02.2.01.0005 Koord in as i, S in kron is as i, d an P elaks an aan P em b erd ayaan In d u s tri d an P eran S erta Mas yarakat 309.556.000 146.504.640 47.33 % 47.65 % J u m lah Doku m en Has il Koord in as i, S in kron is as i, d an P elaks an aan P em b erd ayaan In d u s tri d an P eran S erta Mas yarakat Doku m en 0 0 0.00 % 3.31.02.2.01.0006 E valu as i terh ad ap P elaks an aan R en can a P em b an g u n an In d u s tri 114.608.000 0 0.00 % 0.00 % J u m lah Doku m en E valu as i P elaks an aan Ren can a P em b an g u n an In d u s tri Doku m en 0 0 0.00 % 3.31.03 P ROGRAM P E NGE NDALIAN IZIN US AHA INDUS T RI 132.370.600 6.000.000 4.53 % 3.47 % P ros en tas e P elaku Us ah a yan g m em iliki izin /leg alitas yan g d iawas i % 8 8.01 100.13 % 3.31.03.2.01 P en erb itan Izin Us ah a In d u s tri (IUI), Izin P erlu as an Us ah a In d u s tri (IP UI), Izin Us ah a Kawas an In d u s tri (IUKI) d an Izin P erlu as an Kawas an In d u s tri (IP KI) Kewen an g an Kab u p aten /Kota 132.370.600 6.000.000 4.53 % 3.47 % J u m lah Doku m en P elaku Us ah a yan g d iawas i Doku m en 0 0 0.00 % 3.31.03.2.01.0003 Koord in as i d an S in kron is as i P en g awas an terh ad ap P eriz in an B eru s ah a s ektor p erin d u s trian yan g m en jad i kewen an g an Kab u p aten /Kota 45.850.600 0 0.00 % 0.00 % J u m lah d oku m en h as il Koord in as i d an S in kron is as i P en g awas an terh ad ap P erizin an Beru s ah a in d u s tri d en g an s kala u s ah a In d u s tri Kecil d an In d u s tri Men en g ah yan g b erlokas i d i s atu Kab ./Kota s ep an jan g m eru p akan P en an am an Mod al Dalam Neg eri d an s elain b id an g u s ah a terten tu yan g m en jad i kewen an g an p em erin tah p u s at Doku m en 0 0 0.00 % 3.31.03.2.01.0004 Fas ilitas i verifikas i p em en u h an p ers yaratan /s tan d ar keg iatan u s ah a s ektor p erin d u s trian d alam ran g ka p en erb itan p eriz in an b eru s ah a b erb as is ris iko m elalu i S is tem In form as i In d u s tri Nas ion al (S IINas ) yan g terin teg ras i d en g an S is tem On lin e 86.520.000 6.000.000 6.93 % 6.93 % J u m lah d oku m en Lap oran Verifikas i p em en u h an p ers yaratan /s tan d ar keg iatan u s ah a s ektor p erin d u s trian d alam ran g ka p en erb itan p erizin an b eru s ah a b erb as is ris iko u n tu k b id an g u s ah a s ektor p erin d u s trian d en g an tin g kat ris iko u s ah a Men en g ah -T In g g i d an T in g g i, m elalu i S IINas yan g terin teg ras i d en g an S is tem OS S RBA, b ag i P en an am an Mod al Dalam Neg eri (P MDN) d en g an s kala u s ah a In d u s tri Kecil d an In d u s tri Men en g ah , s elain b id an g u s ah a terten tu yan g m en jad i kewen an g an p em erin tah p u s at Doku m en 0 0 0.00 % 3.31.04 P ROGRAM P E NGE LOLAAN S IS T E M INFORMAS I INDUS T RI NAS IONAL 1.281.107.600 229.841.500 17.94 % 14.13 % P ros en tas e d ata in d u s tri d an d ata kawas an in d u s tri yan g d ilaku kan p en g olah an , an alis is , d an p u b likas i/d is em in as i % 4.40 4.37 99.32 % 3.31.04.2.01 P en yed iaan In form as i In d u s tri u n tu k In form as i In d u s tri u n tu k IUI, IP UI, IUKI d an IP KI Kewen an g an Kab u p aten /Kota 1.281.107.600 229.841.500 17.94 % 14.13 % J u m lah Doku m en In d u s tri Has il An alis a Doku m en 0 0 0.00 % 3.31.04.2.01.0001 Fas ilitas i P en g u m p u lan , P en g olah an d an A n alis is Data In d u s tri, Data Kawas an In d u s tri s erta Data Lain Lin g ku p Kab u p aten /Kota m elalu i S is tem In form as i In d u s tri Nas ion al (S IINas ) 171.080.000 36.000.000 21.04 % 24.03 % J u m lah Doku m en Has il Fas ilitas i P en g u m p u lan , P en g olah an d an An alis is Data In d u s tri, Data Kawas an In d u s tri s erta Data Lain Lin g ku p Kab u p aten /Kota Melalu i S is tem In form as i In d u s tri Nas ion al (S IINas ) Doku m en 0 0 0.00 % 3.31.04.2.01.0002 Dis em in as i d an P u b likas i Data In form as i d an A n alis a In d u s tri Kab u p aten /Kota m elalu i S IINas 1.063.835.200 193.841.500 18.22 % 18.36 % J u m lah Doku m en Has il Dis em in as i d an P u b likas i Data In form as i d an An alis is In d u s tri Kab u p aten /Kota Melalu i S IINas Doku m en 0 0 0.00 % 3.31.04.2.01.0003 P em an tau an d an E valu as i Kep atu h an P eru s ah aan In d u s tri d an P eru s ah aan Kawas an In d u s tri Lin g ku p Kab u p aten /Kota d alam P en yam p aian Data ke S IINas 46.192.400 0 0.00 % 0.00 % J u m lah Doku m en Has il P em an tau an d an E valu as i Kep atu h an P eru s ah aan In d u s tri d an P eru s ah aan Kawas an In d u s tri Lin g ku p Kab u p aten /Kota d alam P en yam p aian Data ke S IINas Doku m en 0 0 0.00 % S a tu a n T a rg e t in d ika to r Re a lis a s i In d ika to r Ca p a ia n ( %)KO DE An g g a ra n ( Rp . ) Re a lis a s i An g g a ra n ( Rp . ) Ca p a ia n ( %) Re a lis a s i F is ik Ke g ia ta n ( %) INDIKAT O R P RO G RAM / KE G IAT AN / S UB KE G IAT AN 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi, tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ugur guna mengukur tangkat capaian kinerja. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang perindustrian dan perdagangan telah memiliki tolak ukur yang jelas digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang , Ukuran yang digunakan adalah indikator program yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang. Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang adalah Membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pilihan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
67. 1.Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan dan metrologi Legal;
68. 2.Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan dan metrologi Legal;
69. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan dan metrologi Legal;
70. 4.Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
71. 5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Penataan kelembagaan dan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 tanggal 3 Februari tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
72. 1.Kepala;
73. 2.Sekretariat, terdiri atas:
a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.Sub Bagian Keuangan; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional
1. 3.Bidang Pembangunan Sumberdaya Industri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
2. 4.Bidang Perdagangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
3. 5.Bidang Kemetrologian terdiri dari atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. 6.Bidang Sarana dan Prasarana Industri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sampai dengan triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan) sesuai dengan tabel berikut : Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang Target Realisasi Target Realisasi s.d Triwulan 1 Target Realisasi 1 Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan 80 80 90 0 100 - 2 Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/ dipantau 50 50 75 72.22 100 - 3 Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor 62.27 62.27 65.93 0 69.60 - 4 Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP 88.44 172.38 95.24 47.76 100 - 5 Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri 27 27 30 0 33 - 6 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 100 100 25 100 - 7 Persentase Peningkatan Jumlah IKM 20.17 29.74 28.72 0 37.26 - 8 Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang diawasi 24.95 24.95 25.05 8.01 25.05 - 9 Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi 24.95 24.95 25.05 4.37 25.05 - Tahun 2025Tahun 2024 Tahun 2026 No Indikator 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang periode RPD Tahun 2024-2026 sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan. Dalam menentukan isu strategis Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan bagian dari proses perencanaan yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan (Strenght) dan kelemahan (Weakness) yang berasal dari dalam organisasi (ranah internal), serta peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) yang berasal dari luar organisasi (ranah eksternal). Hasil analisis SWOT Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat digambarkan antara lain, sebagai berikut: 2.3.1 Kekuatan dan Kelemahan (Strength and Weakness) Faktor internal yang menjadikan hal tersebut kekuatan (strength) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang berdasarkan kondisi ril yang ada adalah sebagai berikut:
5. 1.Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah tentang Pelayanan perdagangan, pengawasan, dan pengendalian, dan metrologi legal;
6. 2.Motivasi dan disiplin petugas penera;
7. 3.Adanya kemitraan pelaku IKM dengan pelaku usaha besar, Sedangkan faktor internal yang menjadi kelemahan (weakness) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang berdasarkan kondisi ril yang ada adalah sebagai berikut:
8. 1.Masih kurangnya petugas penera berstatus PNS;
9. 2.Kuota PNS untuk penera masih rendah;
10. 3.Banyaknya pelaku IKM yang belum memiliki legalitas;
11. 4.Rendahnya pelaku IKM yang melaksanakan ekspor;
12. 5.Banyaknya pelaku usaha industri dan perdagangan yang belum memahami tertib ukur;
13. 6.Terbatasnya sarana dan prasarana UTTP; 2.3.2 Peluang dan Ancaman (Opportunity and Threat) Analisa lingkungan eksternal pada dasarnya merupakan identifikasi terhadap lingkungan luar (faktor eksternal) organisasi yang menguraikan peluang dan ancaman yang dapat berasal dari kelembagaan lain yang sejenis, sumber daya manusia, keuangan dan teknologi, peraturan-peraturan dan kebijakan, kondisi ekonomi daerah, sosial, politik dan keamanan. Peluang (opportunity) bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:
14. 1.Adanya regulasi tentang Perindustrian dan Perdagangan standar pelayanan, dan SOP;
15. 2.Adanya dukungan/komitmen Pemerintah Daerah pemangku kepentingan untuk bidang perindustrian dan perdagangan baik terhadap anggaran maupun regulasi. Sedangkan faktor-faktor ancaman (threats) bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:
16. 1.Akses terhadap pelayanan tera/tera ulang masih rendah;
17. 2.Jumlah dan jenis tenaga/petugas penera masih terbatas;
18. 3.Sarana dan prasarana terbatas. Berdasarkan hasil analisis situasi dan identifikasi masalah Perindustrian dan Perdagangan yang ada di Kabupaten Tangerang bahwa kompleknya permasalahan perindustrian dan perdagangan yang dihadapi dalam perumusan rencana strategis ini. Keberhasilan pembangunan perindustrian dan pengembangan usaha perdagangan dalam meningkatkan Ekonomi Daerah sangat tergantung dari komitmen berbagai pihak tidak hanya dari gagasan / aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan saja dalam meningkatkan pelayanan bidang perdagangan, pengawasan dan pengendalian, serta pelayanan metrologi legal tetapi komitmen harus dibangun mulai dari Pimpinan Daerah, DPRD, seluruh sektor Pemerintah yang terkait Lembaga Swadaya Masyarakat, ditambah masyarakat dengan kalangan swasta yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi isu-isu strategis adalah sebagai berikut :
19. 1.Penyediaan sumber daya manusia penera, penyuluh industri, petugas pengawasan, pengelola dokumen SKA dan pemilah arsip SKA yang berkualitas belum optimal;
20. 2.Belum optimalnya sarana prasarana alat UTTP;
21. 3.Belum optimalnya potensi UTTP yang wajib tera/ tera ulang bagi para pelaku usaha;
22. 4.Belum termanfaatkannya teknologi informasi secara maksimal;
23. 5.Rendahnya pengawasan sektor perindustrian dan perdagangan;
24. 6.Masih rendahnya legalitas/ standarisasi dan produk pelaku IKM;
25. 7.Belum optimalnya kemitraan IKM dengan industri besar;
26. 8.Belum optimalnya pendampingan bagi para IKM selama pemasaran produk secara online;
27. 9.Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku Industri dan Perdagangan tentang tertib ukur (tera/ tera ulang). Program-program/ Kegiatan-kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang yang di rencanakan untuk periode 2024-2026. Pada periode Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 terdapat tambahan kegiatan mengikat yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang oleh para pemangku kepentingan Kabupaten Tanerang dalam Rangka Akhir Periode RPD Tahun 2024-
28. 2026.Kegiatan tersebut harus dilaksanakan setelah periode rencana perubahan selesai yang direncanakanan pada triwulan III dan IV. Kegiatan yang dimaksud antara lain :
29. 1.Optimalisasi Gerai Tangerang Gemilang (GTG) untuk DEKRANASDA;
30. 2.Pelaksanaan Operasi Pasar ( Warung Tekan Inflasi );
31. 3.Penyesuaian Gaji ASN ( PNS dan PPPL ) dan Non PNS; 3.2. Pendanaan Perangkat Daerah Kegiatan penyelenggaraan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tangerang di tujukan untuk mewujudkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang maju serta memiliki daya saing menuju masyarakat Kabupaten Tangerang sejahtera, implementasi pelayanan perindustrian dan perdagangan, perlu adanya dukungan pendanaan untuk peningkatan daya saing produk pelaku IKM dan pelaku usaha perdagangan serta kualitas kinerja aparatur. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang mendapatkan alokasi anggaran pada APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp. 22.480.956.755,- sedangkan pada RKPD Perubahan Tahun 2025 alokasi anggaran bertambah sebesar Rp. 1.281.823.930,- sehingga rencana alokasi anggaran pada Rencana Kerja Perubahan APBD-P menjadi sebesar Rp. 23.762.780.685,- Penambahan alokasi anggaran pada periode perubahan diperuntukkan untuk kegiatan :
32. 1.Pelaksanaan Kegiatan “Optimalisasi GTG” peruntukan DESKRANASDA;
33. 2.Penyesuaian Pagu Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN ( PNS,CPNS dan PPPK );
34. 3.Penambahan Gaji Ke-13 dan Gaji Ke-14 untuk Pegawai Non ASN;
35. 4.Pengalihan pagu anggaran antar sub kegiatan. Tabel 3. 1 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Anggaran pada Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.073.886.050,00 2.949.172.680,00 3.440.917.147,00 491.744.467,00 1, 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan 90 Persen 90 Persen 64.657.500,00 45.120.000,00 39.552.000,00 -5.568.000,00 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 1 Dokumen 64.657.500,00 45.120.000,00 39.552.000,00 -5.568.000,00 3.30.03.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 1 Dokumen 64.657.500,00 45.120.000,00 39.552.000,00 -5.568.000,00 2, 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/ dipantau 75 Persen 75 Persen 962.793.000,00 962.692.000,00 1.726.550.000,00 763.858.000,00 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 962.793.000,00 962.692.000,00 1.726.550.000,00 763.858.000,00 3.30.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 62.793.000,00 62.692.000,00 58.512.000,00 -4.180.000,00 3.30.04.2.02.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 900.000.000,00 900.000.000,00 1.726.550.000,00 826.550.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TANGERANG TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 3, 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor 65.93 Persen 65.93 Persen 882.819.600,00 821.500.400,00 808.985.467,00 -12.514.933,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pelaku usaha yang siap melakukan ekspor 4 Dokumen 4 Dokumen 882.819.600,00 821.500.400,00 808.985.467,00 -12.514.933,00 3.30.05.2.01.0002 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 50 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha 829.081.800,00 776.234.000,00 770.002.000,00 -6.232.000,00 3.30.05.2.01.0004 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 60 Pelaku Usaha 60 Pelaku Usaha 53.737.800,00 45.266.400,00 38.983.467,00 -6.282.933,00 4, 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP 95,24 Persen 95,24 Persen 854.999.950,00 811.444.280,00 576.605.280,00 -234.839.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang dan Pengawasan 2 Dokumen 2 Dokumen 854.999.950,00 811.444.280,00 576.605.280,00 -234.839.000,00 3.30.06.2.01.0001 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1075000 Unit 1075000 Unit 626.785.900,00 609.705.250,00 465.583.250,00 -144.122.000,00 3.30.06.2.01.0002 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 275 Orang 275 Orang 150.082.100,00 133.001.960,00 90.286.960,00 -42.715.000,00 3.30.06.2.01.0003 Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal 1 Unit 1 Unit 78.131.950,00 68.737.070,00 20.735.070,00 -48.002.000,00 5, 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri 30 Persen 30 Persen 308.616.000,00 308.416.000,00 289.224.400,00 -19.191.600,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah dokumen Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 308.616.000,00 308.416.000,00 289.224.400,00 -19.391.600,00 3.30.07.2.01.0005 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 100 UMKM 100 UMKM 308.616.000,00 308.416.000,00 289.224.400,00 -19.391.600,00 NO Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Bertambah / Berkurang Pameran Dagang Nasional Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Penyidikan Metrologi Legal KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1, 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 16.428.567.067,00 16.772.725.458,00 17.988.729.059,00 1.216.003.601,00 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 142.945.900,00 240.998.800,00 233.302.800,00 -7.696.000,00 3.31.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 23.045.000,00 141.589.400,00 134.393.400,00 -7.196.000,00 3.31.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.738.000,00 5.770.000,00 5.770.000,00 0,00 3.31.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 114.162.900,00 93.639.400,00 93.139.400,00 -500.000,00 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan 2 Dokumen 2 Dokumen 12.637.046.267,00 12.513.375.770,00 12.931.724.971,00 418.349.201,00 3.31.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/b ulan 54 Orang/b ulan 12.523.869.867,00 12.501.735.770,00 12.920.084.971,00 418.349.201,00 3.31.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 113.176.400,00 11.640.000,00 11.640.000,00 0,00 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6.480.700,00 5.772.450,00 5.772.450,00 0,00 3.31.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.480.700,00 5.772.450,00 5.772.450,00 0,00 NO Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen pembinaan pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 40.885.300,00 55.768.000,00 55.768.000,00 0,00 3.31.01.2.05.0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 40.885.300,00 55.768.000,00 55.768.000,00 0,00 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Jenis 8 Dokumen 8 Jenis 764.022.900,00 1.062.628.200,00 793.176.200,00 -269.452.000,00 3.31.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 19.300.000,00 19.387.600,00 19.387.600,00 0,00 3.31.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.775.100,00 23.997.500,00 23.997.500,00 0,00 3.31.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.169.500,00 35.344.400,00 35.344.400,00 0,00 3.31.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 135.646.800,00 111.110.200,00 111.110.200,00 0,00 3.31.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 72.183.500,00 72.179.500,00 58.825.500,00 -13.354.000,00 3.31.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 45.344.000,00 167.700.000,00 167.700.000,00 0,00 3.31.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 11 Laporan 11 Laporan 79.950.000,00 80.929.000,00 80.929.000,00 0,00 3.31.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 356.654.000,00 551.980.000,00 295.882.000,00 -256.098.000,00 NO Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 271.648.980,00 356.110.000,00 356.110.000,00 0,00 3.31.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 118.127.100,00 164.259.200,00 164.259.200,00 0,00 3.31.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 153.521.880,00 191.850.800,00 191.850.800,00 0,00 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen jasa penunjang 3 Dokumen 3 Dokumen 1.766.887.200,00 1.793.500.784,00 1.889.000.784,00 95.500.000,00 3.31.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 264.387.200,00 278.156.000,00 278.156.000,00 0,00 3.31.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.502.500.000,00 1.515.344.784,00 1.610.844.784,00 95.500.000,00 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 798.649.820,00 744.571.454,00 1.723.873.854,00 979.302.400,00 3.31.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 83.940.125,00 81.031.313,00 81.031.313,00 0,00 3.31.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 571.591.820,00 519.274.108,00 519.274.108,00 0,00 3.31.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28 Unit 28 Unit 91.850.000,00 91.895.000,00 91.895.000,00 0,00 3.31.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 51.267.875,00 52.371.033,00 1.031.673.433,00 979.302.400,00 NO Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 2, 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Peningkatan Jumlah IKM 28.72 Persen 28.72 Persen 1.163.916.800,00 1.066.636.200,00 940.960.950,00 -125.675.250,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Jumlah IKM 6 Dokumen 6 Dokumen 1.163.916.800,00 1.066.636.200,00 940.960.950,00 -125.675.250,00 3.31.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 97.675.600,00 66.251.600,00 23.017.000,00 -43.234.600,00 3.31.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 140.000.000,00 131.858.000,00 112.006.000,00 -19.852.000,00 3.31.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 210.000.000,00 186.326.400,00 158.051.975,00 -28.274.425,00 3.31.02.2.01.0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 245.000.000,00 215.291.000,00 201.668.975,00 -13.622.025,00 3.31.02.2.01.0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 241.579.200,00 342.167.200,00 351.642.000,00 9.474.800,00 3.31.02.2.01.0006 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 229.662.000,00 124.742.000,00 94.575.000,00 -30.167.000,00 3, 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang diawasi 25,05 Persen 25,05 Persen 2.257.499.950,00 1.831.689.400,00 1.065.686.800,00 -766.002.600,00 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pelaku Usaha yang diawasi 1 Dokumen 1 Dokumen 316.679.000,00 242.894.400,00 115.190.600,00 -127.703.800,00 NO Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 3.31.03.2.01.0003 -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 3 Dokumen 3 Dokumen 156.813.700,00 89.175.400,00 45.850.600,00 -43.324.800,00 3.31.03.2.01.0004 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 3 Dokumen 3 Dokumen 159.865.300,00 153.719.000,00 69.340.000,00 -84.379.000,00 4, 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi 25,05 Persen 25,05 Persen 1.940.820.950,00 1.588.795.000,00 950.496.200,00 -638.298.800,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Industri Hasil Analisa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.940.820.950,00 1.588.795.000,00 950.496.200,00 -638.298.800,00 3.31.04.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 4 Dokumen 4 Dokumen 170.156.200,00 231.785.000,00 171.080.000,00 -60.705.000,00 NO Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 3.31.04.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 3 Dokumen 3 Dokumen 1.655.599.750,00 1.266.402.600,00 733.223.800,00 -533.178.800,00 3.31.04.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 1 Dokumen 115.065.000,00 90.607.400,00 46.192.400,00 -44.415.000,00 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang Output rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang adalah Program Tahunan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, sasaran dan tujuan sehingga semua target bisa tercapai pada Periode RPD Tahun 2024-2026. Rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang selain menjadi acuan resmi dan tolak ukur dari seluruh komponen Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelayanan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang di masa yang akan datang. Rencana kerja Perubahan ( Renja Perubahan ) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja juga memberikan masukan yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana dimasa mendatang oleh unsur pimpinan dan seluruh pegawai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang sehingga akan terwujud anggaran berbasis kinerja. LAMPIRAN – LAMPIRAN Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 =(7-6) 9 10 11 = (10/4) 3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Capaian Program : Persentase Peningkatan Jumlah IKM Persen 37.26% 57.29% 16.03% 123% 769% 20.17% 13.68% 36.70% 3.31.02.2.0 1 Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota Keluaran : Jumlah Dokumen Jumlah IKM Dokumen 18 16 4 4 100% 6 3 16.67% 3.31.02.2.0 1.0001 Sub Kegiatan Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Dokumen 3 - - - - 1 0 0 3.31.02.2.0 1.0002 Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Keluaran : Jumlah industri menengah dan besar yang difasilitasi untuk menerapkan standarisasi industri hijau pelaku industri - 130 - - - - - - Keluaran : Jumlah zona industri yang difasilitasi menjadi kawasan industri zona industri - 2 - - - - - - Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dokumen - 0 2 2 100% - - - Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Dokumen 3 - - - 1 0 0 3.31.02.2.0 1.0003 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Keluaran : Jumlah Pelaku Industri yang meningkat kapasitas produksinya melalui Pendampingan/Pembinaan dan Pelatihan Pelaku IKM - 117 - - - - - - Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Workshop dan Pelatihan Item - - - - - - - - 3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Kode Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 =(7-6) 9 10 11 = (10/4) Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dokumen - - 3 3 100.00% - - - Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dokumen 3 - - - - 1 1 100% 3.31.02.2.0 1.0004 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan, pembangunan sarana dan prasarana industri Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan, pembangunan sarana dan prasarana industri Dokumen 3 - - - - 1 0 0 3.31.02.2.0 1.0005 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Keluaran : Jumlah pelaku industri kecil yang mengalami peningkatan kapasitas produksinya melalui workshop dan pelatihan pelaku IKM dan pabrikan - 50 - - - - - - Keluaran : Jumlah Peserta P2WKSS, PKK, dan Kampung KB yang mendapatkan pendampingan/pelatihan/ pembinaan untuk Menjadi Wirausaha Baru pelaku wirausaha - 215 - - - - - - Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dokumen 3 - 2 2 100% 1 0 0 3.31.02.2.0 1.0006 Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Dokumen 3 - - - - 1 0 0 3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Capaian Program : Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang diawasi Persen 100% 88.69% 33.59% 41% 123% 24.95% 9.20% 9.20% 3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Kode Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 =(7-6) 9 10 11 = (10/4) 3.31.03.2.0 1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/kota Keluaran Jumlah Dokumen Pelaku Usaha yang diawasi Dokumen 3 8 2 2 100.00% 1 0 0 3.31.03.2.0 1.0003 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha IKM yang diawasi legalitas, kemajuan/pengembangan dan pendampingan teknologi industri pelaku IKM dan pabrikan - 733 - - - - - - Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha IKM yang diikutsertakan dalam Gelar Pengawasan/Ekspose pelaku IKM dan pabrikan - 401 - - - - - - Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota dokumen - - 3 3 100.00% - - - Keluaran : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Dokumen 9 - - - - 3 1 33% 3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Kode Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 =(7-6) 9 10 11 = (10/4) 3.31.03.2.0 1.0004 Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Keluaran : Jumlah pelaku industri yang difasilitasi pemenuhan komitmen melalui SIINAS pelaku industri - 30 - - - - - - Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS dokumen - - 3 3 100% - - - Keluaran : Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Dokumen 9 - - - - 3 1 33% 3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Kode Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 =(7-6) 9 10 11 = (10/4) 3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Capaian Program Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi Persen 100% 25.02% 19.24% 19.24% 100.00% 24.95% 9.20% 9.20% 3.31.04.2.0 1 Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Dokumen Industri Hasil Analisa Dokumen 3 8 2 2 1 1 0 0 3.31.04.2.0 1.0001 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Keluaran : Jumlah pelaku industri kecil yang dilakukan pendampingan teknologi industri pelaku IKM 123 - - - - - - Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dokumen 2 4 4 100% - - - Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Dokumen 12 - - - - 4 1 25% 3.31.04.2.0 1.0002 Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kab. Kota melalui SIINas Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas dokumen 2 3 3 1 - - - Keluaran : Jumlah Pelaksanaan desiminasi data industri dan data kawasan industri kali 1 - - - - - - Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Dokumen 9 - - - - 3 1 33% 3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Kode Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 =(7-6) 9 10 11 = (10/4) 3.31.04.2.0 1.0003 Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Dokumen 3 - - - - 1 0 0 3.30.05 Program Pengembangan Ekspor Capaian Program : Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor Persen 69.60% 52.59% 16.97% 16.97% 100.00% 62.27% 7.33% 10.53% 3.30.05.2.0 1 Kegiatan Penyelengaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah dokumen pelaku usaha yang siap melakukan ekspor Dokumen 12 12 3 3 1 4 0 0 3.30.05.2.0 1.0002 Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitasi Dalam Pameran Dagang Pelaku Usaha 150 - - - - 40 20 50% 3.30.05.2.0 1.0004 Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina Pelaku Usaha - 406 131 131 100% Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha/IKM yang Mengikuti Promosi melalui Pameran dan Misi Dagang Pelaku Usaha - 30 - - - Keluaran : Jumlah Petugas Pengolah Data Dokumen orang - 20 - - - Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Pelaku Usaha 180 - - - - 50 0 0 3.30.07 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Capaian Program : Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri Persen 33% - - - - 26.67% 6.67% 20.00% 3.30.07.2.0 1 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Keluaran : Jumlah dokumen Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dokumen 3 - - - - 1 0 0 3.30.07.2.0 1.0005 Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota UMKM 300 - - - - 100 30 30% 3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Kode Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 =(7-6) 9 10 11 = (10/4) 3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Capaian Program : Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan Persen 100% 42% 24% 24% 100% 80% 0 0 3.30.03.2.0 2 Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Keluaran : Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan Dokumen 3 4 1 1 100% 1 0 0 3.30.03.2.0 2.0001 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Keluaran : Jumlah pasar yang dilakukan tera/tera ulang pasar 21 - - - - - - Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Dokumen 3 - 3 3 100% 1 0 0 3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Capaian Program : Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/ dipantau Persen 100.00% 135.7% 35.71% 35.71% 100.00% 50.00% 50.00% 50% 3.30.04.2.0 2 Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah dokumen pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 6 8 2 2 100% 2 0 0% 3.30.04.2.0 2.0001 Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Pangkalan LPG 3 Kg Bersubsidi yang dipantau/monitor dan dilakukan tera/tera ulang pangkalan LPG 3 kg 1440 - - - - - - Keluaran : Jumlah Bazaar/ Pasar Murah Kali 3 - - - - - - \ Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dala 1 (satu) Kabupaten/Kota Laporan 3 - 2 2 100% 1 0 0 3.30.04.2.0 2.0003 Sub Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Laporan 3 - - - - 1 0 0 3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Kode Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 =(7-6) 9 10 11 = (10/4) 3.30.06 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Capaian Program : Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP Persen 100.00% 94.38% 11.68% 52% 440.78% 88.44% 83.67% 83.67% 3.30.06.2.01Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Dokumen 6 8 2 2 100% 2 0 0 3.30.06.2.01.0001Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan tera/tera ulang Pelaku Usaha 1664 - - - - - - Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Unit 1105053 4409109 496548 3103679 625% 1050000 1075276 102% 3.30.06.2.01.0002Sub Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan tera/tera ulang Produk 457 - - - - - - Keluaran : Jumlah Produk Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang akan diuji memenuhi standar kebenaran kuantitas, dan alat UTTP Pelaku Usaha 300 977 206 210 101.94% 250 155 62% 3.30.06.2.01.0003Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal Keluaran : Jumlah laporan tindak lanjut hasil pengawasan laporan 1 - - - - - - Keluaran : Jumlah unit hasil penyidikan metrologi legal Unit 3 0 1 1 100% 1 0 0 3.31.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50.0% 3.31.01.2.0 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 9 12 3 3 100% 3 1 33% 3.31.01.2.0 1.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 21 28 7 7 100% 7 3 43% 3.31.01.2.0 1.0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 3 4 1 1 100% 1 1 100% 3.31.01.2.0 1.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 9 12 3 3 100% 3 2 67% 3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Kode Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 =(7-6) 9 10 11 = (10/4) 3.31.01.2.0 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah dokumen administrasi keuangan Dokumen 6 8 1 1 100% 2 1 50% 3.31.01.2.0 2.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 165 102 50 45 90% 55 43 78% 3.31.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 6 8 2 2 100% 2 1 50% 3.31.01.2.0 3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Barang Milik Daerah Dokumen 3 4 1 1 100% 1 1 100% 3.31.01.2.0 3.0006 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 3 4 1 1 100% 1 1 100% 3.31.01.2.0 5 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Pegawai yang Difasilitasi orang - 165 55 50 91% - - - Keluaran : Jumlah dokumen pembinaan pegawai Dokumen 3 - - - - 1 1 100% 3.31.01.2.0 5.0001 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Unit 165 32 50 50 100% 55 0 0% 3.31.01.2.0 5.0002 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 110 52 - - - 55 43 78% 3.31.01.2.0 6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah jenis 24 6 6 1 - - - Keluaran : Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah Dokumen 100% - - - - 8 8 100% 3.31.01.2.0 6.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Keluaran : Jumlah paket komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 - - - - 4 4 100% 3.31.01.2.0 6.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor jenis 170 - - - Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 3 0 1 1 100% 1 1 100% 3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Kode Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 =(7-6) 9 10 11 = (10/4) 3.31.01.2.0 6.0003 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 3 - - - - 1 1 100% 3.31.01.2.0 6.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor jenis 168 - - - Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 - 1 1 100% 1 1 100% 3.31.01.2.0 6.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan jenis 48 - - - Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 3 - 1 1 100% 1 1 100% 3.31.01.2.0 6.0006 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Keluaran : Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan jenis 12 - - - Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 15 - 1 1 100% 5 3 60% 3.31.01.2.0 6.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu kali 240 - - - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 33 - 11 11 100% 11 5 45% 3.31.01.2.0 6.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 2000 500 500 100% 4 2 50% 3.31.01.2.0 7 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Keluaran : Tersedianya pengadaan barang milik daerah jenis 2 - - - - - - Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen 100% - - - - 2 2 100% 3.31.01.2.0 7.0005 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Keluaran : Tersedianya mebelair jenis 2 - - - Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 5 - - - - 3 3 100% 3.31.01.2.0 7.0006 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 38 - - - - 18 18 100% 3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Kode Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 =(7-6) 9 10 11 = (10/4) 3.31.01.2.0 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jenis 17 3 3 1 - - - Jumlah dokumen jasa penunjang Dokumen 9 - - - - 3 3 100% 3.31.01.2.0 8.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : Tersedianya petugas jasa surat menyurat orang 4 - - - - - - Keluaran : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 36 0 12 12 100% 12 6 50% 3.31.01.2.0 8.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik jenis 8 Keluaran : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 36 0 12 12 100% 12 6 50% 3.31.01.2.0 8.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keluaran : Tersedianya Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS dan jasa iklan/media cetak Orang 4 - - - - - - Tersedianya petugas kebersihan kantor Orang 19 - - - - - - Tersedianya petugas pengamanan kantor Orang 17 - - - - - - Keluaran : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 36 0 12 12 100% 12 6 50% 3.31.01.2.0 9 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jenis 16 4 4 100% - - - Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 12 - - - - 4 4 100% 3.31.01.2.0 9.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 6 18 2 2 100% 2 2 100% 3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Kode Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 4 5 6 7 8 =(7-6) 9 10 11 = (10/4) 3.31.01.2.0 9.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 51 62 17 17 100% 17 17 100% 3.31.01.2.0 9.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 84 36 32 32 100% 28 20 71% 3.31.01.2.0 9.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 3 3 1 1 100% 1 1 100% 3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Kode Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
36. 31.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Tangerang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2024 merupakan turunan target kinerja yang akan dicapai per tahunnya yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2024- 2026 yang sudah ditetapkan, upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Tangerang yang sudah ditetapan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Tahun Perubahan Tahun 2025 membahas evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2024), target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan (Tahun 2025) dan rencana target kinerja tahun berikutnya (Tahun 2026), agar dalam mentargetkan pencapaian per tahunnya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. 1.2 Landasan Hukum
37. 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
38. 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
39. 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
40. 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
41. 5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
42. 6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
43. 7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
44. 8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
45. 9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
46. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
47. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
48. 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
49. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
50. 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
51. 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
52. 16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
53. 17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
54. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
55. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
56. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
57. 21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
58. 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
59. 23.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
60. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
61. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;
62. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025;
63. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;
64. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
65. 29.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
66. 30.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;
67. 31.Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);
68. 32.Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
69. 33.Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
70. 34.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
71. 35.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
72. 36.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk kurun waktu satu tahun (Tahun 2025) secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan agar tetap sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2024- 2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Murni Tahun 2025. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
73. 1.Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tahun 2025;
74. 2.Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 sehingga indikator program dan kegiatan dapat tercapai.
75. 3.Perubahan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan agar tetap selaras dengan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada tabel 2.4 BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tabel 3.1 BAB IV : PENUTUP
76. 1.Mengembangkan Laju pertumbuhan investasi yang diukur dengan indikator kinerja ”Persentase Laju Pertumbuhan Investasi”. Target Persentase Laju Pertumbuhan Investasi sebesar 5,12%, namun capaian indikator kinerja tidak mencapai target yaitu sebesar - 11,51% yang diperoleh berdasarkan perhitungan nilai realisasi investasi tahun 2024 sebesar 26,3 triliun rupiah dikurangi dengan nilai realisasi investasi tahun 2023 sebesar 29,7 triliun rupiah dibagi nilai realisasi investasi tahun 2023 sebesar 29,7 triliun rupiah dikali 100%. Nilai realisasi investasi tahun 2024 untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 9,4 triliun rupiah dan nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 16,9 triliun rupiah. Adapun rasio capaian indikator 84,18% atau masuk kategori “Baik” diperoleh dengan perhitungan (100% + (-11,51%) (persentase capaian pertumbuhan laju investasi tahun 2024) / (100% + 5,12% (persentase target pertumbuhan laju investasi tahun 2024) x 100%. Tidak tercapainya target ini disebabkan karena adanya tahun politik Pemilu serentak di Indoneisa sehingga investor cenderung menahan terlebih dahulu investasinya. Sementara itu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dimana target yang ditetapkan sebesar 5,12% capaian yang diraih dengan memperbandingkan pada triwulan yang sama (QoQ) yaitu sebesar 54,46%, karena nilai realisasi investasi sampai Triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 8,48 Triliun sementara pada periode yang sama pada tahun 2024 mencapai Rp. 5,49 Triliun. Gambar 2.1 Perhitungan Rasio Capaian Indikator Kinerja Laju pertumbuhan investasi
77. 2.Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan, yang diukur dengan indikator kinerja “Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPMPTSP”. Capaian indikator kinerja sasaran yang ditunjukan pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan DPMPTSP tidak dapat diketahui karena sesuai dengan surat dari Kementrian PAN-RB RI Nomor B/128/PP.02/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pemberitahuan Jadwal Kegiatan PEKPPP Nasional Lingkup Kabupaten dan Kota bahwa DPMPTSP Kabupaten Rasio Capaian (%) = [100% + Realisasi (%)] / [100% + Target (%)] x 100% = [100% + (-11,51%)] / [100% + 5,12%] x 100% = 88,49% / 105,12% x 100% = 84,18% Tangerang tidak menjadi lokus penilaian pada tahun 2024. Untuk tahun 2025 DPMPTSP belum menerima informasi apakah akan menjadi lokus dalam penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP). Akan tetapi untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan sampai Triwulan I Tahun 2025 ini telah dicapai sebesar 88,00.
78. 3.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diukur dengan “Nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang”. Pada tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Tangerang menetapkan target sebesar 81,5 dengan capaian kinerja sebesar 78,15 sehingga rasio capaiannya menjadi 95,89% dengan kategori pencapaian kinerja “Sangat Baik”. Berdasarkan hasil penilaian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang dengan interpretasi predikat telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan baik di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu. Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang dilaksanakan setahun sekali setelah pelaksanaan tahun anggaran berakhir sehingga untuk Triwulan I Tahun 2025 belum ada realisasi capaian. Adapun dalam bentuk tabel kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024: Tabel 2.1 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Sasaran Target Tahun 2024 Capaian Tahun 2024 Rasio Capaian Persentase Laju Pertumbuhan Investasi 5,12% -11,51% 84,18% Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPMPTSP 4,06 N/A N/A Nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang 81,5 78,15 95,89% Terhadap sasaran program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 memiliki 6 (enam) Program, yaitu 5 (lima) Program yang mengampu kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan 1 (satu) Program penunjang. Adapun program dan indikator yang dimaksud adalah: Tabel 2.2 Program, Sasaran, Indikator, Target, Realisasi 2024 dan Target 2025 Program Sasaran Indikator Kinerja Program Target Tahun 2024 Capaian Tahun 2024 Target Tahun 2025 Keterangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DPMPTSP 100% 100% 100% Pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan kebutuhan perangkat daerah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Meningkatnya pengembangan iklim investasi Persentase Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Keterpaduan 25% 25% 75% Pengembangan Potensi Investasi Regional di dalam Aplikasi Investasi 25% 25% 25% Program Promosi Penanaman Modal Meningkatnya promosi investasi Persentase peningkatan minat investasi 33,3% 90,96% 33,33% Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan pengendalian penanaman modal Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada Sektor Industri dengan Skala Usaha Menengah dan Besar 72% 84,94% 74% Program Sasaran Indikator Kinerja Program Target Tahun 2024 Capaian Tahun 2024 Target Tahun 2025 Keterangan yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Peningkatan pelayanan perizinan Berusaha dan non perizinan yang terintegrasi Persentase Layanan Perizinan yang sesuai SOP 75% 79,3% 79% Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Meningkatkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase Data Perizinan yang Diolah dan Diinformasikan Melalui Sistem Pelaporan Online 75% 78% 80% 2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Secara Umum pencapaian program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :
79. 1.Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.
80. 2.Kendala dan hambatan dalam pelaksanakan program dan kegiatan telah dievaluasi dan akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan Renja Perubahan. Adapun evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut: Tabel 2.3 Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2025 No. Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Lebih/ (Kurang) (Rp.) Capaian Anggaran (%) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 25.307.188.787 6.123.476.496 (19.183.712.291) 24,20% I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 22.252.876.267 5.640.579.246 (16.612.297.021) 25,35% 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 142.882.100 33.732.375 (109.149.725) 23,61% Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.308.600 18.777.000 (56.531.600) 24,93% Sub Kegiatan Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.298.500 9.703.375 (5.595.125) 63,43% Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.275.000 5.252.000 (47.023.000) 10,05% 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.751.172.811 4.819.753.121 (13.931.419.690) 25,70% Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.681.921.901 4.791.200.871 (13.890.721.030) 25,65% Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 19.418.500 9.052.250 (10.366.250) 46,62% Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 38.078.910 19.500.000 (18.578.910) 51,21% Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11.753.500 - (11.753.500) 0,00% 3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 86.984.000 - (86.984.000) 0,00% Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 86.984.000 - (86.984.000) 0,00% 4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.464.619.290 431.561.750 (1.033.057.540) 29,47% Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.314.000 - (25.314.000) 0,00% No. Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Lebih/ (Kurang) (Rp.) Capaian Anggaran (%) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 295.452.000 29.100.000 (266.352.000) 9,85% Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 57.825.584 4.701.200 (53.124.384) 8,13% Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 174.493.206 144.019.500 (30.473.706) 82,54% Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 119.239.500 71.261.050 (47.978.450) 59,76% Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.054.000 - (6.054.000) 0,00% Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 101.325.000 14.746.000 (86.579.000) 14,55% Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 684.916.000 167.734.000 (517.182.000) 24,49% 5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 117.430.300 - (117.430.300) 0,00% Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 117.430.300 - (117.430.300) 0,00% 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 932.550.898 261.795.000 (670.755.898) 28,07% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.925.330 - (1.925.330) 0,00% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 132.000.000 33.000.000 (99.000.000) 25,00% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 798.625.568 228.795.000 (569.830.568) 28,65% 7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 757.236.868 93.737.000 (663.499.868) 12,38% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 644.136.868 93.737.000 (550.399.868) 14,55% Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 113.100.000 - (113.100.000) 0,00% II Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 792.034.100 76.065.000 (715.969.100) 9,60% 8 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 202.371.650 - (202.371.650) 0,00% Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 128.586.150 - (128.586.150) 0,00% Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 73.785.500 - (73.785.500) 0,00% 9 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 589.662.450 76.065.000 (513.597.450) 12,90% Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 168.420.450 2.920.000 (165.500.450) 1,73% Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 421.242.000 73.145.000 (348.097.000) 17,36% No. Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Lebih/ (Kurang) (Rp.) Capaian Anggaran (%) III Program Promosi Penanaman Modal 341.600.580 21.860.000 (319.740.580) 6,40% 10 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 341.600.580 21.860.000 (319.740.580) 6,40% Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 286.321.230 21.860.000 (264.461.230) 7,63% Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 55.279.350 - (55.279.350) 0,00% IV Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 302.000.680 91.452.050 (210.548.630) 30,28% 11 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 302.000.680 91.452.050 (210.548.630) 30,28% Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 98.508.700 25.898.250 (72.610.450) 26,29% Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 91.048.110 - (91.048.110) 0,00% Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal 112.443.870 65.553.800 (46.890.070) 58,30% V Program Pelayanan Penanaman Modal 1.134.289.460 212.373.400 (921.916.060) 18,72% 12 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 1.134.289.460 212.373.400 (921.916.060) 18,72% Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 532.986.200 57.753.250 (475.232.950) 10,84% Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 310.062.500 94.287.500 (215.775.000) 30,41% Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 198.584.960 54.906.000 (143.678.960) 27,65% Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 92.655.800 5.426.650 (87.229.150) 5,86% VI Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 484.387.700 81.146.800 (403.240.900) 16,75% 13 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 484.387.700 81.146.800 (403.240.900) 16,75% Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 484.387.700 81.146.800 (403.240.900) 16,75% Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama Triwulan I Tahun 2025) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut:
81. 1.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
82. 2.Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
83. 3.Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
84. 4.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Kendala yang ditemui pada pelaksanaan sub kegiatan diatas yaitu karena pihak ketiga belum terdaftar dalam Coretax sehingga rencana tindaklanjutnya pihak ketiga didorong untuk mendaftar Coretax dan sub kegiatan tersebut digeser untuk dilaksanakan pada Triwulan II. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 Indikator dan Target Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Sasaran Perangkat Daerah 1 Persentase Laju Pertumbuhan Investasi Persen 5,12 2 Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPMPTSP Angka 4,11 3 Nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang Angka 82,00 Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 No Sasaran PD Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2024 Satuan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Ket Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Target Renja SKPD TW II Tahun 2025 Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2025 Tingkat Realisasi TW II Tahun 2025 (%) Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan
85. 1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DAN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan DPMPTSP 100% 100% Persen 100% 21.641.444.357 54,43% 13.075.893.485 54,43% 11.574.735.928 100,00% 88,52% Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 1 1 Persen 100% 259.352.740 57,14% 95.769.350 57,14% 95.769.350 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43 14 Dokumen 14 259.352.740 8 95.769.350 8 95.769.350 100,00% 100,00% Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16 5 Dokumen 5 78.261.640 3 69.938.600 3 69.938.600 100,00% 100,00% Sub Kegiatan Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 5 Laporan 5 20.580.000 3 14.001.750 3 14.001.750 100,00% 100,00% Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 4 Laporan 4 160.511.100 2 11.829.000 2 11.829.000 100,00% 100,00% Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% Persen 100% 16.764.109.351 47,37% 11.081.865.613 47,37% 9.796.351.078 100,00% 88,40% Jumlah laporan keuangan 57 20 Dokumen 20 9 11.081.865.613 9 9.796.351.078 100,00% 88,40% Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 70 Orang/Bulan 70 16.647.824.851 67 11.040.173.363 67 9.754.658.828 100,00% 88,36% Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 6 2 Dokumen 2 15.300.400 1 13.432.250 1 13.432.250 100,00% 100,00% Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 5 Laporan 5 90.914.800 2 28.260.000 2 28.260.000 100,00% 100,00% Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 1 Dokumen 1 10.069.300 - - - - No Sasaran PD Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2024 Satuan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Ket Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Target Renja SKPD TW II Tahun 2025 Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2025 Tingkat Realisasi TW II Tahun 2025 (%) Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100% 100% Persen 100% 41.401.600 0% - 0% - Jumlah pegawai yang difasilitasi 110 100 Orang 100 0% - 0% - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 110 100 Paket 100 41.401.600 0 - 0 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% Persen 100% 2.804.658.700 100,00% 817.621.254 100,00% 761.119.750 100,00% 93,09% Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 24 7 Jenis 7 7 817.621.254 7 761.119.750 100,00% 93,09% Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 30 14 Paket 14 41.607.500 - - - - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 45 43 Paket 43 1.402.901.500 8 142.615.000 8 138.600.000 100,00% 97,18% Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 30 53 Paket 53 66.209.000 26 57.825.584 26 57.793.400 100,00% 99,94% Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 150 52 Paket 52 171.776.300 47 153.430.300 47 149.609.500 100,00% 97,51% Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 60 12 Paket 12 135.850.400 4 92.015.370 4 83.228.350 100,00% 90,45% Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 36 0 0 - 6 3.027.000 0 - 0,00% 0,00% Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 36 12 Laporan 12 232.241.000 6 55.225.000 6 54.925.000 100,00% 99,46% Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 12 Laporan 12 754.073.000 6 313.483.000 6 276.963.500 100,00% 88,35% Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase pemenuhan barang milik daerah 100 - Unit 100% 117.430.300 100% 115.700.000 100,00% 98,53% Jumlah barang milik daerah 8 - 2 117.430.300 2 115.700.000 100,00% 98,53% Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 - Unit 3 117.430.300 3 115.700.000 100,00% 98,53% Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100% 100% Persen 100% 864.574.200 100% 587.671.034 100% 469.267.250 100,00% 79,85% Tersedianya Jasa Penunjang 9 3 Jenis 3 3 587.671.034 3 469.267.250 100,00% 79,85% No Sasaran PD Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2024 Satuan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Ket Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Target Renja SKPD TW II Tahun 2025 Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2025 Tingkat Realisasi TW II Tahun 2025 (%) Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 12 Laporan 12 2.086.000 6 1.142.250 6 1.142.250 100,00% 100,00% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 12 Laporan 12 139.526.700 6 66.000.000 6 66.000.000 100,00% 100,00% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 12 Laporan 12 722.961.500 6 520.528.784 6 402.125.000 100,00% 77,25% Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 100% Persen 100% 907.347.767 100% 375.535.934 100% 336.528.500 100,00% 89,61% Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 3 Jenis 3 2 375.535.934 2 336.528.500 100,00% 89,61% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 120 26 Unit 26 592.074.604 12 318.535.934 12 281.618.500 100,00% 88,41% Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 36 117 Unit 117 83.200.000 42 57.000.000 42 54.910.000 100,00% 96,33% Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 2 Unit 2 232.073.163 0 - 0 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 1 - 0 0 - 0 - 0 -
86. 2.Mengembangkan Laju pertumbuhan investasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 223.876.000 223.876.000 100,00% Persentase Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Keterpaduan 100 25 Persen 25% 2.564.781.020 0% - 0% Pengembangan Potensi Investasi Regional di dalam Aplikasi Investasi 75 25 Persen 25% 560.424.260 5% 223.876.000 0% 223.876.000 0,00% 100,00% Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase kemudahan berusaha 60 10 Persen 10% 2.564.781.020 0% - 0% No Sasaran PD Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2024 Satuan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Ket Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Target Renja SKPD TW II Tahun 2025 Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2025 Tingkat Realisasi TW II Tahun 2025 (%) Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Tersedianya dokumen laporan hasil dari penetapan kebijakan kemudahan investasi dan evaluasi terhadap pemberian fasilitas/insentif dalam pelaksanaan investasi 15 1 Dokumen 1 2.564.781.020 0 - 0 - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 7 6 Dokumen 6 2.564.781.020 0 - 0 - Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 12 - Dokumen - 0% - Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Tersedianya Proyeksi Potensi dan Peluang Investasi yang di manfaatkan oleh pemerintah, investor dan masyarakat luas 1 1 Aplikasi 1 560.424.260 0% 223.876.000 0 223.876.000 100,00% Tersedianya Data Potensi dan Proyeksi Investasi Penanaman Modal 3 1 Dokumen 1 560.424.260 0 223.876.000 0 223.876.000 100,00% Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2 - Dokumen 1 25.464.000 0 25.464.000 0,00% 100,00% Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 3 1 Dokumen 1 560.424.260 0 198.412.000 0 198.412.000 100,00% Program Promosi Penanaman Modal Persentase peningkatan minat investasi 1 0,9096 Persen 33,30% 502.112.300 14,41% 41.150.000 14,41% 41.150.000 100,00% 100,00% Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase peningkatan minat investasi 100% 90,96% Persen 33,30% 502.112.300 14,41% 41.150.000 14,41% 41.150.000 100,00% 100,00% Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan 55.500 50.485 NIB 18500 502.112.300 8.000 41.150.000 8.000 41.150.000 100,00% 100,00% Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 9 3 Dokumen 3 502.112.300 0 41.150.000 0 41.150.000 100,00% Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 3 - Dokumen 0 - 0 - 0 - No Sasaran PD Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2024 Satuan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Ket Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Target Renja SKPD TW II Tahun 2025 Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2025 Tingkat Realisasi TW II Tahun 2025 (%) Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada Sektor Industri dengan Skala Usaha Menengah dan Besar yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 75 84,94 Persen 72,00% 1.264.229.570 34,00% 165.275.236 40,00% 165.267.270 117,65% 100,00% Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 75 84,94 Persen 72,00% 1.264.229.570 50,00% 165.275.236 62,65% 165.267.270 125,30% 100,00% Jumlah pelaku usaha yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) 5000 6840 Pelaku Usaha 3000 1.264.229.570 2000 165.275.236 2506 165.267.270 125,30% 100,00% Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 1350 418 Kegiatan Usaha 300 126.126.540 40 52.334.800 72 52.332.750 180,00% 100,00% Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 1440 520 Pelaku Usaha 580 552.083.630 60 30.349.370 90 30.348.720 150,00% 100,00% Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 576 225 Kegiatan Usaha 218 586.019.400 60 82.591.066 70 82.585.800 116,67% 99,99%
87. 3.Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Layanan Perizinan yang seusuai SOP Angka 75 1.464.340.950 75% 518.421.480 75% 508.820.720 100,00% 98,15% Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Investasi 91,5 89,5 Angka 90,5 1.464.340.950 90% 518.421.480 89,25% 508.820.720 99,17% 98,15% No Sasaran PD Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2024 Satuan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Ket Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Target Renja SKPD TW II Tahun 2025 Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2025 Tingkat Realisasi TW II Tahun 2025 (%) Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Investasi 91,5 89,5 Angka 90,5 1.464.340.950 90% 518.421.480 89% 508.820.720 99,17% 98,15% Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 12 4 Dokumen 4 600.183.490 2 221.682.600 2 221.642.600 100,00% 99,98% Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 18498 7281 Pelaku Usaha 5992 304.140.000 2774 164.262.500 3531 164.262.500 127,29% 100,00% Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 180 418 Pelaku Usaha 90 392.800.060 30 107.676.480 33 98.116.320 110,00% 91,12% Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 2000 618 Kegiatan Usaha 618 167.217.400 50 24.799.900 50 24.799.300 100,00% 100,00% Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase Data Perizinan yang Diolah dan Diinformasikan Melalui Sistem Pelaporan Online 85 78 Persen 75% 728.826.640 70 276.500.276 70 217.213.750 100,00% 78,56% Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online 85 5 Persen 75% 728.826.640 70% 276.500.276 70% 217.213.750 100,00% 78,56% Jumlah data perizinan yang dikelola dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online 4 5 Dokumen 4 728.826.640 2 276.500.276 2 217.213.750 100,00% 78,56% Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah data perizinan yang dikelola dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online 4 5 Dokumen 4 728.826.640 2 276.500.276 2 217.213.750 100,00% 78,56% No Sasaran PD Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2024 Satuan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Ket Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Target Renja SKPD TW II Tahun 2025 Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2025 Tingkat Realisasi TW II Tahun 2025 (%) Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Rata-rata capaian Kinerja 99,08% 93,37% Total Anggaran 28.726.159.097 14.301.116.477 12.731.063.668 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Koordinasi internal di bidang maupun antar struktural berjalan lancar SDM yang kompeten dalam pengembangan iklim investasi dan pelayanan terpadu satu pintu Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja Adanya ketergantungan dari Pemerintah Pusat dalam pelaporan capaian kinerja Tidak maksimalnya penyerapan anggaran karena bebrapa penyedia belum memiliki akses Coretax Adapun perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 tidak lepas dari Peraturan Bupati Tangerang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut: Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Tangerang NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9-7 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 26.402.335.544 26.685.815.142 26.483.254.509 80.918.965 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 26.402.335.544 26.685.815.142 26.483.254.509 80.918.965 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 26.402.335.544 26.685.815.142 26.483.254.509 80.918.965
88. 1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DPMPTSP 100 Persen 100 Persen 21.247.627.044 23.037.860.772 23.428.941.989 5.617.572.956 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14 Dokumen 14 Dokumen 275.394.000 194.137.391 142.882.100 (132.511.900) 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 117.712.000 102.251.600 75.308.600 (42.403.400) 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 31.983.600 21.678.500 15.298.500 (16.685.100) 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 125.698.400 70.207.291 52.275.000 (73.423.400) 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 19 Dokumen 19 Dokumen 18.079.951.544 18.774.361.711 19.853.438.533 1.773.486.989 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 69 Orang/ bulan 70 Orang/ bulan 17.984.371.544 18.681.921.901 19.784.187.623 1.799.816.079 2.18.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 26.300.000 25.940.000 19.418.500 (6.881.500) 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 4 Laporan 53.340.000 50.779.810 38.078.910 (15.261.090) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 15.940.000 15.720.000 11.753.500 (4.186.500) 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 100 Orang 100 Orang 34.730.000 86.984.000 86.984.000 52.254.000 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 100 Paket 34.730.000 86.984.000 86.984.000 52.254.000 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Jenis 8 Jenis 1.293.993.933 2.174.085.604 1.464.619.290 170.625.357 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 6 Paket 30.000.000 25.314.000 25.314.000 (4.686.000) 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 11 Paket 297.000.000 295.452.000 295.452.000 (1.548.000) 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 26 Paket 25.000.000 57.825.584 57.825.584 32.825.584 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 29 Paket 55 Paket 137.964.000 153.430.300 174.507.206 36.543.206 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 7 Paket 50.000.000 140.768.720 119.239.500 69.239.500 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.350.000 6.054.000 6.054.000 1.704.000 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 149.440.000 128.700.000 101.325.000 (48.115.000) 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 600.239.933 1.366.541.000 684.902.000 84.662.067 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 2 Unit 3 Unit 120.000.000 117.430.300 117.430.300 (2.569.700) 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 3 Unit 120.000.000 117.430.300 117.430.300 (2.569.700) 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 Jenis 3 Jenis 859.605.000 933.624.898 1.006.350.898 146.745.898 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000 2.999.330 1.925.330 (1.074.670) 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 132.000.000 132.000.000 132.000.000 0 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 724.605.000 798.625.568 872.425.568 147.820.568 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Jenis 2 Jenis 583.952.567 757.236.868 757.236.868 173.284.301 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 26 Unit 540.652.567 644.136.868 644.136.868 103.484.301 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 46 Unit 84 Unit 43.300.000 113.100.000 113.100.000 69.800.000
89. 2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Pengembangan Potensi Investasi Regional (PIR) di dalam Aplikasi Investasi 25 Persen 25 Persen 1.435.959.000 928.160.300 792.034.100 1.660.041.000 Persentase implementasi pelayanan publik berbasis keterpaduan (MPP) 75 Persen 75 Persen 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya dokumen laporan hasil dari penetapan kebijakan kemudahan investasi dan evaluasi terhadap pemberian fasilitas/insentif dalam pelaksanaan investasi 7 Dokumen 4 Dokumen 346.010.000 283.459.850 202.371.650 (143.638.350) 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 3 Dokumen 3 Dokumen 220.260.000 185.760.150 128.586.150 (91.673.850) 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 4 Dokumen 1 Dokumen 125.750.000 97.699.700 73.785.500 (51.964.500) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Tersedianya Data Potensi dan Proyeksi Investasi Penanaman Modal 1 Dokumen 1 Dokumen 1.089.949.000 644.700.450 589.662.450 (500.286.550) 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 589.619.600 189.071.450 168.420.450 (421.199.150) 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 500.329.400 455.629.000 421.242.000 (79.087.400)
90. 3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan minat investasi 33 Persen 33 Persen 663.949.500 357.873.580 341.600.580 776.050.500 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan 18500 NIB 18500 NIB 663.949.500 357.873.580 341.600.580 (322.348.920) 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 605.679.000 299.603.230 286.321.230 (319.357.770) 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 58.270.500 58.270.350 55.279.350 (2.991.150)
91. 4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Layanan Perizinan yang seusuai SOP 79 Persen 79 Persen 1.754.800.000 1.377.467.990 1.134.289.460 1.125.200.000 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Investasi 91,0 Angka 91,0 Angka 1.754.800.000 1.377.467.990 1.134.289.460 (620.510.540) 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 850.000.000 685.280.990 532.986.200 (317.013.800) 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 6163 Pelaku Usaha 6163 Pelaku Usaha 350.000.000 328.025.000 310.062.500 (39.937.500) 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 60 Pelaku Usaha 60 Pelaku Usaha 300.000.000 239.630.000 198.584.960 (101.415.040) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 665 Kegiatan Usaha 100 Kegiatan Usaha 254.800.000 124.532.000 92.655.800 (162.144.200)
92. 5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada Sektor Industri dengan Skala Usaha Menengah dan Besar yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 74 Persen 74 Persen 700.000.000 437.076.500 302.000.680 1.316.000.000 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) 4000 Pelaku Usaha 4000 Pelaku Usaha 700.000.000 437.076.500 302.000.680 (397.999.320) 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 450 Kegiatan Usaha 85 Kegiatan Usaha 150.000.000 143.049.700 98.508.700 (51.491.300) 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 480 Pelaku Usaha 120 Pelaku Usaha 350.000.000 120.262.410 91.048.110 (258.951.890) 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 192 Kegiatan Usaha 120 Kegiatan Usaha 200.000.000 173.764.390 112.443.870 (87.556.130)
93. 6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Data Perizinan yang Diolah dan Diinformasikan Melalui Sistem Pelaporan Online 80 Persen 80 Persen 600.000.000 547.376.000 484.387.700 840.000.000 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah data perizinan yang dikelola dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online 4 Dokumen 4 Dokumen 600.000.000 547.376.000 484.387.700 (115.612.300) 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANGSEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 4 Dokumen 4 Dokumen 600.000.000 547.376.000 484.387.700 (115.612.300) J U M L A H 26.402.335.544 26.685.815.142 26.483.254.509 80.918.965 Berdasarkan hasil analisis antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2024- 2026 dengan Renja Perubahan Tahun 2025 terdapat 3 Kegiatan yang memiliki perbedaan dalam target capaian indikatornya. Kegiatan tersebut meliputi: Tabel 3.2 Perbandingan Target Renstra 2024-2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Tangerang No. Nama Kegiatan atau Sub Kegiatan Target Renja Target Renstra Alasan
94. 1.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 70 Orang/ bulan 100 Orang/ bulan Menyesuaikan dengan jumlah pegawai terbaru
95. 2.Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 100 Paket 110 Paket Menyesuaikan dengan kebutuhan
96. 3.Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - 1 Dokumen Tidak dilaksanakan di Renja karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan pagu anggaran
97. 4.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 Paket 10 Paket Menyesuaikan dengan kebutuhan
98. 5.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Paket 15 Paket Menyesuaikan dengan kebutuhan
99. 6.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26 Paket 10 Paket Menyesuaikan dengan kebutuhan (Kebutuhan Mal Pelayanan Publik Ciputra dan Gerai Pelayanan Publik Intermoda)
100. 7.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55 Paket 50 Paket Menyesuaikan dengan kebutuhan (Kebutuhan Mal Pelayanan Publik Ciputra dan Gerai Pelayanan Publik Intermoda)
101. 8.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Paket 20 Paket Menyesuaikan dengan kebutuhan (Efisiensi jenis cetakan)
102. 9.Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 3 Unit - Menyesuaikan dengan kebutuhan
103. 10.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26 Unit 40 Unit Menyesuaikan dengan kondisi terbaru jumlah kendaraan dinas
104. 11.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 84 Unit 12 Unit Menyesuaikan dengan kondisi terbaru jumlah peralatan dan mesin No. Nama Kegiatan atau Sub Kegiatan Target Renja Target Renstra Alasan
105. 12.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - 2 Unit Tidak dilaksanakan karena menyesuaikan pagu anggaran
106. 13.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 1 Unit Tidak dilaksanakan karena menyesuaikan pagu anggaran
107. 14.Sub Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 5 Dokumen Menyesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan yang dilaksanakan
108. 15.Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 1 Dokumen 5 Dokumen Menyesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan yang dilaksanakan Perubahan Renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dan bersifat indikatif. Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Perangkat Daerah yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 80.918.965,- atau 0,31% dari Pagu Anggaran RKPD Murni sebesar Rp. 26.402.335.544,- menjadi Pagu Anggaran RKPD Perubahan sebesar Rp. 26.483.254.509,- (setelah dilakukan refocusing / efisiensi). Perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 32.KECA MAT AN TI G AR AK S A Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata, harus disertai tanggungjawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggungjawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari managemen strategis daerah. Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (Renstra) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan di implementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dasar dari penilian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan kecamatan. Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Rencana SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya. 1.2 DASAR HUKUM
109. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
110. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
111. 3.Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
112. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
113. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
114. 6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
115. 7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
116. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
117. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
118. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
119. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
120. 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
121. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana`Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005- 2025;
122. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
123. 15.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. 1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
a.MAKSUD Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Kegiatan- kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Tigaraksa merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Tigaraksa maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan public dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.
b.TUJUAN Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Tahun 2024, antara lain:
1. 1.Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kecamatan Tigaraksa dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan;
2. 2.Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;
3. 3.Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. 4.Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.
c.SASARAN Sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2024-2026. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Tigaraksa adalah :
1. 1.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan indikator Indeks Pelayanan Publik;
2. 2.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP; 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Tigaraksa di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut: BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BABII EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III RENCANA KERJA DAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV PENUTUP sampai triwulan I Tahun 2025 telah terserap sebesar Rp (8.382.249.362,00) atau 24,58%. Diharapkan Realisasi Belanja tahun 2025 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan Pada Tahun 2025. diperkirakan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 34.524.167.304,00. Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I secara keseluruhan program dan kegiatan serta sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2025, namun ada satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak terserap di Triwulan I 2025 dikarenakan jumlah anggaran yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 Kecamatan Tigaraksa dapat dikemukakan secara umum faktor-faktor penyebab perubahan anggaran tahun 2025 antara lain sebagai berikut:
3. 1.Pada PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dari pagu awal berapa Rp 13.423.499.375,00 menjadi berapa Rp 13.493.321.745,00 perubahan ini sebagian berasal dari penyesuaian gaji dan tunjangan dan adanya penyesuaian belanja peratalatan (microphone) Adapun indikator kinerja utama selama tahun 2025 yang belum tercapai diantaranya:
4. 1.Pada tahun 2025 atas penilaian LKIP tahun 2024 hanya tercapai sebesar 76.80 sedangkan yang diratgetkan tahun ini adalah 78, Kurang tercapainya target ini salah satunya dikarenakan belum melakukan bimtek SAKIP kepada seluruh pegawai Kecamatan. Sehingga upaya di Tahun 2025 akan lebih meningkatkan lagi nilai AKIP dengan memenuhi rekomendasi yang ada. Dari hasil evaluasi dan moitoring Triwulan I Tahun 2025 merekomendasikan untuk melakukan evaluasi internal ditiap sub unit kinerja, dan dibuatkan Laporan Monev per seksi/sub bagian. Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab tersebut di atas, kedepan Kecamatan Tigaraksa akan melakukan upaya perbaikan / penyempurnaan dengan cara:
5. 1.peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi, kebijakan penganggaran, sinkronisasi program dan kegiatan agar terciptanya perencanaan yang akurat serta
6. 2.pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Kecamatan Tigaraksa baik melalui diklat dan bimtek
7. 3.mengusulkan penambahan aparatur dan Tenaga Kontrak sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan.
8. 4.Melakukan rekomendasi yang ada dalam LHE Review Akip Tahun 2024. Dengan adanya perbaikan / penyempurnaan yang telah ditetapkan diatas kedepan dapat memberikan nilai akip di tahun 2025 dapat meningkat, sehingga dapat mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dari tahun 2024. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Tigaraksa Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Akhir Tahun 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

(2024)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegaitan (Renja PD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun 2024 Realisasi Renja PD tahun 2024 Tingkat Realisasi(%) Realisasi Capaian Program dan Kegaitan s/d Triwulan II tahun berjalan
(2025)Tingkat capaian realiasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100 100% 25 100% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan Tigaraksa 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah kecamatan Tigaraksa 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Tigaraksa 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Tigaraka 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Tigaraksa 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan tigaraksa 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Desa dengan Laporan Keuangan Baik 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 100 100 100 100 100 25 100 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 98 98 98 100 99 25 99 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah sarana dan prasarana PATEN yang dipenuhi 3 3 3 3 100 3 3 100 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 100 90 90 90 100 159 37 159 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 3 3 3 100 3 1 3 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Tigaraksa 100 100 100 100 100 100 25 100 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 92 85 85 85 100 87 40 87 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kecamatan Tigaraksa 92 85 85 85 100 87 40 87 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksanya pemberdayaan kelurahan 2 2 2 2 2 3 2 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 100 100 100 100 100 50 100 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 100 100 100 100 100 50 100 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Tigaraksa menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan masyarakat perlu adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Tigaraksa Pelayanan kepada Masyarakat merupakan tujuan utama, untuk itu peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi visi dan misi yang harus dicapai. Kegiatan pelayanan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan saja, namun juga harus dilaksanakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan yang telah diberikan kewenangan. Kegiatan pelayanan tidak hanya membangun berbagai sarana dan prasarana pelayanan seperti kantor dan perabotannya saja namun peningkatan kualitas SDM merupakan bagian terpenting dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, untuk Kecamatan Tigaraksa telah melakukan berbagai pembinaan kepada masyarakat termasuk pemerintah Desa dan Kelurahan, seperti tata naskah dinas,tata laksana administrasi desa, keuangan desa serta pengarsipan surat-surat. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

1.Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;
2.Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
3.Meningkatkan system pelayananmasyarakat yang efektif dan efisien;
4.Meningkatkan system informasi manajemen yang handal;
5.Mengoptimalkan aparatur yang professional yang didukung oleh system pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan presetasi. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2024 2025 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 83.60 83.70 83.80 87.25 88.00 Telah sesuai Target Dari hasil IKM diatas capaian Kinerja pelayanan di Kecamatan Tigaraska sangatlah baik karena telah melebihi target yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD. 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD, telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Tangerang, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tigaraksa adalah:
1.Belum optimalnya penyelengaraan sistem akuntabilitas pemerintahan di Kecamatan Tigaraksa Sehingga mempengaruhi nilai SAKIP Kecamatan Tigaraksa Peningkatan kapabilitas pegawai baik yang di Kantor Kecamatan Tigaraksa dan Kelurahan Tigaraksa dan Kelurahan Kaduagung maupun Pemerintah Desa perlu ditingkatkan secara optimal. Peningkatan kapabilitas tersebut akan meningkatkan kompetensi pegawai yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain dari kompetensi pegawai, untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat tentunya harus juga mendapat dukungan penganggaran yang cukup sehingga program dan kegiatan yang mengarah pada tujuan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan seharusnya menjadi elemen dasar dalam pelaksanaan bidang lainnya. Raihan menjadi Kecamatan Tigaraksa sebagai OPD penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang baik, memerlukan kebijakan melembagakan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari budaya kerja dan budaya kinerja. Praktek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, pungli dan senantiasa berorientasi pada customer satisfaction semestinya menjadi pegangan setiap aparatur sipil negara. Tentu saja peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut Sistem Operasional Prosedur (SOP) maupun Standar Pelayanan (SP) menjadi landasan formal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Praktik-praktik untuk menunjukkan eksistensi pegawai dengan sikap pongah, tidak santun, arogan, dan minta dilayani harus ditinggalkan sejauh-jauhnya. Justru dengan bersikap santun, hormat, ramah, menolak gratifikasi, profesional tanpa harus merendahkan derajat dan “maqom”, ASN akan mampu mengemban tugas negara dengan baik dan tetap disegani. Peran dari desa perlu dioptimalkan dengan memberi peluang partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Demikian juga dengan peran perempuan dalam pembangunan desa juga masih perlu lebih didorong sehingga dapat mewarnai dan terwakili kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu masih perlu upaya dengan pelibatan secara aktif kesemua unsur tersebut dalam tata kelola pemerintahan desa, dengan memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman akan penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya fungsi masing-masing stakeholder. Dari peran seluruh pegawai Kecamatan Tigaraksa, diharapkan isu yang berkaitan dengan belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien ini bisa terwujud dengan perencanaan yang bersinergi pada rencana strategis Kecamatan Tigaraksa. Dengan adanya dokumen rencana strategis ini diharapkan isue tersebut pada akhir periode Renstra ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai terget.
2.Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Tigaraksa sehingga mempengaruhi Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah khususnya kecamatan, akan menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepandalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan Tigaraksa kepada masyarakat di wilayanya akan berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan ditingkat Kecamatan Tigaraksa atas pertimbangan perkembangan wilayah, menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

a.Kepentingan umum;
b.Kepastian hukum;
c.Kesamaan hak;
d.Keseimbangan hak dan kewajiban;
e.Keprofesionalan;
f.Partisipatif;
g.Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h.Keterbukaan;
i.Akuntabilitas;
j.Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k.Ketepatan waktu; dan
l.Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tangerang telah melaksanakan PATEN sejak Tahun 2015. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Tigaraksa harus didukung penyelenggaraan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang mencakup LIMA DIMENSI PATEN, yaitu pelayanan pemerintahan, pelayanan trantiblinmas, pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan perekonimian pembangunan Kelima dimensi tersebut harus mengutamakan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitasdan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik (SPP) tiga dimensi di Kecamatan Tigaraksa itu perlu disusun yang penyusunanya melibatkan unsur masyarakat. Tentu saja kelima dimensi itu harus saling bersinergi di dalam pelaksanaantugasnya antara seksi pelayanan dengan semua seksi di Kecamatan. Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). Oleh karena itu, pelayanan tersebut harus dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Selain kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan di Kantor Kecamatan Tigaraksa ada kegiatan pelayanan yang secara tidak langsung kepada Masyarakat yang mempengaruhi dari tingkat kepuasan masyarakat diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat serta keamanan dan ketertiban di masyarakat serta melakukan peningkatakan sarana dan prasarana fasilitas umum masyarakat dan Penumbuhan wawasan kebangsaan demi menciptakan rasa nasionalisme Masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu kondisi obyektif kebutuhan wilayah. Salah satu pilar perekonomian rakyat di wilayah Kecamatan Tigaraksa adalah UKM yang tersebar di semua desa dan kelurahan, sementara sektor koperasi belum memiliki peran cukup signifikan dalam perekonomian masyarakat, maka sektor koperasi dan UKM perlu dibina dan dikembangkan dengan memberikan fasilitasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Penguatan kedua sektor ini akan meningkatkan ketahanan perekonomian masyarakat Tigaraksa. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial merupakan persoalan yang banyak dihadapi masyarakat saat ini. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan langkah nyata mengatasi masalah tersebut harus selalu dikedepankan dengan berbagai kegiatan yang mengarah pada penyelesaian persoalan tersebut. Pengentasan kemiskinan dengan membantu rehabilitasi dan bedah rumah sebagai kebutuhan primer dan selanjutnya melakukan upaya-upaya pemberdayaan mereka agar secara bertahap seluruh keluarga miskin mengalami peningkatan taraf hidup menuju keluarga sejahtera. Keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah bahkan aparat TNI yang berada di wilayah Tigaraksa (Koramil, Posmat AL dan Satradar AU) maupun Kepolisian (POLSEK) akan menjadi sinergi yang baik dan akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Tigaraksa. Untuk masalah keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Tigaraksa, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan pihak terkait baik muspika maupun pemerintah desa dan masyarakat. Koordinasi tersebut untuk menyamakan kebijakan dan langkah implementasi dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban wilayah. Selain persoalan tersebut isu strategis lainnya yang perlu mendapatkan prioritas adalah penumbuhan kembali wawasan kebangsaan pada masyarakat. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pembinaan tentang wawasan kebangsaan secara menyeluruh pada masyarakat baik melalui kegiatan formal maupun informal. Penumbuhan wawasan kebangsaan ini akan meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air yang pada gilirannya juga akan berimplikasi pada berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Tigaraksa antara lain dilakukan dalam forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para seluruh aparatur Kecamatan Tigaraksa, Kelurahan Tigaraksa Timur, dan para Kepala Desa se Kecamatan Tigaraksa, serta para pemangku kepentingan yang dalam perumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Tigaraksa dapat terangkum sesuai keadaan nyata dan obyektif. 2.4. Review terhadap Rencana Awal RKPD PERUBAHAN Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkannya Perbub Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, oleh karena itu Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang 3 tahun kedepan, sesuai dengan peran dan fungsinya, urusan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang terkait erat dalam mewujudkan tujuan keempat RPD 2024-2026 Kabupaten Tangerang “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik” dan untuk mewujudkan hal tersebut, Kecamatan Tigaraksa menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinergi antar seluruh pihak yang terkait yang ada di Kecamatan Tigaraska Kabupaten Tangerang Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang yaitu pada misi “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik RKPD Perubahan Kecamatan Tigaraksa Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPD Kabuapaten Tangerang Tahun 2024-
1. 2026.Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2025 dan tahun 2026. Review terhadap Rencana Kerja RKPD PerubahanTahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan Kecamatan Tigaraksah dapat dilihat pada tabel 2.5 terlampir Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tigaraksa Rancangan Renja Murni Rancanagan Renja Perubahan Catatan PentingURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Lokasi INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T 2025 Pagu APBD 2025 URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Lokasi INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET PERUBA HAN 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 KECAMATAN TIGARAKSA 34.795.485.2 73,00 KECAMATAN TIGARAKSA 34.524.167.3 04,00 UNSUR KEWILAYAHAN 34.795.485.2 73,00 UNSUR KEWILAYAHAN 34.524.167.3 04,00 KECAMATAN 30.239.754.2 68,00 KECAMATAN 30.157.185.6 38,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Kecama tan Tigarak sa Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Tigaraksa 100 Persen 13.423.499.3 75,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Kecama tan Tigarak sa Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Tigaraksa 100 Persen 13.493.321.7 45,00 Penyesua ian Gaji Dan Tunjanga n Dan Honor Non ASN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan Tigaraksa 100 Persen 174.652.000,0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan Tigaraksa 100 Persen 168.446.000,0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokum en 68.940.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 68.270.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Lapora n 37.522.000,00 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 37.016.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Lapora n 68.190.000,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 63.160.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah kecamatan Tigaraksa 100 Persen 9.951.680.621, 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah kecamatan Tigaraksa 100 Persen 9.947.696.621, 00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/ b ulan 9.911.092.621, 00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/b ulan 9.911.092.621, 00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Lapora n 40.588.000,00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 36.604.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Tigaraksa 100 Persen 166.316.000,0 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Tigaraksa 100 Persen 99.033.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 58 Paket 38.470.000,00 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 38.470.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 38 Orang 127.846.000,0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 38 Orang 60.563.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Tigaraka 100 Persen 602.289.400,0 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Tigaraka 100 Persen 474.966.400,0 0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 24.868.300,00 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 24.868.300,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 88.362.000,00 10 Paket 88.362.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 27.930.900,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 27.930.900,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 52.525.200,00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 52.525.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 92.087.000,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 70.484.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokum en 60.000.000,00 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 60.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Lapora n 149.980.000,0 0 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 100.050.000,0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lapora n 106.536.000,0 0 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 50.746.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Tigaraksa 100 Persen 1.329.978.174, 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Tigaraksa 100 Persen 1.436.188.174, 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapora n 7.490.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.490.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapora n 249.999.606,0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 250.409.606,0 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapora n 1.072.488.568, 00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.178.288.568, 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan Tigaraksa 100 Persen 1.198.583.180, 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan Tigaraksa 100 Persen 1.366.991.550, 00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 114.054.976,0 0 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 114.054.976,0 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 174.685.304,0 0 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 343.093.674,0 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 17.000.000,00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 17.000.000,00 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi 5 Unit 892.842.900,0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi 5 Unit 892.842.900,0 0 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecama tan Tigarak sa Persentase pemeliharaan fasilitas umum yang terpelihara 100 14.359.325.5 93,00 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecama tan Tigarak sa Persentase pemeliharaan fasilitas umum yang terpelihara 100 14.416.705.5 93,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa 99 49.110.000,0 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa 99 49.110.000,0 0 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapora n 49.110.000,00 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 49.110.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jml infrastruktur yang dipelihara 159 unit 14.278.355.5 93,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jml infrastruktur yang dipelihara 160 unit 14.344.035.5 93,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 155 Dok 14.278.355.59 3,00 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 160 Dok 14.344.035.59 3,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Lapora n 31.860.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 23.560.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Lapora n 31.860.000,00 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 23.560.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecama tan Tigarak sa Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 87,00 Persen 1.491.053.50 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecama tan Tigarak sa Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 87,00 Persen 1.403.162.50 0,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaan Kecamatan Tigaraksa 87 Persen 1.491.053.50 0,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaan Kecamatan Tigaraksa 87 Persen 1.403.162.50 0,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembag a K emasya rak atan 110.490.000,0 0 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyara k atan 110.490.000,0 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Lapora n 1.380.563.500, 00 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.292.672.500, 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecama tan Tigarak sa Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 258.574.000, 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecama tan Tigarak sa Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 218.424.000, 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa 100 Persen 258.574.000, 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa 100 Persen 218.424.000, 00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Lapora n 258.574.000,0 0 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 218.424.000,0 0 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecama tan Tigarak sa Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 528.723.800, 00 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecama tan Tigarak sa Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 456.733.800, 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksananya pembinaan Penyelenggaraan Urusan 100 Orang 528.723.800,0 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksananya pembinaan Penyelenggaraan Urusan 100 Orang 456.733.800, 00 Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 376.463.800,0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 320.411.800,0 0 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 49.270.000,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 33.742.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 13 Dok 102.990.000,0 0 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 13 Dok 102.580.000,0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecama tan Tigarak sa Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 178.578.000, 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecama tan Tigarak sa Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 168.838.000, 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Desa dengan Laporan Keuangan Baik 100 Persen 178.578.000,0 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Desa dengan Laporan Keuangan Baik 100 Persen 168.838.000,0 0 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokum en 41.850.000,00 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 41.850.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokum en 19.650.000,00 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 16.260.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 0,00 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 12 Dokum en 36.260.000,00 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 12 Dokumen 30.454.000,00 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokum en 20.902.000,00 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokumen 20.842.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokum en 21.402.000,00 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 20.918.000,00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 Lapora n 38.514.000,00 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 Laporan 38.514.000,00 KELURAHAN TIGARAKSA 2.217.663.52 0,00 KELURAHAN TIGARAKSA 2.124.293.52 0,00 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kelurah an Tigarak sa Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara 99 persen 1.620.872.72 0,00 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kelurah an Tigarak sa Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara 99 persen 1.609.552.72 0,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa 100 Perse n 1.268.829.61 0,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 1.257.509.61 0,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapora n 1.268.829.610, 00 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.257.509.610, 00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa 159 Unit 352.043.110, 00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa 159 Unit 352.043.110, 00 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 Unit 352.043.110,0 0 Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 Unit 352.043.110,0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurah an Tigarak sa Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 87,00 Persen 490.800.800, 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurah an Tigarak sa Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 87,00 Persen 436.200.800, 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan 2 Dokum en 490.800.800, 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 436.200.800, 00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 490.800.800,0 0 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 436.200.800,0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kelurah an Tigarak sa Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 105.990.000, 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kelurah an Tigarak sa Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 78.540.000,0 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa 100 Persen 105.990.000, 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa 100 Persen 78.540.000,0 0 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Lapora n 105.990.000,0 0 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 78.540.000,00 KELURAHAN KADU AGUNG 2.338.067.48 5,00 KELURAHAN KADU AGUNG 2.242.688.14 6,00 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kelurah an Kaduag ung Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara 99 Persen 1.742.979.06 6,00 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kelurah an Kaduag ung Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara 99 Persen 1.687.330.06 6,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 1.095.768.44 2,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 1.040.119.44 2,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapora n 1.095.768.442, 00 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.040.119.442, 00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa 159 unit 647.210.624, 00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa 159 unit 647.210.624, 00 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 Unit 647.210.624,0 0 Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 Unit 647.210.624,0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurah an Kaduag ung Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 87,00 Persen 452.780.000, 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurah an Kaduag ung Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 87,00 Persen 429.120.000, 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan 2 Dokum en 452.780.000, 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 429.120.000, 00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 452.780.000,0 0 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 429.120.000,0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kelurah an Kaduag ung Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 142.308.419, 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kelurah an Kaduag ung Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 126.238.080, 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa 100 Persen 142.308.419, 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa 100 Persen 126.238.080, 00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Lapora n 142.308.419,0 0 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 126.238.080,0 0 34.795.485.2 73,00 34.524.167.3 04,00 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kecamatan Tigaraska merupakan salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemerintahan yang mengemban misi dari Kabupaten Tangerang yaitu : Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Dan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel. Berikut hasil penelaahan program dan kegiatan masyarakat di wilayah pemerintahan Kecamatan Tigaraksa untuk tahun 2025: Tabel 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 KABUPATEN TANGERANG Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tigaraksa No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM ( Alat Pembuatan Kue Semprong ) RT 02/ 01Desa Cisereh Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1 Paket 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM (Alat Pembuatan Kue Rengginang) RT 08/03 Desa Cisereh Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1 Paket 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM ( Kerajinan Keset ) Kp. Bungureun. 001/001 Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1 Paket 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM (Grobak Gorengan) Desa Margasari Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 10 Unit 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM (Pengrajin Tape) Kp. Cipayaeun Rt. 012/005 Desa Tegalsari Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 5 Kelompok 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pengadaan Tenda Kerucut Untuk UMKM Desa Pasirbolang Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 10 unit 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM (Grobak ) Desa Cileles Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 10 Unit 8 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pengadaan sarana prasarana kerajinan pembuatab sangkar burung, cangklong, dan madu odeng Kel Kaduagung Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1 Paket 9 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pengadaan sarana prasarana bank sampah kadu agung sukses bersama dan kelompok wanita tani kelurahan kadu agung Kel Kaduagung Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1 Paket 10 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PENGADAAN BIBIT TANAMAN PRODUKTIF (RAMBUTAN PARAKAN ) GREEN VILLAGE RT 002, RT 004 Desa Sodong Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1500 BIBIT 11 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pembudidayaan Domba Garut Desa Cisereh Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 50 Ekor 12 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM (Pembuatan Kursi, Wastafle Dari Bahan Drum ) Perum Puri Permai II RT02/RW06 Desa Pete Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1 Paket 13 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PENGADAAN BIBIT IKAN NILA, KOLAM SEMI PERMANEN, DAN KELENGKAPAN LAINNYA KP. SERDANG RT. 002/003 DESA MATAGARA Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1 PAKET 14 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pengadaan Sarana dan Prasarana KWT dan Bank Sampah Puri Permai 1 Rw. 005 Desa Pete Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 2 unit 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Peternakan Ayam Petelor Rt. 003/001 Desa Pematang Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1000 16 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PENGADAAN ALAT-ALAT PERTANIAN AGROWISATA BISNIS DESA SODONG RT. 002/004 Desa Sodong Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1 paket 17 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pengadaan Budi Daya Kambing Kp. Tapos Rt. 012/004 Desa Tapos Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 75 ekor 18 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pelatihan Budidaya Ternak Lele Rt. 004/004 Kelurahan Tigaraksa Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1 Kelompok 19 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Peningkatan Jalan Poros Desa Cisereh - Ciapus (Cangkudu Balaraja) Kp. Cisereh Sabrang Rt. 003/001 Desa Cisereh Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 3 x 500 m 20 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Lanjutan Peningkatan Betonisasi Jalan Kp. Cipayaeun menuju Makam Buyut Attin Rt. 007/005 Desa Tegalsari Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 500 x 3 m 21 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Peninggian Jalan Poros Desa Betonisasi (Pasirbolang-Pematang) Kp. Seglog Rt. 001/002 Desa Pasir Bolang Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 64 m2 x 4 m2 x 80 cm 22 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Peningkatan Lanjutan Betonisasi Jalan Sikluk Picung Rt. 002/001 Desa Pematang Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 700 m x 3.5 m 23 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK LANJUTAN PENINGKATAH JALAN LINGKUNGAN (RABAT BETON) Rt. 002/004 Desa Sodong Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 3 x 500 m 24 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SWAKARYA (RABAT BETON) Rt. 005/004 dan RT. 002/004 Desa Sodong Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 3 x 500 m 25 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Lanjutan Betonisasi Kp. Namprak Rt. 002/004 Desa Bantarpanjang Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 200 m x 3 m 26 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Lanjutan Pembangunan Jalan (Betonisasi) Kp. Barahat Adiyasa Kp. Barahat-Gardu Rt. 003/006 Desa Cileles Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 300 x 4 m 27 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN POROS KP. MAMPELEM RW. 05 - KP. SAREDANG RW. 03 Kp. MAMPELEM RW. 05 DESA MATAGARA Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 4 m X 450 m 28 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN POROS KP. MAMPELEM RW. 05 - KP. SAREDANG RW. 04 KP. SERDANG RW. 03 DESA MATAGARA Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 4 m X 4 m 29 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pembangunan Pedestrian Jalan Aria Jaya Sentika Tigaraksa Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 1 Paket 30 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pembangunan Gapura Perbatasan Bantarpanjang-Tenjo Rt. 002/002 Desa Bantarpanjang Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 1 paket 31 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penataan Perkantoran Kecamatan Tigaraksa (UMKM, Perpustakaan, UPT, PKK, Kepemudaan) Tigaraksa Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 1 paket 32 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pemeliharaan Jalan Lingkungan Gg. Masjid arah Sodong Kp. Pabuaran belakang RSUD Tigaraksa (Paving Blok) Rt. 002/002 Kelurahan Tigaraksa Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 150 x 2 m 33 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pembangunan Gedung Puskesmas Pasirnangka Tigaraksa Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 1 Paket 34 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pembangunan Posyandu (Fasum Perum Mustika) Rw. 008 Desa Pasir Nangka Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 1 unit 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Rehab Berat SDN Kaduagung 1 RT. 001/004 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 1 Paket 36 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tambahan Ruang Kelas, Perpustakaan dan UKS SDN Cisereh I Kp. Cisereh Rt. 001/001 Desa Cisereh Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 3 unit 37 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Sarana Air Bersih SDN Seglog SDN Seglog Desa Pasirbolang Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 1 paket 38 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Bidara Rt. 002/004 Desa Pematang Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 3 Kelas 39 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pembangunan Ruang Guru SDN Tapos Wetan Kp. Tapos Rt. 016/006 Desa Tapos Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 1 Unit 40 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penambahan Ruang Kelas SDN Cigaling Kp. Bantarpanjang Rt. 004/005 Desa Cileles Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 4 unit 41 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Rehabilitasi Ruang Kelas SMP N 2 Tigaraksa Tigaraksa Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 1 unit 42 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Relokasi TK Negeri Pertiwi Tigaraksa Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 1 Paket 43 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pekerjaan Rehab Berat SDN Kadeper Tigaraksa Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 8 X 7 M 2 (4 Ruang ) 44 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pengadaan mebeuler SDN Sodong I Tigaraksa Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 40 Set 45 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pengadaan mebeuler SDN Jalupang Tigaraksa Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 40 Set 46 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pekerjaan Rehab Berat SDN Guradog Tigaraksa Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 8 m X 8 m X 3 Ruang 47 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SDN Bantar Panjang RT 03/05 Desa Bantar Panjang Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 4 Unit 48 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pengadaan moubiler Kursi dan meja siswa SDN Tigaraksa 01 Tigaraksa Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 3 ruang X 40 49 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pengadaan moubiler Kursi dan meja siswa SDN Cisereh II Cisereh Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 3 ruang X 40 50 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pembangunan Balai Warga Kp. Tapos Rw. 001 s.d Rw. 006 Desa Tapos Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 6 Unit Secara keseluruhan rumusan program dan kegaitan ini sudah sesuai dengan apa yang ada di rancangan awal RKPD baik jenis program dan kegaitan serta pagu indikatif yang ada di Kecamatan Tigaraksa Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tigaraksa Tahun 2025 yaitu terdiri dari 6 Program, 14 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan, yaitu: Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegaitan Perangkat Daerah Tahun 202 5 dan Prakiraan Maju Tahun 202 6 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Darerah : Kecamatan Tigaraksa KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Catatan Penting PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB Lokasi TARGET PERUBAH AN 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Sumb er Dana TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) KECAMATAN TIGARAKSA 34.524.167.30 4,00 19.938.247.28 5,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 34.524.167.30 4,00 19.938.247.28 5,00 7.01 KECAMATAN 30.157.185.63 8,00 19.938.247.28 5,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Tigaraksa Kecamat an Tigaraks a 100 Persen 13.493.321.74 5,00 APBD Penyesua ian Gaji Dan Tunjanga n Dan Honor Non ASN 12.705.601.78 5,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan Tigaraksa 100 Persen 168.446.000,00 333.000.500,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 68.270.000,00 187.112.500,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 37.016.000,00 52.004.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 63.160.000,00 93.884.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah kecamatan Tigaraksa 100 Persen 9.947.696.621, 00 9.227.439.285, 00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/b ulan 9.911.092.621, 00 9.175.447.285, 00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 36.604.000,00 51.992.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Tigaraksa 100 Persen 99.033.000,00 170.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 38.470.000,00 40.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 38 Orang 60.563.000,00 130.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Tigaraka 100 Persen 474.966.400,00 925.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 24.868.300,00 25.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 88.362.000,00 300.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 27.930.900,00 100.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 52.525.200,00 60.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 70.484.000,00 150.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 60.000.000,00 20.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 100.050.000,00 150.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 50.746.000,00 120.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Tigaraksa 100 Persen 1.436.188.174, 00 1.335.162.000, 00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.490.000,00 15.162.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 250.409.606,00 250.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.178.288.568, 00 1.070.000.000, 00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan Tigaraksa 100 Persen 1.366.991.550, 00 715.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 114.054.976,00 126.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 343.093.674,00 72.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 17.000.000,00 17.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 5 Unit 892.842.900,00 500.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan fasilitas umum yang terpelihara Kecamat an Tigaraks a 100 14.416.705.59 3,00 APBD 1.839.845.500 ,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa 99 49.110.000,00 50.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.02.2.02. 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 1 Laporan 49.110.000,00 50.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jml infrastruktur yang dipelihara 160 unit 14.344.035.59 3,00 1.699.845.500, 00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.02.2.03. 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 160 Dok 14.344.035.593 ,00 1.699.845.500, 00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 23.560.000,00 90.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.02.2.04. 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 23.560.000,00 90.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase pemenuhan Kecamat an 87,00 Persen 1.403.162.500 ,00 APBD 1.124.000.000 ,00 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Tigaraks a 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberd ayaan Kecamatan Tigaraksa 87 Persen 1.403.162.500 ,00 1.124.000.000, 00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.03.2.01. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyara k atan 110.490.000,00 124.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.03.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.292.672.500, 00 1.000.000.000, 00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamat an Tigaraks a 100 Persen 218.424.000,0 0 APBD 350.000.000,0 0 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa 100 Persen 218.424.000,00 350.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.04.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 218.424.000,00 350.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kecamat an Tigaraks a 100 Persen 456.733.800,0 0 APBD 200.000.000,0 0 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksananya pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Orang 456.733.800,00 200.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.05.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 50 Orang 320.411.800,00 50.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.01. 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 33.742.000,00 50.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.05.2.01. 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 13 Dok 102.580.000,00 100.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamat an Tigaraks a 100 Persen 168.838.000,0 0 159.000.000,0 0 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Prosentase Desa dengan Laporan Keuangan Baik 100 Persen 168.838.000,00 159.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A Pengawasan Pemerintahan Desa 7.01.06.2.01. 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 41.850.000,00 30.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.06.2.01. 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 16.260.000,00 20.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.06.2.01. 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 0,00 0,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.06.2.01. 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan 12 Dokumen 30.454.000,00 25.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A Permusyawaratan Desa 7.01.06.2.01. 0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokumen 20.842.000,00 22.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.06.2.01. 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 20.918.000,00 22.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.06.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 Laporan 38.514.000,00 40.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A KELURAHAN TIGARAKSA KELURAHAN TIGARAKSA 2.124.293.520 ,00 1.850.760.000 ,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara Kelurah an Tigaraks a 99 persen 1.609.552.720 ,00 APBD 1.320.760.000 ,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan 100 Persen 1.257.509.610, 00 1.020.760.000, 00 KECAMATA N TIGARAKS A oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan standar Kecamatan Tigaraksa 7.01.02.2.02. 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.257.509.610, 00 1.020.760.000, 00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa 159 Unit 352.043.110,00 300.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.02.2.03. 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 Unit 352.043.110,00 300.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kelurah an Tigaraks a 87,00 Persen 436.200.800,0 0 APBD 400.000.000,0 0 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan 2 Dok 436.200.800,00 400.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.03.2.02. 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 436.200.800,00 400.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kelurah an Tigaraks a 100 Persen 78.540.000,00 APBD 130.000.000,0 0 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa 100 Persen 78.540.000,00 130.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.04.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 78.540.000,00 130.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A KELURAHAN KADU AGUNG KELURAHAN KADU AGUNG 2.242.688.146 ,00 1.709.040.000 ,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara Kelurah an Kaduagu ng 99 Persen 1.687.330.066 ,00 APBD 1.179.040.000 ,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 1.040.119.442, 00 879.040.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.02.2.02. 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.040.119.442, 00 879.040.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa 159 unit 647.210.624,00 300.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.02.2.03. 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum 2 Unit 647.210.624,00 300.000.000,00 KECAMATA N yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta TIGARAKS A 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kelurah an Kaduagu ng 87,00 Persen 429.120.000,0 0 APBD 400.000.000,0 0 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan 2 Dok 429.120.000,00 400.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.03.2.02. 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 429.120.000,00 400.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kelurah an Kaduagu ng 100 Persen 126.238.080,0 0 APBD 130.000.000,0 0 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa 100 Persen 126.238.080,00 130.000.000,00 KECAMATA N TIGARAKS A 7.01.04.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian 12 Laporan 126.238.080,00 130.000.000,00 KECAMATA N Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan TIGARAKS A 34.524.167.30 4,00 19.938.247.28 5,00 Tabel 3.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Kecamatan Tigaraksa Tahun 2025 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 KeteranganTARGET PERUBAHAN 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 KECAMATAN TIGARAKSA 34.524.167.304,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 34.524.167.304,00 7.01 KECAMATAN 30.157.185.638,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Tigaraksa 100 Persen 13.493.321.745,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan Tigaraksa 100 Persen 168.446.000,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 68.270.000,00 Ketidak Sesuaian Target Dengan Renstra 2024-2026 Karena Penyesuaian Target Dengan Kebutuhan Di Tahun 2025 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 37.016.000,00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 63.160.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah kecamatan Tigaraksa 100 Persen 9.947.696.621,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/b ulan 9.911.092.621,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 36.604.000,00 Ketidak Sesuaian Target Dengan Renstra 2024-2026 Karena Penyesuaian Target Dengan Kebutuhan Di Tahun 2025 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Tigaraksa 100 Persen 99.033.000,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 38.470.000,00 Ketidak Sesuaian Target Dengan Renstra 2024-2026 Karena Penyesuaian Target Dengan Kebutuhan Di Tahun 2025 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 38 Orang 60.563.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Tigaraka 100 Persen 474.966.400,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 24.868.300,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 88.362.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 27.930.900,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 52.525.200,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 70.484.000,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 60.000.000,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 100.050.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 50.746.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Tigaraksa 100 Persen 1.436.188.174,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.490.000,00 Ketidak Sesuaian Target Dengan Renstra 2024-2026 Karena Penyesuaian Target Dengan Kebutuhan Di Tahun 2025 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 250.409.606,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.178.288.568,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan Tigaraksa 100 Persen 1.366.991.550,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 114.054.976,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 343.093.674,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 17.000.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 892.842.900,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan fasilitas umum yang terpelihara 100 14.416.705.593,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa 99 49.110.000,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 49.110.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jml infrastruktur yang dipelihara 160 unit 14.344.035.593,00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 160 Dok 14.344.035.593,00 Ketidak Sesuaian Target Dengan Renstra 2024-2026 Karena Penyesuaian Target Dengan Kebutuhan Di Tahun 2025 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 23.560.000,00 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 23.560.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 87,00 Persen 1.403.162.500,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kecamatan Tigaraksa 87 Persen 1.403.162.500,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyarak atan 110.490.000,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.292.672.500,00 Ketidak Sesuaian Target Dengan Renstra 2024-2026 Karena Penyesuaian Target Dengan Kebutuhan Di Tahun 2025 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 218.424.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa 100 Persen 218.424.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional 12 Laporan 218.424.000,00 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 456.733.800,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksananya pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Orang 456.733.800,00 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 320.411.800,00 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 33.742.000,00 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 13 Dok 102.580.000,00 Ketidak Sesuaian Target Dengan Renstra 2024-2026 Karena Penyesuaian Target Dengan Kebutuhan Di Tahun 2025 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 168.838.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Desa dengan Laporan Keuangan Baik 100 Persen 168.838.000,00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 41.850.000,00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 16.260.000,00 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 0,00 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 12 Dokumen 30.454.000,00 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokumen 20.842.000,00 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 20.918.000,00 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 Laporan 38.514.000,00 KELURAHAN TIGARAKSA 2.124.293.520,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara 99 persen 1.609.552.720,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa 100 Persen 1.257.509.610,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.257.509.610,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa 159 Unit 352.043.110,00 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 Unit 352.043.110,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 87,00 Persen 436.200.800,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan 2 Dok 436.200.800,00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 436.200.800,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 78.540.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa 100 Persen 78.540.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 78.540.000,00 KELURAHAN KADU AGUNG 2.242.688.146,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara 99 Persen 1.687.330.066,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan 100 Persen 1.040.119.442,00 Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan standar Kecamatan Tigaraksa 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.040.119.442,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa 159 unit 647.210.624,00 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 2 Unit 647.210.624,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 87,00 Persen 429.120.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan 2 Dok 429.120.000,00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 429.120.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 126.238.080,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa 100 Persen 126.238.080,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 126.238.080,00 34.524.167.304,00 Tabel diatas merupakan rencana kerja perubahan kecamatan tigaraska pada tahun 2025, adapun ketidak sesuaian dengan renstra 2024- 2026 terkait anggaran dan target kinerja dikarenakan disesuaikannya dengan kebutuhan tahun 2025.
a.Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain:
1. 1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. 2.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja Perubahan. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
3. 3.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b.Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. 1.Renja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang; Renja Perubahan ini dapat dilaksanakan dengan baik agar target yang sudah ditetapkan dapat tercapai.
c.Rencana Tindak Lanjut Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2024 untuk setiap triwulannya. Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dengan disusunnya Renja Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja Perubahan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025.
1. 33.Kecamatan Cikupa Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Cikupa, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Cikupa merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Cikupa, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah. Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. 1.2. Landasan Hukum
2. 1.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
9. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
10. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
11. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
13. 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 );
14. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4578);
15. 14.Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. 16.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; dan
18. 17.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Cikupa adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Cikupa untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Cikupa adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Cikupa Tahun 2024. 1.4. Sistematika BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi. 2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Telaahan anggaran dan Kinerja terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Triwulan II. Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah:
19. 1.Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan yang diukur dengan Indikator ”Hasil indeks Kepuasan Masyarakat”. Pada tahun 2024 target indeks Kepuasan Masyarakat 98,15 dan Capaian Sebebsar 80,75 dengan demikian di tahun 2024 belum tercapai dan tahun 2025 masih berjalan untuk penilaian.
20. 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan yang diukur dengan Indikator “Nilai AKIP Kecamatan Cikupa”. Pada tahun 2024 Tabel 2.1 Capaian Kinerja Kecamatan Cikupa Tahun 2024 Sasaran Kecamatan Cikupa Indikator Target Tahun 2024 Realisasi Tahun 2024 Keterangan Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 98,15 80,75 Belum Tercapai Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (Nilai AKIP) Nilai AKIP Kecamatan Cikupa 75,05 60.20 Belum Tercapai Pada tabel di atas dua sasaran yang tidak mencapai target atau realisasi pencapaian di bawah target yang sudah ditentukan. Realisasi Sasaran yang tidak mencapai target yaitu Meningkatnya pelayanan masyarakat dan Meningkatnya Akuntibilitas Kinerja Kecamatan, adapun beberapa faktor yang pempengaruhi tidak tercapaianya target tersebut, beberapa faktor tersebut yaitu:
21. 1.Ketidakpahaman masyarakat dalam mengisi Survey Kepuasan Masyarakat yang sudah disediakan oleh Kecamatan Cikupa,
22. 2.Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mengarahkan masyarakat untuk mengisi form survey kepuasan masyarakat yang sudah di sediakan,
23. 3.Keterbatasana sarana dan prasarana pelayanan publik dalam penunjang Survey Kepuasan Masyarakat,
24. 4.Tidak sesuaianya isi dalam buku LAKIP Tahun 2024,
25. 5.Beberapa dokumen pemenuhan tidak terpenuhi, dan
26. 6.Keterlambatan dalam menindaklajuti Evaluasi Tahun sebelumnya. Terhadap saasaran program Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 memiliki 6 Program. Adapun program yang dan sasaran dimaksud adalah: Tabel 2.2 Program, Target, dan Realisasi Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 Program Indikator Target Tahun 2024 Realisasi Tahun 2024 Target Tahun 2025 Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 50 Persen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 Persen 100 Persen 100 Persen 50 Persen Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 92 Persen 92 Persen 95 persen 45 Persen Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 78 Persen 78 Persen 85 Persen 40 Persen Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi 100 Persen 100 Persen 100 Persen 50 Persen Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 90,15 Persen 90,15 Persen 90,25 Persen 45 Persen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 100 Persen 50 Persen 2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun evaluasi sampai dengan triwulan II (13 Juni) Tahun 2025 dari program, kegiatan, dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut Tabel 2.3 Target, Realisasi Anggaran, Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2025 Uraian Indikoator Kinerja Anggaran Kinerja Pagu Realisasi % Target Realisasi 1 2 3 4 5 6 KECAMATAN CIKUPA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 10.478.715.470,00 4.152.801.712,00 39,63 100% 50% PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 310.237.400,00 151.271.000,00 48,76 10 Dokumen 6 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 123.296.400,00 30.960.000,00 25,11 6 Dokumen 3 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 59.971.000,00 59.471.000,00 99,17 1 Dokumen 1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 126.970.000,00 60.840.000,00 47,92 3 Dokumen 2 Dokumen ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Jumlah laporan keuangan 7.413.201.175,00 3.091.918.343,00 41,71 1 Laporan 1 Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7.297.808.175,00 3.019.217.343,00 41,37 30 Orang 30 Orang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 115.393.000,00 72.701.000,00 63,00 1 Laporan 1 Laporan ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 184.648.500,00 21.510.000,00 11,65 1 Dokumen 1 Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 84.659.000,00 21.510.000,00 25,41 40 Orang 40 Orang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 99.989.500,00 0,00 0,00 40 Orang 40 Orang ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Bunder) Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Sukamulya) Jumlah Laporan Administrasi umum 593.308.494,00 241.158.896,00 40,65 27 Dokumen 13 Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 32.530.000,00 32.530.000,00 100,00 5 Paket 5 Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 348.707.594,00 77.057.896,00 22,10 4 Paket 4 Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 79.463.400,00 78.966.500,00 99,37 10 Paket 10 Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 28.283.500,00 28.283.500,00 100,00 6 Paket 6 Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan 14.688.000,00 4.896.000,00 33,33 2 Paket 2 Paket Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 46.720.000,00 11.680.000,00 25,00 28 Laporan 7 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42.916.000,00 7.745.000,00 18,05 2 Dokumen 2 m Dokumen PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Jumlah Laporan Jasa Penunjang 1.226.783.968,00 513.219.833,00 41,83 3 Dokumen 3 Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 268.590.400,00 101.040.833,00 37,62 2 Paket 2 Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 958.193.568,00 412.179.000,00 43,02 10 Dokumen 10 Dokumen PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Jumalah Laporan pemeliharan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 750.535.933,00 133.723.640,00 17,82 3 Laporan 3 Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 449.295.520,00 102.633.640,00 22,84 5 Unit 5 Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 69.950.000,00 0,00 0,00 6 Unit 6 Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 231.290.413,00 31.090.000,00 13,44 3 Unit 3 Unit PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 126.319.800,00 40.762.600,00 52,03 100% 50% Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 11.500.300.000,00 6.008.460.000,00 95% 45% PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 126.319.800,00 40.762.600,00 32,27 2 Dokumen 1 Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 126.319.800,00 40.762.600,00 32,27 2 Dokumen 1 Dokumen KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM Jumlah infrastruktur yang dipelihara 11.500.300.000,00 6.008.460.000,00 52,25 1 Dokumen 1 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 11.500.300.000,00 6.008.460.000,00 52,25 4 Dokumen 1 Dokumen PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1.815.120.600,00 774.485.634,00 42,67 85% 42% KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 1.585.802.000,00 721.468.434,00 45,50 6 Dokumen 3 Dokumen Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 101.595.000,00 101.595.000,00 100,00 8 Lembaga 8 Lembaga Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.484.207.000,00 619.873.434,00 41,76 10 Laporan 5 Laporan PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 229.318.600,00 53.017.200,00 23,12 2 Dokumen 0 Dokumen Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 229.318.600,00 53.017.200,00 23,12 2 Laporan 0 Laporan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 155.212.000,00 51.973.000,00 33,49 100% 50% KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 155.212.000,00 51.973.000,00 33,49 4 Dokumen 2 Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 155.212.000,00 51.973.000,00 33,49 4 Laporan 2 Laporan PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 156.716.000,00 37.725.000,00 24,07 100% 50% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Rekomendasai yang dikeluarkan 156.716.000,00 37.725.000,00 24,07 50 Rekomendasi 25 Rekomendasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 71.421.000,00 31.210.000,00 43,70 50 Orang 50 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 85.295.000,00 6.515.000,00 7,64 50 Orang PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 164.950.000,00 51.667.000,00 31,32 90,25% 45% FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa yang difasilitasi 164.950.000,00 51.667.000,00 31,32 12 Desa 12 Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 65.545.000,00 21.210.000,00 32,36 12 Dokumen 12 Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 42.617.000,00 15.885.000,00 37,27 12 Dokumen 12 Dokumen Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 56.788.000,00 14.572.000,00 25,66 12 Laporan 12 Laporan KELURAHAN SUKAMULYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 344.732.480,00 172.139.565,00 49,93 100% 50% ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Bunder) Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Sukamulya) Jumlah Laporan Administrasi umum 344.732.480,00 172.139.565,00 49,93 4 Dokumen 4 Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 344.732.480,00 172.139.565,00 49,93 4 Paket 4 Paket PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 413.569.992,00 200.346.500,00 48,44 100% 50% Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 413.569.992,00 200.346.500,00 48,44 2 Dokumen 1 Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 413.569.992,00 200.346.500,00 48,44 2 Dokumen 1 Dokumen PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1.639.001.747,00 480.571.996,00 29,32 85% 42% Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 1.639.001.747,00 480.571.996,00 29,32 2 Dokumen 2 Dokumen Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 836.159.187,00 170.800.000,00 20,43 5 Unit 3 Unit Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah kelompok yang diberdayakan 802.842.560,00 309.771.996,00 38,58 2 Pokmas 2 Pokmas PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 41.355.000,00 28.152.000,00 68,07 100% 50% KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 41.355.000,00 28.152.000,00 68,07 4 Dokumen 2 Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 41.355.000,00 28.152.000,00 68,07 4 Laporan 2 Laporan KELURAHAN BUNDER PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 344.732.480,00 172.139.565,00 48,02 100% 50% ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Bunder) Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Sukamulya) Jumlah Laporan Administrasi umum 344.732.480,00 172.139.565,00 48,02 4 Dokumen 4 Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 344.732.480,00 172.139.565,00 48,02 4 Paket 4 Paket PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 413.569.992,00 200.346.500,00 44,78 100% 50% Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 413.569.992,00 200.346.500,00 44,78 2 Dokumen 1 Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 413.569.992,00 200.346.500,00 44,78 2 Dokumen 1 Dokumen PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 1.639.001.747,00 480.571.996,00 41,49 85% 42% Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 1.639.001.747,00 480.571.996,00 41,49 2 Dokumen 2 Dokumen Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 836.159.187,00 170.800.000,00 43,66 5 Unit 3 Unit Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah kelompok yang diberdayakan 802.842.560,00 309.771.996,00 39,06 2 Pokmas 2 Pokmas PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 41.355.000,00 28.152.000,00 16,72 100% 50% KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 41.355.000,00 28.152.000,00 16,72 4 Dokumen 2 Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 41.355.000,00 28.152.000,00 16,72 4 Laporan 2 Laporan Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Anggaran Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang sampai dengan Juni 2025 (Triwulan II) adalah Rp12.768.218.478,00 atau sekitar 44,60% dari pagu anggaran Rp28.625.457.349,00. Dengan realisasi keuangan mencapai 44,60% pada Triwulan II Tahun 2024, capaian fisik dapat di rata-ratakan 50%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dari sisi keuangan pada pertengahan Tahun 2025 belum optimal. Adapun penyebab belum optimalnya realisasi keuangan sebagai berikut:
27. 1.Belum berakhirnya realisasi pada triwulan II Tahun 2025, dan
28. 2.Beberapa kegiatan seperti PORKAB, Bina Wilayah (BINWIL) dan Fisik yang sebelumnya di anggarkan pada bulan juni belum terrealisasi. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Demokratis Dan Partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Cikupa menetapkan 1 (Satu) tujuan, yaitu :
29. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 2 (Dua) sasaran strategis antara lain :
30. 1.Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan.
31. 2.Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikupa Kabuupaten Tangerang Tahun 2025 ini menjabarkan kebutuhan prioritas program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dan sebagai bahan evaluasi dari capaian program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun yang lalu, sebagai panduan kinerja bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan perencanaan bagi program dan kegiatan yang akan datang. Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (Enam) Program Utama, 14 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan yang tercantum dalam program kinerja nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dibawah ini merupakan rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggaran, yaitu:
32. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
33. 2.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
34. 3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
35. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
36. 5.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
37. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Berdasarkan uraian di atas, Rancangan Awal Rencana Kerja dan kegiatan Kecamatan Cikupa yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2025, adalah sebagaimana pada tabel 5 di bawah ini : Tabel 3.1 Program Rencana Kerja Perubahan 2025 URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 3 4 8 9 10 11 12 19 20 21 KECAMATAN CIKUPA 19.908.185.160,00 29.364.821.059,00 29.987.784.350,00 22.662.796.450,00 UNSUR KEWILAYAHAN 19.908.185.160,00 29.364.821.059,00 29.987.784.350,00 22.662.796.450,00 KECAMATAN 19.908.185.160,00 29.364.821.059,00 29.987.784.350,00 22.662.796.450,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 11.576.904.960,00 11.477.173.650,00 12.036.957.699,00 14.627.135.725,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 341.597.000,00 389.160.600,00 323.037.400,00 437.500.000,00 KECAMATAN CIKUPA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 151.320.000,00 150.103.600,00 123.296.400,00 187.500.000,00 KECAMATAN CIKUPA Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 61.882.000,00 86.532.000,00 70.371.000,00 87.500.000,00 KECAMATAN CIKUPA Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 128.395.000,00 152.525.000,00 129.370.000,00 162.500.000,00 KECAMATAN CIKUPA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi keuangan 1 dokumen 1 dokumen 7.389.365.160,00 7.431.795.175,00 8.192.828.176,00 9.189.631.450,00 KECAMATAN CIKUPA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 7.281.705.161,00 7.297.808.175,00 8.077.435.176,00 9.102.131.450,00 KECAMATAN CIKUPA Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 107.659.999,00 133.987.000,00 115.393.000,00 87.500.000,00 KECAMATAN CIKUPA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 1 dokumen 1 dokumen 302.490.800,00 218.147.300,00 150.358.500,00 375.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 30 Paket 166.269.800,00 84.659.000,00 50.369.000,00 250.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 40 Orang 136.221.000,00 133.488.300,00 99.989.500,00 125.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi umum Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Bunder) Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Sukamulya) 1 dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1.845.611.600,00 1.460.750.674,00 1.357.907.594,00 2.500.004.275,00 KECAMATAN CIKUPA Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 40.000.000,00 32.530.000,00 32.530.000,00 50.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 289.908.800,00 348.707.594,00 361.891.714,00 575.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 88.156.000,00 79.463.400,00 79.463.400,00 100.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 55.000.000,00 52.083.500,00 28.283.500,00 68.750.000,00 KECAMATAN CIKUPA Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 14.688.000,00 14.688.000,00 14.688.000,00 18.750.000,00 KECAMATAN CIKUPA Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 70.152.000,00 69.204.000,00 46.720.000,00 87.500.000,00 KECAMATAN CIKUPA Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 87.660.000,00 87.384.000,00 58.152.000,00 100.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 3 dokumen 3 dokumen 1.197.890.400,00 1.226.783.968,00 1.313.883.968,00 1.500.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 243.590.400,00 268.590.400,00 268.590.400,00 306.250.000,00 KECAMATAN CIKUPA Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 18 Laporan 18 Laporan 954.300.000,00 958.193.568,00 1.045.293.568,00 1.193.750.000,00 KECAMATAN CIKUPA Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumalah Laporan pemeliharan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 3 dokumen 3 dokumen 499.950.000,00 750.535.933,00 698.942.061,00 625.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 200.000.000,00 449.295.520,00 449.295.520,00 250.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 69.950.000,00 69.950.000,00 67.250.000,00 87.500.000,00 KECAMATAN CIKUPA Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 230.000.000,00 231.290.413,00 182.396.541,00 287.500.000,00 KECAMATAN CIKUPA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standart Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standart Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 100 95 95 Persen Persen Persen Persen 100 100 95 95 Persen Persen Persen Persen 3.380.144.600,00 12.531.040.502,00 12.947.998.704,00 2.717.764.950,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan Jumlah laporan pelayanan (Kelurahan Bunder) Jumlah laporan pelayanan (Kelurahan Sukamulya) 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan 369.488.600,00 1.020.540.502,00 1.377.698.704,00 459.014.950,00 KECAMATAN CIKUPA Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 2 Laporan 2 Laporan 163.255.800,00 162.275.800,00 476.319.800,00 201.250.000,00 KECAMATAN CIKUPA Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.010.656.000,00 11.510.500.000,00 11.570.300.000,00 2.258.750.000,00 KECAMATAN CIKUPA Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 6 Dokumen 6 Dokumen 3.010.656.000,00 11.510.500.000,00 11.570.300.000,00 2.258.750.000,00 KECAMATAN CIKUPA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa n 85 Persen 85 Persen 4.233.169.200,00 4.644.508.907,00 4.403.285.947,00 4.362.979.525,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 6 Dokemen 6 Dokemen 1.247.495.900,00 1.753.412.320,00 1.611.002.000,00 1.531.250.000,00 KECAMATAN CIKUPA Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9 Lembaga Kemasyar a katan 9 Lembaga Kemasyar a katan 100.355.100,00 101.595.000,00 101.595.000,00 125.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 9 Laporan 1.147.140.800,00 1.651.817.320,00 1.509.407.000,00 1.406.250.000,00 KECAMATAN CIKUPA Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 2 Dokumen 2 Dokumen 320.191.900,00 270.739.600,00 229.318.600,00 125.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga Kemasyar a katan 2 Lembaga 320.191.900,00 270.739.600,00 229.318.600,00 125.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Kemasyar a katan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 204.052.000,00 155.212.000,00 155.212.000,00 454.916.250,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Laporan 4 Laporan 204.052.000,00 155.212.000,00 155.212.000,00 317.565.000,00 KECAMATAN CIKUPA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 201.690.000,00 200.475.000,00 156.716.000,00 250.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Rekomendasai yang dikeluarkan 50 Orang 50 Orang 201.690.000,00 200.475.000,00 156.716.000,00 250.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 99.500.000,00 98.780.000,00 71.421.000,00 125.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 102.190.000,00 101.695.000,00 85.295.000,00 125.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 90,25 Persen 90,25 Persen 201.322.600,00 203.725.000,00 164.950.000,00 250.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 12 desa/do kumen 12 desa/do kumen 201.322.600,00 203.725.000,00 164.950.000,00 250.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 86.553.700,00 85.797.000,00 65.545.000,00 100.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 51.595.300,00 55.292.000,00 42.617.000,00 75.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12 Laporan 12 Laporan 63.173.600,00 62.636.000,00 56.788.000,00 75.000.000,00 KECAMATAN CIKUPA KELURAHAN SUKAMULYA 19.908.185.160,00 29.364.821.059,00 29.987.784.350,00 22.662.796.450,00 UNSUR KEWILAYAHAN 19.908.185.160,00 29.364.821.059,00 29.987.784.350,00 22.662.796.450,00 KECAMATAN 19.908.185.160,00 29.364.821.059,00 29.987.784.350,00 22.662.796.450,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 11.576.904.960,00 11.477.173.650,00 12.036.957.699,00 14.627.135.725,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi umum Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Bunder) Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Sukamulya) 1 dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1.845.611.600,00 1.460.750.674,00 1.357.907.594,00 2.500.004.275,00 KECAMATAN CIKUPA Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 563.371.200,00 354.207.480,00 344.732.480,00 704.159.775,00 KECAMATAN CIKUPA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standart Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 95 Persen Persen 100 95 Persen Persen 3.380.144.600,00 12.531.040.502,00 12.947.998.704,00 2.717.764.950,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan Jumlah laporan pelayanan (Kelurahan Bunder) Jumlah laporan pelayanan (Kelurahan Sukamulya) 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan 369.488.600,00 1.020.540.502,00 1.377.698.704,00 459.014.950,00 KECAMATAN CIKUPA Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 96.325.200,00 420.769.542,00 443.733.744,00 120.380.450,00 KECAMATAN CIKUPA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa n 85 Persen 85 Persen 4.233.169.200,00 4.644.508.907,00 4.403.285.947,00 4.362.979.525,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Bunder) Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Sukamulya) 2 Dokumen 2 Dokumen 2.665.481.400,00 2.620.356.987,00 2.562.965.347,00 2.706.729.525,00 KECAMATAN CIKUPA Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 921.432.000,00 836.159.187,00 836.159.187,00 776.742.275,00 KECAMATAN CIKUPA Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan 2 Pokmas / Ormas 2 Pokmas / Ormas 730.273.600,00 834.034.200,00 803.242.560,00 787.767.500,00 KECAMATAN CIKUPA Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 75.002.400,00 47.235.000,00 46.755.000,00 93.750.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Laporan 4 Laporan 75.002.400,00 47.235.000,00 46.755.000,00 93.750.000,00 KECAMATAN CIKUPA KELURAHAN BUNDER 19.908.185.160,00 29.364.821.059,00 29.987.784.350,00 22.662.796.450,00 UNSUR KEWILAYAHAN 19.908.185.160,00 29.364.821.059,00 29.987.784.350,00 22.662.796.450,00 KECAMATAN 19.908.185.160,00 29.364.821.059,00 29.987.784.350,00 22.662.796.450,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 11.576.904.960,00 11.477.173.650,00 12.036.957.699,00 14.627.135.725,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi umum Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Bunder) Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Sukamulya) 1 dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1.845.611.600,00 1.460.750.674,00 1.357.907.594,00 2.500.004.275,00 KECAMATAN CIKUPA Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 636.675.600,00 422.482.700,00 391.446.500,00 795.844.500,00 KECAMATAN CIKUPA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standart Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 95 Persen Persen 100 95 Persen Persen 3.380.144.600,00 12.531.040.502,00 12.947.998.704,00 2.717.764.950,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan Jumlah laporan pelayanan (Kelurahan Bunder) Jumlah laporan pelayanan (Kelurahan Sukamulya) 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan 369.488.600,00 1.020.540.502,00 1.377.698.704,00 459.014.950,00 KECAMATAN CIKUPA Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 109.907.600,00 437.495.160,00 457.645.160,00 137.384.500,00 KECAMATAN CIKUPA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa n 85 Persen 85 Persen 4.233.169.200,00 4.644.508.907,00 4.403.285.947,00 4.362.979.525,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Bunder) Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Sukamulya) 2 Dokumen 2 Dokumen 2.665.481.400,00 2.620.356.987,00 2.562.965.347,00 2.706.729.525,00 KECAMATAN CIKUPA Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 7 Unit 482.929.800,00 488.365.400,00 488.365.400,00 603.662.250,00 KECAMATAN CIKUPA Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 2 Pokmas / Ormas 530.846.000,00 461.798.200,00 435.198.200,00 538.557.500,00 KECAMATAN CIKUPA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 34.881.000,00 56.611.000,00 51.609.000,00 43.601.250,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan 4 Laporan 4 Laporan 34.881.000,00 56.611.000,00 51.609.000,00 43.601.250,00 KECAMATAN CIKUPA Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 19.908.185.160,00 29.364.821.059,00 29.987.784.350,00 22.662.796.450,00 Rencana Kerja Perubahan ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikupa. Rencana Kerja Kecamatan Cikupa Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir Tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Cikupa. Berdasarkan pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan selanjutnya sebagai berikut:
38. 1.Pada proses pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelayanan Publik perlu ketelitian dan pengawasan lebih intensif agar rencana kerja ini dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.
39. 2.Pada kegiatan perubahan berupa kegiatan-kegiatan yang belum terrealisasi agar diperhatikan untuk perencanaan dan pelaksanaannya agar dapat menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan.
40. 3.Kerjasama PPTK, Petugas urusan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus barang, Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan sesuai tata kelola dan diadakan rapat rutin untuk mengingatkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Demikian pula dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Cikupa ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Cikupa Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
41. 34.Kecamatan Panongan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Kecamatan Panongan Tahun 2025 ini disusun mengacu kepada visi, misi, arah kebijakan umum, strategi, prioritas, program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang, yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024- 2026 Kabupaten Tangerang. Selain itu Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Panongan mengikuti arahan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan merupakan rencana kerja tahunan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun berjalan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Rencana kerja Perubahan ini juga merupakan jembatan untuk menuju Renstra 2025-2029 dan mengarah kepada upaya untuk memaksimalkan kapastitas aparatur, sumberdaya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan biaya serta pembangunan dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan nyata dengan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah, sehingga dalam kondisi seperti ini maka perencanaan pembangunan harus ditata secara bertahap dan berkelanjutan serta dilakukan lebih selektif dengan melihat prioritas-prioritas masalah yang perlu segera ditanggulangi bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan. 1.1.1. Visi Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pemaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Panongan dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Tangerang. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kecamatan dan Desa. Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2024–2026 Visi dan Misi Kecamatan Panongan yang tertuang pada Renstra Tahun 2024 – 2026. Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Panongan di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026, maka visi Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah : “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani” Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, maka dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja internal Kecamatan untuk mewujudkannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya misi yang disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja internal di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. 1.1.2. Misi Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang tersebut, maka disusun misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia KabupatenTangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia; 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal; 3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional; 4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan 5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. 1.2. LANDASAN HUKUM
a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
b.Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
c.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) kemudian dicabut sebagian dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) dan diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
e.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) yang mencabut Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
i.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1116;
j.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Keluarahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
k.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
l.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Kecamatan Panongan Tahun 2025 digunakan sebagai dasar dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kewilayahan yaitu Kecamatan Panongan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sehingga maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panongan adalah:
1. 1.Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2025 serta menganalisa prospek pembangunan dan penganggaran tahun 2025.
2. 2.Mengarahkan visi Kecamatan Panongan kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.
3. 3.Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Panongan yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan tahun 2025.
4. 4.Menyusun anggaran sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Peubahan Kecamatan Panongan Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Panongan Tahun 2024 - 2026 kedalam dokumen rencana tahunan, adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:
5. 1.Mencari dan menyusun kajian dari hasil evaluasi kinerja dan membuat suatu kebijakan yang mengarah untuk peningkatan pada aspek indikator kinerja yang dianggap kurang dan tidak tercapai pada pencapaian kinerja sehingga dijadikan kerangka pembangunan dan penganggaran perubahan Kecamatan Panongan Tahun 2025.
6. 2.Dapat menentukan sasaran dan strategis yang sesuai dengan visi dan misi Kecamatan dalam menentukan Indikasi dan kegiatan pembangunan Kecamatan Panongan tahun 2025.
7. 3.Tersusunnya program dan kegiatan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi berupa kebijakan yang disesuaikan dengan ruang lingkup kewilayahan.
8. 4.Tersusunnya penganggaran yang berpedoman pada aspek efektif dan efisien dalam menentukan program dan kegiatan yang berkenaan dengan bidang dan urusan.
9. 5.Menyesuaikan anggaran efisiensi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Panongan tahun 2025 adalah: Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2025, untuk anggaran murni hasil efisiensi Kecamatan Panongan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 25.309.281.917,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) Dari Total Anggaran tersebut sampai dengan triwulan 1 ini, sudah terealisasi sebesar Rp. 4.789.754.230 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau mencapai 18,92 %. Belum terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Panongan dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan ke 1 dan sedang berjalan ke triwulan II. Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panongan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Panongan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Panongan tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Panongan tahun 2025 sampai dengan triwulan I disajikan sebagaimana tabel 1 berikut: Tabel 1 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Panongan sampai dengan triwulan I yang belum memenuhi target Kode Tujuan/S a saran Strategis / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program/ K egiatan/S u b Kegiatan Formulasi Sa t ua n T a rg et T a h u n a n Ta rg et R e al i sa si Cap aia n Analisa Anggaran Realisasi Anggaran s/d Ca pai an (%) T W 1 T W 1 TW 1 Hambatan/Dukun gan Solusi/Catata n 7.01.01.2 . 02.0001 Penyedia a n Gaji dan Tunjanga n ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7.443.461.4 19 1.778.021.5 60 24 % Or a ng / Bul an 30 3 0 2 7 90% Untuk Realisasi Gaji Pegawai masih belum maksimal dikarenakan ada 2 posisi kepala seksi & pengurus barang yang masih kosong Rekon Gaji Berdasarkan tabel 1 di atas, berikut analisis dari tabel tersebut :
a.Realisasi yang belum memenuhi target kinerja :
1. 1.Terdapat 1 (satu) realisasi kinerja yang belum tercapai di triwulan I ini yaitu :
a.Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah, sebesar 90%
1. 2.Faktor penyebab yang dihadapi sampai dengan triwulan I sejauh ini:
a.Pada TW I ini masih belum maksimal penyerapan anggarannya dikarenakan ada 2 posisi kepala seksi & pengurus barang yang masih kosong dan masih menunggu informasi dari BKPSDM Kabupaten Tangerang terkait perpindahan pegawai
1. 3.Upaya Perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah :
b.Untuk Pegawai yang masih kosong di posisi Kepala seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa, dilakukan rotasi Plt Kepala Seksi di masing-masing posisi yang kosong sambil menunggu informasi dari BKPSDM serta melakukan rekon gaji dengan BPKAD. Tabel 2 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Panongan sampai dengan triwulan I Yang Memenuhi Target Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegi ata n/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahuna n Target Real i sasi Capai a n Anggaran Realisasi Anggaran s/d Cap aia n (%) TW 1 TW 1 TW 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 10.959.276. 312 3.119.790.23 0 28% Persen 100 25 25 100% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 95.174.100 21.861.900 23% Dokumen 4 1 1 100% 7.01.01.2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 43.300.100 12.871.050 30% Dokumen 2 - - 7.01.01.2.01.0 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23.424.800 4.506.550 19% Laporan 1 - - 7.01.01.2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.449.200 4.484.300 16% Laporan 4 1 1 100% 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 7.478.174.11 9 1.779.846.560 24% Dokumen 2 - - 7.01.01.2.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 34.712.700 1.825.000 5% Laporan 2 - - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 24.208.800 - 0% Dokumen 2 - - 7.01.01.2.05.0 002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - - Paket - - - 7.01.01.2.05.0 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 24.208.800 - 0% Orang 30 - - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 770.646.495 195.358.500 25% Dokumen 7 2 2 100% 7.01.01.2.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - - Paket - - - 7.01.01.2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 328.515.000 34.182.000 10% Paket 2 - - 7.01.01.2.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25.000.000 - 0% Paket 1 - - 7.01.01.2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 207.572.560 114.191.000 55% Paket 2 - - 7.01.01.2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15.020.935 10.222.500 68% Paket 1 - - 7.01.01.2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 122.962.000 26.698.000 22% Laporan 4 1 1 100% 7.01.01.2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 71.576.000 10.065.000 14% Laporan 4 1 1 100% Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiat a n/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahuna n Target Real i sasi Capai a n Anggara n Realisasi Anggaran s/d Cap aia n (%) TW 1 TW 1 TW 1 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 1.737.77 8.630 488.333.270 28% Jenis 3 - - 7.01.01.2.08.0 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.0 00 11.500.000 19% Laporan 1 - - 7.01.01.2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 216.475. 662 47.313.270 22% Laporan 4 1 1 100% 7.01.01.2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.461.30 2.968 429.520.000 29% Laporan 4 1 1 100% 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 853.294. 168 634.390.000 74% Dokumen 4 1 1 100% 7.01.01.2.09.0 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 79.254.1 84 18.600.000 23% unit 7 7 7 100% 7.01.01.2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 121.289. 984 7.900.000 7% unit 1 1 1 100% 7.01.01.2.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 52.750.0 00 9.500.000 18% unit 10 10 10 100% 7.01.01.2.09.0 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 600.000. 000 598.390.000 100 % unit 5 5 5 100% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 11.127. 570.777 778.370.000 7% Persen 100 25 25 100% Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 9.250.0 00 2.860.000 31% Persen 94 23,5 23,5 100% Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 11.118. 320.777 775.510.000 7% Persen 100 25 25 100% 7.01.02.2.01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase pemenuhan peenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik - - Persen - - - 7.01.02.2.01.0 002 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - Dokumen - - - 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 9.250.00 0 2.860.000 31% jenis 4 1 1 100% 7.01.02.2.02.0 003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.250.00 0 2.860.000 31% Laporan 4 1 1 100% 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase infrastruktur yang dipelihara 11.118.3 20.777 775.510.000 7% Persen 100 25 25 100% 7.01.02.2.03.0 001 Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 11.118.3 20.777 775.510.000 7% Dokumen 4 1 1 100% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 2.386.1 05.788 785.195.400 33% Persen 28.57 5 5 100% Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegi ata n/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahuna n Target Real i sasi Capai a n Anggaran Realisasi Anggaran s/d Cap aia n (%) TW 1 TW 1 TW 1 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberday aan 1.238.781.8 00 591.445.400 48% kelompok 4 1 1 100% 7.01.03.2.01.0 001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 64.803.400 64.803.400 100 % lembaga 1 1 1 100% 7.01.03.2.01.0 003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.173.978.4 00 526.642.000 45% laporan 4 1 1 100% 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberday aan 1.147.323.9 88 193.750.000 17% Persen 100 25 25 100% 7.01.03.2.02.0 001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 9.160.000 9.160.000 100 % Lembaga Kemasya r akatan 1 1 1 100% 7.01.03.2.02.0 002 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 356.307.188 - 0% Unit 4 - - 7.01.03.2.02.0 003 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 781.856.800 184.590.000 24% Pokmas / Ormas 4 1 1 100% 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat - - Laporan - - - 7.01.03.2.03.0 004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Meningkatnya kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberday aan Kec. Panongan - - laporan - - - 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 213.859.90 0 57.461.000 27% Persen 100 25 25 100% 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 213.859.900 57.461.000 27% Persen 100 25 25 100% 7.01.04.2.01.0 001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 213.859.900 57.461.000 27% Laporan 4 1 1 100% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 139.084.64 0 7.519.000 5% Persen 100 25 25 100% 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan baik 139.084.640 7.519.000 5% Dokumen 7 7 7 100% 7.01.06.2.01.0 002 Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 71.990.640 - 0% Dokumen 4 - - 7.01.06.2.01.0 017 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan 67.094.000 7.519.000 11% Laporan 4 1 1 100% 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 483.384.50 0 41.418.600 9% Persen 100 25 25 100% 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 483.384.500 41.418.600 9% Persen 100 25 25 100% 7.01.05.2.01.0 001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- 365.769.500 17.815.000 5% Orang 100 25 25 100% Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegi ata n/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Su b Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahuna n Target Real i sasi Capai a n Anggaran Realisasi Anggaran s/d Cap aia n (%) TW 1 TW 1 TW 1 Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.01.0 008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 117.615.000 23.603.600 20% Dokumen 4 1 1 100% Berdasarkan tabel 2 di atas, berikut analisis dari tabel tersebut
a.Realisasi yang telah memenuhi target kinerja :
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota selain kegiatan penyediaan gaji & tunjangan ASN terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
2. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik seluruh kegiatan telah terserap dengan baik.
3. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, seluruh kegiatan telah terserap dengan baik
4. 4.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik. Dan sesuai anggaran kas.
5. 5.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah mencapai target kinerja 7 desa yang dilakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan triwulan II ini sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 7 desa tersebut.
6. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah berjalan dengan baik Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Panongan Tahun sebelumnya dan tahun berjalan 2025, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini : Tabel 3 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Panongan Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022 2023 Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 25% 25% 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 4 4 4 4 100% 4 1 25% 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 2 2 2 100% 2 0 0% 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 2 2 2 2 100% 2 0 0% 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 7 7 7 100% 7 2 29% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022 2023 Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 3 3 3 3 100% 3 1 33% 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 4 4 4 100% 4 1 25% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100,00% 95,00% 97,00% 97,00% 100,00% 100,00% 25,00% 25% Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 94,00% 90,00% 92,00% 92,00% 100,00% 93,00% 23,50% 25% 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 4 3 3 3 100% 3 1 25% 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase infrastruktur yang dipelihara 100% 95% 97% 97% 100% 100% 25% 25% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 28,57% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00% 28,57% 5,00% 18% 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 4 8 8 8 100% 8 1 25% 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberday aan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 25% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022 2023 Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0 0 0 0 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100,00% 100,00% 100% 100% 100,00% 100,00% 25,00% 25% 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 25% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 100,00% 100,00% 100% 100% 100,00% 100,00% 25,00% 25% 5.1.01.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Kec. Panongan 100 100 100 100 100% 100 100 100% 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100% - - - 100% 25% 25% 7.1.6.01.2.09 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 100 0 0 0 2 25 25% Berdasarkan tabel 2 (TC.29) di atas, berikut analisis dari tabel tersebut :
a.Realisasi yang belum memenuhi target kinerja pada Tahun 2025 :
1. 1.Terdapat beberapa realisasi kinerja yang belum tercapai di triwulan I ini yaitu :
a.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebesar 90%
1. 2.Faktor penyebab yang dihadapi di Tahun 2025 :
a.Truk Sampah Kecamatan Panongan yang kondisinya masih rusak, dan akan proses perbaikan di TW II Tahun Anggaran 2025
1. 3.Upaya Perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah :
a.Telah dialokasikan Rehabilitasi Truk Sampah di TA 2025
b.Realisasi yang telah memenuhi target kinerja :
1. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
2. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
3. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
4. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
5. 5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
6. 6.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
7. 7.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
8. 8.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
9. 9.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
10. 10.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panongan Perangkat Daerah Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Perangkat Daerah Kecamatan Panongan yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panongan dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, Kepuasan Masyarakat yang menjadi indicator standar pelayanan tetap dikontrol dengan dilakukan review Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap triwulan untuk dicarikan Solusi dari permasalahan yang ada Berikut adalah hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Triwulan I Kecamatan Panongan TA 2025 Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :
11. 1.Memberikan pelatihan bagi pegawai di depan meja pelayanan agar sesuai dengan SOP pelayanan.
12. 2.Meningkatkan sistem pelayanan di kecamatan panongan dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
13. 3.Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.
14. 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam memberikan survey kepuasan masyarakat
15. 5.Meningkatkan inovasi pelayanan yang berorentasi kepada masyarakat untuk memudahkan sistem pelayanan terpadu. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panongan dapat dilihat sebagaimana Tabel 4 berikut: Tabel 4 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang No Indikator SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 83.03 83.60 84.70 84.90 83.03 83.60 85 85,5 Telah sesuai target dan melebihi capaian target Renstra PD 2 Nilai AKIP Kecamatan Panongan Nilai AKIP Hasil Nilai AKIP 73,92 74 75,5 75,8 74 69,15 71,5 72,5 Di Tahun 2023 mengalami penurunan nilai dikarenakan adanya kebijakan baru penilaian dari tim Inspektorat 3 Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Hasil Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 66 66 - - 66 66 - - Telah sesuai target namun di Tahun 2024 sudah tidak menjadi standar indikator kinerja utama kecamatan 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Panongan antara lain sebagai berikut:
16. 1.Masih banyaknya tingkat stunting dan keluarga berisiko stunting di wilayah kecamatan Panongan.
17. 2.Kemiskinan Ekstrim yang menjadi prioritas kabupaten tangerang untuk segera dituntaskan
18. 3.Masih adanya beberapa wilayah rawan banjir di wilayah kecamatan Panongan.
19. 4.Perlunya peningkatan dan pengembangan UMKM di wilayah Panongan guna memberdayakan produk dalam negeri.
20. 5.Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi pelayanan publik yang terintegrasi guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas.
21. 6.Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
22. 7.Masih banyaknya infrastruktur dasar baik jalan, jembatan, saluran drainase, sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang kurang baik dan mendesak untuk dibangun.
23. 8.Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan.
24. 9.Masih kurangnya koordinasi antar SKPD secara maksimal
25. 10.Masih kurangnya tempat penyimpanan arsip yang sesuai. Untuk menjawab isu isu di kecamatan Panongan maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di kecamatan Panongan adalah sebagai berikut :
26. 1.Operasional Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) berupa perlengkapan administrasi, rapat-rapat dan pembinaan, pendampingan lapangan.
27. 2.Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
28. 3.Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
29. 4.Verifikasi dan validasi data pengangguran.
30. 5.Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
31. 6.Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, pojok UMKM di Kecamatan dan Pembinaan UMKM.
32. 7.Pengembangan Inovasi Kecamatan.
33. 8.Pengembangan Kampung Tematik.
34. 9.Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah, Bio Konversi dan Sirkular Ekonomi.
35. 10.Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau).
36. 11.Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
37. 12.Pemeliharaan Stadion Mini.
38. 13.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Panongan Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Panongan Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 serta mengikuti arahan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta turut serta dalam Pembangunan yang selaras dengan visi-misi pemerintah pusat, Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Panongan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 5 (T-C.31) berikut ini: Tabel 5. (T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber Dana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiata n Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) UNSUR KEWILAYAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PANONGAN SEMUA SUB UNIT 25.226.340.947 KECAMATAN PANONGAN SEMUA SUB UNIT 31.352.408.644 KECAMATAN 23.096.143.999 KECAMATAN 29.222.211.696 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 9.707.477.382 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 9.830.798.079 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 4 95.174.100 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 4 95.174.100 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 43.300.100 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 43.300.100 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber Dana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiata n Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 23.424.800 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 23.424.800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 4 28.449.200 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 4 28.449.200 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Dokumen 2 7.004.033.149 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Dokumen 2 7.110.100.746 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bul an 30 6.969.320.449 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bul an 30 7.075.388.046 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Laporan 2 34.712.700 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD Laporan 2 34.712.700 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai Dokumen 2 24.208.800 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai Dokumen 2 24.208.800 RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber Dana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiata n Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 30 24.208.800 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 30 24.208.800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 468.649.935 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 485.903.035 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 2 202.533.000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 2 219.786.100 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 25.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 25.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 2 76.764.000 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 2 76.764.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 15.020.935 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 15.020.935 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber Dana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiata n Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 94.306.000 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 94.306.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 55.026.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 55.026.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Jenis 3 1.262.117.230 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Jenis 3 1.262.117.230 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 60.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 60.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 4 165.505.662 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 4 165.505.662 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 4 1.036.611.568 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 4 1.036.611.568 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber Dana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiata n Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 4 853.294.168 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 4 853.294.168 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 7 79.254.184 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 7 79.254.184 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 1 121.289.984 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 2 121.289.984 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 10 52.750.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 10 52.750.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 5 600.000.000 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi unit 5 600.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 100% 11.419.170.777 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 100% 17.387.982.777 Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 94% Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 94% RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber Dana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiata n Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Jenis 4 9.250.000 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Jenis 4 9.250.000 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 9.250.000 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 9.250.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase infrastruktur yang dipelihara Persen 100 11.409.920.777 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase infrastruktur yang dipelihara Persen 100 17.378.732.777 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 4 11.409.920.777 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 4 17.378.732.777 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdaya an Persen 28,57 % 1.238.781.800 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemb erdayaan Persen 28,57 % 1.238.781.800 RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber Dana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiata n Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdaya an Kelompok 4 1.238.781.800 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemb erdayaan Kelompok 4 1.238.781.800 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 1 64.803.400 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 1 64.803.400 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 1.173.978.400 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 1.173.978.400 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 108.244.900 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 108.244.900 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Persen 100 108.244.900 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Persen 100 108.244.900 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 4 108.244.900 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 4 108.244.900 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber Dana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiata n Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 10000 % 483.384.500 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 10000 % 517.319.500 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Persen 100 483.384.500 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Persen 100 517.319.500 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Orang 100 365.769.500 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 100 399.704.500 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 117.615.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 117.615.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Persen 10000 % 139.084.640 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Persen 10000 % 139.084.640 RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber Dana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiata n Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Kec. Panongan Persen 100 139.084.640 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Kec. Panongan Persen 100 139.084.640 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 4 71.990.640 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 4 71.990.640 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Laporan 4 67.094.000 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kab. Tangera ng, Panonga n, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Laporan 4 67.094.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN MEKARBAKTI 2.130.196.948 KELURAHAN MEKARBAKTI 2.130.196.948 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 877.257.960 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 877.257.960 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 301.996.560 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 301.996.560 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 2 125.982.000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangera ng, Panonga n, Mekarba kti Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 2 125.982.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber Dana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiata n Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti Penyediaan Bahan Logistik Kantor Paket 2 130.808.560 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangera ng, Panonga n, Mekarba kti Penyediaan Bahan Logistik Kantor Paket 2 130.808.560 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 28.656.000 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangera ng, Panonga n, Mekarba kti Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 28.656.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 16.550.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangera ng, Panonga n, Mekarba kti Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 16.550.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Jenis 3 575.261.400 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Jenis 3 575.261.400 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 4 50.970.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangera ng, Panonga n, Mekarba kti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 4 50.970.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 4 524.291.400 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangera ng, Panonga n, Mekarba kti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 4 524.291.400 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdaya an Persen 100% 1.147.323.988 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemb erdayaan Persen 100% 1.147.323.988 RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber Dana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiata n Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdaya an Persen 100 1.147.323.988 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemb erdayaan Persen 100 1.147.323.988 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyara katan 1 9.160.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangera ng, Panonga n, Mekarba kti Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyara katan 1 9.160.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 4 356.307.188 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tangera ng, Panonga n, Mekarba kti Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 4 356.307.188 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 4 781.856.800 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangera ng, Panonga n, Mekarba kti Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 4 781.856.800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 105.615.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 105.615.000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Persen 100 105.615.000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Persen 100 105.615.000 RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber Dana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Lokasi Kegiata n Indikator Kinerja Satuan Target Capaia n Kinerj a Pagu Indikatif (Rp) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 4 105.615.000 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangera ng, Panonga n, Mekarba kti Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 4 105.615.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2.5.1 Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Desa/Kelurahan atau lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan. 2.5.2 Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting yang akan menjadi prioritas dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Panongan sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa/Kelurahan yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait. 2.5.3 Beberapa usulan dari masyarakat pada tahun 2024 yang belum masuk dalam APBD 2025, akan dianalisa kembali pada Renja Perubahan Tahun 2025 ini sesuai dengan ketersediaan pagu yg ada dan akan disesuaikan dengan skala prioritas. Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Panongan 2024-2026 menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu :
39. 1.Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik kecamatan Panongan Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis antara lain :
40. 1.Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan
41. 2.Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Panongan pada dasarnya masih tetap mengacu dan pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman dan kebutuhan. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang merencanakan akan melaksanakan sebanyak 6 (Enam) program, 13 (Tiga Belas) kegiatan yang di dukung oleh 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan, terlampir pada Tabel 6 di bawah ini: Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Pendanaan Kecamatan Panongan Tahun Anggaran 2025 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih APBD Murni VS APD Recofusing Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025 Penanggun g Jawab Keterang an Selisih Satu an Target Capai an Kinerj a APBD 2025 APBD 2025 - Recofusing RKPD 2025 Pagu Indikatif Perubahan Sumber Dana 7 Unsur Kewilayahan 7 Kecamatan Panongan Semua Sub Unit 25.870.141.642 25.309.281.917 25.226.340.947 31.352.408.644 -560.859.725 6.126.067.697 kecamatan panongan 7.01 Kecamatan 23.643.277.494 23.192.284.969 23.096.143.999 29.222.211.696 (450.992.525) 6.126.067.697 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Perse n 100% 10.240.659.017 10.095.218.352 9.707.477.382 9.830.798.079 -145.440.665 123.320.697 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluara n : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Doku men 4 125.622.100 95.174.100 95.174.100 95.174.100 -30.448.000 0 7.01.01.2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keluara n : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Doku men 2 56.440.100 43.300.100 43.300.100 43.300.100 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -13.140.000 0 Kasubag Perencanaa n dan Keuangan Kec. Panongan 7.01.01.2.01.0 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lapor an 1 30.804.800 23.424.800 23.424.800 23.424.800 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -7.380.000 0 Kasubag Perencanaa n dan Keuangan Kec. Panongan No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih APBD Murni VS APD Recofusing Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025 Penanggun g Jawab Keterang an Selisih Satu an Target Capai an Kinerj a APBD 2025 APBD 2025 - Recofusing RKPD 2025 Pagu Indikatif Perubahan Sumber Dana 7 Unsur Kewilayahan 7.01.01.2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapor an 4 38.377.200 28.449.200 28.449.200 28.449.200 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -9.928.000 0 Kasubag Perencanaa n dan Keuangan Kec. Panongan 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : Jumlah laporan keuangan Doku men 2 7.489.124.119 7.478.174.119 7.004.033.149 7.110.100.746 -10.950.000 106.067.597 7.01.01.2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Oran g/Bul an 30 7.443.461.419 7.443.461.419 6.969.320.449 7.075.388.046 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0 106.067.597 Kasubag Perencanaa n dan Keuangan Kec. Panongan Penguran gan dan Penamba han gaji hasil rekon dengan bidang anggaran 7.01.01.2.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Lapor an 2 45.662.700 34.712.700 34.712.700 34.712.700 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -10.950.000 0 Kasubag Perencanaa n dan Keuangan Kec. Panongan 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai Doku men 2 33.042.400 24.208.800 24.208.800 24.208.800 (8.833.600) - 7.01.01.2.05.0 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Oran g 30 33.042.400 24.208.800 24.208.800 24.208.800 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -8.833.600 0 Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Doku men 7 563.859.000 468.649.935 468.649.935 485.903.035 -95.209.065 17.253.100 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih APBD Murni VS APD Recofusing Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025 Penanggun g Jawab Keterang an Selisih Satu an Target Capai an Kinerj a APBD 2025 APBD 2025 - Recofusing RKPD 2025 Pagu Indikatif Perubahan Sumber Dana 7 Unsur Kewilayahan 7.01.01.2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 2 202.533.000 202.533.000 202.533.000 219.786.100 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0 17.253.100 Kasubag Umpeg Kec. Panongan Penamba han Untuk Pembelia n Laptop Bendahar a dikrenak an masih menggun akan laptop pribadi 7.01.01.2.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 2 76.764.000 76.764.000 76.764.000 76.764.000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 20.000.000 15.020.935 15.020.935 15.020.935 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -4.979.065 0 Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapor an 4 129.200.000 94.306.000 94.306.000 94.306.000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -34.894.000 0 Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapor an 4 110.362.000 55.026.000 55.026.000 55.026.000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -55.336.000 0 Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Jumlah Laporan Jasa Penunjang Jenis 3 1.175.717.230 1.175.717.230 1.262.117.230 1.262.117.230 0 0 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih APBD Murni VS APD Recofusing Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025 Penanggun g Jawab Keterang an Selisih Satu an Target Capai an Kinerj a APBD 2025 APBD 2025 - Recofusing RKPD 2025 Pagu Indikatif Perubahan Sumber Dana 7 Unsur Kewilayahan 7.01.01.2.08.0 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lapor an 1 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapor an 4 165.505.662 165.505.662 165.505.662 165.505.662 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapor an 4 950.211.568 950.211.568 1.036.611.568 1.036.611.568 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluara n : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Doku men 4 853.294.168 853.294.168 853.294.168 853.294.168 0 0 7.01.01.2.09.0 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Keluara n : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 7 79.254.184 79.254.184 79.254.184 79.254.184 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keluara n : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 1 121.289.984 121.289.984 121.289.984 121.289.984 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluara n : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 10 52.750.000 52.750.000 52.750.000 52.750.000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 Kasubag Umpeg Kec. Panongan 7.01.01.2.09.0 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Keluara n : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 5 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 Kasubag Umpeg Kec. Panongan No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih APBD Murni VS APD Recofusing Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025 Penanggun g Jawab Keterang an Selisih Satu an Target Capai an Kinerj a APBD 2025 APBD 2025 - Recofusing RKPD 2025 Pagu Indikatif Perubahan Sumber Dana 7 Unsur Kewilayahan 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Perse n 100 11.150.599.777 11.127.570.777 11.419.170.777 17.387.982.777 (23.029.000) 5.968.812.000 Capaian Program : Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Perse n 94 13.840.000 9.250.000 9.250.000 9.250.000 (4.590.000) - Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Perse n 100 11.136.759.777 11.118.320.777 11.409.920.777 17.378.732.777 (18.439.000) 5.968.812.000 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Keluara n : Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan jenis 4 13.840.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 (4.590.000,00) - 7.01.02.2.02.0 003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Keluara n : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lapor an 4 13.840.000,00 9.250.000 9.250.000 9.250.000,00 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -4.590.000 0 Kasi Pelayanan Kec. Panongan 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Keluara n : Persentase infrastruktur yang dipelihara Perse n 100% 11.136.759.777 11.118.320.777 11.409.920.777 17.378.732.777 (18.439.000) 5.968.812.000 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih APBD Murni VS APD Recofusing Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025 Penanggun g Jawab Keterang an Selisih Satu an Target Capai an Kinerj a APBD 2025 APBD 2025 - Recofusing RKPD 2025 Pagu Indikatif Perubahan Sumber Dana 7 Unsur Kewilayahan 7.01.02.2.03.0 001 Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Keluara n : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Doku men 4 11.136.759.7 77 11.118.320.777 11.409.920.777 17.378.732.777 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -18.439.000 5.968.812.000 Kasi Pelayanan Kec. Panongan Penamba hn Titik untuk kegiatan infrastruc ture di Kecamat an (belum termasuk data Pokir) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capaian Program : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdaya an Perse n 28,57 1 1.345.629.80 0 1.238.781.800 1.238.781.800 1.238.781.800 (106.848.000) - 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Keluara n : Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa n kelo mpok 4 1.345.629.80 0,00 1.238.781.800,0 0 1.238.781.800,0 0 1.238.781.800,0 0 (106.848.000,0 0) - 7.01.03.2.01.0 001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Keluara n : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa lemb aga 1 64.803.400 64.803.400 64.803.400 64.803.400 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 Kasi Pemberday aan Kec. Panongan 7.01.03.2.01.0 003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Keluara n : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan lapor an 4 1.280.826.40 0 1.173.978.400 1.173.978.400 1.173.978.400 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -106.848.000 0 Kasi Pemberday aan Kec. Panongan 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Capaian Program : Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Perse n 100 144.349.200 108.244.900 108.244.900 108.244.900 (36.104.300) - No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih APBD Murni VS APD Recofusing Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025 Penanggun g Jawab Keterang an Selisih Satu an Target Capai an Kinerj a APBD 2025 APBD 2025 - Recofusing RKPD 2025 Pagu Indikatif Perubahan Sumber Dana 7 Unsur Kewilayahan 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Keluara n : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Perse n 100 144.349.200 108.244.900 108.244.900 108.244.900 (36.104.300) - 7.01.04.2.01.0 001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Keluara n Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Lapor an 4 144.349.200 108.244.900 108.244.900 108.244.900 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -36.104.300 0 Kasi Trantibum dan Linmas Kec. Panongan 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Perse n 100 577.171.900 483.384.500 483.384.500 517.319.500 (93.787.400) 33.935.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Perse n 100 577.171.900 483.384.500 483.384.500 517.319.500 (93.787.400) 33.935.000 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih APBD Murni VS APD Recofusing Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025 Penanggun g Jawab Keterang an Selisih Satu an Target Capai an Kinerj a APBD 2025 APBD 2025 - Recofusing RKPD 2025 Pagu Indikatif Perubahan Sumber Dana 7 Unsur Kewilayahan 7.01.05.2.01.0 001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Oran g 100 427.938.100 365.769.500 365.769.500 399.704.500 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -62.168.600 33.935.000 Kasi Pemerintah an Umum Kec. Panongan Penamba han Karena ada anggaran Porkab Tangeran g 7.01.05.2.01.0 008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Doku men 4 149.233.800 117.615.000 117.615.000 117.615.000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -31.618.800 0 Kasi Pemerintah an Umum Kec. Panongan 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Capaian Program Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Perse n 100 184.867.800 139.084.640 139.084.640 139.084.640 (45.783.160) - 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Keluara n Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Kec. Panongan Pers en 100 184.867.800 139.084.640 139.084.640 139.084.640 (45.783.160) - No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih APBD Murni VS APD Recofusing Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025 Penanggun g Jawab Keterang an Selisih Satu an Target Capai an Kinerj a APBD 2025 APBD 2025 - Recofusing RKPD 2025 Pagu Indikatif Perubahan Sumber Dana 7 Unsur Kewilayahan 7.01.06.2.01.0 002 Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Keluara n Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dok ume n 4 97.729.800 71.990.640 71.990.640 71.990.640 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -25.739.160 0 Kasi Binwas Pemdes Kec.Panong an 7.01.06.2.01.0 017 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Keluara n Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Lap oran 4 87.138.000 67.094.000 67.094.000 67.094.000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -20.044.000 0 Kasi Binwas Pemdes Kec.Panong an 2 Kelurahan Mekarbakti 2.226.864.148 2.116.996.948 2.130.196.948 2.130.196.948 (109.867.200) - 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Perse n 100% 911.853.560 864.057.960 877.257.960 877.257.960 -47.795.600 0 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Doku men 7 327.600.560 301.996.560 301.996.560 301.996.560 -25.604.000 0 7.01.01.2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 2 125.982.000 125.982.000 125.982.000 125.982.000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 Kasi Pemerintah an Kel. Mekarbakti 7.01.01.2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Paket 2 134.678.560 130.808.560 130.808.560 130.808.560 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -3.870.000 0 Kasi Pemerintah an Kel. Mekarbakti 7.01.01.2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapor an 4 33.840.000 28.656.000 28.656.000 28.656.000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -5.184.000 0 Kasi Pemerintah an Kel. Mekarbakti No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih APBD Murni VS APD Recofusing Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025 Penanggun g Jawab Keterang an Selisih Satu an Target Capai an Kinerj a APBD 2025 APBD 2025 - Recofusing RKPD 2025 Pagu Indikatif Perubahan Sumber Dana 7 Unsur Kewilayahan 7.01.01.2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapor an 4 33.100.000 16.550.000 16.550.000 16.550.000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -16.550.000 0 Kasi Pemerintah an Kel. Mekarbakti 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Jenis 3 584.253.000 562.061.400 575.261.400 575.261.400 - 22.191.600 - 7.01.01.2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapor an 4 50.970.000 50.970.000 50.970.000 50.970.000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 Kasi Pemerintah an Kel. Mekarbakti 7.01.01.2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapor an 4 533.283.000 511.091.400 524.291.400 524.291.400 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -22.191.600 0 Kasi Pemerintah an Kel. Mekarbakti 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capaia n Progra m : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdaya an Perse n 100% 1.174.160.588 1.147.323.988 1.147.323.988 1.147.323.988 -26.836.600 0 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Keluar a n : Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa n Perse n 100 1.174.160.588 1.147.323.988 1.147.323.988 1.147.323.988 (26.836.600) - 7.01.03.2.02.0 001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Keluar a n : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lemb aga Kema syara katan 1 9.160.000 9.160.000 9.160.000 9.160.000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 Kasi Pemberday aan Kel. Mekarbakti 7.01.03.2.02.0 002 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keluar a n : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Unit 4 356.307.188 356.307.188 356.307.188 356.307.188 PENDAPA TAN ASLI DAERAH 0 0 Kasi Pemberday aan Kel. No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih APBD Murni VS APD Recofusing Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025 Penanggun g Jawab Keterang an Selisih Satu an Target Capai an Kinerj a APBD 2025 APBD 2025 - Recofusing RKPD 2025 Pagu Indikatif Perubahan Sumber Dana 7 Unsur Kewilayahan Terbangun (PAD) Mekarbakti 7.01.03.2.02.0 003 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keluara n : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokm as / Orma s 4 808.693.400 781.856.800 781.856.800 781.856.800 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -26.836.600 0 Kasi Pemberday aan Kel. Mekarbakti 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Capaian Program : Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Perse n 100% 140.850.000 105.615.000 105.615.000 105.615.000 -35.235.000 0 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Keluara n : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Perse n 100 140.850.000 105.615.000 105.615.000 105.615.000 (35.235.000) - 7.01.04.2.01.0 001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Keluara n : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Lapor an 4 140.850.000 105.615.000 105.615.000 105.615.000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) -35.235.000 0 Kasi Trantibum Linmas Kel. Mekarbakti Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada saat perubahan di 2025 ini, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 4.1 Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain :
42. 1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
43. 2.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Panongan;
44. 3.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
45. 4.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang ini juga mengacu pada Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 4.2 Kaidah Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 4.2.1 Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPD tahun pertama yaitu 2024 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 4.2.2 Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Perubahan Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada dokumen perencanaan. 4.3 Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang. Demikian dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Panongan ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2025 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Panongan, dan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Panongan Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
46. 35.Kecamatan Curug Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Curug, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Curug merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Curug, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja Perubahan PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan perubahan RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian. 1.2 Landasan Hukum
47. 1.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
48. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
49. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
50. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
51. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
52. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
53. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
54. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
55. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
56. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
57. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
58. 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 );
59. 13.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
60. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4578)
61. 15.Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
62. 16.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
63. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11).
64. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
65. 19.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Curug adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Curug untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) Kantor Kecamatan Curug adalah guna mengevaluasi atas rencana kerja murni tahun 2025 dan merumuskan kembali serta penyesuaian program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Curug Tahun 2025. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang renja PD, proses penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU Menguraikan hasil evaluasi anggaran dan capaian kinerja renja tahun 2025 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Menguraikan tujuan dan sasaran renja kecamatan curug tahun 2025 dan program kegiatan yang berjalan dan perubahan di tahun 2025. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Curug tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel 1 berikut : Tabel 1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Renja Perangkat Daerah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Periode Pelaksanaan: sampai dengan TW II Tahun 2025 Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 7.01.01 Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Capa ian Progr am Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 17.708.2 95.147 100 Persen 14.849.0 75.434 100 Persen 16.580.8 28.961 25% 4.117.3 91.835 25% 3.658.5 30.819 50% 7.775.92 2.654 150% 22.624.9 98.088 150 % 12 8% 7.01.01. 2.01 Meningkatnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kelu aran Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokum en 214.162. 724 6 Dokum en 175.414. 500 7 Dokum en 140.028. 000 1 Dokum en 26.646. 000 1 Dokum en 18.441. 000 2 Dokum en 45.087.0 00 8 Dokum en 220.501. 500 133 % 10 3% Hasil Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100% 100% 100% Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 7.01.01.2 .01.01 Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kelua ran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokum en 97.971.3 99 4 Dokum en 99.358.9 00 4 Dokum en 70.522.0 00 1 Dokum en 15.886.0 00 1 Dokum en 4.910.00 0 2 Dokum en 20.796.0 00 6 Dokum en 120.154. 900 150 % 12 3% Kec. Curug Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kel Sukabakti 2 Dokum en 6.361.51 5 0 Dokum en - 0 Dokum en 0 Dokum en 0 Dokum en - 0 Dokum en - 0 Dokum en - 0% 0% Kel. Sukaba kti Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kel Binong 2 Dokum en 7.505.50 9 0 Dokum en - 0 Dokum en 0 Dokum en 0 Dokum en - 0 Dokum en - 0 Dokum en - 0% 0% Kel. Binong Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kel Curug Kulon 2 Dokum en 6.440.70 9 0 Dokum en - 0 Dokum en 0 Dokum en 0 Dokum en - 0 Dokum en - 0 Dokum en - 0% 0% Kel. Curug Kulon 7.01.01.2 .01.06 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kelua ran Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapora n 43.364.8 45 2 Lapora n 36.658.4 00 2 Lapora n 31.122.0 00 1 Lapora n 2.000.00 0 1 Lapora n 5.807.00 0 2 Lapora n 7.807.00 0 4 Lapora n 44.465.4 00 200 % 10 3% Kec. Curug Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 7.01.01.2 .01.07 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kelua ran Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapora n 52.518.7 47 1 Lapora n 39.397.2 00 1 Lapora n 38.384.0 00 0,5 Lapora n 8.760.00 0 0,5 Lapora n 7.724.00 0 1 Lapora n 16.484.0 00 2 Lapora n 55.881.2 00 200 % 10 6% Kec. Curug 7.01.01. 2.02 Meningkatnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kelu aran Jumlah laporan keuangan 1 Dokum en 11.572.7 96.753 1 Dokum en 9.140.17 6.729 1 Dokum en 10.366.6 31.213 1 Dokum en 2.696.4 83.745 1 Dokum en 2.678.0 27.355 1 Dokum en 5.374.51 1.100 2 Dokum en 14.514.6 87.829 200 % 12 5% Hasil Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 7.01.01.2 .02.01 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kelua ran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/ Bulan 11.532.4 58.002 41 Orang/ Bulan 9.110.73 9.929 41 Orang/ Bulan 10.337.8 76.213 41 Orang/ Bulan 2.673.33 0.745 41 Orang/ Bulan 2.678.02 7.355 41 Orang/ Bulan 5.351.35 8.100 82 Orang/ Bulan 14.462.0 98.029 200 % 12 5% Kec. Curug Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 7.01.01.2 .02.07 Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kelua ran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Lapora n 40.338.7 50 2 Lapora n 29.436.8 00 2 Lapora n 28.755.0 00 1 Lapora n 23.153.0 00 1 Lapora n - 2 Lapora n 23.153.0 00 4 Lapora n 52.589.8 00 200 % 13 0% Kec. Curug 7.01.01. 2.05 Meningkatnya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kelu aran Jumlah pegawai yang difasilitas 43 Orang 165.426. 568 43 Orang 156.224. 900 41 Orang 169.562. 000 0 Orang - 41 Orang 29.610. 000 43 Orang 29.610.0 00 86 Orang 185.834. 900 200 % 11 2% Hasil Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100% 100% 100% 7.01.01.2 .05.02 Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a Kelua ran Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 43 Paket 56.526.5 68 43 Paket 52.696.3 00 43 Paket 84.878.0 00 0 Paket - 33 Paket 29.610.0 00 33 Paket 29.610.0 00 76 Paket 82.306.3 00 177 % 14 6% Kec. Curug Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 X.XX.01. 2.05.11 TerlaksananyaBi mbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kelua ran Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 43 Orang 108.900. 000 50 Orang 103.528. 600 100 Orang 84.684.0 00 0 Orang - 0 Orang - 0 Orang - 50 Orang 103.528. 600 116 % 95 % Kec. Curug 7.01.01. 2.06 Meningkatnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelu aran Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 9 Jenis 1.976.18 7.524 8 Jenis 2.176.94 2.300 8 Jenis 1.834.09 3.600 2 Jenis 282.404 .200 2 Jenis 266.430 .500 4 Jenis 548.834. 700 12 Jenis 2.725.77 7.000 133 % 13 8% Hasil Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 100% 7.01.01.2 .06.01 Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kelua ran Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 26.094.0 33 4 Paket 40.521.5 00 4 Paket 23.425.5 00 1 Paket 20.460.0 00 1 Paket 428.000 2 Paket 20.888.0 00 6 Paket 61.409.5 00 150 % 23 5% Kec. Curug Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel Sukabakti 4 Paket 13.650.0 08 4 Paket 12.838.2 00 4 Paket 12.638.4 00 3 Paket 4.102.00 0 0 Paket - 3 Paket 4.102.00 0 7 Paket 16.940.2 00 175 % 12 4% Kel. Sukaba kti Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel Binong 4 Paket 12.690.2 21 4 Paket 9.234.90 0 4 Paket 5.523.00 0 0 Paket - 4 Paket 5.523.00 0 4 Paket 5.523.00 0 8 Paket 14.757.9 00 200 % 11 6% Kel. Binong Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon 5 Paket 7.584.89 6 5 Paket 4.975.50 0 5 Paket 4.356.60 0 5 Paket 4.354.00 0 0 Paket - 5 Paket 4.354.00 0 10 Paket 9.329.50 0 200 % 12 3% Kel. Curug Kulon 7.01.01.2 .06.02 Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelua ran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 396.012. 617 8 Paket 522.547. 600 12 Paket 786.468. 800 0 Paket - 6 Paket 6.446.00 0 6 Paket 6.446.00 0 14 Paket 528.993. 600 140 % 13 4% Kec. Curug Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel Sukabakti 20 Paket 80.748.9 18 14 Paket 174.372. 200 14 Paket 149.797. 500 0 Paket - 14 Paket - 14 Paket - 28 Paket 174.372. 200 140 % 21 6% Kel. Sukaba kti Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel Binong 16 Paket 183.070. 272 10 Paket 189.350. 700 12 Paket 92.417.7 00 0 Paket - 6 Paket 82.629.0 00 6 Paket 82.629.0 00 16 Paket 271.979. 700 100 % 14 9% Kel. Binong Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon 15 Paket 242.649. 461 6 Paket 219.871. 600 6 Paket 21.792.0 00 0 Paket - 5 Paket 14.462.0 00 5 Paket 14.462.0 00 11 Paket 234.333. 600 73 % 97 % Kel. Curug Kulon 7.01.01.2 .06.03 Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelua ran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 16 Paket 38.328.5 26 10 Paket 123.094. 400 12 Paket 50.833.0 00 6 Paket 50.577.0 00 0 Paket - 6 Paket 50.577.0 00 16 Paket 173.671. 400 100 % 45 3% Kec. Curug Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kel Sukabakti 13 Paket 30.403.4 45 7 Paket 22.250.3 00 10 Paket 16.857.1 00 10 Paket 16.779.5 00 0 Paket - 10 Paket 16.779.5 00 17 Paket 39.029.8 00 131 % 12 8% Kel. Sukaba kti Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kel Binong 13 Paket 77.829.6 57 7 Paket 18.865.4 00 10 Paket 6.612.50 0 0 Paket - 10 Paket 6.507.00 0 10 Paket 6.507.00 0 17 Paket 25.372.4 00 131 % 33 % Kel. Binong Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kel Curug Kulon 13 Paket 30.810.2 33 7 Paket 25.001.9 00 10 Paket 11.043.0 00 10 Paket 10.964.5 00 0 Paket - 10 Paket 10.964.5 00 17 Paket 35.966.4 00 131 % 11 7% Kel. Curug Kulon 7.01.01.2 .06.04 Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelua ran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 51 Paket 130.118. 306 48 Paket 99.193.3 00 48 Paket 105.222. 100 10 Paket 35.760.0 00 5 Paket 68.450.0 00 15 Paket 104.210. 000 63 Paket 203.403. 300 124 % 15 6% Kec. Curug Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan Kel Sukabakti 31 Paket 38.826.0 89 25 Paket 36.459.2 00 25 Paket 43.325.5 50 23 Paket 41.983.2 00 0 Paket - 23 Paket 41.983.2 00 48 Paket 78.442.4 00 155 % 20 2% Kel. Sukaba kti Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel Binong 31 Paket 74.672.2 41 28 Paket 56.977.1 00 30 Paket 42.063.5 00 15 Paket 28.666.5 00 0 Paket - 15 Paket 28.666.5 00 43 Paket 85.643.6 00 139 % 11 5% Kel. Binong Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon 14 Paket 35.024.6 11 8 Paket 27.238.7 00 12 Paket 27.214.9 50 6 Paket 4.595.00 0 5 Paket 17.476.5 00 11 Paket 22.071.5 00 19 Paket 49.310.2 00 136 % 14 1% Kel. Curug Kulon 7.01.01.2 .06.05 Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelua ran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 38.788.1 47 4 Paket 110.835. 000 4 Paket 101.560. 000 1 Paket 2.000.00 0 1 Paket 25.860.0 00 2 Paket 27.860.0 00 6 Paket 138.695. 000 120 % 35 8% Kec. Curug Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel Sukabakti 11 Paket 18.795.2 96 5 Paket 20.077.8 00 5 Paket 20.172.4 00 2 Paket 15.871.5 00 0 Paket - 2 Paket 15.871.5 00 7 Paket 35.949.3 00 64 % 19 1% Kel. Sukaba kti Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel Binong 11 Paket 40.480.9 95 5 Paket 31.053.0 00 5 Paket 10.750.0 00 0 Paket - 0 Paket - 0 Paket - 5 Paket 31.053.0 00 45 % 77 % Kel. Binong Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel Curug Kulon 12 Paket 32.596.7 94 7 Paket 24.810.0 00 10 Paket 11.972.0 00 0 Paket - 0 Paket - 0 Paket - 7 Paket 24.810.0 00 58 % 76 % Kel. Curug Kulon Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 7.01.01.2 .06.08 Terlaksannya Fasilitasi Kunjungan Tamu Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kelua ran Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 13 Lapora n 96.875.0 00 12 Lapora n 138.040. 000 12 Lapora n 97.960.0 00 3 Lapora n 21.806.0 00 3 Lapora n 18.474.0 00 6 Lapora n 40.280.0 00 18 Lapora n 178.320. 000 138 % 18 4% Kec. Curug Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel Sukabakti 14 Lapora n 19.837.4 40 8 Lapora n 20.240.0 00 12 Lapora n 17.215.0 00 3 Lapora n 1.565.00 0 3 Lapora n 4.695.00 0 6 Lapora n 6.260.00 0 14 Lapora n 26.500.0 00 100 % 13 4% Kel. Sukaba kti Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel Binong 375 Lapora n 47.044.8 00 365 Lapora n 26.400.0 00 12 Lapora n 29.610.0 00 3 Lapora n 6.180.00 0 3 Lapora n 6.180.00 0 6 Lapora n 12.360.0 00 371 Lapora n 38.760.0 00 99 % 82 % Kel. Binong Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel Curug Kulon 21 Lapora n 51.321.6 00 15 Lapora n 33.474.0 00 12 Lapora n 33.474.0 00 3 Lapora n 9.450.00 0 3 Lapora n - 6 Lapora n 9.450.00 0 21 Lapora n 42.924.0 00 100 % 84 % Kel. Curug Kulon 7.01.01.2 .06.09 Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelua ran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Lapora n 126.977. 400 3 Lapora n 129.840. 000 4 Lapora n 80.373.0 00 1 Lapora n 6.390.00 0 1 Lapora n 6.000.00 0 2 Lapora n 12.390.0 00 5 Lapora n 142.230. 000 167 % 11 2% Kec. Curug Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel Sukabakti 3 Lapora n 29.148.9 00 3 Lapora n 13.650.0 00 3 Lapora n 9.900.00 0 0 Lapora n - 0 Lapora n - 0 Lapora n - 3 Lapora n 13.650.0 00 100 % 47 % Kel. Sukaba kti Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel Binong 3 Lapora n 25.275.6 90 3 Lapora n 18.780.0 00 3 Lapora n 9.900.00 0 1 Lapora n 900.000 1 Lapora n 1.050.00 0 2 Lapora n 1.950.00 0 5 Lapora n 20.730.0 00 167 % 82 % Kel. Binong Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel Curug Kulon 3 Lapora n 30.531.9 30 3 Lapora n 26.950.0 00 3 Lapora n 11.616.0 00 1 Lapora n - 2 Lapora n 2.250.00 0 3 Lapora n 2.250.00 0 6 Lapora n 29.200.0 00 200 % 96 % Kel. Curug Kulon 7.01.01. 2.08 Meningkatnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelu aran Tersedianya Jasa Penunjang 4 Jenis 2.458.74 3.300 4 Jenis 2.275.00 6.700 4 Jenis 2.556.55 7.069 1 Jenis 592.133 .290 1 Jenis 455.514 .464 2 Jenis 1.047.64 7.754 6 Jenis 3.322.65 4.454 150 % 13 5% Hasil Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 100% 100% 100% Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 7.01.01.2 .08.01 Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelua ran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17 Lapora n 22.813.1 25 12 Lapora n 16.251.6 00 12 Lapora n 11.771.4 00 3 Lapora n 3.767.00 0 3 Lapora n 7.047.40 0 6 Lapora n 10.814.4 00 18 Lapora n 27.066.0 00 106 % 11 9% Kec. Curug Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sukabakti 3 Lapora n 27.137.8 85 1 Lapora n 17.540.0 00 12 Lapora n 2.236.00 0 0 Lapora n - 12 Lapora n 2.236.00 0 12 Lapora n 2.236.00 0 13 Lapora n 19.776.0 00 433 % 73 % Kel. Sukaba kti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Binong 7 Lapora n 23.059.5 07 3 Lapora n 18.194.7 00 12 Lapora n 2.795.00 0 0 Lapora n - 0 Lapora n - 0 Lapora n - 3 Lapora n 18.194.7 00 43 % 79 % Kel. Binong Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Curug Kulon 17 Lapora n 23.059.5 07 14 Lapora n 17.540.0 00 12 Lapora n 8.648.00 0 12 Lapora n 8.605.00 0 0 Lapora n - 12 Lapora n 8.605.00 0 26 Lapora n 26.145.0 00 153 % 11 3% Kel. Curug Kulon 7.01.01.2 .08.02 Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelua ran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 Lapora n 142.629. 960 5 Lapora n 124.560. 000 5 Lapora n 136.738. 301 2 Lapora n 22.660.4 28 3 Lapora n 15.812.9 52 5 Lapora n 38.473.3 80 10 Lapora n 163.033. 380 167 % 11 4% Kec. Curug Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel Sukabakti 6 Lapora n 78.978.3 46 4 Lapora n 89.978.4 00 12 Lapora n 96.094.8 00 3 Lapora n 14.026.9 44 3 Lapora n 8.347.05 4 6 Lapora n 22.373.9 98 10 Lapora n 112.352. 398 167 % 14 2% Kel. Sukaba kti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel Binong 6 Lapora n 67.753.2 24 4 Lapora n 89.352.0 00 12 Lapora n 83.952.0 00 3 Lapora n 9.635.40 0 3 Lapora n 9.099.60 0 6 Lapora n 18.735.0 00 10 Lapora n 108.087. 000 167 % 16 0% Kel. Binong Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel Curug Kulon 6 Lapora n 47.676.4 20 4 Lapora n 39.380.0 00 12 Lapora n 39.380.0 00 3 Lapora n 5.001.01 8 3 Lapora n 3.859.35 8 6 Lapora n 8.860.37 6 10 Lapora n 48.240.3 76 167 % 10 1% Kel. Curug Kulon 7.01.01.2 .08.04 Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelua ran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Lapora n 504.072. 891 4 Lapora n 837.272. 000 12 Lapora n 1.024.16 5.568 3 Lapora n 232.205. 000 3 Lapora n 175.085. 600 6 Lapora n 407.290. 600 10 Lapora n 1.244.56 2.600 167 % 24 7% Kec. Curug Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel Sukabakti 1 Lapora n 547.387. 247 1 Lapora n 360.078. 000 12 Lapora n 407.916. 000 3 Lapora n 121.152. 000 3 Lapora n 56.702.5 00 6 Lapora n 177.854. 500 7 Lapora n 537.932. 500 700 % 98 % Kel. Sukaba kti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel Binong 1 Lapora n 487.087. 595 1 Lapora n 320.430. 000 12 Lapora n 359.430. 000 3 Lapora n 79.830.5 00 3 Lapora n 85.374.0 00 6 Lapora n 165.204. 500 7 Lapora n 485.634. 500 700 % 10 0% Kel. Binong Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon 5 Lapora n 487.087. 595 5 Lapora n 344.430. 000 12 Lapora n 383.430. 000 3 Lapora n 95.250.0 00 3 Lapora n 91.950.0 00 6 Lapora n 187.200. 000 11 Lapora n 531.630. 000 220 % 10 9% Kel. Curug Kulon 7.01.01. 2.09 Meningkatnya Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelu aran Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Jenis 1.320.97 8.279 5 Jenis 925.310. 305 4 Jenis 1.513.95 7.079 1 Jenis 519.724 .600 2 Jenis 210.507 .500 3 Jenis 730.232. 100 8 Jenis 1.655.54 2.405 160 % 12 5% Hasil Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 100% 100% Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 7.01.01.2 .09.01 Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kelua ran Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 49.452.2 40 4 Unit 38.994.1 96 1 Unit 54.181.1 92 0,5 Unit 11.214.0 00 0,5 Unit 6.380.00 0 1 Unit 17.594.0 00 5 Unit 56.588.1 96 83 % 11 4% Kec. Curug 7.01.01.2 .09.02 Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelua ran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 52.161.8 90 3 Unit 236.218. 984 3 Unit 312.229. 548 1 Unit 27.036.0 00 2 Unit 34.905.0 00 3 Unit 61.941.0 00 6 Unit 298.159. 984 120 % 57 2% Kec. Curug 7.01.01.2 .09.06 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelua ran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 35.670.8 00 8 Unit 26.100.0 00 28 Unit 32.700.0 00 5 Unit 6.100.00 0 10 Unit - 15 Unit 6.100.00 0 23 Unit 32.200.0 00 230 % 90 % Kec. Curug Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel Sukabakti 3 Unit 41.261.0 00 3 Unit 27.000.0 00 16 Unit 28.200.0 00 4 Unit 3.000.00 0 4 Unit 7.200.00 0 8 Unit 10.200.0 00 11 Unit 37.200.0 00 367 % 90 % Kel. Sukaba kti Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel Binong 3 Unit 37.920.1 90 3 Unit 31.550.0 00 30 Unit 37.350.0 00 0 Unit - 10 Unit 22.350.0 00 10 Unit 22.350.0 00 13 Unit 53.900.0 00 433 % 14 2% Kel. Binong Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara Kel Curug Kulon 3 Unit 26.540.1 40 3 Unit 19.200.0 00 27 Unit 26.150.0 00 27 Unit 26.150.0 00 0 Unit - 27 Unit 26.150.0 00 30 Unit 45.350.0 00 100 0% 17 1% Kel. Curug Kulon 7.01.01.2 .09.09 Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelua ran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 4 Unit 676.212. 019 3 Unit 249.000. 000 3 Unit 823.966. 339 1 Unit 446.224. 600 2 Unit - 3 Unit 446.224. 600 6 Unit 695.224. 600 150 % 10 3% Kec. Curug Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi Kel Sukabakti 1 Unit 173.957. 760 1 Unit 133.620. 000 1 Unit 59.293.7 00 0 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 2 Unit 133.620. 000 200 % 77 % Kel. Sukaba kti Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi kel Binong 1 Unit 136.840. 320 1 Unit 112.537. 125 1 Unit 59.255.7 00 0 Unit - 1 Unit 59.154.9 00 1 Unit 59.154.9 00 2 Unit 171.692. 025 200 % 12 5% Kel. Binong Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi Kel Curug Kulon 1 Unit 90.961.9 20 1 Unit 51.090.0 00 1 Unit 80.630.6 00 0 Unit - 1 Unit 80.517.6 00 1 Unit 80.517.6 00 2 Unit 131.607. 600 200 % 14 5% Kel. Curug Kulon 7.01.02 Meningkatnya PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK Capa ian Progr am Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 98,5 Persen 5.198.91 5.044 98,15 Persen 18.507.0 16.117 98,30 Persen 12.622.8 36.700 25% 2.059.6 73.700 33,15% 3.290.0 22.100 58% 5.349.69 5.800 156,3% 23.856.7 11.917 159 % 45 9% Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug 85 Persen 2.533.89 0.603 83 Persen 1.763.66 2.800 84 Persen 2.233.45 1.500 20% 510.039 .500 23% 439.445 .000 43% 949.484. 500 126,0% 2.713.14 7.300 148 % 10 7% 7.01.02. 2.02 Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Kegiatan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Kelu aran Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 Lapora n 2.533.89 0.603 6 Lapora n 1.763.66 2.800 1 Lapora n 2.233.45 1.500 0,5 Lapora n 510.039 .500 1 Lapora n 439.445 .000 1,5 Lapora n 949.484. 500 7,5 Lapora n 2.713.14 7.300 125 % 10 7% Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Ada di Kecamatan Ada di Kecamatan Hasil Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug 85% 83% 84% 7.01.02.2 .02.03 Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelua ran Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Lapora n 380.642. 249 2 Lapora n 178.048. 000 1 Lapora n 13.332.0 00 0 Lapora n - 0 Lapora n - 0 Lapora n - 2 Lapora n 178.048. 000 33 % 47 % Kec. Curug Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kel Sukabakti 6 Lapora n 570.378. 240 2 Lapora n 427.100. 000 4 Lapora n 583.790. 000 1 Lapora n 133.320. 000 1 Lapora n 98.440.0 00 2 Lapora n 231.760. 000 4 Lapora n 658.860. 000 67 % 11 6% Kel. Sukaba kti Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kel Binong 7 Lapora n 1.083.04 5.946 3 Lapora n 883.054. 800 3 Lapora n 1.220.58 6.000 1 Lapora n 294.100. 000 1 Lapora n 198.500. 000 2 Lapora n 492.600. 000 5 Lapora n 1.375.65 4.800 71 % 12 7% Kel. Binong Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kel Curug Kulon 6 Lapora n 499.824. 169 2 Lapora n 275.460. 000 2 Lapora n 415.743. 500 1 Lapora n 82.619.5 00 1 Lapora n 142.505. 000 2 Lapora n 225.124. 500 4 Lapora n 500.584. 500 67 % 10 0% Kel. Curug Kulon 7.01.02. 2.03 Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelu aran Jumlah infrastruktur yang dipelihara 25 Titik 5.198.91 5.044 30 Titik 18.507.0 16.117 35 Titik 12.622.8 36.700 8 Titik 2.059.6 73.700 8 Titik 3.290.0 22.100 16 Titik 5.349.69 5.800 46 Titik 23.856.7 11.917 184 % 45 9% Hasil Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 99% 98% 98.3% Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 7.01.02.2 .03.01 Terlaksananya Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalamPemelihara an Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalamPemeliha raan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelua ran Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 55 Dokum en 5.198.91 5.044 45 Dokum en 18.507.0 16.117 35 Dokum en 12.622.8 36.700 10 Dokum en 2.059.67 3.700 10 Dokum en 3.290.02 2.100 20 Dokum en 5.349.69 5.800 65 Dokum en 23.856.7 11.917 118 % 45 9% Kec. Curug 7.01.03 Meningkatnya PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capa ian Progr am Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembe rdayaa Kec. Curug 80,50 Persen 5.347.49 4.919 79 Persen 3.648.09 4.756 80 Persen 3.445.96 7.000 15% 614.850 .000 24% 525.751 .000 39% 1.140.60 1.000 118,0% 4.788.69 5.756 147 % 90 % 7.01.03. 2.01 Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kelu aran Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pembe rdayaa 30 Kelom pok 1.141.97 4.195 25 Kelom pok 865.237. 900 25 Kelom pok 1.423.86 7.800 5 Kelom pok 399.771 .000 5 Kelom pok 237.566 .000 10 Kelom pok 637.337. 000 35 Kelom pok 1.502.57 4.900 117 % 13 2% Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Hasil Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembe rdayaan 100% 100% 100% 7.01.03.2 .01.03 Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan Kelua ran Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Lapora n 1.027.61 7.999 8 Lapora n 801.105. 300 12 Lapora n 1.327.58 9.800 3 Lapora n 326.989. 000 3 Lapora n 224.270. 000 6 Lapora n 551.259. 000 14 Lapora n 1.352.36 4.300 140 % 13 2% Kec. Curug Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 7.01.03.2 .01.01 Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelua ran Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembag a 114.356. 196 6 Lembag a 64.132.6 00 6 Lembag a 96.278.0 00 6 Lembag a 72.782.0 00 0 Lembag a 13.296.0 00 6 Lembag a 86.078.0 00 12 Lembag a 150.210. 600 150 % 13 1% Kec. Curug 7.01.03. 2.02 Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelu aran Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 60 Titik 4.205.52 0.724 55 Titik 2.782.85 6.856 55 Titik 2.022.09 9.200 15 Titik 215.079 .000 10 Titik 288.185 .000 25 Titik 503.264. 000 80 Titik 3.286.12 0.856 133 % 78 % Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100% 100% 100% Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 7.01.03.2 .02.01 TerlaksananyaPe ningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelua ran Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukabakti 3 Lembag a 30.667.9 70 3 Lembag a 20.239.6 00 3 Lembag a 9.760.00 0 3 Lembag a 9.760.00 0 0 Lembag a - 3 Lembag a 9.760.00 0 6 Lembag a 29.999.6 00 200 % 98 % Kel. Sukaba kti Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Binong 3 Lembag a 33.797.1 73 3 Lembag a 16.550.4 00 3 Lembag a 13.650.0 00 3 Lembag a 13.650.0 00 0 Lembag a - 3 Lembag a 13.650.0 00 6 Lembag a 30.200.4 00 200 % 89 % Kel. Binong Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Curug Kulon 3 Lembag a 30.138.9 93 3 Lembag a 16.276.0 00 3 Lembag a 10.320.0 00 3 Lembag a 10.320.0 00 0 Lembag a - 3 Lembag a 10.320.0 00 6 Lembag a 26.596.0 00 200 % 88 % Kel. Curug Kulon 7.01.03.2 .02.02 TerlaksananyaPe mbangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelua ran Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel Sukabakti 27 Unit 827.446. 788 23 Unit 250.329. 990 25 Unit 164.578. 500 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 23 Unit 250.329. 990 85 % 30 % Kel. Sukaba kti Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel Binong 27 Unit 1.036.80 0.000 23 Unit 207.743. 256 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 23 Unit 207.743. 256 85 % 20 % Kel. Binong Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel Curug Kulon 27 Unit 604.800. 000 23 Unit 414.109. 310 4 Unit 230.682. 100 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 23 Unit 414.109. 310 85 % 68 % Kel. Curug Kulon 7.01.03.2 .02.03 TerlaksananyaPe mberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelua ran Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukabakti 5 Pokmas 601.762. 900 3 Pokmas 591.409. 400 3 Pokmas 503.030. 000 1 Pokmas 84.145.0 00 1 Pokmas 69.920.0 00 2 Pokmas 154.065. 000 5 Pokmas 745.474. 400 100 % 12 4% Kel. Sukaba kti Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Binong 5 Pokmas 651.380. 072 3 Pokmas 659.361. 000 3 Pokmas 539.789. 600 1 Pokmas 17.360.0 00 1 Pokmas 136.841. 000 2 Pokmas 154.201. 000 5 Pokmas 813.562. 000 100 % 12 5% Kel. Binong Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Curug Kulon 5 Pokmas 388.726. 828 4 Pokmas 606.837. 900 25 Pokmas 550.289. 000 5 Pokmas 79.844.0 00 10 Pokmas 81.424.0 00 15 Pokmas 161.268. 000 19 Pokmas 768.105. 900 380 % 19 8% Kel. Curug Kulon 7.01.04 Meningkatnya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Capa ian Progr am Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 75 Persen 1.142.21 1.201 72,50 Persen 539.420. 800 73 Persen 300.021. 000 13% 42.948. 000 20% 55.774. 000 33% 98.722.0 00 105,0% 638.142. 800 140 % 56 % 7.01.04. 2.01 Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelu aran Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 9 Kali 1.142.21 1.201 7 Kali 539.420. 800 12 Kali 300.021. 000 3 Kali 42.948. 000 3 Kali 55.774. 000 6 Kali 98.722.0 00 13 Kali 638.142. 800 144 % 56 % Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Hasil Prosentase potensi gangguan trantibum yang terlayani 100% 100% 100% 7.01.04.2 .01.01 Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelua ran Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9 Lapora n 636.528. 884 7 Lapora n 168.012. 300 12 Lapora n 108.837. 000 3 Lapora n 12.270.0 00 3 Lapora n 13.560.0 00 6 Lapora n 25.830.0 00 13 Lapora n 193.842. 300 144 % 30 % Kec. Curug Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kel Sukabakti 7 Lapora n 109.769. 276 5 Lapora n 82.816.4 00 5 Lapora n 58.320.0 00 1 Lapora n 8.020.00 0 2 Lapora n 11.750.0 00 3 Lapora n 19.770.0 00 8 Lapora n 102.586. 400 114 % 93 % Kel. Sukaba kti Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kel Binong 7 Lapora n 193.403. 544 5 Lapora n 135.238. 100 5 Lapora n 35.264.0 00 1 Lapora n 8.098.00 0 2 Lapora n 4.904.00 0 3 Lapora n 13.002.0 00 8 Lapora n 148.240. 100 114 % 77 % Kel. Binong Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kel Curug Kulon 7 Lapora n 202.509. 496 5 Lapora n 153.354. 000 5 Lapora n 97.600.0 00 1 Lapora n 14.560.0 00 2 Lapora n 25.560.0 00 3 Lapora n 40.120.0 00 8 Lapora n 193.474. 000 114 % 96 % Kel. Curug Kulon 7.01.06 Meningkatnya PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA Capa ian Progr am Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 89,45 Persen 373.710. 567 89,15 Persen 180.602. 000 89,30 Persen 92.698.4 00 20% - 25% 5.005.0 00 45% 5.005.00 0 134,2% 185.607. 000 150 % 50 % Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 5.1.01.0 1 Meningkatnya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Kelu aran Jumlah Desa yang difasilitasi 4 Desa 373.710. 567 4 Desa 180.602. 000 4 Desa 92.698.4 00 0 Desa - 2 Desa 5.005.0 00 4 Desa 5.005.00 0 8 Desa 185.607. 000 200 % 50 % Hasil Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 100% 100% 100% 5.1.01.01 .01 Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kelua ran Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokum en 373.710. 567 7 Dokum en 180.602. 000 4 Dokum en 92.698.4 00 0 Dokum en - 1 Dokum en 5.005.00 0 1 Dokum en 5.005.00 0 8 Dokum en 185.607. 000 160 % 50 % Kec. Curug Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 7.1.6.01 Meningkatnya PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM Capa ian Progr am Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 83 Persen 216.000. 000 80 Persen 502.870. 900 81 Persen 350.521. 500 20% 18.960. 000 20% 9.480.0 00 40% 28.440.0 00 120,0% 531.310. 900 145 % 24 6% 7.1.6.01. 2.09 Meningkatnya Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kelu aran Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 5 Jenis 216.000. 000 3 Jenis 502.870. 900 3 Jenis 350.521. 500 1 Jenis 18.960. 000 1 Jenis 9.480.0 00 2 Jenis 28.440.0 00 5 Jenis 531.310. 900 100 % 24 6% Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 Hasil Persentase Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 83% 80% 81% 7.01.05.2 .01.01 TerlaksananyaPe mbinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelua ran Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 60 Orang 72.000.0 00 50 Orang 257.674. 000 50 Orang 247.571. 500 0 Orang - 0 Orang - 0 Orang - 50 Orang 257.674. 000 83 % 35 8% Kec. Curug 7.01.05.2 .01.04 TerlaksananyaPe mbinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelua ran Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 60 Orang 72.000.0 00 50 Orang 40.396.3 00 50 Orang 15.110.0 00 0 Orang - 50 Orang - 50 Orang - 100 Orang 40.396.3 00 167 % 56 % Kec. Curug Kode Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggung Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 6+12 14 = 13/5x100 % 15 7.01.05.2 .01.08 TerlaksananyaPel aksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelua ran Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 60 Dokum en 72.000.0 00 50 Dokum en 204.800. 600 12 Dokum en 87.840.0 00 3 Dokum en 18.960.0 00 3 Dokum en 9.480.00 0 6 Dokum en 28.440.0 00 56 Dokum en 233.240. 600 93 % 32 4% Kec. Curug TOTAL 32.520.5 17.480 39.990.7 42.807 35.626.3 25.061 7.363.8 63.035 7.984.0 07.919 15.347.8 70.954 55.338.6 13.761 Berdasarkan tabel 1 di atas, berikut analisis dari tabel tersebut :
a.Realisasi yang belum memenuhi target kinerja :
1. 1.Terdapat beberapa realisasi kinerja yang belum tercapai sampai dengan triwulan II ini yaitu :
a.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
b.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
c.Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
d.Kegiatan a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
1. 2.Faktor penyebab yang dihadapi sampai dengan triwulan II sejauh ini:
a.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, adanya beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena belum sepenuhnya berakhir periode pada triwulan II ini, sehingga berdasarkan tabel 1 di atas merupakan hasil analisis per tanggal 13 Juni 2025.
b.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, adanya beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena belum sepenuhnya berakhir periode pada triwulan II ini, sehingga berdasarkan tabel 1 di atas merupakan hasil analisis per tanggal 13 Juni 2025.
c.Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, adanya beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena belum sepenuhnya berakhir periode pada triwulan II ini, sehingga berdasarkan tabel 1 di atas merupakan hasil analisis per tanggal 13 Juni 2025.
d.Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dikarenakan adanya perubahan titik lokasi kegiatan di beberapa judul fisik sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dan harus menunggu APBD Perubahan.
1. 3.Upaya Perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah :
a.Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan apa saja yang belum sehingga bisa segera dilaksanakan dan dicairkan, karena kebijakan baru mengenai capaian kinerja yang tidak boleh dibawah 80% akan mempengaruhi nilai Tunjangan Kinerja, sehingga harus lebih maksimal dalam memonitoring.
b.Segera berkoordinasi untuk perubahan judul kegiatan agar dapat dibuatkan rekapannya sehingga pada saat pembukaan APBD-P bisa langsung memperbaiki.
c.Realisasi yang telah memenuhi target kinerja :
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
2. 2.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah mencapai target kinerja 4 desa yang dilakukan pengasawan dan pembinaan sampai dengan triwulan II ini sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 4 desa tersebut. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Curug Perangkat Daerah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Perangkat Daerah Kecamatan Curug yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Curug dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan di Kecamatan Curug tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat, namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan berbagi pelayanan tambahan seperti sosialisasi, pengarahan dan edukasi secara offline maupun online. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :
3. 1.Memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.
4. 2.Meningkatkan sistem pelayanan di kecamatan curug dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
5. 3.Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan (welcome drink, coffe maker, AC)
6. 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Curug dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 berikut : Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang No Indikator SPM / Standar Nasional IKK Satuan Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2022 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 80 82 83 84 85,12 83,12 83,5 84 Telah sesuai target dan melebihi capaian target Renstra PD 2 Nilai AKIP Kecamatan Curug Nilai AKIP Hasil Nilai AKIP Angka 78 80 80,5 81 71,85 75,25 - - ▪ Di Tahun 2023 mengalami penurunan nilai dikarenakan adanya kebijakan baru penilaian dari tim Inspektorat ▪ Nilai AKIP pada Renstra baru 2025-2030 tidak menjadi IKU lagi. 3 Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Hasil Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Presentase 65 62 - - 62 - - - Telah sesuai target namun di Tahun 2024 sudah tidak menjadi standar indikator kinerja utama kecamatan 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Curug antara lain sebagai berikut:
7. 1.Masih banyaknya tingkat stunting dan keluarga berisiko stunting di wilayah kecamatan curug.
8. 2.Masih adanya beberapa wilayah rawan banjir di wilayah kecamatan curug.
9. 3.Perlunya peningkatan dan pengembangan UMKM di wilayah curug guna memberdayakan produk dalam negeri.
10. 4.Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
11. 5.Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
12. 6.Masih banyaknya infrastruktur dasar baik jalan, jembatan, saluran drainase, sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang kurang baik dan mendesak untuk dibangun.
13. 7.Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan. Untuk menjawab isu isu di kecamatan curug maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di kecamatan curug adalah sebagai berikut :
14. 1.Operasional Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) berupa perlengkapan administrasi, rapat-rapat dan pembinaan, pendampingan lapangan.
15. 2.Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
16. 3.Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
17. 4.Verifikasi dan validasi data pengangguran.
18. 5.Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
19. 6.Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, pojok UMKM di Kecamatan dan Pembinaan UMKM.
20. 7.Pengembangan Inovasi Kecamatan.
21. 8.Pengembangan Kampung Tematik.
22. 9.Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau).
23. 10.Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
24. 11.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan. 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Curug Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Curug Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Curug dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 3 Bberikut ini: Tabel 3. Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang No. RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Cata tan Pent ing Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN CURUG 36.007.43 0.139,00 KECAMATAN CURUG 36.007.43 0.139,00 UNSUR KEWILAYAHA N 36.007.43 0.139,00 UNSUR KEWILAYAHA N 36.007.43 0.139,00 KECAMATAN 29.199.41 4.439,00 KECAMATAN 29.199.41 4.439,00 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Perse n 14.517.32 1.039,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Perse n 14.517.32 1.039,00 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Doku men 140.028.00 0,00 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Doku men 140.028.00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Doku men 70.522.000 ,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Doku men 70.522.000 ,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapor an 31.122.000 ,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapor an 31.122.000 ,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapor an 38.384.000 ,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapor an 38.384.000 ,00 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Doku men 10.304.036 .291,00 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Doku men 10.304.036 .291,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang /b ulan 10.275.281 .291,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang /b ulan 10.275.281 .291,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lana n/Semesteran SKPD 2 Lapor an 28.755.000 ,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lana n/Semesteran SKPD 2 Lapor an 28.755.000 ,00 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 41 orang 169.562.00 0,00 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 41 orang 169.562.00 0,00 No. RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Cata tan Pent ing Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 41 Paket 84.878.000 ,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 41 Paket 84.878.000 ,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 84.684.000 ,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 84.684.000 ,00 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 jenis 1.420.842. 400,00 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 jenis 1.420.842. 400,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 23.425.500 ,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 23.425.500 ,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 961.468.80 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 961.468.80 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 50.833.000 ,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 50.833.000 ,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 48 Paket 105.222.10 0,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 48 Paket 105.222.10 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 101.560.00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 101.560.00 0,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lapor an 97.960.000 ,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lapor an 97.960.000 ,00 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Lapor an 80.373.000 ,00 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Lapor an 80.373.000 ,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 4 jenis 1.259.775. 269,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 4 jenis 1.259.775. 269,00 No. RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Cata tan Pent ing Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lapor an 11.771.400 ,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lapor an 11.771.400 ,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Lapor an 136.738.30 1,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Lapor an 136.738.30 1,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an 1.111.265. 568,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an 1.111.265. 568,00 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 jenis 1.223.077. 079,00 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 jenis 1.223.077. 079,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 54.181.192 ,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 54.181.192 ,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 312.229.54 8,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 312.229.54 8,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28 Unit 32.700.000 ,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28 Unit 32.700.000 ,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 3 Unit 823.966.33 9,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 3 Unit 823.966.33 9,00 2, PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 84 98,30 Perse n Perse n 12.706.16 8.700,00 PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 84 98,30 Perse n Perse n 12.706.16 8.700,00 Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 1 Unit 13.332.000 ,00 Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 1 Unit 13.332.000 ,00 No. RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Cata tan Pent ing Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapor an 13.332.000 ,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapor an 13.332.000 ,00 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 35 Titik 12.692.836 .700,00 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 35 Titik 12.692.836 .700,00 Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 35 Doku men 12.692.836 .700,00 Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 35 Doku men 12.692.836 .700,00 3, PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaa Kec. Curug 80 Perse n 1.423.867. 800,00 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaa Kec. Curug 80 Perse n 1.423.867. 800,00 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pe mberdayaan 25 kelom pok 1.423.867. 800,00 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pe mberdayaan 25 kelom pok 1.423.867. 800,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lemb aga Kema syara katan 96.278.000 ,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lemb aga Kema syara katan 96.278.000 ,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Lapor an 1.327.589. 800,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Lapor an 1.327.589. 800,00 4, PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjut i 73 Perse n 108.837.0 00,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjut i 73 Perse n 108.837.0 00,00 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 12 Kali 108.837.00 0,00 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 12 Kali 108.837.00 0,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Lapor an 108.837.00 0,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Lapor an 108.837.00 0,00 No. RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Cata tan Pent ing Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5, PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjut i 81 Perse n 350.521.5 00,00 PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjut i 81 Perse n 350.521.5 00,00 Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 3 jenis 350.521.50 0,00 Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 3 jenis 350.521.50 0,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 247.571.50 0,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 247.571.50 0,00 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 15.110.000 ,00 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 15.110.000 ,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Doku men 87.840.000 ,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Doku men 87.840.000 ,00 6, PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 89,30 Perse n 92.698.40 0,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 89,30 Perse n 92.698.40 0,00 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang difasilitasi 4 desa 92.698.400 ,00 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang difasilitasi 4 desa 92.698.400 ,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Doku men 92.698.400 ,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Doku men 92.698.400 ,00 KELURAHAN SUKABAKTI 2.222.724. 950,00 KELURAHAN SUKABAKTI 2.222.724. 950,00 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Perse n 903.246.4 50,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Perse n 903.246.4 50,00 No. RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Cata tan Pent ing Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 jenis 269.905.95 0,00 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 jenis 269.905.95 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 12.638.400 ,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 12.638.400 ,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 14 Paket 149.797.50 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 14 Paket 149.797.50 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 16.857.100 ,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 16.857.100 ,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket 43.325.550 ,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket 43.325.550 ,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 20.172.400 ,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 20.172.400 ,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lapor an 17.215.000 ,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lapor an 17.215.000 ,00 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Lapor an 9.900.000, 00 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tange rang, Curug , Semu a Kel/D esa Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Lapor an 9.900.000, 00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 4 jenis 545.846.80 0,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 4 jenis 545.846.80 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lapor an 2.236.000, 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lapor an 2.236.000, 00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapor an 96.094.800 ,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapor an 96.094.800 ,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an 447.516.00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an 447.516.00 0,00 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 jenis 87.493.700 ,00 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 jenis 87.493.700 ,00 No. RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Cata tan Pent ing Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 28.200.000 ,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 28.200.000 ,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 59.293.700 ,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 59.293.700 ,00 2, PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 84 98,30 Perse n Perse n 583.790.0 00,00 PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 84 98,30 Perse n Perse n 583.790.0 00,00 Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 unit 583.790.00 0,00 Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 unit 583.790.00 0,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Lapor an 583.790.00 0,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Lapor an 583.790.00 0,00 3, PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaa Kec. Curug 80 Perse n 677.368.5 00,00 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaa Kec. Curug 80 Perse n 677.368.5 00,00 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 55 titik 677.368.50 0,00 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 55 titik 677.368.50 0,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lemb aga Kema syara katan 9.760.000, 00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lemb aga Kema syara katan 9.760.000, 00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 25 Unit 164.578.50 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 25 Unit 164.578.50 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokm as / Orma s 503.030.00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokm as / Orma s 503.030.00 0,00 4, PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjut i 73 Perse n 58.320.00 0,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjut i 73 Perse n 58.320.00 0,00 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 7 kali 58.320.000 ,00 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 7 kali 58.320.000 ,00 No. RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Cata tan Pent ing Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Lapor an 58.320.000 ,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Sukab akti Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Lapor an 58.320.000 ,00 KELURAHAN BINONG 2.584.949. 000,00 KELURAHAN BINONG 2.584.949. 000,00 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Perse n 775.659.4 00,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Perse n 775.659.4 00,00 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 jenis 196.876.70 0,00 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 jenis 196.876.70 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 5.523.000, 00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 5.523.000, 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 92.417.700 ,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 92.417.700 ,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 6.612.500, 00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 6.612.500, 00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 30 Paket 42.063.500 ,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 30 Paket 42.063.500 ,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 10.750.000 ,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 10.750.000 ,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lapor an 29.610.000 ,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lapor an 29.610.000 ,00 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Lapor an 9.900.000, 00 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Lapor an 9.900.000, 00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 4 jenis 482.177.00 0,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 4 jenis 482.177.00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lapor an 2.795.000, 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lapor an 2.795.000, 00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Lapor an 83.952.000 ,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Lapor an 83.952.000 ,00 No. RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Cata tan Pent ing Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yang Disediakan yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an 395.430.00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an 395.430.00 0,00 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 jenis 96.605.700 ,00 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 jenis 96.605.700 ,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 37.350.000 ,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 37.350.000 ,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 59.255.700 ,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 59.255.700 ,00 2, PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 84 98,30 Perse n Perse n 1.220.586. 000,00 PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 84 98,30 Perse n Perse n 1.220.586. 000,00 Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 unit 1.220.586. 000,00 Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 unit 1.220.586. 000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Lapor an 1.220.586. 000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Lapor an 1.220.586. 000,00 3, PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaa Kec. Curug 80 Perse n 553.439.6 00,00 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaa Kec. Curug 80 Perse n 553.439.6 00,00 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 55 titik 553.439.60 0,00 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 55 titik 553.439.60 0,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lemb aga Kema syara katan 13.650.000 ,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lemb aga Kema syara katan 13.650.000 ,00 No. RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Cata tan Pent ing Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 25 Unit 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 25 Unit 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokm as / Orma s 539.789.60 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokm as / Orma s 539.789.60 0,00 4, PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjut i 73 Perse n 35.264.00 0,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjut i 73 Perse n 35.264.00 0,00 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 7 Kali 35.264.000 ,00 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 7 Kali 35.264.000 ,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Lapor an 35.264.000 ,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Binon g Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Lapor an 35.264.000 ,00 KELURAHAN CURUG KULON 2.000.341. 750,00 KELURAHAN CURUG KULON 2.000.341. 750,00 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Perse n 695.707.1 50,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Perse n 695.707.1 50,00 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 jenis 121.468.55 0,00 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 jenis 121.468.55 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 4.356.600, 00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 4.356.600, 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 21.792.000 ,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 21.792.000 ,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 11.043.000 ,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 11.043.000 ,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 27.214.950 ,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 27.214.950 ,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 11.972.000 ,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 11.972.000 ,00 No. RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Cata tan Pent ing Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lapor an 33.474.000 ,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lapor an 33.474.000 ,00 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Lapor an 11.616.000 ,00 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Lapor an 11.616.000 ,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 4 jenis 467.458.00 0,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 4 jenis 467.458.00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lapor an 8.648.000, 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lapor an 8.648.000, 00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapor an 39.380.000 ,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapor an 39.380.000 ,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an 419.430.00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an 419.430.00 0,00 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 jenis 106.780.60 0,00 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 jenis 106.780.60 0,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit 26.150.000 ,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit 26.150.000 ,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 80.630.600 ,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 80.630.600 ,00 2, PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 84 98,30 Perse n Perse n 415.743.5 00,00 PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 84 98,30 Perse n Perse n 415.743.5 00,00 Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 unit 415.743.50 0,00 Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 unit 415.743.50 0,00 No. RKPD Perubahan 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Cata tan Pent ing Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokas i Kegia tan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Lapor an 415.743.50 0,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Lapor an 415.743.50 0,00 3, PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaa Kec. Curug 80 Perse n 791.291.1 00,00 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaa Kec. Curug 80 Perse n 791.291.1 00,00 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 55 titik 791.291.10 0,00 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 55 titik 791.291.10 0,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lemb aga Kema syara katan 10.320.000 ,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lemb aga Kema syara katan 10.320.000 ,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 25 Unit 230.682.10 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 25 Unit 230.682.10 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokm as / Orma s 550.289.00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokm as / Orma s 550.289.00 0,00 4, PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjut i 73 Perse n 97.600.00 0,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjut i 73 Perse n 97.600.00 0,00 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 7 Kali 97.600.000 ,00 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 7 Kali 97.600.000 ,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Lapor an 97.600.000 ,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curug , Curug Kulon Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Lapor an 97.600.000 ,00 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
a.Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b.Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Curug sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait. Berikut hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Curug untuk Tahun 2025 : Tabel 4 (T-C. 32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Curug NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator / Sasaran Kegiatan Volume Catatan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) SUKABAKTI 1 Pembangunan Gsg Kelurahan Sukabakti Rw. 13 Kelurahan Sukabakti Memfasilitasi Kegiatan Masyarakat 1 PAKET 2 Pengadaan Lahan Untuk Perlebaran Jl.Sapan Utama Raya Rw 10, 11, 13 Kelurahan Sukabakti Memperlancar Lalu Lintas 1 PAKET 3 Pengadaan Lahan Untuk Perluasan Smpn 1 Curug Rt. 01 / 05 Kelurahan Sukabakti Untuk Meningkatkan Efektifitas Belajar Dan Mengajar 1 PAKET 4 Pelatihan Manajemen Dan Permodalan Umkm Rw.13 Kelurahan Sukabakti Meningkatkan Manajemen Terpadu Pelaku Usaha Mikro 1 PAKET 5 Pembentukan Dan Pembinaan Bank Sampah Terpadu Rw. 13 Kelurahan Sukabakti Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Dampak Ekonomi 1 PAKET 6 Pembangunan Tandon Sukabakti Kelurahan Sukabakti Mencegah Terjadinya Banjir 1 PAKET BINONG 7 Pembebasan Lahan Dan Pembangunan Utk Gsg Kelurahan; (Rt.05/03) Kelurahan Binong Memfasilitasi Kegiatan Masyarakat 1 PAKET 8 Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran Jalan Utama Binong Kelurahan Binong Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 3m x 1.000 9 Normalisasi Saluran Air Anak Kali Sabi Rt. 04/014 Kelurahan Binong Mencegah Terjadinya Banjir 1 PAKET 10 Pendopo/Joglo Kampung Kebhinekaan, Rw. 10 Kelurahan Binong Menunjang Kegiatan Ekonomi Masyarakat 1 PAKET NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator / Sasaran Kegiatan Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 11 Penataan Pemakaman Binong Permai Rw.16 Berbatasan Dg Rw. 06 Babakan Kelurahan Binong Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1 PAKET 12 Pembangunan Saluran Air Cijengir (Puskesmas Binong Kecamatan Curug Mencegah Terjadinya Banjir 50 CM X 500 M 13 Pengalihan Puskesmas Binong Menjadi Balai Latihan Kerja Kecamatan Curug Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penuntasan Pengangguran 1 PAKET 14 Lanjutan Penataan Smpn 5 Curug Kecamatan Curug Meningkatkan Sdm Yang Berdaya Saing 1 PAKET 15 Pembangunan Gerai Umkm Kelurahan Binong Kelurahan Binong Memaksimalkan Potensi Umkm 1 PAKET CURUG KULON 16 Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Curug Kulon Rt. 04/02 Kp. Curug Kulon Rt. 04/02 Memfasilitasi Kegiatan Masyarakat 12 x 24 m 17 Pembangunan Lapangan Mini Soccer Sintetis Outdoor (Sepak Bola Mini) Kelurahan Curug Kulon Rt.01/01 Kp. Curug Kulon Rt. 001/001 Meningkatkan Sdm Yang Berdaya Saing 4000 M2 18 Pembangunan Gedung Umkm, Lpm Dan Kepemudaan Kelurahan Curug Kulon Kp. Curug Kulon Rt. 04/02 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 12 x 12 (2 Lantai) 19 Pembangunan Area Wisata Air Kel. Curug Kulon Kelurahan Curug Kulon Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1,5 Hektar 20 Pemagaran Dan Penataan Makam Muslim Sirnagalih Rw. 6 Kelurahan Curug Kulon Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1,6 Hektar 21 LanjutanPenataan Alun- Alun Kecamatan Curug Kecamatan Curug Memfasilitasi Kegiatan Masyarakat 1 PAKET 22 Penataan Pasar Burung Alun-Alun Kecamatan Curug Memaksimalkan Potensi Umkm 1 PAKET 23 Pembangunan Perpustakaan Kecamatan Curug Jl Raya Curug Kecamatan Curug Meningkatkan Sdm Yang Berdaya Saing 1 PAKET CUKANGGALIH 24 Rehab Puskesmas Pembantu Rt 07/09 Desa Cukanggalih Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Atas Fasilitas Kesehatan 1 PAKET 25 Drainase Jl Raya Utama Cukanggalih Desa Cukanggalih Mencegah Terjadinya Banjir 1M X 3.000 M 26 Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran Jalan Raya Cukanggalih Rw. 1 Desa Cukanggalih Memfasilitasi Akses Warga 2m x 3.000 M NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator / Sasaran Kegiatan Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 27 Drainase Dari Asem Sampai Kali Cirarab Rw. 7 Rw 8 Desa Cukanggalih Mencegah Terjadinya Banjir 1M X 500 M 28 Pembangunan Sdn Cukanggalih 3 Rt. 03/05 Desa Cukanggalih Meningkatkan Sdm Yang Berdaya Saing 1 PAKET 29 Lanjutan Rehab Gsg Dan Halaman Belakang Kantor Kecamatan Curug Kecamatan Curug Memfasilitasi Kegiatan Masyarakat 1 PAKET 30 Pelatihan Softskill Digital Umkm Kecamatan Curug Memaksimalkan Potensi Umkm 1 PAKET 31 Lanjutan Penataan Akses Stadion Mini Kecamatan Curug Memudahkan Akses Ke Stadion Mini 5M X 500 M 32 Bedah Rumah Rtlh Kecamatan Curug Penuntasan Kemiskinan 30 KPM 33 Penguatan Produk Unggulan Desa/Kelurahan Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Kecamatan Curug Memaksimalkan Potensi Ekonomi 1 PAKET CURUG WETAN 34 Pengadaan Lahan Smpn Curug Wetan Rt. 04/01 Curug Wetan Meningkatkan Sdm Yang Berdaya Saing 3000 M 35 Turab Rt 02 Rw 05 Curug Wetan Mencegah Terjadinya Banjir 100m x 60 x 1.5m 36 Turab Kp Nagrog,Rt 002/09 Kp Nagrog,Rt 002/09 Mencegah Terjadinya Banjir 200m x 60 x 1.5m 37 U Ditch Rt 04 Rw 01 Rt 04 Rw 01 Mencegah Terjadinya Banjir 50M X 30CM X 50CM 38 Pelatihan Pengelolaan Dan Marketing Umkm Rw. 01 Curug Wetan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 15 UMKM 39 Pembangunan Jambanisasi (Odf) 200 Kpm Kecamatan Curug Mencapai Odf 200 KPM KADU 40 Paving Block Lingkungan Tpu Desa Kadu Kp. Cijengir Rt 003/007 Desa Kadu Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1.5 m x 200 m ; 2 m x 100 m 41 Betonisasi Jalan Pokpan Rt. 01, 02, 03 Rw. 07 Desa Kadu Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 4 m x 500 m NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator / Sasaran Kegiatan Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 42 Turab Tpt Makam Sempur Kp. Sempur Rt 001/006 Desa Kadu Memfasilitasi Kebutuhan Masyarakat Atas Pemakaman 1.8 m x 0,4 m x 150 m 43 Lanjutan Perbaikan Drainase Jl. Bitung - Pasirandu Kp. Kadu Rw 002 Kp. Kadu Rw 002 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 1.2 m x 100 m 44 Lanjutan Uditc Jl. Utama Sempur Kp. Sempur Rw 006 Kp. Sempur Rw 006 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 0.4 m x 150 m KADUJAYA 45 Hotmix Jalan Rt. 003 Rw. 005 Desa Kadu Jaya Sdn Kadu Iv Memfasilitasi Kegiatan Masyarakat 2.5 m x 200 m 46 Paving Block Halaman Sdn Kadu Jaya Kadu Jaya Mendukung Aktivitas Belajar Mengajar 500 m 47 Drainase U-Ditch Rt. 03 / 05 Kadu Jaya Mencegah Terjadinya Banjir 60 cm x 300 m 48 Lanjutan Betonisasi Jalan Desa Kadu Jaya Kp. Cisereh Rt. 01/06 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 3 x 200 m 49 Betonisasi Jalan Desa Kadu Jaya Kp. Bitung 01/05 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas 3m x 250m 50 Penataan Kampung Santri Kecamatan Curug Memaksimalkan Potensi Ekonomi 1 PAKET

1.Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

a.Pengendalian Jumlah Penduduk;
b.Reformasi Pembangunan Kesehatan: 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply); 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
c.Reformasi Pembangunan Pendidikan;
d.Sinergi Percepatan.
1. 2.Bidang Ekonomi
a.Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
b.Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
c.Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
d.Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
e.Reformasi Keuangan Negara.
1. 3.Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
a.Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
1. 4.Bidang Sarana dan Prasarana
a.Peningkatan Ketahanan Air;
b.Penguatan Konektivitas Nasional: 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah; 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi; 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
c.Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar: 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional; 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi; 3) Penataan Perumahan/Permukiman.
1. 5.Bidang Politik
a.Konsolidasi Demokrasi.
1. 6.Bidang Pertahanan dan Keamanan 3.2 Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI 3.3 Pemberdayaan Industri Pertahanan 3.4 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
2. 7.Bidang Hukum dan Aparatur
a.Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
b.Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
1. 8.Bidang Wilayah dan Tata Ruang
a.Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
b.Pengelolaan Risiko Bencana;
c.Sinergi Pembangunan Perdesaan.
1. 9.Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
a.Perkuatan Ketahanan Pangan;
b.Peningkatan Ketahanan Energi;
c.Percepatan Pembangunan Kelautan;
d.Peningkatan Perekonomian dan Keanekaragaman Hayati dan Kualitaslingkungan hidup Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional yaitu :
1. 1.Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama;
2. 2.Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur;
3. 3.Segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas;
4. 4.Penyederhaan Birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran;
5. 5.Transformasi Ekonomi. Untuk itu, Pemerintah Kabuaten Tangerang harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Curug Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Tangerang, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2025, yaitu:
6. 1.Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Curug. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah : 1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan
7. 2.Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Curug dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Curug Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 2.1 Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan 2.2 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: Tabel 5 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Curug No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional 1 2 3 4 5 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Nilai AKIP Nilai AKIP Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Curug adalah sebagai berikut : Tabel 6 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Curug No Indikator Kinerja Utama Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Kondisi Akhir 2022* 2023** 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Angka 81,14 82 83 84 85 85 2 Nilai AKIP Angka 78,81 80 80,5 81 82 82 2.1 Progam dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Curug adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Curug dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai dengan triwulan II yang sudah berjalan, pelaksanaan kinerja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Rancangan Rencana kerja perubahan untuk tahun 2025, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Curug pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
8. 1.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
a.Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
b.Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
c.Program dan Kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat, penanganan kemiskinan ekstream dan stunting, peningkatan SDM dan kualitas tata Kelola pemerintahan.
1. 2.Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Tahun 2025 sebagai berikut :
2. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Fasilitasi Kunjungan Tamu
g.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
1. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.2 Kegiatan Pemberdayaan (Kelurahan Sukabakti, Binong dan Curug Kulon)
a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1. 4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. 5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa a.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. 6.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
a.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b.Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
c.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.3 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Curug Berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Curug terdapat penambahan/pengurangan pagu indikatif sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Curug adalah sebagai berikut : Tabel 7. Pendanaan Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Loka si Kegia tan Rencana Perubahan Tahun 2025 Bertambah /Berkurang Alasan Perub ahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sebel um Peru baha n Setel ah Peru baha n Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 KECAMATAN CURUG 36.524.78 5.261,00 36.007.43 0.139,00 - 517.355.12 2,00 26.874.94 5.880,00 7 UNSUR KEWILAYAH AN 36.524.78 5.261,00 36.007.43 0.139,00 - 517.355.12 2,00 26.874.94 5.880,00 7.01 KECAMATAN 29.435.06 5.261,00 29.199.41 4.439,00 - 235.650.82 2,00 17.695.93 3.240,00 1 , 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Perse n 100 Perse n 14.489.46 3.661,00 14.517.32 1.039,00 27.857.378 ,00 100 % 12.786.27 3.240,00 7.01.01. 2.01 Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Doku men 7 Doku men 141.028.0 00,00 140.028.0 00,00 - 1.000.000, 00 6 180.030.0 00,00 7.01.01.2 .01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 4 Doku men 3 Doku men 71.022.00 0,00 70.522.00 0,00 -500.000,00 Refocu sing Honor Tim Pelaks ana 4 101.490.0 00,00 7.01.01.2 .01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 2 Lapor an 2 Lapor an 31.122.00 0,00 31.122.00 0,00 0,00 2 37.740.00 0,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Loka si Kegia tan Rencana Perubahan Tahun 2025 Bertambah /Berkurang Alasan Perub ahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sebel um Peru baha n Setel ah Peru baha n Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.01.01.2 .01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 1 Lapor an 1 Lapor an 38.884.00 0,00 38.384.00 0,00 -500.000,00 Refocu sing Honor Tim Pelaks ana 1 40.800.00 0,00 7.01.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Doku men 1 Doku men 10.367.13 1.213,00 10.304.03 6.291,00 - 63.094.922 ,00 1 9.323.553 .780,00 7.01.01.2 .02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 41 Oran g/b ulan 37 Oran g/b ulan 10.337.87 6.213,00 10.275.28 1.291,00 - 62.594.922, 00 Penyes uaian Gaji dan Tunja ngan 41 9.292.953. 780,00 7.01.01.2 .02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lana n/Semesteran SKPD Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 2 Lapor an 1 Lapor an 29.255.00 0,00 28.755.00 0,00 -500.000,00 Refocu sing Honor Tim Pelaks ana 2 30.600.00 0,00 7.01.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 41 orang 41 orang 191.420.0 00,00 169.562.0 00,00 - 21.858.000 ,00 43 160.140.0 00,00 7.01.01.2 .05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 41 Paket 41 Paket 84.878.00 0,00 84.878.00 0,00 0,00 43 54.060.00 0,00 7.01.01.2 .05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 100 Oran g 85 Oran g 106.542.0 00,00 84.684.00 0,00 - 21.858.000, 00 Refocu sing Angga ran 43 106.080.0 00,00 7.01.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 jenis 8 jenis 1.394.132 .100,00 1.420.842 .400,00 26.710.300 ,00 9 1.303.356 .000,00 7.01.01.2 .06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 4 Paket 4 Paket 23.425.50 0,00 23.425.50 0,00 0,00 4 41.310.00 0,00 7.01.01.2 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 12 Paket 15 Paket 786.468.8 00,00 961.468.8 00,00 175.000.000 ,00 Penam bahan Angga ran untuk Pembe lian Germo 10 663.000.0 00,00 7.01.01.2 .06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Kab. Tange rang, Curu 12 Paket 12 Paket 50.833.00 0,00 50.833.00 0,00 0,00 16 125.562.0 00,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Loka si Kegia tan Rencana Perubahan Tahun 2025 Bertambah /Berkurang Alasan Perub ahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sebel um Peru baha n Setel ah Peru baha n Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yang Disediakan g, Semu a Kel/ Desa 7.01.01.2 .06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 48 Paket 49 Paket 104.426.8 00,00 105.222.1 00,00 795.300,00 Kelebi han atas Refocu sing 51 101.184.0 00,00 7.01.01.2 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 4 Paket 3 Paket 137.276.0 00,00 101.560.0 00,00 - 35.716.000, 00 Refocu sing Angga ran 5 96.900.00 0,00 7.01.01.2 .06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 12 Lapor an 11 Lapor an 130.956.0 00,00 97.960.00 0,00 - 32.996.000, 00 Refocu sing Angga ran 13 142.800.0 00,00 7.01.01.2 .06.0009 Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 4 Lapor an 3 Lapor an 160.746.0 00,00 80.373.00 0,00 - 80.373.000, 00 Refocu sing Angga ran 3 132.600.0 00,00 7.01.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 4 jenis 4 jenis 1.172.675 .269,00 1.259.775 .269,00 87.100.000 ,00 4 999.113.4 60,00 7.01.01.2 .08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 12 Lapor an 12 Lapor an 11.771.40 0,00 11.771.40 0,00 0,00 17 16.576.02 0,00 7.01.01.2 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 5 Lapor an 5 Lapor an 136.738.3 01,00 136.738.3 01,00 0,00 6 128.520.0 00,00 7.01.01.2 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 12 Lapor an 14 Lapor an 1.024.165. 568,00 1.111.265. 568,00 87.100.000, 00 Penam bahan THR dan Gaji 13 Non PNS 6 854.017.4 40,00 7.01.01. 2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 jenis 4 jenis 1.223.077 .079,00 1.223.077 .079,00 0,00 5 820.080.0 00,00 7.01.01.2 .09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 1 Unit 1 Unit 54.181.19 2,00 54.181.19 2,00 0,00 6 39.780.00 0,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Loka si Kegia tan Rencana Perubahan Tahun 2025 Bertambah /Berkurang Alasan Perub ahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sebel um Peru baha n Setel ah Peru baha n Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dinas Jabatan 7.01.01.2 .09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 3 Unit 3 Unit 312.229.5 48,00 312.229.5 48,00 0,00 5 243.270.0 00,00 7.01.01.2 .09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 28 Unit 28 Unit 32.700.00 0,00 32.700.00 0,00 0,00 10 27.030.00 0,00 7.01.01.2 .09.0009 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 3 Unit 3 Unit 823.966.3 39,00 823.966.3 39,00 0,00 5 510.000.0 00,00 2 , 7.01.02 PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 84 98,3 0 Perse n Perse n 84 98,3 0 Perse n Perse n 12.669.40 8.700,00 12.706.16 8.700,00 36.760.000 ,00 85% 98,5 % 2.713.600 .000,00 7.01.02. 2.02 Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n yang Tidak Dilaksanaka n oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 1 Unit 1 Unit 13.332.00 0,00 13.332.00 0,00 0,00 1 183.600.0 00,00 7.01.02.2 .02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 1 Lapor an 1 Lapor an 13.332.00 0,00 13.332.00 0,00 0,00 1 183.600.0 00,00 7.01.02. 2.03 Koordinasi Pemeliharaa n Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 35 Titik 35 Titik 12.656.07 6.700,00 12.692.83 6.700,00 36.760.000 ,00 40 2.530.000 .000,00 7.01.02.2 .03.0001 Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 35 Doku men 40 Doku men 12.656.07 6.700,00 12.692.83 6.700,00 36.760.000, 00 Penam bahan Angga ran 55 2.530.000. 000,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Loka si Kegia tan Rencana Perubahan Tahun 2025 Bertambah /Berkurang Alasan Perub ahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sebel um Peru baha n Setel ah Peru baha n Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 , 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaa Kec. Curug 80 Perse n 80 Perse n 1.507.116 .000,00 1.423.867 .800,00 - 83.248.200 ,00 80,5 0% 1.320.900 .000,00 7.01.03. 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pe mberdayaan 25 kelo mpok 25 kelo mpok 1.507.116 .000,00 1.423.867 .800,00 - 83.248.200 ,00 30 1.320.900 .000,00 7.01.03.2 .01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 6 Lemb aga Kema syara katan 6 Lemb aga Kema syara katan 96.278.00 0,00 96.278.00 0,00 0,00 8 96.900.00 0,00 7.01.03.2 .01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 12 Lapor an 11 Lapor an 1.410.838. 000,00 1.327.589. 800,00 - 83.248.200, 00 Refocu sing Angga ran 10 1.224.000. 000,00 4 , 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBA N UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjut i 73 Perse n 73 Perse n 198.327.0 00,00 108.837.0 00,00 - 89.490.000 ,00 75% 173.400.0 00,00 7.01.04. 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 12 Kali 12 Kali 198.327.0 00,00 108.837.0 00,00 - 89.490.000 ,00 9 173.400.0 00,00 7.01.04.2 .01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 12 Lapor an 11 Lapor an 198.327.0 00,00 108.837.0 00,00 - 89.490.000, 00 Refocu sing Angga ran 9 173.400.0 00,00 5 , 7.01.05 PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjut i 81 Perse n 81 Perse n 401.659.9 00,00 350.521.5 00,00 - 51.138.400 ,00 83% 516.120.0 00,00 7.01.05. 2.01 Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 3 jenis 3 jenis 401.659.9 00,00 350.521.5 00,00 - 51.138.400 ,00 5 516.120.0 00,00 7.01.05.2 .01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 50 Oran g 45 Oran g 269.869.9 00,00 247.571.5 00,00 - 22.298.400, 00 Refocu sing Angga ran 60 265.200.0 00,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Loka si Kegia tan Rencana Perubahan Tahun 2025 Bertambah /Berkurang Alasan Perub ahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sebel um Peru baha n Setel ah Peru baha n Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2 .01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 50 Oran g 45 Oran g 18.030.00 0,00 15.110.00 0,00 - 2.920.000,0 0 Refocu sing Angga ran 60 41.820.00 0,00 7.01.05.2 .01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 12 Doku men 11 Doku men 113.760.0 00,00 87.840.00 0,00 - 25.920.000, 00 Refocu sing Angga ran 60 209.100.0 00,00 6 , 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTA HAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 89,3 0 Perse n 89,3 0 Perse n 169.090.0 00,00 92.698.40 0,00 - 76.391.600 ,00 89,4 5% 185.640.0 00,00 7.01.06. 2.01 Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa Jumlah Desa yang difasilitasi 4 desa 4 desa 169.090.0 00,00 92.698.40 0,00 - 76.391.600 ,00 4 185.640.0 00,00 7.01.06.2 .01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 4 Doku men 3 Doku men 169.090.0 00,00 92.698.40 0,00 - 76.391.600, 00 Refocu sing Angga ran 7 185.640.0 00,00 KELURAHAN SUKABAKTI 2.292.954 .000,00 2.222.724 .950,00 - 70.229.050 ,00 2.909.285 .400,00 1 , 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Perse n 100 Perse n 879.140.5 00,00 903.246.4 50,00 24.105.950 ,00 100 % 977.185.4 00,00 7.01.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 jenis 8 jenis 285.400.0 00,00 269.905.9 50,00 - 15.494.050 ,00 9 311.773.0 00,00 7.01.01.2 .06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Suka bakti 4 Paket 4 Paket 12.638.40 0,00 12.638.40 0,00 0,00 4 13.260.00 0,00 7.01.01.2 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Suka bakti 14 Paket 14 Paket 149.797.5 00,00 149.797.5 00,00 0,00 10 178.500.0 00,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Loka si Kegia tan Rencana Perubahan Tahun 2025 Bertambah /Berkurang Alasan Perub ahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sebel um Peru baha n Setel ah Peru baha n Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.01.01.2 .06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Suka bakti 10 Paket 10 Paket 16.857.10 0,00 16.857.10 0,00 0,00 16 22.950.00 0,00 7.01.01.2 .06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Suka bakti 25 Paket 65 Paket 42.200.80 0,00 43.325.55 0,00 1.124.750,0 0 Kelebi han atas Refocu sing 51 37.740.00 0,00 7.01.01.2 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 5 Paket 4 Paket 26.891.20 0,00 20.172.40 0,00 - 6.718.800,0 0 Refocu sing Angga ran 5 20.400.00 0,00 7.01.01.2 .06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tange rang, Curu g, Suka bakti 12 Lapor an 12 Lapor an 17.215.00 0,00 17.215.00 0,00 0,00 13 25.000.00 0,00 7.01.01.2 .06.0009 Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tange rang, Curu g, Semu a Kel/ Desa 3 Lapor an 2 Lapor an 19.800.00 0,00 9.900.000, 00 - 9.900.000,0 0 Refocu sing Angga ran 3 13.923.00 0,00 7.01.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 4 jenis 4 jenis 506.246.8 00,00 545.846.8 00,00 39.600.000 ,00 4 500.172.4 00,00 7.01.01.2 .08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tange rang, Curu g, Suka bakti 12 Lapor an 12 Lapor an 2.236.000, 00 2.236.000, 00 0,00 17 17.890.80 0,00 7.01.01.2 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Suka bakti 12 Lapor an 12 Lapor an 96.094.80 0,00 96.094.80 0,00 0,00 6 115.000.0 00,00 7.01.01.2 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Suka bakti 12 Lapor an 14 Lapor an 407.916.0 00,00 447.516.0 00,00 39.600.000, 00 Penam bahan THR dan Gaji 13 Non PNS 6 367.281.6 00,00 7.01.01. 2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 jenis 5 jenis 87.493.70 0,00 87.493.70 0,00 0,00 5 165.240.0 00,00 7.01.01.2 .09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tange rang, Curu g, Suka bakti 16 Unit 16 Unit 28.200.00 0,00 28.200.00 0,00 0,00 10 27.540.00 0,00 7.01.01.2 .09.0009 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Kab. Tange rang, Curu g, Suka bakti 1 Unit 1 Unit 59.293.70 0,00 59.293.70 0,00 0,00 1 137.700.0 00,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Loka si Kegia tan Rencana Perubahan Tahun 2025 Bertambah /Berkurang Alasan Perub ahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sebel um Peru baha n Setel ah Peru baha n Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 , 7.01.02 PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 84 98,3 0 Perse n Perse n 84 98,3 0 Perse n Perse n 594.890.0 00,00 583.790.0 00,00 - 11.100.000 ,00 85% 98,5 % 550.000.0 00,00 7.01.02. 2.02 Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n yang Tidak Dilaksanaka n oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 unit 6 unit 594.890.0 00,00 583.790.0 00,00 - 11.100.000 ,00 6 550.000.0 00,00 7.01.02.2 .02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curu g, Suka bakti 4 Lapor an 3 Lapor an 594.890.0 00,00 583.790.0 00,00 - 11.100.000, 00 Refocu sing Angga ran 4 550.000.0 00,00 3 , 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaa Kec. Curug 80 Perse n 80 Perse n 743.573.5 00,00 677.368.5 00,00 - 66.205.000 ,00 80,5 0% 1.297.440 .000,00 7.01.03. 2.02 Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 55 titik 55 titik 743.573.5 00,00 677.368.5 00,00 - 66.205.000 ,00 60 1.297.440 .000,00 7.01.03.2 .02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tange rang, Curu g, Suka bakti 3 Lemb aga Kema syara katan 3 Lemb aga Kema syara katan 9.760.000, 00 9.760.000, 00 0,00 9 22.440.00 0,00 7.01.03.2 .02.0002 Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kab. Tange rang, Curu g, Suka bakti 25 Unit 25 Unit 164.578.5 00,00 164.578.5 00,00 0,00 81 510.000.0 00,00 7.01.03.2 .02.0003 Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tange rang, Curu g, Suka bakti 3 Pokm as / Orma s 2 Pokm as / Orma s 569.235.0 00,00 503.030.0 00,00 - 66.205.000, 00 Refocu sing Angga ran 15 765.000.0 00,00 4 , 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBA N UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjut i 73 Perse n 73 Perse n 75.350.00 0,00 58.320.00 0,00 - 17.030.000 ,00 75% 84.660.00 0,00 7.01.04. 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 7 kali 7 kali 75.350.00 0,00 58.320.00 0,00 - 17.030.000 ,00 9 84.660.00 0,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Loka si Kegia tan Rencana Perubahan Tahun 2025 Bertambah /Berkurang Alasan Perub ahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sebel um Peru baha n Setel ah Peru baha n Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.01.04.2 .01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curu g, Suka bakti 5 Lapor an 4 Lapor an 75.350.00 0,00 58.320.00 0,00 - 17.030.000, 00 Refocu sing Angga ran 9 84.660.00 0,00 KELURAHAN BINONG 2.675.184 .000,00 2.584.949 .000,00 - 90.235.000 ,00 3.503.780 .240,00 1 , 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Perse n 100 Perse n 753.569.4 00,00 775.659.4 00,00 22.090.000 ,00 100 % 1.030.280 .240,00 7.01.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 jenis 8 jenis 210.786.7 00,00 196.876.7 00,00 - 13.910.000 ,00 9 359.121.6 00,00 7.01.01.2 .06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 4 Paket 4 Paket 5.523.000, 00 5.523.000, 00 0,00 4 9.486.000, 00 7.01.01.2 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 12 Paket 12 Paket 92.417.70 0,00 92.417.70 0,00 0,00 10 193.800.0 00,00 7.01.01.2 .06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 10 Paket 10 Paket 6.612.500, 00 6.612.500, 00 0,00 16 19.380.00 0,00 7.01.01.2 .06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 30 Paket 31 Paket 41.693.50 0,00 42.063.50 0,00 370.000,00 Kelebi han atas Refocu sing 51 58.140.00 0,00 7.01.01.2 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 5 Paket 5 Paket 10.750.00 0,00 10.750.00 0,00 0,00 5 32.130.00 0,00 7.01.01.2 .06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 12 Lapor an 11 Lapor an 33.990.00 0,00 29.610.00 0,00 - 4.380.000,0 0 Refocu sing Angga ran 13 27.030.00 0,00 7.01.01.2 .06.0009 Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 3 Lapor an 2 Lapor an 19.800.00 0,00 9.900.000, 00 - 9.900.000,0 0 Refocu sing Angga ran 3 19.155.60 0,00 7.01.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 4 jenis 4 jenis 446.177.0 00,00 482.177.0 00,00 36.000.000 ,00 4 438.977.6 40,00 7.01.01.2 .08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tange rang, Curu g, 12 Lapor an 12 Lapor an 2.795.000, 00 2.795.000, 00 0,00 17 21.000.00 0,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Loka si Kegia tan Rencana Perubahan Tahun 2025 Bertambah /Berkurang Alasan Perub ahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sebel um Peru baha n Setel ah Peru baha n Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Binon g 7.01.01.2 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 12 Lapor an 12 Lapor an 83.952.00 0,00 83.952.00 0,00 0,00 6 91.139.04 0,00 7.01.01.2 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 12 Lapor an 14 Lapor an 359.430.0 00,00 395.430.0 00,00 36.000.000, 00 Penam bahan THR dan Gaji 13 Non PNS 6 326.838.6 00,00 7.01.01. 2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 jenis 5 jenis 96.605.70 0,00 96.605.70 0,00 0,00 5 232.181.0 00,00 7.01.01.2 .09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 30 Unit 30 Unit 37.350.00 0,00 37.350.00 0,00 0,00 10 32.181.00 0,00 7.01.01.2 .09.0009 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 1 Unit 1 Unit 59.255.70 0,00 59.255.70 0,00 0,00 1 200.000.0 00,00 2 , 7.01.02 PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 84 98,3 0 Perse n Perse n 84 98,3 0 Perse n Perse n 1.232.006 .000,00 1.220.586 .000,00 - 11.420.000 ,00 85% 98,5 % 918.000.0 00,00 7.01.02. 2.02 Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n yang Tidak Dilaksanaka n oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 unit 6 unit 1.232.006 .000,00 1.220.586 .000,00 - 11.420.000 ,00 6 918.000.0 00,00 7.01.02.2 .02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 3 Lapor an 2 Lapor an 1.232.006. 000,00 1.220.586. 000,00 - 11.420.000, 00 Refocu sing Angga ran 3 918.000.0 00,00 3 , 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaa Kec. Curug 80 Perse n 80 Perse n 628.233.6 00,00 553.439.6 00,00 - 74.794.000 ,00 80,5 0% 1.417.800 .000,00 7.01.03. 2.02 Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 55 titik 55 titik 628.233.6 00,00 553.439.6 00,00 - 74.794.000 ,00 55 1.417.800 .000,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Loka si Kegia tan Rencana Perubahan Tahun 2025 Bertambah /Berkurang Alasan Perub ahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sebel um Peru baha n Setel ah Peru baha n Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7.01.03.2 .02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 3 Lemb aga Kema syara katan 3 Lemb aga Kema syara katan 13.650.00 0,00 13.650.00 0,00 0,00 9 20.400.00 0,00 7.01.03.2 .02.0002 Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 25 Unit 25 Unit 0,00 0,00 0,00 81 510.000.0 00,00 7.01.03.2 .02.0003 Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 3 Pokm as / Orma s 2 Pokm as / Orma s 614.583.6 00,00 539.789.6 00,00 - 74.794.000, 00 Refocu sing Angga ran 15 887.400.0 00,00 4 , 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBA N UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjut i 73 Perse n 73 Perse n 61.375.00 0,00 35.264.00 0,00 - 26.111.000 ,00 75,0 0% 137.700.0 00,00 7.01.04. 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 7 Kali 7 Kali 61.375.00 0,00 35.264.00 0,00 - 26.111.000 ,00 9 137.700.0 00,00 7.01.04.2 .01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curu g, Binon g 5 Lapor an 4 Lapor an 61.375.00 0,00 35.264.00 0,00 - 26.111.000, 00 Refocu sing Angga ran 9 137.700.0 00,00 KELURAHAN CURUG KULON 2.121.582 .000,00 2.000.341 .750,00 - 121.240.25 0,00 2.765.947 .000,00 1 , 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Perse n 100 Perse n 675.731.4 00,00 695.707.1 50,00 19.975.750 ,00 100, 00% 953.930.0 00,00 7.01.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 jenis 8 jenis 137.492.8 00,00 121.468.5 50,00 - 16.024.250 ,00 9 383.130.0 00,00 7.01.01.2 .06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 5 Paket 5 Paket 4.356.600, 00 4.356.600, 00 0,00 4 10.000.00 0,00 7.01.01.2 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 6 Paket 6 Paket 21.792.00 0,00 21.792.00 0,00 0,00 10 224.400.0 00,00 7.01.01.2 .06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Curu 10 Paket 10 Paket 11.043.00 0,00 11.043.00 0,00 0,00 16 25.500.00 0,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Loka si Kegia tan Rencana Perubahan Tahun 2025 Bertambah /Berkurang Alasan Perub ahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sebel um Peru baha n Setel ah Peru baha n Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 g Kulon 7.01.01.2 .06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 12 Paket 13 Paket 22.106.20 0,00 27.214.95 0,00 5.108.750,0 0 Kelebi han atas Refocu sing 51 28.050.00 0,00 7.01.01.2 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 10 Paket 9 Paket 20.666.00 0,00 11.972.00 0,00 - 8.694.000,0 0 Refocu sing Angga ran 5 25.500.00 0,00 7.01.01.2 .06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 12 Lapor an 12 Lapor an 33.474.00 0,00 33.474.00 0,00 0,00 13 34.680.00 0,00 7.01.01.2 .06.0009 Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 3 Lapor an 2 Lapor an 24.055.00 0,00 11.616.00 0,00 - 12.439.000, 00 Refocu sing Angga ran 3 35.000.00 0,00 7.01.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 4 jenis 4 jenis 431.458.0 00,00 467.458.0 00,00 36.000.000 ,00 4 440.800.0 00,00 7.01.01.2 .08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 12 Lapor an 12 Lapor an 8.648.000, 00 8.648.000, 00 0,00 17 20.000.00 0,00 7.01.01.2 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 12 Lapor an 12 Lapor an 39.380.00 0,00 39.380.00 0,00 0,00 6 40.800.00 0,00 7.01.01.2 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 12 Lapor an 14 Lapor an 383.430.0 00,00 419.430.0 00,00 36.000.000, 00 Penam bahan THR dan Gaji 13 Non PNS 6 380.000.0 00,00 7.01.01. 2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 jenis 5 jenis 106.780.6 00,00 106.780.6 00,00 0,00 5 130.000.0 00,00 7.01.01.2 .09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 27 Unit 27 Unit 26.150.00 0,00 26.150.00 0,00 0,00 10 30.000.00 0,00 7.01.01.2 .09.0009 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 1 Unit 1 Unit 80.630.60 0,00 80.630.60 0,00 0,00 1 100.000.0 00,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Loka si Kegia tan Rencana Perubahan Tahun 2025 Bertambah /Berkurang Alasan Perub ahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sebel um Peru baha n Setel ah Peru baha n Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 , 7.01.02 PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 84 98,3 0 Perse n Perse n 84 98,3 0 Perse n Perse n 437.643.5 00,00 415.743.5 00,00 - 21.900.000 ,00 85% 98,5 % 350.000.0 00,00 7.01.02. 2.02 Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n yang Tidak Dilaksanaka n oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 unit 6 unit 437.643.5 00,00 415.743.5 00,00 - 21.900.000 ,00 6 350.000.0 00,00 7.01.02.2 .02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 2 Lapor an 1 Lapor an 437.643.5 00,00 415.743.5 00,00 - 21.900.000, 00 Refocu sing Angga ran 2 350.000.0 00,00 3 , 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaa Kec. Curug 80 Perse n 80 Perse n 882.267.1 00,00 791.291.1 00,00 - 90.976.000 ,00 80,5 0% 1.305.600 .000,00 7.01.03. 2.02 Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 55 titik 55 titik 882.267.1 00,00 791.291.1 00,00 - 90.976.000 ,00 55 1.305.600 .000,00 7.01.03.2 .02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 3 Lemb aga Kema syara katan 3 Lemb aga Kema syara katan 10.320.00 0,00 10.320.00 0,00 0,00 9 20.400.00 0,00 7.01.03.2 .02.0002 Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 25 Unit 25 Unit 230.682.1 00,00 230.682.1 00,00 0,00 81 510.000.0 00,00 7.01.03.2 .02.0003 Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 4 Pokm as / Orma s 3 Pokm as / Orma s 641.265.0 00,00 550.289.0 00,00 - 90.976.000, 00 Refocu sing Angga ran 15 775.200.0 00,00 4 , 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBA N UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjut i 73 Perse n 73 Perse n 125.940.0 00,00 97.600.00 0,00 - 28.340.000 ,00 75,0 0% 156.417.0 00,00 7.01.04. 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Jumlah kegiatan ketentraman dan 7 Kali 7 Kali 125.940.0 00,00 97.600.00 0,00 - 28.340.000 ,00 9 156.417.0 00,00 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Loka si Kegia tan Rencana Perubahan Tahun 2025 Bertambah /Berkurang Alasan Perub ahan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Targ et Cap aian Kine rja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sebel um Peru baha n Setel ah Peru baha n Sebelum Perubaha n Setelah Perubaha n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ketenterama n dan Ketertiban Umum ketertiban umum di kecamatan 7.01.04.2 .01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tange rang, Curu g, Curu g Kulon 5 Lapor an 4 Lapor an 125.940.0 00,00 97.600.00 0,00 - 28.340.000, 00 Refocu sing Angga ran 9 156.417.0 00,00 J U M L A H 36.524.78 5.261,00 36.007.43 0.139,00 - 517.355.12 2,00 26.874.94 5.880,00
a.Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain :
1. 1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. 2.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025 setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sampai dengan TW II 2025. Namun karena belum berakhirnya seluruh kegiatan di TW II ini maka adanya beberapa kegiatan yang belum dapat terukur sepenuhnya. Selain itu terdapat penyesuaian penambahan dan pengurangan anggaran/kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Curug;
3. 3.Anggaran pada Renja Perubahan Kecamatan Curug hampir secara keseluruhan kegiatan dan sub kegiatan mengalami perubahan dari Renja Murni 2025 dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan pada Kecamatan Curug terutama adanya Refocusing anggaran dari Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. 4.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b.Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. 1.Renja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.
c.Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang. Demikian dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Curug ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2024. Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Curug, dan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Curug Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
1. 36.Kecamatan Legok Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Kecamatan Legok merupakan dokumen perencanaan OPD Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang. Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Legok Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Legok Nomor : 900/Kep. –Kec.Lgk/2025 tentang Rencana Kerja Kecamatan Legok Tahun Anggaran 2025, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Legok tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Kecamatan Legok tahun 2024 – 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Legok Tahun 2024 – 2026 yaitu : “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera” Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa : Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut. Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan. Sehat yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2024 -2026 tersebut akan ditempuh melalui Enam misi pembangunan daerah sebagai berikut :
2. 1.Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyaraka menuju masyarakat yang religius.
3. 2.Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
4. 3.Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
5. 4.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
6. 5.Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
7. 6.Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Legok Tahun 2025 antara lain :
8. 1.Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
9. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah
10. 3.Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. 4.Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang – undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );
12. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
15. 8.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
16. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-1018.
17. 10.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintah kepada Kecamatan.
18. 11.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugsa dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
19. 12.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomot 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
20. 13.Keputusan Plt. camat legok Nomor : 900/Kep. –Lgk/2024 Tentang penyusunan rencana kerja perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-P OPD) 1.2 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Legok Tahun 2024 adalah :
a.Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
b.Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas antara Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Legok Tahun 2024-2026 dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
c.Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
d.Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi Antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
e.Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. 1.4 Sistematika Penulisan Sistimatika penyusunan Renja-P OPD Kecamatan Legok Tahun 2025 adalah sebagai berikut ;
1. 1.BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
2. 2.BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KEC. LEGOK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-P Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. 3.BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4. 4.BAB IV PENUTUP Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Legok yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan adalah :
5. 1.Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah : Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggran 2025 per tanggal 31 Maret 2025, tidak terdapat Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan. Hal ini tentunya menjadi sebuah pencapaian yang cukup bagus dalam melaksanakan Program dan kegiatan sehingga mendapatkan hasil sesuai target kinerja yang telah direncanakan. Berikut adalah tabel Program dan Kegiatan pada OPD Kecamatan Legok yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan :
6. 2.Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan adalah : Berdasarkan hasil pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggran 2025 Kecamatan Legok Telah melaksanakan 5 Program yang didalamnya terdapat 13 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp24.023.336.413 dan serapan anggaran Per 31 Maret 2025 mencapai 19,27% atau sebesar Rp19.392.982.705, adapun program yang berkaitan dengan sasaran renstra Kecamatan Legok telah mencapai hasil yang cukup maksimal, yaitu :
a.Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya : N o Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Selisih Keterangan Rupiah Perse ntase Rupiah 1 2 3 4 5 6 = 4-3 1 NIHIL.. - - - - ✓ Nihil.. - - - - a) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
b.Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya : a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
c.Meningkatnya pelayanan masyarakat Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya : a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. c) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program dan Kegiatan telah memenuhi target sesuai dengan target yang diusulkan baik dalam Dokumen Renstra maupun Renja tahun 2024, sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel T-C.29 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN TANGERANG Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN LEGOK Kode Rekenig Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 7 01 01 2 01 Keg. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasikinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 27 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 100% 9 Dokumen 0 0 7 01 01 2 02 Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen adminstrasi keuangan 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 0 7 01 01 2 05 Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 0 7 01 01 2 06 Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 24 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100% 8 Dokumen 0 0 7 01 01 2 08 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 0 7 01 01 2 07 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 9 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 0 0 7 01 01 2 09 Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 0 0 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 92% 91.60% 91.75% 91.75% 100% 91,87% 0 0 7 01 02 2 02 Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 4 Dokumen 0 0 7 01 02 2 03 Keg. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Pemeliharan 225 Dokumen 35 Dokumen 78 Dokumen 78 Dokumen 100% 75 Dokumen 0 0 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberday aan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 7 01 03 2 01 Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 33 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 100% 11 Dokumen 0 0 7 01 03 2 02 Keg. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan di Kelurahan 9 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 0 0 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 7 01 04 2 01 Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Gangguan Trantibum 24 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100% 8 Dokumen 0 0 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 7 01 05 2 01 Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 0 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 7 01 06 2 01 Keg. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 49 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 100% 19 Laporan 0 0
1. 3.Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah : -
2. 4.Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan adalah : Program / Kegiatan yang melebihi target adalah : -
3. 5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah : a) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran b) Meningkatnya kualitas Sarana Prasaran Aparatur c) Terselenggaranya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu d) Meningkatnya kapasitas Sumberdaya Aparatur e) Terselenggaraanya tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel.
4. 6.Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah : a) Perlu adanya penamabahan Personil di Kecamatan Legok b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c) Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendelegasian Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Legok, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Legok dapat dikelompokkan sebagai berikut:
5. 1.Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
6. 2.Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
7. 3.Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Tangerang;
8. 4.Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Sosial Kemasyarakatan. Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Legok Tahun 2024 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Legok yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan. Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Legok Tahun 2024-2026 sesuai dengan Rencana Strategis yaitu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berikut ini:
9. 1.Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Legok;
10. 2.Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang. Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang No Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
11. 1.Jumlah Capaian Layanan Publik 7.750 Pelayanan 8.000 Pelayanan 8.250 Pelayanan 8.500 Pelayanan 8.500 Pelayanan 8.500 Pelayanan - - APBD
12. 2.Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Nilai IKM 91.75 Nilai IKM 91.87 Nilai IKM 91.94 Nilai IKM 92.00 Nilai IKM 90 Nilai IKM 90,5 - - APBD Pelayanan Kecamatan Legok Kinerja Pelayanan di Kecamatan Legok dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
13. 1.Tersedianya Pemenuhan Sarana dan prasarana Paten di Kecamatan
14. 2.Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar
15. 3.Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik
16. 4.Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan
17. 5.Jumlah organisasi pemuda yang dibina
18. 6.Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Legok meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :
19. 1.Lingkungan Internal ❖ Kekuatan ;
a.Visi dan misi organisasi yang jelas Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
b.Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan Adanya sarana dan prasarana ❖ Kelemahan ;
a.Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai.
b.Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
c.Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
1. 2.Lingkungan Eksternal ❖ Peluang
a.RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026
b.Agenda pembangunan tahunan kabupaten Tangerang
c.Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
d.Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
e.Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
f.Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
g.Diklat peningkatan kualitas aparatur
h.Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
i.Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram ❖ Ancaman :
a.Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
b.Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
c.Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
d.Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat.
e.Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Legok bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:
a.Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
b.Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Responsipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;
d.Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
e.Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tentang pengembangan bersama bidang pariwisata yang memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Legok harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat; a) Rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah dan c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan. Berdasarkan analisis kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target yang telah direncanakan, beberapa penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Kecamatan Legok Tahun 2025, antara lain :
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat penambahan 1 Kegiatan, Administrasi Barang Milik Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
2. 2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat penambahan 1 Kegiatan, Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
3. 3.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinatahan Desa, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdapat beberapa penambahan Sub Kegiatan, antara lain :
a.Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
b.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
c.Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
d.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
e.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rencana Kerja Kecamatan Legok berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten Tangerang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Legok. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2.4 Tabel T-C. 31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN TANGERANG No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sumber Dana Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targ et Cap aian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targ et Cap aian Kebutuhan Dana (Rp) Kecamatan Legok 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Legok Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok 100 % 10.358.942.609,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kec. Legok Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok 100 % 10.358.942.609,00 APBD a Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah Kec. Legok Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 9 dok 212.448.500,00 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah Kec. Legok Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 9 dok 212.448.500,00 APBD b Administrasi keuangan Kec. Legok Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 2 Dok 7.054.086.145,00 Administrasi keuangan Kec. Legok Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 2 Dok 7.054.086.145,00 APBD c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Legok Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Dok 11.545.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Legok Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Dok 11.545.000,00 APBD d Administrasi kepegawaian perangkat daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 1 Dok 183.229.100,00 Administrasi kepegawaian perangkat daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 1 Dok 183.229.100,00 APBD e Administrasi umum perangkat daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dok 813.712.400,00 Administrasi umum perangkat daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dok 813.712.400,00 APBD f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Legok Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 1 Dok 160.734.500,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec.Le gok Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 1 Dok 160.734.500,00 APBD g Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dok 688.178.164,00 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dok 688.178.164,00 APBD h Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 Dok 1.235.008.800,00 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah Kec. Legok Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 Dok 1.235.008.800,00 APBD 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Legok Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 91,94 1.288.434.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Legok Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 91,94 % 1.288.434.000,00 APBD Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 100 % Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 100 % APBD a Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Yang ada di kecamatan Kec. Legok Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok 2 Lap 64.927.000,00 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Yang ada di kecamatan Kec. Legok Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok 2 Lap 64.927.000,00 APBD b Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum Kec. Legok Jumlah Dokumen Pemeliharan 75 Dok 1.223.507.000,00 Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum Kec. Legok Jumlah infrastruktur yang dipelihara 75 Dok 1.223.507.000,00 APBD 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Legok Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberd ayaan 100 % 1.322.198.900,,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Legok Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 100 % 1.322.198.900,,00 APBD a Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kec. Legok Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan 11 Dok 891.329.700,00 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kec. Legok Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan 11 Dok 891.329.700,00 APBD b Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Legok Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Kel 430.869.200,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Legok Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Kel 430.869.200,00 APBD 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Legok Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 100 % 112.806.700,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Legok Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 100 % 112.806.700,00 APBD a Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman Dan ketertiban umum Kec. Legok Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum 24 Dok 112.806.700,00 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman Dan ketertiban umum Kec. Legok Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum 24 Dok 112.806.700,00 APBD 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Legok Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti 100 % 464.757.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Legok Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti 100 % 464.757.000,00 APBD a Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Legok Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 6 Dok 464.757.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Legok Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 6 Dok 464.757.000,00 APBD 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Legok Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 168.776.936,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Legok Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 168.776.936,00 APBD a Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan Dan pengawasan pemerintahan desa Kec. Legok Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 10 Lap 168.776.936,00 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan Dan pengawasan pemerintahan desa Kec. Legok Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 10 Lap 168.776.936,00 APBD Kelurahan Babakan 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kel. Babak an - 100 % 946.088.275,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kel. Babak an - 100 % 946.088.275,00 APBD a Administrasi Umum Perangkat Daerah Kel. Babak an - - 128.729.600,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kel. Babak an - - 128.729.600,00 APBD b Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kel. Babak an Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 Dok 447.800.800,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kel. Babak an Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 Dok 447.800.800,00 APBD c Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kel. Babak an Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dok 369.557.875,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dok 369.557.875,00 APBD 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kel. Babak an Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 92,00 437.265.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kel. Babak an Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 92,00 437.265.000,00 APBD Persentase Pemeliharaan Fasilitas 100 Persentase Pemeliharaan Fasilitas 100 Umum yang terpelihara Umum yang terpelihara Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kel. Babak an Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok 2 Lap 437.265.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kel. Babak an Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok 2 Lap 437.265.000,00 APBD Jumlah Dokumen Pemeliharan 75 Dok Jumlah Dokumen Pemeliharan 75 Dok PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kel. Babak an Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberd ayaan 100 1.019.630.308,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kel. Babak an Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberda yaan 100 1.019.630.308 APBD Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kel. Babak an Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan di Kelurahan 3 Dok 1.019.630.308,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kel. Babak an Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan di Kelurahan 100 1.019.630.308 APBD PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kel. Babak an Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 100 116.056.417,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kel. Babak an Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 100 116.056.417,00 APBD Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kel. Babak an Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum 24 Dok 116.056.417,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kel. Babak an Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum 24 Dok 116.056.417,00 APBD JUMLAH 100 % 16.234.956.145,00 JUMLAH 100 % 16.234.956.145,00 APBD 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
1. 1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
2. 2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
3. 3.Meningkatnya Kinerja Pemerintahan; Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kecamatan Legok yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten maupun berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan yang telah dilaksanakan disajikan pada Tabel T-C.32 sebagai Berikut : Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Legok N O PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN 1 Rehab Berat Gedung Ex Kantor UPT Dinas Pendidikan Kelurahan Babakan Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 600,000,000.00 2 Rehab Berat Gedung Kantor UPT PGRI Kecamatan Kelurahan Babakan Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 500,000,000.00 3 Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 3 Legok Desa Caringin Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 4,000,000,000.00 4 Tambahan Kelas Tingkat Suntik SMPN 2 Legok Desa Bojongkamal Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 400,000,000.00 5 Pemagaran Sekolah SDN II Cirarab Desa Cirarab Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 300,000,000.00 6 Penambahan Ruang Kelas Tingkat Suntik SDN Ciangir I Desa Ciangir Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 600,000,000.00 7 Relokasi Bangunan Sekolah SDN Caringin I Desa Caringin Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 2,750,000,000.00 8 Tambah ruang kelas suntik SDN Babat Desa Babat Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 600,000,000.00 9 Rehab Berat Ruang Kelas SDN Palasari I Desa Palasari Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 450,000,000.00 10 Rehab Berat Ruang Kelas SDN Palasari IV Desa Palasari Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 450,000,000.00 11 Tambah Ruang Kelas SDN Legok II Kelurahan Babakan Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 600,000,000.00 12 Sanitasi Sekolah MIN 5 Tangerang Desa Rancagong Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 160,000,000.00 13 Pemagaran dan Rehab Ruang Kelas MIN 5 Tangerang Desa Rancagong Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 450,000,000.00 14 RKB (Ruang Kelas Baru) SDN Serdangwetan Desa Serdang Wetan Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 1,200,000,000.00 15 Rehab Ruang Kelas SDN Candu I Desa Serdang Wetan Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 800,000,000.00 16 Rehab Kantor Guru, Kepala sekolah dan Ruang Kelas SDN Rancagong II Desa Rancagong Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 1,500,000,000.00 17 Renovasi Pustu Puskesmas Bojongkamal Desa Babat Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan 200,000,000.00 18 Pengadaan Pagar Puskesmas Bojongkamal Desa Bojongkamal Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan 250,000,000.00 19 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan (Mediatron dan Papan Informasi Pelayanan Puskesmas Bojongkamal Desa Bojongkamal Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan 150,000,000.00 20 Pembangunan Pustu di 2 Desa Puskesmas Legok Kelurahan Babakan Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan 200,000,000.00 21 Pembangunan kamar mandi dan septictank sebanyak 20 titik Puskesmas Legok Desa Palasari Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan 200,000,000.00 N O PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN 22 Pembangunan pagar pembatas dan pos keamanan gedung puskesmas bagian belakang Puskesmas Caringin Desa Caringin Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan 250,000,000.00 23 Pembuatan pos jaga keamanan Puskesmas Caringin Desa Caringin Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan 100,000,000.00 24 Revitalisasi Pasar Legok Kelurahan Babakan Peningkatan roda Perekonomian Masyarakat Kecamatan Legok 5,000,000,000.00 25 Pengadaan Hand Traktor Pertanian Desa Caringin Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 385,000,000.00 26 Kegiatan intensifikasi pekarangan Desa Caringin Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif 550,000,000.00 27 Pengadaan Sarana dan alat pengembangan kampung budaya (gerbang,panggung,jalan,media pameran) Desa Kemuning Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif 350,000,000.00 28 Pengadaan Alat dan media pelatihan (Edukasi budaya dan sejarah) Desa Kemuning Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif 250,000,000.00 29 Anggaran event regular bulanan dan tahunan Desa Kemuning Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif 400,000,000.00 30 Pembangunan Destinasi Wisata Danau (Legok Permai) Desa Legok Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif 1,500,000,000.00 31 Tanggul Penahan Banjir Kelurahan Babakan Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 200,000,000.00 32 Betonisasi Desa Bojongkamal Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 300,000,000.00 33 Betonisasi Desa Bojongkamal Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 150,000,000.00 34 Peningkatan Hotmix Desa Rancagong Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 250,000,000.00 35 Peningkatan Hotmix Desa Rancagong Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 200,000,000.00 36 Betonisasi Desa Babat Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 500,000,000.00 37 Betonisasi Desa Babat Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 300,000,000.00 38 Drainase/Uditch Desa Ciangir Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 300,000,000.00 39 Betonisasi Desa Ciangir Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 600,000,000.00 40 Pembangunan Turap Desa Serdangwetan Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 400,000,000.00 41 Pemagaran Desa Serdangwetan Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 1,200,000,000.00 42 Pembangunan Gapura Perbatasan Legok - Bojong Nangka Desa Legok Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 300,000,000.00 N O PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN 43 Betonisasi Desa Legok Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 300,000,000.00 44 Betonisasi Desa Palasari Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 450,000,000.00 45 Betonisasi Desa Palasari Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 300,000,000.00 46 Betonisasi Desa Kemuning Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 250,000,000.00 47 Drainase/Uditch Desa Kemuning Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 200,000,000.00 48 Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Caringin Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 700,000,000.00 49 Perbaikan gerbang dan pagar BPP caringin Desa Caringin Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok 250,000,000.00 50 Pembangunan Pagar Kecamatan Legok Desa Caringin Penyediaan Sarana dan Prasarana 500,000,000.00 Adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kerja perubahan dan pendanaan adalah :
4. 1.Program dan Kegiatan yang bersifat rutin se tiap tahun.
5. 2.Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan.
6. 3.Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa / Kelurahan se Kecamatan Legok. Total kebutuhan dana / pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah sebagai berikut : Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikator Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Kode Rek Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN LEGOK 24.393.785.186,00 7 01 KECAMATAN 21.902.470.179 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 10.646.831.179 7 01 01 2 01 Keg. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasikinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 9 Dokumen 170.585.800 7 01 01 2 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 4 Dokumen 87.138.800,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 4 Dokumen 29.717.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 1 Laporan 53.730.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 02 Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen adminstrasi keuangan 2 Dokumen 7.151.882.873,00 7 01 01 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 31 Orang/bulan 7.126.238.873,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 2 Laporan 25.644.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 03 Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Kepada Perangkat Daerah Jumlah Lapoan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Dokumen 6.854.400,00 7 01 01 2 03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangerang, 2 Laporan 6.854.400,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Legok, Semua Kel/Des 7 01 01 2 05 Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 1 Dokumen 206.539.000,00 7 01 01 2 05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 30 Paket 107.830.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 60 Orang 98.709.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 06 Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 662.171.600,00 7 01 01 2 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 14 Paket 29.115.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 26 Paket 255.316.400,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 20 Paket 31.355.200,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 45 Paket 83.506.600,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 13 Paket 80.972.400,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 4 Dokumen 60.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 8 Laporan 66.180.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 2 Laporan 55.726.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 07 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 112.325.000,00 7 01 01 2 07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 13 Unit 112.325.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 08 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 Dokumen 1.417.770.218,00 7 01 01 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 2 Laporan 1.335.450,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 1 Laporan 359.375.200,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 23 Laporan 1.057.059.568,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 09 Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dokumen 918.702.288,00 7 01 01 2 09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 5 Unit 207.623.152,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 3 Unit 182.929.136,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 25 Unit 41,550,000.00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 8 Unit 486.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 100 Persen 8.996.964.000 Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 91,94 Persen 7 01 02 2 02 Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok 2 Laporan 494.233.121,00 7 01 02 2 02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 4 Laporan 34.337.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 02 2 03 Keg. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Pemeliharan 75 Dokumen 8.962.627.000,00 7 01 02 2 03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 75 Dokumen 8.962.627.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan 100 Persen 1.660.724.400,00 7 01 03 2 01 Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 11 Dokumen 1.334.357.000,00 7 01 03 2 01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 10 Lembaga Kemasyarakatan 112.940.400,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 03 2 01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 7 Laporan 1.221.416.600,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 03 2 06 Keg. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Keluarga 326.367.400,00 7 01 03 2 06 01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 50 Keluarga 326.367.400,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 100 Persen 93.685.000,00 7 01 04 2 01 Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Gangguan Trantibum 8 Dokumen 93.685.000,00 7 01 04 2 01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 8 Dokumen 93.685.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 100 Persen 371.262.400,00 7 01 05 2 01 Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 2 Dokumen 279.276.400,00 7 01 05 2 01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 50 Orang 279.276.400,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 05 2 01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 4 Dokumen 91.986.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 100 Persen 133.003.200,00 7 01 06 2 01 Keg. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 10 Laporan 133.003.200,00 7 01 06 2 01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 10 Dokumen 8.827.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 06 2 01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 10 Dokumen 81.586.200,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 06 2 01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 10 Dokumen 16.120.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 06 2 01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 10 Dokumen 8.060.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 06 2 01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des 10 Dokumen 18.410.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 KELURAHAN BABAKAN 2.491.315.007,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.056.399.173,00 7 01 01 2 06 Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 137.852.050,00 7 01 01 2 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Legok, Babakan 5 Paket 4.740.800,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Legok, Babakan 10 Paket 96.594.900,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 06 03 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Legok, Babakan 3 Paket 14.203.750,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Legok, Babakan 3 Paket 4.852.600,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Legok, Babakan 78 Laporan 17.460.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 08 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 Dokumen 472.715.248,00 7 01 01 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Legok, Babakan 4 Laporan 775.012,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Legok, Babakan 2 Laporan 72.316.236,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Legok, Babakan 12 Laporan 399.624.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 09 Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dokumen 445.831.875,00 7 01 01 2 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Legok, Babakan 15 Unit 15.550.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 01 2 09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Legok, Babakan 4 Unit 430.281.875,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 100 Persen 421.091.144,00 Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 91.94 Persen 7 01 02 2 02 Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok Kab. Tangerang, Legok, Babakan 2 Laporan 421.091.144,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jumlah Dokumen Pemeliharan 75 Dokumen 7 01 02 2 02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Legok, Babakan 3 Laporan 421.091.144,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan 100 Persen 898.152.190,00 7 01 03 2 02 Keg. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan di Kelurahan 3 Dokumen 898.152.190,00 7 01 03 2 02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Legok, Babakan 5 Lembaga Kemasyarakatan 27.787.300,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 03 2 02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kab. Tangerang, Legok, Babakan 5 Unit 500.440.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 03 2 02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Legok, Babakan 3 Pokmas / Ormas 369.924.890,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 100 Persen 115.672.500,00 7 01 04 2 01 Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum 8 Dokumen 115.672.500,00 7 01 04 2 01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Legok, Babakan 6 Laporan 115.672.500,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a.Catatan Penting Rencana Kerja Perubahan OPD Kecamatan Legok Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tangerang masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan pasca tahun politik baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Pagedangan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Perubahan Kecamatan Legok Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Pagedangan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Pagedangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja Kecamatan Legok Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun 2024-2026 Perencanaan Kabupaten Tangerang sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2025.
b.Kaidah – Kaidah Pelaksanaan Dalam Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Legok mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp 24.023.336.413,- yang terdiri dari 6 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Kebutuhan belanja Tahun 2025 antara lain :
1. 4.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat penambahan 1 Kegiatan, Administrasi Barang Milik Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
2. 5.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat penambahan 1 Kegiatan, Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
3. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinatahan Desa, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdapat beberapa penambahan Sub Kegiatan, antara lain :
f.Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
g.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
h.Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
i.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
j.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
c.Rencana Tindak Lanjut Rencana tindak lanjut terhadap Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 antara lain :
1. 1.Dalam melaksanakan pekerjaannya diharapkan semua pegawai saling mendukung dan mengerti yang menjadi tupoksinya.
2. 2.Agar dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam pencapaian target sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Kerja Perubahan OPD Kecamatan Legok ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai kantor Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.
3. 37.Kecamatan Pasar Kemis RENJA 2025 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat yang diakomodir melalui kegiatan anggaran belanja Tahun 2025. Penyusunan Renja Kecamatan Pasarkemis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun menurut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Efisiensi Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Efisiensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Rencana kerja merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Rencana Strategis OPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD. Rencana kerja merupakan instrumen penting bagi OPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Rencana kerja OPD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing OPD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kecamatan Pasarkemis sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Pasarkemis sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2025. Penyusunan rencana kerja Kecamatan Pasarkemis mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Berdasarkan landasan di atas, maka dengan optimalisasi sumber daya serta pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja yang baik dan tepat, diharapkan pelaksanaan RENJA yang dimiliki oleh Kecamatan Pasarkemis ini dapat berhasil. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Pasarkemis Tahun 2025 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
4. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Efisiensi Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Efisiensi Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. 7.Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Efisiensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Efisiensi Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
13. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611);
14. 11.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
15. 12.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026;
16. 13.Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor B/900.1.2.1/187/I/BAPPEDA/2024 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2025.
17. 14.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan ▪ Maksud Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Pasarkemis dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi seluruh pejabat dan pelaksana Kecamatan Pasarkemis dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. ▪ Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasarkemis adalah agar pelaksanaan semua kegiatan bisa sesuai dengan jadwal, anggaran, dan sasaran sehingga secara keseluruhan berdampak pada peningkatan kinerja Kecamatan Pasarkemis di Tahun 2025. 1.4 Sistematika Penulisan Penyajian Rencana Kerja Kecamatan Pasar Kemis terdiri dari 5 (Lima) Bab, yaitu: Rencana Kerja Kecamatan Pasarkemis adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pasarkemis ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pasarkemis selama Tahun 2025 pada periode Triwulan I dan Triwulan II dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut: A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Tabel 2. 1 Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan No. Uraian Indikator Satuan Kondisi Awal Kinerja Kondisi Akhir Kinerja Capaian % 1. Nilai Pagu Triwulan 1 Nilai 13.600.390.458 12.533.212.225 92 2. Nilai Pagu Triwulan 2 Nilai 9.915.331.170 7.502.871.071 80 Evaluasi Program Triwulan 1 dan 2 tahun 2025 Anggaran Triwulan 1 dan Triwulan 2 Kecamatan Pasarkemis adalah sebesar Rp. 22.795.721.628,- terbilang (dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan 6 program dan 13 kegiatan. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 20.036.083.296,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 90%. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025 Sedangkan untuk satu tahun penuh yakni Anggaran tahun 2025 dengan pagu sebesar Rp. 45.360.972.828,- (Empat puluh lima miliar tigaratus enampuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delan rupiah) terurai dalam 6 program dan 15 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal meningkat dari Triwulan sebelumnya baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan 1 dan 2 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan sebagai berikut: a) Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan; b) Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan; c) Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan; d) Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD Tahun 2025 maupun dalam RPD 2024-2026 dalam merencanakan kegiatan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasarkemis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Pasarkemis Tahun 2024-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pasarkemis pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut: ▪ STRATEGI
18. 1.Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
19. 2.Meningkatkan Pelayanan Prima/Pelayanan umum kepada masyarakat.
20. 3.Menciptakan kerjasama dengan instansi vertikal kecamatan untuk peningkatan SDM masyarakat.
21. 4.Menciptakan sumber sumber peningkatan pereknomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat.
22. 5.Menciptakan terjadinya komitment pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.
23. 6.Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secera efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan aparatur kampung.
24. 7.Mengikutsertakan aparatur Kecamatan untuk mendapatkan diklat teknis, fungsional dan struktural dalam rangka meningkatkan SDM aparatur Kecamatan.
25. 8.Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan Pasarkemis untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis.
26. 9.Memfasilitasi kerjasama lembaga /organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi dan serasi.
27. 10.Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat. ▪ KEBIJAKAN
28. 1.Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan.
29. 2.Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
30. 3.Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga- lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertata rapi.
31. 4.Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat.
32. 5.Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan Arah Kebijakan Kecamatan Pasarkemis STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan Kinerja Aparat Perangkat Daerah Peningkatan Kualitas Aparat Perangkat Daerah 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan, Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publikm dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. • Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024, adalah sebagai berikut:
a.Camat Bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan, yang terdiri dari: (a) Sekretariat; (b) Seksi; dan (c) Kelurahan. Camat, mempunyai tugas:
a.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c.mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d.mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e.mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g.membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
h.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai fungsi:
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di kecamatan;
b.penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di kecamatan;
c.penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di kecamatan;
d.penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di kecamatan;
e.penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di kecamatan;
f.pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di kecamatan; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.
b.Sekretaris Sekretariat kecamatan dipimpin oleh Sekretaris kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lebih lanjut Sekretariat kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat kecamatan mempunyai fungsi :
a.penyiapan rumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
b.penyiapan rencana dan program pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
c.penyiapan pengendalian pelaksanan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
d.penyiapan bimbingan pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
e.pengelolaan administrasi urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan. Lebih lanjut dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan perumusan kebijakan penyusunan Rencana strategis (Renstra) dan Rencana kerja (Renja) kecamatan serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
b.membagi tugas program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
c.memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan;
d.memberi petunjuk program;
e.mengatur program setiap satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evalusi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
f.mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi mengevaluasi kebutuhan pegawai, perlengkapan, prasarana dan sarana di kecamatan, mengatur jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap unit kerja sesuai kebutuhan dan keahlian;
g.mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan prasarana dan sarana di lingkungan kecamatan agar efektif, mengatur administrasi umum dan kepegawaian kecamatan serta aset daerah di lingkungan tugasnya, mengatur surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan;
h.mengatur program yang terkait dengan perencanaan dan keuangan yang meliputi: menyelenggarakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan kecamatan di lingkungan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
i.mengevaluasi kegiatan program satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi. Sekretariat kecamatan terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan. Lebih lanjut dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:
a.merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian, program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di kecamatan;
b.membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi aset dan persediaan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, stock opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
c.membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
d.membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi: pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan;
e.membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi aset dan persediaan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, stock opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
f.membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
g.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
h.membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi: laporan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
b.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kecamatan. Lebih lanjut dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas:
a.merencanakan kegiatan perencanaan dan keuangan;
b.membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana strategis, Rencana kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, penyusunan dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan pengembangan e- goverment, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana strategis (Renstra), Rencana kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
c.membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi: pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, pencairan, pencatatan, pembukuan, serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
d.membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi: RPJMD, Rencana strategis, Rencana kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, monitoring dan evaluasi, e-Reporting, reviu penyerapan anggaran, data pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
e.membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi: pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, pencairan, pencatatan, pembukuan, serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
f.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
g.membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Efisiensi Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana strategis, Rencana kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, penyusunan dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, monitoring dan evaluasi, e-Reporting, reviu penyerapan anggaran, data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e-goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
c.Seksi Pemerintahan Seksi pemerintahan dipimpin oleh Kepala seksi Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas:
a.merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan balgsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganErn konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
c.membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum;
d.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
e.membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
f.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya;
g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
d.Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. Tugas seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan. Kepala seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas:
a.merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
b.membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kefa Kecamatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan, evaluasi Kelurahan, penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan, dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, serta fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
c.membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
d.membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah/instansi terkait (termasuk pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat, peningkatan ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri, peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah, peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkaa sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya, penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup, pelatihan keluarga tanggap bencana alam, pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga, penumbuhan, dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas) ;
e.membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
f.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
g.membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
h.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
e.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan. Lebih lanjut, rincian tugas Kepala seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah:
a.merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan;
b.membimbing pelaksanaan kegiatan koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas darr fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan;
d.membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan
e.membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan;
f.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya.;
g.membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
h.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
f.Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa dipimpin oleh Kepala seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. Lebih lanjut Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.merencanakan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
b.membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi pen5rusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi penerapal dan penegakan peraturan perundang-undangan, fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, dan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
c.membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihat ketiga, fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa, koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya, dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
d.membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
e.membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
f.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
g.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintalan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
g.Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala seksi Pelayanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. Tugas Seksi Pelayanan adalah melakukan penyusunan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan. Lebih lanjut, rincian tugas Kepala seksi Pelayanan adalah:
a.merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
b.membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
c.kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulal formulir pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik, peningkatan efektMtas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
d.membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya;
e.membimbing pelaksanakan standar pelayanan publik, standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat;
f.membimbing pelaksanaan kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait, peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
g.membimbing pelaksanaan kegiatan koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yarrg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h.membimbing pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan nonusaha, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
i.membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan yang meliputi;
j.membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
k.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
l.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau didelegasikan bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya;
m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. Kecamatan Pasarkemis selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut diatas, keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Melihat kondisi tersebut diatas Kecamatan Pasarkemis selaku salah satu OPD di Kabupaten Tangerang mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka: 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun Antara Pusat dan Daerah. 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. • Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pasar Kemis dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Pasar Kemis N o Indikator Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian Catata n Analisis 202 4 202 5 202 6 2024 202 5 202 6 202 4 202 5 202 6 1 Nilai AKIP Kecamatan Pasar Kemis 80 83 85 41,0 0 - - 52 - - 2 Hasil Indeks Kepuasan Masyaraka t 87 90 95 91 - - 101 - - • Berdasarkan tabel di atas untuk pencapaian kinerja Kecamatan Pasar Kemis baru terisi di tahun 2024 di karenakan tahun 2025 dan 2026 masih dalam tahap penilaian adapun dari hasil Indikator Nilai AKIP Kecamatan Pasar kemis 2024 mendapatkan nilai 41 (Cukup) yang tidak memenuhi target sebesar 91 di karenakan masih kurangnya pemahaman dalam sistem penilaian yang di terapkan yakni menggunakan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP). Sedangkan dari hasil indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasar Kemis realisasi Capaiannya sebesar 91 nilai tersebut melebihi dari target yang di tetapkan sebesar 87 penilaian tersebut di dapatkan dari Aplikasi SIKEPO. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasar Kemis Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pasarkemis tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Pasarkemis, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pasarkemis sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a.Kinerja pelayanan Kecamatan Pasarkemis terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Pasarkemis sampai dengan tahun 2024 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.
b.Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang reponsif gender, namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100% sebagai perwujudan perencanaan yang ideal. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pasarkemsi, yaitu sebagai berikut:
a.Tantangan 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Pasarkemis tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2) Perkembangan Kabupaten Tangerang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota berkembang, Kabupaten Tangerang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kabupaten Tangerang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya. 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kabupaten Tangerang menjadi semakin beragam, sehinagga perlu diberikan ruang dalam penyamapaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. 4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Pasarkemis agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
b.Peluang 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas. 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja peberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan. 3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualias perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan. 4) Tersedianya reguali dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah. 2.4 Review Terhadap Rencana Perubahan Efisiensi Efisiensi RKPD Dalam dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2024, bahwasanya tujuan dan sasaran yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2004-2026. Visi pembangunan Kabupaten Tangerang yaitu “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani. ” dengan 5 (lima) misi pembangunan meliputi: 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia; 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal; 3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional; 4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan 5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Secara umum arah kebijakan RKPD Tahun 2025, difokuskan pada ”Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Kolaborasi Antar Sektor”. Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut: Tabel 2. 3 Efisiensi RKPD Tahun 2025 Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja O perasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah % Rp15.673.161.193,04 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.196.286.863,30 Rp17.961.212.150,26 Rp15.673.161.193,04 Rp0,00 Rp33.634.373.343,30 ( 1.67 ) 7 Rp15.673.161.193,04 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.196.286.863,30 Rp17.961.212.150,26 Rp15.673.161.193,04 Rp0,00 Rp33.634.373.343,30 ( 1.67 ) 7 01 Rp15.673.161.193,04 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.196.286.863,30 Rp17.961.212.150,26 Rp15.673.161.193,04 Rp0,00 Rp33.634.373.343,30 ( 1.67 ) 7 01 01 Rp477.917.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.396.814.670,26 Rp14.732.463.150,26 Rp477.917.400,00 Rp0,00 Rp15.210.380.550,26 ( 1.23 ) 7 01 01 2.01 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp215.049.000,00 Rp171.698.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp171.698.000,00 ( 25.25 ) 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp61.620.000,00 Rp46.124.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp46.124.000,00 ( 33.60 ) 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp66.509.000,00 Rp60.457.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp60.457.000,00 ( 10.01 ) 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp86.920.000,00 Rp65.117.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp65.117.000,00 ( 33.48 ) 7 01 01 2.02 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp11.611.874.526,26 Rp11.598.779.406,26 Rp0,00 Rp0,00 Rp11.598.779.406,26 ( 0.11 ) 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan T unjangan ASN PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp11.559.504.526,26 Rp11.559.504.526,26 Rp0,00 Rp0,00 Rp11.559.504.526,26 0.00 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ T riwulanan/ Semesteran SKPD PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp52.370.000,00 Rp39.274.880,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp39.274.880,00 ( 33.34 ) 7 01 01 2.03 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.226.000,00 Rp5.231.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.231.000,00 ( 38.14 ) 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.226.000,00 Rp5.231.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.231.000,00 ( 38.14 )Rp7.226.000,00 Rp0,00 ( Rp1.995.000,00 ) Rp11.559.504.526,26 Rp0,00 Rp0,00 Rp52.370.000,00 Rp0,00 ( Rp13.095.120,00 ) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp7.226.000,00 Rp0,00 ( Rp1.995.000,00 ) Rp66.509.000,00 Rp0,00 ( Rp6.052.000,00 ) Rp86.920.000,00 Rp0,00 ( Rp21.803.000,00 ) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp11.611.874.526,26 Rp0,00 ( Rp13.095.120,00 ) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp215.049.000,00 Rp0,00 ( Rp43.351.000,00 ) Rp61.620.000,00 Rp0,00 ( Rp15.496.000,00 ) KECAMATAN Rp18.523.125.670,26 Rp0,00 ( Rp561.913.520,00 ) PRO GRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Rp14.918.897.270,26 Rp0,00 ( Rp186.434.120,00 ) 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pasar Kemis Rp18.523.125.670,26 Rp0,00 ( Rp561.913.520,00 ) UNSUR KEWILAYAHAN Rp18.523.125.670,26 Rp0,00 ( Rp561.913.520,00 ) Urusan Bidang Urusan ProgramKegiatan Sub Kegiatan Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T- 1 Tahun Bertambah / (Berkurang)Sebelum Setelah Belanja O perasi Belanja Tidak Terduga Rp DO KUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FO RMULIR DPPA- BELANJA SKPD KAB. T ANGERANG T AHUN ANGGARAN 2025 Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.06.0000/002/2025 SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pasar Kemis Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 7 01 01 2.05 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp75.640.000,00 Rp75.640.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp75.640.000,00 0.00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp75.640.000,00 Rp75.640.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp75.640.000,00 0.00 7 01 01 2.06 Rp477.917.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.050.766.300,00 Rp444.855.900,00 Rp477.917.400,00 Rp0,00 Rp922.773.300,00 ( 13.87 ) 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.720.000,00 Rp18.720.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.720.000,00 0.00 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp477.917.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp477.917.400,00 Rp0,00 Rp477.917.400,00 Rp0,00 Rp477.917.400,00 0.00 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp124.895.900,00 Rp124.895.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp124.895.900,00 0.00 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp108.513.000,00 Rp89.778.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp89.778.000,00 ( 20.87 ) 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp28.800.000,00 Rp28.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp28.800.000,00 0.00 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan T amu PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.460.000,00 Rp113.676.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp113.676.000,00 ( 26.20 ) 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp148.460.000,00 Rp68.986.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp68.986.000,00 ( 115.20 ) 7 01 01 2.08 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.592.652.268,00 Rp1.592.652.268,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.592.652.268,00 0.00 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp270.848.700,00 Rp270.848.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp270.848.700,00 0.00 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.321.803.568,00 Rp1.321.803.568,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.321.803.568,00 0.00 Rp270.848.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.321.803.568,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp148.460.000,00 Rp0,00 ( Rp79.474.000,00 ) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp1.592.652.268,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp108.513.000,00 Rp0,00 ( Rp18.735.000,00 ) Rp28.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.460.000,00 Rp0,00 ( Rp29.784.000,00 ) Rp18.720.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp124.895.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp75.640.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp572.848.900,00 Rp0,00 ( Rp127.993.000,00 ) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp75.640.000,00 Rp0,00 Rp0,00 7 01 01 2.09 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp843.606.576,00 Rp843.606.576,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp843.606.576,00 0.00 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp71.699.984,00 Rp71.699.984,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp71.699.984,00 0.00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp361.956.592,00 Rp361.956.592,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp361.956.592,00 0.00 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp109.950.000,00 Rp109.950.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp109.950.000,00 0.00 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp300.000.000,00 Rp300.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp300.000.000,00 0.00 7 01 02 Rp15.195.243.793,04 Rp0,00 Rp0,00 Rp16.216.612.193,04 Rp1.011.154.400,00 Rp15.195.243.793,04 Rp0,00 Rp16.206.398.193,04 ( 0.06 ) 7 01 02 2.02 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp44.444.000,00 Rp34.230.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.230.000,00 ( 29.84 ) 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp44.444.000,00 Rp34.230.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.230.000,00 ( 29.84 ) 7 01 02 2.03 Rp15.195.243.793,04 Rp0,00 Rp0,00 Rp16.172.168.193,04 Rp976.924.400,00 Rp15.195.243.793,04 Rp0,00 Rp16.172.168.193,04 0.00 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang T erkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp15.195.243.793,04 Rp0,00 Rp0,00 Rp16.172.168.193,04 Rp976.924.400,00 Rp15.195.243.793,04 Rp0,00 Rp16.172.168.193,04 0.00 7 01 03 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.904.222.600,00 Rp1.691.589.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.691.589.200,00 ( 12.57 ) 7 01 03 2.01 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.870.460.400,00 Rp1.661.832.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.661.832.000,00 ( 12.55 ) 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp87.166.600,00 Rp87.166.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp87.166.600,00 0.00 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.783.293.800,00 Rp1.574.665.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.574.665.400,00 ( 13.25 )Rp1.783.293.800,00 Rp0,00 ( Rp208.628.400,00 ) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Rp1.870.460.400,00 Rp0,00 ( Rp208.628.400,00 ) Rp87.166.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp976.924.400,00 Rp0,00 Rp0,00 PRO GRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Rp1.904.222.600,00 Rp0,00 ( Rp212.633.400,00 ) Rp44.444.000,00 Rp0,00 ( Rp10.214.000,00 ) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Rp976.924.400,00 Rp0,00 Rp0,00 PRO GRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Rp1.021.368.400,00 Rp0,00 ( Rp10.214.000,00 ) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Rp44.444.000,00 Rp0,00 ( Rp10.214.000,00 ) Rp109.950.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp300.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp71.699.984,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp361.956.592,00 Rp0,00 Rp0,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp843.606.576,00 Rp0,00 Rp0,00 7 01 03 2.03 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp33.762.200,00 Rp29.757.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp29.757.200,00 ( 13.46 ) 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan T eknologi T epat Guna PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp33.762.200,00 Rp29.757.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp29.757.200,00 ( 13.46 ) 7 01 04 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp38.677.000,00 Rp29.887.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp29.887.000,00 ( 29.41 ) 7 01 04 2.01 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp38.677.000,00 Rp29.887.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp29.887.000,00 ( 29.41 ) 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, T entara Nasional Indonesia dan Instansi PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp38.677.000,00 Rp29.887.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp29.887.000,00 ( 29.41 ) Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 01 05 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp495.963.400,00 Rp399.639.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp399.639.400,00 ( 24.10 ) 7 01 05 2.01 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp495.963.400,00 Rp399.639.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp399.639.400,00 ( 24.10 ) 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia T ahun 1945, Pelestarian Bhinneka T unggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp478.791.400,00 Rp387.135.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp387.135.400,00 ( 23.68 ) 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan T ugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.172.000,00 Rp12.504.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.504.000,00 ( 37.33 ) 7 01 06 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.997.000,00 Rp96.479.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp96.479.000,00 ( 49.25 ) 7 01 06 2.01 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.997.000,00 Rp96.479.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp96.479.000,00 ( 49.25 ) 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi T ata Pemerintahan Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp54.033.000,00 Rp38.878.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp38.878.000,00 ( 38.98 ) 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.110.000,00 Rp18.668.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.668.000,00 ( 39.87 ) 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan T ugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.775.000,00 Rp8.850.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.850.000,00 ( 78.25 ) 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.897.000,00 Rp10.861.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.861.000,00 ( 101.61 ) 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.182.000,00 Rp19.222.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.222.000,00 ( 36.21 )Rp26.182.000,00 Rp0,00 ( Rp6.960.000,00 ) Rp26.110.000,00 Rp0,00 ( Rp7.442.000,00 ) Rp15.775.000,00 Rp0,00 ( Rp6.925.000,00 ) Rp21.897.000,00 Rp0,00 ( Rp11.036.000,00 ) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp143.997.000,00 Rp0,00 ( Rp47.518.000,00 ) Rp54.033.000,00 Rp0,00 ( Rp15.155.000,00 ) Rp17.172.000,00 Rp0,00 ( Rp4.668.000,00 ) PRO GRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Rp143.997.000,00 Rp0,00 ( Rp47.518.000,00 ) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Rp495.963.400,00 Rp0,00 ( Rp96.324.000,00 ) Rp478.791.400,00 Rp0,00 ( Rp91.656.000,00 ) PRO GRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Rp495.963.400,00 Rp0,00 ( Rp96.324.000,00 ) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp38.677.000,00 Rp0,00 ( Rp8.790.000,00 ) Rp38.677.000,00 Rp0,00 ( Rp8.790.000,00 ) Rp33.762.200,00 Rp0,00 ( Rp4.005.000,00 ) PRO GRAM KO O RDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Rp38.677.000,00 Rp0,00 ( Rp8.790.000,00 ) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Rp33.762.200,00 Rp0,00 ( Rp4.005.000,00 ) Rp404.775.911,10 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.693.131.711,10 Rp2.208.596.800,00 Rp404.775.911,10 Rp0,00 Rp2.613.372.711,10 ( 3.05 ) 7 Rp404.775.911,10 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.693.131.711,10 Rp2.208.596.800,00 Rp404.775.911,10 Rp0,00 Rp2.613.372.711,10 ( 3.05 ) 7 01 Rp404.775.911,10 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.693.131.711,10 Rp2.208.596.800,00 Rp404.775.911,10 Rp0,00 Rp2.613.372.711,10 ( 3.05 ) 7 01 01 Rp74.896.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.505.285.900,00 Rp1.410.198.700,00 Rp74.896.200,00 Rp0,00 Rp1.485.094.900,00 ( 1.36 ) 7 01 01 2.06 Rp74.896.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp173.826.500,00 Rp78.739.300,00 Rp74.896.200,00 Rp0,00 Rp153.635.500,00 ( 13.14 ) 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Sindangsari Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.400.000,00 Rp3.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.400.000,00 0.00 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Sindangsari Rp74.896.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp91.033.300,00 Rp16.137.100,00 Rp74.896.200,00 Rp0,00 Rp91.033.300,00 0.00 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Sindangsari Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.461.200,00 Rp12.461.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.461.200,00 0.00 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Sindangsari Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp25.626.000,00 Rp18.888.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.888.000,00 ( 35.67 ) 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan T amu PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Sindangsari Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.700.000,00 Rp18.050.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.050.000,00 ( 20.22 ) 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Sindangsari Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.606.000,00 Rp9.803.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.803.000,00 ( 100.00 ) 7 01 01 2.08 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.114.619.400,00 Rp1.114.619.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.114.619.400,00 0.00 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Sindangsari Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp67.253.400,00 Rp67.253.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp67.253.400,00 0.00 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Sindangsari Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.047.366.000,00 Rp1.047.366.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.047.366.000,00 0.00 7 01 01 2.09 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp216.840.000,00 Rp216.840.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp216.840.000,00 0.00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Sindangsari Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.930.000,00 Rp12.930.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.930.000,00 0.00 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Sindangsari Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.200.000,00 Rp19.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.200.000,00 0.00 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Sindangsari Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp184.710.000,00 Rp184.710.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp184.710.000,00 0.00 7 01 03 Rp329.879.711,10 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.145.625.811,10 Rp766.008.100,00 Rp329.879.711,10 Rp0,00 Rp1.095.887.811,10 ( 4.54 ) 7 01 03 2.02 Rp329.879.711,10 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.145.625.811,10 Rp766.008.100,00 Rp329.879.711,10 Rp0,00 Rp1.095.887.811,10 ( 4.54 ) 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan PENDAPAT AN ASLI Kab. T angerang, Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.434.000,00 Rp26.434.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.434.000,00 0.00 Pembangunan di Kelurahan DAERAH (PAD) Pasar Kemis, Sindangsari 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Sindangsari Rp329.879.711,10 Rp0,00 Rp0,00 Rp552.322.211,10 Rp222.442.500,00 Rp329.879.711,10 Rp0,00 Rp552.322.211,10 0.00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Sindangsari Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp566.869.600,00 Rp517.131.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp517.131.600,00 ( 9.62 ) 7 01 04 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.220.000,00 Rp32.390.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp32.390.000,00 ( 30.35 ) 7 01 04 2.01 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.220.000,00 Rp32.390.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp32.390.000,00 ( 30.35 ) 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, T entara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Sindangsari Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.220.000,00 Rp32.390.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp32.390.000,00 ( 30.35 )Rp42.220.000,00 Rp0,00 ( Rp9.830.000,00 ) PRO GRAM KO O RDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Rp42.220.000,00 Rp0,00 ( Rp9.830.000,00 ) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp42.220.000,00 Rp0,00 ( Rp9.830.000,00 ) Rp222.442.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp566.869.600,00 Rp0,00 ( Rp49.738.000,00 ) Rp26.434.000,00 Rp0,00 Rp0,00 PRO GRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Rp815.746.100,00 Rp0,00 ( Rp49.738.000,00 ) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rp815.746.100,00 Rp0,00 ( Rp49.738.000,00 ) Rp12.930.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp184.710.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.047.366.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp216.840.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp1.114.619.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp67.253.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp25.626.000,00 Rp0,00 ( Rp6.738.000,00 ) Rp21.700.000,00 Rp0,00 ( Rp3.650.000,00 ) Rp19.606.000,00 Rp0,00 ( Rp9.803.000,00 ) Rp3.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp16.137.100,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.461.200,00 Rp0,00 Rp0,00 PRO GRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Rp1.430.389.700,00 Rp0,00 ( Rp20.191.000,00 ) Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp98.930.300,00 Rp0,00 ( Rp20.191.000,00 ) UNSUR KEWILAYAHAN Rp2.288.355.800,00 Rp0,00 ( Rp79.759.000,00 ) KECAMATAN Rp2.288.355.800,00 Rp0,00 ( Rp79.759.000,00 ) 7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Sindang Sari Rp2.288.355.800,00 Rp0,00 ( Rp79.759.000,00 ) Rp989.162.760,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.109.237.688,00 Rp2.053.129.928,00 Rp989.162.760,00 Rp0,00 Rp3.042.292.688,00 ( 2.20 ) 7 Rp989.162.760,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.109.237.688,00 Rp2.053.129.928,00 Rp989.162.760,00 Rp0,00 Rp3.042.292.688,00 ( 2.20 ) 7 01 Rp989.162.760,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.109.237.688,00 Rp2.053.129.928,00 Rp989.162.760,00 Rp0,00 Rp3.042.292.688,00 ( 2.20 ) 7 01 01 Rp71.990.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.590.459.728,00 Rp1.488.329.228,00 Rp71.990.500,00 Rp0,00 Rp1.560.319.728,00 ( 1.93 ) 7 01 01 2.06 Rp71.990.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp232.811.100,00 Rp130.680.600,00 Rp71.990.500,00 Rp0,00 Rp202.671.100,00 ( 14.87 ) 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.982.700,00 Rp9.982.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.982.700,00 0.00 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya Rp71.990.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp89.522.500,00 Rp17.532.000,00 Rp71.990.500,00 Rp0,00 Rp89.522.500,00 0.00 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp39.990.900,00 Rp39.990.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp39.990.900,00 0.00 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp25.925.000,00 Rp19.475.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.475.000,00 ( 33.12 ) 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan T amu PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp39.990.000,00 Rp30.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp30.000.000,00 ( 33.30 ) 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp27.400.000,00 Rp13.700.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp13.700.000,00 ( 100.00 ) 7 01 01 2.08 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.221.218.628,00 Rp1.221.218.628,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.221.218.628,00 0.00 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp64.982.628,00 Rp64.982.628,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp64.982.628,00 0.00 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.156.236.000,00 Rp1.156.236.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.156.236.000,00 0.00 7 01 01 2.09 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp136.430.000,00 Rp136.430.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp136.430.000,00 0.00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.180.000,00 Rp23.180.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.180.000,00 0.00 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.000.000,00 Rp15.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.000.000,00 0.00 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp98.250.000,00 Rp98.250.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp98.250.000,00 0.00 7 01 03 Rp917.172.260,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.476.091.960,00 Rp530.224.700,00 Rp917.172.260,00 Rp0,00 Rp1.447.396.960,00 ( 1.98 ) 7 01 03 2.02 Rp917.172.260,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.476.091.960,00 Rp530.224.700,00 Rp917.172.260,00 Rp0,00 Rp1.447.396.960,00 ( 1.98 ) 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp29.380.000,00 Rp9.115.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.115.000,00 ( 222.33 ) 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya Rp917.172.260,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.176.989.960,00 Rp259.817.700,00 Rp917.172.260,00 Rp0,00 Rp1.176.989.960,00 0.00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp269.722.000,00 Rp261.292.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp261.292.000,00 ( 3.23 ) 7 01 06 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.686.000,00 Rp34.576.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.576.000,00 ( 23.46 ) 7 01 06 2.01 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.686.000,00 Rp34.576.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.576.000,00 ( 23.46 ) 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.686.000,00 Rp34.576.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.576.000,00 ( 23.46 )Rp42.686.000,00 Rp0,00 ( Rp8.110.000,00 ) PRO GRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Rp42.686.000,00 Rp0,00 ( Rp8.110.000,00 ) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp42.686.000,00 Rp0,00 ( Rp8.110.000,00 ) Rp29.380.000,00 Rp0,00 ( Rp20.265.000,00 ) Rp259.817.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp269.722.000,00 Rp0,00 ( Rp8.430.000,00 ) PRO GRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Rp558.919.700,00 Rp0,00 ( Rp28.695.000,00 ) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rp558.919.700,00 Rp0,00 ( Rp28.695.000,00 ) Rp23.180.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp98.250.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.156.236.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp136.430.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp1.221.218.628,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp64.982.628,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp25.925.000,00 Rp0,00 ( Rp6.450.000,00 ) Rp39.990.000,00 Rp0,00 ( Rp9.990.000,00 ) Rp27.400.000,00 Rp0,00 ( Rp13.700.000,00 ) Rp9.982.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.532.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp39.990.900,00 Rp0,00 Rp0,00 PRO GRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Rp1.518.469.228,00 Rp0,00 ( Rp30.140.000,00 ) Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp160.820.600,00 Rp0,00 ( Rp30.140.000,00 ) UNSUR KEWILAYAHAN Rp2.120.074.928,00 Rp0,00 ( Rp66.945.000,00 ) KECAMATAN Rp2.120.074.928,00 Rp0,00 ( Rp66.945.000,00 ) 7.01.0.00.0.00.06.0002 - Kelurahan Kutajaya Rp2.120.074.928,00 Rp0,00 ( Rp66.945.000,00 ) Rp896.802.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.865.160.100,00 Rp1.895.664.300,00 Rp896.802.800,00 Rp0,00 Rp2.792.467.100,00 ( 2.60 ) 7 Rp896.802.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.865.160.100,00 Rp1.895.664.300,00 Rp896.802.800,00 Rp0,00 Rp2.792.467.100,00 ( 2.60 ) 7 01 Rp896.802.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.865.160.100,00 Rp1.895.664.300,00 Rp896.802.800,00 Rp0,00 Rp2.792.467.100,00 ( 2.60 ) 7 01 01 Rp69.481.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.133.283.300,00 Rp1.039.451.500,00 Rp69.481.800,00 Rp0,00 Rp1.108.933.300,00 ( 2.20 ) 7 01 01 2.06 Rp69.481.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp174.514.000,00 Rp80.682.200,00 Rp69.481.800,00 Rp0,00 Rp150.164.000,00 ( 16.22 ) 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Baru Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.492.500,00 Rp3.492.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.492.500,00 0.00 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENDAPAT AN ASLI Kab. T angerang, Rp64.976.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp72.624.800,00 Rp7.648.000,00 Rp64.976.800,00 Rp0,00 Rp72.624.800,00 0.00 DAERAH (PAD) Pasar Kemis, Kuta Baru 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Baru Rp4.505.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp47.751.700,00 Rp43.246.700,00 Rp4.505.000,00 Rp0,00 Rp47.751.700,00 0.00 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Baru Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.470.000,00 Rp12.470.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.470.000,00 0.00 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan T amu PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Baru Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.400.000,00 Rp5.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.400.000,00 0.00 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Baru Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp32.775.000,00 Rp8.425.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.425.000,00 ( 289.02 ) 7 01 01 2.08 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp906.776.300,00 Rp906.776.300,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp906.776.300,00 0.00 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Baru Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp47.672.300,00 Rp47.672.300,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp47.672.300,00 0.00 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Baru Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp859.104.000,00 Rp859.104.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp859.104.000,00 0.00 7 01 01 2.09 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp51.993.000,00 Rp51.993.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp51.993.000,00 0.00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Baru Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.143.000,00 Rp19.143.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.143.000,00 0.00 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Baru Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp32.850.000,00 Rp32.850.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp32.850.000,00 0.00 7 01 03 Rp827.321.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.697.696.800,00 Rp829.232.800,00 Rp827.321.000,00 Rp0,00 Rp1.656.553.800,00 ( 2.48 ) 7 01 03 2.02 Rp827.321.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.697.696.800,00 Rp829.232.800,00 Rp827.321.000,00 Rp0,00 Rp1.656.553.800,00 ( 2.48 ) 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Baru Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp13.525.000,00 Rp13.525.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp13.525.000,00 0.00 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Baru Rp827.321.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.327.321.000,00 Rp500.000.000,00 Rp827.321.000,00 Rp0,00 Rp1.327.321.000,00 0.00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Baru Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp356.850.800,00 Rp315.707.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp315.707.800,00 ( 13.03 ) 7 01 04 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.180.000,00 Rp26.980.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.980.000,00 ( 26.69 ) 7 01 04 2.01 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.180.000,00 Rp26.980.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.980.000,00 ( 26.69 ) 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, T entara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kuta Baru Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.180.000,00 Rp26.980.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.980.000,00 ( 26.69 ) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp34.180.000,00 Rp0,00 ( Rp7.200.000,00 ) Rp34.180.000,00 Rp0,00 ( Rp7.200.000,00 ) Rp500.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp356.850.800,00 Rp0,00 ( Rp41.143.000,00 ) PRO GRAM KO O RDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Rp34.180.000,00 Rp0,00 ( Rp7.200.000,00 ) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rp870.375.800,00 Rp0,00 ( Rp41.143.000,00 ) Rp13.525.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.143.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp32.850.000,00 Rp0,00 Rp0,00 PRO GRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Rp870.375.800,00 Rp0,00 ( Rp41.143.000,00 ) Rp859.104.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp51.993.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp906.776.300,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp47.672.300,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.470.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp32.775.000,00 Rp0,00 ( Rp24.350.000,00 ) Rp43.246.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.492.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.648.000,00 Rp0,00 Rp0,00 PRO GRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Rp1.063.801.500,00 Rp0,00 ( Rp24.350.000,00 ) Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp105.032.200,00 Rp0,00 ( Rp24.350.000,00 ) UNSUR KEWILAYAHAN Rp1.968.357.300,00 Rp0,00 ( Rp72.693.000,00 ) KECAMATAN Rp1.968.357.300,00 Rp0,00 ( Rp72.693.000,00 ) 7.01.0.00.0.00.06.0003 - Kelurahan Kutabaru Rp1.968.357.300,00 Rp0,00 ( Rp72.693.000,00 ) Rp1.284.729.989,60 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.357.855.295,60 Rp1.993.736.996,00 Rp1.284.729.989,60 Rp0,00 Rp3.278.466.985,60 ( 2.42 ) 7 Rp1.284.729.989,60 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.357.855.295,60 Rp1.993.736.996,00 Rp1.284.729.989,60 Rp0,00 Rp3.278.466.985,60 ( 2.42 ) 7 01 Rp1.284.729.989,60 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.357.855.295,60 Rp1.993.736.996,00 Rp1.284.729.989,60 Rp0,00 Rp3.278.466.985,60 ( 2.42 ) 7 01 01 Rp65.621.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.554.336.996,00 Rp1.466.518.596,00 Rp65.621.400,00 Rp0,00 Rp1.532.139.996,00 ( 1.45 ) 7 01 01 2.06 Rp65.621.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp208.573.800,00 Rp120.755.400,00 Rp65.621.400,00 Rp0,00 Rp186.376.800,00 ( 11.91 ) 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.038.500,00 Rp8.038.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.038.500,00 0.00 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kutabumi Rp65.621.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp74.936.400,00 Rp6.210.000,00 Rp65.621.400,00 Rp0,00 Rp71.831.400,00 ( 4.32 ) 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kutabumi Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp56.845.900,00 Rp56.845.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp56.845.900,00 0.00 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kutabumi Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp22.743.000,00 Rp16.986.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp16.986.000,00 ( 33.89 ) 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan T amu PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kutabumi Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp29.800.000,00 Rp24.690.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.690.000,00 ( 20.70 ) 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kutabumi Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp16.210.000,00 Rp7.985.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.985.000,00 ( 103.01 ) 7 01 01 2.08 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.236.933.196,00 Rp1.236.933.196,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.236.933.196,00 0.00 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kutabumi Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp30.867.196,00 Rp30.867.196,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp30.867.196,00 0.00 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kutabumi Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.206.066.000,00 Rp1.206.066.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.206.066.000,00 0.00 7 01 01 2.09 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp108.830.000,00 Rp108.830.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp108.830.000,00 0.00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kutabumi Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.830.000,00 Rp2.830.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.830.000,00 0.00 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kutabumi Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp27.400.000,00 Rp27.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp27.400.000,00 0.00 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kutabumi Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp78.600.000,00 Rp78.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp78.600.000,00 0.00 7 01 03 Rp1.219.108.589,60 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.686.948.299,60 Rp444.883.400,00 Rp1.219.108.589,60 Rp0,00 Rp1.663.991.989,60 ( 1.38 ) 7 01 03 2.02 Rp1.219.108.589,60 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.686.948.299,60 Rp444.883.400,00 Rp1.219.108.589,60 Rp0,00 Rp1.663.991.989,60 ( 1.38 ) 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kutabumi Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.411.000,00 Rp15.411.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.411.000,00 0.00 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kutabumi Rp1.219.108.589,60 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.254.108.589,60 Rp35.000.000,00 Rp1.219.108.589,60 Rp0,00 Rp1.254.108.589,60 0.00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kutabumi Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp417.428.710,00 Rp394.472.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp394.472.400,00 ( 5.82 ) 7 01 04 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp116.570.000,00 Rp82.335.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp82.335.000,00 ( 41.58 ) 7 01 04 2.01 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp116.570.000,00 Rp82.335.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp82.335.000,00 ( 41.58 ) 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, T entara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Kab. T angerang, Pasar Kemis, Kutabumi Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp116.570.000,00 Rp82.335.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp82.335.000,00 ( 41.58 ) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Rp116.570.000,00 Rp0,00 ( Rp34.235.000,00 ) Rp116.570.000,00 Rp0,00 ( Rp34.235.000,00 ) Rp35.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp417.428.710,00 Rp0,00 ( Rp22.956.310,00 ) PRO GRAM KO O RDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Rp116.570.000,00 Rp0,00 ( Rp34.235.000,00 ) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rp467.839.710,00 Rp0,00 ( Rp22.956.310,00 ) Rp15.411.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp27.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp78.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 PRO GRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Rp467.839.710,00 Rp0,00 ( Rp22.956.310,00 ) Rp2.830.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp30.867.196,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.206.066.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rp108.830.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp29.800.000,00 Rp0,00 ( Rp5.110.000,00 ) Rp16.210.000,00 Rp0,00 ( Rp8.225.000,00 ) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp1.236.933.196,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.315.000,00 Rp0,00 ( Rp3.105.000,00 ) Rp56.845.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp22.743.000,00 Rp0,00 ( Rp5.757.000,00 ) Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp142.952.400,00 Rp0,00 ( Rp22.197.000,00 ) Rp8.038.500,00 Rp0,00 Rp0,00 KECAMATAN Rp2.073.125.306,00 Rp0,00 ( Rp79.388.310,00 ) PRO GRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Rp1.488.715.596,00 Rp0,00 ( Rp22.197.000,00 ) 7.01.0.00.0.00.06.0004 - Kelurahan Kutabumi Rp2.073.125.306,00 Rp0,00 ( Rp79.388.310,00 ) UNSUR KEWILAYAHAN Rp2.073.125.306,00 Rp0,00 ( Rp79.388.310,00 ) 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dengan memperhatikan potensi Kecamatan Pasarkemis dan sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, ”Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Kolaborasi Antar Sektor”, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pasarkemis didesain selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, yaitu:
1. 1.Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia antara lain
a.Meningkatkan kualitas pendidikan • Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan kapasitas/kualitas pendidik dan tenaga pendidik • Beasiswa MBR • Peningkatan minat baca masyarakat • Peningkatan perpustakaan keliling • Peningkatan bahan bacaan perpustakaan sekolah • Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan
b.Meningkatkan kualitas kesehatan • Penurunan stunting • Pembiayaan jaminan kesehatan • Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan • Peningkatan kapasitas/kualitas tenaga kesehatan • Penurunan kematian ibu dan bayi • Pengendalian penyakit menular dan tidak menular • Peningkatan STBM
c.Menigkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan • Peningkatan pemenuhan hak anak • Peningkatan perlindungan perempuan dan anak • Peningkatan pengarusutamaan gender
d.Meningkatkan pengendalian penduduk • Peningkatan pembangunan keluarga • Penurunan angka kelahiran total (TFR)
e.Meningkatkan daya saing pemuda • Pemberdayaan pemuda (ekonomi kreatif) • Pembinaan kelompok olahraga prestasi • Pelestarian olah raga tradisonal
f.Mewujudkan lingkungan yang kondusif, Aman dan Tertib • Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban • Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
1. 2.Meningkatkan perekonomian masyarakat, antara lain
a.Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan.
b.Meningkatnya Kemandirian Desa.
c.Meningkatnya Ketahanan Pangan.
d.Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS.
e.Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja.
1. 3.Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.
2. 4.Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik fokus pada.
a.Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah • Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik. • Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. • Peningkatan nilai Sakip OPD. • Peningkatan nilai MCP. • Peningkatan kapasitas/pemagangan ASN. • Meningkatnya indeks SPBE. Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Catatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhana dministrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah KecamatanPasarKemis Persen 100 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan evaluasi, serta profil Dokumen 11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja Perubahan Efisiensi) Dokumen 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerjaSKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah Laporan 4 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan 2 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 46 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Hasil Laporan Barang Daerah Laporan 1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil Paket Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya Paket 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 27 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Laporan Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah Laporan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 7 No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Catatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 46 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan Dokumen 3 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 14 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 13 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Laporan 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 57 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik di Kecamatan Pasar Kemis Persen Persen Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai denganstandar Kecamatan PasarKemis Persen Persen No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Catatan Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang Tidak Dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan Tersedianya laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tersedianya dokumen koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan Prasarana pelayanan umum Dokumen 57 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 57 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan di Kecamatan PasarKemis Persen 100 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa Dokumen 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 6 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan Laporan 36 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan Lembaga 4 Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Laporan 4 No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Catatan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan PasarKemis Persen 100 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum laporan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Laporan 6 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 100 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Dokumen 2 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia. Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia. Orang 50 Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan Jumlah dokumen Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan Dokumen 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase tertib administrasi pemerintahan desa Persen 100 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Laporan 5 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 8 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Dokumen 3 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dokumen 7 No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Catatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokumen 3 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 6 Tabel 3. 1 Indikator Kinerja No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Out Put Target PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhana dministrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah KecamatanPasarKemis 100% 20.896.868.474,26 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan evaluasi, serta profil 3 Dokumen 171.698.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja Perubahan Efisiensi) 3 Dokumen 46.124.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerjaSKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 60.457.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 65.117.000,00 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan 2 Dokumen 11.598.779.406,26 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang/Bul an 11.559.504.526,26 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 Laporan 39.274.880,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Hasil Laporan Barang Daerah 1 Laporan 5.231.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 5.231.000,00 Administrasi Kepegawaian Hasil Paket Pakaian 1 Laporan 75.640.000,00 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Out Put Target Perangkat Daerah Dinas Beserta atribut kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 27 Paket 75.640.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil Laporan Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah 7 Laporan 1.615.620.700,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 43.633.700,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 802.929.400,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 46 Paket 281.945.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 157.597.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 3 dokumen 28.800.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 191.816.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 108.899.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Dokumen 6.072.199.792,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 14 Laporan 481.624.224,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 5.590.575.568,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. 4 Dokumen 1.357.699.576,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 71.699.984,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara 20 Unit 420.039.592,00 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Out Put Target Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 57 Unit 204.400.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 2 Unit 661.560.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik di Kecamatan Pasar Kemis 85 % 16.172.168.193,04 Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pasar Kemis 100 % 34.230.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 34.230.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 34.230.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tersedianya dokumen koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan Prasarana pelayanan umum 1 Laporan 16.172.168.193,04 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 57 Dokumen 16.172.168.193,04 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdaya an di Kecamatan PasarKemis 100 % 7.555.419.760,70 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan 2 Laporan 1.661.832.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan musyawarah di desa Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa 6 Lembaga 87.166.600,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan 2 Laporan 1.574.665.400,00 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Out Put Target Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatn Tingkat Kecamatan Jumlah laporan pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan 1 Laporan 29.757.200,00 Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna Jumlah laporan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna 4 Laporan 29.757.200,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Pasarkemis 100 % 171.592.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum laporan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 1 Laporan 171.592.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 171.592.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 % 399.639.400,00 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 2 Dokumen 399.639.400,00 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menempatkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang- undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menempatkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang- undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan 50 Orang 387.135.400,00 Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan Jumlah dokumen Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan 4 Dokumen 12.504.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase tertib administrasi pemerintahan desa 100 % 131.055.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 5 Laporan 131.055.000,00 Fasilitasi administrasi tata Jumlah dokumen yang 8 Dokumen 38.878.000,00 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Out Put Target pemerintahan desa difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa 3 Dokumen 18.668.000,00 Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 7 dokumen 8.850.000,00 Fasilitasi singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa Jumlah dokumen singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa 3 Dokumen 10.861.000,00 Koordinasi pendapingan desa di wilayahnya Jumlah laporan hasil Koordinasi pendapingan desa di wilayahnya 6 Laporan 34.576.000,00 Dalam renja perubahan ini Program/ kegiatan/ sub kegiatan pada tabel diatas tidak mengalami perubahan, hanya saja adanya perubahan anggaran atau refocusing anggaran (efisiensi) karena adanya mandatori langsung dari pemerintah pusat. Adapun anggaran tersebut meliputi perjalanan dinas biasa, dalam kota, paket meeting luar kota dan luar negeri (50%). Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak (25%). Belanja makana dan minuman rapat (25%). Honorarium narasumber atas pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia (25%). Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan (50%). Belanja sewa hotel (25%). Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja pada Triwulan 1 dan 2 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Efisiensi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasarkemis Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. 1.Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk • Melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan • Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. 2.Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025; dan
3. 3.Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah- langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tangerang. 4.2 Rencana Tindak Lanjut Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Tahun 2025 untuk setiap triwulannya. Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dengan disusunnya Renja Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025.
4. 38.Kecamatan Balaraja Dokumen Renja Perubahan ini disusun untuk menyesuaikan rencana awal dengan perkembangan terbaru yang terjadi baik dari aspek kebutuhan masyarakat, kondisi lapangan, ketersediaan anggaran, maupun penyesuaian atas target dan capaian kinerja organisasi. Berdasarkan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, alokasi anggaran Kecamatan Balaraja mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp22.419.038.340,00 menjadi Rp22.622.417.824,00. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian strategis pada beberapa program prioritas, seperti penunjang urusan pemerintahan daerah, pelayanan publik kecamatan, pemberdayaan masyarakat, hingga pemeliharaan infrastruktur pelayanan umum. Penambahan pagu anggaran juga terjadi pada sejumlah sub kegiatan penting, seperti Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang mencerminkan peningkatan kebutuhan operasional maupun penajaman arah kebijakan. Di sisi lain, terdapat pula rasionalisasi belanja pada beberapa sub kegiatan untuk efisiensi dan pergeseran prioritas. Dengan demikian, perubahan Renja ini menjadi alat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Balaraja tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang. Melalui dokumen ini, diharapkan proses pembangunan di Kecamatan Balaraja dapat dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 1.2 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Balaraja Tahun Anggaran 2025 antara lain:
5. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
6. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. 8.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RKPD;
14. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2021;
16. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
17. 13.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025; 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Balaraja Tahun 2025 adalah untuk menyediakan acuan strategis dan operasional dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Balaraja, sebagai bagian integral dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan ini adalah:
18. 1.Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh perangkat Kecamatan dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang;
19. 2.Mewujudkan sinergi dan keterpaduan antara seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan;
20. 3.Menyediakan dasar evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Balaraja;
21. 4.Memberikan pedoman bagi Camat dalam mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mengoptimalkan kinerja Kecamatan selama Tahun Anggaran 2025. 1.3 Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematikan Penulisan BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Balaraja 2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan BAB III : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 BAB IV : PENUTUP
22. 1.Meningkatnya Pelayanan Masyarakat, yang diukur melalui Indikator Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). o Pada Tahun 2023, target IKM adalah 85, dengan capaian sebesar 94,85. o Sedangkan pada Tahun 2024, target IKM ditetapkan sebesar 86, dan realisasi capaian hingga saat ini telah mencapai 88,89. o Dengan demikian, target IKM telah berhasil melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2024, menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
23. 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, yang diukur melalui Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Balaraja. o Pada Tahun 2023, target Nilai AKIP adalah 76 (predikat BB), dengan capaian sebesar 72 (predikat BB). o Sementara pada Tahun 2024, target Nilai AKIP adalah 79, dan capaian telah menunjukkan hasil yang sesuai dengan target yaitu sebesar 79. o Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja instansi, serta komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan. Tabel 2.1 Capaian Kinerja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Sasaran Kecamatan Balaraja Indikator Target Tahun 2024 Realisasi Tahun 2024 Keterangan Meningkatnya pelayanan masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 86,00 88,89 Tercapai Diatas target Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (Nilai AKIP) Nilai AKIP Kecamatan Balaraja 79 79 Tercapai 2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025 Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun evaluasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dari program, kegiatan, dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut : Tabel Hasil Evaluasi Program dan Kegiatan Triwulan II Kecamatan Balaraja KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 25 25 100.00 % 10.146.595.792 2.203.792.706 21.72 % 29.92 % 7.01.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Dokumen 2 2 100.00 % 101.212.000 11.510.000 11.37 % 14.66 % 7.01.01.2.01.0001 Penyusuna n Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 1 100.00 % 48.774.200 5.030.000 10.31 % 10.31 % 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1 100.00 % 34.005.000 6.480.000 19.06 % 19.00 % KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 1 100.00 % 18.432.800 0 0.00 % 0.00 % 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Dokumen - - 0.00 % 6.432.828.612 1.584.566.831 24.63 % 28.17 % 7.01.01.2.02.0001 Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya jumlah Dokumen yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Dokumen 3 3 100.00 % 6.398.235.612 1.574.846.831 24.61 % 28.23 % 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Tersedianya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan - - 0.00 % 34.593.000 9.720.000 28.10 % 28.10 % 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai Dokumen - - 0.00 % 16.730.000 0 0.00 % 0.00 % 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 6 6 100.00 % 16.730.000 0 0.00 % 0.00 % 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Dokumen - - 0.00 % 0 0 0.00 % 0.00 % 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 2 2 100.00 % 732.172.600 228.803.000 31.25 % 47.52 % KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 1 1 100.00 % 7.01.01.2.06.0001 Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket - - 0.00 % 30.988.500 0 0.00 % 0.00 % 7.01.01.2.06.0002 Penyediaa n Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 1 1 100.00 % 282.536.300 49.600.000 17.56 % 17.57 % 7.01.01.2.06.0003 Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan Paket 1 1 100.00 % 49.603.600 0 0.00 % 0.00 % 7.01.01.2.06.0004 Penyediaa n Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100.00 % 141.322.200 129.838.000 91.87 % 75.00 % 7.01.01.2.06.0005 Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1 100.00 % 49.141.000 27.418.000 55.79 % 75.00 % 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 1 100.00 % 130.950.000 21.947.000 16.76 % 22.50 % 7.01.01.2.06.0009 Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 1 100.00 % 47.631.000 0 0.00 % 0.00 % 7.01.01.2.06.0002 Penyediaa n Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka Dokumen 1 1 100.00 % 164.963.300 0 0.00 % 0.00 % 7.01.01.2.06.0004 Penyediaa n Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Dokumen 1 1 100.00 % 67.765.300 67.396.000 99.46 % 99.00 % KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Dokumen 1 1 100.00 % 6.269.000 0 0.00 % 0.00 % 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Dokumen 1 1 100.00 % 36.000.000 4.760.000 13.22 % 13.00 % 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Jasa Penunjang Laporan 3 3 100.00 % 1.994.544.968 355.062.875 17.80 % 26.49 % Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 1 1 100.00 % 7.01.01.2.08.0001 Penyediaa n Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 1 100.00 % 9.972.000 2.493.000 25.00 % 25.00 % 7.01.01.2.08.0002 Penyediaa n Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 4 4 100.00 % 374.754.400 70.916.375 18.92 % 26.45 % 7.01.01.2.08.0004 Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 4 4 100.00 % 1.609.818.568 281.653.500 17.50 % 28.02 % 7.01.01.2.08.0002 Penyediaa n Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Dokumen 2 2 100.00 % 68.725.100 9.636.000 14.02 % 14.00 % 7.01.01.2.08.0004 Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Dokumen 3 3 100.00 % 366.987.000 83.857.500 22.85 % 22.00 % KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Kantor yang Disediakan 7.01.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 3 3 100.00 % 869.107.612 23.850.000 2.74 % 16.89 % 7.01.01.2.09.0001 Penyediaa n Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jumlah Dokumen Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Dokumen 3 3 100.00 % 160.637.628 15.560.000 9.69 % 21.97 % 7.01.01.2.09.0002 Penyediaa n Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jumlah Dokumen Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Dokumen 3 3 100.00 % 152.319.084 8.290.000 5.44 % 11.81 % 7.01.01.2.09.0006 Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 7 7 100.00 % 71.500.000 0 0.00 % 0.00 % 7.01.01.2.09.0009 Pemelihara an/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi Unit - - 0.00 % 484.650.900 0 0.00 % 0.00 % 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA Persentase pemenuhan PATEN % 25 25 100.00 % 7.714.034.648 1.243.736.000 16.12 % 18.61 % KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 16.25 16.25 100.00 % 7.01.02.2.02 Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan Laporan 1 1 100.00 % 61.398.200 12.930.000 21.06 % 21.21 % 7.01.02.2.02.0003 Peningkata n Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tersedianya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 1 1 100.00 % 61.398.200 12.930.000 21.06 % 21.21 % 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan Dokumen 13 13 100.00 % 7.652.636.448 1.230.806.000 16.08 % 16.00 % 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tersedianya Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 15 15 100.00 % 7.652.636.448 1.230.806.000 16.08 % 16.00 % KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberd ayaan % 25 25 100.00 % 3.569.570.400 1.120.466.500 31.39 % 56.17 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan Laporan 21 21 100.00 % 1.328.705.000 640.137.000 48.18 % 73.37 % 7.01.03.2.01.0001 Peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tersedianya Jumlah Dokumen Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Dokumen 2 2 100.00 % 81.087.000 80.807.000 99.65 % 100.00 % 7.01.03.2.01.0003 Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tersedianya Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 18 18 100.00 % 1.247.618.000 559.330.000 44.83 % 46.73 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dokumen 20 20 100.00 % 2.240.865.400 480.329.500 21.44 % 21.77 % Jumlah Dokumen lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberd ayaan Dokumen 20 20 100.00 % 7.01.03.2.02.0003 Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan Jumlah dokumen lembaga masyarakat yang mendapat Dokumen 20 20 100.00 % 2.240.865.400 480.329.500 21.44 % 21.77 % KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN pembinaan/pemberd ayaan 7.01.03.2.02.0001 Peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dokumen 4 4 100.00 % 12.429.000 7.620.000 61.31 % 61.00 % 7.01.03.2.02.0002 Pembangu nan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Dokumen 3 3 100.00 % 171.361.000 46.617.500 27.20 % 27.00 % 7.01.03.2.02.0003 Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Dokumen lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberd ayaan Dokumen 15 15 100.00 % 2.057.075.400 426.092.000 20.71 % 20.00 % 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 25 25 100.00 % 162.346.700 38.180.000 23.52 % 30.40 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum Laporan 4 4 100.00 % 162.346.700 38.180.000 23.52 % 30.40 % Jumlah gangguan yang ditindaklanjuti Dokumen 1 1 100.00 % 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Tersedianya Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Laporan 4 4 100.00 % 162.346.700 38.180.000 23.52 % 30.40 % KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Vertikal di Wilayah Kecamatan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Dokumen - - 0.00 % 56.792.700 7.368.000 12.97 % 12.00 % 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 25 25 100.00 % 222.740.600 13.130.000 5.89 % 34.92 % Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 22 22 100.00 % 7.01.05.2.01 Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen rekomendasi yang dikeluarkan Dokumen 2 2 100.00 % 222.740.600 13.130.000 5.89 % 34.92 % 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Jumlah Dokumen Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Dokumen - - 0.00 % 185.140.600 0 0.00 % 0.00 % KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.01.0008 Pelaksana an Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tersedianya Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 1 1 100.00 % 37.600.000 13.130.000 34.92 % 34.92 % 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 25 25 100.00 % 120.594.200 4.810.000 3.99 % 61.08 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Laporan 4 4 100.00 % 120.594.200 4.810.000 3.99 % 61.08 % 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tersedianya Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 1 1 100.00 % 66.115.200 0 0.00 % 0.00 % 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tersedianya Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokumen 1 1 100.00 % 7.875.000 4.810.000 61.08 % 61.08 % 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Tersedianya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Laporan 1 1 100.00 % 46.604.000 0 0.00 % 0.00 % KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa di Wilayahnya Pada Tahun 2025, Kecamatan Balaraja melaksanakan 6 (enam) program utama, 12 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. Seluruh program dan kegiatan tersebut mengacu pada nomenklatur resmi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang kemudian telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Adapun program-program utama yang tercantum dalam perubahan Renja Kecamatan Balaraja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
24. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
25. 2.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
26. 3.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
27. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
28. 5.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
29. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Keenam program tersebut akan dianalisis lebih lanjut berdasarkan capaian, permasalahan pelaksanaan, serta strategi yang akan ditempuh guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program di Kecamatan Balaraja. Perubahan rencana kerja ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam penyelarasan pembangunan di tingkat kecamatan agar tetap sejalan dengan target dan prioritas Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 KECAMATAN BALARAJA 15.358.529.118,00 22.419.038.340,00 22.622.417.824,00 7.263.888.706,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 15.358.529.118,00 22.419.038.340,00 22.622.417.824,00 7.263.888.706,00 7.01 KECAMATAN 15.358.529.118,00 22.419.038.340,00 22.622.417.824,00 7.263.888.706,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 9.673.865.618,00 10.299.339.392,00 10.763.131.276,00 1.193.543.500,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 140.000.000,00 138.056.000,00 101.212.000,00 -38.788.000,00 7.01.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 80.000.000,00 79.042.000,00 48.774.200,00 -31.225.800,00 7.01.01.2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 34.900.000,00 34.005.000,00 -995.000,00 7.01.01.2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 24.114.000,00 18.432.800,00 -6.567.200,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.937.409.118,00 6.444.580.612,00 6.748.764.096,00 811.354.978,00 7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 5.892.409.118,00 6.398.235.612,00 6.714.171.096,00 821.761.978,00 7.01.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 46.345.000,00 34.593.000,00 -10.407.000,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 23.000.000,00 16.730.000,00 16.730.000,00 -6.270.000,00 7.01.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 23 Paket 23 Paket 23.000.000,00 16.730.000,00 16.730.000,00 -6.270.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 792.771.800,00 828.840.200,00 957.172.600,00 164.400.800,00 7.01.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 30.988.500,00 30.988.500,00 5.988.500,00 7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 120.000.000,00 117.573.000,00 342.573.000,00 222.573.000,00 7.01.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 49.603.600,00 49.603.600,00 -50.396.400,00 7.01.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 75.000.000,00 73.556.900,00 73.556.900,00 -1.443.100,00 7.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 51.952.000,00 42.872.000,00 -7.128.000,00 7.01.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 94.950.000,00 -25.050.000,00 7.01.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 80.000.000,00 96.005.000,00 47.631.000,00 -32.369.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang 1 Dokumen 1 Dokumen 1.965.684.700,00 2.002.024.968,00 2.070.144.968,00 104.460.268,00 7.01.01.2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 9.972.000,00 9.972.000,00 -28.000,00 7.01.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 300.000.000,00 306.029.300,00 306.029.300,00 6.029.300,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 7.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.196.938.000,00 1.242.831.568,00 1.318.431.568,00 121.493.568,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 815.000.000,00 869.107.612,00 869.107.612,00 54.107.612,00 7.01.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 155.000.000,00 160.637.628,00 160.637.628,00 5.637.628,00 7.01.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 152.319.084,00 152.319.084,00 52.319.084,00 7.01.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 60.000.000,00 71.500.000,00 71.500.000,00 11.500.000,00 7.01.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 4 Unit 4 Unit 500.000.000,00 484.650.900,00 484.650.900,00 -15.349.100,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase pemeliharaan 100 Persen 100 Persen 1.630.062.000,00 7.740.250.048,00 7.784.034.648,00 976.838.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Fasilitas Umum yang terpelihara 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 79.531.600,00 61.398.200,00 -18.601.800,00 7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000,00 79.531.600,00 61.398.200,00 -18.601.800,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 Persen 100 Persen 1.550.062.000,00 7.660.718.448,00 7.722.636.448,00 6.172.574.448,00 7.01.02.2.03.000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 1.550.062.000,00 7.660.718.448,00 7.722.636.448,00 6.172.574.448,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberd ayaan 100 Persen 100 Persen 3.386.353.800,00 3.760.403.800,00 3.569.570.400,00 -1.136.353.800,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.080.000.000,00 1.455.723.800,00 1.328.705.000,00 248.705.000,00 7.01.03.2.01.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 80.000.000,00 81.087.000,00 81.087.000,00 1.087.000,00 7.01.03.2.01.000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 1.000.000.000,00 1.374.636.800,00 1.247.618.000,00 247.618.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 258.247.700,00 210.979.700,00 162.346.700,00 11.752.300,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 1 Laporan 1 Laporan 258.247.700,00 210.979.700,00 162.346.700,00 -95.901.000,00 7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 180.000.000,00 132.732.000,00 105.554.000,00 -74.446.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 280.000.000,00 259.443.400,00 222.740.600,00 30.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 1 Dokumen 1 Dokumen 280.000.000,00 259.443.400,00 222.740.600,00 -57.259.400,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2.01.000 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 200.000.000,00 209.143.400,00 185.140.600,00 -14.859.400,00 7.01.05.2.01.000 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 50.300.000,00 37.600.000,00 -42.400.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 88 Persen 88 Persen 130.000.000,00 148.622.000,00 120.594.200,00 20.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 1 Dokumen 1 Dokumen 130.000.000,00 148.622.000,00 120.594.200,00 -9.405.800,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 7.01.06.2.01.000 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 77.840.000,00 66.115.200,00 16.115.200,00 7.01.06.2.01.000 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 10.510.000,00 7.875.000,00 -27.125.000,00 7.01.06.2.01.001 7 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 60.272.000,00 46.604.000,00 1.604.000,00 KELURAHAN BALARAJA 15.358.529.118,00 22.419.038.340,00 22.622.417.824,00 7.263.888.706,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 15.358.529.118,00 22.419.038.340,00 22.622.417.824,00 7.263.888.706,00 7.01 KECAMATAN 15.358.529.118,00 22.419.038.340,00 22.622.417.824,00 7.263.888.706,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 9.673.865.618,00 10.299.339.392,00 10.763.131.276,00 1.193.543.500,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 792.771.800,00 828.840.200,00 957.172.600,00 164.400.800,00 7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 129.882.800,00 164.963.300,00 164.963.300,00 35.080.500,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 7.01.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.976.400,00 67.765.300,00 67.765.300,00 31.788.900,00 7.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.432.600,00 8.432.600,00 6.269.000,00 -2.163.600,00 7.01.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 48.480.000,00 48.000.000,00 36.000.000,00 -12.480.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Jasa Penunjang 1 Dokumen 1 Dokumen 1.965.684.700,00 2.002.024.968,00 2.070.144.968,00 104.460.268,00 7.01.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 84.274.700,00 68.725.100,00 68.725.100,00 -15.549.600,00 7.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 374.472.000,00 374.467.000,00 366.987.000,00 -7.485.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 1.630.062.000,00 7.740.250.048,00 7.784.034.648,00 976.838.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat - - - 80.000.000,00 79.531.600,00 61.398.200,00 -18.601.800,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberd ayaan 100 Persen 100 Persen 3.386.353.800,00 3.760.403.800,00 3.569.570.400,00 -1.136.353.800,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.306.353.800,00 2.304.680.000,00 2.240.865.400,00 -65.488.400,00 7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyara katan 4 Lembaga Kemasyara katan 12.429.000,00 12.429.000,00 12.429.000,00 0,00 7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 3 Unit 201.369.600,00 183.297.000,00 171.361.000,00 -30.008.600,00 7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 2.092.555.200,00 2.108.954.000,00 2.057.075.400,00 -35.479.800,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Masyarakat di Kelurahan 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 258.247.700,00 210.979.700,00 162.346.700,00 11.752.300,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah gangguan yang ditindaklanjuti 1 Laporan 1 Laporan 258.247.700,00 210.979.700,00 162.346.700,00 -95.901.000,00 7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 78.247.700,00 78.247.700,00 56.792.700,00 -21.455.000,00 J U M L A H 15.358.529.118,00 22.419.038.340,00 22.622.417.824,00 1.284.717.462.164,00 Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan, Renja Perubahan ini memuat penjabaran arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Balaraja. Dokumen ini tidak hanya menjadi alat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Keberhasilan implementasi Renja Perubahan Tahun 2025 sangat bergantung pada sinergi seluruh unsur pelaksana, komitmen aparatur, serta dukungan aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, besar harapan kami bahwa dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Balaraja dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Semoga dokumen ini memberikan manfaat nyata dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Balaraja serta menjadi referensi yang berguna dalam proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada masa yang akan datang. Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, sebagai salah satu unit pemerintahan di tingkat kecamatan, menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, diperlukan adanya perubahan dan penyesuaian dalam Rencana Kerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang. Rencana kerja perubahan ini disusun sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, yang didukung oleh penambahan anggaran pada beberapa sektor kunci. Perubahan regulasi di tingkat pusat dan daerah, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi salah satu faktor pendorong utama dalam penyusunan rencana kerja perubahan ini. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dalam kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara baik ditingkat Pusat dan Daerah, serta regulasi terkait lainnya, mengharuskan Kecamatan Kresek untuk melakukan penyesuaian agar selaras dengan ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat peningkatan alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinamika perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kresek juga menjadi pertimbangan dalam perencanaan perubahan ini. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah Kecamatan Kresek menuntut adanya peningkatan kapasitas pelayanan dan pengelolaan administrasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, Kecamatan Kresek perlu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Untuk mendukung hal ini, terdapat penambahan anggaran signifikan pada sektor pembangunan, yang akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah kecamatan. Upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja di lingkungan Kecamatan Kresek juga menjadi latar belakang penting dalam penyusunan rencana kerja perubahan ini. Dengan mempertimbangkan analisis beban kerja dan optimalisasi fungsi masing-masing unit, diharapkan dapat tercipta struktur organisasi yang bekerja secara optimal dalam melayani masyarakat. Selain itu, terdapat penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan strategis, seperti program pemberdayaan masyarakat dalam memfasilitasi UMKM, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan fungsi koordinasi antar desa di wilayah Kecamatan Kresek. Rencana kerja perubahan ini akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Kresek dalam melaksanakan transformasi organisasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tahun 2025, dengan dukungan anggaran yang lebih memadai untuk mewujudkan visi dan misi kecamatan. 1.2 LANDASAN HUKUM
a.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmoniasi Peraturan Perpajakan;
b.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
e.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
h.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
i.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;
j.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
k.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026.
l.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, serta untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang khususnya Kecamatan Kresek selama 1 (satu) tahun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Adapun penjabaran perencanaan pembangunan dalam Renja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025 meliputi:
1. 1.Program dan kegiatan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
2. 2.Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
3. 3.Indikator Kinerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
4. 4.Kelompok sasaran Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025; dan
5. 5.Perubahan Pagu program dan kegiatan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
6. 1.Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
7. 2.Mengevaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun berjalan;
8. 3.Mengetahui masalah, tantangan dan Solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun berjalan;
9. 4.Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dalam Menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Kresek Tahun Anggaran 2025;
10. 5.Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut:
11. 1.Meningkatnya Pelayanan Masyarakat yang diukur dengan Indikator “Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat”. Pada tahun 2024 target Indeks Kepuasan Masyarakat 91.08 dan Capaian Sebesar 91.08. Dengan demikian target tercapai di tahun 2024 dan masih berjalan untuk penilaian di tahun 2025;
12. 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan yang diukur dengan Indikator “Nilai AKIP Kecamatan Kresek”. Pada tahun 2024 target Nilai AKIP 80.10 dan Capaian Sebesar 75.40. Dengan demikian target belum tercapai di tahun 2024 hal ini disebabkan karena penyesuaian dalam penilaian, oleh karena itu akan dimaksimalkan di tahun 2025.
13. 3.Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diukur dengan Indikator “Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum”. Pada tahun 2023 target Penurunan sebesar 71.40% dan Capaian Sebesar 62%. Dengan demikian target tercapai di tahun 2023 dan indikator sudah tidak ada di tahun 2024 dikarenakan penyesuaian sesuai dengan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Tabel 2.1 Capaian Kinerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Sasaran Kecamatan Kresek Indikator Target Tahun 2024 Realisasi Tahun 2024 Keterangan Meningkatnya pelayanan masyarakat Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 91.08 91.08 Tercapai Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (Nilai AKIP) Nilai AKIP Kecamatan Kresek 80.10 75.40 Belum Tercapai Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 71.40 62 Tercapai Terhadap saasaran program Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025 memiliki 6 Program. Adapun program yang dan sasaran dimaksud adalah : Tabel 2.2 Program, Target, dan Realisasi Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 Program Indikator Target Tahun 2024 Realisasi Tahun 2024 Target Tahun 2025 Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Prosen 100 Prosen 100 Prosen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 89 Prosen 89 Prosen 89.25 Prosen Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 88 Prosen 88 Prosen 90 Prosen Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi 75 Prosen 75 Prosen 100 Prosen Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 82.26 Prosen 82.26 Prosen 84.50 Prosen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 0 0 75 Prosen Tabel 2.3 Target, Realisasi Anggaran, Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2025 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Kinerja Pagu Realisasi Target Realisasi 1 2 3 4 5 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 8.218.123.229 3.769.413.111 100% 45,87 % Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 251.212.920 55.299.250 100% 22,01% Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 81.443.720 15.330.000 2 2 Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 108.009.200 26.098.000 1 1 Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61.760.000 13.871.250 3 3 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.836.754.581 2.520.354.784 100% 43,18% Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5.760.683.581 2.480.312.284 23 23 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD 76.071.000 40.042.500 6 6 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 127.845.000 54.894.000 100% 42,94% Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 72.094.000 54.894.000 24 24 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 55.751.000 0.00 50 0 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 492.703.400 291.882.100 100% 59,24% Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 30.734.500 0.00 1 0 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 210.195.400 151.811.600 6 6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 63.068.500 58.788.500 8 8 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 20.707.000 15.792.000 2 2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 60.000.000 29.000.000 1 1 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 59.220.000 21.135.000 6 6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48.778.000 15.355.000 6 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 1.059.542.968 502.864.797 100% 47,46% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.514.000 1.514.000 6 6 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 303.275.400 93.516.977 12 12 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayamam Umum Kantor 754.753.568 407.833.820 6 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 450.064.360 344.118.180 100% 76,46% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 107.451.176 53.341.188 2 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 69.613.184 35.172.992 1 1 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 33.000.000 16.800.000 20 20 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 240.000.000 238.804.000 1 1 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi 69.113.000 36.371.000 100% 52,63% Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Hasil : Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi 69.113.000 36.371.000 100% 52,63% Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 69.113.000 36.371.000 4 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 74.912.000 48.444.000 84.50% 64,67% Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Hasil : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 74.912.000 48.444.000 84.50% 64,67% Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 74.912.000 48.444.000 4 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 1.657.695.800 1.014.945.000 100% 61,23% Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 1.643.471.000 1.014.945.000 100% 61,76% Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.576.308.000 947.782.000 6 6 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 67.163.000 67.163.000 6 6 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 5.852.617.023 3.217.296.000 89.25% 54,97% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Hasil : Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart 17.920.000 12.000.000 66,96% 13.09% Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.920.000 12.000.000 1 1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Hasil : Persentase infrastruktur dasar yang terpelihara 5.834.697.023 3.205.296.000 89.25% 54,94% Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 5.834.697.023 3.205.296.000 2 2 Prasarana Pelayanan Umum PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 290.030.800 22.832.000 75% 7,87% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Hasil : Persentase Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 290.030.800 22.832.000 75% 7,87% Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 199.452.800 - 12 0 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 34.573.000 12.466.000 24 24 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 56.005.000 10.366.000 4 4 Jumlah Belanja Daerah 16.162.491.852 8.109.301.111 2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dari program, kegiatan, dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut : Tabel 2.3 Target, Realisasi Anggaran, Realisasi Kinerja sd Triwulan I Tahun 2025 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Kinerja Pagu Realisasi Target Realisasi 1 2 3 4 5 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 8.218.123.229 1.809.531.197 100% 21.53% Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 251.212.920 0 100% 00.00% Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 81.443.720 0 1 0 Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 108.009.200 0,00 0 0 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61.760.000 0.00 1 0 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.836.754.581 1.276.825.898 100% 21.78% Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5.760.683.581 1.273.547.898 23 23 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 76.071.000 3.278.000 3 3 Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 127.845.000 54.894.000 100% 38.57% Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 72.094.000 54.894.000 12 12 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 55.751.000 0.00 50 0 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 492.703.400 105.503.500 100% 19.10% Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 30.734.500 0.00 1 0 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 210.195.400 56.200.000 2 2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 63.068.500 42.973.500 4 4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 20.707.000 0.00 1 0 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 60.000.000 0.00 0 0 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 59.220.000 6.330.000 3 3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48.778.000 0.00 3 0 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang 1.059.542.968 233.117.639 100% 21.99% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.514.000 0.00 3 0 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 303.275.400 44.429.247 12 12 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayamam Umum Kantor 754.753.568 188.688.392 3 3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 450.064.360 139.190.160 100% 30.93% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 107.451.176 11.980.496 1 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 69.613.184 7.781.664 1 1 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 33.000.000 0.00 10 0 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 240.000.000 119.428.000 3 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi 69.113.000 11.424.000 100% 11.98% Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Hasil : Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi 69.113.000 11.424.000 100% 11.98% Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 69.113.000 11.424.000 1 1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 74.912.000 3.028.000 84.50% 3.02% Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Hasil : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 74.912.000 3.028.000 84.50% 3.02% Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 74.912.000 3.028.000 1 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 1.657.695.800 696.914.000 100% 37.98% Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 1.643.471.000 696.914.000 100% 38.41% Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.576.308.000 629.751.000 3 3 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 67.163.000 67.163.000 3 3 PROGRAM PENYELENGGARA AN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 5.852.617.023 1.907.890.000 89.25% 22.87% PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK dan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Hasil : Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart 17.920.000 2.920.000 89.25% 13.09% Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.920.000 2.920.000 2 2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Hasil : Persentase infrastruktur dasar yang terpelihara 5.834.697.023 1.904.970.000 89.25% 32.65% Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 5.834.697.023 1.904.970.000 1 1 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 290.030.800 0.00 75% 0.00% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Hasil : Persentase Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 290.030.800 0.00 75% 0.00% Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 199.452.800 - 12 0 Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 1.059.542.968 - 12 0 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1.514.000 30.933.925 1 0 Jumlah Belanja Daerah 16.634.240.132 4.428.787.197 Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Anggaran Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang sampai dengan Maret 2025 (Triwulan I) adalah Rp 4.428.787.197 atau sekitar 51,06% dari pagu anggaran Rp 16.634.240.132. Dengan realisasi keuangan mencapai 51,06 % pada Triwulan I Tahun 2025, capaian fisik dapat di rata-ratakan 50%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dari sisi keuangan maupun fisik pada pertengahan Tahun 2025 sudah optimal. Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (Enam) Program Utama, 12 Kegiatan, dan 30 Sub Kegiatan yang tercantum dalam program kinerja nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dibawah ini merupakan rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggaran, yaitu:
14. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
15. 2.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
16. 3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
17. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
18. 5.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
19. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Keenam program yang tercantum dalam progran kinerja akan dianalisis sebagai berikut:
20. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan, anggaran Rp 8.405.923.309,00 menjadi Rp 7.920.968.445; Indikator Program: Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan dengan target 100%;
21. 2.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan anggaran Rp 95.379.000 menjadi Rp 69.113.000 Indikator Program: Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi dengan target 100%;
22. 3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan anggaran Rp100.104.000 menjadi Rp 74.912.000; Indikator Program: Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik dengan target 84,50%;
23. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan anggaran Rp 722.090.700, mejadi Rp 735.590.700,00; Indikator Program: Persentase kelompok masyarakat yan mendapat pembinaan/pemberdayaan, dengan target 92%;
24. 5.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp 3.946.730.576,00, menjadi Rp 5.160.958.075,00; Indikator Program: Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara dengan target 89,50%, dan Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dengan target 89,50%;
25. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp 273.147.950,00, menjadi Rp 261.897.950,00; Indikator Program: Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 75,00%; Tabel 3.1 Pendanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Kresek Tahun 2025 Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan 2025 Target Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Nilai AKIP KECAMATAN KRESEK Nilai 80.10 (BB) 7.1.1.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 8.405.653.309 8.218.123.229 7.1.1.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100% 337.351.000 251.212.920 Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Dokume n 11 7.1.1.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokume n 4 117.383.000 81.443.720 7.1.1.01.2.01.0006 Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 136.648.000 108.009.200 7.1.1.01.2.01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 6 83.320.000 61.760.000 7.1.1.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hasil : Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Persen 100% 5.863.571.581 5.836.754.581 7.1.1.01.2.02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/b ulan 23 5.760.683.581 5.760.683.581 7.1.1.01.2.02.0007 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 2 102.888.000 76.071.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah pegawai yang difasilitas Persen 100% 142.316.000 127.845.000 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 50 72.094.000 72.094.000 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Paket 50 70.222.000 55.751.000 7.1.1.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100% 552.442.400 492.703.400 7.01.01.2.06.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 30.734.500 30.734.500 7.01.01.2.06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 13 210.195.400 210.195.400 7.01.01.2.06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 27 63.068.500 63.068.500 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 24.280.000 20.707.000 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokume n 7 60.000.000 60.000.000 7.01.01.2.06.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 27 66.250.000 59.220.000 7.01.01.2.06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 190 97.914.000 48.778.000 7.1.1.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Persen 100% 1.059.907.968 1.059.542.968 7.1.1.01.2.08.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Orang 1 1.879.000 1.514.000 7.1.1.01.2.08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jenis 2 303.275.400 303.275.400 7.1.1.01.2.08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan/ Orang 14 754.753.568 754.753.568 7.1.1.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100% 450.064.360 450.064.360 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 6 69.613.184 69.613.184 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 6 107.451.176 107.451.176 39.245.300,00 7.1.1.01.2.09.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 13 33.000.000 33.000.000 7.1.1.01.2.09.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 240.000.000 240.000.000 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai 91.08 7.1.4.01 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi Persen 100% 95.379.000 69.113.000 7.1.4.01.2.09 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Keluaran : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Persen 100% 95.379.000 69.113.000 7.1.4.01.2.09.0001 Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 9 95.379.000 69.113.000 7.1.6.01 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Persen 65,14% 100.104.000 74.912.000 7.1.6.01.2.09 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Hasil : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Persen 65,14% 100.104.000 74.912.000 7.1.6.01.2.09.0001 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Dokume n/Desa 9 100.104.000 74.912.000 7.1.3.01 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 70,00% 1.834.756.800 1.657.695.800 7.1.6.01.2.09 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 70% 1.814.383.000 1.643.471.000 7.01.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 9 1.747.220.000 1.576.308.000 7.01.03.2.01.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembag a 9 67.163.000 67.163.000 Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kemasy arakatan 7.1.6.01.2.09 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Hasil : Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persen 70% 20.373.800 14.224.800 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 7 20.373.800 14.224.800 7.1.6.01 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 89,25% 5.856.997.023 5.852.617.023 7.1.6.01.2.09 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Keluaran : Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Persen 89,25% 22.300.000 17.920.000 7.1.6.01.2.09.0001 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 22.300.000 17.920.000 7.1.6.01.2.09 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum Keluaran : Jumlah infrastruktur yang dipelihara Persen 89,25% 5.834.697.023 5.834.697.023 7.1.6.01.2.09.0001 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Dokume n 5 5.834.697.023 5.834.697.023 7.1.6.01 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Persen 75% 341.350.000 290.030.800 7.1.6.01.2.09 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Keluaran : Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persen 75,00% 341.350.000 290.030.800 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 50 225.683.000 199.452.800 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Orang 50 46.771.000 34.573.000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokume n 10 68.896.000 56.005.000 16.634.510.132 16.162.491.852 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun di lingkup Kabupaten. Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani” 2304
26. 40.Kecamatan Kronjo Renja Kecamatan Kronjo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Renstra Kecamatan Kronjo Tahun 2024-2026, serta mengacu kepada Tema perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yaitu “PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI KOLABORASI ANTAR SEKTOR”. Oleh karena itu, Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Kronjo diharapkan dapat mendukung dokumen Renstra Kecamatan Kronjo periode 2024-2026 serta mendukung Tema RKPD yang sudah ditentukan dan sebagai titik awal pelaksanaan rencana strategis pembangunan Tahun 2025 – 2029. Renja Kecamatan Kronjo menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Kronjo setiap tahunnya dalam 1 (satu) tahun anggaran. Renja Kecamatan Kronjo juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Kronjo. Selain itu, Renja berperan sangat penting dalam menuntun Kecamatan Kronjo untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renja Kecamatan Kronjo berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan 2305 Kabupaten Tangerang berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dalam menyusun Renja Kecamatan Kronjo terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renja Kecamatan Kronjo, penyusunan rancangan Renja Kecamatan Kronjo, penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kronjo, hingga penetapan Renja Kecamatan Kronjo. Selain itu, dokumen Renja memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja/Resntra Kecamatan Kronjo. Keterkaitan antara Renja Kecamatan Kronjo dengan RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja/Resntra Kecamatan Kronjo tersebut berupa tugas dan fungsi Kecamatan Kronjo sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kecamatan Kronjo Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Kronjo, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga, Renja Kecamatan Kronjo Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang. Secara khusus, Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Kronjo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Kronjo Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Pagu Pendanaan Kecamatan Kronjo Tahun Anggaran 2025 ialah sebagai berikut: 1.2. Landasan Hukum
27. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2306 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
28. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
29. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
30. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
31. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
32. 6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
33. 7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
34. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
35. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2307
36. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
37. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
38. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
39. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kecamatan Kronjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
40. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
41. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
42. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
43. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 2308 Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
44. 18.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
45. 19.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
46. 20.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
47. 21.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
48. 22.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
49. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 13l2);
50. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
51. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
52. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 2309
53. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
54. 28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
55. 29.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
56. 30.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26 );
57. 31.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
58. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
59. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
60. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
61. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
62. 36.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Kronjo 2310 Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
63. 37.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
64. 38.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).
65. 39.Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Kecamatan Kronjo untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renja Perubahan Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
a.Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kronjo Kabupaten Kabupaten;
b.Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Kronjo untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Kronjo sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kronjo;
c.Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Kronjo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang; 2311
d.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kronjo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
e.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kronjo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
f.Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun anggaran;
g.Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja Perubahan, antara lain adalah :
a.Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kronjo yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;
b.Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kronjo dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
c.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kronjo selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Kronjo;
d.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Kronjo dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Kronjo yang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kronjo tahunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kronjo Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: 2312 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang; 1.2 Landasan Hukum; 1.3 Maksud dan tujuan; 1.4 Sistematika penulisan; Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Kronjo dan capaian renstra Kecamatan Kronjo s/d Triwulan II Tahun 2024 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Tujuan Evaluasi
1. 1.Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. 2.Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. 3.Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas Pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. 4.Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. 5.Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. 6.Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan 2314 datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Indikator Evaluasi
7. 1.Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
8. 2.Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
9. 3.Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?
10. 4.Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
11. 5.Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?
12. 6.Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. 2315 KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Kronjo) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 Target dan Realisasi Kinerja Program dan \ Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan Renja Kecamatan Kronjo tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Kronjo s/d tahun berjalan Target Renja Kecamatan Kronjo tahun 2024 Realisasi Renja Kecamatan Kronjo tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9 11=(10/4) 7.01 KECAMATAN 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 100 100 100 100 100 100 100 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kronjo 5 5 5 5 100 5 5 100 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan Kronjo 5 5 5 5 100 5 5 100 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kronjo 6 6 6 6 100 6 6 100 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 25 25 25 25 100 25 25 100 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 25 25 25 25 100 25 25 100 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 2 2 2 100 2 2 100 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 25 25 25 100 25 25 100 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 25 25 25 25 100 25 25 100 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kronjo dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kronjo s/d Tahun 2025 Triwulan I 2316 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Kecamatan Kronjo Jumlah dokumen Administrasi Umum Kecamatan Kronjo 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 5 5 5 100 5 5 100 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 20 20 20 100 20 20 100 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23 23 23 23 100 23 23 100 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 11 11 11 100 11 11 100 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 12 12 12 100 12 12 100 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3425 3425 3425 3425 100 3425 3425 100 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 2 2 2 100 2 2 100 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 3 3 3 100 3 3 100 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 7 7 7 100 7 7 100 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 11 11 11 11 100 11 11 100 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 4 4 4 100 4 4 100 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 2 2 2 100 2 2 100 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 7 7 7 100 7 7 100 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 15 15 15 100 15 15 100 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 5 5 5 100 5 5 100 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 100 100 100 100 100 100 100 2317 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 100 100 100 100 100 100 100 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Kecamatan Kronjo yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 2 2 2 100 2 2 100 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan 5 5 5 5 100 5 5 100 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Kecamatan Kronjo dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Kecamatan Kronjo dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100 100 100 100 100 100 100 100 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 2 2 2 2 100 2 2 100 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 2 2 2 100 2 2 100 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 100 100 100 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 6 6 6 100 6 6 100 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100 100 100 100 100 100 100 100 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8 8 8 8 100 8 8 100 2318 7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 100 100 100 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 50 50 50 100 50 50 100 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 8 8 8 8 100 8 8 100 2319 Beradasakan Tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Kesimpulan: 1) Melaksanakan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan sesuai dengan target Renstra 2025-2026; 2) Memonitoring hasil capaian program dan kegiatan pada Triwulan ke I tahun pertama sesuai realisasi fisik pelaksanaan di lapangan; 3) Melaksanakan monitoring realisasi anggaran pada triwulan I atas program dan kegiatan terutama program strategis yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan; 4) Menyusun Berita Acara Monitoring dan Evaluasi berkala Capaian Renstra 2024-2026 kecamatan Kronjo kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan I. Kendala yang ditemukan :
13. 1.Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang harus diambil :
14. 1.Koordinasi dengan pihak ketiga untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan kontruksi 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kronjo Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Kronjo Tahun 2024-2026, Kecamatan Kronjo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan dibidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan Kronjo di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan Kronjo yang ada di kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Kronjo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan penyiapan rumusan kebijakan teknis, penyiapan rencana dan program kegiatan, penyiapan koordinasi kegiatan, penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang menjadi urusan Kecamatan Kronjo dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan No . Indikator Kinerja Penyelenggaraa Interpretas i Belum Tercapai (<) Permasalahan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan 2320 n Pemerintah Daerah sesuai (=) Melampaui (>) 1 Nilai AKIP Kecamatan Kronjo = a) Masih terdapat kendala dalam penyajian data-data; b) Masih banyaknya keterlambata n pemberian data. a) Memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab kegiatan tentang tata cara pelaporan hasil kegiatan; b) Melakukan evaluasi Kinerja secara berkala.
15. 2.Indeks Kepuasan Masyarakat > a) Belum maksimalnya Pelaksanaan program Administrasi Pemerintaha n dan Pelayanan Umum; b) Masih lemahnya Pengelolaan Administrasi Desa; c) Pelaksanaan SOP yang belum optimal. a) Memaksimalka n kegiatan pada program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; b) Meningkatkan Pemahaman Pengelola Administrasi Desa; c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengoptimalka n SOP Selain dari uraian pada halaman sebelumnya, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kronjo merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Kecamatan Kronjo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Kinerja pelayanan Kecamatan Kronjo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut: 1) Terdapat perubahan personil pada struktur susunan organisasi yang berdampak pada penyegaran tubuh organisasi sehingga dapat melaksanakan program dan pelaksanaan kegiatan dengan baik; 2) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum; 3) Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat; 4) Meningkatnya inovasi kecamatan tentang pelayanan dengan adanya inovasi self service. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kronjo ditengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kronjo yang juga terdapat dalam dokumen Renstra Kecamatan Kronjo Tahun 2024-2026 yang dapat terlihat pada tabel dibawah ini: 2321 Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kronjo No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Isu Strategis 1 2 3 4 5 1 Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Belum Optimal Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tidak Tepat Waktu Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah Ancaman penyakit menular DBD, Malaria, dan Chikungunya Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal Perlunya perkerasan dan pengaspalan jalan yang menghubungkan beberapa desa/kelurahan Kebijakan tata ruang wilayah kecamatan yang belum tertata dengan memperhatikan lingkungan Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas karena jalan sempit dan padat kendaraan Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan Masih adanya tanah masyarakat yang belum bersertifikat Infrastruktur penunjang lingkungan masih minim Masih adanya rumah tidak layak huni Belum Optimalnya Pelayanan Publik Penerapan Sistem Pelayanan Berbasis IT Rendah Permasalahan kekurangan permodalan dan tunggakan 2322 pinjaman masyarakat dalam lembaga keuangan Infrastruktur Pelayanan Publik Masih Kurang Permasalahan Kesehatan Masyarakat Kurangnya Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Desa Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang SOP dan SPM yang dibuat belum sesuai dengan standar Tingginya permintaan masyarakat dalam pelayanan Jaminan Kesehatan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kronjo Kecamatan Kronjo memiliki keterkaitan dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Tujuan ke 1 (Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik) sasaran ke 2 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik).
16. 1.Masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di Desa Pasilian, Pagenjahan dan Kronjo
17. 2.Kurang tertatanya pasar Desa di Desa Kronjo
18. 3.Belum optimalnya pengelolaan BUMDES di Desa Pagedangan Udik
19. 4.Masih ditemukannya titik sampah yang belum tertangani Kecamatan Kronjo berperan untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, Demokratis dan Partisipatif. Oleh karena itu, Kecamatan Kronjo perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Tabel 2.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kronjo No Sasaran Faktor Pendorong Faktor Penghambat
20. 1.Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan a) Masih terdapat kendala dalam penyajian data- data; b) Masih banyaknya keterlambatan pemberian data. a) Memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab kegiatan tentang tata cara pelaporan hasil kegiatan; 2323 b) Melakukan evaluasi Kinerja secara berkala.
21. 2.Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja a) Masih terdapat kendala dalam penyajian data- data; b) Masih banyaknya keterlambatan pemberian data. a) Memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab kegiatan tentang tata cara pelaporan hasil kegiatan; b) Melakukan evaluasi Kinerja secara berkala. Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kronjo sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih ditail, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renja Kecamatan Kronjo sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang 2025 – 2026. Sesuai dengan visi “Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”, maka Kecamatan Kronjo mengusulkan program prioritas kepada Kecamatan Kronjo tahun 2024-2026 sebagai berikut: 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampira 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kronjo Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kronjo Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”, Perbup RKPD Tahun 2025 Nomor 21 Tahun 2022, Tanggal 1 Juli 2022, Perbup Perubahan RKPD Tahun 2022 No. 30 Tahun 2022 Tanggal 20 Juli 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Banten, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. 2335 Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang 2336 2337 Sebagai Terwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Rencana Kerja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang. Adapun rumusan Indeks Kinerja Utama Tahun 2024-2026 adalah : 2338 Tabel. 3.1 Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
22. 1.Misi 4: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; Tujuan : a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan; Sasaran : a) Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan b) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Strategi : a) Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan b) Meningkatkan pembinaan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dan Pemuda c) Meningkatkan kualitas Infrastruktur Wilayah. d) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pegawai e) Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja f) Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Kecamatan g) Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Arah Kebijakan : a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Masyarakat Di Kecamatan; No Tujuan' Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Meningkatkan Pembinaan/Pemberdayaan kepada Kelompok Masyarakat dan Pemuda Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pegawai Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Kecamatan Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja 2339 b) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan d) Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Kronjo e) Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kronjo f) Meningkatkan Administrasi Keuangan Kecamatan Kronjo g) Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kronjo Berdasarkan uraian, data dan penjelesan pada bab-bab sebelumnya, dengan mencermati permasalahan dan potensi yang ada dan dimiliki oleh Kecamatan Kronjo serta perspektif yang ingin dicapai, maka ditetapkan tujuan strategis untuk tahun 2025. Guna mencapai tujuan tersebut, ditetapkan pula sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Kronjo Tahun 2024-2026. Selain dari uraian isu strategis pada bab sebelumnya, terdapat pula fokus peningkatan pelayanan publik Kecamatan Kronjo Tahun 2025 sebagai berikut: Fokus 1 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Kecamatan Kronjo; Fokus 2 Memenuhi pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan. Dari kedua fokus layanan tersebut, akan diuraikan secara lebih rinci lagi pada penyampaian data dan/atau informasi pada tabel berikut. Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kronjo Tahun 2025 Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Target Nilai Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kronjo Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Nilai SKM (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 90,50 Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 78,49 2340 Tahun 2021 tentang AKIP mencakup: 1.Perencanaan Kinerja, 2.Pengukuran Kinerja, 3.Pelaporan Kinerja, 4.Evaluasi Kinerja, 5.Capaian Kinerja. 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :
a.Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang;
b.Pengentasan kemiskinan Ekstrim;
c.Pengentasan Stunting;
d.Pendayagunaan potensi ekonomi daerah Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:  Kecamatan Kronjo Pada Tahun 2025 memiliki 6 Program, 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan;  Jumlah Pagu Perubahan Kecamatan Kronjo pada Tahun 2025 Sebesar Rp. 14.260.071.020,- yang berasal dari unsur kewilayahan. 3.4. Cascading Kinerja Kecamatan Kronjo Kata cascading adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris yang kata asalnya yaitu “to cascade” punya arti “menurun”. Dalam manajemen, istilah cascading juga diartikan sama yaitu menurun secara bertahap, bukan terjun sekaligus. Cascading dalam konteks manajemen adalah “menurun” yang direncanakan, dikendalikan, dimonitor dan diukur/ dinilai. Apa yang diturunkan harus dipastikan dan diyakinkan akan menghasilkan apa yang diinginkan dan akan kembali ke-“atas”. Definisi lain juga menyebutkan bahwa Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, maka bagi Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir di Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Serta Surat Bupati Tangerang Nomor:050.13/6473-Bappeda tanggal 30 Desember 2022 perihal Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kronjo Tahun 2025-2026, yang dalam suratnya menyebutkan bahwa setiap Kepala OPD (Organisasi Kecamatan Kronjo) agar segera Menyusun Renja Kecamatan Kronjo Tahun 2024- 2026 sebagaimana yang tercantum pada tata cara dan tahapan 2341 penyusunan Renja Kecamatan Kronjo yang juga disertakan bersama surat tersebut, serta dalam penentuan tujuan dan sasaran Rancangan Renja Kecamatan Kronjo Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang turut disertakan bersama surat tersebut. Mengacu pada uraian diatas, maka Kecamatan Kronjo turut menyertakan data/informasi perihal Cashcading Kecamatan Kronjo yang disajikan pada Tabel 4.2 Cashcading Kinerja Kecamatan Kronjo Tahun 2025 yang juga tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Kronjo Tahun 2024-2026. 2342 Tabel 3.3 Tabel Cascading Kinerja Kecamatan Kronjo Tahun 2025 TUJUAN SASARAN SASARAN PROGRAM IKP (INDIKATOR KINERJA PROGRAM) DEFINISI OPRASIONAL OUTPUT OUTCAME TANGGUNG JAWAB MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN KRONJO Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100% Jumlah laporan Pelayanan Presentasi Terpenuhinya Jumlah laporan Pelayanan PATEN sesuai standar KASI PELAYANAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100% Jumlah dokumen Pemeliharaan presentasi terpenuhinya Jumlah dokumen Pemeliharaan fasilitas umum yang terpelihara KASI PELAYANAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan (jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100% Jumlah Laporan pemberdayaan presentasi dari Jumlah Laporan pemberdayaan yang terpenuhi KASI PEMBERDAYAAN 2343 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100% Jumlah Laporan gangguan trantibum presentasi dari Jumlah Laporan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti KASI TRANTIBUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa (jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa )x100% Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa presentasi laporan desa dengan administrasi baik KASI BINWAS PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti /jumlah rekomendasi x 100% Jumlah Rekomendasai yang dikeluarkan Presentasi Rekomendasai yang dikeluarkan dan ditindaklanjuti KASI PEMERINTAHAN MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kronjo Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kronjo presentasi pemenuhan Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kronjo KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN Jumlah laporan keuangan presentasi administrasi laporan keuangan KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2344 Jumlah pegawai difasikitasi Presentasi Aparatur Yang Meningkat Kapasitasnya KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Tersedianya Administrasi Umum Kecamatan Kronjo presentasi pemenuhan Administrasi Umum Kecamatan Kronjo KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Tersedianya Jasa Penunjang presentasi Tersedianya Jasa Penunjang KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Jumlah barang milik daerah presentasi Jumlah barang milik daerah KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah presentasi dari Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 2345 Gambar 3.4 Gambaran Cascading Kinerja Kecamatan Kronjo Tahun 2025 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kronjo TERPENUHINYA PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN STANDAR 2346 Gambar 3.4 Gambaran Cascading Kinerja Kecamatan Kronjo Tahun 2025 JUMLAH KEGIATAN TRANTIBUM DI KECAMATAN KRONJO TERSEDIANYA ADMINISTRASI UMUM KECAMATAN KRONJO KECAMATAN KRONJO TERSEDIANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN KRONJO TERSEDIANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN KRONJO TERSEDIANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN KRONJO 2347 PRESENTASE ADMINISTRASI KEUANGAN Perangkat Daerah KECAMATAN KRONJO PRESENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI UMUM KECAMATAN KRONJO PRESENTASE PEMENUHAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN KRONJO PRESENTASE PEMENUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN KRONJO KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. 1.KASUBAG PERENC & KEU;
2. 2.KASUBAG UMPEG KASI TRANTIB & LINMAS 2348 Gambar.4.2 Gambaran Pohon Kinerja Kecamatan Kronjo Tahun 2025 Indikator Kinerja Utama
3. 1.Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kronjo;
4. 2.Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan. Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kronjo Tanggung Jawab: Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tanggung Jawab: Kasi Pelayanan Tanggung Jawab:
5. 1.Kasi Pemberdayaan Masyarakat Camat Sekcam Sasaran Prioritas 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kronjo Sasaran Prioritas 2 Terpenuhinya Pelayanan Publik Sesuai Dengan Standar Kecamatan Indikator Kinerja : Nilai AKIP Sasaran Program: Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Program: Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Tanggung Jawab:
6. 1.Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
7. 2.Kasubag Umum dan Kepegawaian; Indikator Kinerja : Nilai SKM Sasaran Program: Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Sasaran Program: Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sasaran Program: Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sasaran Program: Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sasaran Program: Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Indikator Kinerja Program: Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Program: Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Indikator Kinerja Program: Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Program: Persentase Terpenuhinya Paten Sesuai Dengan Standar Dan Insfrastruktur Dasar Yang Terpelihara Indikator Kinerja Program: Prosentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan/ Pemberdayaan Tanggung Jawab:
8. 1.Kasi Trantib dan Linmas; Tanggung Jawab: Kasi Pemerintahan 2349 Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan rencana pembangunan Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 (Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025-2026, maka pada tahun 2025 sudah mulai disiapkan dokumen Renja untuk Tahun Anggaran 2025. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya teratasi sampai dengan tahun 2025 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun
9. 2025.Kegiatan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung dana atau anggaran yang memadai. Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan.
10. 41.Kecamatan Mauk Penyusunan Renja Perubahan OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan OPD yang definitif. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Teluknaga untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Mauk memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mauk serta kerangka pendanaan daerah, RENJA Perubahan Kecamatan Mauk secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah ( RKPD, RPJMD dan Renstra) dengan RENJA Perubahan K / L dan RENJA Perubahan Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :
11. 1.Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan;
12. 2.Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah;
13. 3.Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan ( Stakeholder ) terhadap pembangunan;
14. 4.Pendekatan Top Down yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program–program jenjang pemerintah diatasnya;
15. 5.Pendekatan Botom Up yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Rencana Kerja Kecamatan MAUK Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Selanjutnya RENJA Perubahan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :
16. 1.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
17. 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. 3.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
19. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
20. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
21. 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. 7.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
23. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
25. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
26. 11.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
27. 12.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasngerang.
28. 13.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencnaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan maupun pelayanan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam Pembangunan daerah. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :
a.Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Mauk Tahun 2025;
b.Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025
c.Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mauk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan Perkiraan pelaksanaan DPA - Perangkat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan. Rencana Strategis Kecamatan Mauk Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut merupakan panduan Kecamatan Mauk dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, Kecamatan Mauk melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang, kemudian pada saat anggaran perubahan (APBD-P) tahun 2024 menjadi sebesar Rp 19.932.013.803,00 (Sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga belas ribu delapan ratus tiga rupiah), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 19.679.511.998,00 (Sembilan belas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau persentase realisasi sebesar 98,73%. Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari berbagai kegiatan yang tidak semua terserap, antara lain pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak mencapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga. Selain itu, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan adanya penambahan anggaran pada belanja tagihan listrik sebagai antisipasi adanya penambahan tarif dasar listrik dan penambahan daya listrik kemudian direalisasikan sesuai dengan kebutuhan. Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 memiliki Pagu Murni sebesar Rp 20.494.391.880,00 (Dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada bulan Maret dilakukan efisiensi anggaran sesuai dengan INPRES Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Rp. 20.589.171.337,00 (Dua puluh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp. 9.936.576.320,00 (Sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) atau persentase realisasi sebesar 48,26%. Diharapkan Realisasi Belanja tahun 2025 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan. Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II secara keseluruhan program dan kegiatan serta sub kegiatan telah mencapai target dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2025. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mauk Tahun Anggaran 2025. Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mauk Tahun 2025. Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Secara umum Rencana Kerja (RENJA Perubahan) Kecamatan Mauk Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka “Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan- kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Mauk telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:
1. 1.Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
2. 2.Menyusun Rencana Kerja SKPD, Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II KODE PROGRAM/KEG/SUB KEG INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEG/ SUB KEG TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN II TARGET RENJA PD 2025 REALISASI RENJA PD 2025 TINGKAT REALISASI (%) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 20 20% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2 2 100% 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2 100 % 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 2 100 % 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 2 100 % 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 2 100 % 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 27 100 % 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 2 100 % 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan pembinaan pegawai 2 1 80 % 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Seragam Dinas 25 25 100 % 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 2 2 100 % 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah 2 1 80 % 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 15 100 % 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 10 100 % 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20 20 100 % 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 15 100 % 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 2 100 % 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 2 100 % 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 2 100 % 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan jasa penunjang 2 1 80 % 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 2 100 % 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 2 100 % 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah\laporan pemeliharaan barang milik 2 1 80 % Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah daerah penunjang urusan pemerintahan 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 4 100 % 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 4 100 % 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 5 100 % 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 2 100 % 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 11.5 2 20 % Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 20 20 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Jumlah laporan pelayanan 2 1 80 % Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 2 100 % 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 2 1 80 % 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 2 100 % 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100 20 20 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan 2 1 80 % 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 2 2 100 % dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 2 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan pemberdayaan Kelurahan 2 1 80 % 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan jumlah laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 2 100 % 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 20 20 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 2 1 80 % 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 2 100 % 7.01.05 PROGRAM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 20 20 % PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 90 20 20 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 2 1 50 % 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 50 50 100 % 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 2 100 % 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 100 20 20 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan jumlah kelompok masyarakat yang 10 2 20 % Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa jumlah dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 2 100 % Sumber Data : Kuarta dan Renstra 2024-2026 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Kecamatan MAUK sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Tabel 2.2 NO Indokator Kinerja Utama Satuan Kondisi Kerja Target Capaian setiap Tahun Kondisi Akhir 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai 80.31 80.87 81.25 82.25 83.25 83.25 2 Nilai AKIP Kecamatan Mauk Nilai 72.10 72.15 72.25 74.15 75.45 75.45 Sumber data : Renstra 2024-2026 Tabel 2.3 NO Indikator Target Capaian Setiap Tahun 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 1 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% 2 Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 89% 90% 92% 3 Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Mauk 89.70% 89.80% 89.90% 4 Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Mauk 93% 94% 95% 5 Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 85% 87% 90% 6 Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100% 100% 100% 7 Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% Sumber data : Renstra 2024-2026 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
3. 1.Peningkatan profesionalisme kinerja aparatur pelayanan Kecamatan Mauk dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada Masyarakat sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ;
4. 2.Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Mauk.
a.Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Mauk sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi secara optimal
b.Terbatasnya sarana dan prasarana sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal
c.Belum terakomodirnya seluruh usulan-usulan Pembangunan di wilayah Kecamatan Mauk dalam APBD Kabupaten Tangerang
d.Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Mauk sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan Pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakuan Pembangunan melalui berbagai program Pembangunan.
1. 3.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah ;
a.Urusan Administrasi Pemerintahan Dalam perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD sehingga diperlukan rasionalisasi dan sinkronisasi lebih lanjut. Urusan Administrasi Pemerintahan mengakomodir kegiatan- kegiatan yang berada pada : 1) Program pelayanan Administrasi perkantoran 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4) Program peningkatan perencanaan SKPD, dan 5) Program administrasi pemerintahan dan pelayanan umum di Kecamatan
b.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kecamatan Mauk senantiasa berusaha optimal dalam melaksanakan Pembangunan infrastruktur dasar kebutuhan Masyarakat, baik melalui pagu indikatif Kecamatan maupun pagu dan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada : 1) Program penataan lingkungan permukiman perdesaan dan perkotaan, dan 2) Program peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan.
c.Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan kebutuhan dasar kehidupan keseharian masyarakat sehingga perlu dijaga secara berkesinambungan dengan meningkatkan peran serta masyarakat didalamnya. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada : 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban dan Ketentraman Umum, dan 2) Program Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.
d.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinamika pembangunan menuntut adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar tidak tergerus oleh perkembangan jaman. Peningkatan kapasitas masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pendampingan kelompokkelompok masyarakat agar bisa lebih produktif. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi di Kecamatan.
e.Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan MAUK berupaya secaya optimal untuk terus melakukan pembinaan-pembinaan terhadap organisasi kepemudaan terutama bagi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra). Urusan Kepemudaan dan Olahraga mengakomodir kegiatankegiatan yang berada pada Program Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Kepemimpinan, Kewirausahaan serta Kepeloporan Pemuda. Struktur organisasi Kecamatan MAUK berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kecamatan MAUK terdiri dari Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah dengan Kecamatan Tipe A. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan terdiri dari:
1. 1.Sekretariat;
2. 2.Seksi; dan
3. 3.Kelurahan Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
4. 1.Camat
5. 2.Sekertaris Camat
a.Sub bagian Umum dan Kepegawaian, dan
b.Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
1. 3.Seksi Pemerintahan
2. 4.Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3. 5.Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
4. 6.Seksi Pelayanan Umum
5. 7.Seksi Pembinaan dan Pengawasan
6. 8.Kelompok Jabatan Fungsional
7. 1.Camat Kecamatan di pimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Tangerang melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Camat dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Kecamatan dan 5 (lima) Kepala Seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut : Camat mempunyai tugas :
a.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b.Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d.Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g.Membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
h.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan; dan
i.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas , Camat mempunyai fungsi :
a.Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
b.Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
c.Penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
d.Penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
e.Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
f.Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan; Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (b) camat mempunyai rincian tugas:
a.Merencanakan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
b.Membagi tugas program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
c.Memberi petunjuk program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
d.Mengatur program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
e.Mengevaluasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
f.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mendapatkan pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.
1. 2.Sekertaris Camat, membawahi :
a.Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
b.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan daan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugassatuan organisasi di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:
a.Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
b.Penyiapan rencana dan program pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
c.Penyiapan pengendalian pelaksanan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
d.Penyiapan bimbingan pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
e.Pengelolaan administrasi urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan; Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a.Merencanakan perumusan kebijakan penyusunan Rencana Srategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA Perubahan) Kecamatan serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan ;
b.Membagi tugas program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
c.Memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawian, serta perencanaan dan keuangan;
d.Memberi petunjuk program;
e.Mengatur program setiap satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evalusi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
f.Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi mengevaluasi kebutuhan pegawai, perlengkapan, prasarana dan sarana di kecamatan, mengatur jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap unit kerja sesuai kebutuhan dan keahlian,
g.Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan prasarana dan sarana di lingkungan kecamatan agar efektif, mengatur administrasi umum dan kepegawaian kecamatan serta aset daerah di lingkungan tugasnya, mengatur surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan
h.Mengatur program yang terkait dengan perencaan dan keuangan yang meliputi : menyelenggarakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan kecamatan di lingkungan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
i.Mengevaluasi kegiatan program satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evalusi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
j.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sub bagian umum dan kepegawian sebagaimana dipimpin oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawian mempunyai rincian tugas: a) Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di kecamatan; b) membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris ; c) membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Katu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP). d) Membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris f) membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP); g) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya; h) membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : laporan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dierikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya . 2) Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh kepala subbagian perencanaan dan keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan. Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas: a) merencanakan kegiatan Perencanaan dan keuangan; b) membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e- goverment, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA Perubahan), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK); c) membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran; d) membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; e) membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran; f) mengevaluasi pelaksanaa kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya; g) membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e-goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; h) melaksanakan tugas kedinasana lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. 3.Seksi Pemerintahan Seksi pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan. Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pemerintahan mempunyai rincian tugas: a) merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; b) membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi : pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan, perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa; c) membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan, fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, memfasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga. d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum. e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); f) membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum; g) pengumpulan bahan untuk camat merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa ; h) mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. 4.Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas: a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat; Membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang melputi : fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan, b) Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, c) Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait, d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan Masyarakat, e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya, f) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan Masyarakat, g) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya, h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
3. 5.Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai rincian tugas: a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan, b) membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan ; c) Membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan; d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan ; e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya.; f) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; g) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya; h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. 6.Seksi Pelayanan Umum Publik a) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huruf g dipimpin oleh kepala seksi pelayanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; b) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan; c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pelayanan mempunyai rincian tugas: 1) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan ; 2) Membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan 3) Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan public 4) Membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya 5) Membimbing pelaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasioanal prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat; 6) Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan; 7) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan; 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 9) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya ; 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7.Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan berperan dalam fasilitasi penyusunan peraturan Desa, pengelolaan keuangan Desa, dan pelaksanaan tugas Kepala Desa serta perangkat Desa. Tugas dan fungsi Binwas sebagai berikut : a) Menyusun rencana kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. b) Memberikan bimbingan dan arahan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, termasuk dalam penyusunan peraturan desa, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan program pembangunan. c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. d) Membantu pemerintah desa dalam berbagai hal, seperti penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, kerjasama antar desa, dan penataan wilayah desa. e) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan. f) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada atasan (Camat). g) Melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, Binwas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. h) Binwas berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. i) Binwas membantu menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah. j) Binwas berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. k) Dengan adanya pembinaan dan pengawasan, Binwas juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.
8.Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan kecamatan sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada camat. Setiap jenis jabatan fungsional di koordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan/Dinas Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh tenaga fungsional. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Mauk Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mauk Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Mauk dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat tabel berikut ini Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang NO Rancangan RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN MAUK 16.030.159.470 KECAMATAN MAUK 21.362.264.194 UNSUR KEWILAYAHAN 16.030.159.470 UNSUR KEWILAYAHAN 21.362.264.194 KECAMATAN 16.030.159.470 KECAMATAN 21.362.264.194 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 6.427.932.570 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 9.736.268.868 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 313.200.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 111.994.070 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 151.200.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 27.144.070 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 2 108.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 24.432.000 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 54.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 60.148.000 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 5.551.155.570 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 7.170.527.294 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 5.423.067.570 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 7.144.352.294 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD 2 128.088.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 26.175.000 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 0 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 0 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 40 0 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 40 0 Perundang- Undangan 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Derah 169.300.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Derah 341.405.800 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 58.900.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 177.381.800 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 12.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 16.941.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 60.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 76.800.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 59.025.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 21.600.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 28.058.000 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan 394.277.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.575.970.568 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 140.277.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 140.277.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 254.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 1.435.693.568 1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 536.371.136 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 130.034.976 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 89.686.160 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 16.650.000 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 2 0 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 2 300.000.000 Dipelihara/Direha bilitasi 2 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.338.626.900 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.031.466.866 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 291.685.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 522.524.600 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 14.847.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 25.476.600 2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 8.046.941.900 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 9.509.942.266 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 7.359.549.900 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 7.475.244.790 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN 842.400.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN 1.181.105.550 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 842.400.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.181.105.550 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 32.400.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 64.755.750 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 810.000.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 1.116.349.800 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 194.400.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 148.074.800 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 194.400.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 148.074.800 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 194.400.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 72.334.800 5 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 118.800.000 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 191.095.110 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 118.800.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 191.095.110 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 54.000.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 50 143.644.220 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 2 64.800.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 47.450.890 Pimpinan di Kecamatan Pimpinan di Kecamatan 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 108.000.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 74.253.000 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 108.000.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 74.253.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 108.000.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 74.253.000 N O Rancangan RKPD 2025 Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Program Kegiatan Lokasi Kegiata n Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian Pagu Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KELURAHAN MAUK TIMUR 16.030.159.470 KECAMATAN MAUK 21.362.264.194 UNSUR KEWILAYAHAN 16.030.159.470 UNSUR KEWILAYAHAN 21.362.264.194 KECAMATAN 16.030.159.470 KECAMATAN 21.362.264.194 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.338.626.900 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.031.466.866 1.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 291.685.000 Penyelenggaraan Urusan 522.524.600 Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 276.838.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 497.048.000 1.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 8.046.941.900 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 9.508.942.266 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 688.392.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 2.033.697.476 2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 194.400.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 148.074.800 2.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 194.400.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 148.074.800 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 2 0 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 2 75.740.000 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
1.Bahwa usulan program/kegiatan yang dibahas di dalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan yang melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakat sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke Musrenbang desa
2.Musrenbang Desa menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Kecamatan
3.Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu- isu penting dari skteholder yang akan diselaraskan dengan rencana program dan kegiatan pada Rencana Strategi Kecamatan Mauk.
1.Misi Keempat, yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel dengan strategi Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan melalui kebijakan Meningkatkan pelayanan Paten Kecamatan dan Kelurahan.
2.Misi keenam, yaitu mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, Masyarakat dan pelaku Pembangunan lainnya dengan strategi meningkatkan inovasi OPD melalui kebijakan meningkatkan implementasi inovasi OPD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan MAUK Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan MAUK Kabupaten Tangerang. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan Kecamatan MAUK Tahun 2025 adalah :
1.Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas;
2.Meningkatkan Kinerja Inovasi Perangkat Daerah, dan
3.Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah Adapun Sasaran Kecamatan Mauk Tahun 2025 adalah :
1.Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta meningkatnya Desa/Kelurahan dengan status berkembang;
2.Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat dan Lingkungan Hidup;
3.Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4.Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat;
5.Meningkatnya Inovasi Kecamatan, dan
6.Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah. 3.3 Program dan Kegiatan Arah kebijakan Pembangunan di Kecamatan MAUK diarahkan Kepada :
1.Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di tingkat Kecamatan;
2.Meningkatkan peran aktif dan Kontrol masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan;
3.Meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi program kegiatan yang telah direncanakan;
4.Meningkatkan hubungan kerja dengan seluruh lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
5.Meningkatkan kinerja petugas pelayanan dengan SDM yang handal untuk mencapai pelayanan masyarakat yang maksimal;
6.Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi; Rencana Kerja Perubahan disajikan bersama indikator kinerja, sedangkan program disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga rencana kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan oleh indikator kinerja kegiatan, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebagaimana tabel dilembaran berikut : Table 3.1 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Pagu Anggaran 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 9.468.961.725 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2 111.994.070 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 27.144.070 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 24.432.000 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 60.418.000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 6.980.020.151 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 6.953.845.151 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 2 26.175.000 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah 2 341.405.800 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 0 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 0 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20 177.381.800 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 16.941.000 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 60.000.000 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 59.025.000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 28.058.000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan 2 536.371.136 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 4 130.034.976 dibayarkan Pajaknya 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 89.686.160 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 16.650.000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 300.000.000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 11.5 7.014.135.676 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 2 25.476.600 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 25.476.600 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 2 6.988.659.076 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 6.988.659.076 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100 1.181.105.550 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan 2 1.181.105.550 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 64.755.750 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 1.116.349.800 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan pemberdayaan Kelurahan 2 0 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan jumlah laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 0 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 72.334.800 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 2 72.334.800 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 72.334.800 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 191.095.110Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 90 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Jumlah rekomendasi yang 2 191.095.110 Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dikeluarkan 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 50 143.644.220 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 47.450.890 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 100 74.253.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 10 74.253.000 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa jumlah dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 74.253.000 Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Mauk sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya- upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Teluknaga merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil. Rencana tindaklanjut Kecamatan Mauk pada tahun 2026 mendatang akan menetapkan 6 program, 13 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD-P tahun 2025, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja Perubahan yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Semester kedepan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025, RENJA Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya RENJA Perubahan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. Melalui Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
42.Kecamatan Rajeg Renja Kecamatan Rajeg Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Renstra Kecamatan Rajeg Tahun 2024-2026, serta merupakan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Rajeg Tahun 2025 dengan juga mengacu kepada Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yaitu “PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI KOLABORASI ANTAR SEKTOR”. Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rajeg diharapkan dapat mendukung dokumen Renstra Kecamatan Rajeg periode 2024-2026 serta mendukung Tema RKPD yang sudah ditentukan. Renja Kecamatan Rajeg menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam 1 (satu) tahun anggaran. Renja Kecamatan Rajeg juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Rajeg. Selain itu, Renja berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renja Kecamatan Rajeg berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tangerang berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dalam menyusun Renja Kecamatan Rajeg terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, hingga penetapan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renja memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja/Resntra Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja/Resntra Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga, Renja PerangkatDaerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tangerang adalah:
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
20.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 13l2);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
31.Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
32.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26 );
33.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
34.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
37.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
39.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
40.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).
41.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah sebagai berikut: a) Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten; b) Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; c) Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; d) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; e) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan; f) Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun anggaran; g) Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja, antara lain adalah : a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; b) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah; c) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah; d) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB V. PENUTUP Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Tujuan Evaluasi
1.Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2.Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3.Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4.Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5.Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6.Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Indikator Evaluasi
1.Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2.Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3.Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?
4.Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5.Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?
6.Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan I. No Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Satuan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) unit Perangkat Daerah Penanggun Jawab I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14=13/5 x100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Kec. Rajeg PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Rajeg 100 Persen 100 10.955.000.000 100 7.931.330.573 100 9.481.778.273 25 2.396.935.365 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 2.396.935.365 125 10.328.265.938 25 2.065.653.188 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dikali 100 persen Kinerja Perangkat Daerah" 0 dokumen 7 - 7 198.500.000 7 228.645.500 7 32.724.500 0,00 0,00 0,00 7 32.724.500 14 231.224.500 2,8 46.244.900 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Rajeg % 100,00 - 100,00 5.320.500.000 100 5.442.717.523 25 1.770.502.668 0,00 0,00 0,00 25 1.770.502.668 125 7.091.002.668 25 1.418.200.534 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Kecamatan Rajeg/Dokumen dokumen 1 - 1 21.500.000 1 25.481.400 1 4.603.250,00 0,00 0,00 0,00 1 4.603.250 2 26.103.250 0,4 5.220.650 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang difasilitasi/Orang Orang 78 - 78 240.000.000 78 233.935.200 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 78 240.000.000 15,6 48.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis dokumen 11 - 11 629.820.000 11 924.318.370 11 162.700.243,00 0,00 0,00 0,00 11 162.700.243 22 792.520.243 4,4 158.504.049 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Rajeg/Jenis jenis 5 - 5 1.067.862.308 5 1.556.859.300 5 328.436.204,00 0,00 0,00 0,00 5 328.436.204 10 1.396.298.512 2 279.259.702 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis jenis 5 - 5 821.461.000 5 1.069.820.980 5 58.388.500,00 0,00 0,00 0,00 5 58.388.500 10 879.849.500 2 175.969.900 2 Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Kec. Rajeg PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 100 8.820.000.000 100 8.000.000.000 100 8.839.702.200 25 2.931.225.000,00 0,00 0,00 0,00 25 2.931.225.000 125 10.931.225.000 25 2.186.245.000 Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik persen 100 100 100 25 2.931.225.000,00 0,00 0,00 0,00 25 125 0 25 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 100 - 100 254.000.000 100 99.702.200 25 0,00 0,00 0,00 0,00 25 0 125 254.000.000 25 50.800.000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 100 - 100 8.000.000.000 100 8.740.000.000 25 2.931.225.000,00 0,00 0,00 0,00 25 2.931.225.000 125 10.931.225.000 25 2.186.245.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persen 100 - 100 3.579.000.000 100 4.794.998.900 25 894.069.619,00 0,00 0,00 0,00 25 894.069.619 125 4.473.069.619 25 894.613.924 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembi naan/pemberdayaan Kelompok 5 - 5 955.000.000 5 1.148.356.000 5 627.415.645,00 0,00 0,00 0,00 5 627.415.645 10 1.582.415.645 2 316.483.129 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembi naan/pemberdayaan Kelompok 5 - 5 2.584.000.000 5 3.624.866.300 5 266.653.974,00 0,00 0,00 0,00 5 266.653.974 10 2.850.653.974 2 570.130.795 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembi naan/pemberdayaan Kelompok 5 - 5 40.000.000 5 21.776.600 5 0 0,00 0,00 0,00 5 0 10 40.000.000 2 8.000.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persen 100 - 100 425.100.000 100 102.682.100 25 5.309.000,00 0,00 0,00 0,00 25 5.309.000 125 430.409.000 25 86.081.800 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali Kali 4 - 4 425.100.000 4 102.682.100 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 4 425.100.000 0,8 85.020.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Persen 100 - 100 125.000.000 100 130.300.480 25 5.309.000,00 0,00 0,00 0,00 25 5.309.000 125 130.309.000 25 26.061.800 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/Orang orang 65 - 65 125.000.000 65 130.300.480 65 15.173.000,00 0,00 0,00 0,00 65 15.173.000 130 140.173.000 26 28.034.600 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Persen 100 - 100 190.000.000 100 87.020.300 25 19.376.000,00 0,00 0,00 0,00 25 19.376.000 125 209.376.000 25 41.875.200 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersedianya Laporan Keuangan Desa Sesuai Standar dan Jumlah Desa yang di Fasilitasi laporan 12 - 12 190.000.000 12 87.020.300 12 15.173.000,00 0,00 0,00 0,00 12 15.173.000 24 205.173.000 4,8 41.034.600 Rata-rata capaian kinerja (%) 25% 25% 25% 25% Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Beradasakan Tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Kesimpulan: 1) Melaksanakan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan sesuai dengan target Renstra 2024-2026; 2) Memonitoring hasil capaian program dan kegiatan pada Triwulan ke II tahun pertama sesuai realisasi fisik pelaksanaan di lapangan; 3) Melaksanakan monitoring realisasi anggaran pada triwulan II atas program dan kegiatan terutama program strategis yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan; 4) Menyusun Berita Acara Monitoring dan Evaluasi berkala Capaian Renstra 2024-2026 kecamatan Rajeg kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan II. Kendala yang ditemukan :
1.Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
2.Proses administrasi pengadaan mengalami keterlambatan karena adanya revisi teknis dokumen serta menunggu penyesuaian anggaran perubahan. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan fisik yang mundur dari jadwal semula.
3.Adanya perubahan atau penyesuaian kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang berdampak langsung terhadap prioritas program, sehingga beberapa kegiatan perlu dilakukan penyesuaian baik dari sisi target maupun anggaran.
4.Pelaksanaan beberapa kegiatan teknis, terutama di bidang pelayanan publik dan pengelolaan data, terkendala oleh kurangnya tenaga teknis yang kompeten serta keterbatasan kapasitas perangkat kerja di tingkat kecamatan dan kelurahan.
5.Dalam beberapa kegiatan pemberdayaan, partisipasi aktif masyarakat belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta rendahnya kesadaran terhadap peran serta dalam Pembangunan. Langkah-langkah yang harus diambil :
1.Koordinasi dengan pihak ketiga untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan kontruksi. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Kecamatan Rajeg selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

a.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
b.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
c.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
d.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
e.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kecamatan Rajeg dalam melaksanakan rencana kerja memiliki indikator pelayanan kinerja, adapun indikator pelayanan kinerja tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini : Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten No Indikator Standar Pelayanan Minimal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2027 Tahun 2028 1 Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput Penginputan Data Kartu Tanda Penduduk 5280 5808 6600 5520 0 5808 6864 2 Jumlah Data Nomor Kartu Keluarga yang terinput Penginputan Data Kartu Keluarga 5016 5544 6072 5100 0 5544 6600 3 Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput Penginputan Data kartu Identitas Anak 528 792 1056 551 0 792 1320 4 Jumlah Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten yang dilayani Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten 1320 1584 1848 1388 0 1584 2112 5 Jumlah Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial yang dilayani Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial 5 5 5 6 0 5 6 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kedudukan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang. Isu-isu penting yang ada di Kecamatan Rajeg dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah:
1. 1.Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan;
2. 2.Terdapat perbedaan target antara Renstra dan Renja karena seiring perjalanan waktu terdapat kebutuhan dan penganggaran diluar yang sudah ditargetkan pada Renstra;
3. 3.Masih rendahnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan bersih;
4. 4.Penanganan dan penurunan stunting
5. 5.Peningkatan budaya membaca dan literasi terpadu
6. 6.Peningkatan perlindungan perempuan, anak, difable, dan kaum marginal
7. 7.Peningkatan pengarusutamaan gender
8. 8.Pemberdayaan pemuda
9. 9.Peningkatan ketentraman dan ketertiban
10. 10.Penguatan Akses Permodalan dan Pemasaran Sektor Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah (IKM)
11. 11.Optimalisasi Kampung Tematik
12. 12.Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Ketahanan Pangan
13. 13.Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari
14. 14.Pemeliharaan dan pembangunan jalan
15. 15.Pengendalian kemacetan
16. 16.Penanggulangan banjir
17. 17.Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
18. 18.Peningkatan kualitas lingkungan Kawasan kumuh
19. 19.Percepatan Desa/Kelurahan Bebas ODF
20. 20.Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:
21. 1.Terdapat perbedaan pada kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang tidak terdapat pada Renja Tahun 2025 karena pada Kegiatan tersebut disiapkan untuk pemilihan kepala desa Namun pada taun berkenaan terdapat aturan baru berdasarkan undang-undang no. 3 tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan kepala Desa;
22. 2.Terdapat perbedaan Pagu Anggaran antara Renstra dan Renja karena pada saat penyusunan Renja mengikuti ketersediaan Pagu Anggaran yang diberikan pada tahun berkenaan;
23. 3.Terdapat perbedaan target indikator dan sasaran antara Renstra dan Renja karena disebabkan perubahan pagu anggaran akibat pergeseran antar pagu pada sub kegiatan; 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Rajeg Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Rajeg Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”, Perbup RKPD Tahun 2024 Nomor 21 Tahun 2022, Tanggal 1 Juli 2022, Perbup Perubahan RKPD Tahun 2022 No. 30 Tahun 2022 Tanggal 20 Juli 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Banten, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Dibawah ini merupakan usulan Program dan Kegiatan yang bersumber dari masyarakat : Tabel 3. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Pemagaran Gedung Puskesmas Sukatani Kelurahan Sukatani Memberikan keamanan dan kenyaman pada petugas dalam berjaga sehingga bisa bekerja dengan maksimal dalam mengamankan 1 Lokal Dinas Kesehatan puskesmas Sukatani 2 Pembangunan Gedung Poned Puskesmas Rajeg Desa Mekarsari Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Persalinan Masyarakat 1 Lokal Dinas Kesehatan 3 Pembangunan 3 Ruang Kelas SDN SUKATANI V Kelurahan Sukatani Meningkatkan Kualitas Pendidikan P:27,L:8,L:216 Dinas Pendidikan 4 Perbaikan Ruang Kelas SDN Sukamanah 2 Kp. Sumur Daon Rt.02 Rw.05 Desa Sukamanah Meningkatkan Kualitas Pendidikan 1 Ruang Dinas Pendidikan 5 Rehab Berat SDN RANCABANGO 1 Desa Rancabango Meningkatkan Kualitas Pendidikan 3 Ruang Kelas Dinas Pendidikan 6 Tambah Ruang Kelas (TRK) SDN Rancabango 4 Desa Rancabango Meningkatkan Kualitas Pendidikan 3 Ruang Kelas Dinas Pendidikan 7 Tambah Ruang Kelas (TRK) SDN Tanjakan III Kp.Tanjakan Rt.08/03 Desa Tanjakan Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2 Lokal Dinas Pendidikan 8 Rehab 3 Ruang Kelas SDN Rajeg V Kp. Pabuaran, Perum Rajeg Asri Desa Rajeg Meningkatkan Kualitas Pendidikan 3 Lokal Dinas Pendidikan 9 Pemagaran SDN SUKASARI I & III KP NANGGUL RT 002 RW 003 DESA SUKASARI Meningkatkan Kualitas Pendidikan 200 X 3 M Dinas Pendidikan 10 Pemagaran TK Negeri Rajawali Rajeg Jl Utama Perum Rajeg Asri Desa Rajeg Meningkatkan Kualitas Pendidikan 10 x 20 x 60 CM Dinas Pendidikan 11 Rehab Berat Ruang Kelas TK Nurul Falah Kp. Jungkel Rt.06/02 Meningkatkan Kualitas Pendidikan 3 RUANGAN Dinas Pendidikan 12 PEMAGARAN SDN KP BARU IV Desa Pangarengan Meningkatkan Kualitas Pendidikan 100 M2 Dinas Pendidikan 13 Ruang Kantor Guru SDN Badak I Desa Jambu Karya Meningkatkan Kualitas Pendidikan 1 unit Dinas Pendidikan 14 Pembinaan Kapasitas FKDM Kecamatan Rajeg Desa Mekarsari Meningkatkan Kualitas SDM 40 Orang/Desa dan Kelurahan KESBANGPOL 15 Peningkatan Keterampilan Tata Boga Bagi Guru PAUD Desa Sukamanah Meningkatkan Kualitas SDM 450 Guru Dinas Tenaga Kerja 16 Pembinaan Kapasitas SDM Peternak Hewan Di Desa Tanjakan Mekar Desa Tanjakan Mekar Meningkatkan Kualitas SDM 200 Org Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 17 Bantuan Makanan Tambahan Untuk Balita (STUNTING) DESA SUKASARI Meningkatkan Kualitas SDM 1 PAKET Dinas Kesehatan 18 Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Sukatani Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 Paket Dinas Tenaga Kerja 19 Pemanfaatan Kali Cileles Sebagai Sarana Wisata,Sarana Tranportasi Menuju Kemiri Desa Rancabango Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 3Km Disporabudpar 20 Pelatihan Jahit Ds. Rajeg Mulya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 10 kelompok Dinas Tenaga Kerja 21 Inovasi Kampung Tematik Pengembangan Situ Ds. Rajeg Mulya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 Paket Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 22 Budidaya Ikan Lele KP.TEGAL RT 012/005 Ds. Tanjakan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 100 Ekor Dinas Perikanan 23 Ternak Kambing Desa Rajeg Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 100 Ekor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 24 Lanjutan Pembangunan Gerai UMKM Kecamatan Rajeg Desa Mekarsari Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Paket DTRB 25 Taman Rekreasi Edukasi Desa Mekarsari Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 200M X 100M Disporabudpar 26 Ternak Ayam Petelur dan Pembuatan Kandang dan Pakan Kp. Jungkel Rt.09/04 Desa Tanjakan Mekar Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 10,000 Ekor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 27 Pelatihan Menjahit dan Pembagian Mesin Jahit Desa Pangarengan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 30 ORANG Dinas Tenaga Kerja 28 Pemanfaatan Galian Tanah jadi Destinasi Wisata Desa Daon Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 Lokal Disporabudpar 29 Fasilitas Penguatan Promosi Pemasaran Peci Desa Daon Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 UNIT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 30 Pemberdayaan Budidaya Ayam Kampung (termasuk Kandang) Kp. Guha Pabuaran RT. 06/03 Desa Lembangsari Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 2 KPM (100 Ekor) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 31 Pemberdayaan Pelatihan Menjahit Ibu Rumah Tangga Desa Sukasari Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 10 KELOMPOK Dinas Tenaga Kerja 32 BANTUAN PUPUK ( Untuk Petani ) Desa Sukasari Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 10 KELOMPOK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 33 Pelatihan Ketrampilan Sablon/ Pembelian Alat Desa Daon Meningkatkan Kualitas SDM 1 Unit Dinas Tenaga Kerja 34 Pengadaan mesin giling padi kelompok tani Desa jambu Karya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 x 4 kelompok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 35 Pemagaran Makam Wakaf Perum PSP Kp. Cambay RT. 005/005 Kel. Sukatani Mengamankan Aset Desa 220 m Dinas Perkim 36 Betonisasi Jalan Utama Kp Cipaniis Rt.015/004 Desa Rancabango Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 4M X 200M Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 37 Pembangunan Jembatan Jalan Utama Penghubung Rajeg Mulya dan Desa Mekarsari Prm Nuansa Mekarsari Rt.02/05 Desa Mekarsari Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 4 m x 5 m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 38 SPAL / SALURAN AIR Desa Rancabango Memperlancar saluran air 500 M X 2 SISI Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 39 BETONISASI KP TEGAL RT 013/005 Desa Tanjakan Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 3 M X 150 M Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 40 Pemagaran Pemakaman Umum Perum Rajeg Asri Desa Rajeg Mengamankan Aset Desa 300 M’ Dinas Perkim 41 Pembangunan Jembatan Jalan Utama Penghubung Desa Lembangsari & Desa Rancabango Kp. Sukabakti RT. 07/04 Desa Lembangsari Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 6m x 5m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 42 Pembangunan Jembatan Rawa Bolang KP. RAWA BOLANG RT. 001/006 Desa Sukasari Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 25 X 5 M Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 43 Pembangunan Betonisasi Kp. Jungkel Tegal Wetan Rt.13/06 Desa Tanjakan Mekar Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 3,5m x 1.000m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 44 Pembangunan Jembatan Daon- Pangarengan Kp. Daon Sabrang Rt.01/04 Desa Daon Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 15 x 8 m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 45 Hotmix Kp. Seglog Desa Sukamanah Kp. Seglog Desa Sukamanah Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 2 M x 200 M Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 46 Paving Blok Kp. Jambu Rt. 007/002 Desa Jambu Karya Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 500 M X 3 M Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 47 Rehab Total Gedung Serba Guna ( GSG ) Kec. Rajeg Kantor Kecamatan Rajeg Desa Mekarsari Tersedianya Ruang Rapat 12 m x 10 m DTRB 48 Penataan Halaman Stadion Mini Kec. Rajeg Kelurahan Sukatani Tertatanya Halaman Stadion Mini 12 m x 10 m DTRB 49 Penataan Halaman Kantor Kecamatan Rajeg Kantor Kecamatan Rajeg Desa Mekarsari Tertatanya Halaman Kantor 100 M DTRB 50 Penataan Terminal Kukun Kelurahan Sukatani Tersedianya Terminal yang tertata dan nyaman 25 x 30 m DISHUB 51 Pembangunan Tambah Ruang Kelas (TRK) SDN Sukatani I Kelurahan Sukatani Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2 Lantai Dinas Pendidikan 52 Perluasan Lahan SDN Rancabango 3 Desa Lembangsari Meningkatkan Kualitas Pendidikan 1.000 M Dinas Pendidikan 53 Pembelian Lahan Jalan Umum Menuju TPU Desa Pangarengan Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 500 X 3 M Dinas Perkim Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

1.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023- 2026;
3.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut : 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia; 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal; 3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional; 4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan 5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan. Pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Kecamatan Rajeg sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang dalam RPJPD 2005 – 2025 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Kecamatan Rajeg terkait erat dengan pencapaian Misi keempat yaitu: “Mewujudkan tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan Partisipatif” . Pembangunan berkelanjutan dan Pemerataan infrastruktur Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi. Infrastruktur dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat ke seluruh wilayah Kecamatan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi-fungsi yaitu Penyusunan Rencana Strategis berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah. 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

a.Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang;
b.Pengentasan kemiskinan Ekstrim;
c.Pengentasan Stunting;
d.Pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: ▪ Kecamatan Rajeg Pada Tahun 2025 memiliki 6 Program, 15 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan; ▪ Jumlah Pagu Indikatif Kecmatan Rajeg pada Tahun 2025 Perubahan Sebesar Rp17.236.152.170,- yang berasal dari unsur kewilayahan. Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Perkiraan Maju Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 7 8 12 13 14 15 Kecamatan Rajeg 17.236.152.170 7 UNSUR KEWILAYAHAN 17.236.152.170 701 KECAMATAN 17.236.152.170 70101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Rajeg 100% 9.758.074.870 701012.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dikali 100 persen Kinerja Perangkat Daerah" 7 dokumen 210.695.000 701012.010001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 6 Dokumen 68.200.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.010006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 3 Laporan 78.910.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.010007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 2 Laporan 63.585.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah 2 dokumen 5.881.682.170 701012.020001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 12 Orang/bulan 5.846.152.170 DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.020007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 1 Laporan 35.530.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 21.240.000 701012.030006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 4 Laporan 21.240.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang difasilitasi/Orang 78 orang 200.440.000 701012.050002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 60 Paket 100.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.050009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 60 Orang 100.440.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis 11 dokumen 446.510.500 701012.060001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 4 Paket 20.662.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.060002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 5 Paket 75.885.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.060004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 50 Paket 48.778.300 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.060005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 5 Paket 33.823.200 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.060006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 24.840.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.060008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 12 Laporan 84.720.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.060009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 4 Laporan 157.802.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Rajeg/Jenis 5 jenis 1.171.765.800 701012.080001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 1 Laporan 2.310.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.080002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 5 Laporan 175.327.800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.080004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 1 Laporan 994.128.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis 5 jenis 1.825.741.400 701012.090001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 6 Unit 287.491.400 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.090006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 10 Unit 38.250.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.090009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 4 Unit 1.500.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 persen 100 Persen 6.051.592.400 701022.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 % 37.984.200 701022.020003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 1 Laporan 37.984.200 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701022.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100% 6.013.608.200 701022.030001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 50 Dokumen 6.013.608.200 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100% 1.251.442.900 701032.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 5 kelompok 1.210.364.300 701032.010001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 1 Lembaga Kemasyarakatan 70.944.600 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701032.010003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 5 Laporan 1.139.419.700 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701032.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 5 kelompok 41.078.600 701032.030004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 1 Laporan 41.078.600 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100% 50.102.000 701042.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum umlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali 4 kali 50.102.000 701042.010001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 4 Laporan 50.102.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 100 % 73.570.000 701052.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/Orang 65 orang 73.570.000 701052.010001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 65 Orang 50.500.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701052.010008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 23.070.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70106 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100% 51.370.000 701062.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersedianya Laporan Keuangan Desa Sesuai Standar dan Jumlah Desa yang di Fasilitasi 12 Laporan 51.370.000 701062.010002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa 12 Dokumen 51.370.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Sukatani 2.149.440.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.149.440.000 701 KECAMATAN 2.149.440.000 70101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Rajeg 100 Persen 736.029.000 701012.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis 11 dokumen 118.500.000 701012.060002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani 10 Paket 50.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.060004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani 20 Paket 18.040.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.060006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani 3 Dokumen 3.840.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.060008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani 12 Laporan 46.620.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Rajeg/Jenis 5 jenis 377.529.000 701012.080002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani 1 Laporan 66.261.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.080004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani 12 Laporan 311.268.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis 5 Jenis 240.000.000 701012.090006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani 5 Unit 40.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701012.090009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani 5 Unit 200.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 100 % 100 Persen 100 % 50 % 100 persen 50.000.000 701022.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 % 100 % 50.000.000 701022.020003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani 1 Laporan 50.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 1.317.040.000 701032.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 5 kelompok 1.317.040.000 701032.020001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani 1 Lembaga Kemasyarakatan 467.040.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701032.020002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani 20 Unit 750.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701032.020003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani 5 Pokmas / Ormas 100.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 % 46.371.000 701042.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali 4 kali 46.371.000 701042.010001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani 4 Laporan 46.371.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Rencana Kerja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang. Tabel 7. Rencana Kerja Pendanaan Tahun Anggaran 2025 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KECAMATAN RAJEG 19.385.592.170,00 31.449.254.733,00 31.684.588.030,00 12.298.995.860,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 19.385.592.170,00 31.449.254.733,00 31.684.588.030,00 12.298.995.860,00 7,01 KECAMATAN 19.385.592.170,00 31.449.254.733,00 31.684.588.030,00 12.298.995.860,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA - - - 10.501.628.020,00 11.354.484.073,00 11.582.885.140,00 -10.501.628.020,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dikali 100 persen Kinerja Perangkat Daerah" 7 dokumen 7 dokumen 211.188.000,00 239.403.000,00 184.616.000,00 -26.572.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 68.255.000,00 71.930.000,00 52.687.000,00 -15.568.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia KECAMATA N RAJEG penyeludupan . 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 75.461.000,00 74.591.000,00 57.027.000,00 -18.434.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 67.472.000,00 92.882.000,00 74.902.000,00 7.430.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Rajeg 100 % 100 % 5.881.747.170,00 6.275.207.845,00 6.580.456.592,00 698.709.422,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 5.846.152.170,00 6.239.467.845,00 6.554.918.592,00 708.766.422,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 35.595.000,00 35.740.000,00 25.538.000,00 -10.057.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Kecamatan Rajeg/Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 22.400.000,00 22.240.000,00 18.413.000,00 -3.987.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 22.400.000,00 22.240.000,00 18.413.000,00 -3.987.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang difasilitasi/Orang 78 orang 78 orang 200.440.000,00 288.341.000,00 258.046.600,00 57.606.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 60 Paket 100.000.000,00 141.626.000,00 141.626.000,00 41.626.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 60 Orang 60 Orang 100.440.000,00 146.715.000,00 116.420.600,00 15.980.600,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis 11 dokumen 11 dokumen 584.111.300,00 983.350.300,00 873.654.520,00 289.543.220,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 20.662.000,00 20.662.000,00 20.662.000,00 0,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 75.885.000,00 424.842.000,00 424.842.000,00 348.957.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 48.778.300,00 80.718.300,00 81.756.520,00 32.978.220,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 52.924.000,00 63.324.000,00 47.452.000,00 -5.472.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 24.840.000,00 69.840.000,00 69.840.000,00 45.000.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 84.720.000,00 78.840.000,00 59.130.000,00 -25.590.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 157.802.000,00 110.128.000,00 55.064.000,00 -102.738.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Rajeg/Jenis 5 jenis 5 jenis 1.549.558.800,00 1.540.252.368,00 1.662.008.868,00 112.450.068,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.574.000,00 2.574.000,00 1.930.500,00 -643.500,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 175.327.800,00 180.127.800,00 180.127.800,00 4.800.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 994.128.000,00 980.021.568,00 1.068.821.568,00 74.693.568,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis 5 Jenis 5 Jenis 2.052.182.750,00 2.005.689.560,00 2.005.689.560,00 -46.493.190,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 287.491.400,00 327.525.960,00 327.525.960,00 40.034.560,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 38.250.000,00 43.250.000,00 43.250.000,00 5.000.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 4 Unit 4 Unit 1.486.441.350,00 1.580.863.600,00 1.580.863.600,00 94.422.250,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 100 100 persen Persen - 6.094.838.650,00 15.282.845.960,00 15.646.498.590,00 -6.094.838.650,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 % 100 % 88.168.800,00 112.845.960,00 406.498.590,00 318.329.790,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 38.168.800,00 76.028.800,00 374.398.530,00 336.229.730,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 % 100 % 6.006.669.850,00 15.170.000.000,00 15.240.000.000,00 9.233.330.150,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 50 Dokumen 50 Dokumen 6.006.669.850,00 15.170.000.000,00 15.240.000.000,00 9.233.330.150,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 2.567.712.500,00 4.445.584.700,00 4.179.430.300,00 -2.567.712.500,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 1.209.593.900,00 2.412.415.700,00 2.247.413.300,00 1.037.819.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasa n kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat KECAMATA N RAJEG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 70.174.200,00 95.122.400,00 95.122.400,00 24.948.200,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasa n kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat KECAMATA N RAJEG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 1.139.419.700,00 2.317.293.300,00 2.152.290.900,00 1.012.871.200,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasa n kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat KECAMATA N RAJEG 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pem berdayaan 5 kelompok 5 kelompok 41.078.600,00 40.893.000,00 28.413.000,00 -12.665.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasa n kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat KECAMATA N RAJEG 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 41.078.600,00 40.893.000,00 28.413.000,00 -12.665.600,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasa n kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat KECAMATA N RAJEG 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 96.473.000,00 87.447.000,00 57.640.000,00 -96.473.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali 4 kali 4 kali 96.473.000,00 87.447.000,00 57.640.000,00 -38.833.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 50.102.000,00 56.151.000,00 35.744.000,00 -14.358.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM [deleted] Prosentase Program Penyelenggara an urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 73.570.000,00 217.264.000,00 167.992.000,00 -73.570.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/Orang 65 orang 65 orang 73.570.000,00 217.264.000,00 167.992.000,00 94.422.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 65 Orang 65 Orang 50.500.000,00 28.379.000,00 20.490.000,00 -30.010.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 23.070.000,00 188.885.000,00 147.502.000,00 124.432.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100 % 100 % 51.370.000,00 61.629.000,00 50.142.000,00 -51.370.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersedianya Laporan Keuangan Desa Sesuai Standar dan Jumlah Desa yang di Fasilitasi 12 laporan 12 laporan 51.370.000,00 61.629.000,00 50.142.000,00 -1.228.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 51.370.000,00 61.629.000,00 50.142.000,00 -1.228.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG KELURAHAN SUKATANI 19.385.592.170,00 31.449.254.733,00 31.684.588.030,00 12.298.995.860,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 19.385.592.170,00 31.449.254.733,00 31.684.588.030,00 12.298.995.860,00 7,01 KECAMATAN 19.385.592.170,00 31.449.254.733,00 31.684.588.030,00 12.298.995.860,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Rajeg 100 Persen 100 Persen 10.501.628.020,00 11.354.484.073,00 11.582.885.140,00 -10.501.628.020,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis 11 dokumen 11 dokumen 584.111.300,00 983.350.300,00 873.654.520,00 289.543.220,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 50.000.000,00 31.564.000,00 31.564.000,00 -18.436.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 18.040.000,00 53.602.000,00 46.654.000,00 28.614.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 3.840.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 46.620.000,00 45.990.000,00 32.850.000,00 -13.770.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Rajeg/Jenis 5 jenis 5 jenis 1.549.558.800,00 1.540.252.368,00 1.662.008.868,00 112.450.068,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 66.261.000,00 66.261.000,00 66.261.000,00 0,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 311.268.000,00 311.268.000,00 344.868.000,00 33.600.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis 5 Jenis 5 Jenis 2.052.182.750,00 2.005.689.560,00 2.005.689.560,00 -46.493.190,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 40.000.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 -35.950.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 5 Unit 5 Unit 200.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -150.000.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persentase pemenuhan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik 100 100 % persen 100 100 % persen 6.094.838.650,00 15.282.845.960,00 15.646.498.590,00 -6.094.838.650,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 % 100 % 88.168.800,00 112.845.960,00 406.498.590,00 318.329.790,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 36.817.160,00 32.100.060,00 -17.899.940,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 2.567.712.500,00 4.445.584.700,00 4.179.430.300,00 -2.567.712.500,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pem berdayaan 5 kelompok 5 kelompok 1.317.040.000,00 1.992.276.000,00 1.903.604.000,00 586.564.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasa n kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat KECAMATA N RAJEG 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 467.040.000,00 502.099.000,00 502.099.000,00 35.059.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasa n kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat KECAMATA N RAJEG 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 20 Unit 20 Unit 750.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasa n kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat KECAMATA N RAJEG 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 590.177.000,00 501.505.000,00 401.505.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasa n kemiskinan. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat KECAMATA N RAJEG 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 96.473.000,00 87.447.000,00 57.640.000,00 -96.473.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali 4 kali 4 kali 96.473.000,00 87.447.000,00 57.640.000,00 -38.833.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 46.371.000,00 31.296.000,00 21.896.000,00 -24.475.000,00 Kab. Tangera ng, Rajeg, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik KECAMATA N RAJEG J U M L A H 19.385.592.170,00 31.449.254.733,00 31.684.588.030,00 12.298.995.860,00 Pencapaian target kinerja yang belum sesuai dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab, oleh karena itu untuk tahun berikutnya diharapkan bagi setiap Perangkat Daerah sebagai Tim Penyusun Renja dan Bappeda sebagai Tim Verifikator agar bisa mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 Baik Sebelum Maupun Setelah Perubahan, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan kedepan nanti fungsi pengawasan dan pengendalian dalam proses penyesunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat tercapai, terpenuhinya kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, terpenuhinya pencapaian keselarasan antara program dan kegiatan, serta optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan dan pendanaan program dan kegiatan. Melalui Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
1. 43.Kecamatan Sepatan Proses penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Tahun 2025 dimulai dengan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, serta identifikasi perubahan-perubahan strategis yang memerlukan penyesuaian. Proses ini juga mempertimbangkan hasil forum koordinasi perangkat daerah, pembahasan internal lintas bidang, serta masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan Renja Perubahan harus tetap mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dan selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepatan yang menjadi acuan jangka menengah. Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Tahun 2025 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RKPD Perubahan sebagai dokumen induk tahunan, serta tetap menjamin kesinambungan terhadap Renstra Perangkat Daerah yang berlaku untuk periode lima tahunan. Selain itu, Renja Perubahan juga perlu disinergikan secara vertikal dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), serta Renja Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota lainnya, guna menjamin integrasi pembangunan lintas sektor dan wilayah secara harmonis. Sebagai tindak lanjut, Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Sepatan Tahun 2025 yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P). Dengan demikian, keberadaan Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Tahun 2025 menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara responsif, akuntabel, dan efisien di tengah perubahan situasi yang terjadi. 1.2 LANDASAN HUKUM Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
b.Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
c.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
e.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
k.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
l.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
m.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;
n.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
o.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Sepatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap dokumen Renja Kecamatan Sepatan Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan guna merespons dinamika pembangunan dan kondisi aktual yang terjadi selama pelaksanaan tahun berjalan, baik dari sisi kebijakan, perubahan kebutuhan masyarakat, ketersediaan anggaran, maupun perkembangan situasi eksternal yang berdampak terhadap capaian program dan kegiatan Kecamatan Sepatan. Dengan demikian, dokumen Renja Perubahan ini menjadi dasar yang sah dalam merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) serta mendukung penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Tahun 2025 bertujuan untuk:
1. 1.Menyesuaikan program dan kegiatan kecamatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
2. 2.Mengakomodasi perubahan prioritas dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Sepatan yang muncul selama pelaksanaan tahun anggaran 2025.
3. 3.Menyesuaikan target kinerja dan kebutuhan anggaran, baik karena adanya perubahan asumsi dasar perencanaan, evaluasi kinerja, maupun adanya kondisi khusus atau darurat yang memerlukan penanganan segera.
4. 4.Menjamin konsistensi dan kesinambungan perencanaan, agar pelaksanaan pembangunan tetap selaras dengan Renstra Kecamatan Sepatan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tangerang.
5. 5.Mendukung proses penyusunan RKA Perubahan dan RAPBD Perubahan, agar seluruh program dan kegiatan kecamatan dapat terakomodasi secara legal dan tepat sasaran dalam dokumen penganggaran. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Rencana Kerja Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sepatan Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang di atur dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas da Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :
6. 1.Camat;
7. 2.Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
1. 3.Seksi Pemerintahan;
2. 4.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. 5.Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan masyarakat;
4. 6.Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
5. 7.Seksi Pelayanan;
6. 8.Kelurahan; dan
7. 9.Kelompok Jabatan Fungsional Tercapainya suatu kegiatan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang tersedia. Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pemerintahan baik Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan lainnya di Wilayah Kecamatan Sepatan di bantu oleh personil/pegawai pada Kantor Kecamatan Sepatan, Adapun personil Kantor Kecamatan Sepatan berjumlah 60 orang terdiri dari PNS 26 orang, CPNS 1 orang, PPPK 2 orang, dan tenaga Magang 34 orang dengan susunan kepegawaian sebagai berikut: Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Sepatan No Uraian Laki-laki Perempuan Total 1 Jumlah Pegawai PNS 19 7 26 CPNS 1 - 1 NON ASN 22 12 34 Jumlah 42 19 61 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan: Golongan IV 4 1 5 Golongan III 11 6 17 Golongan II 4 - 4 Golongan I 1 - 1 NON ASN 22 12 34 Jumlah 43 19 61 Sumber : simasn.tangerangkab.go.id 2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Sepatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan RKPD tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Tangerang, dengan menggunakan tabel Penetapan Kinerja, Pengukuran Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun anggaran 2025 diperoleh hasil capaian kinerja Kecamatan Sepatan sebesar 50,12% dari tahun anggaran berjalan dengan target capaian kinerja 100% tersebut, dilihat dari capaian kinerja dapat dinilai tingkat keberhasilan dalam pencapaian kinerja. Kecamatan Sepatan menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan, evaluasi Penetapan Kinerja, Pengukuran Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran. 2.2.1 Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Dari sebanyak 1 (satu) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 6 (enam) Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja sebesar Rp25.898.072.849,00. 2.2.2 Realisasi Program/Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Realisasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan sampai dengan Triwulan II pada tahun 2025 yang meliputi 6 program, 13 kegiatan, 34 sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini : No Tujuan Sasaran Strategis Definisi Operasional Satua n Target 1 2 3 4 5 6 1 Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Inovatif Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 89.80 Tabel 2.3 Realisasi Program/Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN % PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.192.906.369,00 5.294.387.059,00 (4.898.519.310,00) 51,94 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.456.600,00 38.331.800,00 (67.124.800,00) 36,35 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.382.800,00 3.920.000,00 (47.462.800,00) 7,63 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40.985.000,00 22.491.000,00 (18.494.000,00) 54,88 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.088.800,00 11.920.800,00 (1.168.000,00) 91,08 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.115.285.666,00 3.684.000.473,00 (3.431.285.193,00) 51,78 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.079.915.266,00 3.666.796.073,00 (3.413.119.193,00) 51,79 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 35.370.400,00 17.204.400,00 (18.166.000,00) 48,64 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.777.600,00 55.255.000,00 (20.522.600,00) 72,92 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 25.815.000,00 5.700.000,00 (20.115.000,00) 22,08 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 49.962.600,00 49.555.000,00 (407.600,00) 99,18 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 601.896.700,00 315.155.300,00 (286.741.400,00) 52,36 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 8.561.000,00 8.561.000,00 0,00 100 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 295.253.700,00 121.275.000,00 (173.978.700,00) 41,07 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.771.000,00 14.771.000,00 0,00 100 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 79.556.000,00 74.697.300,00 (4.858.700,00) 93,89 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.591.000,00 15.816.000,00 (5.775.000,00) 73,25 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 96.930.000,00 41.465.000,00 (55.465.000,00) 42,78 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 49.920.000,00 26.850.000,00 (23.070.000,00) 53,79 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.314.000,00 11.720.000,00 (23.594.000,00) 33,19 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.459.022.608,00 723.526.486,00 (735.496.122,00) 49,59 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 269.591.040,00 111.840.986,00 (157.750.054,00) 41,49 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.189.431.568,00 611.685.500,00 (577.746.068,00) 51,43 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 835.467.195,00 478.118.000,00 (357.349.195,00) 57,23 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 74.199.984,00 32.650.000,00 (41.549.984,00) 44,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 191.204.136,00 50.824.000,00 (140.380.136,00) 26,58 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.950.000,00 9.950.000,00 (22.000.000,00) 31,14 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 538.113.075,00 384.694.000,00 (153.419.075,00) 71,49 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 12.973.055.000,00 6.420.642.000,00 (6.552.413.000,00) 49,49 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 525.385.000,00 198.248.000,00 (327.137.000,00) 37,73 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 525.385.000,00 198.248.000,00 (327.137.000,00) 37,73 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 12.447.670.000,00 6.222.394.000,00 (6.225.276.000,00) 49,99 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12.447.670.000,00 6.222.394.000,00 (6.225.276.000,00) 49,99 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.185.481.080,00 1.165.089.880,00 (1.020.391.200,00) 53,31 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.410.696.680,00 794.514.880,00 (616.181.800,00) 56,32 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 63.780.600,00 63.540.000,00 (240.600,00) 99,62 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.346.916.080,00 730.974.880,00 (615.941.200,00) 54,27 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 774.784.400,00 370.575.000,00 (404.209.400,00) 47,83 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan 19.155.200,00 19.150.000,00 (5.200,00) 99,97 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 533.940.200,00 261.500.000,00 (272.440.200,00) 48,98 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan 221.689.000,00 89.925.000,00 (131.764.000,00) 40,56 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 172.717.000,00 75.985.000,00 (96.732.000,00) 43,99 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 172.717.000,00 75.985.000,00 (96.732.000,00) 43,99 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 172.717.000,00 75.985.000,00 (96.732.000,00) 43,99 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 244.946.400,00 11.500.000,00 (233.446.400,00) 4,69 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 244.946.400,00 11.500.000,00 (233.446.400,00) 4,69 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar 197.401.000,00 11.500.000,00 (185.901.000,00) 5,83 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 47.545.400,00 0,00 (47.545.400,00) 0,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 128.967.000,00 12.194.000,00 (116.773.000,00) 9,46 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 128.967.000,00 12.194.000,00 (116.773.000,00) 9,46 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 103.713.000,00 8.574.000,00 (95.139.000,00) 8,27 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 7.670.000,00 0,00 (7.670.000,00) 0,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 17.584.000,00 3.620.000,00 (13.964.000,00) 20,59 JUMLAH BELANJA DAERAH 25.898.072.849,00 12.979.797.939,00 (12.918.274.910,00) 50,12 Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Periode Pelaksanaan : Tahun 2025 Nama OPD : Kecamatan Sepatan No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dari Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Rentra PD sd Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sd tahun 2025 Unit PD Penanggung Jawab I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+12 14 = 13/5*100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 11.246.405.088 100 9.700.307.288 100 10.307.878.569 25% 2.518.229.894 2.473.833.668 - - 25% 4.992.063.562 10025% 14.692.370.850 100,25% 130,64% Kecamatan Sepatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 222.649.875 100 92.421.400 100 137.659.400 25% 25.663.800 10.624.000 - - 25% 36.287.800 10025% 128.709.200 100,25% 57,81% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 88.034.625 4 25.787.100 2 69.357.600 0 - 2.460.000 0 2.460.000 4 28.247.100 80,00% 32,09% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 61.299.000 4 45.146.200 4 51.209.000 1 16.736.000 5.755.000 1 22.491.000 5 67.637.200 500,00% 110,34% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 73.316.250 2 21.488.100 4 17.092.800 1 8.927.800 2.409.000 1 11.336.800 3 32.824.900 300,00% 44,77% Kecamatan Sepatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 6.917.636.250 100 6.218.495.097 100 7.125.660.666 28% 1.813.394.726 1.848.678.995 - - 28% 3.662.073.721 100,28 9.880.568.818 100,28% 142,83% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 6.879.600.000 35 6.185.269.297 35 7.079.915.266 35 1.796.190.326 1.848.678.995 29 3.644.869.321 64 9.830.138.618 182,86% 142,89% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD 1 38.036.250 2 33.225.800 1 45.745.400 1 17.204.400 - 1 17.204.400 3 50.430.200 300,00% 132,58% Kecamatan Sepatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 105.037.500 100 87.153.000 100 88.026.000 0 - 55.255.000 - - - 55.255.000 100,00 142.408.000 100,00% 135,58% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 47.707.500 50 72.600.000 32 25.815.000 0 - 5.700.000 0 5.700.000 50 78.300.000 100,00% 164,13% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 40 57.330.000 40 14.553.000 34 62.211.000 0 - 49.555.000 0 49.555.000 40 64.108.000 100,00% 111,82% Kecamatan Sepatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 1.056.512.738 100 896.158.900 100 662.042.700 13% 142.841.100 153.140.500 - - 13% 295.981.600 100,13 1.192.140.500 100,13% 112,84% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 9.371.250 5 12.620.000 8 8.561.000 8 8.561.000 - 8 8.561.000 13 21.181.000 216,67% 226,02% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 636.232.904 16 529.397.400 12 295.253.700 3 48.400.000 69.054.000 3 117.454.000 19 646.851.400 118,75% 101,67% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 17.419.500 10 19.198.000 10 14.771.000 10 14.771.000 - 10 14.771.000 20 33.969.000 200,00% 195,01% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 26 145.336.125 26 88.726.700 24 85.570.000 6 29.011.100 44.376.000 6 73.387.100 32 162.113.800 123,08% 111,54% Kecamatan Sepatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 30.475.580 7 27.012.000 7 27.181.000 3 12.683.000 2.273.000 3 14.956.000 10 41.968.000 142,86% 137,71% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan 7 49.827.487 7 36.792.000 5 96.930.000 5 14.655.000 21.057.500 5 35.712.500 12 72.504.500 171,43% 145,51% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 91.226.142 24 66.800.000 24 63.060.000 24 9.960.000 11.310.000 24 21.270.000 48 88.070.000 200,00% 96,54% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 76.623.750 2 115.612.800 2 70.716.000 1 4.800.000 5.070.000 1 9.870.000 3 125.482.800 150,00% 163,76% Kecamatan Sepatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 71.662.500 0 - 0 - - - - - - - - 0% - - - 0,00% 0,00% Kecamatan Sepatan Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel 2 71.662.500 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% Kecamatan Sepatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Jasa Penunjang 100 1.510.086.241 100 1.551.912.891 100 1.459.022.608 25% 268.508.268 363.238.173 - - 25% 631.746.441 100,25 2.183.659.332 100,25% 144,60% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 25.000.000 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - 0,00% 0,00% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 253.574.999 2 249.794.891 2 269.591.040 2 50.673.268 35.356.173 2 86.029.441 4 335.824.332 200,00% 132,44% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayamam Umum Kantor 12 1.231.511.242 12 1.302.118.000 12 1.189.431.568 12 217.835.000 327.882.000 12 545.717.000 24 1.847.835.000 200,00% 150,05% Kecamatan Sepatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 1.362.819.984 100 854.166.000 - 835.467.195 25% 267.822.000 42.897.000 - - 25% 310.719.000 100,25 1.164.885.000 100,25% 85,48% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 196.245.000 5 152.680.000 5 74.199.984 5 7.780.000 15.980.000 4 23.760.000 9 176.440.000 180,00% 89,91% Kecamatan Sepatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 41.895.000 2 34.050.000 2 191.204.136 2 12.580.000 23.917.000 1 36.497.000 3 70.547.000 50,00% 168,39% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 56.377.440 7 40.300.000 7 31.950.000 1 3.500.000 3.000.000 1 6.500.000 8 46.800.000 114,29% 83,01% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit a si 4 1.068.302.544 5 627.136.000 3 538.113.075 2 243.962.000 - 2 243.962.000 7 871.098.000 175,00% 81,54% Kecamatan Sepatan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 92,45 614.064.937 91,35 414.627.000 91,35 547.416.000 25% 63.685.000 124.949.000 - - 25% 188.634.000 91,60 603.261.000 99,08% 98,24% Kecamatan Sepatan Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sepatan 93 7.166.250.000 93 13.088.449.000 93 12.448.560.000 25% 1.771.785.000 4.450.609.000 - - 25% 6.222.394.000 93,25 19.310.843.000 100,27% 269,47% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Keluaran : Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 92,45 614.064.937 91,35 414.627.000 91,35 547.416.000 25% 63.685.000 124.949.000 - - 25% 188.634.000 91,60 603.261.000 99,08% 98,24% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 614.064.937 2 414.627.000 2 547.416.000 2 63.685.000 124.949.000 2 188.634.000 4 603.261.000 200,00% 98,24% Kecamatan Sepatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Keluaran : Jumlah infrastruktur yang dipelihara 93 7.166.250.000 93 13.088.449.000 93 12.448.560.000 25% 1.771.785.000 4.450.609.000 - - 25% 6.222.394.000 93,25 19.310.843.000 100,27% 269,47% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 60 7.166.250.000 112 13.088.449.000 60 12.448.560.000 19 1.771.785.000 4.450.609.000 19 6.222.394.000 131 19.310.843.000 218% 269,47% Kecamatan Sepatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan 90 2.417.782.500 85 1.735.351.400 85 2.363.216.580 20% 635.468.000 448.950.600 - - 20% 1.084.418.600 85,20 2.819.770.000 94,67% 116,63% Kecamatan Sepatan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 90 1.323.000.000 85 785.867.800 85 1.538.576.180 20% 605.658.000 144.730.600 - - 20% 750.388.600 85,20 1.536.256.400 94,67% 116,12% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 77.175.000 10 57.667.700 10 63.780.600 10 63.540.000 - 10 63.540.000 20 121.207.700 200,00% 157,06% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 1.245.825.000 7 728.200.100 7 1.474.795.580 7 542.118.000 144.730.600 7 686.848.600 14 1.415.048.700 200,00% 113,58% Kecamatan Sepatan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Hasil : Persentase Lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 90 27.562.500 0 - - - - - - - 0% - - - 0,00% 0,00% Kelurahan Sepatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 27.562.500 0 - - - - 0 - 0 - 0,00% 0,00% Kelurahan Sepatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 90 1.067.220.000 90 949.483.600 85 824.640.400 8% 29.810.000 304.220.000 - - 8% 334.030.000 90,08 1.283.513.600 100,09% 120,27% Kelurahan Sepatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 19.845.000 4 13.666.000 4 19.155.200 4 19.150.000 - 4 19.150.000 8 32.816.000 200,00% 165,36% Kelurahan Sepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 826.875.000 15 612.160.000 12 533.940.200 - 261.500.000 0 261.500.000 15 873.660.000 100,00% 105,66% Kelurahan Sepatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 220.500.000 2 323.657.600 6 271.545.000 2 10.660.000 42.720.000 2 53.380.000 4 377.037.600 200,00% 170,99% Kelurahan Sepatan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 492.000.000 100 269.420.000 110 240.554.000 26% 20.508.000 39.575.000 - - 26% 60.083.000 100,26 329.503.000 100,26% 66,97% Kecamatan Sepatan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Hasil : Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi 100 492.000.000 100 269.420.000 100 240.554.000 26% 20.508.000 39.575.000 - - 26% 60.083.000 100,26 329.503.000 100,26% 66,97% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 492.000.000 4 269.420.000 4 240.554.000 4 20.508.000 39.575.000 4 60.083.000 8 329.503.000 200,00% 66,97% Kecamatan Sepatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 75 165.375.000 75 359.640.120 60 284.742.400 14% 5.750.000 - - - 14% 5.750.000 75,14 365.390.120 100,19% 220,95% Kecamatan Sepatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50 165.375.000 50 359.640.120 50 284.742.400 14% 5.750.000 - - - 14% 5.750.000 50,14 365.390.120 100,28% 220,95% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 110.250.000 50 250.944.000 50 227.897.000 50 5.750.000 - 50 5.750.000 100 256.694.000 200,00% 232,83% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7 55.125.000 4 108.696.120 7 56.845.400 7 - - 7 - 11 108.696.120 157,14% 197,18% Kecamatan Sepatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 95 612.663.000 100 173.909.000 90 164.565.000 4% 9.170.000 3.024.000 - - 4% 12.194.000 100,04 186.103.000 105,31% 30,38% Kecamatan Sepatan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi 7 612.663.000 7 173.909.000 90 164.565.000 4% 9.170.000 3.024.000 - - 4% 12.194.000 7,04 186.103.000 100,57% 30,38% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 209.475.000 7 146.483.000 7 129.808.000 2 5.550.000 3.024.000 7 8.574.000 14 155.057.000 200,00% 74,02% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Desa 7 100.000.000 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 - 0,00% 0,00% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 7 165.375.000 7 8.216.000 7 10.380.000 0 - - 0 - 7 8.216.000 100,00% 4,97% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7 82.687.500 7 19.210.000 7 24.377.000 7 3.620.000 - 7 3.620.000 14 22.830.000 200,00% 27,61% Kecamatan Sepatan Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7 55.125.500 0 - - - 0 - - 0 - 0 - 0,00% 0,00% Kecamatan Sepatan Rata-rata capaian kinerja (Rp) 22.714.540.525 25.741.703.808 26.356.932.549 5.024.595.894 7.540.941.268 - - 0 12.565.537.162 168,65 38.307.240.970 168,65% Predikat kinerja Faktor pendukung keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : Berdasarkan tabel 2.4 di atas, berikut analisis dari tabel tersebut yang realisasi telah memenuhi target kinerja :
8. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
9. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
10. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
11. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
12. 5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
13. 6.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
14. 7.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
15. 8.Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
16. 9.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
17. 10.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
18. 11.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
19. 12.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
20. 13.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua. Sebagaimana penjelasan pada tabel diatas dan untuk lebih jelasnya perihal hasil evaluasi keuangan dan fisik Rencana Kerja Kecamatan Sepatan dari berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan akan disajikan dalam Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 sampai dengan Semester I. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang 2.3.1 Tingkat Pelayanan dan Hal Kritis Terkait Pelayanan Otonomi Daerah merupakan upaya mewujudkan Pemerintahanan yang Good Governance dan Clean Governance. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan aparatur yang mempunyai integritas, akuntabilitas, dan transparansi yang tinggi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang harus mampu menjawab setiap tantangan, mengambil serta menerapkan peluang yang ada untuk mendukung pencapaian Renstra 2025-2029 Kabupaten Tangerang, dalam hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Misi 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif. 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi
a.Permasalahan pelayanan perangkat daerah antara lain:
1. 1.Kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang;
2. 2.Pembinaan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi masih belum maksimal;
3. 3.Regulasi pelayanan masih tumpang tindih;
4. 4.Sarana dan prasarana pelayanan masih belum optimal;
5. 5.Pembangunan infrastruktur jalan masih terbatas dengan anggaran;
6. 6.Peran serta masyarakat masih minim;
7. 7.Fasilitasi terhadap UMKM masih belum maksimal;
8. 8.Tata kelola SDM dalam hal pemenuhan, beban kerja dan peningkatan kompetensi belum optimal;
9. 9.Upaya kolaborasi dengan instansi vertikal masih perlu ditingkatkan;
10. 10.Forum koordinasi wilayah masih perlu ditingkatkan untuk menemukan dan mengantisipasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
b.Faktor penghambat untuk pencapaian Misi 1 antara lain:
1. 1.Belum maksimalnya kolaborasi antar perangkat daerah;
2. 2.Belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dikarenakan keterbatasan anggaran;
3. 3.Belum optimalnya adaptasi setiap kebijakan baru;
4. 4.Belum optimalnya upaya pembinaan SDM baik internal perangkat daerah, maupun perangkat desa;
5. 5.Masih belum optimalnya analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap tugas tambahan diluar tugas pokok;
6. 6.Masih terbatasnya jumlah SDM Perangkat Daerah;
7. 7.Belum maksimalnya tindak lanjut atas hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh instansi terkait;
8. 8.Belum maksimalnya pemanfaatan kader PKK;
9. 9.Belum adanya analisa terhadap pengembangan fasiilitas terhadap UMKM;
10. 10.Belum optimalnya kemampuan tata kelola manajemen perkantoran dan kegiatan;
11. 11.Belum optimalnya tata kelola asset dan identifikasi kebutuhan asset.
c.Faktor Pendorong untuk pencapaian Misi 1 antara lain:
1. 1.Tersedianya berbagai regulasi perihal pelayanan publik;
2. 2.Maraknya perkembangan teknologi yang dapat diadaptasi oleh perangkat daerah untuk pemenuhan tugas dan fungsi;
3. 3.Kuatnya APBD untuk mendorong ketercapaian target;
4. 4.Rutinnya penyusunan Anjab dan ABK;
5. 5.Banyaknya kualitas SDM yang berada di usia muda;
6. 6.Cakapnya kader-kader PKK dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
7. 7.Rutinnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal;
8. 8.Tersedianya regulasi untuk pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik;
9. 9.Banyaknya media dan sarana yang dapat memberikan kesempatan perangkat daerah berpartisipasi terhadap kebutuhan publik. 2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, yaitu :
a.Tantangan antara lain:
1. 1.Pemenuhan SDM yang cakap sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. 2.Integrasi sistem informasi;
3. 3.Pengembangan fasilitas pelayanan;
4. 4.Adaptasi dengan perkembangan teknologi;
5. 5.Pengembangan layanan publik sesuai tugas dan fungsi;
6. 6.Optimalisasi kegiatan pembinaan pegawai;
7. 7.Fasilitasi kebetuhan dan keperluan bagi UMKM;
8. 8.Heterogenitas penduduk Kecamatan Sepatan yang menuntut kebutuhan yang beragam;
9. 9.Optimaliasi pengembangan dan pemanfaatan data pelayanan;
10. 10.Optimalisasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan;
11. 11.Pemanfaatan Forum legal yang ada di wilayah Kecamatan;
12. 12.Pemenuhan ketentraman dan ketertiban umum
13. 13.Prioritas pemenuhan inftastruktur;
14. 14.Prioritas pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan kemiskinan ekstrem;
15. 15.Prioritas penurunan angka stunting;
16. 16.Penguatan SDM Kecamatan;
17. 17.Penguatan Sistem Pelayanan.
b.Peluang antara lain:
1. 1.Dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten melalui APBD;
2. 2.Kemudahan akses teknologi dan informasi pelayanan;
3. 3.Kemudahan akses teknologi dan informasi perencanaan;
4. 4.Perbaikan berkelanjutan atas tata kelola pemerintahan;
5. 5.Dukungan akses Pendidikan dan Pelatihan dari Instansi Vertikal bagi Aparatur Kecamatan;
6. 6.Kerjasama yang kuat bersama instansi vertikal dan mitra;
7. 7.Heterogenitas penduduk yang mampu membawa perbaikan dan pengembangan bagi pelayanan;
8. 8.Dukungan instansi vertikal yang besar melalui koordinasi dan fasilitasi setiap kebutuhan masyarakat; Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah tersebut di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2025-2029 pelaksanaan fungsi dan tugas Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang diprioritaskan terhadap isu- isu strategis yaitu :
a.Penanganan Kemisikinan dan Pengangguran
1. 1.Masih kurangnya kegiatan usaha produktif dikalangan masyarakat;
2. 2.Kurang optimalnya kelompok usaha masyarakat untuk memecahkan ekonomi masyarakat;
3. 3.Kurangnya pembinaan kelompok UMKM Masyarakat;
4. 4.Kurangnya sarana dan prasarana yang berfokus pada kelompok UMKM;
5. 5.Lemahnya penguasaan teknologi informasi dalam mengembangkan pemasaran hasil-hasil UMKM;
6. 6.Kurangnya pelatihan-pelatihan bagi kelompok tenaga kerja usia produktif;
7. 7.Sulitnya akses permodalan;
8. 8.Belum optimalnya keberadaan Pasar Regional;
9. 9.Masih rendahnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kurangnya pelatihan kepada masyarakat pelaku UMKM;
10. 10.Belum tersedianya data pelaku usaha yang akurat.
b.Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
1. 1.Kurangnya fasilitas prasaranan dan sarana Pendidikan formal khususnya Sekolah Dasar;
2. 2.Kurangnya pustu yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar;
3. 3.Masih rendahnya tingkat pemahaman tentang Kesehatan dan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS);
4. 4.Belum lengkapnya alat kesehatan di setiap Posyandu;
5. 5.Kurangnya pembinaan pada organisasi-organisasi keagamaan, sosial dan kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum;
6. 6.Pemerataan Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan;
7. 7.Belum terpadunyan pembangunan infrastruktur jalan dan saluran air sehingga menyebabkan pembuangan air tidak teratur dan berpotensi banjir;
8. 8.Masih rendahnya pembangunan infrastuktur;
9. 9.Masih kurangnya tenaga ahli perencanaan konstruksi di Kecamatan;
10. 10.Masih kurangnya penerangan jalan;
11. 11.Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan
12. 12.Masih rendahnya pemahaman masyrakat terhadap pengelolaan persampahan dilingkungan masing- masing;
13. 13.Masih terbatasnya tempat pembuangan sampah disetiap lingkungan;
14. 14.Belum adanya sistem pengolahan sampah terpadu;
15. 15.Masih kurangnya sarana dan prasaranan dalam hal pengolahaan dan pengelolaan sampah. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan Kecamatan Sepatan Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana kerja penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalan Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 343 ayat 1 menyatakan “Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi priorotas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.”, sebagaimana dijabarkan dalam tabel ini. Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang NO Rancangan Awal RKPD (APBD 2025) Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD) Perubahan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN Kecamatan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.01.01.2. 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2. 01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 42.872.400,00 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 51.382.800,00 7.01.01.2. 01.0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Sepatan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 45.848.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Sepatan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 40.985.000,00 7.01.01.2. 01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Sepatan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 24.841.600,00 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Sepatan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 13.088.800,00 7.01.01.2. 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2. 02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Sepatan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 6.831.495.346,00 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Sepatan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 6.892.679.356,00 7.01.01.2. 02.0007 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Kec. Sepatan Jumlah Laporan Keuangan 2 47.964.100,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Kec. Sepatan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 35.370.400,00 Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 7.01.01.2. 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.01.01.2. 05.0002 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Sepatan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 73.278.000,00 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Sepatan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 25.815.000,00 7.01.01.2. 05.0011 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Sepatan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 14.340.000,00 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Sepatan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 49.962.600,00 7.01.01.2. 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2. 06.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kec. Sepatan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 8.263.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kec. Sepatan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 5 8.561.000,00 7.01.01.2. 06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Sepatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 184.614.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Sepatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 360.086.000,00 7.01.01.2. 06.0003 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Sepatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 15.848.700,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Sepatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 14.771.000,00 7.01.01.2. 06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Sepatan Jumlah Paket Bahan Logistik 24 29.293.300,00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Sepatan Jumlah Paket Bahan Logistik 24 28.094.300,00 Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan 7.01.01.2. 06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Sepatan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 27.159.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Sepatan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 21.591.000,00 7.01.01.2. 06.0006 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 27.030.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 87.030.000,00 7.01.01.2. 06.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Sepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 64.080.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Sepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 43.020.000,00 7.01.01.2. 06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Sepatan Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 54.504.000,00 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Sepatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 35.314.000,00 7.01.01.2. 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2. 08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 206.251.095,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 208.858.840,00 7.01.01.2. 08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 906.594.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 1.000.887.568,00 7.01.01.2. 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2. 09.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kec. Sepatan Jumlah Kendaraan 6 166.344.800,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kec. Sepatan Jumlah Kendaraan 6 74.199.984,00 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7.01.01.2. 09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Sepatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 40.629.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Sepatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 191.204.136,00 7.01.01.2. 09.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Sepatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 33.150.000,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Sepatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 31.950.000,00 7.01.01.2. 09.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Sepatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 4 453.227.625,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Sepatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 4 538.113.075,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.02.2. 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2. 02.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Sepatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 163.350.000,00 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Sepatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 130.424.000,00 7.01.02.2. 03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.01.02.2. 03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Kec. Sepatan Jumlah dokumen koordinasi/sine rgi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal 40 3.373.115.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Kec. Sepatan Jumlah dokumen koordinasi/sinerg i dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam 40 12.448.560.000,00 Prasarana Pelayanan Umum yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Prasarana Pelayanan Umum pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2. 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2. 01.001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Sepatan Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 65.226.800,00 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Sepatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 63.780.600,00 7.01.03.2. 01.003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Sepatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 1.099.959.780,00 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Sepatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 1.346.916.080,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.01.04.2. 01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2. 01.0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Sepatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 157.396.000,00 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Sepatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 114.413.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.01.05.2. 01 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2. 01.0001 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Sepatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 234.647.400,00 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Sepatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 197.401.000,00 7.01.05.2. 01.0008 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 57.080.400,00 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 47.545.400,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.01.06.2. 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.01.06.2. 01.0002 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Sepatan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 152.652.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Sepatan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 103.713.000,00 7.01.06.2. 01.0007 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarat an Desa 7 8.785.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 7 7.670.000,00 7.01.06.2. 01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7 21.655.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Sepatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7 17.584.000,00 SUB UNIT KELURAHAN SUB UNIT KELURAHAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.01.01.2. 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2. 06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kel. Sepatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 117.482.700,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kel. Sepatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 135.167.700,00 7.01.01.2. 06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kel. Sepatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 41.173.700,00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kel. Sepatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 51.461.700,00 7.01.01.2. 06.0006 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kel. Sepatan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 9.900.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kel. Sepatan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 9.900.000,00 7.01.01.2. 06.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel. Sepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 6.000.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel. Sepatan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 6.900.000,00 7.01.01.2. 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2. 08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Kel. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 67.422.200,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Kel. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 2 60.732.200,00 Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik yang Disediakan 7.01.01.2. 08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 293.106.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Sepatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 303.744.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.02.2. 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2. 02.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kel. Sepatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 312.620.000,00 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 2Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kel. Sepatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 394.961.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2. 02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2. 02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Sepatan Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 19.335.200,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kel. Sepatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 19.155.200,00 7.01.03.2. 02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel. Sepatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 568.869.200,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel. Sepatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 533.940.200,00 7.01.03.2. 02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Sepatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan 6 256.005.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Sepatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 221.689.000,00 Masyarakat di Kelurahan 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.01.04.2. 01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2. 01.0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kel. Sepatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 101.366.000,00 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kel. Sepatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 58.304.000,00 2.4.1 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan evaluasi hasil Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Triwulan II. Setiap seksi dan sub bagian melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025- 2029 yang nomenklaturnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 yang disusun, alokasi anggaran dikelompokan berdasarkan program, seksi dan sub bagian, dan sumber anggaran.
16. 1.Alokasi Anggaran Program Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Program Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Kode Nama Program Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2025 Persentase 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10.192.906.369,00 39,36% 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 12.973.055.000,00 50,09% 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 2.185.481.080,00 8,44% 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 172.717.000,00 0,67% 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 244.946.400,00 0,95% 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 128.967.000,00 0,50% Total 25.898.072.849,00 100,00% Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Rp12.973.055.000,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 50,09% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. Program tersebut memiliki anggaran terbesar karena terdapat sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan total anggaran sebesar Rp12.447.670.000,00 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau 50,09% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.
17. 2.Alokasi Anggaran Seksi dan Sub Bagian Tabel 2.7 Alokasi Anggaran per Seksi dan Sub Bagian pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 No Kelompok Unit Kerja Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2025 Persentase 1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 7.220.742.266,00 27,88% 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.972.164.103,00 11,48% 3 Seksi Pelayanan 12.973.055.000,00 50,09% 4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat 2.185.481.080,00 8,44% 5 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat 172.717.000,00 0,67% 6 Seksi Pemerintahan 244.946.400,00 0,95% 7 Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 128.967.000,00 0,50% Total 25.898.072.849,00 100,00% Berdasarkan tabel diatas, seksi/sub bagian dengan anggaran terbesar adalah Seksi Pelayanan yaitu Rp12.973.055.000,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), atau 50,09% dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu Rp7.220.742.266,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau 27,88% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. Seksi Pelayanan memiliki anggaran terbesar kesatu karena terdapat Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang dialokasikan untuk anggaran belanja infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan usulan pokok pikiran yang ada di wilayah Kecamatan Sepatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki anggaran terbesar kedua karena terdapat sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dialokasikan untuk anggaran belanja gaji dan tunjangan kinerja pegawai Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang sebesar Rp7.079.915.266,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau 29,07% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.
18. 3.Alokasi anggaran berdasarkan sumber anggaran Tabel 2.8 Alokasi Anggaran per Sumber Anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 No Jenis Pagu Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2025 Persentase 1 APBD MURNI 25.898.072.849,00 100,00% Total 25.898.072.849,00 100,00% Berdasarkan tabel diatas, sumber anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah sepenuhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Tangerang. 2.4.2 Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pagu Indikatif Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang mendapatkan anggaran pagu indikatif sebesar Rp26.096.036.939,00 (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian jenis belanja sebagai berikut : Tabel 2.9 Pagu Indikatif Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 No Jenis Belanja Pagu Anggaran Perubahan TA 2025 1 Belanja Pegawai Rp6.892.679.356,00 2 Belanja Barang/Jasa dan Modal Rp19.203.357.583,00 Total Rp26.096.036.939,00 Pagu indikatif Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 tersebut diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Modul Perencanaan (SIPD-RI), sesuai dengan instruksi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Total anggaran Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil input Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp26.096.036.939,00 (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian hasil input sebagai berikut : Tabel 2.10 Hasil Input Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja pada SIPD-RI Tahun Anggaran 2025 No Jenis Belanja Pagu Anggaran Perubahan TA 2025 1 Belanja Pegawai Rp6.892.679.356,00 2 Belanja Barang/Jasa dan Modal Rp19.203.357.583,00 Total Rp26.096.036.939,00 Hasil input anggaran tersebut menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 yang akan dijelaskan secara rinci pada Bab III. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanimesnya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Desa melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes. Melalui forum Musrenbangdes, skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing- masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan, sebagaimana prioritas usulan masalah pokok dan akar masalah Kecamatan Sepatan dijabarkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.11 Prioritas Urusan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 2 3 4 1 Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Belum Optimalnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Publik Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan Masih minimnya pngetahuan aparatur tentang akuntabilitas publik Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Penerapan Sistem Pelayanan Berbasis IT Rendah Infrastruktur Pelayanan Publik Masih Kurang Masih Adanya sarana dan prasarana publik yang belum memadai Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan Masih sering terjadinya gengangan air/banjir Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal Rumusan tujuan merupakan proses penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah : ”Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Inovatif”. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan dalam jangka satu tahun. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (specific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Sasaran di dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal Kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup Kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh Kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 226 ayat 1 bahwa Camat mendapatkan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Berikut kutipan pelimpahan wewenagan Bupati Tangerang Kepada Camat di Kabupaten Tangerang untuk menanganni sebagian urusan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Tabel 3.1 Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Urusan Daerah Bidang Urusan Rincian Urusan yang Dilimpahkan
19. 1.Penetapan Pengesahan, Pengalihan tugas, Izin cuti.
20. 1.Penetapan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan laporan dan berita acara pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
21. 2.Penetapan pengalihan tugas staf Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan (diluar jabatan struktural dan fungsional);
22. 3.Penetapan izin cuti pegawai;
23. 4.Penetapan izin cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
24. 5.Penetapan pelaksana tugas Kepala Desa.
25. 2.Penyelenggaraan Keciptakaryaan 1. Pemeliharaan pagar kantor milik Kecamatan dan Kelurahan;
26. 2.Pemeliharaan gapura kantor milik Kecamatan dan Kelurahan;
27. 3.Pemeliharaan taman dengan ukuran kurang dari 500m2 (lima ratus meter persegi);
28. 4.Pemeliharaan paving blok jalan lingkungan penghubung antar Desa/Kelurahan;
29. 5.Pemeliharaan ruang kantor milik Kecamatan dan Kelurahan;
30. 6.Rehabilitasi ringan dan sedang aula kantor Kecamatan dan Kelurahan;
31. 7.Penataan ruang kerja kantor Kecamatan dan Kelurahan;
32. 8.Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
33. 9.Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara dan sarana kebersihan;
34. 10.Pemeliharaan saluran pembuangan akhir (drainase dan air limbah) skala Kecamatan;
35. 11.Pemeliharaan sarana penunjang kantor Kecamatan dan Kelurahan;
36. 12.Pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi;
37. 13.Pemeliharaan gelanggang olahraga dan stadion mini di Kecamatan;
38. 14.Pemeliharaan gedung bersama keagamaan Kecamatan;
39. 15.Bedah rumah perorangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah khusus; dan
40. 16.Perbaikan/rehabilitasi rumah perorangan bagi masyarakat miskin yang terkena bencana alam. Kebinamargaan dan Sumber Daya Air
41. 1.Pemeliharaan badan jalan penghubung antar Desa/Kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
42. 2.Pemeliharaan jembatan perbatasan antar Desa/Kelurahan, dengan bentang jembatan paling tinggi 3 (tiga) meter;
43. 3.Pemeliharaan drainase pada jalan penghubung antar Desa/Kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
44. 4.Pemeliharaan wilayah milik jalan pada jalan penghubung antar Desa/Kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
45. 5.Pemeliharaan drainase pada lokasi jalan penghubung antar Desa/Kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
46. 6.Pemeliharaan badan jembatan perbatasan antar Desa/Kelurahan dengan bentang paling tinggi 3 (tiga) meter serta bangunan pelengkap lainnya pada jalan Desa/Kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
47. 7.Pemeliharaan irigasi dan saluran tersier penghubung antar Desa/Kelurahan dengan lebar dan tinggi saluran paling tinggi 2 (dua) meter di luar saluran induk dan saluran sekunder;
48. 8.Penyelenggaraan survey jalan penghubung antar Desa/Kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
49. 9.Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan/ jembatan/irigasi di wilayah Kecamatan;
50. 10.Pembinaan/supervisi terhadap pelaksanaan manajemen pembangunan jalan/jembatan/irigasi kewenangan desa;
51. 11.Pemeliharaanturap pada jalan penghubung antar Desa/Kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; dan
52. 12.Pemeliharaan sarana dan prasarana pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Kependudukan dan Catatan Sipil
53. 1.Pendataan dan pelaporan data penduduk dan pendatang;
54. 2.Pelaporan pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari Desa/Kelurahan;
55. 3.Pelaksanaan input data kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
56. 4.Pengolahan data dan dan informasi kependudukan di Kecamatan; dan
57. 5.Pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Desa/Kelurahan. Operasional Pengangkutan Sampah
58. 1.Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3r (reduce, recycle, dan reduce) pada tingkat Kecamatan;
59. 2.Pembentukan bank sampah pada tingkat Kecamatan;
60. 3.Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan biopori pada tingkat Kecamatan;
61. 4.Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tempat pengelolaan sampah terpadu pada tingkat Kecamatan;
62. 5.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba pada tempat pembuangan akhir untuk wilayah perumahan/permukiman di luar kawasan tertata;
63. 6.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah akhir untuk wilayah sekitar jalan Desa/Kelurahan;
64. 7.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan akhir jatiwaringin untuk wilayah perkantoran Kecamatan, Desa, dan Kelurahan;
65. 8.Kerja bakti/gotong-royong pembersihan sampah pada tingkat Kecamatan;
66. 9.Pemeliharaan taman kota pada Kecamatan secara swakelola;
67. 10.Penyelenggaraan lomba kebersihan pada tingkat Kecamatan;
68. 11.Pengelolaan kegiatan kurangi sampah di sekitar kantor (kurasakan) pada tingkat Kecamatan;
69. 12.Pengelolaan kegiatan kita peduli sampah (kiprah) pada tingkat Kecamatan; dan
70. 13.Pengadaan sarana kebersihan, yang meliputi: a) kendaraan gerobak motor; b) gerobak sampah; c) tong sampah; d) mesin potong rumput; e) gergaji mesin pemotong rumput; mesin pompa; dan f) sarana kebersihan lainnya. Bidang Kesehatan
71. 1.Penyelenggaraan Desa/Kelurahan siaga pada tingkat Kecamatan;
72. 2.Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) tingkat Kecamatan; dan
73. 3.Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu (GSI) pada tingkat Kecamatan. Ketenagakerajaan 1. Penyelenggaraan padat karya; dan
74. 2.Pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
75. 1.Penyelenggaraan perlombaan Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
76. 2.Penyelenggaraan program peningkatan wanita menuju keluarga sehat sejahtera pada tingkat Kecamatan;
77. 3.Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tingkat Kecamatan;
78. 4.Penyelenggaraan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
79. 5.Penyelenggaraan pelanjtikan Penjabat Lepala Desa;
80. 6.Penyelenggaraan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
81. 7.Penyelenggaraan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
82. 8.Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan
83. 9.Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa. Pembinaan dan Pengelolaan Generasi Muda, Olahraga, Seni Budaya dan Kegiatan Keagamaan di Kecamatan
84. 1.Penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan generasi muda, yang meliputi: a) Paskibra; b) KNPI; c) Karang Taruna; dan d) Pramuka.
85. 2.Penyelenggaraan pembinaan olahraga melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga Kecamatan;
86. 3.Penyelenggaraan pembinaan seni budaya dan pariwisata, yang meliputi: b) pentas seni budaya lokal; dan c) kelompok sadar wisata (pokdarwis).
87. 4.Penyelenggaraan pembinaan keagamaan melalui penyelengaraan musabaqah tilawatil quran tingkat Kecamatan dan Kabupaten; Urusan Bencana Daerah
88. 1.Pengadaan persediaan sembako; dan
89. 2.Pengadaan sarana penanggulangan pra dan pasca banjir. Urusan Perpustakaan Daerah
90. 1.Pembentukan perpustakaan daerah;
91. 2.Pengadaan buku;
92. 3.Pengadaan sarana perpustakaan; dan
93. 4.Pengelolaan perpustakaan Kecamatan.
94. 3.Pemungutan Memungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB):
95. 1.Rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan;
96. 2.Penambahan/rehabilitasi rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan dan kawasan perumahan; dan/atau
97. 3.Toko dan ruko satu pintu diluar kawasan tertata; Selain tugas yang diperoleh dari pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangan sebagian urusan otonomi daerah, Camat juga menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi :
a.Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c.Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
f.Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
g.Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan. 3.2 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ini juga menjabarkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra setiap tahunnya dan sebagai bahan evaluasi dari capaian program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun yang lalu, sebagai panduan kinerja bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan perencanaan bagi program dan kegiatan yang akan datang. Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 6 (Enam) Program Utama, 13 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan yang tercantum dalam program kinerja nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dibawah ini merupakan rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggaran pada Kecamatan dan Kelurahan, yaitu :
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp10.320.870.459,00 terdiri dari kegiatan :
a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
d.Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
f.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
1. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp13.043.055.000,00 terdiri dari kegiatan :
a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
b.Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
1. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan anggaran Rp2.185.481.080,00 terdiri dari kegiatan :
a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
b.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
1. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan anggaran Rp172.717.000,00 terdiri dari kegiatan :
a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
1. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp244.946.400,00 terdiri dari kegiatan :
a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
1. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan anggaran Rp128.967.000,00 terdiri dari kegiatan :
a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. 3.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Kerja Perubahan diperlukan strategi. Strategi adalah Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan juga dapat bersifat internal, yaitu kebijakan mengelola pelaksanaan program- program Pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan Masyarakat. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini: Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Target Capaian 2025 1 Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 89.80 Adapun hubungan sasaran, indikator kinerja dengan program kegiatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.3 Hubungan Sasaran, Indikator Kinerja dengan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Sepatan NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM KEGIATAN 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 89,80 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.3 Pendanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Sepatan Tahun 2025 Tabel 3.4 Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan Pendanaan Perangkat Daerah Tujuan Sasaran Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Satua n Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan APBD 2025 APBD 2025 (Perubahan) Selisih Target Rp. Target Rp. Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif Meningkat nya Kualitas Penyelengg araan Pelayanan Publik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 UNIT KECAMATAN 16.424.775.346,0 0 26.096.036.939,00 9.671.261.593,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 9.832.712.566,00 100% 10.320.870.459,00 488.157.893,00 7.01.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Doku men 11 113.562.000,00 11 105.456.600,00 -8.105.400,00 7.01.01. 2.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Doku men 6 42.872.400,00 6 51.382.800,00 8.510.400,00 7.01.01. 2.01.006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lapora n 4 45.848.000,00 4 40.985.000,00 -4.863.000,00 7.01.01. 2.01.007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lapora n 2 24.841.600,00 2 13.088.800,00 -11.752.800,00 7.01.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Doku men 2 6.879.459.446,00 2 6.928.049.756,00 48.590.310,00 7.01.01. 2.02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 35 6.831.495.346,00 35 6.892.679.356,00 61.184.010,00 7.01.01. 2.02.007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Lapora n 2 47.964.100,00 2 35.370.400,00 -12.593.700,00 7.01.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan pembinaan pegawai Doku men 2 87.618.000,00 2 75.777.600,00 -11.840.400,00 7.01.01. 2.05.002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 22 73.278.000,00 22 25.815.000,00 -47.463.000,00 7.01.01. 2.05.011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 50 14.340.000,00 50 49.962.600,00 35.622.600,00 7.01.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah Jenis 8 585.348.400,00 8 801.896.700,00 216.548.300,00 7.01.01. 2.06.001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 8.263.000,00 4 8.561.000,00 298.000,00 7.01.01. 2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 9 184.614.000,00 9 360.086.000,00 175.472.000,00 7.01.01. 2.06.003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 10 15.848.700,00 10 14.771.000,00 -1.077.700,00 7.01.01. 2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 24 29.293.300,00 24 28.094.300,00 -1.199.000,00 7.01.01. 2.06.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 27.159.000,00 4 21.591.000,00 -5.568.000,00 7.01.01. 2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Doku men 5 27.030.000,00 5 87.030.000,00 60.000.000,00 7.01.01. 2.06.008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapora n 24 64.080.000,00 24 43.020.000,00 -21.060.000,00 7.01.01. 2.06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lapora n 2 54.504.000,00 2 35.314.000,00 -19.190.000,00 7.01.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan jasa penunjang Doku men 23 1.473.373.295,00 23 1.574.222.608,00 100.849.313,00 7.01.01. 2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapora n 2 206.251.095,00 2 208.858.840,00 2.607.745,00 7.01.01. 2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapora n 15 906.594.000,00 15 1.000.887.568,00 94.293.568,00 7.01.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Unit 7 693.351.425,00 7 835.467.195,00 142.115.770,00 7.01.01. 2.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 6 166.344.800,00 6 74.199.984,00 -92.144.816,00 7.01.01. 2.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 1 40.629.000,00 1 191.204.136,00 150.575.136,00 7.01.01. 2.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 4 33.150.000,00 4 31.950.000,00 -1.200.000,00 7.01.01. 2.09.009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 453.227.625,00 4 538.113.075,00 84.885.450,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 91.35% 93% 3.849.085.000,00 91.35% 93% 13.043.055.000,00 9.193.970.000,00 7.01.02. 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan Doku men 2 475.970.000,00 2 525.385.000,00 49.415.000,00 7.01.02. 2.02.003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan lapora n 2 163.350.000,00 2 130.424.000,00 -32.926.000,00 7.01.02. 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan Doku men 40 3.373.115.000,00 40 12.517.670.000,00 9.144.555.000,00 7.01.02. 2.03.001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Doku men 40 3.373.115.000,00 40 12.517.670.000,00 9.144.555.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 85% 2.009.395.980,00 85% 2.185.481.080,00 176.085.100,00 7.01.03. 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan Doku men 2 1.165.186.580,00 2 1.410.696.680,00 245.510.100,00 7.01.03. 2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lemba ga Kemas yaraka tan 10 65.226.800,00 10 63.780.600,00 -1.446.200,00 7.01.03. 2.01.003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lapora n 10 1.099.959.780,00 10 1.346.916.080,00 246.956.300,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 258.762.000,00 100% 172.717.000,00 -86.045.000,00 7.01.04. 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum Doku men 5 258.762.000,00 5 172.717.000,00 -86.045.000,00 7.01.04. 2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Lapora n 5 157.396.000,00 5 114.413.000,00 -42.983.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 60% 291.727.800,00 60% 244.946.400,00 -46.781.400,00 7.01.05. 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Doku men 2 291.727.800,00 2 244.946.400,00 -46.781.400,00 7.01.05. 2.01.001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 50 234.647.400,00 50 197.401.000,00 -37.246.400,00 7.01.05. 2.01.008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Doku men 3 57.080.400,00 3 47.545.400,00 -9.535.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Persen 90% 183.092.000,00 90% 128.967.000,00 -54.125.000,00 7.01.06. 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Doku men 7 183.092.000,00 7 128.967.000,00 -54.125.000,00 7.01.06. 2.01.002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Doku men 7 152.652.000,00 7 103.713.000,00 -48.939.000,00 7.01.06. 2.01.007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Doku men 7 8.785.000,00 7 7.670.000,00 -1.115.000,00 7.01.06. 2.01.009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Doku men 7 21.655.000,00 7 17.584.000,00 -4.071.000,00 7.01 SUB UNIT KELURAHAN Meningkat nya Kualitas Penyelengg araan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 9.832.712.566,00 100% 10.320.870.459,00 9.671.261.593,00 7.01.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah Jenis 8 585.348.400,00 8 801.896.700,00 216.548.300,00 Pelayanan Publik 7.01.01. 2.06.002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 9 117.482.700,00 9 135.167.700,00 17.685.000,00 7.01.01. 2.06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 10 41.173.700,00 10 51.461.700,00 10.288.000,00 7.01.01. 2.06.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Doku men 2 9.900.000,00 2 9.900.000,00 0,00 7.01.01. 2.06.008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapora n 1 6.000.000,00 1 6.900.000,00 900.000,00 7.01.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan jasa penunjang Doku men 2 1.473.373.295,00 2 1.574.222.608,00 100.849.313,00 7.01.01. 2.08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapora n 2 67.422.200,00 2 60.732.200,00 -6.690.000,00 7.01.01. 2.08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapora n 2 293.106.000,00 2 303.744.000,00 10.638.000,00 Meningkat nya pelayanan publik sesuai dengan standar Kecamatan 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 91.35 % 93% 3.849.085.000,00 91.35 % 93% 13.043.055.000,00 9.193.970.000,00 7.01.02. 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan Doku men 2 475.970.000,00 2 525.385.000,00 49.415.000,00 7.01.02. 2.02.003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lapora n 2 312.620.000,00 2 394.961.000,00 82.341.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 85% 2.009.395.980,00 85% 2.185.481.080,00 176.085.100,00 7.01.03. 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan pemberdayaan Doku men 3 844.209.400,00 3 774.784.400,00 -69.425.000,00 7.01.03. 2.02.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lemba ga Kemas yaraka tan 4 19.335.200,00 4 19.155.200,00 -180.000,00 7.01.03. 2.02.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 9 568.869.200,00 9 533.940.200,00 -34.929.000,00 7.01.03. 2.02.003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokma s/Orm as 6 256.005.000,00 6 221.689.000,00 -34.316.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 258.762.000,00 100% 172.717.000,00 -86.045.000,00 7.01.04. 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Jumlah laporan gangguan trantibum Doku men 4 258.762.000,00 4 172.717.000,00 -86.045.000,00 Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04. 2.01.001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Lapora n 4 101.366.000,00 4 58.304.000,00 -43.062.000,00 JUMLAH TOTAL 16.424.775.346,0 0 26.096.036.939,00 9.671.261.593,00 Berdasarkan tabel diatas untuk Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Sepatan mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp9.671.261.593,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), dimana sub kegiatan yang mendapatkan anggaran tambahan sebagai berikut :
1. 1.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. 2.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
3. 3.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
4. 4.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
5. 5.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
6. 6.Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
7. 7.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; dan
8. 8.Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut :
9. 1.Seluruh aparatur Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang wajib melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. 2.Anggaran pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025;
11. 3.Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Camat Sepatan setiap 3 (tiga) bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja ditahun yang akan datang. Rencana Tindak Lanjut dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang harus diwujudkan terhadap Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.
12. 44.Kecamatan Teluknaga Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Teluknaga untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Teluknaga memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teluknaga serta kerangka pendanaan daerah, Renja Perubahan Kecamatan Teluknaga secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah ( RKPD, RPJMD dan Renstra) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :
13. 1.Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan;
14. 2.Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah;
15. 3.Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan ( Stakeholder ) terhadap pembangunan;
16. 4.Pendekatan Top Down yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program–program jenjang pemerintah diatasnya;
17. 5.Pendekatan Botom Up yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Selanjutnya Renja Perubahan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :
18. 1.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
19. 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
20. 3.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
21. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
22. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
23. 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. 7.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
25. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
27. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
28. 11.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
29. 12.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasngerang.
30. 13.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 1.3 Maksud dan Tujuan
31. 1.Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan maupun pelayanan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
32. 2.Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :
a.Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Teluknaga Tahun 2025;
b.Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
c.Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.4 Sistematika Penulisan Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga Tahun Anggaran 2025. Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Teluknaga Tahun 2025. Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan sampai dengan triwulan II akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.. Secara umum Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Teluknaga Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka “Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan – kebijakan perencanaan pembangunan di tahun – tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Teluknaga telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:
1. 1.Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
2. 2.Menyusun Rencana Kerja SKPD, Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Tingkat Realisasi 1 2 3 6 7 8 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 50% 50% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 3 2 67% 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 1 50% 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 1 50% 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 1 50% 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 1 50% 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 24 63% 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 1 50% 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 2 1 50% 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 1 100% 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 50 100% 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 4 50% Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Tingkat Realisasi 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 1 100% 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1 100% 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 1 100% 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 1 100% 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 1 100% 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 1 50% 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 1 50% 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 1 50% 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 3 2 67% 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1 100% 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 1 100% 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 1 100% 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 2 50% 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 3 60% Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Tingkat Realisasi 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 8 80% 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 10 67% 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 3 75% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100% 50% 50% Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100% 50% 50% 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 2 1 50% 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 1 50% 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan 2 1 50% 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 1 50% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100% 50% 50% 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 2 1 50% 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13 13 100% 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 1 50% 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% 50% 50% Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Tingkat Realisasi 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 2 1 50% 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 1 50% 7.01.07 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100% 50 50% 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 2 1 50% 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 30 60% 7.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 1 50% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100% 50 50% 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 6 3 50% 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 1 50% 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 1 50% 7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2 1 50% 7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2 1 50% Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Tingkat Realisasi 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa 2 1 50% 7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2 1 50% 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Kecamatan Teluknaga sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam rangka penyelnggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Teluknaga telah ditentukan isu – isu penting yaitu sebagai berikut :
3. 1.Peningkatan profesionalisme kinerja aparatur pelayanan Kecamatan Teluknaga dalam dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. 2.Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Teluknaga.
a.Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Teluknaga sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi secara optimal;
b.Terbatasnya sarana dan prasarana sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal;
c.Belum terakomodirnya seluruh usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Teluknaga dalam APBD Kabupaten Tangerang;
d.Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Teluknaga sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan;
1. 3.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
a.Urusan Administrasi Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD sehingga diperlukan rasionalisasi dan sinkronisasi lebih lanjut. Urusan Administrasi Pemerintahan mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4) Program Peningkatan Perencanaan SKPD, dan 5) Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Kecamatan.
b.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kecamatan Teluknaga senantiasa berusaha optimal dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat, baik melalui pagu indikatif Kecamatan maupun pagu dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengakomodir kegiatan- kegiatan yang berada pada : 1) Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan dan Perkotaan, dan 2) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan.
c.Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan kebutuhan dasar kehidupan keseharian masyarakat sehingga perlu dijaga secara berkesinambungan dengan meningkatkan peran serta masyarakat didalamnya. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada : - Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban dan Ketentraman Umum, dan - Program Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.
d.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinamika pembangunan menuntut adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar tidak tergerus oleh perkembangan jaman. Peningkatan kapasitas masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pendampingan kelompok-kelompok masyarakat agar bisa lebih produktif. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi di Kecamatan.
e.Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Teluknaga berupaya secaya optimal untuk terus melakukan pembinaan-pembinaan terhadap organisasi kepemudaan terutama bagi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra). Urusan Kepemudaan dan Olahraga mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada Program Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Kepemimpinan, Kewirausahaan serta Kepeloporan Pemuda. Struktur organisasi Kecamatan Teluknaga berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kecamatan Teluknaga terdiri dari Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah dengan Kecamatan Tipe A. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan terdiri dari:
1. 1.Sekretariat;
2. 2.Seksi; dan
3. 3.Kelurahan. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
4. 1.Camat;
5. 2.Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
a.Subbagian Umum dan Kepegawian; dan
b.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
1. 3.Seksi Pemerintahan;
2. 4.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. 5.Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
4. 6.Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
5. 7.Seksi Pelayanan;
6. 8.Kelurahan; dan
7. 9.Kelompok Jabatan Fungsional. A. Camat; Kecamatan di pimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Tangerang melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Camat dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Kecamatan dan 5 (lima) Kepala Seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut : Camat mempunyai tugas :
8. 1.Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
9. 2.Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
10. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
11. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
12. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
13. 6.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
14. 7.Membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
15. 8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan; dan
16. 9.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas , Camat mempunyai fungsi :
17. 1.Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
18. 2.Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
19. 3.Penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
20. 4.Penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
21. 5.Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
22. 6.Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan; Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)camat mempunyai rincian tugas:
1. a.Merencanakan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
2. b.Membagi tugas program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
3. c.Memberi petunjuk program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
4. d.Mengatur program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
5. e.Mengevaluasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
6. f.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mendapatkan pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati. B. Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
  2. 2.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan daan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:
  3. 1.Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
  4. 2.Penyiapan rencana dan program pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
  5. 3.Penyiapan pengendalian pelaksanan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
  6. 4.Penyiapan bimbingan pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
  7. 5.Pengelolaan administrasi urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan; Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  8. 1.Merencanakan perumusan kebijakan penyusunan Rencana Srategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan ;
  9. 2.Membagi tugas program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
  10. 3.Memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawian, serta perencanaan dan keuangan;
  11. 4.Memberi petunjuk program;
  12. 5.Mengatur program setiap satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evalusi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
  13. 6.Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi mengevaluasi kebutuhan pegawai, perlengkapan, prasarana dan sarana di kecamatan, mengatur jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap unit kerja sesuai kebutuhan dan keahlian,
  14. 7.Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan prasarana dan sarana di lingkungan kecamatan agar efektif, mengatur administrasi umum dan kepegawaian kecamatan serta aset daerah di lingkungan tugasnya, mengatur surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan
  15. 8.Mengatur program yang terkait dengan perencaan dan keuangan yang meliputi : menyelenggarakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan kecamatan di lingkungan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  16. 9.Mengevaluasi kegiatan program satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evalusi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  17. 10.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi
7. a.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sub bagian umum dan kepegawian sebagaimana dipimpin oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawian mempunyai rincian tugas: 1) Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di kecamatan; 2) membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris; 3) membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Katu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP). 4) Membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan 5) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris; 6) membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP); 7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya; 8) membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : laporan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dierikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. b.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh kepala subbagian perencanaan dan keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan. Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas: 1) merencanakan kegiatan Perencanaan dan keuangan; 2) membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-goverment, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK); 3) membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran; 4) membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5) membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran; 6) mengevaluasi pelaksanaa kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya; 7) membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e-goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 8) melaksanakan tugas kedinasana lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. C. Seksi Pemerintahan. Seksi pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan. Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pemerintahan mempunyai rincian tugas:
  1. 1.Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
  2. 2.Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. 3.Membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum, yang meliputi pengelolaan profil dan monografi Desa/Kelurahan dan Kecamatan, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, fasilitasi, Koordinasi, dan pembinaan bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
  4. 4.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
  5. 5.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
  6. 6.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
  7. 7.Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  8. 8.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. D. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas:
  9. 1.Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat; Membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang melputi : fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan,
  10. 2.Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan,
  11. 3.Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait;
  12. 4.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat ;
  13. 5.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.;
  14. 6.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
  15. 7.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
  16. 8.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya E. Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat. Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai rincian tugas:
  17. 1.Merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan,
  18. 2.membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan ;
  19. 3.membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan
  20. 4.membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan ;
  21. 5.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya.;
  22. 6.membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  23. 7.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
  24. 8.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. F. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dipimpin oleh kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan bidang Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas kepala seksi perekonomian dan pembangunan rincian tugas:
  25. 1.Merencanakan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
  26. 2.Membimbing pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  27. 3.membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  28. 4.membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
  29. 5.membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
  30. 6.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  31. 7.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan;
  32. 8.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; G. Seksi Pelayanan
  33. 1.Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf g dipimpin oleh kepala seksi pelayanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

2.Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan.
3.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pelayanan mempunyai rincian tugas:

a.Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan ;
b.Membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan,
c.Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik
d.Membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya,
e.Membimbing pelaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasioanal prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat;
f.membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
g.membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
h.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
i.mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya ;
j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. H. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan kecamatan sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada camat. Setiap jenis jabatan fungsional di koordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan/Dinas Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh tenaga fungsional. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 1.Misi Keempat, yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel dengan strategi Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan melalui kebijakan Meningkatkan pelayanan Paten Kecamatan dan Kelurahan.
2. 2.Misi Keenam, yaitu Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dengan strategi Meningkatkan Inovasi OPD melalui kebijakan Meningkatkan implementasi inovasi OPD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan Kecamatan Teluknaga Tahun 2025 adalah :
3. 1.Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas;
4. 2.Meningkatkan Kinerja Inovasi Perangkat Daerah, dan
5. 3.Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah Adapun Sasaran Kecamatan Teluknaga Tahun 2025 adalah :
6. 1.Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta meningkatnya Desa/Kelurahan dengan status berkembang;
7. 2.Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat dan Lingkungan Hidup;
8. 3.Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum;
9. 4.Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat;
10. 5.Meningkatnya Inovasi Kecamatan, dan
11. 6.Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah. 3.3 Program dan Kegiatan Arah kebijakan Pembangunan di Kecamatan Teluknaga diarahkan Kepada :
12. 1.Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di tingkat Kecamatan;
13. 2.Meningkatkan peran aktif dan Kontrol masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan;
14. 3.Meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi program kegiatan yang telah direncanakan;
15. 4.Meningkatkan hubungan kerja dengan seluruh lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
16. 5.Meningkatkan kinerja petugas pelayanan dengan SDM yang handal untuk mencapai pelayanan masyarakat yang maksimal;
17. 6.Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi; Rencana Kerja Perubahan disajikan bersama indikator kinerja, sedangkan program disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga rencana kerja Perubahan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan oleh indikator kinerja kegiatan, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel dilembaran berikut : KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU ANGGARAN 1 2 3 4 5 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 10.612.046.551,00 7.01.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 3 114.113.000,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 54.600.000,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 45.038.000,00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 14.475.000,00 7.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Jumlah laporan keuangan 2 5.949.692.463,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 5.931.452.463,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 18.240.000,00 7.01.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai 2 100.249.480,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 69.196.000,00 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 31.053.480,00 7.01.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 951.966.200,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 29.296.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 661.132.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 29.503.200,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 74.246.000,000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 27.947.000,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 10.202.000,00 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 89.160.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 30.480.000,00 KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU ANGGARAN 7.01.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Jumlah Laporan Jasa Penunjang 3 1.916.908.448,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 60.000.000,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 283.616.880,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 1.573.291.568,00 7.01.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 1.579.116.960,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 177.879.960,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 327.007.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 78.200.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 996.030.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100% 9.672.661.800,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100% 7.01.02.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN Jumlah laporan pelayanan 2 23.240.800,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 23.240.800,00 7.01.02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM jumlah dokumen pemeliharaan 2 9.649.421.000,00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 9.649.421.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100% 1.849.417.000,00 7.01.03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA Jumlah Laporan Pemberdayaan 2 1.849.417.000,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13 50.090.000,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 1.799.327.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% 119.342.300,00 7.01.04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM jumlah laporan gangguan trantibum 2 119.342.300,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 119.342.300,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100% 135.870.000,00 7.01.05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 2 135.870.000,00 KODE REKENING URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU ANGGARAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 117.030.000,00 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 18.840.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100% 137.619.000,00 7.01.06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASINNPEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 6 137.619.000,00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 41.200.000,00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 45.160.000,00 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 2 15.392.000,00 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 16.517.000,00 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2 19.350.000,00 Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Teluknaga sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya- upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Teluknaga merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil. Rencana tindaklanjut Kecamatan Teluknaga pada tahun 2026 mendatang akan menetapkan 6 program, 13 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD-P tahun 2025, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja Perubahan yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Semester kedepan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama 1 ( satu ) Semester Tahun 2025, Rencana Kerja Perubahan (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu semester bagi seluruh jajaran Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja (Renja) Perubahan juga memberikan umpan Sbalik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025, Renja Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
18. 45.Kecamatan Cisoka Perubahan Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Kecamatan Cisoka, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Perubahan Renja Kecamatan Cisoka merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Cisoka, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Perubahan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD Perubahan. Oleh karena itu penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cisoka Tahun 2025 adalah :
19. 1.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
20. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
21. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
22. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
23. 5.Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
24. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
25. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
26. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
27. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
28. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
29. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
30. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
31. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 );
32. 14.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
33. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4578)
34. 16.Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. 17.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
36. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11).
37. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cisoka Tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebiajakan pembangunan yang secara umum dilaksanakan di Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2025. Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan di Kecamatan Cisoka sehingga terwujud sinergitas antar pemangku kewenangan yang ada di Kecamatan Cisoka. Dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Cisoka serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025 ini. 1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang renja PD, proses penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU Menguraikan hasil evaluasi anggaran dan capaian kinerja renja tahun 2025 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Menguraikan tujuan dan sasaran perubahan renja kecamatan Cisoka tahun 2025 dan program kegiatan yang akan berjalan di tahun 2025 dan Menguraikan perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Cisoka Tahun Anggaran 2025. Rencana Strategis Kecamatan Cisoka Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut merupakan panduan Kecamatan Cisoka dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPD tahun Kedua yaitu 2025 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Tangerang tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Tangeran tahun 2025. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman dengan dokumen perencanaan. Pada tahun anggaran 2025 disediakan plafon anggaran untuk Kecamatan Cisoka sebesar Rp. 16.867.639.078,00 berkurang dari anggaran murni sebelumnya yaitu sebesar Rp 17.562.807.678,00 dikarenakan terjadi pergeseran Efisiensi Anggaran pada triwulan 1. Dari Plafon Anggaran tersebut sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 sudah terealisasi sebesar Rp. 3.615.664.263,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau mencapai 21,13% . Belum terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Cisoka dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan ke 1 dan sedang berjalan triwulan ke 2. Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Triwulan I Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Cisoka, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Peramgkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Triwulan 1 dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Cisoka tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cisoka tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 disajikan sebagaimana tabel 1 berikut: Tabel 1. Realisasi Anggaran Tahun 2025 sampai dengan triwulan I Kecamatan Cisoka Program / Kegiatan Keuangan Kinerja Pagu Anggaran Realisasi % Target Kinerja Capaian Kinerja % PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 8.282.141.983,00 2.146.558.279,00 25,92 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 181.902.000,00 26.725.000,00 14,69 6 Dokumen 6 Dokumen 100% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 90.682.000,00 6.570.000,00 7,25 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 38.660.000,00 10.665.000,00 27,59 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.560.000,00 9.490.000,00 18,06 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.912.691.233,00 1.232.731.558,00 25,09 2 Dokumen 2 Dokumen 100% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.857.092.233,00 1.215.694.058,00 25,03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 55.599.000,00 17.037.500,00 30,64 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 17.365.400,00 3.000.000,00 17,28 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 17.365.400,00 3.000.000,00 17,28 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 173.296.000,00 0,00 0,00 24 Orang 24 Orang 100% Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 93.989.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 79.307.000,00 0,00 0,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 974.238.800,00 345.415.200,00 35,45 7 Jenis 7 Jenis 100% Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.089.000,00 28.393.500,00 85,81 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 356.603.100,00 7.070.000,00 1,98 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 83.041.900,00 79.245.700,00 95,43 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 170.521.800,00 168.143.000,00 98,60 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.388.000,00 14.620.000,00 34,49 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.000.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu 139.830.000,00 34.957.500,00 25,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.765.000,00 12.985.500,00 14,63 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 269.935.000,00 0,00 0,00 2 Unit 2 Unit 100% Pengadaan Mebel 269.935.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.229.623.568,00 281.710.802,00 22,91 3 Jenis 3 Jenis 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.600.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 263.850.000,00 39.110.802,00 14,82 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 951.173.568,00 242.600.000,00 25,51 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 523.089.982,00 256.975.719,00 49,13 3 Jenis 3 Jenis 100% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 266.899.952,00 35.587.744,00 13,33 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.900.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 222.290.030,00 221.387.975,00 99,59 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.704.444.895,00 815.669.384,00 14,30 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 56.258.800,00 16.759.600,00 29,79 3 Jenis 3 Jenis 100% Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 56.258.800,00 16.759.600,00 29,79 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 5.648.186.095,00 798.909.784,00 14,14 73 Titik 73 Titik 100% Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5.648.186.095,00 798.909.784,00 14,14 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.355.023.600,00 553.005.000,00 23,48 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 2.355.023.600,00 553.005.000,00 23,48 13 Kelompo k 13 Kelompok 100% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 102.340.400,00 51.700.000,00 50,52 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.252.683.200,00 501.305.000,00 22,25 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 108.679.200,00 33.348.000,00 30,68 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 108.679.200,00 33.348.000,00 30,68 3 Kali 3 Kali 100% Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 108.679.200,00 33.348.000,00 30,68 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 375.591.800,00 6.001.200,00 1,60 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 375.591.800,00 6.001.200,00 1,60 2 Jenis 2 Jenis 100% Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 323.060.600,00 0,00 0,00 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 41.301.200,00 2.871.200,00 6,95 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 11.230.000,00 3.130.000,00 27,87 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 41.757.600,00 8.844.000,00 21,18 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 41.757.600,00 8.844.000,00 21,18 10 Desa 10 Desa 100% Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 41.757.600,00 8.844.000,00 21,18 JUMLAH BELANJA DAERAH 16.867.639.078,00 3.563.425.863,00 21,13 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Cisoka ditunjang dengan program dan kegiatan sebagai berikut : Tabel 2 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024) Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6)*100 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 701 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 100 100 100 100 100 300 3,00 Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persen 100 100 100 100 100 100 300 3,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 6 6 6 6 100 6 18 3,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan dokumen 2 2 2 2 100 2 6 3,00 7.01.01.2.05 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan Barang Milik Daerah dokumen 1 - 1 1 100 1 2 2,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas orang 24 24 24 24 100 24 72 3,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah jenis 7 7 7 7 100 7 21 3,00 7.01.01.2.06 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Unit 2 2 2 2 100 2 6 3,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Jasa Penunjang jenis 3 3 3 3 100 3 9 3,00 7.01.01.2.07 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jenis 3 3 3 3 100 3 9 3,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA Prosentase terpenuhinya Persen 100 100 100 100 100 100 300 2,00 AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PATEN sesuai dengan standar Persentase Infrastruktur dasar yang dipelihara Persen 100 97 100 100 100 100 297 2,97 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Jenis 3 3 3 3 100 3 9 3,00 7.01.02.2.03 Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara titik 73 66 70 70 100 73 206 2,82 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaan Persen 100 100 100 100 100 100 300 3,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberd ayaan Kelompo k 13 13 13 13 100 13 39 3,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Laporan Trantibum yang difasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 300 3,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kali 3 3 3 3 100 3 9 3,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persen 83 - 80 80 100 83 160 1,92 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis 2 - 2 2 100 2 4 2,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Persen 100 97 100 100 100 100 297 2,97 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan baik Desa 10 10 10 10 100 10 30 3,00 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisoka Kinerja pelayanan Kecamatan Cisoka dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
a.Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju
b.Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup
c.Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
d.Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
e.Meningkatnya inovasi kecamatan
f.Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampak terhadap kelangsungan organisasi pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan oleh faktor kunci keberhasilan, antara lain :
1. 1.Lingkungan Internal Kekuatan : • Visi dan misi organisasi yang jelas • Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan • Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan • Kewenangan koordinasi di tingkat Kecamatan • Adanya sarana dan prasarana yang memadai Kelemahan : • Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai • Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran • Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
2. 2.Lingkungan Eksternal Peluang: • RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026 • Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Tangerang • Dukungan dan partisipasi masyarakat luas • Diklat peningkatan kualitas aparatur • Kehidupan sosial, budaya dan keragaman masyarakat • Kebutuhanakan rasa aman, tertib dan tentram Ancaman : • Kecendrungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat • Kondisi ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah • Belum adanya batas wilayah yang permanen • Partisipasi masyarakat yang masih kurang Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cisoka dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 berikut : Tabel 3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang No Indikator SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 85,00 88.90 89.00 89,10 83,75 84,09 89.00 89,10 Pada tahun 2024 terjadi kenaikan realisasi capaian dibandingkan tahun 2023. namun belum memenuhi target Renstra Perangkat Daerah 2 Nilai AKIP Kecamatan Cisoka Nilai AKIP Hasil Nilai AKIP 80,00 80,00 83,00 85,00 69,30 70,45 83,00 85,00 Di Tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan nilai dari target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan baru penilaian dari tim Inspektorat 3 Presentase penurunan gangguan ketentrama n dan ketertiban umum Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Hasil Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 71,40 - - - 71,40 - - - Telah sesuai target namun di Tahun 2024 dan 2025 sudah tidak menjadi standar indikator kinerja utama kecamatan 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cisoka bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
3. 1.Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
4. 2.Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yangada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. 3.Harus adanya upaya peningkatan daya dukung infrastruktur pelayanan publik di Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Permasalahan strategi yang muncul adalah kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan dasar masyarakat perlu ditingkatkan, hal ini dilakukan mengingat dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis serta cerdas saat ini perlu dilakukannya transparansi, akurasi dalam pelayanan publik;
6. 4.Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dapat terlihat dari seringnya terjadi kebiasaan buang sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Kecamatan Cisoka. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh petugas dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan cisoka dengan memberikan himbauan serta sanksi tegas dan melakukan upaya pencegahan dengan melakukan monitoring rutin dalam menjaga kebersihan lingkungan
7. 5.Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan segala kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan, karena tidak mungkin terwujud suatu pelaksanaan kegiatan dan pembangunan tanpa dukungan masyarakat. Karena semua yang dilaksanakan oleh Kecamatan tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat di Kecamatan Cisoka. Peran serta masyarakat yang sekarang ini terlibat dalam kegiatan yaitu kegiatan musrenbang, fasilitasi pemeliharaan kebersihan
8. 6.Ketahanan pangan masyarakat yang harus dikuatkan melalui pertanian dan peternakan, sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan kepada masyarakat baik yang menyangkut tehnik di lapangan maupun pemasarannya serta perlunya dukungan peralatan yang memadai demi meningkatkan hasil dari pertanian dan peternakan. Dan pendukung pengairan pertanian masyarakat yang dangat diperhatikan demi mendukung peningkatan kualitas pertanian.
9. 7.Dunia usaha dan investasi yang kian hari semakin berkembang perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia usaha dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga masyarakat Cisoka dapat menempati posisi- posisi yang telah disediakan oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan tarap perekonomian masyarakat. Sehingga jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Cisoka dapat berkurang.
10. 8.Akses ke kota Kecamatan dan pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin memadai dapat dinikmati masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak merasakan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan infrasturuktur pendidikan serta kesehatan yang terus dibenahai sehingga masyarakat akan m e r a s a n y a m a n dalam mendapatkan pelayanannya. 2.4. Review Terhadap RKPD Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cisoka Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Cisoka dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 4 (T-C.31) berikut ini: Tabel 4 (T-C.31) Review Terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang NO Rancangan RKPD Perubahan Hasil Analisa Kebutuhan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Kebutuhan Dana (Rp.) Cata tan Pent ing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 01 Kecamatan Kecamatan 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Cisoka Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 90.682.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Cisoka Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 90,682,000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 Laporan 41.060.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 Laporan 41,060,000 Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Cisoka Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 52.560.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Cisoka Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 52.560.000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Cisoka Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 14 Orang/B ulan 4.725.463.138 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Cisoka Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 20 Orang/B ulan 4.725.463.138 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran/SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran/SKPD 4 Laporan 55.599.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran/SK PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran/SK PD 4 Laporan 55.599.000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7 01 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 19.765.400 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 19.765.400 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 01 01 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapann ya Kec. Cisoka Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapann ya 24 Paket 93.989.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan nya Kec. Cisoka Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan nya 24 Paket 93.989.000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kec. Cisoka Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 24 Orang 79.307.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kec. Cisoka Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 24 Orang 79.307.000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 01 01 2.06 1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penera Kec. Cisoka Jumlah paket komponen instalasi listrik/penera ngan 5 Paket 33.089.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/pener Kec. Cisoka Jumlah paket komponen instalasi listrik/pener 5 Paket 33.089.000 ngan bangunan bangunan kantor yang disediakan angan bangunan angan bangunan kantor yang disediakan 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Cisoka Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 8 Paket 772.883.100 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Kec. Cisoka Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang disediakan 8 Paket 779.449.100 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Cisoka Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 5 Paket 86.552.500 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Cisoka Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 5 Paket 88,616,500 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Cisoka Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 12 Paket 170.521.800 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Cisoka Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 12 Paket 170.521.800 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Cisoka Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket 48.286.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Cisoka Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket 48.286.000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Kec. Cisoka Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 5 Dokumen 60.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Kec. Cisoka Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 5 Dokumen 10.000.000 Perundang- undangan Perundang- undangan yang disediakan Perundang- undangan Perundang- undangan yang disediakan 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Cisoka Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 146.580.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Cisoka Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 157.312.000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 85.011.000 Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 84.944.000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Kec. Cisoka Jumlah paket Mebel yang disediakan 2 Unit 269.935.000 Pengadaan Mebel Kec. Cisoka Jumlah paket Mebel yang disediakan 2 Unit 269.935.000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 14.600.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 14.600.000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 237.678.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 203.895.084 Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 918.416.784 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Cisoka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 918.416.784 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Cisoka Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 6 Unit 275.844.952 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Cisoka Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 6 Unit 280.776.952 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Cisoka Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 2 Unit 33.900.000 Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Cisoka Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 2 Unit 63.900.000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Cisoka Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharan/d irehabilitasi 4 Unit 279.576.714 Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Cisoka Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharan/ direhabilitasi 4 Unit 478.282.925 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Cisoka Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 56.258.800 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Cisoka Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 56.258.800 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Kec. Cisoka Jumlah Dokumen Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam 4 Dokumen 5.682.816.095 Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Kec. Cisoka Jumlah Dokumen Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang 4 Dokumen 8.549.437.800 Prasarana Pelayanan Umum Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Terkait dalam Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa Kec. Cisoka Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 10 Lembaga Kemasya rakatan 102.340.400 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa Kec. Cisoka Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa 10 Lembaga Kemasyar akatan 102.340.400 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Cisoka Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 2.182.465.700 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Cisoka Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 2.232.425.700 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Cisoka Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 108.679.200 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Cisoka Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 108.679.200 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7 01 05 2.01 01 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapka n pengalaman pancasila Pelaksanaan Kec. Cisoka Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapka 50 Orang 323.060.600 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapka n pengalaman Kec. Cisoka Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka 50 Orang 323.060.600 Undang- undang Dasar Republik Negara Indonesia Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia n pengalaman pancasila Pelaksanaan Undang- undang Dasar Republik Negara Indonesia Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pancasila Pelaksanaan Undang- undang Dasar Republik Negara Indonesia Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintaha n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia memantapka n pengalaman pancasila Pelaksanaan Undang- undang Dasar Republik Negara Indonesia Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintaha n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kec. Cisoka Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 41.301.200 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kec. Cisoka Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 41.301.200 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Kec. Cisoka Jumlah dokumen Tugas Forum 50 Dokumen 11.230.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Kec. Cisoka Jumlah dokumen Tugas Forum 50 Dokumen 11.230.000 Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pimpinan di Kecamatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Cisoka Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 41.757.600 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa Kec. Cisoka Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintaha n Desa 10 Dokumen 41.757.600 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Cisoka pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
11. 1.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
12. 2.Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
13. 3.Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan koordinasi dengan Muspika yang ada di Kecamatan Cisoka.
14. 4.Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
15. 5.Peningkatan semua infrastruktur yang ada di desa-desa se Kecamatan Cisoka. Baik sarana jalan, irigasi dan saluran- saluran air serta sarana pendidikan serta kesehatan. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran masyarakat melalui musrenbang yang telah dilakukan dan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah pembangunan baik yang dilaksanakan di desa maupun di Kecamatan. Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Cisoka menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu :
16. 1.Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik kecamatan Cisoka Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis antara lain :
17. 1.Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan
18. 2.Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Cisoka pada dasarnya masih tetap mengacu dan pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman dan kebutuhan. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang merencanakan akan melaksanakan sebanyak 6 (Enam) program, 14 (Empat belas) kegiatan yang di dukung oleh 32 (Tiga puluh dua) Sub Kegiatan, terlampir pada Tabel di bawah ini: Tabel 5. Perubahan Rencana Kerja Pendanaan Kecamatan Cisoka Tahun Anggaran 2025 No Kode Rekening Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Penanggung Jawab Lokasi Satuan Target Capaian Kinerja Rp. Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Nilai AKIP Kecamatan Cisoka Nilai 83,00 PAD 6 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Cisoka Persen 100,00 8.591.300.388 PAD Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kec. Cisoka Persen 100,00 PAD Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 6,00 184.302.000 PAD Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 90.682.000 PAD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 41.060.000 PAD Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 52.560.000 PAD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan dokumen 2,00 4.781.062.138 PAD Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bul an 14 4.725.463.138 PAD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Laporan 4 55.599.000 PAD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan Barang Milik Daerah dokumen 1,00 19.765.400 PAD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1,00 19.765.400 PAD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas Orang 24,00 173.296.000 PAD Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 24 93.989.000 PAD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 24 79.307.000 PAD Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah jenis 7,00 1.402.923.400 PAD Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 5 33.089.000 PAD Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Paket 8 772.883.100 PAD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Paket 5 86.552.500 PAD Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Paket 12 170.521.800 PAD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Paket 2 48.286.000 PAD Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Dokumen 5 60.000.000 PAD Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 146.580.000 PAD Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 85.011.000 PAD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Unit 2,00 269.935.000 PAD Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 2,00 269.935.000 PAD Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang jenis 3,00 1.170.694.784 PAD Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 14.600.000 PAD Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 237.678.000 PAD Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 918.416.784 PAD Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jenis 3,00 589.321.666 PAD Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 6 275.844.952 PAD Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara jenis 2 33.900.000 PAD Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 279.576.714 PAD Sasaran 1. Terpenuhinya Pelyanan Publik Sesuai dengan Standar Kecamatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Persen 89,00 PAD 2 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kec. Cisoka Persen 100,00 5.739.074.895 PAD Camat Cisoka Persentase Infrastruktur dasar yang dipelihara Kec. Cisoka Persen 100,00 PAD 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan Jenis 3,00 56.258.800 PAD 7.1.2.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2,00 56.258.800 PAD 7.01.02.2.03 Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara Titik 73,00 5.682.816.095 PAD 7.1.2.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 4,00 5.682.816.095 PAD 3 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Cisoka Persen 100,00 2.284.806.100 PAD Camat Cisoka 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelompok 13,00 2.284.806.100 PAD 7.1.3.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyara katan 10,00 102.340.400 PAD 7.1.3.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 6,00 2.182.465.700 PAD 4 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kec. Cisoka Persen 100,00 108.679.200 PAD Camat Cisoka 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Kali 3,00 108.679.200 PAD 7.1.4.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 3,00 108.679.200 PAD 5 7.1.5.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kec. Cisoka Persen 83,00 375.591.800 PAD Camat Cisoka 7.1.5.01.2.09 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis 2,00 375.591.800 PAD 7.01.05.2.01. 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila Pelaksanaan Undang- undang Dasar Republik Negara Indonesia Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 50,00 323.060.600 PAD 7.01.05.2.01. 04 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Orang 50,00 41.301.200 PAD 7.01.05.2.01. 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 50,00 11.230.000 PAD 6 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Kec. Cisoka Persen 100,00 41.757.600 PAD Camat Cisoka 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan baik Desa 10,00 41.757.600 PAD 7.1.6.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 10,00 41.757.600 PAD Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program, dalam satu instansi maupun antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisoka Kabupaten Tagerang. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahap forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) agar program/kegiatan terintegrasi baik antar kegiatan dan program. 4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kaidah-kaidah penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah sebagai berikut :
19. 1.Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPD tahun kedua yaitu 2025 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang tahun 2025.
20. 2.Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Perubahan Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada dokumen perencanaan. 4.3 Rencana Tindak Lanjut Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2025 dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Tangerang tahun 2025 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunannya. Pada akhirnya apa yang telah menjadi Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan layanan organisasi untuk menjawab peluang dan tantangan pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang dan tentunya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.
21. 46.Kecamatan Pakuhaji Renja Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Renstra Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025- 2026, serta merupakan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025 dengan juga mengacu kepada Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026 yaitu “PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI KOLABORASI ANTAR SEKTOR”. Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakuhaji diharapkan dapat mendukung dokumen Renstra Kecamatan Pakuhaji periode 2025-2026 serta mendukung Tema RKPD yang sudah ditentukan. Renja Kecamatan Pakuhaji menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam 1 (satu) tahun anggaran. Renja Kecamatan Pakuhaji juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Pakuhaji. Selain itu, Renja berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renja Perubaahan Kecamatan Pakuhaji berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tangerang berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dalam menyusun Renja Kecamatan Pakuhaji terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, hingga penetapan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renja memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja/Resntra Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja/Resntra Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga, Renja PerangkatDaerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Tahun 2025-2026 Kabupaten Tangerang adalah:
22. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
23. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
24. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
25. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
26. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
27. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
28. 7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
29. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
30. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
31. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
32. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
34. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
35. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
36. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
37. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
38. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
39. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
40. 19.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
41. 20.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
42. 21.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
43. 22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
44. 23.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
45. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 13l2);
46. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
47. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
48. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
49. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
50. 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
51. 30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
52. 31.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26 );
53. 32.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
54. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
55. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
56. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
57. 36.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
58. 37.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
59. 38.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
60. 39.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).
61. 40.Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut: a) Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten; b) Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; c) Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; d) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; e) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan; f) Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun anggaran; g) Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja, antara lain adalah : a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; b) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah; c) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah; d) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB V. PENUTUP Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Tujuan Evaluasi
62. 1.Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
63. 2.Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
64. 3.Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
65. 4.Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
66. 5.Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan- penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
67. 6.Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Indikator Evaluasi
68. 1.Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
69. 2.Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
70. 3.Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?
71. 4.Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
72. 5.Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?
73. 6.Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan II. KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan \ Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9 11=(10/4) 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.01.2.01.01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 0 0 0 0 5 5 1,25 7.01.01.2.01.06 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 0 0 0 0 4 4 1 7.01.01.2.01.07 Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 0 0 0 0 1 1 0,25 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 0 0 0 0 23 23 5,75 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 0 0 0 0 4 4 1 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah 4 0 0 0 0 4 4 1 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas dan kelengkapannya/Orang 78 0 0 0 0 78 78 19,5 7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 78 0 0 0 0 78 78 19,5 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 0 0 0 0 5 5 1,25 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan/Paket 15 0 0 0 0 15 15 3,75 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Pakuhaji Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kelurahan Pakuhaji/Paket 10 0 0 0 0 10 10 2,5 7.01.01.2.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan/Paket 50 0 0 0 0 50 50 12,5 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Pakuhaji Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kelurahan Pakuhaji/Paket 20 0 0 0 0 20 20 5 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 5 0 0 0 0 5 5 1,25 Disediakan/Paket 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 0 0 0 0 5 5 1,25 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kelurahan Sukatani Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 0 0 0 0 5 5 1,25 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 0 0 0 0 12 12 3 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kelurahan Pakuhaji Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kelurahan Pakuhaji 12 0 0 0 0 12 12 3 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 0 0 0 0 4 4 1 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 0 0 0 0 1 1 0,25 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jens jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik/Jenis 5 0 0 0 0 5 5 1,25 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Sukatani Jumlah jens jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Pakuhaji/Jenis 2 0 0 0 0 2 2 0,5 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan/Laporan 12 0 0 0 0 12 12 3 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pakuhaji Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kelurahan Sukatani/Laporan 12 0 0 0 0 12 12 3 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya/Unit 5 0 0 0 0 5 5 1,25 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan Mesin yang dipelihara secara rutin/berkala /Unit 10 0 0 0 0 10 10 2,5 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Pakuhaji Jumlah peralatan dan Mesin yang dipelihara secara rutin Kelurahan Pakuhaji/berkala /Unit 5 0 0 0 0 5 5 1,25 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dipemelihara/rehab secara rutin/berkala/Unit 4 0 0 0 0 4 4 1 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelurahan Pakuhaji Jumlah gedung kantor yang dipemelihara/rehab secara rutin/berkala Kelurahan Sukatani/Unit 2 0 0 0 0 2 2 0,5 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 0 0 0 0 1 1 0,25 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pakuhaji Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 0 0 0 0 1 1 0,25 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 35 0 0 0 0 35 35 8,75 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Dokumen hasil Musrenbang 1 0 0 0 0 1 1 0,25 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 0 0 0 0 1 1 0,25 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kelurahan Pakuhaji Jumlah Dokumen hasil Musrenbang 1 0 0 0 0 1 1 0,25 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun/Titik 1 0 0 0 0 1 1 0,25 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20 0 0 0 0 20 20 5 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 0 0 0 0 1 1 0,25 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan/Laporan 4 0 0 0 0 4 4 1 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Pakuhaji Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Sukatani/Laporan 4 0 0 0 0 4 4 1 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.05.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Lembaga yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia/Orang/Kali 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan/Dokumen 4 0 0 0 0 4 4 1 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100 0 0 0 0 100 100 25 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Laporan yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa/Laporan 12 0 0 0 0 12 12 3 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 0 0 0 0 12 12 3 7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Desa 12 0 0 0 0 12 12 3 7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 12 0 0 0 0 12 12 3 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12 0 0 0 0 12 12 3 7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12 0 0 0 0 12 12 3 Beradasakan Tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Kesimpulan: 1) Melaksanakan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan sesuai dengan target Renstra 2025-2026; 2) Memonitoring hasil capaian program dan kegiatan pada Triwulan ke II tahun pertama sesuai realisasi fisik pelaksanaan di lapangan; 3) Melaksanakan monitoring realisasi anggaran pada triwulan II atas program dan kegiatan terutama program strategis yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan; 4) Menyusun Berita Acara Monitoring dan Evaluasi berkala Capaian Renstra 2025-2026 Kecamatan Pakuhaji kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan II. Kendala yang ditemukan :
74. 1.Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang harus diambil :
75. 1.Koordinasi dengan pihak ketiga untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan kontruksi. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Kecamatan Pakuhaji selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :
a.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
b.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
c.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
d.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
e.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kecamatan Pakuhaji dalam melaksanakan rencana kerja memiliki indikator pelayanan kinerja, adapun indikator pelayanan kinerja tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini : Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten No Indikator Standar Pelayanan Minimal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analis Tahun 2025 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2025 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 1 Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput Penginputan Data Kartu Tanda Penduduk 5280 5808 6600 0 0 6600 6864 2 Jumlah Data Nomor Kartu Keluarga yang terinput Penginputan Data Kartu Keluarga 5016 5544 6072 0 0 6072 6600 3 Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput Penginputan Data kartu Identitas Anak 528 792 1056 0 0 1056 1320 4 Jumlah Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten yang dilayani Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten 1320 1584 1848 0 0 1848 2112 5 Jumlah Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial yang dilayani Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial 5 5 5 0 0 5 6 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kedudukan Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang. Isu-isu penting yang ada di Kecamatan Pakuhaji dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah:
1. 1.Penataan Organisasi;
2. 2.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
3. 3.Penguatan Pengawasan;
4. 4.Penguatan Akuntabilitas;
5. 5.Penataan tata laksana;
6. 6.Penataan SDM Aparatur;
7. 7.Deregulasi kebijakan;
8. 8.Manajemen Perubahan;
9. 9.Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. 10.Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut : 1) Terdapat perbedaan Pagu Anggaran antara Renstra dan Renja karena pada saat penyusunan Renja mengikuti ketersediaan Pagu Anggaran yang diberikan pada tahun berkenaan; 2) Pada sasaran target indikator antara Renstra dan Renja seharus mengikuti dan menyesuaikan jika terdapat perubahan pagu anggaran. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”, Perbup RKPD Tahun 2025 Nomor 21 Tahun 2022, Tanggal 1 Juli 2022, Perbup Perubahan RKPD Tahun 2022 No. 30 Tahun 2022 Tanggal 20 Juli 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Banten, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Dibawah ini merupakan data usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Pakuhaji : Tabel 3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang No. Prioritas Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 1 2 3 4 6 8 1 Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pembangunan Ruang Kelas 1 Lokal SDN Tanjakan III Meningkatkan Kualitas Pendidikan 1Lokal Dinas Pendidikan 2 Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pembangunan Gedung Poned Puskesmas Pakuhaji Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Persalinan Masyarakat 1 Lokal Dinas Kesehatan 3 Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perluasan Gedung Puskesmas Sukatani Peningkatan Sarana Kesehatan 1 Lokal Dinas Kesehatan 4 Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bengkel Otomotif Motor Mengurangi Pengangguran 1 Paket Dinas Tenaga Kerja 5 Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengembangan atau Pelatihan Otomotif/Bengkel Mengurangi Pengangguran 1 Paket Dinas Tenaga Kerja 6 Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rehab Total Ruang Kelas Sdn Badak III Meningkatan Ruang Kelas 2Kelas Dinas Pendidikan 7 Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pembangunan Posyandu RW.06 Grand Sutera Desa Mekarsari Meningkatkan Kesehatan Masyarakat 1 Unit Dinas Kesehatan 8 Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pelatihan Siaga Bencana Kec.Pakuhaji Peningkatan Kemampuan Relawan 1 Paket BPBD 9 Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Inovasi Kampung Tematik Batik Inovasi Kecamatan 1 Paket Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 10 Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tambah Ruang Kelas ( TRK ) SDN Rancabango IV Peningkatan Sarana Pendidikan 3 Ruang Kelas Dinas Pendidikan 11 Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rehab Berat SDN Rancabango I Peningkatan Sarana Pendidikan 3 Ruang Kelas Dinas Pendidikan 12 Bidang Perekonomian Kerakyatan Peternakan Telur Ayam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1.000 Ekor Dinas Perikanan 13 Bidang Perekonomian Kerakyatan Budidaya Ikan Nila dan Lele Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1.000 Ekor Dinas Perikanan 14 Bidang Perekonomian Kerakyatan Budidaya Ayam Petelur Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 500 Ekor Dinas Perikanan 15 Bidang Perekonomian Kerakyatan Budidaya Ikan Lele Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1000 Ekor Dinas Perikanan 16 Bidang Perekonomian Kerakyatan Pembinaan dan Pengelolaan Makanan Tradisonal Mengurangi Pengangguran 1 Paket Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 17 Bidang Perekonomian Kerakyatan Ternak Kambing Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 50 Ekor Dinas Perikanan 18 Bidang Perekonomian Kerakyatan Pelatihan Tata Boga Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 Paket Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 19 Bidang Perekonomian Kerakyatan Pemberdayaan Pelatihan Jahit untuk keluarga kurang mampu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 Paket Dinas Tenaga Kerja 20 Bidang Perekonomian Kerakyatan Pelatihan Las Untuk Keluarga Kurang Mampu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1 Paket Dinas Tenaga Kerja 21 Bidang Infrastruktur Pembangunan Gedung Serba Guna ( GSG ) Kecamatan Pakuhaji Tersedianya Ruang Rapat 1Lokal Dinas Tata Ruang dan Bangunan 22 Bidang Infrastruktur U-ditch Memperlancar Saluran Air 3x200m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 23 Bidang Infrastruktur BETONISASI Peningkatan Jalan 2,5X300m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 24 Bidang Infrastruktur Betonisasi Lanjutan Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 3,5x1.000m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 25 Bidang Infrastruktur Lahan Parkir Masjid Al Barakah Memperluas Lahan Parkir 200m2 Dinas Perkim 26 Bidang Infrastruktur Pemagaran Pemakaman Umum Mengamankan Aset Desa 150M Dinas Perkim 27 Bidang Infrastruktur Pembangunan Hotmix Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 2,5x227m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 28 Bidang Infrastruktur Pembangunan Jembatan Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 50x2,5m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 29 Bidang Infrastruktur Lanjutan Drainase Memperlancar Saluran Air 200m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 30 Bidang Infrastruktur Pembangunan Betonisasi Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 200M Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 31 Bidang Infrastruktur Pelebaran Jembatan Daon Sabrang Rt.001/004 Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 1 Unit Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 32 Bidang Infrastruktur Betonisasi Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 200m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 33 Bidang Infrastruktur Lanjutan Betonisasi Kp.Guha Caroge Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 400m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 34 Bidang Infrastruktur Betonisasi Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 400m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 35 Bidang Infrastruktur Pembangunan Sarana Air Bersih ( SAB ) Tersedianya Air Bersih 1 Unit Dinas Perkim 36 Bidang Infrastruktur Paving Block Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 100m2 Dinas Pendidikan 37 Bidang Infrastruktur Spal Memperlancar Saluran Air 300m Dinas Perkim 38 Bidang Infrastruktur Pembangunan Spal & Taman Puskesmas Pakuhaji Peningkatan Sarana Kesehatan 500M Dinas Kesehatan 39 Bidang Infrastruktur Hotmix Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 2,5x400M Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 40 Bidang Infrastruktur Betonisasi Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 4x300m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 41 Bidang Infrastruktur Hotmix Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 2x250m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 42 Bidang Infrastruktur Hotmix Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 2x250m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 43 Bidang Infrastruktur Betonisasi Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 5,5x350m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 44 Bidang Infrastruktur Betonisasi Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 3x250m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 45 Bidang Infrastruktur Turap Memperlancar Saluran Air 2x300m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 46 Bidang Infrastruktur Betonisasi Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 4x150m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 47 Bidang Infrastruktur Betonisasi Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 4x150m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 48 Bidang Infrastruktur Pemagaran Belakang Kantor UPT PBB Wilayah III Mengamankan Aset Kecamatan 300m Dinas Tata Ruang dan Bangunan 49 Bidang Infrastruktur Pembangunan Jalan Kp. Priuk Tegal RT.05/03 Desa Mekarsari Memperlancar Mobilisasi Masyarakat 4x300m Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 50 Bidang Infrastruktur Pemagaran Pemakaman Desa Umum Mengamankan Aset Desa 300m Dinas Perkim 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia; 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal; 3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional; 4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan 5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan. Pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Kecamatan Pakuhaji sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang dalam RPJPD 2005 – 2025 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Kecamatan Pakuhaji terkait erat dengan pencapaian Misi keempat yaitu: “Mewujudkan tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan Partisipatif”. Pembangunan berkelanjutan dan Pemerataan infrastruktur Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi. Infrastruktur dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat ke seluruh wilayah Kecamatan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi-fungsi yaitu Penyusunan Rencana Strategis berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah. 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Berdasarkan uraian, data dan penjelesan pada bab-bab sebelumnya, dengan mencermati permasalahan dan potensi yang ada dan dimiliki oleh Kecamatan Pakuhaji serta perspektif yang ingin dicapai, maka ditetapkan tujuan strategis untuk tahun 2025. Guna mencapai tujuan tersebut, ditetapkan pula sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025- 2026. Selain dari uraian isu strategis pada bab sebelumnya, terdapat pula fokus peningkatan pelayanan publik Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025 sebagai berikut: Tabel 4 Fokus 1 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah; Fokus 2 Memenuhi pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan. Dari kedua fokus layanan tersebut, akan diuraikan secara lebih rinci lagi pada penyampaian data dan/atau informasi pada tabel berikut. Tabel 5 No Misi Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2023 2025 2025 2026 Mewujudkan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Nilai 77,00 77,00 79,00 80,00 80,00 Tata Masyarakat 1. Pemerintahan yang baik, demokratis Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Persen 100% 100% 100% 100% 100% dan partisipatif Kecamatan Nilai AKIP Nilai 63,45 71,00 71,50 72,00 72,00 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :
a.Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang;
b.Pengentasan kemiskinan Ekstrim;
c.Pengentasan Stunting;
d.Pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: ▪ Kecamatan Pakuhaji Pada Tahun 2025 memiliki 6 Program, 15 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan; ▪ Jumlah Pagu Indikatif Kecmatan Pakuhaji pada Tahun 2025 Sebesar Rp24.096.575.950,- yang berasal dari unsur kewilayahan. Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Perkiraan Maju Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 KECAMATAN PAKUHAJI 24.096.575.950,0 0 7 UNSUR KEWILAYAHAN 24.096.575.950,0 0 7.01 KECAMATAN 24.096.575.950,0 0 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pakuhaji 100 Persen 11.012.935.972 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dikali 100 persen Kinerja Perangkat Daerah" 7 dokumen 284,180,000.00 7.01.01.2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 125.730.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 5 Laporan 50.580.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 2 Laporan 107.870.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji 100 % 6.966.738.563 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 23 Orang/b ulan 6.870.413.563 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 4 Laporan 96.325.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Kecamatan Pakuhaji/Dokumen 1 dokumen 115.779.800 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 4 Laporan 25.981.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang difasilitasi/Orang 78 orang 629.507.300 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 78 Paket 29,158,000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 78 Orang 86,621,800.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 78 Orang                          7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis 11 dokumen                          7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 5 Paket                          PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 15 Paket                          PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 50 Paket                          PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 5 Paket                          PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 5 Dokumen                          PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 12 Laporan                          PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Pakuhaji/Jenis 5 jenis                         7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 1 Laporan                          PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 5 Laporan                          PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 12 Laporan                         PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis 5 Jenis                          7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 5 Unit                          PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09.0002                                                                                                                Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 5 Unit                          7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 10 Unit                          PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 4 Unit                         PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 %                        7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 %                          7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan                          PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 %                        7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 35 Dokumen                        PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 %                              7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 1 Lembaga Kemasyara katan 86.940.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 5 Laporan                           PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 5 kelompok 21.776.600,00 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 1 Laporan 21.776.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 % 98.124.100,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali 4 kali 98.124.100,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 4 Laporan 53.868.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 100 % 302.814.080,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/Orang 65 orang 302.814.080,00 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 100/3 Orang 29.300.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PAKUHAJI 24.096.575.950,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 24.096.575.950,00 7.01 KECAMATAN 24.096.575.950,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pakuhaji 100 Persen 9.708.343.370,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis 11 dokumen 932.680.370,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani 10 Paket 251.766.470,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa 20 Paket 51.046.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani 5 Dokumen 3.888.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani 12 Laporan 26.640.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Pakuhaji/Jenis 5 jenis 1.683.918.700,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani 2 Laporan 66.330.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani 12 Laporan 339.268.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis 5 Jenis 1.180.370.980,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani 5 Unit 11.550.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani 2 Unit 260.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 % 9.212.217.200,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 % 92.217.200,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani 1 Laporan 56.349.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 4.697.056.900,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 5 kelompok 3.531.904.300,00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani 1 Lembaga Kemasyara katan 370.451.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani 20 Unit 2.665.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani 5 Pokmas / Ormas 496.453.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 % 98.124.100,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali 4 kali 98.124.100,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Laporan 44.256.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Rencana Kerja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang. Adapun rumusan Indeks Kinerja Utama Tahun 2025-2026 adalah : Tabel 7. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPO K SASARANTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 DAERAH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 KECAMATAN PAKUHAJI 15.324.823.496,00 25.203.238.105,00 25.128.049.387,00 9.803.225.891,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 15.324.823.496,00 25.203.238.105,00 25.128.049.387,00 9.803.225.891,00 7.01 KECAMATAN 15.324.823.496,00 25.203.238.105,00 25.128.049.387,00 9.803.225.891,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pakuhaji 100 Persen 100 Persen 8.239.169.461,00 9.481.778.273,00 9.708.343.370,00 -2.837.000.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dikali 100 persen Kinerja Perangkat Daerah" 7 dokumen 7 dokumen 211.716.000,00 228.645.500,00 224.145.500,00 12.429.500,00 Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Masyarakat Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 81.132.500,00 52.027.500,00 50.527.500,00 -30.605.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 62.691.900,00 63.881.900,00 62.381.900,00 -310.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 67.891.600,00 112.736.100,00 111.236.100,00 43.344.500,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji 100 % 100 % 5.429.678.861,00 5.442.717.523,00 5.427.311.220,00 -2.367.641,00 Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Masyarakat Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 5.402.169.461,00 5.430.505.923,00 5.416.599.620,00 14.430.159,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 27.509.400,00 12.211.600,00 10.711.600,00 -16.797.800,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Kecamatan Pakuhaji/Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 24.992.400,00 25.481.400,00 25.981.400,00 989.000,00 Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha Masyarakat Kecamatan Pakuhaji n 7.01.01.2.03.000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 24.992.400,00 25.481.400,00 25.981.400,00 989.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang difasilitasi/Orang 78 orang 78 orang 169.624.600,00 233.935.200,00 233.935.200,00 64.310.600,00 Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Masyarakat Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 78 Paket 78 Paket 50.000.000,00 112.166.600,00 112.166.600,00 62.166.600,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 78 Orang 78 Orang 119.624.600,00 121.768.600,00 121.768.600,00 2.144.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis 11 dokumen 11 dokumen 546.255.300,00 924.318.370,00 932.680.370,00 386.425.070,00 Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Masyarakat Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 19.230.000,00 19.230.000,00 19.230.000,00 0,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 150.000.000,00 240.479.900,00 240.479.900,00 90.479.900,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 59.967.300,00 59.967.300,00 72.667.300,00 12.700.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 53.758.000,00 53.758.000,00 54.154.000,00 396.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 9.600.000,00 25.368.000,00 19.368.000,00 9.768.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 26.280.000,00 84.720.000,00 84.720.000,00 58.440.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 93.920.000,00 108.720.000,00 108.720.000,00 14.800.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Pakuhaji/Jenis 5 jenis 5 jenis 906.145.600,00 1.556.859.300,00 1.683.918.700,00 777.773.100,00 Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Masyarakat Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 2.187.600,00 2.187.600,00 -12.812.400,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 135.717.600,00 182.995.200,00 196.004.600,00 60.287.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 463.128.000,00 994.128.000,00 1.080.128.000,00 617.000.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis 5 Jenis 5 Jenis 950.756.700,00 1.069.820.980,00 1.180.370.980,00 229.614.280,00 Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Masyarakat Kecamatan Pakuhaji 7.01.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan 5 Unit 5 Unit 334.995.000,00 291.240.980,00 301.790.980,00 -33.204.020,00 Kab. PENDAPATA Meningkatka Perorangan Dinas atau Tangerang, N ASLI n Kualitas Kendaraan Dinas Pakuhaji, DAERAH tata kelola Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Semua Kel/Desa (PAD) pemerintaha n Pajaknya Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.09.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6 Jumlah Peralatan dan 10 Unit 10 Unit 41.150.000,00 39.930.000,00 39.930.000,00 -1.220.000,00 Kab. PENDAPATA Meningkatka Mesin Lainnya yang Tangerang, N ASLI n Kualitas Dipelihara Pakuhaji, DAERAH tata kelola Semua Kel/Desa (PAD) pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor 4 Unit 4 Unit 354.411.700,00 467.100.000,00 567.100.000,00 212.688.300,00 Kab. PENDAPATA Meningkatka dan Bangunan Lainnya Tangerang, N ASLI n Kualitas yang Pakuhaji, DAERAH tata kelola Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa (PAD) pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan 100 % 100 % 2.274.000.000,00 8.839.702.200,00 9.212.217.200,00 -2.274.000.000,00 N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN standar PUBLIK 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Persentase pemenuhan 100 % 100 % 274.000.000,00 99.702.200,00 92.217.200,00 -181.782.800,00 Meningkatka Masyarakat Urusan PATEN sesuai dengan n Kualitas Kecamatan Pemerintahan yang standar tata kelola Pakuhaji Tidak Dilaksanakan pemerintaha oleh Unit Kerja n Perangkat Daerah Meningkatka yang Ada di n Kualitas Kecamatan tata kelola pemerintaha n 7.01.02.2.02.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 42.852.600,00 35.867.600,00 -164.132.400,00 Kab. PENDAPATA Meningkatka Peningkatan Efektifitas Tangerang, N ASLI n Kualitas Pelaksanaan Pelayanan Semua DAERAH tata kelola kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan , Semua (PAD) pemerintaha n Kel/Desa Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang 100 % 100 % 2.000.000.000,00 8.740.000.000,00 9.120.000.000,00 7.120.000.000,00 Meningkatka n Kualitas Masyarakat Kecamatan Prasarana dan Sarana Pelayanan terpelihara tata kelola pemerintaha Pakuhaji Umum n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.02.2.03.000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 35 Dokumen 35 Dokumen 2.000.000.000,00 8.740.000.000,00 9.120.000.000,00 7.120.000.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 2.637.600.000,00 4.694.998.900,00 4.697.056.900,00 -2.637.600.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdaya an 5 kelompok 5 kelompok 1.165.000.000,00 1.048.356.000,00 1.143.376.000,00 -21.624.000,00 Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat Masyarakat Kecamatan Pakuhaji 7.01.03.2.01.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyar a katan 1 Lembaga Kemasyar a katan 85.000.000,00 87.940.900,00 86.940.900,00 1.940.900,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat 7.01.03.2.01.000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 1.080.000.000,00 960.415.100,00 1.056.435.100,00 -23.564.900,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdaya an 5 kelompok 5 kelompok 50.000.000,00 21.776.600,00 21.776.600,00 -28.223.400,00 Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat Masyarakat Kecamatan Pakuhaji 7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 21.776.600,00 21.776.600,00 -28.223.400,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 125.000.000,00 102.682.100,00 98.124.100,00 -125.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali 4 kali 4 kali 125.000.000,00 102.682.100,00 98.124.100,00 -26.875.900,00 Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Masyarakat Kecamatan Pakuhaji 7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 75.000.000,00 50.572.000,00 53.868.000,00 -21.132.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 180.000.000,00 130.300.480,00 302.814.080,00 -180.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/Orang 65 orang 65 orang 180.000.000,00 130.300.480,00 302.814.080,00 122.814.080,00 Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Masyarakat Kecamatan Pakuhaji 7.01.05.2.01.000 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 100/3 Orang 100/3 Orang 80.000.000,00 30.300.600,00 29.300.600,00 -50.699.400,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.05.2.01.000 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 100.000.000,00 99.999.880,00 273.513.480,00 173.513.480,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100 % 100 % 50.000.000,00 87.020.300,00 78.020.300,00 -50.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersedianya Laporan Keuangan Desa Sesuai Standar dan Jumlah Desa yang di Fasilitasi 12 laporan 12 laporan 50.000.000,00 87.020.300,00 78.020.300,00 28.020.300,00 Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Masyarakat Kecamatan Pakuhaji 7.01.06.2.01.000 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000,00 87.020.300,00 78.020.300,00 28.020.300,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n KELURAHAN PAKUHAJI 13.505.769.461,0 0 23.336.482.253,0 0 24.096.575.950,0 0 10.590.806.489,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 13.505.769.461,0 0 23.336.482.253,0 0 24.096.575.950,0 0 10.590.806.489,00 7.01 KECAMATAN 13.505.769.461,0 0 23.336.482.253,0 0 24.096.575.950,0 0 10.590.806.489,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pakuhaji 100 Persen 100 Persen 8.239.169.461,00 9.481.778.273,00 9.708.343.370,00 -2.837.000.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis 11 dokumen 11 dokumen 546.255.300,00 924.318.370,00 932.680.370,00 386.425.070,00 Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Masyarakat Kelurahan Pakuhaji 7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 50.000.000,00 243.912.470,00 251.766.470,00 201.766.470,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 52.420.000,00 57.634.700,00 51.046.700,00 -1.373.300,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 4.800.000,00 3.888.000,00 3.888.000,00 -912.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 26.280.000,00 26.640.000,00 26.640.000,00 360.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Pakuhaji/Jenis 5 jenis 5 jenis 906.145.600,00 1.556.859.300,00 1.683.918.700,00 777.773.100,00 Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha Masyarakat Kelurahan Pakuhaji n 7.01.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 35.000.000,00 66.280.500,00 66.330.500,00 31.330.500,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 257.300.000,00 311.268.000,00 339.268.000,00 81.968.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis 5 Jenis 5 Jenis 950.756.700,00 1.069.820.980,00 1.180.370.980,00 229.614.280,00 Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Masyarakat Kelurahan Pakuhaji 7.01.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 20.200.000,00 11.550.000,00 11.550.000,00 -8.650.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 7.01.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 % 100 % 2.274.000.000,00 8.839.702.200,00 9.212.217.200,00 -2.274.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Persentase pemeliharaan 100 % 100 % 274.000.000,00 99.702.200,00 92.217.200,00 -181.782.800,00 Meningkatka Masyarakat Urusan Fasilitas Umum yang n Kualitas Kelurahan Pemerintahan yang terpelihara tata kelola Sukatani Tidak Dilaksanakan pemerintaha oleh Unit Kerja n Perangkat Daerah Meningkatka yang Ada di n Kualitas Kecamatan tata kelola pemerintaha n 7.01.02.2.02.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 74.000.000,00 56.849.600,00 56.349.600,00 -17.650.400,00 Kab. PENDAPATA Meningkatka Peningkatan Efektifitas Tangerang, N ASLI n Kualitas Pelaksanaan Pelayanan Pakuhaji, DAERAH tata kelola kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sukatani (PAD) pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase pemenuhan pemberdayaan 100 % 100 % 2.637.600.000,00 4.694.998.900,00 4.697.056.900,00 -2.637.600.000,00 MASYARAKAT masyarakat desa dan DESA DAN kelurahan KELURAHAN 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan 5 kelompok 5 kelompok 1.422.600.000,00 3.624.866.300,00 3.531.904.300,00 2.109.304.300,00 Meningkatka n Perekonomia Masyarakat Kelurahan Pakuhaji pembinaan/pemberdaya n an Masyarakat Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat 7.01.03.2.02.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Jumlah Lembaga 1 1 370.800.000,00 370.951.300,00 370.451.300,00 -348.700,00 Kab. PENDAPATA Meningkatka Kemasyarakatan yang Lembaga Lembaga Tangerang, N ASLI n Berpartisipasi dalam Kemasyar Kemasyar Pakuhaji, DAERAH Perekonomia Forum Musyawarah Perencanaan a katan a katan Sukatani (PAD) n Masyarakat Pembangunan di Meningkatka Kelurahan n Perekonomia n Masyarakat 7.01.03.2.02.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2 Jumlah Sarana dan 20 Unit 20 Unit 450.000.000,00 2.765.000.000,00 2.665.000.000,00 2.215.000.000,00 Kab. PENDAPATA Meningkatka Prasarana Kelurahan Tangerang, N ASLI n yang Terbangun Pakuhaji, DAERAH Perekonomia Sukatani (PAD) n Masyarakat Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat 7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan 5 Pokmas 5 Pokmas 601.800.000,00 488.915.000,00 496.453.000,00 -105.347.000,00 Kab. PENDAPATA Meningkatka Ormas yang Melaksanakan / Ormas / Ormas Tangerang, Pakuhaji, N ASLI DAERAH n Perekonomia Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukatani (PAD) n Masyarakat Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 125.000.000,00 102.682.100,00 98.124.100,00 -125.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali 4 kali 4 kali 125.000.000,00 102.682.100,00 98.124.100,00 -26.875.900,00 Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Masyarakat Kelurahan Pakuhaji 7.01.04.2.01.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 50.000.000,00 52.110.100,00 44.256.100,00 -5.743.900,00 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n Meningkatka n Kualitas tata kelola pemerintaha n J U M L A H 13.505.769.461,0 0 23.336.482.253,0 0 24.096.575.950,0 0 1.524.954.139.612,0 0 Pencapaian target kinerja yang belum sesuai dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab, oleh karena itu untuk tahun berikutnya diharapkan bagi setiap Perangkat Daerah sebagai Tim Penyusun Renja dan Bappeda sebagai Tim Verifikator agar bisa mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 Baik Sebelum Maupun Setelah Perubahan, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan kedepan nanti fungsi pengawasan dan pengendalian dalam proses penyesunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat tercapai, terpenuhinya kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, terpenuhinya pencapaian keselarasan antara program dan kegiatan, serta optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan dan pendanaan program dan kegiatan. Melalui Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
1. 47.Kecamatan Kosambi Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Kosambi dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai Perangkat Wilayah dalam Asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam Asas Desentralisasi. Sebagai Perangkat Daerah, Camat dalam menjalankan Tugasnya mendapat Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam Menunjang Keberhasilan Pemerintah Daerah Otonom karena merupakan ujung Tombak Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat. Pembangunan baik ditingkat Lokal, Regional maupun secara Nasional, dari tingkat Administrasi yang paling kecil (Kelurahan/Desa), Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi dan Negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya. 1.2 LANDASAN HUKUM
2. 1.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
3. 2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. 3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. 4.Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. 5.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
7. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
8. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
10. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten
12. 11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
13. 12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
14. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. 15.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
17. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 - 2025;
19. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
20. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor.08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
21. 20.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja (P) Kecamatan Kosambi Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan. Kegiatan-Kegiatan satu Tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Kosambi merupakan Implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kosambi maupun semua lapisan masyarakat sehingga, Pelaksanaan Pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil Pelayanan Publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan Pengakuan dari Elemen Masyarakat. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (P) Kecamatan Kosambi Tahun 2025 :
22. 1.Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kecamatan Kosambi dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan
23. 2.Sebagai input dalam Rangka Perbaikan Pelaksanaan tugas dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, kemasyarakatan dan Pembangunan satu tahun kedepan;
24. 3.Membuat Acuan Perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
25. 4.Sebagai bahan Evaluasi Perencanaan tugas-tugas Pemerintahan Kecamatan berikutnya. 5. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kosambi diformulasikan dalam Sistematika Penulisan sebagai berikut : Berdasarkan hasil Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Kosambi telah berupaya melakukan semua Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Adapun Pelaksanaan Program kerja Tahun 2025 Kecamatan Kosambi berdasarkan klasifikasi Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan adalah sebagai berikut : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 7.01.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 7.01.01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADAPERANGKAT DAERAH 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 7.01.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 7.01.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.01.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.01.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.02.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 7.01.03.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 7.01.03.2.06.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.01.04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.01.06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s/d Triwulan I Tahun 2025 Capai Kinerja Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Kecamatan Kosambi Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran RAK Triwulan 1 Tahun 2025 Penyerapan 2025 di Triwulan 1 Capaian per Triwulan 1 (%) Sasaran : Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.516.000,00 7.300.000,00 85,72 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2.235.000,00 2.235.000,00 100,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 54.399.000,00 54.399.000,00 100,00 7.01.03.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 412.276.000,00 323.210.000,00 78,40 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 53.997.000,00 0,00 0,00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 857.177.730,00 838.572.000,00 97,83 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 380.777.500,00 94.500.000,00 24,82 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan 13.236.000,00 0,00 0,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 156.341.000,00 0,00 0,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 14.184.000,00 0,00 0,00 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5.783.000,00 0,00 0,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2.279.000,00 0,00 0,00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.106.000,00 3.106.000,00 100,00 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 22.069.000,00 0,00 0,00 Sasaran : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.079.533.345,00 2.773.775.040,00 90,07 X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.709.000,00 0,00 0,00 X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah X.XX.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah X.XX.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0,00 0,00 0,00 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.368.500,00 0,00 0,00 X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.700,00 0,00 0,00 X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.472.500,00 0,00 0,00 X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 53.802.000,00 34.650.000,00 64,40 X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.400.000,00 0,00 0,00 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 52.342.887,00 24.647.771,00 47,09 X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 818.488.392,00 517.750.000,00 63,26 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 16.674.996,00 16.674.996,00 100,00 X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.256.240,00 59.419.992,00 91,06 X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 TOTAL 6.214.819.790,00 4.765.239.799,00 76,68 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Aparatur Kecamatan Kosambi menuju Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang baik serta untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Khususnya Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat perlu adanya Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal merupakan Tolok Ukur bagi Aparatur dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat - - 91.50 93.00 94.50 86,62 - - 2 Nilai AKIP - - 80.45 81.50 82.25 83.65 - - Dari Tabel 2.2 dapat dilihat Pencapaian Kinerja Pelayananan SKPD Kecamatan Kosambi dari target di Renstra SKPD dengan realisasi capaian dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, antara lain :
26. 1.Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan Keahliannya;
27. 2.Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
28. 3.Meningkatkan Sistem Pelayanan Masyarakat yang Efektif dan Efisien;
29. 4.Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen yang handal;
30. 5.Mengoptimalkan Aparatur yang Professional yang didukung oleh Sistem Pengembangan Karier yang berbasis Kompetensi dan Presetasi. 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Berdasarkan Identifikasi Permasalahan dan Telahan dari beberapa Dokumen Perencanaan lainnya, maka isu-isu Strategis yang ada di Bidang Pelayanan Publik, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Infrastruktur. 2.3.1 Bidang Pelayanan Publik, Permasalahan antara lain :
31. 1.Belum memadainya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
32. 2.Masih Kurangnya SDM yang Kompeten di Bidang Pelayanan Publik. Dampak yang terkait : Masyarakat belum Bisa Merasakan Sarana dan Prasarana Palayanan Publik Solusinya : Respon Cepat Terhadap Keluhan Masyarakat 2.3.2 Bidang Kesehatan, Permasalahan antara lain :
33. 1.Masih Rendahnya Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan dan Pola Hidup Sehat (PHBS); Dampak yang terkait :
34. 1.Terjangkit Penyakit dan Kurangnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Solusinya :
35. 1.menjaga kebersihan dan kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar 2.3.3 Bidang Pendidikan Permasalahan antara lain
36. 1.Kurang memadai sarana dan prasarana Pendidikan formal, Khususnya Sekolah Dasar (SD). Dampak yang terkait :
37. 1.dapat menghasilkan tingkat pengangguran di masa depan tinggi, Solusinya
38. 1.Harus memadai sarana dan prasarana Pendidikan formal dan non Formal 2.3.4 Bidang Ekonomi Permasalahan, antara lain :
39. 1.Masih kurangnya Kegiatan Usaha Produktif;
40. 2.Kurang Optimalnya Kelompok Usaha untuk Memecahkan Usaha bersama;
41. 3.Belum adanya jaringan Kerjasama untuk Mengembangkan Usaha;
42. 4.Lemahnya Penguasaan Teknologi Dalam Masyarakat Bawah Dampak yang Terkait Banyak Persaingan dalam Usaha/Perdagangan Dan Minimnya Pekerjaan Solusinya : Membuka Lowongan Kerja untuk Masyarakat di Lingkungan Sekitar 2.3.5. Bidang Infrastruktur Permasalahan, antara lain :
43. 1.Drainase dan Saluran air yang ada Kurang berfungsi dan perlu perbaikan;
44. 2.Belum ada Sistem Saluran Drainase Terpadu yang menyeluruh;
45. 3.Belum adanya Pelayanan Air Bersih dari PDAM;
46. 4.Belum adanya sistem Pengolahan Sampah Terpadu;
47. 5.Kurangnya Armada Pengangkut Sampah (Dumptruck)
48. 6.Masih ada Jalan yang belum dilengkapi dengan Saluran Airnya sehingga terjadi luapan air di ruas Jalan pada saat Hujan. Dampak yang Terkait
49. 1.Sering Terjadi Banjir/Air Rob di Masyarakat
50. 2.Penumpukan Sampah di Jalan Umum dan Masyarakat
51. 3.Terjadi Kecelakaan Ketika Jalan Berlubang Soluisnya :
52. 1.Masyarakat Menjaga Kebersihan Lingkungannya Dalam Bergotong-royong
53. 2.Memberi Tanda Peringatan, Ketika Jalan Berlubang Kecamatan Kosambi, merupakan unsur Pelaksana Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Kosambi mempunyai tugas Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas Pemerintahan lainnya. Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Kosambi, mengacu pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dalam Menyelenggarakan Tugas Pokok Kecamatan Kosambi mempunyai tugas :
a.Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
b.Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
c.Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d.Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e.Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum;
f.Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g.Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
h.Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
i.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal programdan kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Dokumen perencanaan berawal dari RKPD Kabupaten Tangerang, Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Kerja Kecamatan. Rencana kerja Kecamatan tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kecamatan Kosambi tahun 2025 -2026, rencana kerja ini agar mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan Kecamatan. Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang No . Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Pentin g Program/kegiata n Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/kegiata n Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Kecamatan Kosambi 16.118.751.477 ,00 Kecamatan Kosambi 16.118.751.477 ,00 UNSUR KEWILAYAHAN 16.118.751.477 ,00 UNSUR KEWILAYAHAN 16.118.751.477 ,00 KECAMATAN 16.118.751.477 ,00 KECAMATAN 16.118.751.477 ,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A - - 13.314.232.742 ,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A - - 13.314.232.742 ,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 105.000.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 105.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 35.000.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 35.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 35.000.000,00 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 35.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 35.000.000,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 35.000.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 10.528.751.477 ,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 10.528.751.477 ,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/bulan 10.468.751.477 ,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/bulan 10.468.751.477 ,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 25.000.000,00 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 25.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 12 Laporan 35.000.000,00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 12 Laporan 35.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 25.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 25.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 25.000.000,00 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 25.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 145.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 145.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 45.000.000,00 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 45.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang 100.000.000,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang 100.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 535.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 535.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 160.000.000,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 160.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 60.000.000,00 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1.417.000.000, 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1.417.000.000, 00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 120.000.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 120.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.297.000.000, 00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.297.000.000, 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 558.481.265,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 558.481.265,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 85.000.000,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 85.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 263.481.265,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 263.481.265,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 60.000.000,00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 60.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 150.000.000,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 150.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 750.018.735,00 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 750.018.735,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 50.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 50.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 50.000.000,00 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 50.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan - - 700.018.735,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan - - 700.018.735,00 Sarana Pelayanan Umum Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 10 Dokumen 700.018.735,00 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 10 Dokumen 700.018.735,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 1.374.500.000, 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 1.374.500.000, 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1.374.500.000, 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 1.374.500.000, 00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakat an 100.000.000,00 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakat an 100.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.274.500.000, 00 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.274.500.000, 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 350.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 350.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 350.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 350.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 350.000.000,00 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 350.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 150.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 150.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 150.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 150.000.000,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka 50 Orang 80.000.000,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka 50 Orang 80.000.000,00 Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 70.000.000,00 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 70.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 180.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 180.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 180.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 180.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 50.000.000,00 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 50.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 80.000.000,00 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 80.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4 Dokumen 50.000.000,00 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4 Dokumen 50.000.000,00 Kelurahan Kosambi Barat 2.301.000.000, 00 Kelurahan Kosambi Barat 2.301.000.000, 00 UNSUR KEWILAYAHAN 2.301.000.000, 00 UNSUR KEWILAYAHAN 2.301.000.000, 00 KECAMATAN 2.301.000.000, 00 KECAMATAN 2.301.000.000, 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A - - 798.298.300,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A - - 798.298.300,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 243.389.500,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 243.389.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.923.500,00 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.923.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 170.360.000,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 170.360.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.302.500,00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.302.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.923.500,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.923.500,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 20.880.000,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 20.880.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 554.908.800,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 554.908.800,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 26.020.800,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 26.020.800,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 528.888.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 528.888.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 1.352.701.700, 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 1.352.701.700, 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1.352.701.700, 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1.352.701.700, 00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarakat an 19.398.450,00 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarakat an 19.398.450,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 218.540.050,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 218.540.050,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan 5 Pokmas / Ormas 1.092.071.600, 00 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan 5 Pokmas / Ormas 1.092.071.600, 00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 22.691.600,00 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 22.691.600,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 150.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 150.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 150.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 150.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 150.000.000,00 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 150.000.000,00 Kelurahan Salembaran Jaya 2.524.880.000, 00 Kelurahan Salembaran Jaya 2.524.880.000, 00 UNSUR KEWILAYAHAN 2.524.880.000, 00 UNSUR KEWILAYAHAN 2.524.880.000, 00 KECAMATAN 2.524.880.000, 00 KECAMATAN 2.524.880.000, 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A - - 737.403.760,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A - - 737.403.760,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 188.416.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 188.416.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.923.500,00 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.923.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 119.252.000,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 119.252.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.158.000,00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.158.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 12.962.500,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 12.962.500,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 24.120.000,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 24.120.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 548.987.760,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 548.987.760,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 20.099.760,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 20.099.760,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 528.888.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 528.888.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - - 1.637.476.240, 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - - 1.637.476.240, 00 DESA DAN KELURAHAN DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1.637.476.240, 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1.637.476.240, 00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarakat an 19.398.450,00 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarakat an 19.398.450,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 358.319.590,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 358.319.590,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 1.237.066.600, 00 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 1.237.066.600, 00 Evaluasi Kelurahan Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 22.691.600,00 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 22.691.600,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 150.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 150.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 150.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 150.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 150.000.000,00 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 150.000.000,00 Keluarahan Dadap 2.653.760.000, 00 Keluarahan Dadap 2.653.760.000, 00 UNSUR KEWILAYAHAN 2.653.760.000, 00 UNSUR KEWILAYAHAN 2.653.760.000, 00 KECAMATAN 2.653.760.000, 00 KECAMATAN 2.653.760.000, 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A - - 669.188.720,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A - - 669.188.720,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 226.676.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 226.676.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.923.500,00 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.923.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 136.288.000,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 136.288.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.105.000,00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.105.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.679.500,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.679.500,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 25.680.000,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 25.680.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 442.512.720,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 442.512.720,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 34.434.720,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 34.434.720,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 408.078.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 408.078.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 1.834.571.280, 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 1.834.571.280, 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1.834.571.280, 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 1.834.571.280, 00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarakat an 19.404.690,00 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarakat an 19.404.690,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 475.254.200,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 475.254.200,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan 5 Pokmas / Ormas 1.317.220.790, 00 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan 5 Pokmas / Ormas 1.317.220.790, 00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 22.691.600,00 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 22.691.600,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 150.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 150.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 150.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 150.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 150.000.000,00 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 150.000.000,00 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Tangerang. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Kosambi berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Tangerang Kecamatan Kosambi No . Usulan Kegiatan Pioritas Lokasi Volume OPD Pelaksana 1 Pemeliharaan jalan H.Ana (Gg. Setan) Desa Kosambi Timur 150m x 6m Kec. Kosambi 2 Pemeliharaan Jalan RW 18 Ds. Kosambi Timur Desa Kosambi Timur 150m x 4m Kec. Kosambi 3 Pemeliharaan jalan rw 004 Desa Kosambi Tiur Desa Kosambi Timur 200m x 2,5m Kec. Kosambi 4 Hotmix Jalan rw 011 desa Kosamb Timur Desa Kosambi Timur 400m x 3m Kec. Kosambi 5 Pemeliharaan jalan rw 003 desa Kosambi Timur Desa Kosambi Timur 200m x 2,5m Kec. Kosambi 6 Pemeliharaan jalan RW 009 Ds. Cengklong Desa Cengklong 200m x 2m Kec. Kosambi 7 Pemeliharaan saluran air dan gorong- gorong Desa Rawarengas Desa Rawarengas 200m x 1m Kec. Kosambi 8 Normalisasi kali bojong renged – Kosambi Desa Rawarengas, rawaburung, belimbing, cengklong dan Kosambi Barat 5.000m x 7m Bina marga & SDA Provinsi Banten 9 lanjutan Pemeliharaan jalan desa salembaran jati Desa salembaran jati 150m x 4m Kec. Kosambi 10 Bedah Rumah tidk layak huni ( Rumah Ibu Ina/iye, Bpk Malur, Ibu Rumsih, Bpk jaya dan Bpk usman) Desa salembaran jati 5 unit Kec. Kosambi 11 Pemeliharaan saluran air Rw 001 Desa Jatimulya Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang menyusun Rencana kerja tahun 2025 yang mana Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Pagu Indikatif tahun 2025 sebesar Rp23.598.391.477 adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kosambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kosambi Tahun 2025 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kecamatan Kosambi 16.118.751. 477,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 16.118.751. 477,00 7 0 1 KECAMATAN 16.118.751. 477,00 1 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA - - 13.314.232. 742,00 7 0 1 0 1 2. 01 Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 105.000.000 ,00 7 0 1 0 1 2. 01 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 35.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 01 00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 35.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 01 00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 35.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 10.528.751. 477,00 7 0 1 0 1 2. 02 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/bula n 10.468.751. 477,00 7 0 1 0 1 2. 02 00 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 25.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 02 00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD 12 Laporan 35.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 25.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 03 00 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 25.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 145.000.000 ,00 7 0 1 0 1 2. 05 00 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 45.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 05 00 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 55 Orang 100.000.000 ,00 7 0 1 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 535.000.000 ,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 06 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150.000.000 ,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 50.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 06 00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 06 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 06 00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 160.000.000 ,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 60.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1.417.000.0 00,00 7 0 1 0 1 2. 08 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 120.000.000 ,00 7 0 1 0 1 2. 08 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.297.000.0 00,00 7 0 1 0 1 2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 558.481.265 ,00 7 0 1 0 1 2. 09 00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 85.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 09 00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 263.481.265 ,00 7 0 1 0 1 2. 09 00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 60.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 09 00 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 2 Unit 150.000.000 ,00 2 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 750.018.735 ,00 7 0 1 0 2 2. 02 Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja - - 50.000.000, 00 Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7 0 1 0 2 2. 02 00 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 50.000.000, 00 7 0 1 0 2 2. 03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - 700.018.735 ,00 7 0 1 0 2 2. 03 00 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 10 Dokumen 700.018.735 ,00 3 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 1.374.500.0 00,00 7 0 1 0 3 2. 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa - - 1.374.500.0 00,00 7 0 1 0 3 2. 01 00 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyara katan 100.000.000 ,00 7 0 1 0 3 2. 01 00 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 12 Laporan 1.274.500.0 00,00 Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM - - 350.000.000 ,00 7 0 1 0 4 2. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum - - 350.000.000 ,00 7 0 1 0 4 2. 01 00 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 350.000.000 ,00 5 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM - - 150.000.000 ,00 7 0 1 0 5 2. 01 Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 150.000.000 ,00 7 0 1 0 5 2. 01 00 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 80.000.000, 00 7 0 1 0 5 2. 01 00 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 70.000.000, 00 6 7 0 1 0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA - - 180.000.000 ,00 7 0 1 0 6 2. 01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 180.000.000 ,00 7 0 1 0 6 2. 01 00 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 50.000.000, 00 7 0 1 0 6 2. 01 00 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 80.000.000, 00 7 0 1 0 6 2. 01 00 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4 Dokumen 50.000.000, 00 Kelurahan Kosambi Barat 2.301.000.0 00,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.301.000.0 00,00 7 0 1 KECAMATAN 2.301.000.0 00,00 7 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA - - 798.298.300 ,00 7 0 1 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 243.389.500 ,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.923.500, 00 7 0 1 0 1 2. 06 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 170.360.000 ,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.302.500, 00 7 0 1 0 1 2. 06 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.923.500, 00 7 0 1 0 1 2. 06 00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 20.880.000, 00 7 0 1 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 554.908.800 ,00 7 0 1 0 1 2. 08 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 26.020.800, 00 7 0 1 0 1 2. 08 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 528.888.000 ,00 8 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 1.352.701.7 00,00 7 0 1 0 3 2. 02 Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan - - 1.352.701.7 00,00 7 0 1 0 3 2. 02 00 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyara katan 19.398.450, 00 7 0 1 0 3 2. 02 00 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 218.540.050 ,00 7 0 1 0 3 2. 02 00 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 1.092.071.6 00,00 7 0 1 0 3 2. 02 00 04 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 22.691.600, 00 9 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM - - 150.000.000 ,00 7 0 1 0 4 2. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum - - 150.000.000 ,00 7 0 1 0 4 2. 01 00 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 150.000.000 ,00 Kelurahan Salembaran Jaya 2.524.880.0 00,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.524.880.0 00,00 7 0 1 KECAMATAN 2.524.880.0 00,00 1 0 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA - - 737.403.760 ,00 7 0 1 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 188.416.000 ,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.923.500, 00 7 0 1 0 1 2. 06 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 119.252.000 ,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.158.000, 00 7 0 1 0 1 2. 06 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 12.962.500, 00 7 0 1 0 1 2. 06 00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 24.120.000, 00 7 0 1 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 548.987.760 ,00 7 0 1 0 1 2. 08 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 20.099.760, 00 7 0 1 0 1 2. 08 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 528.888.000 ,00 1 1 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 1.637.476.2 40,00 7 0 1 0 3 2. 02 Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan - - 1.637.476.2 40,00 7 0 1 0 3 2. 02 00 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyara katan 19.398.450, 00 7 0 1 0 3 2. 02 00 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 358.319.590 ,00 7 0 1 0 3 2. 02 00 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 1.237.066.6 00,00 7 0 1 0 3 2. 02 00 04 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 22.691.600, 00 1 2 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM - - 150.000.000 ,00 7 0 1 0 4 2. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum - - 150.000.000 ,00 7 0 1 0 4 2. 01 00 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 150.000.000 ,00 Kelurahan Dadap 2.653.760.0 00,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.653.760.0 00,00 7 0 1 KECAMATAN 2.653.760.0 00,00 1 3 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA - - 669.188.720 ,00 7 0 1 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 226.676.000 ,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.923.500, 00 7 0 1 0 1 2. 06 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 136.288.000 ,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.105.000, 00 7 0 1 0 1 2. 06 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.679.500, 00 7 0 1 0 1 2. 06 00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 25.680.000, 00 7 0 1 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 442.512.720 ,00 7 0 1 0 1 2. 08 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 34.434.720, 00 7 0 1 0 1 2. 08 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 408.078.000 ,00 1 4 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 1.834.571.2 80,00 7 0 1 0 3 2. 02 Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan - - 1.834.571.2 80,00 7 0 1 0 3 2. 02 00 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyara katan 19.404.690, 00 7 0 1 0 3 2. 02 00 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 475.254.200 ,00 7 0 1 0 3 2. 02 00 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 1.317.220.7 90,00 7 0 1 0 3 2. 02 00 04 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 22.691.600, 00 1 5 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM - - 150.000.000 ,00 7 0 1 0 4 2. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum - - 150.000.000 ,00 7 0 1 0 4 2. 01 00 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 150.000.000 ,00 J U M L A H 23.598.391. 477,00 Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dimana implikasinya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang akan mengurangi jumlah pagu kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasioanalisasi RENJA Perubahan yang ada, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang akan benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah kegiatan- kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam RENSTRA. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dan lembaga lainya bersama masyarakat perlu bersungguh- sungguh dalam melaksanakan program-program pembagunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja Perubahan ini. Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang tahun 2025 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.
1. 48.Kecamatan Pagedangan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perubahan OPD Kecamatan Pagedangan merupakan dokumen perencanaan OPD Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang. Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Pagedangan Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pagedangan Nomor : 900/Kep. –Kec.Pgd/2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Rejnja – P OPD) Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Pagedangan tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Kecamatan Pagedangan tahun 2024 – 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Pagedangan Tahun 2024 – 2026 yaitu : “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera” Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa : Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut. Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan. Sehat yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2024 -2026 tersebut akan ditempuh melalui Enam misi pembangunan daerah sebagai berikut :
2. 1.Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyaraka menuju masyarakat yang religius.
3. 2.Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
4. 3.Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
5. 4.4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
6. 5.5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
7. 6.6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan PAGEDANGAN Tahun 2024 antara lain :
8. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
9. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
11. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
14. 7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
15. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
18. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
25. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. 19.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
27. 20.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. 21.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. 22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
30. 23.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
31. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 13l2);
32. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
33. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
34. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. 30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
38. 31.Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
39. 32.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26 );
40. 33.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
41. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
42. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
43. 36.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
44. 37.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
45. 38.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
46. 39.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
47. 40.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).
48. 41.Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
49. 42.Keputusan Camat Pagedangan Nomor : 900/Kep. –Kec.Pgd/2025 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - P OPD) Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – P OPD) Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pagedangan Tahun 2025 adalah :
a.Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
b.Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas antara Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pagedangan Tahun 2024-2026 dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;
c.Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
d.Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi Antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
e.Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. 1.4 Sistimatika Penyusunan Sistimatika penyusunan Renja OPD Kecamatan Pagedangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut ;
1. 1.BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
2. 2.BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. 3.BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
4. 4.BAB IV. a) Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan. Berdasarkan hasil pelaksanaan Program dan kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Pagedangan Telah melaksanakan 6 Program yang didalamnya terdapat 16 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 27.721.071.091 dan serapan anggaran Per 05 Juni 2025 mencapai 37,20% atau sebesar Rp 13.746.428.608 adapun program yang berkaitan dengan sasaran renstra Kecamatan Pagedangan telah mencapai hasil yang cukup maksimal, yaitu :
a.Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya : a) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
b.Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya : a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; b) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
c.Meningkatnya pelayanan masyarakat Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya : a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. c) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. b) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggran 2025 per tanggal 05 Juni 2025, tidak terdapat Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan. Hal ini tentunya menjadi sebuah pencapaian yang cukup bagus dalam melaksanakan Program dan kegiatan sehingga mendapatkan hasil sesuai target kinerja yang telah direncanakan. Berikut adalah tabel Program dan Kegiatan pada OPD Kecamatan Pagedangan yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan : N o Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Selisih Rupiah Perse ntase Rupiah 1 2 3 4 5 6 = 4-3 1 NIHIL.. - - - - ✓ Nihil.. - - - - Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D 05 JUNI TAHUN 2025 OPD KECAMATAN PAGEDANGAN KABUPATEN TANGERANG KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan \ Kegiatan Tahun Lalu 2023 Target program dan kegiatan Renja Perangka tDaerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 100 10.946.866.338 10.759.099.659 98,28 100 0 0 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daer 7 100 260.080.500 259.765.500 99,88 100 0 0 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 100 6.686.214.458 6.517.074.624 97,47 100 0 0 7.01.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 0 0 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 100 104.610.600 104.495.000 104.610.600 100 0 0 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 100 501.286.100 501.141.900 501.286.100 100 0 0 7.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 100 27.525.900 27.525.900 27.525.900 100 0 0 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 100 2.359.408.100 2.350.046.055 2.359.408.100 100 0 0 7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 100 1.007.740.680 999.050.680 1.007.740.680 100 0 0 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pagedangan 89,70 100 13.529.039.304 13.491.796.000 99,72 100 0 0 Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pagedangan 90 100 13.529.039.304 13.491.796.000 99,72 100 0 0 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 89,70 100 39.982.500 39.982.500 100,00 100 0 0 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Presentase Infrastruktur Yang Dipelihara Tersedianya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 90 100 13.489.056.804 13.451.813.500 99,72 100 0 0 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 90 100 4.025.647.470 4.017.369.910 4.025.647.470 100 0 0 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 10 100 2.232.171.750 2.228.131.510 2.232.171.750 100 0 0 7.01.03.2.06 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 0 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.01 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 100 100 1.769.140.120 1.764.902.800 99,76 100 0 0 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 80 100 98.469.400 98.469.400 100,00 100 0 0 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tersedianya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 80 100 98.469.400 98.469.400 100,00 100 0 0 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 100 129.336.400 129.336.400 100,00 100 0 0 7.01.05.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 2 100 129.336.400 129.336.400 100,00 100 0 0 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 90 100 245.020.900 245.020.900 100,00 100 0 0 7.01.06 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersedianya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10 100 245.020.900 245.020.900 100,00 100 0 0 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pelayanan Kecamatan Pagedangan Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pagedangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :
1. 1.Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan
2. 2.Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar
3. 3.Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik
4. 4.Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan
5. 5.Jumlah organisasi pemuda yang dibina
6. 6.Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Pagedangan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :
7. 1.Lingkungan Internal ❖ Kekuatan ;
a.Visi dan misi organisasi yang jelas Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
b.Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan Adanya sarana dan prasarana ❖ Kelemahan ;
a.Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai.
b.Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
c.Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
1. 2.Lingkungan Eksternal ❖ Peluang
a.RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026
b.Agenda pembangunan tahunan kabupaten Tangerang
c.Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
d.Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
e.Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
f.Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
g.Diklat peningkatan kualitas aparatur
h.Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
i.Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram ❖ Ancaman :
a.Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
b.Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
c.Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
d.Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat.
e.Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PAGEDANGAN KABUPATEN TANGERANG S.D TAHUN 2025 No Indikator Standar Pelayanan Minimal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisTahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 1 Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput Penginputan Data Kartu Tanda Penduduk 5280 5808 6600 0 0 6600 6864 2 Jumlah Data Nomor Kartu Keluarga yang terinput Penginputan Data Kartu Keluarga 5016 5544 6072 0 0 6072 6600 3 Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput Penginputan Data kartu Identitas Anak 528 792 1056 0 0 1056 1320 4 Jumlah Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten yang dilayani Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten 1320 1584 1848 0 0 1848 2112 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pagedangan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
a.Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
b.Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Responsipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;
d.Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
e.Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tentang pengembangan bersama bidang pariwisata yang memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Pagedangan harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat; a) Rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah dan c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan. Rencana Kerja Kecamatan Pagedangan berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten Tangerang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pagedangan. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN TANGERANG No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Sumber Dana Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targ et Cap aian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targ et Cap aian Kebutuhan Dana (Rp) 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Paged angan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pagedangan 100 % 11.210.040.566 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kec. Paged angan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pagedangan 100 % 13.542.814.291 APBD a Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah Kec. Paged angan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 7 dok 201.528.000 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah Kec. Paged angan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 7 dok 126.090.000 APBD b Administrasi keuangan Kec. Paged angan Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 2 Dok 7.040.369.166 Administrasi keuangan Kec. Paged angan Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 2 Dok 8.726.843.644 APBD c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Paged angan Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 2 Dok 27.704.000 Administrasi kepegawaian perangkat daerah Kec. Paged angan Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 1 Dok 12.018.000 APBD d Administrasi kepegawaian perangkat daerah Kec. Paged angan Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 1 Dok 267.730.400 Administrasi kepegawaian perangkat daerah Kec. Paged angan Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 1 Dok 261.075.000 APBD e Administrasi umum perangkat daerah Kec. Paged angan Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dok 496.525.100 Administrasi umum perangkat daerah Kec. Paged angan Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dok 765.915.710 APBD t Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Paged angan Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 2 Dok 156.236.300 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Paged angan Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 2 Dok 130.148.600 APBD g Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah Kec. Paged angan Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 Dok 2.373.464.600 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah Kec. Paged angan Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 Dok 2.781.276.225 APBD h Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah Kec. Paged angan Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dok 646.483.000 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah Kec. Paged angan Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dok 739.447.112 APBD 2 Kec. PAGED Persentase Pemeliharaan Fasilitas 89,70 % 908.794.000 Kec. PAGED Persentase Pemeliharaan Fasilitas 100 % 9.682.668.000 APBD PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ANGA N Umum yang terpelihara PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ANGA N Umum yang terpelihara Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 90 % Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 100 % APBD a Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Yang ada di kecamatan Kec. Paged angan Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan PAGEDANGAN 1 Lap 58.726.000 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Yang ada di kecamatan Kec. Paged angan Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan PAGEDANGAN 4 Lap 39.600.000 APBD b Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum Kec. Paged angan Jumlah Dokumen Pemeliharan 92% 850.068.000 Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum Kec. Paged angan Jumlah infrastruktur yang dipelihara 4 Jenis 9.643.068.000 APBD 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Paged angan Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberd ayaan 90 % 4.355.747.400 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Paged angan Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 100 % 4.079.724.600 APBD a Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kec. Paged angan jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberd ayaan 10 Kel 1.416.247.800,0 0 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Kec. Paged angan jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberd ayaan 11 Dok 1.020.609.400 APBD b Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Paged angan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Kel 306.101.500 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Paged angan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Kel 242.407.500 APBD c Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec. Paged angan Terlaksananya Program Masyarakat Desa dan Kelurahan 100% 3.169.400.000 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec. Paged angan Terlaksananya Program Masyarakat Desa dan Kelurahan 100% 2.816.707.700 APBD 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Paged angan Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 80 % 229.117.800 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Paged angan Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti 80 % 142.136.800 APBD a Koordinasi upaya penyelenggaraan Kec. Paged angan Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum 10 Dok 229.117.800 Koordinasi upaya penyelenggaraan Kec. Paged angan Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum 10 Dok 142.136.800 APBD ketenteraman Dan ketertiban umum ketenteraman Dan ketertiban umum 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Paged angan Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti 100 % 262.529.800 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Paged angan Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti 100 % 178.323.800 APBD a Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Paged angan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 2 Dok 262.529.800 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Paged angan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 2 Dok 178.323.800 APBD 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Paged angan Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 90 % 134.629.600 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Paged angan Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 90 % 95.403.600 APBD a Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan Dan pengawasan pemerintahan desa Kec. Paged angan Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 10 Lap 134.629.600 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan Dan pengawasan pemerintahan desa Kec. Paged angan Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 10 Lap 95.403.600 APBD JUMLAH 100 % 17.100.859.166 JUMLAH 100 % 27.721.071.091 APBD 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
1. 1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
2. 2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
3. 3.Meningkatnya Kinerja Pemerintahan; Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Pagedangan maka Ketiga hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi. Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Pagedangan NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peustakaan Desa Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana(Rehab) SDN Kp Kandang Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 150.000.000 3 Pengadaan Taman Baca Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 4 Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 10.000.000 5 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 30.000.000 6 Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 12.000.000 7 Budidaya Bebek Pedaging Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 8 Pelatihan Kewirausahaan (Sablon) Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 25.000.000 9 Peningkatan Sarana dan Prasarana (Hotmix) Kp Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 200.000.000 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana (Paving) Kp Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 200.000.000 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peustakaan Desa Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 12 Peningkatan Sarana dan Prasarana(Rehab) SDN Kp Kandang Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 150.000.000 13 Pengadaan Taman Baca Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 14 Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 10.000.000 15 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 30.000.000 16 Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 12.000.000 17 Budidaya Bebek Pedaging Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 18 Pelatihan Kewirausahaan (Sablon) Desa Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 25.000.000 19 Peningkatan Sarana dan Prasarana (Hotmix) Kp Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 200.000.000 20 Peningkatan Sarana dan Prasarana (Paving) Kp Jatake Pemenuhan sarana dan prasarana 200.000.000 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peustakaan Desa Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 22 Pengadaan Mobil Operasional PKK Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 250.000.000 23 Pengadaan Taman Baca Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 24 Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 10.000.000 25 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 30.000.000 26 Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 12.000.000 27 Budidaya Ayam Kampung Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 28 Pelatihan Kewirausahaan (Sablon) Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 25.000.000 29 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peustakaan Desa Desa Karang Tengah Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 30 Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Jembatan) Kali Cimanceuri RT 001 RW 004 Desa Karang Tengah Pemenuhan sarana dan prasarana 150.000.000 31 PJU (Penerangan Jalan Umum) Kp Kabasiran RW 04 Desa Karang Tengah Pemenuhan sarana dan prasarana 250.000.000 32 PJU (Penerangan Jalan Umum) Kp Kabasiran RW 06 Desa Karang Tengah Pemenuhan sarana dan prasarana 250.000.000 33 PJU (Penerangan Jalan Umum) Kp Rancahaur Desa Karang Tengah Pemenuhan sarana dan prasarana 250.000.000 34 Pengadaan Taman Baca Desa Karang Tengah Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 35 Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa Desa Karang Tengah Pemenuhan sarana dan prasarana 10.000.000 36 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Karang Tengah Pemenuhan sarana dan prasarana 30.000.000 37 Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita Desa Karang Tengah Pemenuhan sarana dan prasarana 12.000.000 38 Budidaya Bebek Pedaging Desa Karang Tengah Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 39 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peustakaan Desa Desa Lengkong Kulon Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 40 Pengadaan Taman Baca Desa Lengkong Kulon Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 41 Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa Desa Lengkong Kulon Pemenuhan sarana dan prasarana 10.000.000 42 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Lengkong Kulon Pemenuhan sarana dan prasarana 30.000.000 43 Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita Desa Lengkong Kulon Pemenuhan sarana dan prasarana 12.000.000 44 Budidaya Ikan Air Tawar Desa Lengkong Kulon Pemenuhan sarana dan prasarana 50.000.000 45 Betonisasi Jalan Kp Pabuaran RT 004 RW 006 Desa Lengkong Kulon Pemenuhan sarana dan prasarana 200.000.000 46 Peningkatan Jalan Hotmix Kp Sawah RT 005 RW 003 Desa Lengkong Kulon Pemenuhan sarana dan prasarana 200.000.000 47 Peningkatan Jalan Hotmix Kp Kebon Pala RT 003 RW 005 Desa Lengkong Kulon Pemenuhan sarana dan prasarana 200.000.000 48 Peningkatan Saluran Air Spal Uditch Kp. Pabuaran RT 004 RW 006 Desa Lengkong Kulon Pemenuhan sarana dan prasarana 200.000.000 49 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa Desa Cicalengka Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 50 Pengadaan Taman Baca Desa Cicalengka Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 51 Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa Desa Cicalengka Pemenuhan sarana dan prasarana 10.000.000 52 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Cicalengka Pemenuhan sarana dan prasarana 30.000.000 53 Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita Desa Cicalengka Pemenuhan sarana dan prasarana 12.000.000 54 Budidaya Ikan Air Tawar Desa Cicalengka Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 55 Peningkatan Saluran Air Kp. Pagedangan RT. 003/01 Desa Pemenuhan sarana dan prasarana 355.689.000 Cicalengka (Jl. Malagas - Jl. Baru) 56 Peningkatan Saluran Air Kp. Pagedangan RT. 003/01 Desa Cicalengka (depan rumah Saprut) Pemenuhan sarana dan prasarana 130.115.000 57 Peningkatan Saluran Air Kp. Ciakar Desa Cicalengka (Jl. H. Napis gang Masjid) Pemenuhan sarana dan prasarana 258.890.000 58 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa Desa Malang Nengah Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 59 Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Pemagaran) SMPN 3 PAGEDANGAN Pemenuhan sarana dan prasarana 110.000.000 60 Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Paving) SMPN 3 PAGEDANGAN Pemenuhan sarana dan prasarana 170.000.000 61 Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Ruang Kelas Baru) SMPN 3 PAGEDANGAN Pemenuhan sarana dan prasarana 60.000.000 62 Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Sarana Ibadah) SMPN 3 PAGEDANGAN Pemenuhan sarana dan prasarana 30.000.000 63 Pengadaan Taman Baca Desa Malang Nengah Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 64 Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa Desa Malang Nengah Pemenuhan sarana dan prasarana 10.000.000 65 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Malang Nengah Pemenuhan sarana dan prasarana 30.000.000 66 Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita Desa Malang Nengah Pemenuhan sarana dan prasarana 12.000.000 67 Peningkatan Sarana Air Bersih Kp Pabuaran RT 02 RW 02 Desa Malang Nengah Pemenuhan sarana dan prasarana 30.000.000 68 Peningkatan Jalan Hotmix Kp Jaha RT 01 RW 04 Desa Malang Nengah Pemenuhan sarana dan prasarana 200.000.000 69 Peningkatan Jalan Hotmix Kp Jaha RT 02 RW 05 Desa Malang Nengah Pemenuhan sarana dan prasarana 200.000.000 70 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa Desa Kadusirung Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 71 Peningkatan Sarana dan Prasarana (Rehab) SDN Ciakar Desa Kadusirung Pemenuhan sarana dan prasarana 250.000.000 72 Penerangan Jalanan Umum (PJU) Desa Kadusirung Pemenuhan sarana dan prasarana 200.000.000 73 Pengadaan Taman Baca Desa Kadusirung Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 74 Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa Desa Kadusirung Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 75 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Kadusirung Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 76 Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita Desa Kadusirung Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 77 Budidaya Ayam Kampung Desa Kadusirung Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 78 Peningkatan Sarana dan Prasarana (Marka Jalan) Desa Kadusirung Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 79 Peningkatan Sarana dan Prasarana (Jembatan Penyebrangan Orang) Kp Ciakar Desa Kadusirung Pemenuhan sarana dan prasarana 500.000.000 80 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 81 Pengadaan Mobil Operasional PKK Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 250.000.000 82 Pengadaan Taman Baca Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 83 Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 10.000.000 84 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 30.000.000 85 Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 12.000.000 86 Budidaya Ayam Kampung Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 87 Pelatihan Kewirausahaan (Sablon) Desa Cihuni Pemenuhan sarana dan prasarana 25.000.000 88 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa Desa Pagedangan Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 89 Peningkatan Sarana dan Prasarana (Saluran Air) Kp Cicayur I Pemenuhan sarana dan prasarana 500.000.000 90 Pengadaan Taman Baca Desa Pagedangan Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 91 Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa Desa Pagedangan Pemenuhan sarana dan prasarana 10.000.000 92 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Pagedangan Pemenuhan sarana dan prasarana 30.000.000 93 Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita Desa Pagedangan Pemenuhan sarana dan prasarana 12.000.000 94 Budidaya Bebek Pedaging Desa Pagedangan Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 95 Pelatihan Kewirausahaan (Sablon) Desa Pagedangan Pemenuhan sarana dan prasarana 25.000.000 96 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa Desa Pagedangan Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 97 Pembebasan Lahan Stadion Mini Desa Situgadung Pemenuhan sarana dan prasarana 1.000.000.000 98 Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Pemagaran) SDN 2 Situgadung Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 99 Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Hotmix) RT 08 RW 04 SDN 2 Situgadung Pemenuhan sarana dan prasarana 500.000.000 100 Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Rehab) SDN 3 Kp Ranca Gede Desa Situgadung Pemenuhan sarana dan prasarana 600.000.000 101 Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa Situgadung Pemenuhan sarana dan prasarana 400.000.000 102 Pengadaan/Pemasangan Listrik Posyandu Mawar 4 Desa Situgadung Pemenuhan sarana dan prasarana 5.000.000 103 Pengadaan/Pemasangan Listrik Posyandu Mawar 5 Desa Situgadung Pemenuhan sarana dan prasarana 5.000.000 104 Pengadaan/Pemasangan Listrik Posyandu Mawar 7 Desa Situgadung Pemenuhan sarana dan prasarana 5.000.000 105 Perluasan Wilayah TPU Kilabeng Kp Sinang Palai Pemenuhan sarana dan prasarana 7.500.000.000 106 Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa Desa Situgadung Pemenuhan sarana dan prasarana 10.000.000 107 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Situgadung Pemenuhan sarana dan prasarana 30.000.000 108 Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita Desa Situgadung Pemenuhan sarana dan prasarana 12.000.000 109 Budidaya Ayam Kampung Desa Situgadung Pemenuhan sarana dan prasarana 100.000.000 110 Peningkatan Jalan Betonisasi RT 02 RW 01 Desa Situgadung Pemenuhan sarana dan prasarana 350.000.000 111 Peningkatan Sarana dan Prasarana(Rehab) SMPN 2 Medang Pemenuhan sarana dan prasarana 150.000.000 112 Gedung Sekretariat PMI Kecamatan Pagedangan Pemenuhan sarana dan prasarana 150.000.000 113 Gedung Sekretariat KNPI Kecamatan Pagedangan Pemenuhan sarana dan prasarana 150.000.000 Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannyaTujuan. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Rencana Kerja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang. Adapun rumusan Indeks Kinerja Utama Tahun 2024-2026 adalah : No Tujuan' Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan Meningkatnya pelayanan masyarakat Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Masyarakat Di Kecamatan Meningkatkan pembinaan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dan Pemuda Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meningkatkan kualitas Infrastruktur Wilayah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Uumum Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
4. 1.Misi 4: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; Tujuan : a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan; Sasaran : Meningkatnya pelayanan masyarakat Strategi : a) Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan; b) Meningkatkan pembinaan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dan Pemuda; c) Meningkatkan kualitas Infrastruktur Wilayah. Arah Kebijakan : a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Masyarakat Di Kecamatan; b) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELO MPOK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN PAGEDANGAN 17.100.859.166 26.964.129.080 27.721.071.091 10.620.211.925 41.155.000.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 17.100.859.166 26.964.129.080 27.721.071.091 10.620.211.925 41.155.000.000 7.01 KECAMATAN 17.100.859.166 26.964.129.080 27.721.071.091 10.620.211.925 41.155.000.000 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pagedangan 100 100 persen Persen 100 100 persen Persen 11.210.040.566 12.439.489.280 13.542.814.291 2.332.459.434 13.542.500.000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokum en 201.528.000 161.406.000 126.090.000 -75.438.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Pegaw ai Kecam atan Paged angan 480.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokum en 95.714.000 77.996.000 55.104.000 -40.610.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 180.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Lapora n 41.306.000 36.554.000 36.054.000 -5.252.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 120.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 4 Lapora n 64.508.000 46.856.000 34.932.000 -29.576.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 180.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokum en 7.040.369.166 7.903.653.433 8.726.843.644 1.686.474.478 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Pegaw ai Kecam atan Paged angan 7.500.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/b ulan 35 Orang/ b ulan 6.971.859.166 7.843.063.433 8.684.780.644 1.712.921.478 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola 7.350.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemerintaha n yang Baik 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 5 Laporan 5 Lapora n 68.510.000 60.590.000 42.063.000 -26.447.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 150.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokum en 27.704.000 24.536.000 12.018.000 -15.686.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Masya rakat dan Peman gku Kepent ingan 60.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Lapora n 27.704.000 24.536.000 12.018.000 -15.686.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 60.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Dokumen 2 Dokum en 267.730.400 266.531.200 261.075.000 -6.655.400 - Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Pegaw ai ASN Kecam atan Paged angan 290.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 33 Paket 33 Paket 175.822.000 204.599.000 204.599.000 28.777.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 120.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 70 Orang 33 Orang 91.908.400 61.932.200 56.476.000 -35.432.400 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 170.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokum en 496.525.100 541.690.710 765.915.710 269.390.610 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Pegaw ai Kecam atan Paged angan 808.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 13.477.500 13.477.500 13.477.500 - Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk 35.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 75.000.000 55.314.000 330.314.000 255.314.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 250.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 27.056.700 26.048.200 26.048.200 -1.008.500 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 30.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 54.810.500 48.141.600 48.141.600 -6.668.900 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 80.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 35.838.400 32.727.000 32.727.000 -3.111.400 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 60.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokum en 14.420.000 73.879.000 73.879.000 59.459.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 25.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Lapora n 75.000.000 91.500.000 73.500.000 -1.500.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 110.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Lapora n 40.322.000 39.831.000 7.056.000 -33.266.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata 50.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Kelola Pemerintaha n yang Baik 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Dokumen 2 Dokum en 156.236.300 130.148.600 130.148.600 -26.087.700 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Pegaw ai Kecam atan Paged angan 335.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 28.331.100 14.941.500 14.941.500 -13.389.600 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 85.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 127.905.200 115.207.100 115.207.100 -12.698.100 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 250.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 dokumen 3 Dokum en 2.373.464.600 2.672.076.225 2.781.276.225 407.811.625 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha Pegaw ai Kecam atan Paged angan 3.176.500.000 KECAMATAN PAGEDANGAN kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Lapora n 15.825.000 16.530.000 16.530.000 705.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 20.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Lapora n 261.351.600 284.023.056 284.023.056 22.671.456 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 350.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Lapora n 967.288.000 946.413.568 1.030.413.568 63.125.568 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 1.300.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 dokumen 4 Dokum en 646.483.000 739.447.112 739.447.112 92.964.112 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Pegaw ai Kecam atan Paged angan 893.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 117.382.400 107.149.976 107.149.976 -10.232.424 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 120.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 149.850.600 197.047.136 197.047.136 47.196.536 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 170.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit 5 Unit 59.250.000 44.750.000 44.750.000 -14.500.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata 80.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Kelola Pemerintaha n yang Baik 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 3 Unit 3 Unit 300.000.000 370.000.000 370.000.000 70.000.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 500.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pagedangan Presentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pagedangan 100 persen 89,70 90 persen persen 908.794.000 9.632.393.000 9.682.668.000 1.651.206.000 2.560.000.000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Fasilitas umum yang terpelihara dalam kondisi baik/ Jumlah total fasilitas umumkewenangan kecamatan x100 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana PATEN di Kecamatan 89.70 persen 90 persen 92 Persen 89.70 persen 90 persen 92 Persen 58.726.000 51.450.000 39.600.000 -19.126.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Masya rakat dan Peman gku Kepent ingan 60.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Lapora n 58.726.000 51.450.000 39.600.000 -19.126.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk 60.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN judi, dan penyeludupan. an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Presentase Infrastruktur Yang Dipelihara Tersedianya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 92 persen 1 Dokum en 92 persen 850.068.000 9.580.943.000 9.643.068.000 8.793.000.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Masya rakat dan Peman gku Kepent ingan 2.500.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 1 Dokum en 850.068.000 9.580.943.000 9.643.068.000 8.793.000.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 2.500.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaan 90 persen 90 persen 4.355.747.400 4.319.470.600 4.079.724.600 19.676.752.600 24.032.500.000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan 10 kelompok 10 kelomp ok 880.245.900 1.122.865.400 1.020.609.400 140.363.500 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Masya rakat dan Peman gku Kepent ingan 1.620.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lemba ga K emasya rak atan 65.465.000 65.115.000 65.115.000 -350.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Meningkatk an 120.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN Pembangunan di Desa Perekonomi an Masyarakat 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Lapora n 814.780.900 1.057.750.400 955.494.400 140.713.500 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat 1.500.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Keluarga 50 Keluarg a 306.101.500 276.747.500 242.407.500 -63.694.000 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Masya rakat dan Peman gku Kepent ingan 400.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Keluarga 50 Keluarg a 306.101.500 276.747.500 242.407.500 -63.694.000 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat 400.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 80 persen 80 persen 229.117.800 208.679.800 142.136.800 125.882.200 355.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tersedianya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 10 Dokumen 10 Dokum en 229.117.800 208.679.800 142.136.800 -86.981.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Masya rakat dan Peman gku 355.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Kepent ingan 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Lapora n 79.117.800 60.119.800 29.216.800 -49.901.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 200.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 persen 100 persen 262.529.800 228.054.800 178.323.800 107.470.200 370.000.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 2 Dokumen 2 Dokum en 262.529.800 228.054.800 178.323.800 -84.206.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Masya rakat dan Peman gku Kepent ingan 370.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, 50 Orang 50 Orang 188.458.200 155.183.200 132.632.200 -55.826.000 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 250.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokum en 74.071.600 72.871.600 45.691.600 -28.380.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 120.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 6, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 90 95 persen persen 90 persen 134.629.600 136.041.600 95.403.600 160.370.400 295.000.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersedianya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersedianya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10 Laporan 10 Lapora n 5 Dokum en 134.629.600 136.041.600 95.403.600 -39.226.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Masya rakat dan Peman gku Kepent ingan 295.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 10 Dokumen 1 Dokum en 14.085.400 21.132.400 15.312.400 1.227.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 25.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 10 Dokum en 41.960.600 37.658.800 29.010.800 -12.949.800 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 125.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10 Dokumen 1 Dokum en 27.253.600 26.808.800 18.588.800 -8.664.800 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 60.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 10 Dokumen 1 Dokum en 23.459.200 23.176.800 14.956.800 -8.502.400 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 40.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10 Dokumen 1 Dokum en 27.870.800 27.264.800 17.534.800 -10.336.000 Kab. Tangeran g, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola 45.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN Pemerintaha n yang Baik KELURAHAN MEDANG 17.100.859.166 26.964.129.080 27.721.071.091 10.620.211.925 41.155.000.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 17.100.859.166 26.964.129.080 27.721.071.091 10.620.211.925 41.155.000.000 7.01 KECAMATAN 17.100.859.166 26.964.129.080 27.721.071.091 10.620.211.925 41.155.000.000 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pagedangan 100 100 persen Persen 100 100 persen Persen 11.210.040.566 12.439.489.280 13.542.814.291 2.332.459.434 13.542.500.000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8 Dokumen 100 persen 496.525.100 541.690.710 765.915.710 269.390.610 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Pegaw ai Kelura han Medan g 808.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.500.000 3.442.500 3.442.500 -1.057.500 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Medang PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 6.500.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 91.500.000 95.802.910 95.802.910 4.302.910 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Medang PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk 98.500.000 KECAMATAN PAGEDANGAN gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000 21.927.000 21.927.000 -3.073.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Medang PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 22.500.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Lapora n 39.600.000 39.600.000 39.600.000 - Kab. Tangeran g, Pagedang an, Medang PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 40.500.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3 dokumen 100 persen 3 dokum en 2.373.464.600 2.672.076.225 2.781.276.225 407.811.625 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Pegaw ai Kelura han Medan g 3.176.500.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Lapora n 14.000.000 24.002.000 24.002.000 10.002.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Medang PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 14.500.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Lapora n 175.000.000 90.545.601 90.545.601 -84.454.399 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Medang PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 92.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Lapora n 940.000.000 1.310.562.000 1.335.762.000 395.762.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Medang PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 1.400.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 persen 646.483.000 739.447.112 739.447.112 92.964.112 - Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pegaw ai Kelura han Medan g 893.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN Pemerintaha n yang Baik 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 16 Unit 20.000.000 20.500.000 20.500.000 500.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Medang PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 23.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 2, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaan 90 persen 90 persen 4.355.747.400 4.319.470.600 4.079.724.600 19.676.752.600 24.032.500.000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Program Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 persen 100 persen 3.169.400.000 2.919.857.700 2.816.707.700 -352.692.300 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Masya rakat dan Peman gku Kepent ingan 22.012.500.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lemba ga Kemas yara katan 19.400.000 11.528.000 11.528.000 -7.872.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Semua Kel/Desa Kab. Tangeran g, Pagedang an, Medang PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat 12.500.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 9 Unit 2.550.000.000 1.924.811.100 1.924.811.100 -625.188.900 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Medang PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat 22.000.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokma s / Ormas 600.000.000 983.518.600 880.368.600 280.368.600 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Medang PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat - KECAMATAN PAGEDANGAN 3, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 80 persen 80 persen 229.117.800 208.679.800 142.136.800 125.882.200 355.000.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum Terlaksananya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 10 Dokumen 100 persen 10 Dokum en 229.117.800 208.679.800 142.136.800 -86.981.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Masya rakat dan Peman gku Kepent ingan 355.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Lapora n 150.000.000 148.560.000 112.920.000 -37.080.000 Kab. Tangeran g, Pagedang an, Medang PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatk an Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 155.000.000 KECAMATAN PAGEDANGAN J U M L A H 17.100.859.166 26.964.129.080 27.721.071.091 10.620.211.925 41.155.000.000 Anggaran yang mengalami penurunan dikarenakan adanya efisiensi anggaran guna mendukung program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemangku kebijakan. Adapun anggaran yang mengalami penurunan diantaranya sebagai berikut :
5. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikarenakan efisiensi anggaran
6. 2.Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dikarenakan efisiensi anggaran
7. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dikarenakan efisiensi anggaran
8. 4.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dikarenakan efisiensi anggaran
9. 5.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dikarenakan efisiensi anggaran
10. 6.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dikarenakan efisiensi anggaran Terlepas daripada itu ada juga beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan dikarenakan penyesuaian kebutuhan serta pokok pikiran aspirasi masyrakat. Adapun anggaran yang mengalami kenaikan diantaranya sebagai berikut :
11. 1.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dikarenakan penyesuaian kebutuhan belanja pegawai
12. 2.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dikarenakan penyesuaian kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
13. 3.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikarenakan penyesuaian kebutuhan dalam belanja honorarium RT/RW pada Kelurahan
14. 4.Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dikarenakan penyesuaian kebutuhan dalam peningkatan infrastruktur serta menampung aspirasi dari Masyarakat
15. 5.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dikarenakan penyesuaian dalam kebutuhan untuk Masyarakat yang diberdayakan Selain daripada anggaran yang mengalami kenaikan dan penurunan, terdapat kegiatan yang mengalami perubahan target indicator. Adapun kegiatan yang mengalami perubahan target indicator diantaranya sebagai berikut :
16. 1.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, walaupun kegiatan ini mengalami penurunan (efisiensi) anggaran namun target indikacator meningkat karena dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 2 Sub Kegiatan sehingga target indicator yang semula 1 Dokumen menjadi 2 Dokumen. a) Catatan Penting Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tangerang masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan pasca tahun politik baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Pagedangan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Perubahan Kecamatan Pagedangan Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Pagedangan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Pagedangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja Kecamatan Pagedangan Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun 2024-2026 Perencanaan Kabupaten Tangerang sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Anggaran yang mengalami penurunan dikarenakan adanya efisiensi anggaran guna mendukung program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemangku kebijakan. Adapun anggaran yang mengalami penurunan diantaranya sebagai berikut :
17. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikarenakan efisiensi anggaran
18. 2.Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dikarenakan efisiensi anggaran
19. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dikarenakan efisiensi anggaran
20. 4.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dikarenakan efisiensi anggaran
21. 5.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dikarenakan efisiensi anggaran
22. 6.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dikarenakan efisiensi anggaran Terlepas daripada itu ada juga beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan dikarenakan penyesuaian kebutuhan serta pokok pikiran aspirasi masyrakat. Adapun anggaran yang mengalami kenaikan diantaranya sebagai berikut :
23. 1.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dikarenakan penyesuaian kebutuhan belanja pegawai
24. 2.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dikarenakan penyesuaian kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
25. 3.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikarenakan penyesuaian kebutuhan dalam belanja honorarium RT/RW pada Kelurahan
26. 4.Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dikarenakan penyesuaian kebutuhan dalam peningkatan infrastruktur serta menampung aspirasi dari Masyarakat
27. 5.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dikarenakan penyesuaian dalam kebutuhan untuk Masyarakat yang diberdayakan Selain daripada anggaran yang mengalami kenaikan dan penurunan, terdapat kegiatan yang mengalami perubahan target indicator. Adapun kegiatan yang mengalami perubahan target indicator diantaranya sebagai berikut :
28. 2.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, walaupun kegiatan ini mengalami penurunan (efisiensi) anggaran namun target indikacator meningkat karena dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 2 Sub Kegiatan sehingga target indicator yang semula 1 Dokumen menjadi 2 Dokumen. b) Kaidah – Kaidah Pelaksanaan Dalam Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Pagedangan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp 27.721.071.091,- yang terdiri dari 6 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. c) Rencana Tindak Lanjut Rencana tindak lanjut terhadap Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 antara lain :
29. 1.Dalam melaksanakan pekerjaannya diharapkan semua pegawai saling mendukung dan mengerti yang menjadi tupoksinya.
30. 2.Agar dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam pencapaian target sasaran dan tujuan organisasi. Selanjutnya, dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA P) Kecamatan Pagedangan Tahun Anggaran 2025.
31. 49.Kecamatan Jambe Selain itu Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Jambe mengikuti arahan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan merupakan rencana kerja tahunan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun berjalan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Rencana Kerja Perubahan ini juga merupakan jembatan untuk menuju Renstra 2025-2029 dan mengarah kepada upaya untuk memaksimalkan kapastitas aparatur, sumberdaya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan biaya serta pembangunan dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan nyata dengan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah, sehingga dalam kondisi seperti ini maka perencanaan pembangunan harus ditata secara bertahap dan berkelanjutan serta dilakukan lebih selektif dengan melihat prioritas- prioritas masalah yang perlu segera ditanggulangi bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan. 1.1.1.Visi Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pemaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Jambe dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Tangerang. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kecamatan dan Desa. Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2024–2026 Visi dan Misi Kecamatan Jambe yang tertuang pada Renstra Tahun 2024-2026. Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Jambe di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026, maka visi Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah : “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani” Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, maka dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja internal Kecamatan untuk mewujudkannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya misi yang disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja internal di Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang. 1.1.2.Misi Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang tersebut, maka disusun misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia; 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal; 3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional; 4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan 5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. 1.2 LANDASAN HUKUM Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
b.Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
c.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
e.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
g.Peraturan Pemerintah Nommor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
i.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
m.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
o.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
p.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
q.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
r.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Keluarahan;
s.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah; 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Kecamatan Jambe Tahun 2025 digunakan sebagai dasar dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kewilayahan yaitu Kecamatan Jambe dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sehingga maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jambe adalah:
1. 1.Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2025 serta menganalisa prospek pembangunan dan penganggaran tahun 2025.
2. 2.Mengarahkan visi Kecamatan Jame kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.
3. 3.Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Jambe yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan tahun 2025.
4. 4.Menyusun anggaran sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. 1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Peubahan Kecamatan Jambe Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Jambe Tahun 2024-2026 kedalam dokumen rencana tahunan, adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:
5. 1.Mencari dan menyusun kajian dari hasil evaluasi kinerja dan membuat suatu kebijakan yang mengarah untuk peningkatan pada aspek indikator kinerja yang dianggap kurang dan tidak tercapai pada pencapaian kinerja sehingga dijadikan kerangka pembangunan dan penganggaran perubahan Kecamatan Jambe Tahun 2025.
6. 2.Dapat menentukan sasaran dan strategis yang sesuai dengan visi dan misi Kecamatan dalam menentukan Indikasi dan kegiatan pembangunan Kecamatan Jambe tahun 2025.
7. 3.Tersusunnya program dan kegiatan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi berupa kebijakan yang disesuaikan dengan ruang lingkup kewilayahan.
8. 4.Tersusunnya penganggaran yang berpedoman pada aspek efektif dan efisien dalam menentukan program dan kegiatan yang berkenaan dengan bidang dan urusan.
9. 5.Menyesuaikan anggaran efisiensi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jambe tahun 2025 adalah: Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari berbagai kegiatan yang tidak semua terserap, antara lain pada belanja pegawai yang di Tahun 2024 jumlah pegawai berkurang dikarenakan mutasi/perpindahan pegawai, meninggal dunia dan masa jabatan berakhir (pensiun), dan pada belanja modal adanya penawaran harga/kontrak sehingga terjadi efesiensi. Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2025, untuk anggaran murni hasil efisiensi Kecamatan Jambe mendapatkan anggaran sebesar Rp. 16.228.643.002,00 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Rupiah) Dari Total Anggaran tersebut sampai dengan triwulan 1 ini, sudah terealisasi sebesar Rp.4.637.710.358,00 (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau mencapai 28,58%. Belum terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Jambe dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan ke 1 dan sedang berjalan di triwulan II. Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jambe tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Jambe, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Jambe tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jambe tahun 2025 sampai dengan triwulan I disajikan sebagaimana tabel 2.1 berikut: Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Kecamatan Jambe Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa PENANGGUNG JAWAB Anggaran Realisasi Anggaran s/d Triwulan I Capaian (%) TW 1 TW 1 TW 1 Hambatan/ Dukungan Solusi/ Catatan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 8,029,480,789 2,260,828,258 28% Persen 90 25 25 100% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 219,318,900 104,902,000 48% Dokumen 6 3 3 100% Kasubag Perencanaan dan Keuangan 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 127,119,900 57,935,000 46% Dokumen 4 1 1 100% Kasubag Perencanaan dan Keuangan 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 38,027,000 18,817,000 49% Laporan 2 1 1 100% Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa PENANGGUNG JAWAB Anggaran Realisasi Anggaran s/d Triwulan I Capaian (%) TW 1 TW 1 TW 1 Hambatan/ Dukungan Solusi/ Catatan 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54,172,000 28,150,000 52% Laporan 6 1 1 100% Kasubag Perencanaan dan Keuangan 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 5,660,298,713 1,487,537,837 26% Dokumen 2 2 2 100% Kasubag Perencanaan dan Keuangan 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5,612,007,713 1,485,712,837 26% Orang/Bu lan 25 25 24 96% Untuk Realisasi Gaji Pegawai masih belum maksimal dikarenakan pegawai hanya 24 orang Kasubag Perencanaan dan Keuangan 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 48,291,000 1,825,000 4% Laporan 12 3 3 100% Kasubag Perencanaan dan Keuangan 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai - - Dokumen - - - Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - - Paket - - - Kasubag Umum dan Kepegawaian Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa PENANGGUNG JAWAB Anggaran Realisasi Anggaran s/d Triwulan I Capaian (%) TW 1 TW 1 TW 1 Hambatan/ Dukungan Solusi/ Catatan 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - - Orang - - - Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 260,428,540 145,608,000 56% Dokumen 6 5 5 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20,405,000 - 0% Paket 5 - - Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 58,816,340 51,480,000 88% Paket 13 5 5 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - - Paket - - - Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42,710,800 42,483,000 99% Paket 27 27 27 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 48,861,000 39,225,000 80% Paket 5 5 5 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa PENANGGUNG JAWAB Anggaran Realisasi Anggaran s/d Triwulan I Capaian (%) TW 1 TW 1 TW 1 Hambatan/ Dukungan Solusi/ Catatan 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3,395,400 - 0% Dokumen 7 - - Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 42,672,000 12,420,000 29% Laporan 12 3 3 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43,568,000 - 0% Laporan 12 2 2 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 1,315,134,676 282,214,181 21% Jenis 3 1 1 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,972,000 2,493,000 25% Laporan 12 3 3 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 297,465,108 35,310,681 12% Laporan 12 3 3 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1,007,697,568 244,410,500 24% Laporan 12 3 3 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa PENANGGUNG JAWAB Anggaran Realisasi Anggaran s/d Triwulan I Capaian (%) TW 1 TW 1 TW 1 Hambatan/ Dukungan Solusi/ Catatan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 574,299,960 240,566,240 42% Dokumen 3 1 1 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 271,389,960 111,136,240 41% unit 10 10 10 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19,950,000 11,850,000 59% unit 13 6 6 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 282,960,000 117,580,000 42% unit 4 1 1 100% Kasubag Umum dan Kepegawaian 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 6,422,309,763 1,716,974,800 27% Persen 89,50 25 25 100% Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 26,536,550 20,430,000 77% Persen 89,50 25 25 100% Kasi Pelayanan Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa PENANGGUNG JAWAB Anggaran Realisasi Anggaran s/d Triwulan I Capaian (%) TW 1 TW 1 TW 1 Hambatan/ Dukungan Solusi/ Catatan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 6,395,773,213 1,696,544,800 27% Persen 90 25 25 100% Kasi Pelayanan 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 26,536,550 20,430,000 77% jenis 2 1 1 100% Kasi Pelayanan 7.01.02.2.02.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 26,536,550 20,430,000 77% Laporan 2 1 1 100% Kasi Pelayanan 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase infrastruktur yang dipelihara 6,395,773,213 1,696,544,800 27% Persen 5 1 1 100% Kasi Pelayanan Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa PENANGGUNG JAWAB Anggaran Realisasi Anggaran s/d Triwulan I Capaian (%) TW 1 TW 1 TW 1 Hambatan/ Dukungan Solusi/ Catatan 7.01.02.2.03.0001 Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6,395,773,213 1,696,544,800 27% Dokumen 5 1 1 100% Kasi Pelayanan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan /pemberdayaan 1,356,344,030 593,642,800 44% Persen 92 25 25 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberda yaan 1,213,519,330 586,572,800 48% kelompok 10 10 10 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 7.01.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 56,212,230 49,007,800 87% lembaga 10 10 10 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa PENANGGUNG JAWAB Anggaran Realisasi Anggaran s/d Triwulan I Capaian (%) TW 1 TW 1 TW 1 Hambatan/ Dukungan Solusi/ Catatan 7.01.03.2.01.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1,157,307,100 537,565,000 46% laporan 10 4 4 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 142,824,700 7,070,000 5% Laporan 10 10 10 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Meningkatnya kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan Kec. Jambe 142,824,700 7,070,000 5% laporan 10 1 1 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 83,656,000 25,984,000 31% Persen 100 25 25 100% Kasi Trantibum 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 83,656,000 25,984,000 31% Persen 8 2 2 100% Kasi Trantibum Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa PENANGGUNG JAWAB Anggaran Realisasi Anggaran s/d Triwulan I Capaian (%) TW 1 TW 1 TW 1 Hambatan/ Dukungan Solusi/ Catatan 7.01.04.2.01.0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 83,656,000 25,984,000 31% Laporan 8 2 2 100% Kasi Trantibum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 79,497,000 7,347,500 9% Persen 85,89 25 25 100% Kasi Binwas Pemdes 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan baik 79,497,000 7,347,500 9% Dokumen 10 10 10 100% Kasi Binwas Pemdes 7.01.06.2.01.0002 Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 41,596,000 7,347,500 18% Dokumen 10 3 3 100% Kasi Binwas Pemdes 7.01.06.2.01.0017 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan 37,901,000 - 0% Laporan 10 - - Kasi Binwas Pemdes Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa PENANGGUNG JAWAB Anggaran Realisasi Anggaran s/d Triwulan I Capaian (%) TW 1 TW 1 TW 1 Hambatan/ Dukungan Solusi/ Catatan 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 257,355,420 32,933,000 13% Persen 100 25 25 100% Kasi Pemerintahan Umum 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 257,355,420 32,933,000 13% Persen 3 2 2 100% Kasi Pemerintahan Umum 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 161,884,000 - 0% Orang 50 0 0 Kasi Pemerintahan Umum Kode Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Formulasi Satuan Target Tahunan Target Realisasi Capaian Analisa PENANGGUNG JAWAB Anggaran Realisasi Anggaran s/d Triwulan I Capaian (%) TW 1 TW 1 TW 1 Hambatan/ Dukungan Solusi/ Catatan 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 53,901,000 14,259,000 26% Orang 50 15 15 100% Kasi Pemerintahan Umum 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 41,570,420 18,674,000 45% Dokumen 10 3 3 100% Kasi Pemerintahan Umum Berdasarkan tabel 2.1 di atas, berikut analisis dari tabel tersebut :
a.Realisasi yang telah memenuhi target kinerja :
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota selain kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
2. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik seluruh kegiatan telah terserap dengan baik.
3. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, seluruh kegiatan telah terserap dengan baik.
4. 4.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
5. 5.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah mencapai target kinerja 10 desa yang dilakukan pengawasan dan pembinaan.
6. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah berjalan dengan baik. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jambe Tahun sebelumnya dan tahun berjalan 2025, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini : Tabel 2.2 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n- 2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023 Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 90% 100% 100% 100% 100.00% 90% 25% 28% 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 6 4 4 4 100% 4 3 50% 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 2 2 2 100% 2 2 100% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n- 2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023 Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai - - - - 100% - - 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 7 7 7 100% 7 5 83% 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang 3 3 3 3 100% 3 1 33% 7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 4 4 4 100% 4 1 33% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n- 2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023 Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 89.50% 95.00% 97.00% 97.00% 100.00% 100.00% 25.00% 28% Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 90.00% 90.00% 92.00% 92.00% 100.00% 93.00% 23.50% 26% 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 2 2 2 2 100% 3 1 50% 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Persentase infrastruktur yang dipelihara 90% 95% 97% 97% 100% 100% 25% 28% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n- 2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023 Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Sarana Pelayanan Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemb erdayaan 92.00% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00% 28.57% 25.00% 27% 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pembe rdayaan 10 10 10 10 100% 10 10 100% 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 10 10 10 10 100% 10 10 100% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n- 2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023 Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100.00% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00% 25.00% 25% 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 8 5 7 7 100% 8 2 25% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 100.00% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00% 25.00% 25% 5.1.01.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Jumlah desa dengan laporan keuangan baik 10 10 10 10 100% 10 10 100% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n- 2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023 Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2022 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Pemerintahan Desa Sub Kegiatan 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100% - - - 100% 25% 25% 7.1.6.01.2.09 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 3 0 0 0 2 2 67% Berdasarkan tabel 2.2 (TC.29) di atas, realisasi pada triwulan I tahun 2025 telah memenuhi target kinerja, berikut analisis dari tabel tersebut :
7. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai keseluruhan, meski ada beberapa yang belum bisa dilaksanakan.
8. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
9. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
10. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
11. 5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
12. 6.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
13. 7.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
14. 8.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
15. 9.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jambe Perangkat Daerah Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Perangkat Daerah Kecamatan Jambe yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jambe dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, Kepuasan Masyarakat yang menjadi indicator standar pelayanan tetap dikontrol dengan dilakukan review Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap triwulan untuk dicarikan Solusi dari permasalahan yang ada. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :
16. 1.Memberikan pelatihan bagi pegawai di depan meja pelayanan agar sesuai dengan SOP pelayanan.
17. 2.Meningkatkan sistem pelayanan di kecamatan Jambe dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
18. 3.Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.
19. 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam memberikan survey kepuasan masyarakat
20. 5.Meningkatkan inovasi pelayanan yang berorentasi kepada masyarakat untuk memudahkan sistem pelayanan terpadu. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jambe dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang No Indikator SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2022 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 80 85 86 86.5 85.5 86.25 86.5 86.6 Telah sesuai target dan melebihi capaian target Renstra PD 2 Nilai AKIP Kecamatan Jambe Nilai AKIP Hasil Nilai AKIP 75.05 79.05 82.25 75 69 74.65 75 75.5 Di Tahun 2023 mengalami penurunan nilai dikarenakan adanya kebijakan baru penilaian dari tim Inspektorat 3 Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Hasil Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 65 70 - - 70 - - - Telah sesuai target namun di Tahun 2024 sudah tidak menjadi standar indikator kinerja utama kecamatan 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Jambe antara lain sebagai berikut:
21. 1.Masih banyaknya tingkat stunting dan keluarga berisiko stunting di wilayah kecamatan Jambe.
22. 2.Kemiskinan Ekstrim yang menjadi prioritas kabupaten tangerang untuk segera dituntaskan
23. 3.Masih adanya beberapa wilayah rawan banjir di wilayah kecamatan Jambe.
24. 4.Perlunya peningkatan dan pengembangan UMKM di wilayah Jambe guna memberdayakan produk dalam negeri.
25. 5.Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi pelayanan publik yang terintegrasi guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas.
26. 6.Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
27. 7.Masih banyaknya infrastruktur dasar baik jalan, jembatan, saluran drainase, sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang kurang baik dan mendesak untuk dibangun.
28. 8.Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan.
29. 9.Masih kurangnya koordinasi antar SKPD secara maksimal
30. 10.Masih kurangnya tempat penyimpanan arsip yang sesuai. Untuk menjawab isu isu di kecamatan Jambe maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di kecamatan Jambe adalah sebagai berikut :
31. 1.Operasional Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) berupa perlengkapan administrasi, rapat-rapat dan pembinaan, pendampingan lapangan.
32. 2.Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
33. 3.Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
34. 4.Verifikasi dan validasi data pengangguran.
35. 5.Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
36. 6.Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, pojok UMKM di Kecamatan dan Pembinaan UMKM.
37. 7.Pengembangan Inovasi Kecamatan.
38. 8.Pengembangan Kampung Tematik.
39. 9.Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah, Bio Konversi dan Sirkular Ekonomi.
40. 10.Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau).
41. 11.Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
42. 12.Pemeliharaan Stadion Mini.
43. 13.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Jambe Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jambe Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 serta mengikuti arahan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta turut serta dalam Pembangunan yang selaras dengan visi-misi pemerintah pusat, Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Jambe dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 2.4 (T- C.31) berikut ini: Tabel 2.4 (T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber DanaProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) UNSUR KEWILAYAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN JAMBE SEMUA SUB UNIT 16,228,643,002 KECAMATAN Jambe SEMUA SUB UNIT 16,228,643,002 KECAMATAN 16,228,643,002 KECAMATAN 16,228,643,002 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 90% 8,029,480,789 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 90% 8,029,480,789 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 6 219,318,900 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 6 219,318,900 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 127,119,900 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 127,119,900 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber DanaProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 38,027,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 38,027,000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 6 54,172,000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 6 54,172,000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Dokumen 2 5,660,298,713 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Dokumen 2 5,660,298,713 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bul an 25 5,612,007,713 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bul an 25 5,612,007,713 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber DanaProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 12 48,291,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 12 48,291,000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai Dokumen 2 0 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai Dokumen 2 0 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 0 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 0 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 24 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 24 0 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 6 260,428,540 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 6 260,428,540 RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber DanaProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 20,405,000 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 20,405,000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 13 58,816,340 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 13 58,816,340 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 0 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 0 0 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Penyediaan Bahan Logistik Kantor Paket 27 42,710,800 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Penyediaan Bahan Logistik Kantor Paket 27 42,710,800 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 48,861,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 48,861,000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber DanaProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 7 3,395,400 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 7 3,395,400 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 42,672,000 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 42,672,000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 43,568,000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 43,568,000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Jenis 3 1,315,134,676 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Jasa Penunjang Jenis 3 1,315,134,676 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 9,972,000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 9,972,000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber DanaProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 297,465,108 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 297,465,108 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 1,007,697,568 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 1,007,697,568 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 3 574,299,960 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 3 574,299,960 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 10 271,389,960 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 10 271,389,960 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber DanaProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 13 19,950,000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 13 19,950,000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 4 282,960,000 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 4 282,960,000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 6,422,309,763 6,422,309,763 Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 89,50% 26,536,550 Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 89,50% 26,536,550 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 90% 6,395,773,213 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 90% 6,395,773,213 RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber DanaProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Jenis 2 26,536,550 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Jenis 2 26,536,550 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 26,536,550 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 26,536,550 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase infrastruktur yang dipelihara Persen 5 6,395,773,213 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase infrastruktur yang dipelihara Persen 5 6,395,773,213 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Terlaksananya Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dokumen 5 6,395,773,213 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Terlaksananya Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dokumen 5 6,395,773,213 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber DanaProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaan Persen 92.00% 1,356,344,030 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pe mberdayaan Persen 92.00% 1,356,344,030 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pe mberdayaan Kelompok 10 1,213,519,330 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pe mberdayaan Kelompok 10 1,213,519,330 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 10 56,212,230 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 10 56,212,230 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Laporan 10 1,157,307,100 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Laporan 10 1,157,307,100 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber DanaProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 10 142,824,700 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 10 142,824,700 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 10 142,824,700 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 10 142,824,700 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 83,656,000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 83,656,000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Persen 100 83,656,000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Persen 100 83,656,000 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Kab. Tangerang , Jambe, Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Laporan 8 83,656,000 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Kab. Tangerang , Jambe, Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Laporan 8 83,656,000 PENDAPA TAN ASLI RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber DanaProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Semua Kel/Desa Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Semua Kel/Desa Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan DAERAH (PAD) PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 100% 257,355,420 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 100% 257,355,420 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Dokumen 3 257,355,420 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Dokumen 3 257,355,420 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Orang 50 161,884,000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Orang 50 161,884,000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber DanaProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Orang 50 53,901,000 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Orang 50 53,901,000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 10 41,570,420 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 10 41,570,420 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Persen 85,89% 79,497,000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Persen 85,89% 79,497,000 RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Sumber DanaProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Jumlah desa dengan laporan keuangan baik Dokumen 10 79,497,000 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Jumlah desa dengan laporan keuangan baik Dokumen 10 79,497,000 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 10 41,596,000 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 10 41,596,000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Laporan 10 37,901,000 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kab. Tangerang , Jambe, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Laporan 10 37,901,000 PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2.5.1 Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Desa/Kelurahan atau lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan. 2.5.2 Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting yang akan menjadi prioritas dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Jambe sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa/Kelurahan yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait. 2.5.3 Beberapa usulan dari masyarakat pada tahun 2024 yang belum masuk dalam APBD 2025, akan dianalisa kembali pada Renja Perubahan Tahun 2025 ini sesuai dengan ketersediaan pagu yg ada. Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Jambe menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu :
44. 1.Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik kecamatan Jambe Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis antara lain :
45. 1.Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan
46. 2.Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Jambe pada dasarnya masih tetap mengacu dan pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman dan kebutuhan. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang merencanakan akan melaksanakan sebanyak 6 (Enam) program, 13 (Tiga Belas) kegiatan yang di dukung oleh 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan, terlampir pada Tabel 3.1 di bawah ini: Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Pendanaan Kecamatan Jambe Tahun Anggaran 2025 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih Penanggung Jawab Keterangan Selisih Satuan Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7 Unsur Kewilayahan 7 Kecamatan Jambe Semua Sub Unit 18.607.379.269 2.378.736.267 Kecamatan Jambe 7.01 Kecamatan 18.607.379.269 2.378.736.267 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Capaian Progra m : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 90% 8.074.862.937 45.382.148 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Dokumen 6 252.607.900 33.289.000 7.01.01.2.01 .0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 139.028.900 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 11.909.000 Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Jambe Penambahan anggaran bahan cetak dan makan minum N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih Penanggung Jawab Keterangan Selisih Satuan Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.01.2.01 .0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 59.407.000 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 21.380.000 Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Jambe Penambahan anggaran bahan cetak dan makan minum 7.01.01.2.01 .0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 6 54.172.000 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Jambe 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : Jumlah laporan keuangan Dokumen 2 5.521.888.981 -138.409.732 7.01.01.2.02 .0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bul an 25 5.470.943.981 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) -141.063.732 Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Jambe Pengurangan Gaji dan Tunjangan karena pegawai ada yang mutasi N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih Penanggung Jawab Keterangan Selisih Satuan Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.01.2.02 .0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 12 50.945.000 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 2.654.000 Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Jambe Penambahan anggaran bahan cetak dan makan minum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai Dokumen 1 39.504.000 39.504.000 7.01.01.2.05 .0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1 39.504.000 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 39.504.000 Kasubag Umpeg Kec. Jambe Penambahan Pengadaan Pakaian Dinas 7.01.01.2.05 .0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang - - PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasubag Umpeg Kec. Jambe 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 304.980.340 44.551.800 7.01.01.2.06 .0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Paket 5 20.405.000 PENDA PATAN ASLI 0 Kasubag Umpeg Kec. Jambe N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih Penanggung Jawab Keterangan Selisih Satuan Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana an Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan DAERA H (PAD) 7.01.01.2.06 .0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 13 103.338.140 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 44.521.800 Kasubag Umpeg Kec. Jambe Penambahan Pembelian Peralatan dan Perlengkapa n Kantor 7.01.01.2.06 .0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 0 0 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasubag Umpeg Kec. Jambe 7.01.01.2.06 .0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Paket 27 42.710.800 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasubag Umpeg Kec. Jambe 7.01.01.2.06 .0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 48.861.000 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasubag Umpeg Kec. Jambe 7.01.01.2.06 .0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 7 3.395.400 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih Penanggung Jawab Keterangan Selisih Satuan Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.01.2.06 .0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 42.672.000 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasubag Umpeg Kec. Jambe 7.01.01.2.06 .0009 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 43.598.000 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 30.000 Kasubag Umpeg Kec. Jambe Penghapusa n biaya tiket pesawat yang berpotensi tidak dilaksanakan, dan penambahan uang harian rapat 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Jumlah Laporan Jasa Penunjang Jenis 3 1.409.934.676 94.800.000 7.01.01.2.08 .0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 9.972.000 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasubag Umpeg Kec. Jambe 7.01.01.2.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Laporan 12 297.465.108 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasubag Umpeg Kec. Jambe N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih Penanggung Jawab Keterangan Selisih Satuan Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana dan Listrik yang Disediakan 7.01.01.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 1.102.497.568 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 94.800.000 Kasubag Umpeg Kec. Jambe Penambahan Honor THR & Gaji 13 Non ASN Kecamatan Jambe 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 3 545.947.040 -28.352.920 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih Penanggung Jawab Keterangan Selisih Satuan Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.01.2.09 .0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 10 279.987.040 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 8.597.080 Kasubag Umpeg Kec. Jambe Pengurangan karena ada pertukaran anggaran kode rekening pada BBM dan Pemeliharaa n Motor Sampah, dan Penambahan armada truk sampah 7.01.01.2.09 .0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 13 41.950.000 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 22.000.000 Kasubag Umpeg Kec. Jambe Penambahan pemeliharaan komputer 7.01.01.2.09 .0010 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi unit 4 224.010.000 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) -58.950.000 Kasubag Umpeg Kec. Jambe Pengurangan 1 pemeliharaan untuk pengadaan yang lainnya yang dianggap lebih urgent N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih Penanggung Jawab Keterangan Selisih Satuan Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Persen 89,50% 8.744.723.882 2.322.414.119 Capaian Progra m : Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 89,50% 26.536.550 0 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 90% 8.718.187.332 2.322.414.119 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Keluaran : Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan jenis 2 26.536.550,00 0 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih Penanggung Jawab Keterangan Selisih Satuan Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.02.2.02 .0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 26.536.550,00 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasi Pelayanan Kec. Jambe 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Keluaran : Persentase infrastruktur yang dipelihara Persen 5 8.718.187.332 2.322.414.119 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih Penanggung Jawab Keterangan Selisih Satuan Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.02.2.03 .0001 Sub kegiatan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Keluaran : Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Dokumen 5 8.718.187.332 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 2.322.414.119 Kasi Pelayanan Kec. Jambe Penambahan titik untuk kegiatan infrastruktur di Kecamatan, dan Pengadaan Gerobak Motor untuk penanganan sampah 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Capaian Progra m : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan Persen 92% 1.356.344.030 0 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Keluaran : Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan kelompok 10 1.213.519.330,0 0 0 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih Penanggung Jawab Keterangan Selisih Satuan Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 7.01.03.2.01 .0001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Keluaran : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa lembaga 10 56.212.230 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasi Pemberdayaa n Kec. Jambe 7.01.03.2.01 .0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Keluaran : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan laporan 10 1.157.307.100 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasi Pemberdayaa n Kec. Jambe 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 10 142.824.700 0 7.01.03.2.03 .0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Keluaran Meningkatnya kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembe laporan 10 142.824.700 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasi Pemberdayaa n Kec. Jambe N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih Penanggung Jawab Keterangan Selisih Satuan Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana rdayaan Kec. Jambe 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Capaian Progra m : Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100% 83.656.000 0 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Keluaran : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Persen 8 83.656.000 0 7.01.04.2.01 .0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Keluaran Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 8 83.656.000 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasi Trantibum dan Linmas Kec. Jambe N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih Penanggung Jawab Keterangan Selisih Satuan Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA Capaian Progra m Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Persen 85,89% 90.437.000 10.940.000 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Keluaran Jumlah desa dengan laporan keuangan baik Dokumen 10 90.437.000 10.940.000 7.01.06.2.01 .0002 Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Keluaran Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 10 52.536.000 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 10.940.000 Kasi Binwas Pemdes Kec.Jambe Penambahan anggaran kegiatan dalam sub kegiatan 7.01.06.2.01 .0017 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Keluaran Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Laporan 10 37.901.000 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasi Binwas Pemdes Kec.Jambe 6 7.01.05 PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 100% 257.355.420 0 N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih Penanggung Jawab Keterangan Selisih Satuan Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana PEMERINTAHA N UMUM 7.01.05.2.01 Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Persen 3 257.355.420 0 7.01.05.2.01 .0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Orang 50 161.884.000 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasi Pemerintahan Umum Kec. Jambe N o Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Selisih Penanggung Jawab Keterangan Selisih Satuan Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.01 .0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Orang 50 53.901.000 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasi Pemerintahan Umum Kec. Jambe 7.01.05.2.01 .0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 10 41.570.420 PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) 0 Kasi Pemerintahan Umum Kec. Jambe 5.1 Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain :
47. 1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
48. 2.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Jambe;
49. 3.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
50. 4.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang ini juga mengacu pada Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 5.2 Kaidah Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
51. 1.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPD tahun pertama yaitu 2024 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025
52. 2.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Perubahan Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada dokumen perencanaan 5.3 Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang Demikian dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Jambe ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2025 Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Jambe, dan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Jambe Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
53. 50.Kecamatan Jayanti (Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan) disusun karena adanya dinamika dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja (Renja) awal yang telah ditetapkan. Dokumen ini biasanya disusun oleh Perangkat Daerah (PD) sebagai bagian dari dokumen perencanaan tahunan yang mengalami perubahan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, dalam perjalanannya, pelaksanaan Renja Tahun 2025 mengalami dinamika yang memerlukan penyesuaian baik dari sisi kebijakan, teknis pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran. Renja Perubahan Kecamatan Jayanti Tahun 2025 disusun sebagai bentuk respons terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada semester I, serta menindaklanjuti adanya perubahan kebijakan dan alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah. Beberapa kegiatan prioritas perlu disesuaikan, baik dalam bentuk pengurangan, penambahan, maupun pergeseran kegiatan, guna menjamin ketercapaian target kinerja kecamatan secara optimal. Selain itu, terdapat pula kebutuhan penyesuaian kegiatan sebagai dampak dari aspirasi masyarakat yang muncul dalam Musrenbang, perubahan kondisi wilayah, serta arahan strategis dari pimpinan daerah dalam rangka percepatan pelayanan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan demikian, penyusunan Renja Perubahan ini diharapkan mampu memberikan arah pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Jayanti. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai- nilai dan normanorma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaan diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi. Sebagai sebuah Dokumen penting Pemerintah Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis, karena Renja menerjemahkan Perencanaan Strategis (Renstra) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja sangatlah penting sebagai acuan OPD Kecamatan Jayanti untuk melaksanakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dan senang akan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Jayanti. Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jayanti Tahun 2025 adalah:
54. 1.Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
55. 2.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
56. 3.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;
57. 4.Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
58. 5.Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
59. 6.Peraturan Mentri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
60. 7.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
61. 8.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
62. 9.Keputusan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jayanti Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk menyesuaikan rencana pembangunan tahunan Kecamatan dengan dinamika perkembangan yang terjadi, baik dari aspek kebijakan, anggaran, kondisi riil lapangan, maupun hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan semester pertama tahun anggaran berjalan. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Kecamatan yang lebih akurat, realistis, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jayanti Tahun 2024 ini adalah Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan. Dan Penyusunan Renja Perubahan ini bertujuan untuk:
63. 1.Menyesuaikan target kinerja program dan kegiatan Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan semester I Tahun 2025.
64. 2.Mengakomodasi perubahan kebijakan, prioritas pembangunan, dan alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah.
65. 3.Menyempurnakan rencana kerja tahunan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah terkini.
66. 4.Menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan melalui perencanaan yang lebih tepat sasaran.
67. 5.Menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten/Kota. 1.4 Sistimatika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut : I. PENDAHULUAN BAB ini mencakup tentang latar belakang penyusunan Renja Tahun 2025, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Tahun 2025 dan Sistematika Penulisan. II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II BAB ini mencakup tentang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB ini mencakup tentang rencana kerja dan anggaran Perubahan tahun 2025. V. PENUTUP Turunan Renja OPD tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan capaian Program dan Kegiatannya dapat kita lihat dalam evaluasi Renja tahun lalu, dan sebagai acuan kinerja tahun berikutnya. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :
68. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Kegiatan :
a.Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d.Administrasi Umum Perangkat Daerah
e.Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
f.Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
1. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
b.Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
1. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
a.Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa
1. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
1. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
1. 1.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pengukuran kinerja Kecamatan Jayanti di dasarkan pada sasaran- sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut ini : Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Kecamatan Jayanti Tahun Anggaran 2025 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan Target indikator Realisasi Indikator Capaian (%) 2 3 4 5=(4/3)*100 6 7 8 9 10 11=(10/9) *100 KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.544.069.367,00 3.078.615.530,00 47,04 % 52,96 % Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 53 53 100,00 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.030.000,00 26.600.000,00 46,64 % 64,04 % Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Dokumen 6 6 100,00 % Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.260.000,00 9.000.000,00 73,41 % 74,27 % Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen - - 0,00 % Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.995.000,00 5.475.000,00 27,38 % 67,14 % Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 2 100,00 % Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.775.000,00 12.125.000,00 48,94 % 50,70 % Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 2 2 100,00 % Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.441.708.739,00 2.209.983.168,00 49,76 % 66,30 % Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan Dokumen 8 8 100,00 % Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.427.278.739,00 2.199.033.168,00 49,67 % 56,19 % Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dokumen 6 6 100,00 % Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14.430.000,00 10.950.000,00 75,88 % 76,41 % Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 2 2 100,00 % Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 96.080.200,00 17.208.000,00 17,91 % 33,58 % Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen - - 0,00 % Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 51.245.000,00 17.208.000,00 33,58 % 33,58 % Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket - - 0,00 % Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 44.835.200,00 0,00 0,00 % 0,00 % Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Dokumen - - 0,00 % Administrasi Umum Perangkat Daerah 412.778.800,00 140.112.970,00 33,94 % 49,48 % Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 22 22 100,00 % Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.840.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket - - 0,00 % Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 135.581.300,00 24.000.000,00 17,70 % 17,76 % Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 100,00 % Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.870.500,00 16.618.500,00 79,63 % 79,63 % Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket - - 0,00 % Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.544.000,00 22.885.000,00 70,32 % 70,57 % Penyediaan Bahan Logistik Kantor Paket 1 1 100,00 % Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.820.000,00 4.803.600,00 18,60 % 23,00 % Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 2 100,00 % Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 82.968.000,00 33.655.870,00 40,56 % 48,79 % Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 6 6 100,00 % Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.797.000,00 27.345.000,00 46,51 % 53,65 % Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 6 6 100,00 % Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.358.000,00 10.805.000,00 23,82 % 52,95 % Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 6 6 100,00 % Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.051.015.768,00 479.515.422,00 45,62 % 53,27 % Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Dokumen 18 18 100,00 % Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.832.200,00 4.916.100,00 50,00 % 50,00 % Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 6 6 100,00 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.134.000,00 40.641.322,00 36,24 % 50,00 % Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 6 6 100,00 % Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 929.049.568,00 433.958.000,00 46,71 % 59,82 % Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 6 6 100,00 % Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 485.455.860,00 205.195.970,00 42,27 % 48,67 % Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 14 14 100,00 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.622.884,00 31.343.228,00 44,38 % 52,78 % Jumlah Dokumen Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Dokumen 6 6 100,00 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 156.182.976,00 41.162.742,00 26,36 % 35,11 % Jumlah Dokumen Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Dokumen 6 6 100,00 % Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.650.000,00 3.150.000,00 10,99 % 50,26 % Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 14 14 100,00 % Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 230.000.000,00 129.540.000,00 56,32 % 56,52 % Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 1 1 100,00 % yang Dipelihara/Direhabilitasi PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.629.298.040,00 2.216.444.000,00 47,88 % 48,78 % Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 46 46 100,00 % Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 50 50 100,00 % Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 31.737.600,00 9.044.000,00 28,50 % 49,21 % Jumlah laporan pelayanan Dokumen 2 2 100,00 % Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 31.737.600,00 9.044.000,00 28,50 % 49,21 % Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Dokumen 2 2 100,00 % Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 4.597.560.440,00 2.207.400.000,00 48,01 % 48,35 % Jumlah dokumen pemeliharaan Dokumen 27 27 100,00 % Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4.597.560.440,00 2.207.400.000,00 48,01 % 48,35 % Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 27 27 100,00 % PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.541.298.500,00 731.837.798,00 47,48 % 75,69 % Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa n % 54 54 100,00 % Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.541.298.500,00 731.837.798,00 47,48 % 75,69 % Jumlah Laporan Pemberdayaan Dokumen 7 7 100,00 % Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 69.800.900,00 69.491.100,00 99,56 % 100,00 % Jumlah Dokumen Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Dokumen - - 0,00 % Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.471.497.600,00 662.346.698,00 45,01 % 51,37 % Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 7 7 100,00 % PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 63.975.000,00 8.970.000,00 14,02 % 26,34 % Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 50 50 100,00 % Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 63.975.000,00 8.970.000,00 14,02 % 26,34 % Jumlah laporan gangguan trantibum Dokumen 2 2 100,00 % Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 63.975.000,00 8.970.000,00 14,02 % 26,34 % Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 2 2 100,00 % PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 258.142.000,00 25.726.000,00 9,97 % 37,46 % Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 50 50 100,00 % Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 50 50 100,00 % Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 258.142.000,00 25.726.000,00 9,97 % 37,46 % Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Dokumen 4 4 100,00 % Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 226.496.000,00 2.920.000,00 1,29 % 2,60 % Jumlah Dokumen Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Dokumen 2 2 100,00 % Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 31.646.000,00 22.806.000,00 72,07 % 72,32 % Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Dokumen 2 2 100,00 % PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 60.291.000,00 30.782.000,00 51,06 % 57,01 % Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 54 54 100,00 % Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 60.291.000,00 30.782.000,00 51,06 % 57,01 % Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Dokumen 6 6 100,00 % Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14.725.000,00 5.824.000,00 39,55 % 40,07 % Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 2 2 100,00 % Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 22.790.000,00 7.730.000,00 33,92 % 55,33 % Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dokumen 2 2 100,00 % Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 22.776.000,00 17.228.000,00 75,64 % 75,64 % Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokumen 2 2 100,00 % Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Jayanti sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025. Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Jayanti Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Jayanti 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut: Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Kode Urusan/Bidang Urusan PD Dan Program/Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

(2022)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) Target Program dan Kegaitan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Target Renja PD tahun 2023 Realisasi Renja PD tahun 2023 Tingkat Realisasi(%) Realisasi Capaian Program dan Kegaitan s/d tahun berjalan
(2025)Tingkat capaian realiasi target Renstra (%) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 25% 25% 100 100% 50% 100% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 12 100% 3 3 100 6 6 6 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 16 100% 1 1 100 1 8 1 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 4 1 4 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 74 100% 2 2 100 8 22 8 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang 36 100% 1 1 100 3 18 3 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53 100% 3 3 100 4 14 4 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100% 100 20,6% 20,6% 100 100% 46% 100% Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 91,94 50% 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 4 3 1 1 100 1 2 1 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 59 60 1 1 100 1 27 1 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100% 75 15% 15% 100 100% 54% 100% 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 13 75 4 4 100 2 7 7 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% 71,43% 8,75% 8,75% 100 100% 50% 100% 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 4 71.43% 1 1 100 4 2 4 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100% - 100% 50% 100% Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100% 100% 50 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 12 - 2 4 2 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 100% 91,67 9,39% 9,39% 100 100% 55% 100% 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 8 2 2 2 100 100% 6 7 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan, antara lain:
1. a.Adanya kondisi dan regulasi yang berdampak pada pengurangan sasaran kegiatan atau tahapan kegiatan;
2. b.telah tercapainya keluaran yang ditetapkan, namun dari sisi keuangan belum mencapai 100%;
3. c.adanya tahapan atau sub output yang serupa, baik dengan OPD lain dengan sasaran wilayah maupun dengan pemerintahan desa;
4. d.pengeluaran kegiatan sesuai dengan kewajiban pembayaran pihak penyedia jasa;
5. e.perlunya pelaksanaan yang komprehensif (terpadu/terkait dengan OPD teknis lain) sehingga bila pelaksanaannya dipaksakan akan menimbulkan permasalahan baru;
6. f.waktu untuk melaksanakan kegiatan, tersita karena tugas-tugas pembantuan dan penugasan untuk menangani hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat;
7. g.masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan;
8. h.kelompok sasaran atau target yang sama dengan kegiatan pada pemerintahan desa dan OPD lain. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja/kegiatan Tahun 2025, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Jayanti adalah:
  1. 1.Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Jayanti, berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Jayanti pada umumnya; dan
  2. 2.Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Jayanti berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Jayanti. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jayanti Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampak terhadap kelangsungan organisasi pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan oleh faktor kunci keberhasilan, antara lain :
  3. 1.Lingkungan internal Kekuatan : • Visi dan misi organisasi yang jelas • Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan • Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan • Kewenangan koordinasi di tingkat Kecamatan • Adanya sarana dan prasarana yang memadai Kelemahan : • Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai • Belum adanya SPM Kecamatan Jayanti • Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran • Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
  4. 2.Lingkungan eksternal Peluang: • RPJM Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026 • Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Tangerang • Dukungan dan partisipasi masyarakat luas • Diklat peningkatan kualitas aparatur • Kehidupan sosial, budaya dan keragaman masyarakat • Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram. Ancaman : • Kecendrungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat • Kondisi ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah • Belum adanya batas wilayah yang permanen • Partisipasi masyarakat yang masih kurang Analisis pencapaian pelayanan minimal Kecamatan Jayanti, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikor kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra 2023-2026 dan perkiraan pencapaian Renstra 2024-2026, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini : Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang No . Indikator Kinerja Utama IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2027 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 66% 68,75% 68,75% Bukan termasuk Indeks Pelayanan lagi 2 Nilai AKIP Kecamatan Jayanti Nilai AKIP Kecamatan Jayanti 77 77,5 80 63,45 64,45 80 85,5 3 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 85 85,5 86 84,50 82,50 83,13 86 84 Nilai Realisasi Sesuai hasil Survey Kepuasan Semester 1 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jayanti bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
  5. 1.Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dengan belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum akan pada nilai evaluasi Akip yang kurang baik karena tidak adanya data base yang memadai dan mendukung sehingga perlunya monitoring secara berkala baik itu kinerja maupun anggaran kegiatannya yang mendukung pencapaian yang baik. Dan belum optimalnya pemahaman Pemerintahan Desa terkait ketertiban dan kelengkapan administrasi laporan keuangan, akan berakibat pada buruk penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga perlu diadakannya monitoring dan evaluasi pemerintahan desa ;
  6. 2.Pelayanan Publik yang belum optimal. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat; Pemetaan terhadap permasalahan di Kecamatan Jayanti perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang dirumuskan dalam Rencana strategis Kecamatan Jayanti Tahun 2024-2026. Berikut isu penting yang ada di Kecamatan Jayanti : Tabel Isu-Isu Penting Kecamatan Jayanti No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Isu Strategis Solusi PROGRAM 1 2 3 4 5 6 1 Belum Optimalnya Penyelenggara an Pemerintahan Umum Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Belum Optimal Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan Database Rencana Pembangunan belum tersedia secara optimal sehingga berdampak pada nilai evaluasi AKIP Adanya Monitoring dan Evaluasi setiap Triwulan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyelenggara an Pemerintahan Desa Tidak Tepat Waktu Belum Optimalnya pemahaman Pemerintahan Desa terkait ketertiban dan kelengkapan administrasi laporan keuangan diadakan monitoring dan evaluasi dengan indikator Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah Belum optimalnya pergerakan ekonomi kerakyatan, UMKM dan kelompk masyarakat diadakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pada kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal Kondisi Urban Kecamatan Jayanti yang di lapangan masih terdapat beberapa kondisi yang perlu penanganan diantaranya ketertiban pasar sentiong, ketertiban dan kenakalan remaja adanya kegiatan monitoring secara berkala dan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Polsek terdapat pada sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian dan Koramil Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kebijakan tata ruang wilayah kecamatan yang belum tertata dengan memperhatika n lingkungan Masih belum optimalnya penataan ruangan, lingkungan dan kebersihan di wilayah Kecamatan Jayanti adanya kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum untuk memfasilitasi masalah tersebut, mulai dari penanganan sampah oleh petugas kebersihan hingga pemeliharaan fasilitas umum serta rumah tidak layak huni PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan Infrastruktur penunjang lingkungan masih minim Belum Optimalnya Pelayanan Publik Penerapan Sistem Pelayanan Berbasis IT Rendah kepuasan masyarakat pada pelayanan di Kecamatan Jayanti masih belum oprimal adanya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Infrastruktur Pelayanan Publik Masih Kurang Kurangnya Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Desa SOP dan SPM yang dibuat belum sesuai dengan standar 2.4 Review Terhadap Awal RKPD Rancangan Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan agar dapa berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Dokumen perencanaan berawal dari RPJMD Kabupaten Tangerang, Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Kerja Kecamatan. Rencana kerja Kecamatan tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kecamatan Jayanti tahun 2024 - 2026, rencana kerja ini agar mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan Kecamatan. Sehingga dapat mewujudkan seluruh program dan kegiatan Kabupten Tangerang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang. Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN Keterangan Perbedaan Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Pagu Indikatif (Rp) Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Pagu Indikatif (Rp) KECAMATAN 13.422.338.429,00 KECAMATAN 13.422.338.429,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 6.690.348.003,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 6.799.333.889,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 77.083.900,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 69.600.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 13.557.500,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 12.260.000,00 Adanya Efisiensi Anggaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 37.288.800,00 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 19.995.000,00 Adanya Efisiensi Anggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 26.237.600,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 24.775.000,00 Adanya Efisiensi Anggaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang 4.235.610.142,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang 4.442.818.739,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 4.207.568.342,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 4.420.143.261,00 Adanya kekurangan pembayaran tunjangan dan TPBK ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 28.041.800,00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 14.430.000,00 Adanya Efisiensi Anggaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 125.065.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 108.347.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 74.427.000,00 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 51.245.000,00 Sesuai dengan Kebutuhan dan jumlah pegawai Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 50.638.000,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 44.835.200,00 Sesuai dengan Kebutuhan dan jumlah pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 543.296.500,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 481.979.800,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.453.400,00 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.840.000,00 Sesuai dengan jumlah kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 176.649.700,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 335.581.300,00 Sesuai dengan jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.500.000,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 20.870.500,00 Sesuai dengan jumlah kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 43.878.000,00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.544.000,00 Sesuai dengan jumlah kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 56.999.000,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.820.000,00 Sesuai dengan jumlah kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 27.086.400,00 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 82.968.000,00 Sesuai dengan jumlah kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 90.400.000,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 58.797.000,00 Adanya Efisiensi Anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 127.330.000,00 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 45.358.000,00 Adanya Efisiensi Anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.144.391.480,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.051.015.768,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 30.797.880,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 9.832.200,00 Adanya Efisiensi Anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 161.599.600,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 112.134.000,00 Sesuai dengan kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 951.994.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 991.449.568,00 Adanya penambahan gaji THR dan gaji 13 Non ASN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 564.900.981,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 485.455.860,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 77.442.892,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 70.622.884,00 Sesuai dengan kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 175.534.988,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 156.182.976,00 Sesuai dengan kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 21.350.000,00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 28.650.000,00 Sesuai dengan kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 290.573.101,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 230.000.000,00 Sesuai dengan kebutuhan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 90 Persen Persen 5.476.319.212,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 90 Persen Persen 4.699.298.040,00 DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Dokumen 45.804.200,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Dokumen 41.497.800,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 45.804.200,00 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 31.737.600,00 Adanya Efisiensi Anggaran Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 5.430.515.012,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 4.605.230.440,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 5.430.515.012,00 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 4.667.560.440,00 Adanya rincian belanja yang dialihkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100 Persen 1.594.557.340,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100 Persen 1.541.298.500,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Dokumen 1.594.557.340,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Dokumen 1.734.301.900,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakatan 64.994.140,00 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakatan 69.800.900,00 Seuai dengan krbutuhan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.529.563.200,00 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.471.497.600,00 Seuai dengan krbutuhan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 Persen 118.488.700,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 Persen 63.975.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 118.488.700,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 88.050.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 118.488.700,00 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 63.975.000,00 Adanya Efisiensi Anggaran PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 Persen 172.110.700,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 Persen 258.142.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 Orang 49.688.600,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 Orang 311.040.000,00 Adanya kegiatan HUT RI yang merupakan kewenangan dalam kegiatan ini Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 Orang 226.496.000,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 Orang 226.496.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 122.422.100,00 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 31.646.000,00 Adanya Efisiensi Anggaran PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100 Persen 155.726.600,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100 Persen 60.291.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 40 Orang 155.726.600,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 40 Orang 81.768.000,00 Adanya Efisiensi Anggaran Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 52.204.300,00 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 14.725.000,00 Adanya Efisiensi Anggaran Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4 Dokumen 54.153.900,00 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4 Dokumen 22.790.000,00 Adanya Efisiensi Anggaran Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 43.448.400,00 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 22.776.000,00 Adanya Efisiensi Anggaran 14.207.550.555,00 13.422.338.429,00 Penjelasan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Jayanti, ada perbedaan baik didalam nama kegiatan/sub kegiatan, indikator serta anggaran. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya program efisiensi yang dilaksanakan mulai dari Pemerintah Pusat sampai Daerah, serta adanya kebutuhan yang memang mendesak dan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Serta sesuai dengan Kebutuhan Kecamatan. 2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kecamatan Jayanti merupakan salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemerintahan yang mengemban misi dari Kabupaten Tangerang yaitu : Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Dan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel. Usulan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jayanti, salah satunya didapatkan dari usulan Masyarakat melalui proses musrenbang, yang diawali dari musrenbang Desa kemudian diusulkan dimusrenbang Kecamatan yang telah dilakukan, Serta usulan berdasarkan kewenangan Kecamatan. Usulan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan, Bahwa fungsi Kecamatan adalah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, mengelola fasilitas umum, mengembangkan ekonomi dan usaha daerah dan tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada daerah. dan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang yang terdiri dari Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan. Berikut hasil penelaahan program dan kegiatan masyarakat di wilayah pemerintahan Kecamatan Jayanti untuk tahun 2025 : Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang No Program// Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100,00% 7.334.080.942 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 6 Dokumen 86.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Jayanti Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 17.765.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Jayanti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 43.220.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Jayanti Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 25.015.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 1 Dokumen 4.629.881.443 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Jayanti Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 4.614.341.443,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP Kec. Jayanti Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.540.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 1 Dokumen 225.871.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Jayanti Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 152.111.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Jayanti Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 73.760.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Dokumen 658.473.500 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Jayanti Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.840.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Jayanti Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 265.788.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Jayanti Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 16.618.500 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Jayanti Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 2 Peket 48.829.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Jayanti Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 78.410.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga Kec. Jayanti Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Laporan 22.968.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Jayanti Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 90.600.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Jayanti Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 124.420.000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Jasa Penunjang 3 Dokumen 1.059.787.800 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Jayanti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 14.032.200 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Jayanti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 136.599.600 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Jayanti Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 909.156.000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 674.067.199 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Jayanti Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 77.444.500 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Jayanti Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 121.543.600 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Jayanti Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 39.150.000 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Jayanti Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 435.929.099 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100% 45.614.500 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 90% 2.966.750.650 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 1 Dokumen 45.614.500 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Jayanti Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 45.614.500 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 1 Dokumen 2.966.750.650 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Jayanti Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 2.966.750.650 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100% 1.385.902.351 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 2 Dokumen 1.385.902.351 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Jayanti Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga 66.718.900 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Jayanti Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1.319.183.451 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% 77.270.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 1 Dokumen 77.270.000 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Jayanti Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 77.270.000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100% 156.680.000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 7 Dokumen 156.680.000 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Jayanti Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 61.740.000 07.01.06.2.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kec. Jayanti Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4 Dokumen 53.200.000 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Jayanti Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 41.740.000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 98.043.000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 2 Dokumen 98.043.000 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kec. Jayanti Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 40 Orang 44.043.000 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Jayanti Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 54.000.000 12.064.341.443,00 Untuk menginplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun program dan kegiatan dalam perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jayanti adalah sebagai berikut :
  7. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9. a.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10. b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11. c.Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12. a.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13. b.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14. a.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
15. b.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
16. a.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17. b.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18. c.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19. d.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20. e.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
21. f.Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
22. g.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
23. a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24. b.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25. c.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
26. a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
27. b.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  1. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik A. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
28. a.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan B. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
29. a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
  1. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
30. a.Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
31. b.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  1. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum A. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
32. a.Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  1. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
33. a.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
34. b.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
  1. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa A. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
35. a.Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
36. b.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
37. c.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
38. d.Koordinasi Pendampingan desa diwilayahnya Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jayanti disajikan pada tabel berikut : Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jayanti Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Kecamatan Jayanti 12.064.341.443,00 13.501.105.307,00 13.422.338.429,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 12.064.341.443,00 13.501.105.307,00 13.422.338.429,00 7 01 KECAMATAN 12.064.341.443,00 13.501.105.307,00 13.422.338.429,00 1 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 7.334.080.942,00 6.639.217.167,00 6.799.333.889,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 3 Dokumen 86.000.000,00 69.600.000,00 69.600.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 17.765.000,00 17.765.000,00 12.260.000,00 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 43.220.000,00 26.820.000,00 19.995.000,00 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 25.015.000,00 25.015.000,00 24.775.000,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 Dokumen 20 Orang 4.629.881.443,00 4.442.818.739,00 4.442.818.739,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 20 Orang/bulan 4.614.341.443,00 4.427.278.739,00 4.420.143.261,00 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.540.000,00 15.540.000,00 14.430.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Dokumen 1 Paket 225.871.000,00 108.347.000,00 108.347.000,00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 1 Paket 152.111.000,00 51.245.000,00 51.245.000,00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 40 Orang 73.760.000,00 57.102.000,00 44.835.200,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Dokumen 1 Paket 658.473.500,00 481.979.800,00 481.979.800,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.840.000,00 10.840.000,00 10.840.000,00 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 265.788.000,00 135.581.300,00 335.581.300,00 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 16.618.500,00 20.870.500,00 20.870.500,00 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 48.829.000,00 32.544.000,00 32.544.000,00 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 78.410.000,00 34.190.000,00 25.820.000,00 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 22.968.000,00 82.968.000,00 82.968.000,00 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 90.600.000,00 74.200.000,00 58.797.000,00 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 124.420.000,00 90.786.000,00 45.358.000,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 12 Laporan 1.059.787.800,00 1.051.015.768,00 1.051.015.768,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 14.032.200,00 9.832.200,00 9.832.200,00 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 136.599.600,00 112.134.000,00 112.134.000,00 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 909.156.000,00 929.049.568,00 991.449.568,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Dokumen 2 Unit 674.067.199,00 485.455.860,00 485.455.860,00 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 77.444.500,00 70.622.884,00 70.622.884,00 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 121.543.600,00 156.182.976,00 156.182.976,00 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 39.150.000,00 28.650.000,00 28.650.000,00 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 435.929.099,00 230.000.000,00 230.000.000,00 2 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara - 100 90 Persen Persen 3.012.365.150,00 4.646.728.240,00 4.699.298.040,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 4 Dokumen 45.614.500,00 41.497.800,00 41.497.800,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 45.614.500,00 41.497.800,00 31.737.600,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - 1 Dokumen 2.966.750.650,00 4.605.230.440,00 4.605.230.440,00 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 4 Dokumen 2.966.750.650,00 4.605.230.440,00 4.667.560.440,00 3 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100 Persen 100 Persen 1.385.902.351,00 1.734.301.900,00 1.541.298.500,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.385.902.351,00 1.734.301.900,00 1.734.301.900,00 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakatan 5 Lembaga Kemasyarakatan 66.718.900,00 69.800.900,00 69.800.900,00 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1.319.183.451,00 1.664.501.000,00 1.471.497.600,00 4 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti - 100 Persen 77.270.000,00 88.050.000,00 63.975.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - 4 Laporan 77.270.000,00 88.050.000,00 88.050.000,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 77.270.000,00 88.050.000,00 63.975.000,00 5 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 98.043.000,00 311.040.000,00 258.142.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 Orang 40 Orang 98.043.000,00 311.040.000,00 311.040.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 40 Orang 40 Orang 44.043.000,00 267.740.000,00 226.496.000,00 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 54.000.000,00 43.300.000,00 31.646.000,00 6 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa - 100 Persen 156.680.000,00 81.768.000,00 60.291.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 Dokumen 40 Orang 156.680.000,00 81.768.000,00 81.768.000,00 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 61.740.000,00 20.300.000,00 14.725.000,00 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 53.200.000,00 29.340.000,00 22.790.000,00 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 2 Dokumen 2 Dokumen 41.740.000,00 32.128.000,00 22.776.000,00 Daerah dengan Pembangunan Desa J U M L A H 12.064.341.443,00 13.501.105.307,00 13.422.338.429,00 Pada perubahan Anggaran yang terjadi pada tahun 2025 tidak adanya perubahan target kinerja hanya saja berubahan pada anggaran kegiatannya saja, dikarenakan yang berubah efisiensi yang dilaksanakan seluruh Perangkat Daerah, dan adanya Pokok Pikiran Rakyat yang dimasukan kedalam perubahan. Serta terkait honorarium ke-13 dan THR bagi pegawai Non PNS dan efisiensi rapat-rapat atau kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor Kecamatan. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Jayanti harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektivitas, tranparansi dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang di laksanakan di Kecamatan Jayanti, bik dalam rangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan singkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam stu program maupun kegiatan antar program. Untuk memperoleh keterpaduan dan singkronisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahap forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) agar program/kegiatan terintegrasi baik antar kegiatan dan program. Beberapa kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Jayanti Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
  1. 1.Kecamatan Jayanti berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Kecamatan Jayanti Tahun 2025 sebagai tahapan pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2024-2026.
  2. 2.Atas dasar Renja, Kecamatan Jayanti berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.
  3. 3.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Jayanti Tahun 2025, wajib melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2025.
  4. 4.Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renja sesuai ketentuan.
  5. 5.Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
  6. 6.Renja ini akan dijabarkan dalam Program Kerja (Progja) Tahun 2025 baik di tingkat unit kerja maupun di tingkat OPD. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program dan kegiatan, maka Penyusunan Progja berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan searah dengan Renja.
  7. 7.Dalam melaksanakan Renja ini agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
  8. 8.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
  9. 9.Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala seksi/kepala sub bagian hingga Camat dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja.
  10. 10.Pengendalian dan Evaluasi Renja ini dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan dari masing-masing aparatur yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Jayanti.
  11. 11.Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra terlebih dahulu yang selanjutnya dilakukan perubahan terhadap Renja sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Tindak Lanjut Kecamatan Jayanti akan memudahkan jajaran aparatur dan masyarakat Kecamatan Jayanti untuk memahami dan menilai program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun, sehingga dengan demikian akan terwujud akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jayanti. Apabila dapat terwujud akuntabilitas kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan diharapkan pemerintahan yang baik akan terwujud di Kecamatan Jayanti. Diharapkan bahwa keberadaan Renja Kecamatan Jayanti Tahun 2025 akan mampu mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaantugas pokok dan fungsi Kecamatan Jayanti pada khususnya serta dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang pada umumnya.
  12. 51.Kecamatan Kemiri Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan KEMIRI Menyusun Perubahan Renja Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan KEMIRI. Perubahan Renja Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan KEMIRI Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renja Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan KEMIRI tahun 2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:
  13. 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  14. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
  15. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ; sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
  16. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4310); sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
  17. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Disease dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
  18. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  19. 7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
  20. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  21. 9.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  22. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  23. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Tangerang Provinsi BantenSelatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
  24. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  25. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  26. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  27. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  28. 16.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  29. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan ( Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312)
  30. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodfikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah ( Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
  31. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
  32. 20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  33. 21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  34. 22.Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  35. 23.Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 113);
  36. 24.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bantenselatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi BantenSelatan Tahun 2021 Nomor 6);
  37. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan KEMIRI (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 16);
  38. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 10);
  39. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 3);
  40. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 05);
  41. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 47);
  42. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 81Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan KEMIRI (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 529, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47)
  43. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Tangerang 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor )
  44. 32.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 847 ) 1.3.Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana kerja Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :
  45. 1.Menetapkan kebijakan, Perubahan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2025 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Tangerang guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan KEMIRI;
  46. 2.Menetapkan pedoman dalam penyusunan Perubahan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan KEMIRI Tahun 2025;
  47. 3.Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Perubahan Renja Kecamatan KEMIRI dengan Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan KEMIRI untuk memberikan arahan sekaligus pedoman bagi unit kerja dalam lingkup Kecamatan KEMIRI dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tangerang sesuai Rencana Strategis Kecamatan KEMIRI Tahun 2021 – 2026 1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika berikut : Tabel 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Tangerang KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Capaian (%) Realisasi Fisik Kegiatan (%) INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Satuan 1 2 3 4 5= (4/3)*100 6 7 8 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.870.399.316 1.705.883.541 21.67 % 100.00 % Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 398.463.500 53.544.000 13.44 % 100.00 % prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 156.943.500 29.444.000 18.76 % 100.00 % meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 120.120.000 6.000.000 5.00 % 100.00 % meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 121.400.000 18.100.000 14.91 % 100.00 % meningkatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.159.050.248 1.204.131.745 23.34 % 100.00 % prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.996.790.248 1.175.231.745 23.52 % 100.00 % meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/tahun 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 162.260.000 28.900.000 17.81 % 100.00 % meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dokumen 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 140.035.000 0 0.00 % 0.00 % prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 58.995.000 0 0.00 % 0.00 % meningkatnya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Orang/tahun 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 81.040.000 0 0.00 % 0.00 % meningkatnya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang/tahun 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 583.972.800 130.046.000 22.27 % 100.00 % prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.531.200 0 0.00 % 0.00 % meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Unit 12 12 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 279.635.600 46.303.000 16.56 % 100.00 % meningkatnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Unit 12 12 100.00 % Kecamatan Kemiri 1 2 3 4 5= (4/3)*100 6 7 8 9 10 11= (10/9)*100 12 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.400.000 25.400.000 100.00 % 100.00 % meningkatnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Produk 12 12 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 104.836.000 27.743.000 26.46 % 100.00 % meningkatnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Produk 12 12 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 98.254.000 30.600.000 31.14 % 100.00 % meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu Orang/tahun 200 200 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62.316.000 0 0.00 % 0.00 % meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Orang 300 300 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.130.580.368 276.410.196 24.45 % 100.00 % prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Orang 38 38 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 209.530.800 46.675.000 22.28 % 100.00 % meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Angka 12 12 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 921.049.568 229.735.196 24.94 % 100.00 % meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Orang/tahun 38 38 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 458.297.400 41.751.600 9.11 % 100.00 % prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Unit 6 6 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 124.641.000 0 0.00 % 0.00 % meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Unit 6 6 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 167.006.400 41.751.600 25.00 % 100.00 % meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Unit 6 6 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.650.000 0 0.00 % 0.00 % meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 5 5 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 0 0.00 % 0.00 % meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 2 2 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.703.682.825 0 0.00 % 0.00 % Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar % 91.7 91.7 100.00 % Kecamatan Kemiri Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara % 100 100 100.00 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 33.810.500 0 0.00 % 0.00 % prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Dokumen 7 7 100.00 % Kecamatan Kemiri (%) 1 2 3 4 5= (4/3)*100 6 7 8 9 10 11= (10/9)*100 12 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 33.810.500 0 0.00 % 0.00 % meningkatnya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Orang/tahun 7 7 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 4.669.872.325 0 0.00 % 0.00 % prosentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Unit 35 35 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4.669.872.325 0 0.00 % 0.00 % meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Unit 35 35 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.254.380.000 404.707.700 32.26 % 100.00 % Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan % 100 100 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.254.380.000 404.707.700 32.26 % 100.00 % prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kelompok 7 7 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 117.493.500 116.693.500 99.32 % 100.00 % meningkatnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Desa 7 7 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.136.886.500 288.014.200 25.33 % 100.00 % meningkatnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Desa 7 7 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 150.305.500 30.164.000 20.07 % 100.00 % Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti % 100 100 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 150.305.500 30.164.000 20.07 % 100.00 % prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah 7 7 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 150.305.500 30.164.000 20.07 % 100.00 % meningkatnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelompok 2 2 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 413.858.500 0 0.00 % 0.00 % Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti % 89.50 89.50 100.00 % Kecamatan Kemiri Persentase tertib administrasi pemerintahan desa % 100 100 100.00 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 413.858.500 0 0.00 % 0.00 % prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dokumen 7 7 100.00 % Kecamatan Kemiri 1 2 3 4 5= (4/3)*100 6 7 8 9 10 11= (10/9)*100 12 Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 43.630.000 0 0.00 % 0.00 % meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Desa 7 7 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 137.455.000 25.065.000 18.24 % 100.00 % Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa % 100 100 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 137.455.000 25.065.000 18.24 % 100.00 % prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Desa 7 7 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 59.610.000 13.115.000 22.00 % 100.00 % meningkatnya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 7 7 100.00 % Kecamatan Kemiri 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 77.845.000 11.950.000 15.35 % 100.00 % meningkatnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Desa 7 7 100.00 % Kecamatan Kemiri Dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa Kecamatan KEMIRI Kabupaten Tangerang pada melaksanakan 6 Program, 12 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Dari 28 Sub kegiatan, 6 sub kegiatan sudah mencapai target dan 28 sub kegiatan belum mencapai target. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan KEMIRI Wilayah Kecamatan KEMIRI terdiri dari 7 Desa serta kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan perkembangan pembangunan di Kecamatan KEMIRI lebih cepat di banding kecamatan lainnya sehingga menuntut pihak kecamatan untuk bisa bergerak luwes mengikuti perkembangan keadaan masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan, ekonomi maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri Untuk analisis kinerja pelayanan ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 (Triwulan I) No Indikator Kinerja Utama OPD Target Kinerja Capaian Renstra (2023) Realisasi /Capaian Kinerja Capaian Rensrta tahun berjalan Catatan Analisis 1 2 3 4 5 1 Indeks Kepuasan Masyarakat 80 % Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan Itahun Berjalan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan KEMIRI bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut : 1) Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan SKPD Kecamatan KEMIRI untuk cukup baik terlihat dari capaian indikator peninkatan pelayanan ditingkat kecamatan sudah tercapai yaitu 15 Menit untuk tahun 2025. 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja SKPD adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan Perencanaan Pembangunan . 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian pogram nasional seperti SPM dan SDGs (Development Goals) Pencapaian Program Kerja Kecamatan KEMIRI sebagai penjabaran visi misi kabupaten Tangerang. 4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan ⚫ Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan ⚫ Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan ⚫ Peningkatan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan, dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten. Pendanaan merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber Perubahan pendanaan pada Kecamatan KEMIRI untuk tahun 2025 berasal dari Perubahan APBD Kabupaten Tangerang. Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk lebih jelasnya, Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut: Tabel 4.1 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN Kecamatan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.01.01.2 .01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2 .01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kemiri Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 156.943.500,00 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kemiri Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 156.943.500,00 7.01.01.2 .01.0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Kemiri Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 120.120.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Kemiri Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 128.520.000,00 7.01.01.2 .01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kemiri Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 121.400.000,00 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kemiri Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 128.520.000,00 7.01.01.2 .02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2 .02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kemiri Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 4.996.790.248,00 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kemiri Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 4.810.328.006,00 7.01.01.2 .02.0007 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 2 162.260.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 1 162.260.000,00 Bulanan/ Semesteran Keuangan Semesteran Triwulanan/ SKPD dan Bulanan/ SKPD dan Semesteran SKPD Laporan Triwulanan/ Laporan Koordinasi Semesteran Koordinasi Penyusunan SKPD Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/Triwul Bulanan/Triwul anan/Semestera anan/Semestera n SKPD n SKPD 7.01.01.2 .05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.01.01.2 .05.0002 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Kemiri Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 58.995.000,00 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Kemiri Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 58.995.000,00 7.01.01.2 .05.0011 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Kemiri Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 81.040.000,00 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Kemiri Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 45 81.040.000,00 7.01.01.2 .06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2 .06.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kec. Kemiri Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 5 13.531.200,00 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kec. Kemiri Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 4 13.531.200,00 7.01.01.2 .06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Kemiri Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 279.635.600,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Kemiri Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 279.635.600,00 7.01.01.2 .06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Kemiri Jumlah Paket Bahan Logistik 24 25.400.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Kemiri Jumlah Paket Bahan Logistik 24 25.400.000,00 Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan 7.01.01.2 .06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Kemiri Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 24.193.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Kemiri Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 24.193.000,00 7.01.01.2 .06.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kemiri Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 109.354.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kemiri Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 98.254.000,00 7.01.01.2 .06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kemiri Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 135.566.000,00 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kemiri Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 62.316.000,00 7.01.01.2 .08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2 .08.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Kemiri Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 0 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Kemiri Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 7.01.01.2 .08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Kemiri Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 209.530.800,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Kemiri Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 209.530.800,00 7.01.01.2 .08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Kemiri Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 921.049.568,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Kemiri Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 1.009.849.568,00 7.01.01.2 .09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2 .09.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Kemiri Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 152.641.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Kemiri Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 124.641.000,00 7.01.01.2 .09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Kemiri Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 167.006.400,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Kemiri Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 167.006.400,00 7.01.01.2 .09.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Kemiri Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 16.650.000,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Kemiri Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 16.650.000,00 7.01.01.2 .09.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Kemiri Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 4 150.000.000,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Kemiri Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 4 150.000.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.02.2 .02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2 .02.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 33.810.500,00 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 33.810.500,00 7.01.02.2 .03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.01.02.2 .03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Kec. Kemiri Jumlah dokumen koordinasi/siner 40 5.088.058.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinerg i dengan Kec. Kemiri Jumlah dokumen koordinasi/siner 1 4.914.872.325,00 Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum gi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum gi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2 .01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2 .01.001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Kemiri Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 117.493.500,00 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Kemiri Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 117.493.500,00 7.01.03.2 .01.003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 1.136.886.500,00 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 1.136.886.500,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.01.04.2 .01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2 .01.0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 150.305.500,00 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 150.305.500,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.01.05.2 .01 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2 .01.0001 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Kemiri Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 370.228.500,00 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Kemiri Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 370.228.500,00 7.01.05.2 .01.0008 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 43.630.000,00 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Kemiri Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7 43.630.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.01.06.2 .01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.01.06.2 .01.0002 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Kemiri Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 7 59.610.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Kec. Kemiri Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 7 59.610.000,00 Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.01.06.2 .01.0017 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kec. Kemiri Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7 77.845.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kec. Kemiri Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 77.845.000,00 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2025. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dalam lingkup Kecamatan KEMIRI wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan KEMIRI ini. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Kecamatan KEMIRI Tahun 2025.
  48. 52.Kecamatan Sukadiri Secara substansial, Renja Kecamatan Sukadiri memiliki kedudukan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, karena merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Kecamatan Sukadiri. Dokumen ini disusun selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang, sehingga memastikan keterpaduan antara perencanaan kecamatan dan prioritas pembangunan daerah. Renja PD juga memiliki peran penting sebagai dasar perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan. Selain itu, dokumen ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya, sekaligus menjadi tolok ukur akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam rangka menjamin kualitas dan keterpaduan dokumen perencanaan, proses penyusunan Renja PD dilakukan berdasarkan ketentuan dalam: Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Seiring dengan dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan pemerintah daerah, penyusunan Renja Perubahan PD menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menyesuaikan rencana program dan kegiatan dengan kondisi aktual. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja Perubahan dilakukan dengan mengacu pada rancangan perubahan RKPD, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang telah dicapai. Proses ini dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan dokumen perubahan RKPD untuk menjamin keselarasan dan konsistensi perencanaan pada semua tingkatan. 1.2 Landasan Hukum
  49. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
  50. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
  51. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
  52. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
  53. 5.sebagaimana telah diubah terakhir dengan:
  54. 6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
  55. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
  56. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).
  57. 2.Peraturan Pemerintah
  58. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
  59. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
  60. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
  61. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
  62. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
  63. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
  64. 3.Peraturan Presiden / Instruksi Presiden
  65. 1.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  66. 4.Peraturan Menteri
  67. 1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan:
  68. 2.Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
  69. 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
  70. 5.Peraturan Daerah
  71. 1.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11).
  72. 6.Surat Edaran
  73. 1.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukadiri dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan sebagai tolak ukur serta alat bantu bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Sukadiri dalam melaksanakan tugasnya secara konsekuen dan konsisten. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk mengevaluasi Rencana Kerja Murni Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya, serta merumuskan kembali program dan kegiatan dengan melakukan penyesuaian terhadap dinamika dan kebutuhan aktual pembangunan. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang dirancang diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan selaras dengan tugas serta fungsi Kecamatan Sukadiri pada Tahun 2025. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang renja PD, proses penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU Menguraikan hasil evaluasi anggaran dan capaian kinerja renja tahun 2025 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Menguraikan rencana kerja dan pendanaan perubahan Kecamatan Sukadiri Tahun Anggaran 2025. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Sukadiri tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel 2.1.1 berikut: KODE REKENING Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % Jumlah (Rp) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 8.839.150.121,00 1.916.828.168 ,00 6.922.321.953, 00 21,6 9 7.01.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 98.257.000,00 23.090.000,00 75.167.000,00 23,5 0 7.01.01.2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.595.000,00 7.050.000,00 42.545.000,00 14,2 2 7.01.01.2.01.0 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.668.000,00 7.181.000,00 9.487.000,00 43,0 8 7.01.01.2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.994.000,00 8.859.000,00 23.135.000,00 27,6 9 7.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.045.418.995,00 1.562.671.709 ,00 4.482.747.286, 00 25,8 5 7.01.01.2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.022.396.995,00 1.554.459.209 ,00 4.467.937.786, 00 25,8 1 7.01.01.2.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 23.022.000,00 8.212.500,00 14.809.500,00 35,6 7 7.01.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 158.447.820,00 14.340.000,00 144.107.820,00 9,05 7.01.01.2.05.0 002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 111.116.000,00 14.340.000,00 96.776.000,00 12,9 1 7.01.01.2.05.0 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 47.331.820,00 0,00 47.331.820,00 0,00 7.01.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 564.880.770,00 55.333.540,00 509.547.230,00 9,80 7.01.01.2.06.0 001 Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.589.000,00 0,00 18.589.000,00 0,00 7.01.01.2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 343.858.400,00 0,00 343.858.400,00 0,00 7.01.01.2.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.192.100,00 0,00 18.192.100,00 0,00 7.01.01.2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.764.520,00 17.764.520,00 0,00 100, 00 7.01.01.2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 54.933.750,00 12.724.020,00 42.209.730,00 23,1 6 7.01.01.2.06.0 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 61.020.000,00 15.255.000,00 45.765.000,00 25,0 0 7.01.01.2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.523.000,00 9.590.000,00 40.933.000,00 18,9 8 7.01.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.034.205.568,00 239.531.343,0 0 794.674.225,00 23,1 6 7.01.01.2.08.0 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.372.400,00 1.250.000,00 7.122.400,00 14,9 3 7.01.01.2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 175.593.600,00 26.281.343,00 149.312.257,00 14,9 7 7.01.01.2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 850.239.568,00 212.000.000,0 0 638.239.568,00 24,9 3 7.01.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 937.939.968,00 21.861.576,00 916.078.392,00 2,33 7.01.01.2.09.0 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 72.299.984,00 9.881.080,00 62.418.904,00 13,6 7 7.01.01.2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 126.339.984,00 11.980.496,00 114.359.488,00 9,48 7.01.01.2.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.300.000,00 0,00 39.300.000,00 0,00 7.01.01.2.09.0 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 7.01.01.2.09.0 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.611.136.760,00 162.383.000,0 0 3.448.753.760, 00 4,50 7.01.02.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 35.199.260,00 3.257.000,00 31.942.260,00 9,25 7.01.02.2.02.0 003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.199.260,00 3.257.000,00 31.942.260,00 9,25 7.01.02.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 3.575.937.500,00 159.126.000,0 0 3.416.811.500, 00 4,45 7.01.02.2.03.0 001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3.575.937.500,00 159.126.000,0 0 3.416.811.500, 00 4,45 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.213.003.400,00 440.951.000,0 0 772.052.400,00 36,3 5 7.01.03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 1.093.202.000,00 440.951.000,0 0 652.251.000,00 40,3 4 7.01.03.2.01.0 001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 68.776.000,00 68.776.000,00 0,00 100, 00 7.01.03.2.01.0 003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.024.426.000,00 372.175.000,0 0 652.251.000,00 36,3 3 7.01.03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 119.801.400,00 0,00 119.801.400,00 0,00 7.01.03.2.03.0 004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 108.269.400,00 0,00 108.269.400,00 0,00 7.01.03.2.03.0 005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 11.532.000,00 0,00 11.532.000,00 0,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 114.430.900,00 8.973.000,00 105.457.900,00 7,84 7.01.04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 114.430.900,00 8.973.000,00 105.457.900,00 7,84 7.01.04.2.01.0 001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 114.430.900,00 8.973.000,00 105.457.900,00 7,84 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 262.482.280,00 0,00 262.482.280,00 0,00 7.01.05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 262.482.280,00 0,00 262.482.280,00 0,00 7.01.05.2.01.0 001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 204.154.200,00 0,00 204.154.200,00 0,00 7.01.05.2.01.0 003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 11.468.080,00 0,00 11.468.080,00 0,00 7.01.05.2.01.0 008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 46.860.000,00 0,00 46.860.000,00 0,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 106.749.400,00 5.450.000,00 101.299.400,00 5,11 7.01.06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASINNPEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 106.749.400,00 5.450.000,00 101.299.400,00 5,11 7.01.06.2.01.0 002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 106.749.400,00 5.450.000,00 101.299.400,00 5,11 JUMLAH BELANJA DAERAH 14.146.952.861,00 2.534.585.168 ,00 11.612.367.693 ,00 17,9 2 Pada triwulan 1I 2025 realisasi anggaran kecamatan sukadiri sebesar Rp 2.534.585.168. dari total pagu anggaran Rp. 14.146.952.861 atau dengan realisasi sebesar 17,92% namun ada satu Gu yang pengajuan SP2d realisasi atau di buku kas umumkan pada triwulan 2 sebesar Rp. 146.620.466, secara pelaksanaan semua kegiatan di triwulan 1 sudah terlaksana dengan anggaran kas triwulan 1 Rp.2.882.601.589 dengan ada kelebihan anggaran kas gaji beserta tunjangan dan beberapa kegiatan belanja. Tabel 2.1.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Periode Pelaksanaan: sampai dengan TW II Tahun 2025 Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d dengan Tahun (n-3) 202 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2025 Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2026) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2025 Realisas i Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2025 Tingkat Realisas i (%) Realisas i Capaian Program dan Kegiata n s/d tahun berjalan (Tahun 2026) Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100,00 % 100% 300% 300% 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 6 6 6 100,00% 6 18 257% 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 1 1 1 1 100,00% 1 3 300% 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 26 26 26 26 100,00% 26 78 300% 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 6 6 6 100,00% 8 20 333% 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 3 3 3 100,00% 3 9 300% 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 5 5 5 100,00% 5 15 300% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sukadiri 93% 85% 100% 100% 100% 91% 276% 303% Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sukadiri 100% 87% 86,62 % 87% 100% 100% 273% 273% 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 1 1 1 100% 3 5 83% 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 45 8 8 8 100% 45 61 136% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Sukadiri 89% 75% 88,% 89,5% 100% 89,5% 252% 283% 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 10 8 8 8 100% 10 26 260% 7.01.03.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga masyarakat yang mendapatpembinaan/pemberdaya an 8 8 8 8 100% 8 24 300% 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 77% 60% 75% 75% 100% 77% 2.12 275% 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 4 4 4 4 100% 4 12 300% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 90% 78% 89,5% 90% 100% 90% 256% 287% 5.1.01.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang difasilitasi 8 8 8 8 100% 8 24 300% 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 75% - - - - 75% 75% 100% 7.1.6.01.2.0 9 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50 - - - - 50 50 100% 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukadiri Perangkat Daerah Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Perangkat Daerah Kecamatan Sukadiri yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukadiri dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gambar 2.1. Pelayanan di kecamatan Sukadiri Kegiatan pelayanan di Kecamatan Sukadiri tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat, namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan berbagi pelayanan tambahan seperti antar KTP warga ke rumah, pelayanan IKD ke desa-desa dan sosialisasi, pengarahan dan edukasi secara offline maupun online. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :
  74. 1.Memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.
  75. 2.Meningkatkan sistem pelayanan di Kecamatan Sukadiri dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
  76. 3.Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.
  77. 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukadiri dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 berikut : Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang N o Indikato r SPM / Standa r Nasion al IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proye ksi Catatan Analisis 202 2 202 3 202 4 202 5 20 22 2 0 2 3 20 24 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 1 Indeks Kepuasa n Masyarak at Indeks Kepuas an Masyar akat Hasil Indeks Kepuasa n Masyarak at 80 82 89, 34 89, 35 89, 67 7 8, 2 5 80, 5 88 Mengala mkenaik an dibandin gkan tahun 2023 2 Nilai AKIP Kecamata n Sukadiri Nilai AKIP Hasil Nilai AKIP 78 80 82, 2 83, 6 58, 68 5, 5 80, 5 82,8 Di Tahun 2024 mengala mi kenaikan nilai 3 Presentas e penurun an gangguan ketentra man dan ketertiba n umum Present ase penuru nan ganggu an ketentr aman dan ketertib an umum Hasil Presentas e penurun an gangguan ketentra man dan ketertiba n umum 60 75 77 - 60 7 5 77 Telah sesuai target namun di Tahun 2024 sudah tidak menjadi standar indikator kinerja utama kecamata n 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Sukadiri antara lain sebagai berikut:
  78. 1.Masih banyaknya tingkat stunting dan keluarga berisiko stunting di wilayah Kecamatan Sukadiri.
  79. 2.Masih adanya beberapa wilayah rawan banjir di wilayah Kecamatan Sukadiri.
  80. 3.Perlunya peningkatan dan pengembangan UMKM di wilayah Sukadiri guna memberdayakan produk dalam negeri.
  81. 4.Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
  82. 5.Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  83. 6.Masih banyaknya infrastruktur dasar baik jalan, jembatan, saluran drainase, sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang kurang baik dan mendesak untuk dibangun.
  84. 7.Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan. Untuk menjawab isu isu di Kecamatan Sukadiri maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Kecamatan Sukadiri adalah sebagai berikut :
  85. 1.Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
  86. 2.Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
  87. 3.Verifikasi dan validasi data pengangguran.
  88. 4.Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
  89. 5.Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
  90. 6.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan. 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sukadiri Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sukadiri Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Sukadiri dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 3 berikut ini: Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang No Rancangan RKPD Perubahan Hasil Analisi Kebutuhan URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN SUKADIRI 14.590.275.759,0 0 14.590.275.759,0 0 UNSUR KEWILAYAHAN 14.590.275.759,0 0 UNSUR KEWILAYAHAN 14.590.275.759,0 0 KECAMATAN 14.590.275.759,0 0 KECAMATAN 14.590.275.759,0 0 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Sukadiri 100 Persen 9.192.783.749,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Sukadiri 100 Persen 9.192.783.749,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 7 Jenis 103.862.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 7 Jenis 103.862.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 49.595.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 49.595.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 22.273.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 22.273.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 31.994.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 31.994.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 dokumen 6.145.541.893,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 dokumen 6.145.541.893,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/b ulan 6.122.519.893,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/b ulan 6.122.519.893,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 23.022.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 23.022.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 % 127.938.820,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 % 127.938.820,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 45 Paket 80.607.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 45 Paket 80.607.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 40 Orang 47.331.820,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 40 Orang 47.331.820,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 774.003.900,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 774.003.900,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 18.589.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 18.589.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 543.858.400,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 543.858.400,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket 18.192.100,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket 18.192.100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 40 Paket 24.064.520,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 40 Paket 24.064.520,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 57.756.880,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 57.756.880,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan 61.020.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan 61.020.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 50.523.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 50.523.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 Jenis 1.103.497.168,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 Jenis 1.103.497.168,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.464.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.464.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 175.593.600,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 175.593.600,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 923.439.568,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 923.439.568,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 5 Jenis 937.939.968,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 5 Jenis 937.939.968,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 72.299.984,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 72.299.984,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 126.339.984,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 126.339.984,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 39.300.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 39.300.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 500.000.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 500.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 2, PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 92 Persen Persen 3.730.326.030,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 92 Persen Persen 3.730.326.030,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing- masing kecamatan x 100% 100 % 34.375.560,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing- masing kecamatan x 100% 100 % 34.375.560,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 34.375.560,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 34.375.560,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur dasar yang dipelihara 45 titik 3.695.950.470,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur dasar yang dipelihara 45 titik 3.695.950.470,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 3.695.950.470,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 3.695.950.470,00 3, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kec. Sukadiri 89,5 Persen 1.213.003.400,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kec. Sukadiri 89,5 Persen 1.213.003.400,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa n Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Kelompok 9 Laporan 1.093.202.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa n Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Kelompok 9 Laporan 1.093.202.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9 Lembaga Kemasyara katan 68.776.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9 Lembaga Kemasyara katan 68.776.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 1.024.426.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 1.024.426.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa n 8 Desa 119.801.400,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa n 8 Desa 119.801.400,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 108.269.400,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 108.269.400,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 11.532.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 11.532.000,00 4, PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 79 Persen 111.930.900,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 79 Persen 111.930.900,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 1 Dokumen 111.930.900,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 1 Dokumen 111.930.900,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 111.930.900,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 111.930.900,00 5, PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 75 Persen 235.482.280,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 75 Persen 235.482.280,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50 % 50 Orang 235.482.280,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50 % 50 Orang 235.482.280,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 50 Orang 177.154.200,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 50 Orang 177.154.200,00 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 11.468.080,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 11.468.080,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 46.860.000,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 46.860.000,00 6, PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 90 Persen 106.749.400,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 90 Persen 106.749.400,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 8 Dokumen 106.749.400,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 8 Dokumen 106.749.400,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Tangerang , Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 106.749.400,00 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 106.749.400,00 14.590.275.759,0 0 14.590.275.759,0 0 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
39. a.Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
40. b.Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Sukadiri sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait. Berikut hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Sukadiri untuk Tahun 2025 :
  1. 1.Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
41. a.Pengendalian Jumlah Penduduk;
42. b.Reformasi Pembangunan Kesehatan: 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply); 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
43. c.Reformasi Pembangunan Pendidikan;
44. d.Sinergi Percepatan.
  1. 2.Bidang Ekonomi
45. a.Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
46. b.Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
47. c.Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
48. d.Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
49. e.Reformasi Keuangan Negara.
  1. 3.Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
50. a.Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  1. 4.Bidang Sarana dan Prasarana
51. a.Peningkatan Ketahanan Air;
52. b.Penguatan Konektivitas Nasional: 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah; 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi; 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
53. c.Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar: 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional; 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi; 3) Penataan Perumahan/Permukiman.
  1. 5.Bidang Politik
54. a.Konsolidasi Demokrasi.
  1. 6.Bidang Pertahanan dan Keamanan 2.6 Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI 2.7 Pemberdayaan Industri Pertahanan 2.8 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
  2. 7.Bidang Hukum dan Aparatur
55. a.Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
56. b.Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
  1. 8.Bidang Wilayah dan Tata Ruang
57. a.Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
58. b.Pengelolaan Risiko Bencana;
59. c.Sinergi Pembangunan Perdesaan.
  1. 9.Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
60. a.Perkuatan Ketahanan Pangan;
61. b.Peningkatan Ketahanan Energi;
62. c.Percepatan Pembangunan Kelautan;
63. d.Peningkatan Perekonomian dan Keanekaragaman Hayati dan Kualitaslingkungan hidup Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional yaitu :
  1. 1.Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama;
  2. 2.Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur;
  3. 3.Segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas;
  4. 4.Penyederhaan Birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran;
  5. 5.Transformasi Ekonomi. Untuk itu, Pemerintah Kabuaten Tangerang harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukadiri Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Tangerang, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025, yaitu: 3.2.1 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Sukadiri. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah : 3.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan 3.2.2 Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sukadiri dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Sukadiri Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 2.1 Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan 2.2 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: Tabel 3.2.2 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Sukadiri N o Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasion al 1 2 3 4 5 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan Indeks Kepuasan Masyarak at Indeks Kepuasan Masyarak at Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Nilai Survey Kepuasan Masyarak at Nilai Survey Kepuasan Masyarak at Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Nilai AKIP Nilai AKIP Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukadiri adalah sebagai berikut : Tabel 3.2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukadiri No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Target Capaia n 2025 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 89.35 Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 89,35 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Nilai AKIP 83.6 3.3 Progam dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Sukadiri adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Sukadiri dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai dengan triwulan I yang sudah berjalan, pelaksanaan kinerja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Rancangan Rencana kerja perubahan untuk tahun 2025, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sukadiri pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
  6. 1.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
64. a.Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
65. b.Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
66. c.Program dan Kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat, penanganan kemiskinan ekstream dan stunting, peningkatan SDM dan kualitas tata Kelola pemerintahan.
  1. 2.Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Tahun 2025 sebagai berikut :
  2. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
67. a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
68. b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
69. c.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
70. a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
71. b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
72. a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
73. b.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah
74. a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
75. b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
76. c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
77. d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
78. e.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
79. f.Fasilitasi Kunjungan Tamu
80. g.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
81. a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
82. b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
83. c.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
84. a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
85. b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
86. c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
87. d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
88. e.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainny
  1. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
89. a.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
90. a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
  1. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
91. a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
92. b.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
93. a.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
94. b.Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
  1. 4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
95. a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
  1. 5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa a.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Des
  2. 6.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
96. a.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
97. b.Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
98. c.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.4 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Sukadiri Berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Sukadiri terdapat penambahan/pengurangan pagu indikatif sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sukadiri adalah sebagai berikut : Tabel 3.4. Pendanaan Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah APBD 2025 APBD-P 2025 1 2 3 4 8 9 11 12 13 14 18 19 20 Kecamatan Sukadiri 14.526.222.431 14.590.275.759 13.555.111.555 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.526.222.431 14.590.275.759 13.555.111.555 7 01 KECAMATAN 14.526.222.431 14.590.275.759 13.555.111.555 1 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Sukadiri 100 Persen 100 Persen 8.966.554.751 9.192.783.749 9.355.111.555 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 4 Dokumen 7 Jenis 124.013.000 103.862.000 205.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 62.965.000 49.595.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 75.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 22.940.000 22.273.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 65.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 38.108.000 31.994.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 65.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 dokumen 2 dokumen 6.053.361.995 6.145.541.893 6.038.765.555 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bul an 26 Orang/bul an 6.022.396.995 6.122.519.893 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.988.765.555 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 1 Laporan 1 Laporan 30.965.000 23.022.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 % 100 % 171.579.200 127.938.820 175.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 45 Paket 45 Paket 111.116.000 80.607.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 55.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 40 Orang 60.463.200 47.331.820 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 120.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Jenis 7 Jenis 645.455.020 645.455.020 935.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 18.589.000 18.589.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 343.858.400 543.858.400 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 18.192.100 18.192.100 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 75.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 40 Paket 40 Paket 17.764.520 24.064.520 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 71.760.000 57.756.880 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 90.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan 24 Laporan 74.160.000 61.020.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 101.131.000 50.523.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 90.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 Jenis 3 Jenis 1.034.205.568 1.034.205.568 961.346.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 8.372.400 4.464.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.162.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 175.593.600 175.593.600 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 185.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 7 Laporan 850.239.568 923.439.568 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 761.184.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 5 Jenis 5 Jenis 937.939.968 937.939.968 1.040.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 72.299.984 72.299.984 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 90.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 126.339.984 126.339.984 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 110.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 39.300.000 39.300.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 500.000.000 500.000.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 600.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000 200.000.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 200.000.000 Kecamat an Sukadiri 2 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 92 Persen Persen 100 92 Persen Persen 3.627.612.880 3.730.326.030 2.570.000.000 7 01 02 2.02 Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing- masing kecamatan x 100% 100 % 100 % 47.362.880 34.375.560 70.000.000 Kecamat an Sukadiri Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 47.362.880 34.375.560 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 70.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur dasar yang dipelihara 45 titik 92 % 45 titik 3.580.250.000 3.695.950.470 2.500.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 4 Dokumen 3.580.250.000 3.695.950.470 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.500.000.000 Kecamat an Sukadiri 3 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kec. Sukadiri 89,5 Persen 89,5 Persen 1.332.426.600 1.213.003.400 1.140.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Kelompok 10 Kelompok 9 Laporan 1.199.536.800 1.093.202.000 980.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9 Lembaga Kemasyar akatan 9 Lembaga Kemasyar akatan 68.776.000 68.776.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 80.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 9 Laporan 1.130.760.800 1.024.426.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 900.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 8 Desa 8 Desa 132.889.800 119.801.400 160.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 116.179.800 108.269.400 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 120.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 16.710.000 11.532.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000 Kecamat an Sukadiri 4 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 79 Persen 79 Persen 146.808.600 111.930.900 160.000.000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 146.808.600 111.930.900 160.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 146.808.600 111.930.900 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 160.000.000 Kecamat an Sukadiri 5 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 75 Persen 75 Persen 308.560.600 235.482.280 130.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50 % 50 % 50 Orang 308.560.600 235.482.280 130.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 229.970.600 177.154.200 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 50 Orang 16.920.000 11.468.080 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 61.670.000 46.860.000 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000 Kecamat an Sukadiri 6 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 90 Persen 90 Persen 144.259.000 106.749.400 200.000.000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik 8 Dokumen 8 Dokumen 144.259.000 106.749.400 200.000.000 Kecamat an Sukadiri 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 144.259.000 106.749.400 Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 200.000.000 Kecamat an Sukadiri J U M L A H 14.526.222.431 14.590.275.759 13.555.111.555 Berdasarkan data dari laporan SIPD RI antara RKPD dan renja pada sub kegiatan, program dan total keseluruhan sama namun pada kegiatan ada perbedaan, jika dijumlah dari seluruh sub kegiatan pada satu kegiatan jumlah nya sama, besar kemungkinan karena eror sistem pada tarikan data SIPD RI. Karena tidak ada perbedaan dari jumlah sub kegiatan, program maupun total pagu berikut rinciannya pada tabel 3.5 KODE KEGIATAN RKPD PERUBA HAN 2025 RENJA SELI SIH PENJELASAN 7.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 103.862. 000 124.013 .000 20.1 51.0 00 Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.145.54 1.893 6.053.3 61.995 92.1 79.8 98 Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi 7.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 127.938. 820 171.579 .200 43.6 40.3 80 Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 774.003. 900 645.455 .020 128. 548. 880 Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.103.49 7.168 1.034.2 05.568 69.2 91.6 00 Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 937.939. 968 937.939 .968 - 7.01.0 2.2.02 Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 34.375.5 60 47.362. 880 12.9 87.3 20 Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Murni sebelum efesiensi 7.01.0 2.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 3.695.95 0.470 3.580.2 50.000 115. 700. 470 Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi 7.01.0 3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.093.20 2.000 1.199.5 36.800 106. 334. 800 Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan 119.801. 400 132.889 .800 13.0 88.4 00 Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum 111.930. 900 146.808 .600 34.8 77.7 00 Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi 7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 235.482. 280 308.560 .600 73.0 78.3 20 Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi 7.01.0 6.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 106.749. 400 144.259 .000 37.5 09.6 00 Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi Dokumen ini disusun sebagai pedoman utama bagi Kecamatan Sukadiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di tahun 2025. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian, sebagaimana dirinci berikut ini:
99. a.Catatan Penting
  1. 1.Perumusan program, kegiatan, dan indikator kinerja dalam Renja Perubahan ini secara prinsip diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
  2. 2.Penyusunan dokumen ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, serta mencerminkan respon terhadap dinamika kebutuhan dan isu strategis yang berkembang di Kecamatan Sukadiri;
  3. 3.Terdapat perubahan pada sebagian besar kegiatan dan sub- kegiatan dari dokumen Renja Murni 2025, sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan aktual di wilayah Kecamatan;
  4. 4.Penyusunan Renja Perubahan ini berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, guna menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
100. b.Kaidah Pelaksanaan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini akan menjadi pedoman pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kecamatan Sukadiri. Pelaksanaan kegiatan tersebut wajib mengacu pada rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen ini agar sinkron, efektif, dan akuntabel sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
101. c.Rencana Tindak Lanjut Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen ini, Kecamatan Sukadiri akan melaksanakan: ● Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; ● Pengendalian realisasi anggaran dan capaian kinerja, untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan; ● Pelibatan seluruh aparatur kecamatan, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini. Penutup Dengan tersusunnya dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman operasional yang efektif dan aplikatif dalam menjalankan program serta kegiatan pembangunan daerah. Semoga dokumen ini memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan dapat mendorong tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta mewujudkan keselarasan antara proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sukadiri.
  1. 53.Kecamatan Cisauk Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cisauk dimulai dari usulan setiap seksi dan juga dari sekretariat yang ada di Wilayah Kecamatan Cisauk (PPTK), kemudian menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Lampihong untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Murni SKPD yakni dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun berjalan. Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Cisauk menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pencapaian indikator Kecamatan Cisauk sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025 ditunjukkan oleh tabel 2.1 berikut ini. Pengukuran Indikator Kinerja sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 Kecamatan Cisauk Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Hasil Indeks Kepuasan Masyarak at 85,5 10,57% 0.12% Mewujudka n Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Inovatif Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik 89.8 3.98% 4,42% Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Cisauk sampai dengan Semester I Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dikategorikan dengan kriteria , dengan capaian sebesar ......% dengan formula perhitungan sebagai berikut Formula Perhitungan Total Nilai IKM yang dicapai x 100 Target IKM Adapun Program dan kegiatan prioritas yang mendukung IKU adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22.437.418.277,00 dan realisasi sampai dengan April 2025 sebesar Rp 4.284.865.506,00 ataui sekitar 14,55% 1.2. Landasan Hukum
  2. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  5. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  8. 7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  9. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  12. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 13l2);
  15. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  16. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
  17. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  18. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  19. 18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. 19.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
  21. 20.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26 );
  22. 21.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
  23. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Tahun 2025 Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
  24. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
  25. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  26. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
  27. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
  28. 27.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
  29. 28.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33). 1.3. Maksud dan Tujuan ✓ Maksud
102. a.Mewujudkan sinergitas dan singkronisasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Cisauk dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisiens sehingga mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cisauk dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah
103. b.Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur di Kecamatan Cisauk dalam melaksanakan tugasnya sehingga sasaran dan target program dan kegiatan ditetapkan pada tahun anggaran 2025 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan;
104. c.Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) tentang Rencana Kerja Kecamatan Cisauk;
105. d.Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan pada tahun 2025;
106. e.Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bagian di lingkungan Kecamatan Cisauk. ✓ Tujuan Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Cisauk tahun 2025 ini adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja tahun 2025. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 1.2 Landasan Hukum; 1.3 Maksud dan tujuan; 1.4 Sistematika penulisan BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Murni 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Murni 2.2. Sumber Daya Kecamatan Cisauk 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisauk BAB III Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan 3.1. Kegiatan Lanjutan Tahun Berjalan 3.2. Pergeseran Kegiatan BAB IV Penutup Tabel 2.1 Realisasi Program/Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 No Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2025 (Rp) Realisasi Keuangan Sisa Anggaran Rp % I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan administrasi keuangan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 6.743.860.852,00 1.750.140.488,00 25,95 4.993.720.364,00 I.1 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, enganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88.083.400,00 0,00 0,00 88.083.400,00 I.1.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RAB, Renja, Renstra dan RKA/DPA dan RKAP/RDPA 35.310.000,00 0,00 0,00 35.310.000,00 I.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.565.000,00 0,00 0,00 10.565.000,00 I.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Basis data/selayang pandang/Profil SKPD 42.208.400,00 0,00 0,00 42.208.400,00 1.2 Administrasi Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan 6.655.777.452,00 1.750.140.488,00 26,30 4.905.636.964,00 I.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 6.648.187.452,00 1.750.140.488,00 26,30 4.905.636.964,00 I.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya dokumen laporan keuangan 7.590.000,00 0,00 0,00 7.590.000,00 I.3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah 13.818.350,00 0,00 0,00 13.818.350,00 I.3.1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya dokumen aset/barang daerah 13.818.350,00 0,00 0,00 13.818.350,00 I.4 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Jumlah pegawai yang difasilitasi 168.601.830,00 0,00 0,00 168.601.830,00 I.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pegawai yang difasilitasi 53.479.800,00 0,00 0,00 53.479.800,00 I.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai yang difasilitasi 115.122.030,00 0,00 0,00 115.122.030,00 I.5 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 716.025.568,00 144.844.050,00 20,23 571.181.518,00 I.5.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya alat Alat Kebersihan dan peralatan gedung kantor 403.755.291,00 106.543.500,00 26,39 297.211.791,00 I.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor 73.750.577,00 8.775.000,00 11,90 64.975.577,00 I.5.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang cetakan, mesin penggandaan dokumen 52.574.700,00 3.724.550,00 7,08 48.850.150,00 I.5.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu 152.595.000,00 25.801.000,00 16,91 126.794.000,00 I.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Laporan Hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 33.350.000,00 0,00 0,00 33.350.000,00 I.6 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Tersedianya Jasa penunjang uruasan pemerintahan daerah 1.879.387.540,00 436.532.698,00 23,23 1.442.854.842,00 I.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 332.071.472,00 62.815.698,00 18,92 269.255.774,00 I.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya iklan/media cetak, jasa kebersihan kantor, jasa pengamanan kantor 1.547.316.068,00 373.717.000,00 24,15 1.173.599.068,00 I.7 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.628.900.750,00 48.671.000,00 2,99 1.580.229.750,00 I.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 160.380.000,00 14.803.000,00 9,23 111.709.000,00 I.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kebersihan 184.074.000,00 13.368.000,00 7,26 170.706.000,00 I.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Pemeliharaan rutin peralatan mesin lainnya 175.250.000,00 20.500.000,00 11,70 154.750.000,00 I.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor 1.077.756.750,00 0,00 0,00 1.077.756.750,00 I.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor kelurahan 31.440.000,00 0,00 0,00 31.440.000,00 II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 232.079.500,00 0,00 0,00 232.079.500,00 Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik di Kecamatan Cisauk 7.274.478.017,00 1.213.522.108,00 20,29 7.274.478.017,00 II.1 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana PATEN di kecamatan 35.141.500,00 0,00 0,00 35.141.500,00 II.1.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan "Terlaksananya pembinaan administrasi kependudukan dan casip dan jasa petugas pelayanan PATEN 35.141.500,00 0,00 0,00 35.141.500,00 II.2 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM Jumlah infrastruktur dasar yang dipelihara 7.274.478.017,00 1.213.522.108,00 16,68 6.060.955.909,00 II.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7.274.478.017,00 1.213.522.108,00 16,68 6.060.955.909,00 II.3 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT Tersedianya Pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum 196.938.000,00 0,00 0,00 196.938.000,00 II.3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah infrastruktur dasar yang dipelihara 196.938.000,00 0,00 0,00 196.938.000,00 III PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase masyarakat yang di fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat di kec cisauk 2.989.852.370,00 503.224.962,00 16,83 2.486.627.408,00 III.1 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 1.623.742.600,00 145.909.000,00 8,99 1.477.833.600,00 III.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Cabang olehraga yang di bina dan di kembangkan 1.623.742.600,00 145.909.000,00 8,99 1.477.833.600,00 III.2 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 1.138.417.770,00 341.183.962,00 29,97 797.233.808,00 III.2.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Terlaksananya Musrenbang Kelurahan 8.618.000,00 7.718.000,00 89,56 900.000,00 III.2.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pemeliharaan jalan lingkungan kelurahan 513.467.100,00 238.330.962,00 46,42 275.136.138,00 III.2.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM dan pemberdayaan Organisasi di kelurahan' 616.332.670,00 95.135.000,00 15,44 521.197.670,00 IV.1 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 227.692.000,00 16.132.000,00 7,09 211.560.000,00 IV.1.1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Terpenuhinya Fasilitasi dan kegiatan pembinaan kader PKK 227.692.000,00 16.132.000,00 7,09 211.560.000,00 V PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 284.730.700,00 35.054.000,00 12,31 249.676.700,00 V.1 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH Jumlah Kegiatan Ketertiban dan Ketentraman Umum di Kecamatan 284.730.700,00 35.054.000,00 12,31 249.676.700,00 V.1.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Terlaksananya Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum 284.730.700,00 35.054.000,00 12,31 249.676.700,00 VI PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 268.905.600,00 0,00 0,00 268.905.600,00 VI.1 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 268.905.600,00 0,00 0,00 268.905.600,00 VI.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 268.905.600,00 0,00 0,00 268.905.600,00 VII PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 236.777.200,00 152.876.200,00 64,57 83.901.000,00 VII.1 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah desa yang difasilitasi 236.777.200,00 152.876.200,00 64,57 236.777.200,00 VII.1.2 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danrnnPeraturan Kepala Desa "Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan 6.428.000,00 0,00 0,00 6.428.000,00 VII.1.3 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kepala Desa" 43.851.000,00 0,00 0,00 43.851.000,00 VII.1.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang dilaporkan sesuai ketentuan 28.254.000,00 6.867.000,00 24,30 21.387.000,00 VII.1.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina dalam bidang Pengelolaan admisnitrasi desa 13.465.000,00 3.030.000,00 22,50 10.435.000,00 VII.1.6 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 144.779.200,00 142.979.200,00 98,76 1.800.000,00 JUMLAH BELANJA DAERAH DAN REALISASI 22.437.418.277,00 4.284.865.506,00 19,10 18.152.552.771,00 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-P Kecamatan Cisauk tahun 2025 sampai dengan triwulan I dapat disampaikan bahwa hasil capaian kinerja dari 6 (enam) program 14 (Empat belas) kegiatan dengan 35 (Tiga Puluh Lima) sub kegiatan pada tahun 2025, adalah sebesar Rp. 4.284.865.506,00 atau 19,10% dari total anggaran sebesar Rp. 22.437.418.277,00. Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan serta untuk mencapai sasaran yang diinginkan di Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang tahun 2025 sebesar Rp. 22.437.418.277,00, terdapat Perubahan Anggaran pada periode Triwulan I s.d Triwulan IV, yaitu :
  1. 1.Terdapat Penyesuaian Hasil RAPBD sebesar Rp. 23.060.107.845 dari Anggaran APDB Murni sebesar Rp 17.097.241.856, Penyesuaian Hasil RAPBD dapat dilihat dari Tabel 2.2 Tabel 2.2 Rincian Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Penyesuaian Hasil RAPBD Tahun 2025 No. Uraian Sumber Dana Tahun N Bertambah/berkurang Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) KECAMATAN CISAUK I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.339.388.071,00 10.239.753.766,00 -99.634.305,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 102.812.300,00 102.812.300,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PAD 44.930.000,00 44.930.000,00 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PAD 12.545.000,00 12.545.000,00 0,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PAD 45.337.300,00 45.337.300,00 0,00 Administrasi Keuangan Perangkat 6.813.229.325,00 6.657.757.452,00 -155.471.873,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PAD 6.803.659.325,00 6.648.187.452,00 -155.471.873,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD PAD 9.570.000,00 9.570.000,00 0,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.437.800,00 18.437.800,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD PAD 18.437.800,00 18.437.800,00 0,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 207.874.130,00 207.874.130,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya PAD 53.479.800,00 53.479.800,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi PAD 154.394.330,00 154.394.330,00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 542.857.776,00 542.857.776,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PAD 212.886.691,00 212.886.691,00 0,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PAD 50.630.985,00 50.630.985,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PAD 53.660.100,00 53.660.100,00 0,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu PAD 158.730.000,00 158.730.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PAD 66.950.000,00 66.950.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.250.413.240,00 1.254.306.808,00 3.893.568,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PAD 255.501.240,00 255.501.240,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PAD 994.912.000,00 998.805.568,00 3.893.568,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.403.763.500,00 1.455.707.500,00 51.944.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PAD 126.491.000,00 126.491.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PAD 132.130.000,00 184.074.000,00 51.944.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PAD 127.400.000,00 127.400.000,00 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PAD 1.017.742.500,00 1.017.742.500,00 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.877.032.425,00 7.520.579.517,00 5.643.547.092,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 49.017.500,00 49.017.500,00 0,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan PAD 49.017.500,00 49.017.500,00 0,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1.630.930.925,00 7.274.478.017,00 5.643.547.092,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum PAD 1.630.930.925,00 7.274.478.017,00 5.643.547.092,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 197.084.000,00 197.084.000,00 0,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PAD 197.084.000,00 197.084.000,00 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.717.752.460,00 2.117.685.460,00 399.933.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.396.706.460,00 1.796.639.460,00 399.933.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PAD 1.396.706.460,00 1.796.639.460,00 399.933.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 321.046.000,00 321.046.000,00 0,00 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara PAD 321.046.000,00 321.046.000,00 0,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 183.677.750,00 183.677.750,00 0,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 183.677.750,00 183.677.750,00 0,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PAD 183.677.750,00 183.677.750,00 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 314.899.800,00 314.899.800,00 0,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 314.899.800,00 314.899.800,00 0,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan PAD 314.899.800,00 314.899.800,00 0,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 264.759.200,00 264.759.200,00 0,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 264.759.200,00 264.759.200,00 0,00 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa PAD 9.290.000,00 9.290.000,00 0,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa PAD 56.255.000,00 56.255.000 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa PAD 35.920.000,00 35.920.000,00 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa PAD 18.515.000,00 18.515.000,00 0,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa PAD 144.779.200,00 144.779.200,00 0,00 KELURAHAN CISAUK 1.502.583.150,00 2.309.436.352,00 806.853.202,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.054.764.550,00 1.212.380.100,00 157.615.550,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.054.764.550,00 1.212.380.100,00 157.615.550,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan PAD 11.049.000,00 11.049.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan PAD 405.266.400,00 513.467.100,00 108.200.700,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PAD 638.449.150,00 687.864.000,00 49.414.850,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 109.316.000,00 56.488.650,00 56.488.650,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 109.316.000,00 165.804.650,00 56.488.650,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PAD 109.316.000,00 165.804.650,00 56.488.650,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.235.651.600,00 1.040.567.602,00 -195.083.998,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 167.415.100,00 242.293.700,00 74.878.600,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PAD 115.990.000,00 190.868.600,00 74.878.600,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PAD 23.585.100,00 23.585.100,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PAD 13.440.000,00 13.440.000,00 0,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu PAD 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 614.526.600,00 625.080.652,00 10.554.052,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PAD 71.496.600,00 76.570.152,00 5.073.552,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PAD 543.030.000,00 548.510.500,00 5.480.500,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 453.709.900,00 173.193.250,00 -280.516.650,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PAD 16.897.400,00 33.889.000,00 16.991.600,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PAD 51.800.000,00 47.850.000,00 -3.950.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PAD 322.132.500,00 60.014.250,00 -262.118.250,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PAD 62.880.000,00 31.440.000,00 -31.440.000,00 JUMLAH 17.097.241.856,00 23.060.107.845,00 5.962.865.989,00 Dilihat dari Tabel 2.2 terdapat penyesuaian hasil RAPBD Tahun 2025 sebesar Rp. 5.962.865.989,00 dengan rincian berikut :
107. a.Tambahan Anggaran Murni Sebesar Rp. 348.865.989,00 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2 orang sebesar Rp. 3.893.568,00. 2) Bensin 10 bulan untuk mobil siaga pada Kelurahan Cisauk sebesar Rp. 19.454.160,00. 3) BPJS Naker JKK dan JKM pada kelurahan Cisauk sebesar Rp. 6.966.000,00. 4) Hasil Rekonsilasi belanja pegawai sebesar Rp. 131.380.739,00. 5) Pasar murah 4 kali dan digilir tempatnya sesuai momen sebesar Rp. 399.933.000,00. 6) Pemeliharaan truck sampah di kecamatan sebesar Rp. 50.000.000,00.
108. b.Tambahan Anggaran Pokok-pokok Pikiran sebesar Rp. 5.614.000.000,- 1) Pembangunan Turap Kp.Cicayur Rt.001/001 Kel.Cisauk Kec.Cisauk sebesar Rp, 200.000.000 2) Paving Block Kp Setu Rt.14/005 Desa Dangdang Kec.Cisauk sebesar Rp, 100.000,00 3) Saluran Air U-Ditch Kp Kandang Rt.004/003 Desa Mekarwangi Kec.Cisauk sebesar Rp, 125.000.000 4) Pengaspalan Jalan Kp Cisauk Sinyal Rt.003/003 Kel Cisauk Kec.Cisauk sebesar Rp, 125.000.000 5) Pemeliharaan Jalan Paving Block Kp Gawir Rt.006/006 Kel Cisauk Kec.Cisauk sebesar Rp, 100.000.000 6) Saluran Air U-Ditch Kp Sampora Rt.004/004 Desa Sampora Kec.Cisauk sebesar Rp, 125.000.000 7) Pemeliharaan Jalan Hotmix Kp.Panyirapan Rw 04 Ds.Mekarwangi Kec. Cisauk (3X150M) sebesar Rp. 180.000.000 8) Pemeliharaan Tpt/Turap Penanggul Tanah Kp.Gawir Rw 06, Kel.Cisauk Kec. Cisauk (1.5X150 M) sebesar Rp. 150.000.000 9) Pemeliharaan Jalan Hotmix Kp.Cikuda Rt 05 Rw 01 Kel.Cisauk Kec. Cisauk (2X200M) sebesar Rp. 100.000.000 10) Perbaikan Drainase Air Rw 03 Desa. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 130.000.000 11)Peningkatan Jalan (Paving Blok) Rw 04 Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 12) Peningkatan Jalan (Paving Blok) Rw 06 Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 13) Perbaikan Saluran Air (Drainase) Rw 05 Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 130.000.000 14) Pembuatan Turap Di Kp. Malahpar Rw.04 Desa Dangdang, Kecamatan Cisauk sebesar Rp. 120.000.000 15) Pemeliharaan Udith Rt 006/001 Ds. Cibogo Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 16)Pemeliharaan Paving Blok Rw. 002 Ds. Cibogo Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 17)Pemeliharaan Hotmix Rt. 004/006 Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 18)Pemeliharaan Hotmix Rt. 008/003 Ds. Dangdang Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 19) Pemeliharaan Paving Blok Rt. 010/004 Ds. Dangdang Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 20) Pemeliharaan Hotmix Rw. 002 Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 21) Hotmix Kp. Kadumangu Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 25.000.000 22) Bedah Rumah Kp. Sampora Rt. 01/02 Desa Sampora Kec. Cisauk sebesar Rp. 30.000.000 23) Pemeliharaan Jalan Rw. 004 Desa. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 24)Penataan Lingkungan Rw. 05 Desa. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 25)Penataan Lingkungan Rt. 010/04 Desa. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 26) Hotmix Kp. Kadumangu Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. (30.000.000) 27) Bedah Rumah Kp. Sampora Rt. 01/02 Desa Sampora Kec. Cisauk sebesar Rp. (25.000.000) 28) Pemeliharaan Jalan Hotmix Kp. Kadumangu RT.03/01 kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 30.000.000 Pemeliharaan Uditch Area MI Nurul Falah Cisauk Girang RT. 02/05 Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 54.000.000 29) Penerangan Jalan Umum RT. 05/05 Kp. Cisauk Girang Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 20.000.000 30) Peningkatan jl. Lingkungan Rt.01/01 Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp.100.000.000 31) Peningkatan Jl. Kp. Kebon Pisang Rw.02 kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp.100.000.000 32) Lanjutan Saluran Air udit bermis Rt. 03/04 Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 33) Saluran air kp. Cisauk girang rt. 04/05 kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 34) Udit Saluran air metro serpong 2 blok A rt. 07/06 sebesar Rp. 100.000.000 35) Bedah rumah Kp. Cisauk Girang (Alm. Bp. Anta) Rw.05 Kel. Cisauk sebesar Rp. 30.00.000 36) Peningkatan Jl. Lingkungan Kp. Setu Rw.03 (Bp. Epot) Ds. Dangdang Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 37) Pemeliharaan Jl. Kp. Panyirapan Rw. 04 ( Jeri ) Ds. Mekar Wangi Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 38) Pemeliharaan Jl. Kp. Kandang (Ustad Tomi) Ds. Mekar Wangi Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 39) Pemeliharan jl. Lingkungan Rt.05/02 (Herdi) Ds. Cibogo kec. Cisauk sebesar Rp. 80.000.000 40) Pemeliharaan sekretariat RW 07 (Warseno) Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 80.000.000 41) Pemeliharaan saluran air RT 01/07 (Rochmad) Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 80.000.000 42) Pemeliharaan jalan lingkungan Hotmix RT 05/07 (A. Kholil) Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 43) Pemeliharaan jl. Lingkungan RT 02/06 (Bp. Suparna) Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 44) Pemeliharan Turap RT 04/08 ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 80.000.000 45) Pemeliharaan saluran air udith RT 10/08 ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 46) Pemeliharaan jalan lingkungan Hotmix RT 09/08 ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 47) Pemeliharaan saluran air udit RT 08/08 ds. SuraditaKec. Cisauk sebesar Rp. 80.000.000 48) Lanjutan sarana Olah raga Rt.03/05 (Bp. Cipto) Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 80.000.000 49) Udit Saluran air Rt.09/05 (Bp. Budi) Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 50) Udit Saluran air Rt.11/05 (Bp. Ramtono) Ds, Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 51) Lanjutan Saluran air Kp. Cibadak (Bp. Yudi) Rt.02/02 Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 85.000.000 52) Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Seni Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 50.000.000 53) Saluran air Udit Rt.11/05 (Rt. Aboy) Ds. Cibogo Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 54) Pemeliharaan jl. Lingkungan Rt.15/05 (Bp. Uyu) Ds. Cibogo Kec, Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 55) Peningkatan Jalan lingkungan Rt.02/01 (Mas Edi) Ds. Cibogo Kec. Cisauk sebesar Rp. 80.000.000 56) Udit Saluran air Rt. 22/03 (Bp. Kasyanto) Ds. Cibogo Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 57) Udit Saluran air Rt. 03/06 Ds. Cibogo Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 58) Peningkatan jalan jl. Lingkungan Rt.01/06 (Rt. Kuat) Ds. Cibogo Kec. Cisauk sebesar Rp. 200.000.000
  1. 2.Adanya Recorfusing/ Efesiensi sebesar Rp. 22.437.418.277 dari anggaran penyesuaian hasil RAPBD sebesar 23.060.107.845 Tabel 2.3 Rincian Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Recofusing/Efesiensi Tahun 2025 No. Uraian Sumber Dana Tahun N Bertambah/berkurang Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) KECAMATAN CISAUK 20.641.355.493,00 20.115.760.875,00 -525.594.618,00 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.239.753.766,00 10.112.146.208,00 -127.607.558,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 102.812.300,00 88.083.400,00 -14.728.900,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PAD 44.930.000,00 35.310.000,00 -9.620.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PAD 12.545.000,00 10.565.000,00 -1.980.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PAD 45.337.300,00 42.208.400,00 -3.128.900,00 Administrasi Keuangan Perangkat 6.657.757.452,00 6.655.777.452,00 -1.980.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PAD 6.648.187.452,00 6.648.187.452,00 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD PAD 9.570.000,00 7.590.000,00 -1.980.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.437.800,00 13.818.350,00 -4.619.450,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD PAD 18.437.800,00 13.818.350,00 -4.619.450,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 207.874.130,00 168.601.830,00 -39.272.300,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya PAD 53.479.800,00 53.479.800,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi PAD 154.394.330,00 115.122.030,00 -39.272.300,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 542.857.776,00 475.850.868,00 -67.006.908,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PAD 212.886.691,00 212.886.691,00 0,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PAD 50.630.985,00 50.583.477,00 -47.508,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PAD 53.660.100,00 40.835.700,00 -12.824.400,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu PAD 158.730.000,00 138.195.000,00 -20.535.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PAD 66.950.000,00 33.350.000,00 -33.600.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.254.306.808,00 1.254.306.808,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PAD 255.501.240,00 255.501.240,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PAD 998.805.568,00 998.805.568,00 0,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.455.707.500,00 1.455.707.500,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PAD 126.491.000,00 126.491.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PAD 184.074.000,00 184.074.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PAD 127.400.000,00 127.400.000,00 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PAD 1.017.742.500,00 1.017.742.500,00 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.520.579.517,00 7.506.557.517,00 -14.022.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 49.017.500,00 35.141.500,00 -13.876.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan PAD 49.017.500,00 35.141.500,00 -13.876.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.274.478.017,00 7.274.478.017,00 0,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum PAD 7.274.478.017,00 7.274.478.017,00 0,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 197.084.000,00 196.938.000,00 -146.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PAD 197.084.000,00 196.938.000,00 -146.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.117.685.460,00 1.851.434.600,00 -266.250.860,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.796.639.460,00 1.623.742.600,00 -172.896.860,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PAD 1.796.639.460,00 1.623.742.600,00 -172.896.860,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 321.046.000,00 227.692.000,00 -93.354.000,00 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara PAD 321.046.000,00 227.692.000,00 -93.354.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 183.677.750,00 139.939.750,00 -43.738.000,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 183.677.750,00 139.939.750,00 -43.738.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PAD 183.677.750,00 139.939.750,00 -43.738.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 314.899.800,00 268.905.600,00 -45.994.200,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 314.899.800,00 268.905.600,00 -45.994.200,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan PAD 314.899.800,00 268.905.600,00 -45.994.200,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 264.759.200,00 236.777.200,00 -27.982.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 264.759.200,00 236.777.200,00 -27.982.000,00 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa PAD 9.290.000,00 6.428.000,00 -2.862.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa PAD 56.255.000,00 43.851.000,00 -12.404.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa PAD 35.920.000,00 28.254.000,00 -7.666.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa PAD 18.515.000,00 13.465.000,00 -5.050.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa PAD 144.779.200,00 144.779.200,00 0,00 KELURAHAN CISAUK 2.418.752.352,00 2.321.657.402,00 -97.094.950,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.212.380.100,00 1.138.417.770,00 -73.962.330,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.212.380.100,00 1.138.417.770,00 -73.962.330,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan PAD 11.049.000,00 8.618.000,00 -2.431.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan PAD 513.467.100,00 513.467.100,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PAD 687.864.000,00 616.332.670,00 -71.531.330,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 165.804.650,00 144.790.950,00 -21.013.700,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 165.804.650,00 144.790.950,00 -21.013.700,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PAD 165.804.650,00 144.790.950,00 -21.013.700,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.040.567.602,00 1.038.448.682,00 -2.118.920,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 242.293.700,00 240.174.700,00 -2.119.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PAD 190.868.600,00 190.868.600,00 0,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PAD 23.585.100,00 23.167.100,00 -418.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PAD 13.440.000,00 11.739.000,00 -1.701.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu PAD 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 625.080.652,00 625.080.732,00 80,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PAD 76.570.152,00 76.570.232,00 80,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PAD 548.510.500,00 548.510.500,00 0,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.193.250,00 173.193.250,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PAD 33.889.000,00 33.889.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PAD 47.850.000,00 47.850.000,00 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PAD 60.014.250,00 60.014.250,00 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PAD 31.440.000,00 31.440.000,00 0,00 JUMLAH 23.060.107.845,00 22.437.418.277,00 -622.689.568,00 Dilihat dari Tabel 2.2 terdapat Recofusing / Efisiensi Tahun 2025 sebesar Rp. -622.689.568,00 terdiri dari Kecamatan sebesar Rp. -525.594.618,00 dan Kelurahan sebesar Rp. -97.094.950,00 dengan rincian berikut : ▪ Kecamatan 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sebesar Rp. - 9.620.000,00 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja S SKPD sebesar Rp. -1.980.000,00 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. -3.128.900,00 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebesar RP. -1.980.000,00 5) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp. -4.619.450,00 6) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. - 39.272.300,00 7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp -47.508,00 8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. -12.824.400,00 9) Fasilitasi Kunjungan Tamu sebesar Rp. -20.535.000,00 10) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. - 33.600.000,00 11) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. -13.876.000,00 12) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan sebesar Rp. -146.000,00 13) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. -172.896.860,00 14) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara sebesar Rp. - 93.354.000,00 15) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. -43.738.000,00 16) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp. -45.994.200,00 17) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebesar Rp, - 2.862.000,00 18) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebesar Rp. -12.404.000,00 19) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. - 5.050.000,00 20) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. - 2.431.000,00 21) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp. -71.531.330,00 ▪ Kelurahan.
  2. 1.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. -21.013.700,00
  3. 2.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp. -71.531.330,00
  4. 3.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. -21.013.700,00
  5. 4.Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. -418.000,00
  6. 5.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. -1.701.000,00 a Kecamatan Cisauk mendapatkan pagu anggaran Perubahan sebesar (Rp 3.728.875.962) yaitu dari anggaran murni (efesiensi/recofussing) sebesar Rp 22.437.418.277 menjadi Rp 26.166.294.239 pada anggaran perubahan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Cisauk untuk Tahun 2025 masih terdiri dari 6 (enam) program 16 (enam belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan pagu indikatif APBD-P sebesar Rp 26.166.294.239 Adapun Perubahan anggaran program dan kegiatan di Kecamatan Cisauk dapat dilihat pada tabel 3.1 rumusan rencana program dan kegiatan sebagai berikut : Rincian Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Cisauk Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana SKPD Penanggung Jawab Sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah Berkurang/bertambah sebelum sesudah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 90% 90% 10.112.146.208,00 10.252.887.782 140.741.574,00 APBD APDB- P Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88.083.400,00 93.678.900 5.595.500,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.310.000,00 35.310.000 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.565.000,00 10.565.000 0,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.208.400,00 47.803.900 5.595.500,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.655.777.452,00 6.683.196.526 27.419.074,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.648.187.452,00 6.675.606.526 27.419.074,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.590.000,00 7.590.000 0,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.818.350,00 13.818.350 0,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 13.818.350,00 18.437.800 4.619.450,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera 168.601.830,00 168.601.830 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 53.479.800,00 53.479.800 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 115.122.030,00 115.122.030 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 475.850.868,00 487.646.868 -55.210.908,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 212.886.691,00 224.682.691 11.796.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.583.477,00 50.583.477 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.835.700,00 40.835.700 0,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu 138.195.000,00 138.195.000 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33.350.000,00 33.350.000 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.254.306.808,00 1.350.306.808 96.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 255.501.240,00 255.501.240 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 998.805.568,00 1.094.805.568 96.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.455.707.500,00 1.455.638.500 -69.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 126.491.000,00 126.491.000 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 184.074.000,00 184.074.000 0,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 127.400.000,00 127.400.000 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.017.742.500,00 1.017.673.500 -69.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.506.557.517,00 10.941.137.205 3.434.579.688,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 35.141.500,00 35.273.500 132.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.141.500,00 35.273.500 132.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.274.478.017,00 10.708.925.705 3.434.447.688,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7.274.478.017,00 10.708.925.705 3.434.447.688,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada CamaT 196.938.000,00 196.938.000 0,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 196.938.000,00 196.938.000 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.851.434.600,00 1.900.050.600 48.616.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.623.742.600,00 1.672.358.600 48.616.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.623.742.600,00 1.672.358.600 48.616.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 227.692.000,00 227.692.000 0,00 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 227.692.000,00 227.692.000 0,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 139.939.750,00 139.939.750 0,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 139.939.750,00 139.939.750 0,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 139.939.750,00 139.939.750 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 268.905.600,00 283.119.200 14.213.600,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 268.905.600,00 283.119.200 14.213.600,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 268.905.600,00 283.119.200 14.213.600,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 236.777.200,00 236.777.200 0,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 236.777.200,00 236.777.200 0,00 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 6.428.000,00 6.428.000 0,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 43.851.000,00 43.851.000 -0,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 28.254.000,00 28.254.000 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 13.465.000,00 13.465.000 0,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 144.779.200,00 144.779.200 0,00 KELURAHAN CISAUK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.038.448.682 1.129.173.782 -9.243.988,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 240.174.700 309.919.300 -828.498.470,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 190.868.600 260.613.200 69.744.600,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.167.100 23.167.100 -418.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.739.000 11.739.000 -1.701.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.400.000 14.400.000 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 625.080.732 646.061.232 20.980.580,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 76.570.232 76.570.232 80,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 548.510.500 569.491.000 20.980.500,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.193.250 173.193.250 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.889.000 33.889.000 0,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.850.000 47.850.000 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.014.250 91.454.250 31.440.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 31.440.000 0,00 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.138.417.770 1.138.417.770 -73.962.330,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.138.417.770 1.138.417.770 -73.962.330,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 8.618.000 8.618.000 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 513.467.100 513.467.100 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 616.332.670 616.332.670 0,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 144.790.950 144.790.950 0,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah . 144.790.950 144.790.950 0,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara . 144.790.950 144.790.950 0,00 JUMLAH 22.437.418.277 26.166.294.239 3.728.875.962,00 Rencana Kerja Perubahan ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif dalam operasionalisasi SKPD.
  7. 54.Kecamatan Sepatan Timur Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja Perubahan sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamanatkan bahwa ”Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perubahan Perangkat Daerah”. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2000 Tanggal 29 Nopember 2000, tentang Pembentukan Kecamatan Jayanti, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Cisauk, dan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, maka Kecamatan Sepatan Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang yang tugas pokok dan fungsinya telah diatur sebagai mana yang tercantum pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan keluarahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, memberikan kewajiban bagi Pemerintah Kecamatan Sepatan Timur untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2025 ini disusun mengacu kepada visi, misi, arah kebijakan umum, strategi, prioritas, program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang, yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Perubahan tahunan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun berjalan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:
109. a.Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
110. b.Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan Perangkat Daerah;
111. c.Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah;
112. d.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah (Lingkup Kecamatan);
113. e.Perumusan Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah; dan
114. f.Penetapan Renja Perubahan Perangkat Daerah. 1.2 LANDASAN HUKUM Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
115. a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
116. b.Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
117. c.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
118. d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
119. e.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
120. f.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
121. g.Peraturan Pemerintah Nommor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
122. h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
123. i.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
124. j.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
125. k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
126. l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
127. m.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
128. n.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
129. o.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
130. p.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
131. q.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
132. r.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Keluarahan;
133. s.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah; 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, serta untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang khususnya Kecamatan Sepatan Timur selama 1 (satu) tahun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Adapun penjabaran perencanaan pembangunan dalam Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025 meliputi:
  1. 1.Program dan keegiatan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
  2. 2.Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
  3. 3.Indikator Kinerja Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
  4. 4.Kelompok sasaran Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025; dan
  5. 5.Pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
  6. 1.Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
  7. 2.Mengevaluasi pelaksanaan Renja Murni Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
  8. 3.Mengetahui masalah, tantangan dan Solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun sebelumnya;
  9. 4.Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepatan Timur ke dalam Rencana Operasional tahunan;
  10. 5.Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang dalam Menyusun Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Kecamatan Sepatan Timur Tahun Anggaran 2025
  11. 6.Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, dokumen Rencana Kerja Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusung dengan Sistematika penulisan sebagai berikut: Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sepatan Timur Sumber : Dokumen Selayan Pandang Profil Kecamatan Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang di atur dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas da Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :
  12. 1.Camat;
  13. 2.Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
134. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
135. b.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  1. 3.Seksi Pemerintahan;
  2. 4.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  3. 5.Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan masyarakat;
  4. 6.Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
  5. 7.Seksi Pelayanan;
  6. 8.Kelurahan; dan
  7. 9.Kelompok Jabatan Fungsional Tercapainya suatu kegiatan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang tersedia. Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pemerintahan baik Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan lainnya di Wilayah Kecamatan Sepatan di bantu oleh personil/pegawai pada Kantor Kecamatan Sepatan, Adapun personil Kantor Kecamatan Sepatan Timur berjumlah 53 orang terdiri dari PNS 17 orang, CPNS 1 orang, PPPK 2 orang, dan tenaga Magang 33 orang dengan susunan kepegawaian sebagai berikut : Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Sepatan Timur No Uraian Laki-laki Perempuan Total 1 Jumlah Pegawai PNS 15 5 20 CPNS - 1 1 NON ASN 21 12 33 Jumlah 36 18 56 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan: Golongan IV 3 2 5 Golongan III 10 6 16 Golongan II 2 - 2 Golongan I - - - NON ASN 21 12 33 Jumlah 36 18 56 Sumber : simasn.tangerangkab.go.id Pada tahun 2025 Kecamatan Sepatan Timur melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 23.018.207.597,00 (Dua puluh tiga milyar delapan belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan Realisasi Anggaran sampai dengan Tanggal 23 Juni Tahun 2025 sebesar Rp. 10.833.504.245,00 (Sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) atau persentase realisasi sebesar 47.06%. Adapun target dan realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025 No Tujuan Sasaran Strategis Definisi Operasional Satuan Target 1 2 3 4 5 6 1 Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Inovatif Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82.25 Dari sebanyak 1 (satu) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 6 (enam) Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja sebesar Rp23.018.207.597,00,- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan dan Proyeksi Capaian Rencana Strategis Tahun 2025 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur berdasarkan Renstra Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2019-2023 yang terdiri dari 5 (lima) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan, serta Renstra Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2024-2026 yang terdiri dari 6 (enam) Program, dan 12 (dua belas) Kegiatan. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan Perkiraan pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Tahun Anggaran
  8. 2025.Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2024. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur dan Jajaran tersajikan dalam Lampiran 1 : Isian Hasil Evaluasi Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu (Sampai dengan Tahun 2025). Tabel 2.2 (T.C-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Nama OPD : Kecamatan Sepatan Timur Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Kinerja Renja Peruba han PD Tahun (n-2) 2023 Realisasi Kinerja Renja Perubaha n PD Tahun (n- 2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 300% 300% 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 5 100,00% 5 15 300% 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 2 2 2 100,00% 2 6 300% 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 35 31 34 34 100,00% 35 100 286% 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 8 8 8 100,00% 8 24 300% 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 3 3 3 100,00% 3 9 300% 7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4 3 3 3 100,00% 4 10 250% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Kinerja Renja Peruba han PD Tahun (n-2) 2023 Realisasi Kinerja Renja Perubaha n PD Tahun (n- 2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sepatan 91,35% 87,00% 89,80% 89,50% 99,66% 91,35% 267,85% 293% Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sepatan 93% 85% 90,00% 90,00% 100% 93% 268% 288% 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 2 2 3 3 100% 2 7 350% 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 14 5 4 4 100% 14 23 164% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Sepatan 85% 75% 80% 80% 100% 85% 240% 282% 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa 10 10 10 10 100% 10 30 300% 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 12 10 12 12 100% 12 34 283% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Kinerja Renja Peruba han PD Tahun (n-2) 2023 Realisasi Kinerja Renja Perubaha n PD Tahun (n- 2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100% 60% 75% 75% 100% 100% 235% 235% 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 4 4 4 4 100% 4 12 300% 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 60% - - - - 60% 60% 100% 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 3 - - - - 3 3 100% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 90% 77% 85,71% 85,71% 100% 90% 252,71% 281% 7.01.06.2.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Jumlah Desa yang difasilitasi 8 8 8 8 100% 8 21 300% Tabel 2.3 REKAPITULASI ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (s/d TRIWULAN II) KECAMATAN SEPATAN TIMUR TAHUN 2025 KODE URAIAN Anggaran LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SISA ANGGARANAnggaran/Keuangan Fisik Target Realisasi Target Realisasi KECAMATAN SEPATAN TIMUR 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 7.639.124.497,00 7.639.124.497,00 3.941.975.045,00 100,00 51,60 (3.697.149.452,00) PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH 152.509.500,00 152.509.500,00 80.405.375,00 100,00 52,72 (72.104.125,00) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 61.323.750,00 61.323.750,00 30.718.125,00 100,00 50,09 (30.605.625,00) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 39.534.500,00 39.534.500,00 19.936.000,00 100,00 50,43 (19.598.500,00) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.651.250,00 51.651.250,00 29.751.250,00 100,00 57,60 (21.900.000,00) ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.063.061.641,00 5.063.061.641,00 2.624.700.190,00 100,00 51,84 (2.438.361.451,00) KODE URAIAN Anggaran LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SISA ANGGARANAnggaran/Keuangan Fisik Target Realisasi Target Realisasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.014.301.791,00 4.711.970.289,00 2.599.922.340,00 100,00 51,85 (2.414.379.451,00) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 48.759.850,00 48.759.850,00 24.777.850,00 100,00 50,82 (23.982.000,00) ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 59.487.600,00 59.487.600,00 59.460.600,00 100,00 99,95 (27.000,00) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan 59.487.600,00 59.487.600,00 59.460.600,00 100,00 99,95 (27.000,00) ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 522.721.600,00 522.721.600,00 402.554.100,00 100,00 77,01 (120.167.500,00) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 13.762.500,00 13.762.500,00 13.762.500,00 100,00 100,00 (0,00) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 340.497.800,00 340.497.800,00 285.408.200,00 100,00 83,82 (55.089.600,00) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.234.600,00 30.234.600,00 10.914.600,00 100,00 36,10 (19.320.000,00) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.687.600,00 34.687.600,00 34.510.800,00 100,00 99,49 (176.800,00) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.215.100,00 23.215.100,00 6.975.000,00 100,00 30,05 (16.240.100,00) KODE URAIAN Anggaran LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SISA ANGGARANAnggaran/Keuangan Fisik Target Realisasi Target Realisasi Fasilitasi Kunjungan Tamu 49.020.000,00 49.020.000,00 34.800.000,00 100,00 70,99 (14.220.000,00) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.304.000,00 31.304.000,00 16.183.000,00 100,00 51,70 (15.121.000,00) PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH 1.271.322.688,00 1.271.322.688,00 621.425.000,00 100,00 48,88 (649.897.688,00) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 176.301.120,00 176.301.120,00 97.925.000,00 100,00 55,54 (78.376.120,00) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.095.021.568,00 463.716.000,00 523.500.000,00 100,00 47,81 (571.521.568,00 KODE URAIAN Anggaran LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SISA ANGGARANAnggaran/Keuangan Fisik Target Realisasi Target Realisasi PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 570.021.468,00 570.021.468,00 149.554.500,00 100,00 26,24 (420.466.968,00) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.300.484,00 70.300.484,00 36.490.500,00 100,00 51,91 (33.809.984,00) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 135.620.984,00 135.620.984,00 88.964.000,00 100,00 65,60 (46.656.984,00) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.100.000,00 24.100.000,00 24.100.000,00 100,00 100,00 0,00 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 100,00 0,00 (340.000.000,00) 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 13.270.026.700,00 13.270.026.700,00 5.812.380.900,00 100,00 43,80 (7.457.645.800,00) KODE URAIAN Anggaran LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SISA ANGGARANAnggaran/Keuangan Fisik Target Realisasi Target Realisasi PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 27.026.700,00 27.026.700,00 8.638.900,00 100,00 31,96 (18.387.800,00) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.026.700,00 27.026.700,00 8.638.900,00 100,00 31,96 (18.387.800,00) KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 13.243.000.000,00 13.243.000.000,00 5.803.742.000,00 100,00 43,82 (7.439.258.000,00) Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 13.243.000.000,00 13.243.000.000,00 5.803.742.000,00 100,00 43,82 (7.439.258.000,00) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 911.237.448,00 911.237.448,00 907.805.478,00 100,00 100,00 (3.431.970,00) KODE URAIAN Anggaran LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SISA ANGGARANAnggaran/Keuangan Fisik Target Realisasi Target Realisasi KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 911.237.448,00 911.237.448,00 907.805.478,00 100,00 100,00 (3.431.970,00) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 58.087.096,00 58.087.096,00 58.087.096,00 100,00 100,00 0,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 853.150.352,00 853.150.352,00 849.718.382,00 100,00 100,00 (3.431.970,00) 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 215.162.793,00 215.162.793,00 214.680.043,00 100,00 100,00 (482.750,00) KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 215.162.793,00 215.162.793,00 214.680.043,00 100,00 100,00 (482.750,00) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 215.162.793,00 215.162.793,00 214.680.043,00 100,00 100,00 (482.750,00) KODE URAIAN Anggaran LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SISA ANGGARANAnggaran/Keuangan Fisik Target Realisasi Target Realisasi 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 215.102.597,00 215.102.597,00 215.102.597,00 100,00 100,00 0,00 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 215.102.597,00 215.102.597,00 215.102.597,00 100,00 100,00 0,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 215.102.597,00 215.102.597,00 215.102.597,00 100,00 100,00 0,00 JUMLAH BELANJA DAERAH 23.018.207.597,00 23.018.207.597,00 10.829.628.965,00 100,00 47,05 (12.188.578.632,00) Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut: Grafik 2.4 Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Sumber : ESAKIP 2024 (sakip.tangerangkab.go.id) A: Meningkatnya Pelayanan Masyarakat (IKM) B: Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah (Nilai AKIP) C: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa dari 3 indikator kinerja utama di tahun 2024, capaian tertinggi terdapat pada pemenuhan indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 92,15 dari target 91.08 atau sebesar 101,17%, dan capaian terendah pada indikator Meningkatkatnya Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum sebesar 14,18 dari target 14,29. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh.... Dari uraian analisis di atas pada tabel 2.1 dan grafik 2.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja indikator utama pada Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2024 adalah 100,01% dengan kategori mencapai target. Sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 14.893.105.049,00 (98.00%) dengan kategori sangat tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan Timur dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : Capaian Indikator Kinerja Utama 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 A B C Target Realisasi Tabel 2.4 (T.C-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang No Indikator SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 89.55 89.60 89.70 89.80 81,14 89.50 89.70 89.80 Belum sesuai target capaian Renstra PD 2 Nilai AKIP Kecamatan Sepatan Tmur Nilai AKIP Hasil Nilai AKIP 73.53 75.05 76.10 78.15 74.60 55.20 76.10 78.15 Di Tahun 2023 mengalami penurunan nilaidikarenakan adanyaperubahan indicatorpenilaian dari tim APIP 3 Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Hasil Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 60 75 100 100 60 75 100 100 Telah sesuai target namun di Tahun 2024 sudah tidak menjadi standar indikator kinerjautama kecamatan 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Otonomi Daerah merupakan upaya mewujudkan Pemerintahanan yang Good Governance dan Clean Governance. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan aparatur yang mempunyai integritas, akuntabilitas, dan transparansi yang tinggi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang harus mampu menjawab setiap tantangan, mengambil serta menerapkan peluang yang ada untuk mendukung pencapaian RPD 2024-2026 Kabupaten Tangerang. Dalam hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Misi 5: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif.
136. a.Permasalahan pelayanan perangkat daerah antara lain:
  1. 1.Kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang;
  2. 2.Pembinaan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi masih belum maksimal;
  3. 3.Regulasi pelayanan masih tumpang tindih;
  4. 4.Sarana dan prasarana pelayanan masih belum optimal;
  5. 5.Pembangunan infrastruktur jalan masih terbatas dengan anggaran;
  6. 6.Peran serta masyarakat masih minim;
  7. 7.Fasilitasi terhadap UMKM masih belum maksimal;
  8. 8.Tata kelola SDM dalam hal pemenuhan, beban kerja dan peningkatan kompetensi belum optimal;
  9. 9.Upaya kolaborasi dengan instansi vertikal masih perlu ditingkatkan; 10.Forum koordinasi wilayah masih perlu ditingkatkan untuk menemukan dan mengantisipasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
137. b.Faktor penghambat untuk pencapaian Misi 5 antara lain:
  1. 1.Belum maksimalnya kolaborasi antar perangkat daerah;
  2. 2.Belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dikarenakan keterbatasan anggaran;
  3. 3.Belum optimalnya adaptasi setiap kebijakan baru;
  4. 4.Belum optimalnya upaya pembinaan SDM baik internal perangkat daerah, maupun perangkat desa;
  5. 5.Masih belum optimalnya analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap tugas tambahan diluar tugas pokok;
  6. 6.Masih terbatasnya jumlah SDM Perangkat Daerah;
  7. 7.Belum maksimalnya tindak lanjut atas hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh instansi terkait;
  8. 8.Belum maksimalnya pemanfaatan kader PKK;
  9. 9.Belum adanya analisa terhadap pengembangan fasiilitas terhadap UMKM; 10.Belum optimalnya kemampuan tata kelola manajemen perkantoran dan kegiatan; 11.Belum optimalnya tata kelola asset dan identifikasi kebutuhan asset.
138. c.Faktor Pendorong untuk pencapaian Misi 5 antara lain:
  1. 1.Tersedianya berbagai regulasi perihal pelayanan publik;
  2. 2.Maraknya perkembangan teknologi yang dapat diadaptasi oleh perangkat daerah untuk pemenuhan tugas dan fungsi;
  3. 3.Kuatnya Anggaran APBD untuk mendorong ketercapaian target;
  4. 4.Rutinnya penyusunan Anjab dan ABK;
  5. 5.Banyaknya kualitas SDM yang berada di usia muda;
  6. 6.Cakapnya kader-kader PKK dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
  7. 7.Rutinnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal;
  8. 8.Tersedianya regulasi untuk pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik;
  9. 9.Banyaknya media dan sarana yang dapat memberikan kesempatan perangkat daerah berpartisipasi terhadap kebutuhan publik. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, yaitu:
139. a.Tantangan antara lain:
  1. 1.Pemenuhan SDM yang cakap sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  2. 2.Integrasi sistem informasi;
  3. 3.Pengembangan fasilitas pelayanan;
  4. 4.Adaptasi dengan perkembangan teknologi;
  5. 5.Pengembangan layanan publik sesuai tugas dan fungsi;
  6. 6.Optimalisasi kegiatan pembinaan pegawai;
  7. 7.Fasilitasi kebetuhan dan keperluan bagi UMKM;
  8. 8.Heterogenitas penduduk Kecamatan Sepatan Timur yang menuntut kebutuhan yang beragam;
  9. 9.Optimaliasi pengembangan dan pemanfaatan data pelayanan; 10.Optimalisasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan; 11.Pemanfaatan Forum legal yang ada di wilayah Kecamatan; 12.Pemenuhan ketentraman dan ketertiban umum 13.Prioritas pemenuhan inftastruktur; 14.Prioritas pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan kemiskinan ekstrem; 15.Prioritas penurunan angka stunting; 16.Penguatan SDM Kecamatan; 17.Penguatan Sistem Pelayanan.
140. b.Peluang antara lain:
  1. 1.Dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten melalui APBD;
  2. 2.Kemudahan akses teknologi dan informasi pelayanan;
  3. 3.Kemudahan akses teknologi dan informasi perencanaan;
  4. 4.Perbaikan berkelanjutan atas tata kelola pemerintahan;
  5. 5.Dukungan akses Pendidikan dan Pelatihan dari Instansi Vertikal bagi Aparatur Kecamatan;
  6. 6.Kerjasama yang kuat bersama instansi vertikal dan mitra;
  7. 7.Heterogenitas penduduk yang mampu membawa perbaikan dan pengembangan bagi pelayanan;
  8. 8.Dukungan instansi vertikal yang besar melalui koordinasi dan fasilitasi setiap kebutuhan masyarakat; Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah tersebut di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2024 – 2026 pelaksanaan fungsi dan tugas Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang diprioritaskan terhadap isu-isu strategis yaitu:
  9. 1.Penanganan Kemisikinan dan Pengangguran 1) Masih kurangnya kegiatan usaha produktif dikalangan masyarakat; 2) Kurang optimalnya kelompok usaha masyarakat untuk memecahkan ekonomi masyarakat; 3) Kurangnya pembinaan kelompok UMKM Masyarakat; 4) Kurangnya sarana dan prasarana yang berfokus pada kelompok UMKM; 5) Lemahnya penguasaan teknologi informasi dalam mengembangkan pemasaran hasil-hasil UMKM; 6) Kurangnya pelatihan-pelatihan bagi kelompok tenaga kerja usia produktif; 7) Sulitnya akses permodalan; 8) Belum optimalnya keberadaan Pasar Regional; 9) Masih rendahnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kurangnya pelatihan kepada masyarakat pelaku UMKM; 10) Belum tersedianya data pelaku usaha yang akurat
  10. 2.Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial 1) Kurangnya fasilitas prasaranan dan sarana Pendidikan formal khususnya Sekolah Dasar; 2) Kurangnya pustu yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar; 3) Masih rendahnya tingkat pemahaman tentang Kesehatan dan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS); 4) Belum lengkapnya alat Kesehatan di setiap Posyandu; 5) Kurangnya pembinaan pada organisasi-organisasi keagamaan, sosial dan kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum;
  11. 3.Pemerataan Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan 1) Belum terpadunyan pembangunan infrastruktur jalan dan saluran air sehinggan menyebabkan pembuangan air tidak teratur dan berpotensi banjir; 2) Masih rendahnya pembangunan infrastuktur; 3) Masih kurangnya tenaga ahli perencanaan konstruksi di kecamatan; 4) Belum maksimalnya penyediaan air bersih dari PDAM; 5) Masih kurangnya penerangan jalan;
  12. 4.Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan 1) Masih rendahnya pemahaman masyrakat terhadap pengelolaan persampahan dilingkungan masing- masing; 2) Masih terbatasnya tempat pembuangan sampah disetiap lingkungan; 3) Belum adanya sistem pengolahan sampah terpadu; 4) Masih kurangnya sarana dan prasaranan dalam hal pengolahaan dan pengelolaan sampah. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerjan Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Sepatan Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Perubahan tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RKPD) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalan Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan”, sebagaimana dijabarkan dalam tabel ini. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tabel 2.5 (T-C.31) NO Rancangan Awal RKPD Rancangan Akhir RKPD Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN Kecamatan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.01.01.2 .01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2 .01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Sepatan Timur Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 82.422.500,00 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Sepatan Timur Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 61.323.750,000 7.01.01.2 .01.0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 56.908.750,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 39.534.500,00 7.01.01.2 .01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 70.152.500,00 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 51.651.250,00 7.01.01.2 .02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2 .02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Sepatan Timur Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 5.033.782.470,00 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Sepatan Timur Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 5.579.815.529,00 7.01.01.2 .02.0007 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 2 68.807.500,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 1 48.759.850,00 Bulanan/ Semesteran Keuangan Semesteran Triwulanan/ SKPD dan Bulanan/ SKPD dan Semesteran SKPD Laporan Triwulanan/ Laporan Koordinasi Semesteran Koordinasi Penyusunan SKPD Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/Triwul Bulanan/Triwul anan/Semestera anan/Semestera n SKPD n SKPD 7.01.01.2 .05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.01.01.2 .05.0011 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Sepatan Timur Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 102.309.500,00 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Sepatan Timur Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 45 59.487.600,00 7.01.01.2 .06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.01.01.2 .06.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kec. Sepatan Timur Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 5 8.925.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kec. Sepatan Timur Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 4 8.263.000,00 7.01.01.2 .06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Sepatan Timur Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 305.210.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Sepatan Timur Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 540.497.800,00 7.01.01.2 .06.0003 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Sepatan Timur Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 30.234.600,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Sepatan Timur Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 30.234.600,00 7.01.01.2 .06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Sepatan Timur Jumlah Paket Bahan Logistik 24 34.182.500,00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Sepatan Timur Jumlah Paket Bahan Logistik 24 34.687.600,00 Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan 7.01.01.2 .06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Sepatan Timur Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 25.157.500,00 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Sepatan Timur Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 23.215.100,00 7.01.01.2 .06.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 60.600.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 49.020.000,00 7.01.01.2 .06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 60.000.000,00 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 31.304.000,00 7.01.01.2 .08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2 .08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 176.839.200,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 176.301.120,00 7.01.01.2 .08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 1.015.128.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 1.199.421.568,00 7.01.01.2 .09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.01.01.2 .09.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Sepatan Timur Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 73.521.600,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Sepatan Timur Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 70.300.484,00 7.01.01.2 .09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Sepatan Timur Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 90.090.600,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Sepatan Timur Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 135.620.984,00 7.01.01.2 .09.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Sepatan Timur Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 24.100.000,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Sepatan Timur Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 24.100.000,00 7.01.01.2 .09.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Sepatan Timur Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 4 353.700.000,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Sepatan Timur Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 4 340.000.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.02.2 .02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2 .02.0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 37.604.500,00 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 27.026.700,00 7.01.02.2 .03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.01.02.2 .03.0001 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Jumlah dokumen koordinasi/siner 40 4.768.000.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinerg i dengan Kec. Sepatan Timur Jumlah dokumen koordinasi/siner 1 13.313.000.000,00 Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum gi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum gi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2 .01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2 .01.001 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Sepatan Timur Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 77.028.500,00 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Sepatan Timur Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 78.662.000,00 7.01.03.2 .01.003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 1.226.816.750,00 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 1.464.771.400,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.01.04.2 .01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2 .01.0001 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal 5 206.819.500,00 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Sepatan Timur Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal 4 141.965.250,00 di Wilayah Kecamatan di Wilayah Kecamatan 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.01.05.2 .01 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2 .01.0001 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Sepatan Timur Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 201.577.000,00 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Sepatan Timur Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 161.289.750,00 7.01.05.2 .01.0008 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Sepatan Timur Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 81.930.000,00 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Sepatan Timur Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7 58.890.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.01.06.2 .01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.01.06.2 .01.0002 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Sepatan Timur Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 7 114.190.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Kec. Sepatan Timur Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 7 101.182.500,00 Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.01.06.2 .01.0007 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kec. Sepatan Timur Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 7 79.415.000,00 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kec. Sepatan Timur Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa 7 61.743.000,00 7.01.06.2 .01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Sepatan Timur Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7 53.470.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Sepatan Timur Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7 40.552.500,00 2.4.1 Musrenbang Tingkat Kecamatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang di laksanakan pada hari Senin, 5 Februari 2024, sesuai dengan jadwal yang sudah dengan Surat Edaran Bupati Tangerang Tanggal 15 Januari 2024 Nomor: B/900.1.2.1/187/I/BAPPEDA/2024 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2025. Musrenbang tingkat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang di hadiri oleh Bidang Infrastruktur dan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, tokoh agama, tokoh masyarakat, dewan, dan seluruh desa di Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Dari hasil musrenbang tersebut menghasilkan 50 usulan Prioritas, sebagaimana terlampir pada lampiran III. 2.4.2 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan evaluasi hasil Capaian Indikator Kinerja tahun 2024. Setiap seksi dab sub bagian melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang nomenklaturnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan surat edaran Pj. Bupati Tangerang Nomor 8/900.1.2.1/187/I/BAPPEDA/2024 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2025, bahwa Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang mengusulkan pagu indikatif Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan TA 2025 dalam berkas daring (drive google) sesuai arahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang TA 2025 didasari oleh surat edaran Bupati Tangerang Nomor 8/900.1.2.1/187/I/BAPPEDA/2024 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2025. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 yang disusun, alokasi anggaran dikelompokan berdasarkan program, seksi dan sub bagian, dan sumber anggaran.
141. a.Alokasi anggaran program Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Program Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan TA 2025 Kode Nama Program Pagu Hasil Input Ranwal Renja Perubahan TA 2025 Persentase 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 4.805.604.500,00 33,09 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 1.303.845.250,00 8,98 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 206.819.500,00 1,42 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 283.507.000,00 1,95 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 247.075.000,00 1,70 7.01.XX Program Penunjang 7.676.909.720,00 52,85 Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Total 14.523.760.970,00 100,00 Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 7.676.909.720,00,- (Tujuh Milyar enam ratus juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau 52.85% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. Program tersebut memiliki anggaran terbesar karena terdapat sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan total anggaran sebesar Rp 5.033.782.470,00,00,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) atau 34.95% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.
142. b.Alokasi anggaran seksi dan sub bagian Tabel 2.3 Alokasi Anggaran per Seksi dan Sub Bagian pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 No Kelompok Unit Kerja Pagu Hasil Input Ranwal Renja Perubahan TA 2025 Persentase 1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 5.279.641.791,00 22,50 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.480.950.656,00 10,57 3 Seksi Pelayanan 13.279.004.500,00 56,61 4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1.714.723.500,00 7,31 5 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat 175.391.500,0 0,75 6 Seksi Pemerintahan 266.822.000,00 1,13 7 Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 259.815.000,00 1,10 Total 23.456.348.947,00 100,00 Berdasarkan tabel diatas, seksi/sub bagian dengan anggaran terbesar adalah Sub Bagian Pelayanan yaitu Rp. 13.279.004.500,00,- (Tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan jutaa empat ribu lima ratus rupiah), atau 56,61% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. Seksi Pelayanan memiliki anggaran terbesar karena terdapat sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang dialokasikan untuk anggaran belanja sarana dan prasarana pelayanan umum Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 13.243.000.000,00,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) atau 56.45% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.
143. c.Alokasi anggaran berdasarkan sumber anggaran Tabel 2.4 Alokasi Anggaran per Sumber Anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 No Jenis Pagu Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2025 Persentase 1 APBD MURNI 14.168.703.034,00 100,00 Total 14.168.703.034,00 100,00 Berdasarkan tabel diatas, sumber anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah sepenuhnya dibiayai oleh APBD-P Pemerintah Kabupaten Tangerang. 2.4.3 Forum Koordinasi Perangkat Daerah Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Kepala Bappeda Nomor : 000.7.4/144/11/Bappeda/2024 tentang Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2024 maka pada tanggal 27 Februari 2024 Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang ikut serta pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka pembahasan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Hal-hal yang disepakati dalam Forum Perangkakt Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2024 diantaranya:
144. a.Fokus penganggaran untuk penurunan stunting, setiap kecamatan diminta untuk menganggarkan anggaran sensitif dan spesifik dalam peran serta penurunan stunting;
145. b.Fokus penganggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem, setiap kecamatan diminta untuk menganggarkan kegiatan operasi pasar (bazar murah) minimal 2 kali dalam satu tahun;
146. c.Fokus pengganggaran untuk penyelenggaraan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem;
147. d.Keselarasan program/kegiatan/sub kegiatan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah termasuk keselarasan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah;
148. e.Kesesuaian pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah;
149. f.Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Total usulan anggaran Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah sebesar Rp14.168.703.034,00,- (Empat belas milyar serratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu tiga puluh empat rupiah) dan anggaran diindikatif perkiraan maju Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp14.237.316.623,00,- (Empat belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah). Adapun rincian anggaran per program Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut : Tabel 2.5 Usulan Anggaran Program pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah No Kelompok Unit Kerja Pagu Hasil Input Rancangan Akhir Renja Perubahan TA 2025 Persentase 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 13.279.004.500,00 35,40 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 1.714.723.500,00 5,98 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 175.391.500,00 1,39 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 266.822.000,00 2,27 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 259.815.000,00 1,57 7.01.XX Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7.760.592.447,00 53,35 Total 23.456.348.947,00 100,00 Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Rp. 13.279.004.500,00,00,- (Tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ribu lima ratus rupiah) atau 35.40% dari total pagu hasil input Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan total anggaran sebesar Rp 13.243.000.000,00,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) atau 34.95% dari total pagu hasil input Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. atau 34.95% dari total pagu hasil input Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. 2.4.4 Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Sehubungan dengan surat undangan rapat Koordinasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, sehubungan dengan surat undangan rapat koordinasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 nomor: B/000.7.6.3/320/IV/Bappeda/2024. Hasil dari rapat koordinasi tersebut adalah Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang mendapatkan anggaran pagu indikatif sebesar Rp. 23.456.348.947,00- (Dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian jenis belanja sebagai berikut : Tabel 2.6 Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 No Jenis Belanja Pagu Anggaran TA 2025 1 Belanja Pegawai Rp. 5.579.815.529,00,- 2 Belanja Barang/Jasa dan Modal Rp.18.378.305.806,00,- Total Rp. 23.958.121.335,00,- Pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 tersebut diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Modul Perencanaan (SIPD-RI), sesuai dengan instruksi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Total anggaran Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil input Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp14.523.760.970,00,- (Empat belas milyar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian hasil input sebagai berikut : Tabel 2.6 Hasil input Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 No Jenis Belanja Pagu Anggaran TA 2025 1 Belanja Pegawai Rp. 5.579.815.529,00,- 2 Belanja Barang/Jasa dan Modal Rp.18.378.305.806,00,- Total Rp. 23.958.121.335,00,- Hasil input anggaran tersebut menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 yang akan dijelaskan secara rinci pada Bab IV. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanimesnya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Desa melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Orginasasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes. Melalui forum Musrenbangdes, skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat sesrta isu – isu penting dari masing – masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Tabel 2.5 (TC.32) USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KECAMATAN SEPATAN TIMUR KABUPATEN TANGERANG No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran /Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Desa Jatimulya memberikan kenyamanan pada siswa untuk melaksanakan upacara dan olah raga 400m2 2 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya RT 002/002 dan RT 004/002 Desa Kampung Kelor memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas 3 lokal 3 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Desa lebakwangi meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat 600m2 4 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Desa jatimulya meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat 3 gedung 5 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Jatimulya rt 03/rw 02 tersedianya lahan untuk pembangunan SMPN 4 karena banyaknya jumlah anak sekolah di 2ha 6 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Kecamatan Sepatan Timur meningkatkan akses pendidikan P=500m L=4m 7 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Kecamatan Sepatan Timur memberikan kenyamanan pada siswa untuk melaksanakan upacara dan olah raga 300m 8 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Jl. R Suprapto Kampung Sangiang Kecil Desa Sangiang memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas 3 lokal 9 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Jl. Gaga Kecil RT01/ GempolSari memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas 4 lokal 10 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Desa Kedaung Barat RT 001/002 memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas 4 lokal 11 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Desa Jatimulya memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas 4 lokal 12 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Jl. Raya Gatot Soebroto No.48,Tanah Merah perbaikan pagar yang rapuh agarbelajar mengajar siswa tidak terganggu 200m 13 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya RT 001/002 Desa Kedaung Barat memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas P=100m, l= 3m 14 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya RT 001/002 Desa Kedaung Barat memberikan sarana pendidikan yang layak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas 4m x 5m 15 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Desa Pondok kelor memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas 3 lokal 16 Meningkatkan pembangunan SDM yangberkualitas dan berdaya Desa sangiang memberikan sarana pendidikanyang layak bagi siswa 100 m 17 Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya Desa Jatimulya memberikan sarana pendidikanyang layak bagi siswa 150 m 18 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing RT 002/002 dan RT 004/002 Desa Kampung Kelor meminimalisir terjadinya banjir sehingga aktifitas ekonomi wargatidak terganggu 200m 19 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa lebakwangi meningkatnya ketrampilan warga sehingga dapat menekan pengangguran 150 orang 20 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa jatimulya meningkatnya ketrampilan warga sehingga dapat menekan pengangguran 150 orang 21 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Jatimulya rt 03/rw 02 menghindari kelongsoran tanahsehingga aktifitas ekonomi masyarakat dapat tetap berjalan P= 100m 22 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa sangiang mengingkatkan perekonomianmasyarakat 50 ekor 23 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa sangiang meningkatnya ketrampilan warga sehingga dapat menekan pengangguran 100 orang 24 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing lokasi makam pahlawan desatanah merah memberikan kemudahan akses fasilitas umum bagi masyarakat P =96m, L=4m 25 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing desa tanah merah meningkatnya ketrampilan wargasehingga dapat menekan pengangguran 150 orang 26 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing sisi jalan utama desa gempolsari meminimalisir terjadinya banjir sehingga aktifitas ekonomi wargatidak terganggu P=200m, L=1m 27 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing batas desa gempolsari dan pondok kelor meminimalisir terjadinya banjir sehingga aktifitas ekonomi wargatidak terganggu p=400m, l= 1m 28 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Kp rajeg – kp pulo RT 03/04 Desa Kedaung Barat memberikan kemudahan aksesjalan raya bagi warga P=250m, l=3m 29 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing utan jati RT 004/003 Desa Keda memberikan kemudahan aksesjalan raya bagi warga P=400m , L=1m 30 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa Pondok kelor meningkatnya ketrampilan warga sehingga dapat menekan pengangguran 150 orang 31 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Sore Kedaung Barat – Kp. Bayur memberikan kemudahan aksesjalan raya bagi warga P=500m L=1m 32 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa Pondok kelor Tersedianya pengembangan usaha UMKM 10 orang 33 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa Kampung Kelor meningkatnya ketrampilan warga sehingga dapat menekan pengangguran 150 orang 34 Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Desa Kampung Kelor Tersedianya pengembangan usaha UMKM 1 Paket 35 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu rt 009/002 desa kampung kelor & Desa Pondok Kelor menghubungkan warga antar desa P =6m, l=4m 36 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Desa lebakwangi RT 004/004 meningkatkan pelayanan dankemudahan jalan raya bagi masyarakat P=150m, L= 2m 37 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Lebakwangi RT 011/002 menjaga kebersihan lingkungan danmenghindari banjir P=150m, L= 0.4m 38 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Jatimulya rt 03/ rw 04 menjaga kebersihan lingkungan danmenghindari banjir 200m 39 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu rt 001/002 kp sangiang desa sangiang menghindari pelanggaran bataslahan makam 300m’ 40 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Samping kantor desa sangiang menjaga kebersihan lingkungan danmenghindari banjir 100m 41 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu jl Gatot Subroto desa tanahmerah menjaga kebersihan lingkungan danmenghindari banjir 500m 42 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Kp. Damprit Rt 01/03 Desakedaung barat memberikan kemudahan aksessaluran drainase bagi warga P=150m l = 40c 43 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu SDN Kampung Bayur Desa LebakWangi memberikan kemudahan akses salurandrainase bagi warga P=150m l = 40c 44 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Kampung Primatani Desa GempolSari memberikan kemudahan akses salurandrainase bagi warga 100m 45 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Kampung Dato Rt.04/03 Desa Gempol Sari meningkatkan kualitas akses Jalan 150m x 2m 46 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Stadion mini Sepatan Timur meningkatkan sarana dan prasaranaolahraga 1 Paket 47 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu GOR Kec. Sepatan Timur meningkatkan sarana dan prasaranaolahraga 1 Paket 48 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Kecamatan Sepatan Timur meningkatkan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau 1 Paket 49 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Kecamatan Sepatan Timur meningkatkan sarana dan prasarana rumahtidak layak huni 10 Rumah 50 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu Kecamatan Sepatan Timur meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat 200m
150. a.Perencanaan yang berintegritas dan memuliakan efisensi;
151. b.Pembangunan Berorientasi Hasil;
152. c.Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian fiskal;
153. d.Mewujudkan pemerintahan yang Ramah Investasi;
154. e.Pendidikan dan Kesehatan Jalan Menuju Kesejahteraan;
155. f.Pelayanan Publiik untuk Mewujudkan Keadilan. Arahan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyrakat. Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria ekternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 226 ayat 1 bahwa Camat mendapatkan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Berikut kutipan pelimpahan wewenagan Bupati Tangerang Kepada Camat di Kabupaten Tangerang untuk menanganni sebagian urusan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Tabel 3.1 Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Urusan daerah Bidang urusan Rincian urusan yang dilimpahkan
  1. 1.Penetapan Pengesahan, Pengalihan tugas, Izin cuti.
  2. 1.Penetapan pengesahan anggota badan permusyawaratan desa (bpd) berdasarkan laporan dan berita acara pembentukan badan permusyawaratan desa (bpd);
  3. 2.Penetapan pengalihan tugas staf kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan (diluar jabatan struktural dan fungsional);
  4. 3.Penetapan izin cuti pegawai;
  5. 4.Penetapan izin cuti kepala desa dan perangkat desa; dan
  6. 5.Penetapan pelaksana tugas kepala desa.
  7. 2.Penyelenggaraan keciptakaryaan 1. Pemeliharaan pagar kantor milik kecamatan dan kelurahan;
  8. 2.Pemeliharaan gapura kantor milik kecamatan dan kelurahan;
  9. 3.Pemeliharaan taman dengan ukuran kurang dari 500m2 (lima ratus meter persegi);
  10. 4.Pemeliharaan paving blok jalan lingkungan penghubung antardesa/kelurahan;
  11. 5.Pemeliharaan ruang kantor milik kecamatan dan kelurahan;
  12. 6.Rehabilitasi ringan dan sedang aula kantor kecamatan dan kelurahan;
  13. 7.Penataan ruang kerja kantor kecamatan dan kelurahan;
  14. 8.Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah;
  15. 9.Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara dan sarana kebersihan;
  16. 10.Pemeliharaan saluran pembuangan akhir (drainase dan air limbah) skala kecamatan;
  17. 11.Pemeliharaan sarana penunjang kantor kecamatan dan kelurahan;
  18. 12.Pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi;
  19. 13.Pemeliharaan gelanggang olahraga dan stadion mini di kecamatan;
  20. 14.Pemeliharaan gedung bersama keagamaan kecamatan;
  21. 15.Bedah rumah perorangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah khusus; dan
  22. 16.Perbaikan/rehabilitasi rumah perorangan bagi masyarakat miskin yang terkena bencana alam. kebinamargaan dan sumber daya air
  23. 1.Pemeliharaan badan jalanpenghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  24. 2.Pemeliharaan jembatan perbatasan antardesa/kelurahan, dengan bentang jembatan paling tinggi 3 (tiga) meter;
  25. 3.Pemeliharaan drainase pada jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  26. 4.Pemeliharaan wilayah milik jalan pada jalan penghubung antardesa/kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  27. 5.Pemeliharaan drainase pada lokasi jalan penghubung antardesa/kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  28. 6.Pemeliharaan badan jembatan perbatasan antardesa/kelurahan dengan bentang paling tinggi 3 (tiga) meter serta bangunan pelengkap lainnya pada jalan desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  29. 7.Pemeliharaan irigasi dan saluran tersier penghubung antardesa/kelurahan dengan lebar dan tinggi saluran paling tinggi 2 (dua) meter di luar saluran induk dan saluran sekunder;
  30. 8.Penyelenggaraan survey jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  31. 9.Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan/jembatan/irigasi di wilayah kecamatan;
  32. 10.Pembinaan/supervisi terhadap pelaksanaan manajemen pembangunan jalan/jembatan/irigasi kewenangan desa;
  33. 11.Pemeliharaanturap pada jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; dan
  34. 12.Pemeliharaan sarana dan prasarana pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah kependudukan dan catatan sipil
  35. 1.Pendataan dan pelaporan data penduduk dan pendatang;
  36. 2.Pelaporan pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari desa/kelurahan;
  37. 3.Pelaksanaan input data kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
  38. 4.Pengolahan data dan dan informasi kependudukan di kecamatan; dan
  39. 5.Pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada desa/kelurahan. operasional pengangkutan sampah
  40. 1.Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3r (reduce, recycle, dan reduce) pada tingkat kecamatan;
  41. 2.Pembentukan bank sampah pada tingkat kecamatan;
  42. 3.Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan biopori pada tingkat kecamatan;
  43. 4.Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tempat pengelolaan sampah terpadu pada tingkat kecamatan;
  44. 5.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba pada tempat pembuangan akhir untuk wilayah perumahan/permukiman di luar kawasan tertata;
  45. 6.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan;
  46. 7.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan akhir jatiwaringin untuk wilayah perkantoran kecamatan, desa, dan kelurahan;
  47. 8.Kerja bakti/gotong-royong pembersihan sampah pada tingkat kecamatan;
  48. 9.Pemeliharaan taman kota pada kecamatan secara swakelola;
  49. 10.Penyelenggaraan lomba kebersihan pada tingkat kecamatan;
  50. 11.Pengelolaan kegiatan kurangi sampah di sekitar kantor (kurasakan) pada tingkat kecamatan;
  51. 12.Pengelolaan kegiatan kita peduli sampah (kiprah) pada tingkat kecamatan; dan
  52. 13.Pengadaan sarana kebersihan, yang meliputi: a) kendaraan gerobak motor; b) gerobak sampah; c) tong sampah; d) mesin potong rumput; e) gergaji mesin pemotong rumput; mesin pompa; dan f) sarana kebersihan lainnya. Bidang kesehatan 1. Penyelenggaraan desa/kelurahan siaga pada tingkat kecamatan;
  53. 2.Penyelenggaraan kabupaten tangerang sehat (kts) tingkat kecamatan; dan
  54. 3.Penyelenggaraan gerakan saying ibu pada tingkat kecamatan. ketenagakerajaan 1. Penyelenggaraan padat karya; dan
  55. 2.Pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif. pemberdayaan masyarakat dan desa
  56. 1.Penyelenggaraan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan;
  57. 2.Penyelenggaraan program peningkatan wanita menuju keluarga sehat sejahtera pada tingkat kecamatan;
  58. 3.Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tingkat kecamatan;
  59. 4.Penyelenggaraan pelantikan anggota badan permusyawaratan desa;
  60. 5.Penyelenggaraan pelanjtikan penjabat kepala desa;
  61. 6.Penyelenggaraan evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa;
  62. 7.Penyelenggaraan evaluasi rancangan peraturan desa tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
  63. 8.Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa; dan
  64. 9.Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepala desa. Pembinaan dan pengelolaan generasi muda, olahraga, seni budaya, dan kegiatan
  65. 1.Penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan generasi muda, yang meliputi: a) paskibra; b) knpi; c) karang taruna; dan keagamaan di kecamatan d) pramuka.
  66. 2.Penyelenggaraan pembinaan olahraga melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga kecamatan;
  67. 3.Penyelenggaraan pembinaan seni budaya dan pariwisata, yang meliputi: b) pentas seni budaya lokal; dan c) kelompok sadar wisata (pokdarwis).
  68. 4.Penyelenggaraan pembinaan keagamaan melalui penyelengaraan musabaqah tilawatil quran tingkat kecamatan dan kabupaten; urusan bencana daerah
  69. 1.Pengadaan persediaan sembako; dan
  70. 2.Pengadaan sarana penanggulangan pra dan pasca banjir. urusan perpustakaan daerah
  71. 1.Pembentukan perpustakaan daerah;
  72. 2.Pengadaan buku;
  73. 3.Pengadaan sarana perpustakaan; dan
  74. 4.Pengelolaan perpustakaan kecamatan. Pemungutan Memungut retribusi izin mendirikan bangunan (imb):
  75. 1.Rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan;
  76. 2.Penambahan/rehabilitasi rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan dan kawasan perumahan; dan/atau
  77. 3.Toko dan ruko satu pintu diluar kawasan tertata; Selain tugas yang diperoleh dari pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangan sebagian urusan otonomi daerah, Camat juga menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi :
156. a.Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
157. b.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
158. c.Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
159. d.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
160. e.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
161. f.Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
162. g.Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2025 Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan proses, cara, dan hasil penerjamahan atas Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, melalui Visi “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”. Adapun misi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan (kecamatan) adalah misi ke-5 “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif”. Rumusan tujuan merupakan proses penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja Perubahan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan di Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Target Capaian 2024 1 Meningkatkan 82,25 kualitas Indeks pelayanan Kepuasan publik Masyarakat kecamatan Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 82,25 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Nilai AKIP 74.15 Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang serta isu-isu penting yang perlu diselesaikan pada tahun 2025, maka sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunana diperlukan penetapan prioritas urusan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada Lampiran 3. 3.2 Program dan Kegiatan Mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunana Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Tangerang, serta tujuan, sasaran dan strategi yang mendukung tercapainya Visi dan Misi tersebut, maka program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
  1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan: 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah; 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  2. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan: 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan; 2) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
  3. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan: 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
  4. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan: 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  5. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan: 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
  6. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan: 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 yang nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Unsur Kewilayahan 7.01 Kecamatan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Sepatan Timur 100% 7.676.909.720 APBD 100% 8.152.947.953 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan Timur 3 209.483.750 APBD 3 238.048.700 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Kecamatan Sepatan Timur 1 5.102.589.970 APBD 1 5.209.061.091 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan Pembinaan Pegawai Kecamatan Sepatan Timur 1 102.309.500 APBD 1 76.315.000 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan Timur 1 529.147.100 APBD 1 751.181.112 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Jasa Penunjang Kecamatan Sepatan Timur 14 1.191.967.200 APBD 14 1.295.498.400 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Sepatan Timur 4 541.412.200 APBD 4 582.843.650 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase laporan trantibum yang di tindaklanjuti Kecamatan Sepatan Timur 100% 206.819.500 APBD 100% 214.189.500 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum Kecamatan Sepatan Timur 4 206.819.500 APBD 4 214.189.500 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Kecamatan Sepatan Timur 100% 247.075.000 APBD 100% 240.748.200 7.01.062.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Kecamatan Sepatan Timur 8 247.075.000 8 240.748.200 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaan Kecamatan Sepatan Timur 100% 1.303.845.250 APBD 100% 1.407.532.715 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaan Kecamatan Sepatan Timur 10 1.303.845.250 APBD 10 1.407.532.715 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sepatan Timur 100% 37.604.500 APBD 100% 39.872.000 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Kecamatan Sepatan Timur 4.768.000.000 APBD 4.600.000.000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Kecamatan Sepatan Timur 1 37.604.500 APBD 1 39.872.000 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara Kecamatan Sepatan Timur 40 4.768.000.000 APBD 45 4.600.000.000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Sepatan Timur 100% 283.507.000,00 APBD 100% 322.470.602 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Sepatan Timur 3 283.507.000,00 APBD 3 322.470.602 Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (Enam) Program Utama, 14 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan yang tercantum dalam program kinerja nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dibawah ini merupakan rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggaran, yaitu :
  7. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  8. 2.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  9. 3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  10. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  11. 5.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  12. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Keenam program yang tercantum dalam progran kinerja akan dianalisis sebagai berikut :
  13. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan, anggaran Rp 8.509.038.235,00,- Indikator Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan dengan target 100%;
  14. 2.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan anggaran Rp. 141.965.250,00,- Indikator Program : Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi dengan target 100%;
  15. 3.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan anggaran Rp. 203.478.000,00,- Indikator Program : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik dengan target 84,50%;
  16. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan anggaran Rp. 1.543.433.400,00,- Indikator Program : Persentase kelompok masyarakat yan mendapat pembinaan/pemberdayaan, dengan target 92%;
  17. 5.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp. 13.340.026.700,00 Indikator Program : Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara dengan target 89,50%, dan Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dengan target 89,50%;
  18. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp. 220.179.750,00,- Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2026 Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Satuan Anggaran 2025 2026 Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 Nilai AKIP KECAMATAN SEPATAN TIMUR Nilai 74.15 (BB) 75.45 (BB) 7.1.1.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100% 8.509.038.235,00 100% 8.152.947.953,00 7.1.1.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 3 152.509.500,00 3 238.048.700,00 Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan Persen 100% 100% 7.1.1.01.2.01. 01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 61.323.750,00 4 86.678.700,00 7.1.1.01.2.01. 06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2 39.534.500,00 2 78.250.000,00 7.1.1.01.2.01. 07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 51.651.250,00 1 73.120.000,00 7.1.1.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Admistrasi keuangan Dokumen 1 5.628.575.379,00 1 5.209.061.091,00 Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100% 100% 7.1.1.01.2.02. 01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bula n 25 5.579.815.529,00 25 5.133.760.971,00 7.1.1.01.2.02. 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Laporan 2 48.759.850,00 2 75.300.120,00 7.1.1.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai Dokumen 1 59.487.600,00 1 76.315.000,00 Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persen 100% 100% 7.1.1.01.2.05. 09 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 30 59.487.600,00 45 76.315.000,00 7.1.1.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 1 722.721.600,00 1 751.181.112,00 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100% 100% 7.01.01.2.06. 01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 13.762.500,00 4 26.805.500,00 7.01.01.2.06. 02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 35 540.497.800,00 35 460.125.000 7.01.01.2.06. 03 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 12 30.234.600,00 12 55.470.000,00 7.01.01.2.06. 04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 15 34.687.600,00 15 48.380.300,00 7.01.01.2.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 8 23.215.100,00 8 31.500.312,00 7.01.01.2.06. 08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 49.020.000,00 12 75.280.000,00 7.01.01.2.06. 09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 150 31.304.000,00 200 53.620.000,00 7.1.1.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Jasa Penunjang Dokumen 1 1.375.722.688,00 1 1.295.498.400,00 Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Persen 100% 100% 7.1.1.01.2.08. 02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jenis 12 176.301.120,00 12 179.370.400,00 7.1.1.01.2.08. 04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan/Or ang 14 1.199.421.568,00 14 1.116.128.000,00 7.1.1.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 1 570.021.468,00 1 582.843.650,00 Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persen 100% 100% 7.01.01.2.09. 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 2 70.300.484,00 2 80.612.930,00 7.01.01.2.09. 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 4 135.620.984,00 4 113.730.600,00 7.1.1.01.2.09. 06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 25 24.100.000,00 25 28.500.120,00 7.1.1.01.2.09. 09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi Unit 2 340.000.000,00 2 360.000.000,00 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai 82,25 83,25 7.1.4.01 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi Persen 100% 141.965.250,00 100% 214.189.500,00 7.1.4.01.2.09 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Keluaran : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Jenis 1 141.965.250,00 1 206.819.500,00 Hasil : Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi Persen 100% 100% 7.1.4.01.2.09. 01 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 4 141.965.250,00 4 206.819.500,00 7.1.6.01 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Persen 100% 203.478.000,00 100% 240.748.200,00 7.1.6.01.2.09 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Keluaran : Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Desa 8 203.478.000,00 100% 240.748.200,00 Hasil : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Persen 85,89 % 85,89% 7.1.6.01.2.09. 01 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 4 101.182.500,00 4 125.108.300,00 7.1.6.01.2.09. 02 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dokumen 2 61.743.000,00 2 63.250.700,00 7.1.6.01.2.09. 03 Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokumen 2 40.552.500,00 2 52.389.200,00 7.1.3.01 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembe rdayaan Persen 100% 1.543.433.400,00 100% 1.407.532.715,00 7.1.6.01.2.09 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Keluaran : Jumlah kelompok masyarakat yang Kelompok 18 1.543.433.400,00 100% 1.407.532.715,00 mendapat pembinaan/pember dayaan Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaan Persen 92% 92% 7.01.03.2.01. 01 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 1.464.771.400,00 12 1.335.704.415,00 7.01.03.2.01. 03 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyara katan 5 78.662.000,00 10 71.828.300,00 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 100% 13.340.026.700,00 100% 13..600.000.000,00 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 7.1.6.01.2.09 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Keluaran : Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Jenis 2 27.026.700,00 2 39.872.000,00 Hasil : Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart Persen 100% 100% 7.1.6.01.2.09. 01 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 27.026.700,00 2 39.872.000,00 7.1.6.01.2.09 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Keluaran : Jumlah infrastruktur yang dipelihara Titik 40 13.313.000.000,00 40 13.460.000.000,00 Hasil : Persentase infrastruktur dasar yang terpelihara Persen 100% 100% 7.1.6.01.2.09. 01 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Dokumen 1 13.313.000.000,00 40 13.460.000.000,00 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Persen 100% 283.507.000 100% 322.470.602 7.1.6.01.2.09 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Keluaran : Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis 3 283.507.000 3 322.470.602 Hasil : Persentase Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persen 100% 100% 7.01.05.2.01. 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Orang 50 201.577.000 50 220.870.600 Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.01. 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 81.930.000 4 101.600.002 Jumlah Total 23.958.121.335,00 24.977.760.970,00 Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 13.340.026.700,00,- (Tiga belas milyar tiga ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) atau 53.44% dari total anggaran Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
  19. 1.Seluruh aparatur Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang wajib melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  20. 2.Anggaran pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025;
  21. 3.Pelaksanaan DPA Tahun 2025 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Camat Sepatan Timur setiap 3 (tiga) bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Keccamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026.
  22. 55.Kecamatan Sindang Jaya Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dengan memperhatikan Program Unggulan Kabupaten Tangerang sebagai indikator keberhasilan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan Kecamatan Sindang Jaya dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang ada di Kecamatan Sindang Jaya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sidang Jaya. Proses penysusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang berdasarkan kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sindang Jaya dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar didalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga dapat memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sindang Jaya adalah :
  23. 1.Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
  24. 2.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  25. 3.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;
  26. 4.Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
  27. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
  28. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  29. 7.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mewujudkan efisiensi dalam pembangunan daerah. Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan di Kecamatan Sindang Jaya sehingga terwujud sinergitas antar pemangku kewenangan yang ada di Kecamatan Sindang Jaya. Dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sindang Jaya serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun ini. 1.4. Sistematika I. PENDAHULUAN
  30. 1.Latar Belakang
  31. 2.Landasan Hukum
  32. 3.Maksud dan Tujuan
  33. 4.Sistematika Penulisan II . EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
  34. 2.Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sindang Jaya 3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan 4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan 5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SINDANG JAYA IV. PENUTUP 1 Catatan Penting 2 3 Kaidah Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang. Rencana Strategis Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut merupakan panduan Kecamatan Sindang Jaya dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, Kecamatan Sindang Jaya melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang, kemudian pada saat anggaran perubahan (APBD-P) tahun 2024 menjadi sebesar Rp.16.270.993.662,- (Enam Belas Milyard Dua Satur Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.16.134.550.377,-(Enam Belas Milyard Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh tujuh Rupiah) atau persentase realisasi sebesar 99.16 % Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari berbagai kegiatan yang tidak semua terserap, antara lain pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak mencapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga. Selain itu, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian penyediaan gaji dan tunjangan ASN, kurang optimal penyerapan anggarannya yaitu pada belanja gaji pokok PNS, Belanja Tunjagan Keluarga PNS Belanja Tunjangan PPh, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Belanja Jaminan Kematian PNS. Hal ini disebabkan karena adanya kekosongan jabatan esselon IV selama lebih dari 8 bulan di Kecamatan Sindang Jaya, serta terdapat staf yang memasuki usia pensiun. Sedangkan pada Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS juga kurang optimal penyerapannya hal ini dikarenakan terdapat staf yang berpindah jabatannya dari Fungional Umum menjadi Fungional Tertentu. Selain itu, belanja yang tidak dilakukan penyerapan yaitu Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, hal ini disebabkan belum ada kebijakan pencairan anggaran dari Pemerintah Daerah. Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 memiliki Pagu Murni sebesar Rp. 20.017.117.416,- (Dua Puluh Miliyard Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Empar Ratus Enam Belas Rupiah), dengan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 7.676.259.081,- (Tujuh Miliyard Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah ) atau persentase realisasi sebesar 39,47 % Diharapkan Realisasi Belanja tahun 2025 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan. Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II secara keseluruhan program dan kegiatan serta sub kegiatan telah mencapai target dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2025. Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sindang Jaya tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Sindang Jaya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Sindang Jaya tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sindang Jaya 2025 sampai dengan triwulan 2 disajikan sebagaimana tabel 1 (Tabel T- C.29) berikut : Tabel 1 (T-C.29.) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sindang Jaya Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan PERSEN 100 100 100 100 1 100 25 0,25 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DOKUMEN 11 11 11 11 1 11 2 0,18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DOKUMEN 6 6 6 6 1 7 2 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LAPORAN 4 4 4 4 1 4 1 0,25 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah LAPORAN 1 1 1 1 1 1 1 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan LAPORAN 2 2 2 2 1 2 0 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ORANG/BULAN 20 20 20 20 1 20 20 1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan LAPORAN 4 4 4 4 1 4 1 0,25 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi ORANG 20 20 20 20 1 20 0 0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan ORANG 20 20 20 20 1 20 0 0 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ORANG 20 20 20 20 1 20 0 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah DOKUMEN 8 8 8 8 1 8 2 0,25 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan PAKET 5 5 5 5 1 5 5 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan PAKET 15 15 15 15 1 15 4 0,27 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan PAKET 12 12 12 12 1 12 0 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor PAKET 18 18 18 18 1 18 18 1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan PAKET 5 5 5 5 1 5 5 1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan LAPORAN 2 2 2 2 1 2 2 1 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu LAPORAN 1080 1080 1080 1080 1 1080 270 0,25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD LAPORAN 400 400 400 400 1 400 100 0,25 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah UNIT 2 2 2 2 1 2 0 0 Pengadaan Mebel Tersedianya mebel UNIT 2 2 2 2 1 2 0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang JENIS 23 23 23 23 1 2 2 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat LAPORAN 1 1 1 1 1 1 1 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan LAPORAN 7 7 7 7 1 7 7 1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan LAPORAN 15 15 15 15 1 15 15 1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah JENIS 28 28 28 28 1 28 7 0,25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya UNIT 2 2 2 2 1 2 2 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya UNIT 4 4 4 4 1 4 4 1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UNIT 39 39 39 39 1 39 10 0,26 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi UNIT 7 7 7 7 1 7 4 0,57 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar PERSEN 100 100 100 100 1 100 25 0,25 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara PERSEN 100 100 100 100 1 100 25 0,25 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan DOKUMEN 2 2 2 2 1 2 0 0 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan LAPORAN 2 2 2 2 1 2 0 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan DOKUMEN 30 30 30 30 1 30 7 0,23 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum DOKUMEN 41 41 41 41 1 41 10 0,24 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan PERSEN 85 85 85 85 1 87 15 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan DOKUMEN 5 5 5 5 1 5 1 0,2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan Di Desa LAPORAN 7 7 7 7 1 7 7 1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan LEMBAGA 10 10 10 10 1 10 3 0,3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti PERSEN 100 100 100 100 1 100 25 0,25 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum DOKUMEN 4 4 4 4 1 4 1 0,25 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan LAPORAN 4 4 4 4 1 4 1 0,25 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti PERSEN 100 100 100 100 1 100 25 0,25 Persentase tertib administrasi pemerintahan desa PERSEN 87 87 15 0,17 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DOKUMEN 10 10 10 10 1 10 1 0,1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ORANG 50 50 50 50 1 50 0 0 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan DOKUMEN 1 1 1 1 1 1 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa PERSEN 100 100 100 100 1 100 25 0,25 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa LAPORAN 7 7 7 7 1 7 1 0,14 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa DOKUMEN 7 7 7 7 1 7 7 1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa DOKUMEN 7 7 7 7 1 7 0 0 Berdasarkan tabel 1 (T-C.29.) di atas, dapat diketahui realisasi yang telah memenuhi target kinerja yaitu:
  35. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  36. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  37. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  38. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  39. 5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  40. 6.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  41. 7.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  42. 8.Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  43. 9.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  44. 10.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  45. 11.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  46. 12.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua. Adapun evaluasi keuangan Kecamatan Sindang Jaya sampai dengan Triwulan ke II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 2 (Tabel E.81): Tabel 2 (Tabel E.81) Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tangerang Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Periode Pelaksanaan : Semester 1 Tahun 2025 Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Meningkatny a Kualitas Akuntabilitas Kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 9.170.407.58 4 100 8.401.529.05 6 100 9.295.868.01 3 25 2.683.090.20 4 - - 25 2.683.090.20 4 - - - - Kec. Sindang Jaya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 274.604.000 11 220.718.700 11 193.422.875 2 68.011.500 - - 2 68.011.500 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 83.973.000 6 75.478.000 7 83.973.000 2 15.835.000 - - 2 15.835.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 73.410.000 4 54.327.200 4 73.410.000 1 18.727.500 - - 1 18.727.500 - - - - Kec. Sindang Jaya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 117.221.000 1 90.913.500 1 36.039.875 1 33.449.000 - - 1 33.449.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 4.435.238.78 8 2 3.953.766.37 6 2 4.586.192.80 2 0 1.129.040.37 4 - - 0 1.129.040.37 4 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 4.408.290.84 8 20 3.925.318.43 6 20 4.559.244.86 2 20 1.121.928.38 9 - - 20 1.121.928.38 9 - - - - Kec. Sindang Jaya Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 4 26.947.940 4 28.447.940 4 26.947.940 1 7.111.985 - - 1 7.111.985 - - - - Kec. Sindang Jaya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 20 214.489.800 20 195.676.500 20 176.481.600 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 86.906.200 20 76.550.000 20 48.898.000 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20 127.583.600 20 119.126.500 20 127.583.600 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 1.143.435.90 0 8 1.201.098.80 0 8 1.237.131.64 0 2 305.617.400 - - 2 305.617.400 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 17.522.000 5 11.354.500 5 31.806.300 5 17.522.000 - - 5 17.522.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 728.144.900 15 793.985.500 15 785.552.240 4 197.200.000 - - 4 197.200.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 32.690.800 12 20.979.800 12 40.166.000 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18 76.955.500 18 42.837.000 18 98.204.400 18 19.736.500 - - 18 19.736.500 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 66.631.700 5 55.484.000 5 66.631.700 5 18.576.900 - - 5 18.576.900 - - - - Kec. Sindang Jaya Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 75.360.000 2 37.408.000 2 68.640.000 2 13.840.000 - - 2 13.840.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1080 81.081.000 108 0 164.580.000 108 0 81.081.000 27 0 27.027.000 - - 27 0 27.027.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 65.050.000 400 74.470.000 400 65.050.000 10 0 11.715.000 - - 10 0 11.715.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 2 33.706.100 2 192.800.000 2 33.706.100 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Pengadaan Mebel Tersedianya mebel 2 33.706.100 2 192.800.000 2 33.706.100 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 1.297.948.22 4 23 1.250.073.70 8 2 1.297.948.22 4 2 331.817.967 - - 2 331.817.967 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 17.108.784 1 17.162.000 1 17.108.784 1 4.990.500 - - 1 4.990.500 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 342.412.656 7 242.674.708 7 342.412.656 7 44.707.467 - - 7 44.707.467 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 938.426.784 15 990.237.000 15 938.426.784 15 282.120.000 - - 15 282.120.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 1.770.984.77 2 28 1.387.394.97 2 28 1.770.984.77 2 7 848.602.963 - - 7 848.602.963 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 172.124.800 2 162.005.476 2 172.124.800 2 39.210.798 - - 2 39.210.798 - - - - Kec. Sindang Jaya Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 112.089.992 4 95.624.496 4 112.089.992 4 10.698.165 - - 4 10.698.165 - - - - Kec. Sindang Jaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 39 85.250.000 39 23.040.000 39 85.250.000 10 - - - 10 - - - - - Kec. Sindang Jaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 1.401.519.98 0 7 1.106.725.00 0 7 1.401.519.98 0 4 798.694.000 - - 4 798.694.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Meningkatny a Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Kecamatan 100 7.533.946.14 7 100 5.790.573.29 1 100 7.533.946.14 7 25 711.543.200 - - 25 711.543.200 - - - - Kec. Sindang Jaya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 100 100 25 - - 25 - - - - Kec. Sindang Jaya Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 2 51.388.015 2 76.579.600 2 51.388.015 0 14.686.200 - - 0 14.686.200 - - - - Kec. Sindang Jaya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 2 51.388.015 2 76.579.600 2 51.388.015 0 14.686.200 - - 0 14.686.200 - - - - Kec. Sindang Jaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30 7.482.558.13 2 30 5.713.993.69 1 30 7.482.558.13 2 7 696.857.000 - - 7 696.857.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 41 7.482.558.13 2 41 5.713.993.69 1 41 7.482.558.13 2 10 696.857.000 - - 10 696.857.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 87 2.459.990.70 0 85 1.378.355.70 0 87 2.459.990.70 0 15 779.014.150 - - 15 779.014.150 - - - - Kec. Sindang Jaya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 5 2.459.990.70 0 5 1.378.355.70 0 5 2.459.990.70 0 1 779.014.150 - - 1 779.014.150 - - - - Kec. Sindang Jaya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 7 120.964.500 7 99.512.400 7 120.964.500 7 120.964.500 - - 7 120.964.500 - - - - Kec. Sindang Jaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan Di Desa 10 2.339.026.20 0 10 1.278.843.30 0 10 2.339.026.20 0 3 658.049.650 - - 3 658.049.650 - - - - Kec. Sindang Jaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100 71.857.000 100 190.356.800 100 71.857.000 25 9.384.000 - - 25 9.384.000 - - - - Kec. Sindang Jaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 4 71.857.000 4 190.356.800 4 71.857.000 1 9.384.000 - - 1 9.384.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 4 71.857.000 4 190.356.800 4 71.857.000 1 9.384.000 - - 1 9.384.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100 47.999.500 100 159.559.030 100 47.999.500 25 4.686.500 - - 25 4.686.500 - - - - Kec. Sindang Jaya PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 87 47.999.500 159.559.030 87 15 - - 15 - - - - Kec. Sindang Jaya Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab I II K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 10 23.508.500 10 31.847.000 10 47.999.500 1 4.686.500 - - 1 4.686.500 - - - - Kec. Sindang Jaya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 24.491.000 50 127.712.030 50 23.508.500 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 165.432.200 1 214.176.500 1 24.491.000 0 4.686.500 - - 0 4.686.500 - - - - Kec. Sindang Jaya PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 100 165.432.200 100 214.176.500 100 165.432.200 25 24.725.000 - - 25 24.725.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 7 90.530.000 7 99.160.000 7 165.432.200 1 24.725.000 - - 1 24.725.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 74.902.200 7 115.016.500 7 90.530.000 7 24.725.000 - - 7 24.725.000 - - - - Kec. Sindang Jaya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7 7 7 74.902.200 0 - - - 0 - - - - - Kec. Sindang Jaya Berdasarkan tabel 2 (Tabel E.81) Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Sindang Jaya sampai dengan Triwulan ke 2 Tahun 2024, berikut analisis dari tabel tersebut :
  47. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, beberapa kegiatan yang menunjang sasaran kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai anggaran kas. Terdapat tiga kegiatan yang masih belum dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan 3.
  48. 2.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
  49. 3.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah mencapai target kinerja 7 desa yang dilakukan pengasawan dan pembinaan sampai dengan triwulan II ini sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 7 desa tersebut.
  50. 4.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
  51. 5.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
  52. 6.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sindang Jaya Perangkat Daerah Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Perangkat Daerah Kecamatan Sindang Jaya yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sindang Jaya dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan di Kecamatan Sindang Jaya tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat, namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sindang Jaya dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 (T-C.30) berikut : Tabel 3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang No. Indikator Kinerja Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Realisassi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 1 Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum Persen 30 40 - - 30 40 - - 2 Nilai Sakip Kecamatan Sindang Jaya 3 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 89,1 89,25 - - - 88,95 89,5 - - 4 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Nilai - - 89,26 89,27 89,28 - - 89,26 89,27 5 Nilai AKIP Nilai - - 60,8 60,9 61 - - 60,8 60,9 Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2023 sebagai berikut :
  53. 1.Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 100,28 %.
  54. 2.Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dengan capaian kinerja 100 %.
  55. 3.Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator Nilai AKIP Kecamatan Sindang Jaya dengan capaian kinerja 75,94 %. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :
  56. 1.Memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.
  57. 2.Meningkatkan sistem pelayanan di Kecamatan Sindang Jaya dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
  58. 3.Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.
  59. 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sindang Jaya Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sindang Jaya bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
  60. 1.Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
  61. 2.Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
  62. 3.Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan Kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
  63. 4.Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan segala kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan, karena tidak mungkin terwujud suatu pelaksanaan kegiatan dan pembangunan tanpa dukungan masyarakat. Karena semua yang dilaksanakan oleh Kecamatan tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat di Kecamatan Sindang Jaya. Peran serta masyarakat yang sekarang ini terlibat dalam kegiatan yaitu kegiatan musrenbang, fasilitasi pemeliharaan kebersihan dan kegiatan PNPM;
  64. 5.Ketahanan pangan masyarakat yang harus dikuatkan melalui pertanian dan peternakan, sehingga perlu adanya pelatihan- pelatihan kepada masyarakat baik yang menyangkut tehnik di lapangan maupun pemasarannya serta perlunya dukungan peralatan yang memadai demi meningkatkan hasil dari pertanian dan peternakan. Dan pendukung pengairan pertanian masyarakat yang dangat diperhatikan demi mendukung peningkatan kualitas pertanian;
  65. 6.Dunia usaha dan investasi yang kian hari semakin berkembang perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia usaha dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga masyarakat Sindang Jaya dapat menempati posisi-posisi yang telah disediakan oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan tarap perekonomian masyarakat. Sehingga jumla masyarakat miskin di Kecamatan Sindang Jaya dapat berkurang;
  66. 7.Akses ke kota Kecamatan dan pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin memadai dapat dinikmati masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak merasakan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan infrasturuktur pendidikan serta kesehatan yang terus dibenahai sehingga masyarakat akan merasa nyaman dalam mendapatkan pelayananannya. Untuk menjawab isu isu di kecamatan Sindang Jaya maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di kecamatan Sindang Jaya adalah sebagai berikut :
  67. 1.Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
  68. 2.Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
  69. 3.Verifikasi dan validasi data pengangguran.
  70. 4.Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
  71. 5.Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, melalui Pembinaan UMKM.
  72. 6.Pengembangan Inovasi Kecamatan.
  73. 7.Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah, Bio Konversi dan Sirkular Ekonomi.
  74. 8.Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
  75. 9.Pemeliharaan Stadion Mini.
  76. 10.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan. 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Sindang Jaya dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 4 (T-C.31) berikut ini: Table 4 (T-C.31) Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan tahun 2024 Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 9.295.868.013 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 9.295.868.013 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 193.422.875 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 193.422.875 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 83.973.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 83.973.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 73.410.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 73.410.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 36.039.875 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 36.039.875 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 4.586.192.802 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 4.586.192.802 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 4.559.244.862 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 4.559.244.862 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 26.947.940 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 26.947.940 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 20 176.481.600 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 20 176.481.600 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 48.898.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 48.898.000 RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 127.583.600 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 127.583.600 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 1.237.131.640 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 1.237.131.640 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 31.806.300 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 31.806.300 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 785.552.240 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 785.552.240 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 40.166.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 40.166.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18 98.204.400 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18 98.204.400 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 66.631.700 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 66.631.700 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 68.640.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 68.640.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1080 81.081.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1080 81.081.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 65.050.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 65.050.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 2 33.706.100 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 2 33.706.100 Pengadaan Mebel Tersedianya mebel 2 33.706.100 Pengadaan Mebel Tersedianya mebel 2 33.706.100 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 1.297.948.224 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 1.297.948.224 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 17.108.784 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 17.108.784 RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 342.412.656 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 342.412.656 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 938.426.784 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 938.426.784 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 1.770.984.772 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 1.770.984.772 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 172.124.800 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 172.124.800 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 112.089.992 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 112.089.992 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 39 85.250.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 39 85.250.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 1.401.519.980 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 1.401.519.980 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 7.533.946.147 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 7.533.946.147 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 2 51.388.015 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 2 51.388.015 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 51.388.015 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 51.388.015 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 30 7.482.558.132 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 30 7.482.558.132 RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 41 7.482.558.132 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 41 7.482.558.132 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 87 2.459.990.700 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 87 2.459.990.700 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 5 2.459.990.700 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 5 2.459.990.700 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan Di Desa 7 120.964.500 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan Di Desa 7 120.964.500 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 2.339.026.200 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 2.339.026.200 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 71.857.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 71.857.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 4 71.857.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 4 71.857.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 71.857.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 71.857.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 47.999.500 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 47.999.500 Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 87 Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 87 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 10 47.999.500 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 10 47.999.500 RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 23.508.500 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 23.508.500 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 24.491.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 24.491.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 100 165.432.200 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 100 165.432.200 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 7 165.432.200 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 7 165.432.200 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 90.530.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 90.530.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7 74.902.200 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7 74.902.200 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Sindang Jaya pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
  77. 1.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
  78. 2.Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
  79. 3.Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan koordinasi dengan Muspika yang ada di Kecamatan Sindang Jaya.
  80. 4.Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi; Peningkatan semua infrastruktur yang ada di desa- desa se Kecamatan Sindang Jaya baik sarana jalan, irigasi dan saluran-saluran air serta sarana Pendidikan serta kesehatan. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran masyarakat melalui musrenbang yang telah dilakukan dan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah pembangunan baik yang dilaksanakan di desa maupun di Kecamatan. Tabel 6 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2025 URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 BERTAMBAH BERKURANG 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 100 9.295.868.013 9.295.868.013 9.295.868.013 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 11 193.422.875 193.422.875 193.422.875 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 7 83.973.000 83.973.000 83.973.000 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 4 73.410.000 73.410.000 73.410.000 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1 36.039.875 36.039.875 36.039.875 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 2 4.586.192.802 4.586.192.802 4.586.192.802 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 20 4.559.244.862 4.559.244.862 4.559.244.862 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 4 26.947.940 26.947.940 26.947.940 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 20 20 176.481.600 176.481.600 176.481.600 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 20 48.898.000 48.898.000 48.898.000 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 20 127.583.600 127.583.600 127.583.600 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 8 1.237.131.640 1.237.131.640 1.237.131.640 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 5 31.806.300 31.806.300 31.806.300 - URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 BERTAMBAH BERKURANG 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 15 785.552.240 785.552.240 785.552.240 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 12 40.166.000 40.166.000 40.166.000 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18 18 98.204.400 98.204.400 98.204.400 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 5 66.631.700 66.631.700 66.631.700 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 2 68.640.000 68.640.000 68.640.000 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1080 1080 81.081.000 81.081.000 81.081.000 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 400 65.050.000 65.050.000 65.050.000 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah 2 2 33.706.100 33.706.100 33.706.100 - Pengadaan Mebel Tersedianya mebel 2 2 33.706.100 33.706.100 33.706.100 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 2 2 1.297.948.224 1.297.948.224 1.297.948.224 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1 17.108.784 17.108.784 17.108.784 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 7 342.412.656 342.412.656 342.412.656 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 15 938.426.784 938.426.784 938.426.784 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 28 1.770.984.772 1.770.984.772 1.770.984.772 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 2 172.124.800 172.124.800 172.124.800 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 4 112.089.992 112.089.992 112.089.992 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 39 39 85.250.000 85.250.000 85.250.000 - URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 BERTAMBAH BERKURANG 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 7 1.401.519.980 1.401.519.980 1.401.519.980 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 100 7.533.946.147 7.533.946.147 7.533.946.147 - Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 100 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 2 2 51.388.015 51.388.015 51.388.015 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 2 51.388.015 51.388.015 51.388.015 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan 30 30 7.482.558.132 7.482.558.132 7.482.558.132 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 41 41 7.482.558.132 7.482.558.132 7.482.558.132 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 87 87 2.459.990.700 2.459.990.700 2.459.990.700 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 5 5 2.459.990.700 2.459.990.700 2.459.990.700 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan Di Desa 7 7 120.964.500 120.964.500 120.964.500 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 10 2.339.026.200 2.339.026.200 2.339.026.200 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 100 71.857.000 71.857.000 71.857.000 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum 4 4 71.857.000 71.857.000 71.857.000 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 4 4 71.857.000 71.857.000 71.857.000 - URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 BERTAMBAH BERKURANG 1 2 3 4 5 6 7 8 Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 100 47.999.500 47.999.500 47.999.500 - Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 87 87 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 10 10 47.999.500 47.999.500 47.999.500 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 50 23.508.500 23.508.500 23.508.500 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 1 24.491.000 24.491.000 24.491.000 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 100 100 165.432.200 165.432.200 165.432.200 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 7 7 165.432.200 165.432.200 165.432.200 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 7 90.530.000 90.530.000 90.530.000 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7 7 74.902.200 74.902.200 74.902.200 - 4.1 Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain :
  81. 1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
  82. 2.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025 setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan ke 2 tahun 2025. Selain itu terdapat penyesuaian penambahan dan pengurangan anggaran/kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Sindang Jaya;
  83. 3.Anggaran pada Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya mengalami perubahan dari Renja Murni 2025 dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan pada Kecamatan Sindang Jaya;
  84. 4.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. 4.2 Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 4.2.1. Seluruh Seksi dan Sub Bagian berkewajiban untuk melaksanakan program- program yang terdapat pada dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta masyarakat maupun stake holder; 4.2.2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan rancangan program kerja. 4.3 Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang. Demikian dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2025 Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sindang Jaya dan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang
  85. 56.Kecamatan Kelapa Dua Renja SKPD Kecamatan Kelapa dua mengacu kepada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dengan memperhatikan 15 Program Unggulan Kabupaten Tangerang sebagai indikator keberhasilan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan Kecamatan Kelapa Dua dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang ada di Kecamatan Kelapa Dua sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kelapa Dua. Proses penysusunan Rencana Kerja Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2025 berdasarkan kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2025-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar didalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga dapat memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. B. Landasan Hukum
  86. 1.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  87. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  88. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  89. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  90. 5.Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  91. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  92. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  93. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
  94. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
  95. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
  96. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  97. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  98. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826
  99. 14.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  100. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4578)
  101. 16.Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  102. 17.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
  103. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11).
  104. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. C. Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kelapa Dua adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada padalingkungan Kecamatan Kelapa Dua untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kantor Kecamatan Kelapa Dua adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2025. D. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang renja PD, prosespenyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II Menguraikan hasil evaluasi anggaran dan capaian kinerja renja tahun 2025 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Menguraikan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kelapa Dua Tahun Anggaran 2025. 20.768.872.933 mencapai 45,08 % . Belum terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Kelapa Dua dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan ke 2 dan sedang berjalan triwulan ke 3. Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kelapa Dua tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Kelapa Dua, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasilevaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun- tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Kelapa Dua. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Dua Tahun sebelumnya dan tahun berjalan 2024, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kelapa Dua Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2023 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 300% 300% 7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 5 100,00% 5 15 300% 7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 2 2 2 100,00% 2 6 300% 7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 53 53 53 53 100,00% 53 159 300% 7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 8 8 8 100,00% 8 24 300% 7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 3 3 3 100,00% 3 9 300% 7.01.01.2.09 Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 4 4 4 80,00% 4 12 280% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2023 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kelapa Dua 98,15% 85,00% 88,00% 88,00% 100% 98,15% 271,15% 276% Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kelapa Dua 83% 76% 80,00% 80,00% 100% 83% 239% 288% 7.01.02.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 6 4 6 6 100% 6 16 267% 7.01.02.2.03 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 30 25 25 23 92% 30 78 260% 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kelapa Dua 79% 75% 78,00% 78,00% 100% 79% 232% 294% 7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa 5 2 5 5 100% 5 12 264% 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun 16 16 16 16 100% 16 48 282% Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei tahun berjalan Target Kinerja Renja PD Tahun (n- 2) 2023 Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 72,50% 57,14% 65% 65% 100% 72,50% 194,64% 268% 7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 7 6 6 6 100% 7 19 271% 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik 89,15% 77,77% 80% 80% 100% 89,15% 246,92% 277% 5.1.01.01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Jumlah Desa yang difasilitasi 1 1 1 1 100% 1 1 300% 7.1.6.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 80% - - - - 80% 80% 100% 7.1.6.01.2.09 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 3 - - - - 3 3 100% B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kelapa Dua Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensidan kemampuan yang ada (potensi lokal). Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Dua yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Dua dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan di Kecamatan Kelapa Dua tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat, namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan berbagi pelayanan tambahan seperti sosialisasi, pengarahan dan edukasi secara offline maupun online. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :
  105. 1.Memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.
  106. 2.Meningkatkan sistem pelayanan di kecamatan Kelapa Dua dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
  107. 3.Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.
  108. 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarak Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Dua dapat dilihatsebagaimana Tabel 3 berikut : Tabel 3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang No Indikator SPM / Standar Nasiona l IKK Target Renstra PD Realisas i Capaian Proyeksi Catata n Analisi s2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Indeks Kepuasan Masyaraka t Indeks Kepuasan Masyaraka t Hasil Indeks Kepuasan Masyaraka t 86 88,2 88,8 89 86 87 87,8 89 Telah sesuai target capaian target Renstra PD C. Isu-Isu Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kelapa Dua yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan Teknis Operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dapat dilihat kondisi pelayanan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang yang dapat dilihat dari masih rendahnya Nilai IKM dan Nilai LAKIP Kecamatan Kelapa Dua. Pada tingkat implementasi Program dan Kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di Lingkungan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dapat diidentifikasi kondisi pelayanan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :
  109. 1.Tidak adanya standar waktu dalam penyelesaian pelayanan yaitu terkesan lama pencapaian waktu sekitar seminggu untuk pelayanan Administrasi Kependudukan.
  110. 2.Sikap pegawai dalam melayani masih terkesan kurang ramah
  111. 3.Minimnya tenaga kerja PNS pada Kelurahan dan Desa
  112. 4.Rendahnya Sarana dan Prasarana Kerja yang berteknologi tinggi yang dapat menunjang lainnya untuk mempermudah pelayanan public kepada masyarakat. Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Kelapa Dua:
163. a.Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
164. b.Kurang optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan Kegiatan kepada Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
165. c.Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah factor internal dan eksternal Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, masalah internal yang mempengaruhi Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang antara lain :
  1. 1.Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
  2. 2.Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat Pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi
  3. 3.Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja
  4. 4.Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien. Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang adalah :
  5. 1.Adanya multi interpretassi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan dampak hukum kedepan.
  6. 2.Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
  7. 3.Rendahnya kapasitas dan peran pihak swasta/akademisi dalam pembangunan. Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu-isu strategis yang hadapi oleh Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dalam masa waktu 2024-2024, adalah sebagai berikut : I. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara teru menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah.
  8. 1.Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatn pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. D. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Kelapa Dua dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel Berikut Ini : Tabel (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang NO Prioritas Daerah Usulan Kegiatan Prioritas MANFAAT/SASARAN KEGIATAN Lokasi Volume Pagu OPD Pelaksana 1 2 3 4 5 6 7 8 KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Melalui Pelatihan Broadcast, Digital Marketing, Branding Meningkatnya Keahlian Keterampilan Bagi Pemuda Kelurahan Kelapa Dua 60 Orang 200.000.00 Dinas Tenaga Kerja 2 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pelatihan Keterampilan Kader Membuat Dan Menghias Hantaran Pernikahan Meningkatnya Keahlian Keterampilan Bagi Kader Kelurahan Bojong Nangka 60 Orang 200.000.00 Dinas Tenaga Kerja 3 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pelatihan Kreatifitas Kepemudaan (Barista) Meningkatnya Keahlian Keterampilan Bagi Pemuda Kelurahan Pakulonan Barat 60 Orang 200.000.00 Dinas Tenaga Kerja 4 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Di Ruang Terbuka Publik Stadion Mini Tersedianya Taman Baca Masyarakat (TBM) Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan 1 Paket 300.000.00 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 5 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Rehab Total GedungPuskesmas Bojong Nangka Meningkatnya Kualitas Gedung Puskesmas Puskesmas Bojong Nangka 1 Paket 4.000.000.00 Dinas Kesehatan 6 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Rehab Gedung Puskesmas Jl. Emas (Renovasi Pagar dan Penambahan Ruang Pelayanan Puskesmas) Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Bencongan 1 Paket 500.000.00 Dinas Kesehatan 7 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pengadaan lahan SMPN di Kelurahan Bojong Nangka Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan SMPN Kelurahan Bojong Nangka 6000 m 10.000.000.00 Dinas Perumahan, Pemukimandan Pemakaman 8 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pembuatan Selasar Penghubung Antara Ruang Belajar SMPN 1 Kelapa Dua Meningkatnya Kualitas Gedung Sekolah Kelurahan Bencongan 1 Paket 400.000.00 Dinas Pendidikan 9 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) SMPN 1 Kelapa Dua MeningkatnyaKeselamatan Anak Sekolah Kelurahan Bencongan 1 Paket 300.000.00 Dinas Pendidikan 10 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pengadaan Mebeler SDN Cihuni II Desa Curug Sangereng Tersedianya Mebeler Sekolah SDN Cihuni II Desa Curug Sangereng 1 Paket 250.000.00 Dinas Pendidikan 11 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pembangunan Musolah SDN Bencongan 1 Tersedianya Bangunan Mushola Di Sekolah Kp. Dadap Kelurahan Bencongan Indah 1 Paket 250.000.00 Dinas Pendidikan 12 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN 2 Kelapa Dua MeningkatnyaKualitas Gedung Sekolah Kelurahan Kelapa Dua 1 Paket 400.000.00 Dinas Pendidikan 13 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Keluarga Berisiko Stunting Tersedianya Pemberian Makanan Tambahan Bagi Keluarga Berisiko Stunting Kelurahan Kelapa Dua 6.875 Keluarga 150.000.00 Kecamatan Kelapa Dua 14 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Keluarga Berisiko Stunting Tersedianya Pemberian Makanan Tambahan Bagi Keluarga Berisiko Stunting Kelurahan Pakulonan Barat 2.437 Keluarga 100.000.00 Kecamatan Kelapa Dua 15 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Keluarga Berisiko Stunting Tersedianya Pemberian Makanan Tambahan Bagi Keluarga Berisiko Stunting Kelurahan Bojong Nangka 10.042 Keluarga 200.000.00 Kecamatan Kelapa Dua 16 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Keluarga Berisiko Stunting Tersedianya Pemberian Makanan Tambahan Bagi Keluarga Berisiko Stunting Kelurahan Bencongan 8.140 Keluarga 200.000.00 Kecamatan Kelapa Dua 17 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Keluarga Berisiko Stunting Tersedianya Pemberian Makanan Tambahan Bagi Keluarga Berisiko Stunting Kelurahan Bencongan Indah 2.113 Keluarga 100.000.00 Kecamatan Kelapa Dua 18 Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Berisiko Stunting Meningkatnya Kualitas Rumah Bagi Keluarga Berisiko Stunting Kelurahan Kelapa Dua 6 Rumah 300.000.00 Dinas Perumahan, Permukimandan Pemakaman KOMPOSISI EKONOMI 1 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengembangan Budidaya Ikan Sebagai Nilai Ekonomis Dan Kesehatan (Penanganan Keluarga Berisiko Stunting) Terfasilitasi Pengembangan Budidaya Ikan Kelurahan Bencongan Indah 1 Paket 200.000.00 Dinas Perikanan 2 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengembangan Budidaya Ikan Sebagai Nilai Ekonomis Dan Kesehatan (Penanganan Keluarga Berisiko Stunting) Terfasilitasi Pengembangan Budidaya Ikan Kelurahan Bojong Nangka 1 Paket 200.000.00 Dinas Perikanan 3 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pembinaan Peningkatan Pengemasan Produk UMKM Melalui Pengembangan Rumah Kemasan Produk UMKM Meningkatnya Kualitas Pengemasan Produk UMKM Kelurahan Kelapa Dua 60 UMKM 200.000.00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 4 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Fasilitasi Legalisasi Produk Produk UMKM Terfasilitasi Legalitas Produk UMKM Kelurahan Pakulonan Barat 60 UMKM 200.000.00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 5 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pembinaan Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pengembangan E- Comerce Meningkatnya Penjualan Produk UMKM Kelurahan Bojong Nangka 60 UMKM 200.000.00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 6 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Gerai UMKM / Pojok UMKM Kecamatan Kelapa Dua Tersedianya Gerai Sebagai Media Promosi Produk UMKM Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan 1 Paket 450.000.00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 7 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Penyediaan Sarana Gereobak/Booth Tenant Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kelurahan Bencongan 1 Paket 400.000.00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 8 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Penyediaan Sarana Gereobak/Booth Tenant Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kelurahan Bojong Nangka 1 Paket 400.000.00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 9 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Mengatasi Pengangguran Melalui Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Menurunnya Tingkat Penggaguran Di Kecamatan Desa Curug Sangereng 4 Kelompok 150.000.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 10 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Peningkatan Kesejahteraan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Pakulonan Barat 4 Kelompok 200.000.00 Dinas Sosial 11 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Bagi Penyandang Disbilitas Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) MeningkatnyaKesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bojong Nangka 4 Kelompok 200.000.00 Dinas Sosial 12 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Kampung Tematik "KAMPUNG SENTRA BATIK" Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kelurahan Kelapa Dua 1 Paket 200.000.00 Kecamatan Kelapa Dua 13 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Kampung Tematik "KAMPUNG RELIGIUS" Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kelurahan Pakulonan Barat 1 Paket 200.000.00 Kecamatan Kelapa Dua 14 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Penataan Objek Wisata Situ Kelapa Dua Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kelurahan Kelapa Dua 1 Paket 500.000.00 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 15 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Penataan Destinasi Kuliner Pembangunan Food Court untuk UMKM Terfasilitasi Sarana Dan Prasarana Penunjang UMKM Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan 1 Paket 500.000.00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 16 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Penataan Destinasi Kuliner Pembangunan Food Court untuk UMKM Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Perumahan Harapan Kita Kelurahan Bencongan Indah 1 Paket 500.000.00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 17 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Penataan Destinasi Kuliner Pembangunan Food Court untuk UMKM RW. 006 Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kelurahan Pakulonan Barat 1 Paket 300.000.00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 18 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Fasilitasi Pembinaan Penguatan Koperasi MeningkatnyaKualitas Pengelolaan Koperasi Kelurahan Pakulonan Barat 1 Paket 100.000.00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro KOMPOSISI LAIN LAIN 1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Rehab Total Gedung Kantor Kecamatan Kelapa Dua MeningkatnyaKualitas Gedung Kantor Kecamatan Kecamatan Kelapa Dua 1 Paket 3.000.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 2 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Penambahan Ruang Gedung Kantor Kecamatan Kelapa Dua Tersedianya Ruang Gedung Kantor Kecamatan Kelapa Dua 1 Paket 3.000.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Pembangunan Gedung Bersama Kepemudaan (Pramuka, Karang Taruna, KNPI, Paskibra) Tersedianya Gedung Kepemudaan Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan 1 Paket 1.500.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 4 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) Tersedianya Gedung Serba Guna (GSG) Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan 1 Paket 2.000.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 5 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Pembangunan Gapura Selamat Datang Di Kabupaten Tangerang Terbangunnya Gapura Selamat Datang Jembatan Tol Islamic Kelurahan Kelapa Dua 1 Paket 1.000.000.000 Dinas Perumahan, Permukimandan Pemakaman 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kelurahan Pakulonan Barat (Rehab Tembok Pagar) MeningkatnyaKualitas Pagar Gedung Kantor Kel. Pakulonan Barat 1 Paket 300.000.000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 7 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Pembuatan Tandon Air Di Stadion Sport Center Tersedianya Tandon Air Sport Center Kelurahan Bojong Nangka 300 M 500.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 8 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kawasan Luar Dan Dalam Stadion Mini Meningkatnya Kualitas Penerangan Stadion Mini Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan 30 Titik 450.000.000 Dinas Perhubungan 9 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Penataan Taman Ruang Terbuka Hijau Area Stadion Mini MeningkatnyaKualitas Ruang Terbuka Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan 1 Paket 400.000.000 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan 10 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Pembangunan Lapangan Olahraga Basket, Volly Dan Futsal Tersedianya Sarana Lapangan Olahraga Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan 1 Paket 2.000.000.000 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 11 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Penataan Lapangan Olahraga Mini Soccer MeningkatnyaKualitas Lapangan Olahraga Perum Dasana Indah Blok U Kelurahan Bojong Nangka 1 Paket 600.000.000 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 12 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Pembangunan Taman Bermain Ramah Anak RW. 006 Meningkatnya Kualitas Lapangan Olahraga Kelurahan Pakulonan Barat 1 Paket 300.000.000 Kecamatan Kelapa Dua 13 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Normalisasi dan Perbaikan Saluran Air MeningkatnyaKualitas Saluran Air Jl. Empu Tantular Raya Rw, 02, Rw, 03 & Rw. 04 Kelurahan Bencongan Indah 1000 m2 1.000.000.000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 14 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Lanjutan Peningkatan Jalan Betonisasi Meningkatnya Kualitas Jalan Jl. Borobudur Raya Kel. Bencongan 1 Paket 3.000.000.000 Dinas Perumahan, Permukimandan Pemakaman
166. a.Perencanaan yang berintegritas dan memuliakan efisensi;
167. b.Pembangunan Berorientasi Hasil;
168. c.Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian fiskal;
169. d.Mewujudkan pemerintahan yang Ramah Investasi;
170. e.Pendidikan dan Kesehatan Jalan Menuju Kesejahteraan;
171. f.Pelayanan Publiik untuk Mewujudkan Keadilan. Arahan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyrakat. B. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kelapa Dua Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Tangerang, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasionalyang dituangkan dalam Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2025, yaitu:
  1. 1.Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Kelapa Dua. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah : 1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan
  2. 2.Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kelapa Dua dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 2.1 Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan 2.2 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: Tabel 6 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Kelapa Dua No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional 1 2 3 4 5 1 Meningkatkan Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan SPM Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) kualitas pelayananpublik kecamatan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kelapa Dua adalah sebagai berikut : Tabel 7 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kelapa Dua No Indikator Kinerja Utama Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Kondisi Akhir 2022 * 2023** 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Nilai 86 88.2 88.8 89 89.2 89.2 C. Progam dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Kelapa Dua adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Kelapa Dua dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2024 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), denganruang lingkup kegiatannya. Rancangan Rencana kerja untuk tahun 2025, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kelapa Dua pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
  3. 1.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan programdan kegiatan adalah :
172. a.Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
173. b.Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
174. c.Program dan Kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat, penanganan kemiskinan ekstream dan stunting, peningkatan SDM dan kualitas tata Kelola pemerintahan.
  1. 2.Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Tahun 2025 sebagai berikut :
  2. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
175. a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
176. b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
177. c.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
178. a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
179. b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
180. a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
181. b.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
182. a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
183. b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
184. c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
185. d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
186. e.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
187. f.Fasilitasi Kunjungan Tamu
188. g.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
189. a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
190. b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
191. c.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
192. a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
193. b.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
194. c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
195. d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  1. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
196. a.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
197. a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
  1. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
198. a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
199. b.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
200. a.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
201. b.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
202. c.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  1. 3.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
203. a.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
  1. 4.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
204. a.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha Desa
  1. 5.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
205. a.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
206. b.Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
207. c.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan D. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN HASIL PENGERJAAN Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2025 dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kelapa Dua secara keseluruhan pada tahun 2025 terdiri dari 5 program untuk kecamatan dan 3 kelurahan , 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel di bawah ini : aa N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIAT AN / SUB KEGIATAN INDIKAT OR PROGRA M / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KEL OM PO K SAS AR AN PRAKIRAAN MAJU R E N C A N A T A H U N 2 0 2 6 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berku rang (10- 12) LOK ASI SUMBER DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBEL UM SESUD AH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN KELAPA DUA 36.403.029.700,0 0 47.214.475.059,0 0 47.482.764.530,0 0 11.079.734.830,00 33.006.999.00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 36.403.029.700,0 0 47.214.475.059,0 0 47.482.764.530,0 0 11.079.734.830,00 33.006.999.00 0,00 7.01 KECAMATAN 36.403.029.700,0 0 47.214.475.059,0 0 47.482.764.530,0 0 11.079.734.830,00 33.006.999.00 0,00
  1. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 21.327.559.003,0 0 21.238.795.194,0 0 22.120.559.865,0 0 -606.520.557,00 20.721.038.44 6,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 332.992.000,00 334.520.000,00 212.522.000,00 -120.470.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an. Meningkatk an Pembangun an Sumber Daya Manusia Meningkatk an Pembangun an Sumber Daya Manusia Pegawai Kecamatan Kelapa Dua 343.000.000,00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokum en 4 Dokume n 162.252.000,00 129.372.000,00 72.744.000,00 -89.508.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an. Meningkatk an Pembangun an Sumber Daya Manusia Meningkatk an Pembangun an Sumber Daya Manusia 170.000.000,00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Lapora n 4 Lapor an 53.620.000,00 53.620.000,00 39.090.000,00 -14.530.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an. Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 55.000.000,00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Lapora n 4 Lapor an 117.120.000,00 151.528.000,00 100.688.000,00 -16.432.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an. Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 118.000.000,00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 12.746.498.126, 00 12.849.317.383, 00 13.574.788.754,0 0 828.290.628,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pegaw ai Kecam atan Kelapa Dua 12.850.000.00 0,00 KEC AMA TAN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Juml ah Oran g yang Men erim a Gaji dan Tunj anga n ASN 51 Ora ng/ b ulan 51 Ora ng/ b ulan 12.701.870.126, 00 12.804.689.383, 00 13.542.442.754,0 0 840.572.628,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 12.800.000.00 0,00 KEC AMA TAN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD 4 Lapor an 4 Lapor an 44.628.000,00 44.628.000,00 32.346.000,00 -12.282.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 50.000.000,00 KEC AMA TAN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 317.374.600,00 327.628.000,00 322.536.000,00 5.161.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pegaw ai Kecam atan Kelapa Dua 335.678.800,0 0 KEC AMA TAN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 5.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa n 150 Pake t 150 Pake t 103.425.000,00 110.390.000,00 110.390.000,00 6.965.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 105.000.000,0 0 KEC AMA TAN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 5.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 25 Oran g 25 Orang 113.593.600,00 107.764.000,00 105.534.000,00 -8.059.600,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 115.000.000,0 0 KEC AMA TAN KEL APA DUA N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKAT OR PROGRA M / KEGIAT AN / SUB KEGIATA N TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KEL OM PO K SA SA RA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berku rang (10- 12) LOK ASI SUMBER DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Admini strasi Umum Perang kat Daerah Persentas e pemenuha n administra si umum kecamata n Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 1.904.905.900,00 1.536.289.670,00 1.567.300.970,00 -337.604.930,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Pegawai Kecamatan Kelapa Dua 2.014.581.046, 00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 97.325.000,00 100.382.000,00 100.382.000,00 3.057.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 95.000.000,00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 120 Pake t 120 Paket 350.273.000,00 111.561.000,00 261.561.000,00 -88.712.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 400.000.000,00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 120 Pake t 120 Paket 72.900.000,00 97.697.000,00 97.697.000,00 24.797.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 75.000.000,00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 60 Paket 60 Paket 83.294.000,00 81.806.800,00 81.806.800,00 -1.487.200,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 85.000.000,00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 84.826.000,00 97.682.000,00 81.291.400,00 -3.534.600,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkatk an Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 87.000.000,00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjung an Tamu 6732 Lapor an 6732 Lapor an 104.088.000,00 108.465.600,00 89.817.600,00 -14.270.400,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkua t pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 103.000.000, 00 KECAMA TAN KELAPA DUA 7.01.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultas i SKPD 2 Lapora n 2 Lapor an 99.700.000,00 110.120.000,00 55.045.000,00 -44.655.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkua t pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 102.000.000, 00 KECAMA TAN KELAPA DUA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 3.173.901.477,00 3.303.487.205,00 3.555.859.205,00 381.957.728,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkua t pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Pegawai Kecamatan Kelapa Dua 1.928.272.60 0,00 KECAMA TAN KELAPA DUA 7.01.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 72 Lapora n 72 Laporan 363.169.560,00 363.169.560,00 363.169.560,00 0,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkua t pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik 365.000.000, 00 KECAMA TAN KELAPA DUA 7.01.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor N O KODE URU SAN / BID ANG URU SAN / PRO GRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKAT OR PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KEL OM PO K SA SA RA N PRAKIRAAN MAJU RE NC AN A TA HU N 20 26 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LO KA SI SUMBER DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKAT IF (Rp) SEBE LUM SESU DAH RKPD 2025 A P B D 2 0 RKPD PERUB AHAN 2025 NASIONAL DAERAH 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediak an 108 Lapora n 108 Lapora n 1.106.79 9.000,00 1.169.415. 568,00 1.421.787. 568,00 314.988.568,00 Kab. Tanger ang, Kelapa Dua, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokras i, serta memper kuat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 115.799.00 0,00 KEC AMA TAN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 9 Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Persentase pemenuhan pemeliharaa n barang milik daerah kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 1 Unit 2.851.88 6.900,00 2.887.552. 936,00 2.887.552. 936,00 35.666.036,00 Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokras i, serta memper kuat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Pegawai Kecamatan Kelapa Dua 3.249.506. 000,00 KEC AMA TAN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 9.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 126 Unit 126 Unit 352.94 7.600, 00 391.573.27 2,00 391.573.27 2,00 38.625.672,00 Kab. Tanger ang, Kelapa Dua, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokras i, serta memper kuat pencega han dan pembera Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan 355.000.00 0,00 KEC AMA TAN KEL APA DUA ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 7.01.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 120 Unit 120 Unit 157.50 0.000, 00 156.884.00 0,00 156.884.00 0,00 -616.000,00 Kab. Tanger ang, Kelapa Dua, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokras i, serta memper kuat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 160.000.00 0,00 KEC AMA TAN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 9.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 6 Unit 6 Unit 581.83 6.500, 00 820.830.53 4,00 820.830.53 4,00 238.994.034,00 Kab. Tanger ang, Kelapa Dua, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokras i, serta memper kuat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 588.000.00 0,00 KEC AMA TAN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 9.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 6 Unit 6 Unit 599.94 0.000, 00 600.000.00 0,00 600.000.00 0,00 60.000,00 Kab. Tanger ang, Kelapa Dua, PENDA PATAN ASLI DAERA H Memper kuat reformas i politik, hukum Meningkat kan Penyeleng garaan Tata 700.000.00 0,00 KEC AMA TAN KEL APA Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi Semua Kel/Des a (PAD) dan birokras i, serta memper kuat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik DUA penyeludupan. 2 . 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas umum yang terpelihara - 100 91,7 Pers en Pers en 5.142.310.500, 00 14.917.451.000 ,00 15.111.944.000 ,00 132.625.500,0 0 5.274.936.000, 00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentas e terpenuhin ya PATEN sesuai dengan standar Kecamata n Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 4.464.385.500, 00 4.528.451.000,0 0 4.452.944.000,0 0 -11.441.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masyarak at 4.574.936.000, 00 KECAMA TAN KELAPA DUA 7.01.02.2.02.00 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 360 Lapora n 360 Laporan 299.961.500,0 0 219.705.000,00 163.362.000,00 - 136.599.500,0 0 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola 300.000.000,0 0 KECAMA TAN KELAPA DUA judi, dan penyeludupa n. Pemerintahan yang Baik 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentas e infrastrukt ur dasar dalam kondisi baik Kecamata n Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 677.925.000,0 0 10.389.000.000, 00 10.659.000.000, 00 9.981.075.000, 00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masyarak at 700.000.000,0 0 KECAMA TAN KELAPA DUA 7.01.02.2.03.00 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 Dokum en 5 Dokumen 677.925.000,0 0 10.389.000.000, 00 10.659.000.000, 00 9.981.075.000, 00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 700.000.000,0 0 KECAMA TAN KELAPA DUA 3 . 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan - 100 Persen 8.974.030.597, 00 10.096.529.865 ,00 9.480.432.265, 00 - 2.256.695.243, 00 6.717.335.354, 00 N O KODE URUSA N / BIDAN G URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU R E N C A N A T A H U N 2 0 2 6 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LO KA SI SUMBER DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESUD AH R K P D 2 0 2 5 A P B D 2 0 2 5 RKPD PERUB AHAN 2025 NASION AL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.0 1 Koordinas i Kegiatan Pemberda yaan Desa Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pem berdayaan Kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 2.559.916. 000,00 2.032.772. 200,00 1.815.842. 200,00 -744.073.800,00 Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerata an ekonomi dan pembera ntasan kemiskin an. Meningka tkan Perekono mian Masyarak at Meningka tkan Perekono mian Masyarak at Mas yar aka t 0,00 KEC AMA TAN KEL APA DUA 7.01.03.2.0 1.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan 6 Lemb aga Kema syara katan 6 Lemb aga Kema syara katan 59.994.000 ,00 67.572.400 ,00 67.572.400 ,00 7.578.400,00 Kab. Tanger ang, Kelapa Dua, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han Meningka tkan Perekono mian Masyarak at Meningka tkan 0,00 KEC AMA TAN KEL APA DUA Pembangunan di Desa ekonomi, pemerata an ekonomi dan pembera ntasan kemiskin an. Perekono mian Masyarak at 7.01.03.2.0 1.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15 Laporan 15 Lapora n 2.499.922. 000,00 1.965.199. 800,00 1.748.269. 800,00 -751.652.200,00 Kab. Tanger ang, Kelapa Dua, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerata an ekonomi dan pembera ntasan kemiskin an. Meningka tkan Perekono mian Masyarak at Meningka tkan Perekono mian Masyarak at 0,00 KEC AMA TAN KEL APA DUA
  2. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 10 Persen 10 Persen 382.289.6 00,00 451.161.2 00,00 350.187.6 00,00 -88.600.400,00 293.689.200, 00 7.01.04.2.0 1 Koordin asi Upaya Penyele nggaraa n Ketente raman dan Ketertib an Umum Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 382.289.60 0,00 451.161.20 0,00 350.187.60 0,00 -32.102.000,00 Memper kuat penyelar asan kehidup an yang harmoni s dengan lingkung an, alam, dan budaya serta peningk atan toleransi antarum at beragam a untuk mencapa i Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Mas yar aka t 293.689.200,0 0 KEC AMA TAN KEL APA DUA masyara kat yang adil dan makmur. 7.01.04.2.0 1.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 10 Lapora n 99.522.000 ,00 126.740.00 0,00 100.680.00 0,00 1.158.000,00 Kab. Tanger ang, Kelapa Dua, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memper kuat penyelar asan kehidup an yang harmoni s dengan lingkung an, alam, dan budaya serta peningk atan toleransi antarum at beragam a untuk mencapa i masyara kat yang adil dan makmur. Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik 0,00 KEC AMA TAN KEL APA DUA
  3. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM Prosentase Program Penyelenggara an urusan Pemerintahan Umum 100 Perse n 100 Perse n 447.876.0 00,00 417.242.8 00,00 349.380.8 00,00 -447.876.000,00 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 100 Persen 447.876.000,0 0 417.242.800,0 0 349.380.800,0 0 -98.495.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masyaraka t 0,0 0 KECAMATA N KELAPA DUA 7.01.05.2.01.000 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25 Orang 25 Orang 200.016.000,0 0 233.022.800,0 0 203.200.800,0 0 3.184.800,00 Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 0,0 0 KECAMATA N KELAPA DUA 7.01.05.2.01.000 4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 25 Orang 25 Orang 74.412.000,00 67.960.000,00 56.910.000,00 -17.502.000,00 Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 0,0 0 KECAMATA N KELAPA DUA 7.01.05.2.01.000 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen 173.448.000,0 0 116.260.000,0 0 89.270.000,00 -84.178.000,00 Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 0,0 0 KECAMATA N KELAPA DUA 6 . 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 100 Nilai Perse n 100 100 Nilai Perse n 128.964.000,0 0 93.295.000,0 0 70.260.000,0 0 - 128.964.000,0 0 0,0 0 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosenta se Desa dengan Laporan Keuanga n Baik 100 Persen 100 Persen 128.964.000,0 0 93.295.000,00 70.260.000,00 -58.704.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masyaraka t 0,0 0 KECAMATA N KELAPA DUA N O KODE URUSA N / BIDANG URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIATAN INDIK ATOR PROG RAM / KEGIA TAN / SUB KEGIA TAN TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKIR AAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELO MPO K SAS ARA N PRAKIRAAN MAJU RE NC AN A TA HU N 202 6 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LO KA SI SUMBER DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBE LUM SESU DAH RK PD 20 25 AP BD 20 25 RKPD PERUBA HAN 2025 NASIONA L DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.0 1.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumla h Doku men yang Difasil itasi dalam rangk a Admin istrasi Tata Pemer intaha n Desa 5 Dokum en 5 Dokum en 128.964.000 ,00 93.295.000, 00 70.260.000, 00 -58.704.000,00 Kab. Tanger ang, Kelapa Dua, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 0,00 KEC AMA TAN KEL APA DUA KELURAHAN KELAPA DUA 36.403.029. 700,00 47.214.475. 059,00 47.482.764. 530,00 11.079.734.830,00 33.006.999. 000,00 7 UNSUR KEWILAYAHA N 36.403.029. 700,00 47.214.475. 059,00 47.482.764. 530,00 11.079.734.830,00 33.006.999. 000,00 7.01 KECAMATAN 36.403.029. 700,00 47.214.475. 059,00 47.482.764. 530,00 11.079.734.830,00 33.006.999. 000,00
  4. 1.7.01.01 PROGR AM PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintaha n 100 Perse n 100 Perse n 21.327.559. 003,00 21.238.795. 194,00 22.120.559. 865,00 -606.520.557,00 20.721.038. 446,00 7.01.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 317.374.600 ,00 327.628.000 ,00 322.536.000, 00 5.161.400,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Pegawai Kelurahan Kelapa Dua 335.678.800 ,00 KEC AMA TAN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 5.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an 7 Paket 7 Paket 25.326.000, 00 16.434.000, 00 16.434.000, 00 -8.892.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Kelapa Dua PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 26.000.000, 00 KEC AMA TAN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 6 Admi nistra si Umu m Peran gkat Daera h Persent ase pemen uhan adminis trasi umum kecama tan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 1.904.905.9 00,00 1.536.289.6 70,00 1.567.300.97 0,00 -337.604.930,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, - - Pegawai Kelurahan Kelapa Dua 2.014.581.0 46,00 KEC AMA TAN KEL APA DUA judi, dan penyelud upan. 7.01.01.2.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.701.000, 00 11.690.000, 00 11.690.000, 00 -11.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Kelapa Dua PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. - - 12.000.000, 00 KEC AMA TAN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 98.010.000,00 77.949.700,00 77.949.700,00 - 20.060.300,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 99.000.000,00 KECAMATAN KELAPA DUA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.721.400,00 12.726.700,00 12.402.700,00 -318.700,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 13.000.000,00 KECAMATAN KELAPA DUA penyeludupan. 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.421.700,00 19.195.000,00 18.763.000,00 -1.658.700,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 21.000.000,00 KECAMATAN KELAPA DUA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.634.000,00 14.634.000,00 10.962.000,00 -3.672.000,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 15.000.000,00 KECAMATAN KELAPA DUA 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 68.796.000,00 68.236.800,00 68.236.800,00 -559.200,00 Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 67.000.000,00 KECAMATAN KELAPA DUA N O KODE URU SAN / BID ANG URU SAN / PRO GRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKAT OR PROGRA M / KEGIAT AN / SUB KEGIATA N TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KEL OM PO K SA SA RA N PRAKIRAAN MAJU R E N C A N A T A H U N 2 0 2 6 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/B erkurang (10-12) LO KA SI SUMBER DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH R K P D 2 0 2 5 A P B D 2 0 2 5 RKPD PERUBA HAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.0 8 Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 3.173.901. 477,00 3.303.487. 205,00 3.555.859. 205,00 381.957.728,00 Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memper kuat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Pegawai Kelurahan Kelapa Dua 1.928.272.600 ,00 KECA MAT AN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1 Lapora n 1 Lapora n 59.999.317 ,00 59.999.317 ,00 59.999.317 ,00 0,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Kelapa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memper kuat reformas i politik, hukum dan Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola 70.000.000,00 KECA MAT AN KEL APA DUA Daya Air dan Listrik yang Disediakan Dua birokrasi , serta memper kuat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Pemerinta han yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 7.01.01.2.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediaka n 1 Lapora n 1 Lapora n 269.430.00 0,00 281.430.00 0,00 281.430.00 0,00 12.000.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Kelapa Dua PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memper kuat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 274.000.000,0 0 KECA MAT AN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 9 Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Persentase pemenuhan pemelihara an barang milik daerah kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 1 Unit 2.851.886. 900,00 2.887.552. 936,00 2.887.552. 936,00 35.666.036,00 Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memper kuat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Pegawai Kelurahan Kelapa Dua 3.249.506.000 ,00 KECA MAT AN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah 4 Unit 4 Unit 7.500.000, 26.954.160 26.954.160 19.454.160,00 Kab. PENDA Memper Meningka 7.400.000,00 KECA Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 00 ,00 ,00 Tangera ng, Kelapa Dua, Kelapa Dua PATAN ASLI DAERA H (PAD) kuat reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memper kuat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik MAT AN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 9.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 302.610.00 0,00 100.000.00 0,00 100.000.00 0,00 -202.610.000,00 Kab. Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memper kuat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, - - 400.000.000,0 0 KECA MAT AN KEL APA DUA narkoba, judi, dan penyeludupa n. 2 . 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhiny a PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas umum yang terpelihara 100 91,5 Pers en Pers en 100 91,5 Pers en Pers en 5.142.310.500 ,00 14.917.451.000 ,00 15.111.944.000 ,00 132.625.500,0 0 5.274.936.000 ,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentas e terpenuhi nya PATEN sesuai 100 Persen 100 Persen 4.464.385.500, 00 4.528.451.000,0 0 4.452.944.000,0 0 -11.441.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintaha Masyarak at 4.574.936.000, 00 KECAMA TAN KELAPA DUA dengan standar Kecamata n Kelapa Dua memperkua t pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. n yang Baik Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 7.01.02.2.02.0 003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 750.048.000,0 0 763.380.000,00 763.380.000,00 13.332.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Kelapa Dua PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkua t pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik Meningkatka n Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik 800.000.000,0 0 KECAMA TAN KELAPA DUA 3 . 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemenuhan pemberdaya an masyarakat desa dan kelurahan 100 Persen 100 Persen 8.974.030.597 ,00 10.096.529.865 ,00 9.480.432.265, 00 - 2.256.695.243 ,00 6.717.335.354 ,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase pemenuhan pemberdayaa n masyarakat desa dan kelurahan 100 Persen 100 Persen 6.414.114.597, 00 8.063.757.665,0 0 7.664.590.065,0 0 1.250.475.468, 00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasa n kemiskinan. Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat Masyarak at 6.717.335.354, 00 KECAMA TAN KELAPA DUA 7.01.03.2.02.0 001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasya ra katan 6 Lembaga Kemasya ra katan 14.850.000,00 24.860.600,00 24.860.600,00 10.010.600,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Kelapa Dua PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberanta san kemiskinan. Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat 15.000.000,00 KECAMA TAN KELAPA DUA 7.01.03.2.02.0 002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 1.050.339.947, 00 1.250.000.000,0 0 1.250.000.000,0 0 199.660.053,0 0 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Kelapa Dua PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberanta san kemiskinan. Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat Meningkatka n Perekonomia n Masyarakat 1.050.000.000, 00 KECAMA TAN KELAPA DUA 7.01.03.2.02.0 003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan N O KODE URUSA N / BIDAN G URUSA N / PROGR AM / KEGIA TAN / SUB KEGIATAN INDI KAT OR PRO GRA M / KEGI ATA N / SUB KEGI ATA N TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KEL OM PO K SA SA RA N PRAKIRAAN MAJU R E N C A N A T A H U N 2 0 2 6 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LO KA SI SUMBER DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH R K P D 20 25 A P B D 20 25 RKPD PERUBA HAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksa nakan Pember dayaan Masyara kat di Kelurah an 6 Pokma s / Ormas 6 Pokma s / Ormas 650.083.600 ,00 754.659.900 ,00 648.895.900 ,00 -1.187.700,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Kelapa Dua PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberanta san kemiskinan. Meningkat kan Perekonom ian Masyaraka t Meningkat kan Perekonom ian Masyaraka t 700.000.000, 00 KEC AMA TAN KEL APA DUA
  5. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM Persent ase penuru nan ganggu an trantibu m yang ditindaklanj uti 10 Perse n 10 Perse n 382.289.60 0,00 451.161.20 0,00 350.187.60 0,00 -88.600.400,00 293.689.200, 00 7.01.04.2.0 1 Koordin asi Upaya Penyele Prosentas e gangguan trantibum 100 Persen 100 Persen 382.289.600 ,00 451.161.200 ,00 350.187.600 ,00 -32.102.000,00 Memperku at penyelaras an Meningka tkan Penyeleng garaan Mas yara kat 293.689.200, 00 KEC AMA TAN KEL nggaraa n Ketente raman dan Ketertib an Umum yang ditindaklanj uti kecamatan Kelapa Dua kehidupan yang harmonis dengan lingkunga n, alam, dan budaya serta peningkat an toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarak at yang adil dan makmur. Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik APA DUA 7.01.04.2.0 1.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapora n 1 Lapora n 58.590.000, 00 64.409.200, 00 48.949.200, 00 -9.640.800,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Kelapa Dua PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperku at penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkunga n, alam, dan budaya serta peningkat an toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarak at yang a di l d a n m a k m u r. Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik 59.000.000,0 0 KEC AMA TAN KEL APA DUA KELURAHAN PAKULONAN BARAT 36.403.029. 700,00 47.214.475. 059,00 47.482.764. 530,00 11.079.734.830,00 33.006.999.0 00,00 7 UNSUR KEWILAYAHA N 36.403.029. 700,00 47.214.475. 059,00 47.482.764. 530,00 11.079.734.830,00 33.006.999.0 00,00 7.01 KECAMATAN 36.403.029. 700,00 47.214.475. 059,00 47.482.764. 530,00 11.079.734.830,00 33.006.999.0 00,00
  6. 1.7.01.01 PROGR AM PENUNJ ANG URUSA N PEMERI NTAHAN DAERA H KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah an 100 Perse n 100 Perse n 21.327.559. 003,00 21.238.795. 194,00 22.120.559. 865,00 -606.520.557,00 20.721.038.4 46,00 7.01.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaia n kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 317.374.600 ,00 327.628.000 ,00 322.536.000 ,00 5.161.400,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkua t pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an. Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Pegawai Kelurahan Pakulonan Barat 335.678.800, 00 KEC AMA TAN KEL APA DUA 7.01.01.2.0 5.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengka pan 7 Paket 7 Paket 25.000.000, 00 25.960.000, 00 25.960.000, 00 960.000,00 Kab. Tanger ang, Kelapa Dua, Pakulo nan Barat PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkua t pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola 26.000.000,0 0 KEC AMA TAN KEL APA DUA an. Pemerint ahan yang Baik 7.01.01.2.06 Administra si Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuha n administra si umum kecamatan Kelapa Dua 100 Perse n 100 Perse n 1.904.905.900,0 0 1.536.289.670,0 0 1.567.300.970,0 0 - 337.604.930,0 0 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pegawai Kelurahan Pakulona n Barat 2.014.581.046,0 0 KECAMATA N KELAPA DUA 7.01.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 8.780.000,00 8.780.000,00 -1.220.000,00 Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulonan Barat PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 11.000.000,00 KECAMATA N KELAPA DUA 7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 150.000.000,00 70.157.800,00 70.157.800,00 - 79.842.200,00 Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulonan Barat PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 151.000.000,00 KECAMATA N KELAPA DUA 7.01.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 55.000.000,00 37.204.100,00 37.204.100,00 - 17.795.900,00 Kab. Tangeran PENDAPATA N ASLI Memperkuat reformasi Meningkatkan Penyelenggaraa 56.000.000,00 KECAMATA N KELAPA Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan g, Kelapa Dua, Pakulonan Barat DAERAH (PAD) politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik DUA 7.01.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 21.692.000,00 21.692.000,00 - 13.308.000,00 Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulonan Barat PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 36.000.000,00 KECAMATA N KELAPA DUA 7.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan N O KODE URU SAN / BIDA NG URU SAN / PRO GRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIK ATOR PRO GRA M / KEGI ATAN / SUB KEGI ATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELO MPO K SASA RAN PRAKIRAAN MAJU R E N C A N A T A H U N 2 0 2 6 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/B erkurang (10-12) LO KA SI SUMBER DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBE LUM SESU DAH R K P D 20 25 A P B D 20 25 RKPD PERUBA HAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000, 00 26.722.000, 00 18.377.000, 00 -1.623.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Pakulon an Barat PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 21.000.000,00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.06 .0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Juml ah Lapo ran Fasili tasi Kunj unga 1 Lapora n 1 Lapora n 20.000.000, 00 13.123.200, 00 13.123.200, 00 -6.876.800,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Pakulon an Barat PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang 21.000.000,00 KECA MAT AN KELA PA DUA n Tam u memperk uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 7.01.01.2.08 Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah Persentas e pemenuha n jasa penunjang kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 3.173.901.4 77,00 3.303.487.2 05,00 3.555.859.2 05,00 381.957.728,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Pegawai Kelurahan Pakulonan Barat 1.928.272.600 ,00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an 2 Lapora n 2 Lapora n 75.000.000, 00 69.469.560, 00 69.469.560, 00 -5.530.440,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Pakulon an Barat PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 76.000.000,00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumla 1 1 209.495.20 206.944.00 206.944.00 -2.551.200,00 Kab. PENDAP Memperk Meningkat 211.000.000,0 KECA h Lapor an Peny ediaa n Jasa Pelay anan Umu m Kanto r yang Disedi akan Lapora n Lapora n 0,00 0,00 0,00 Tangera ng, Kelapa Dua, Pakulon an Barat ATAN ASLI DAERA H (PAD) uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 0 MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.09 Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah Persent ase pemenu han pemelih araan barang milik daerah kecama tan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 2.851.886.9 00,00 2.887.552.9 36,00 2.887.552.9 36,00 35.666.036,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyelengg araan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Pegawai Kelurahan Pakulonan Barat 3.249.506.000 ,00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.09 .0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 5.000.000,00 22.394.160,00 22.394.160,00 17.394.160,0 0 Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan Meningkatkan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 6.000.000,00 KECAMAT AN KELAPA DUA penyeludupa n. 7.01.01.2.09.00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00 -3.200.000,00 Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 16.000.000,00 KECAMAT AN KELAPA DUA 7.01.01.2.09.00 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 40.000.000,0 0 Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkatkan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 51.000.000,00 KECAMAT AN KELAPA DUA 7.01.01.2.09.00 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 - 50.000.000,0 0 Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 51.000.000,00 KECAMAT AN KELAPA DUA 2 . 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 100 91,5 Pers en 100 91,5 Pers en 5.142.310.500, 00 14.917.451.000, 00 15.111.944.000, 00 132.625.500, 00 5.274.936.000, 00 DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas umum yang terpelihara Pers en Pers en N O KODE URU SAN / BIDA NG URU SAN / PRO GRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDI KAT OR PRO GRA M / KEGI ATA N / SUB KEGI ATA N TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKIR AAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU R E N C A N A T A H U N 2 0 2 6 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/B erkurang (10-12) LO KA SI SUMBER DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBE LUM SESU DAH R K P D 20 25 AP BD 20 25 RKPD PERUBA HAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.0 2 Penyelengg araan Urusan Pemerinta han yang Tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosenta se terpenuh inya PATEN sesuai dengan standar Kecamat an Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 4.464.385.5 00,00 4.528.451.00 0,00 4.452.944.0 00,00 -11.441.500,00 Memperk uat reformas i politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Mas yara kat 4.574.936.000 ,00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.02.2.0 2.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkat 1 Lapora n 1 Lapora n 759.040.00 0,00 785.646.000, 00 776.916.00 0,00 17.876.000,00 Kab. Tanger ang, PENDA PATAN ASLI Memperk uat reformas Meningka tkan Penyeleng 760.000.000,0 0 KECA MAT AN an Efektifitas Pelaksana an Pelayanan kepada Masyaraka t di Wilayah Kecamatan Kelapa Dua, Pakulo nan Barat DAERA H (PAD) i politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan. garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningka tkan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik KELA PA DUA
  7. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN Persentas e pemenuha n pemberda yaan masyarak at desa dan kelurahan 100 Persen 100 Persen 8.974.030. 597,00 10.096.529. 865,00 9.480.432. 265,00 -2.256.695.243,00 6.717.335.35 4,00 7.01.03.2.0 2 Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan Persentase pemenuha n pemberday aan masyaraka t desa dan kelurahan 100 Persen 100 Persen 6.414.114.5 97,00 8.063.757.66 5,00 7.664.590.0 65,00 1.250.475.468,00 Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi, pemerata an ekonomi dan pembera ntasan kemiskin an. Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Mas yara kat 6.717.335.354 ,00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.03.2.0 2.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangun 1 Lemb aga Kemas yara katan 1 Lemb aga Kemas yara katan 30.000.000, 00 32.545.800,0 0 32.545.800, 00 2.545.800,00 Kab. Tanger ang, Kelapa Dua, Pakulo nan Barat PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi, pemerata an Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat 31.000.000,00 KECA MAT AN KELA PA DUA an di Kelurahan ekonomi dan pembera ntasan kemiskin an. 7.01.03.2.0 2.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 850.000.00 0,00 1.265.000.00 0,00 1.265.000.0 00,00 415.000.000,00 Kab. Tanger ang, Kelapa Dua, Pakulo nan Barat PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi, pemerata an ekonomi dan pembera ntasan kemiskin an. Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat 900.000.000,0 0 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.03.2.0 2.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksa nakan Pemberd ayaan Masyara kat di Keluraha n 2 Pokmas / Ormas 2 Pokmas / Ormas 325.064.80 0,00 401.309.400, 00 349.430.20 0,00 24.365.400,00 Kab. Tanger ang, Kelapa Dua, Pakulo nan Barat PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi, pemerata an ekonomi dan pembera ntasan kemiskin an. Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat Meningkatk an Perekonomi an Masyarakat 327.000.000,0 0 KECA MAT AN KELA PA DUA
  8. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINA SI KETENTRA MAN DAN KETERTIBA N UMUM Persent ase penurun an ganggu an trantibu m yang ditindaklanj uti 10 Persen 10 Persen 382.289.60 0,00 451.161.200 ,00 350.187.60 0,00 -88.600.400,00 293.689.200, 00 7.01.04.2.01 Koordinasi Prosentase 100 100 382.289.600,00 451.161.200,00 350.187.600,00 -32.102.000,00 Memperkuat Meningkatkan Masyarakat 293.689.200,00 KECAMAT Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum gangguan trantibum yang ditindaklanju ti kecamatan Kelapa Dua Persen Persen penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik AN KELAPA DUA 7.01.04.2.01.00 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapora n 1 Lapora n 76.000.000,00 146.318.000,00 127.123.200,00 51.123.200,00 Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Pakulona n Barat PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 77.000.000,00 KECAMAT AN KELAPA DUA KELURAHAN BOJONGNANGKA 36.403.029.700, 00 47.214.475.059, 00 47.482.764.530, 00 11.079.734.830, 00 33.006.999.000, 00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 36.403.029.700, 00 47.214.475.059, 00 47.482.764.530, 00 11.079.734.830, 00 33.006.999.000, 00 7.01 KECAMATAN 36.403.029.700, 00 47.214.475.059, 00 47.482.764.530, 00 11.079.734.830, 00 33.006.999.000, 00 1 . 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintaha n 100 Perse n 100 Perse n 21.327.559.003, 00 21.238.795.194, 00 22.120.559.865, 00 -606.520.557,00 20.721.038.446, 00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian 100 Persen 100 Persen 317.374.600,00 327.628.000,00 322.536.000,00 5.161.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan Meningkatkan Penyelenggara an Tata Kelola Pegawai Kelurahan Bojongnang ka 335.678.800,00 KECAMAT AN KELAPA DUA kecamatan Kelapa Dua birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 7.01.01.2.05.00 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an 11 Paket 11 Paket 17.500.000,00 17.482.000,00 17.482.000,00 -18.000,00 Kab. Tangerang , Kelapa Dua, Bojong Nangka PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n. Meningkatkan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 19.000.000,00 KECAMAT AN KELAPA DUA N O KODE URUSA N / BIDAN G URUSA N / PROG RAM / KEGIA TAN / SUB KEGIATAN INDIK ATOR PRO GRA M / KEGI ATAN / SUB KEGI ATAN TAR GET AKHI R PERI ODE REN STRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELO MPO K SASA RAN PRAKIRA AN MAJU RENCANA TAH UN 2026 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/B erkurang (10-12) LO KA SI SUMBER DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH R K P D 2 0 2 5 A P B D 2 0 2 5 RKPD PERUBA HAN 2025 NASIONA L DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Admi nistr asi Umu m Pera ngka t Daer ah Persen tase pemen uhan admini strasi umum kecam atan Kelap a Dua 100 Persen 100 Persen 1.904.905.9 00,00 1.536.289.6 70,00 1.567.300.9 70,00 -337.604.930,00 Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat Pegawai Kelurahan Bojongnang ka 2.014.581.0 46,00 KECA MAT AN KELA PA DUA pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 7.01.01.2.06 .0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 5.238.000,0 0 4.486.000,0 0 4.486.000,0 0 -752.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Bojong Nangka PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 7.000.000,0 0 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.06 .0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 18 Paket 18 Paket 72.900.000, 00 62.593.850, 00 62.593.850, 00 -10.306.150,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Bojong Nangka PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 74.000.000, 00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.06 .0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumla h 25 Paket 25 Paket 30.930.400, 00 21.243.500, 00 21.243.500, 00 -9.686.900,00 Kab. Tangera PENDAP ATAN Memperk uat Meningkat kan 38.000.000, 00 KECA MAT Paket Perala tan Ruma h Tangg a yang Disedi akan ng, Kelapa Dua, Bojong Nangka ASLI DAERA H (PAD) reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik AN KELA PA DUA 7.01.01.2.06 .0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediak an 25 Paket 25 Paket 45.290.400, 00 26.757.000, 00 26.757.000, 00 -18.533.400,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Bojong Nangka PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan. Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 46.000.000, 00 KECA MAT AN KELA PA DUA 7.01.01.2.06 .0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 12.208.800, 00 14.685.350, 00 10.665.350, 00 -1.543.450,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Bojong Nangka PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencegah an dan pemberan tasan korupsi, narkoba, Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta 13.000.000, 00 KECA MAT AN KELA PA DUA judi, dan penyeludu pan. han yang Baik 7.01.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga n Tamu 1 Laporan 1 Laporan 31.750.400,00 26.620.000,00 22.060.000,00 -9.690.400,00 Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 29.000.000,00 KECAMATA N KELAPA DUA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 3.173.901.477,0 0 3.303.487.205,0 0 3.555.859.205,0 0 381.957.728,0 0 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pegawai Kelurahan Bojongnangk a 1.928.272.600,0 0 KECAMATA N KELAPA DUA 7.01.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 92.620.800,00 102.297.600,00 102.297.600,00 9.676.800,00 Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, Bojong Nangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 101.000.000,00 KECAMATA N KELAPA DUA 7.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa 12 Lapora n 12 Lapora n 306.856.000,00 312.068.000,00 312.068.000,00 5.212.000,00 Kab. Tangeran g, Kelapa Dua, PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan 231.000.000,00 KECAMATA N KELAPA DUA Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Bojong Nangka birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 7.01.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan Kelapa Dua 100 Persen 100 Persen 2.851.886.900,0 0 2.887.552.936,0 0 2.887.552.936,0 0 35.666.036,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraa n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pegawai Kelurahan Bojongnangk a 3.249.506.000,0 0 KECAMATA N KELAPA DUA N O KODE URUSA N / BIDANG URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIATAN INDI KAT OR PRO GRA M / KEGI ATA N / SUB KEGI ATA N TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023 PRAKIR AAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KEL OM PO K SAS AR AN PRAKIRA AN MAJU RENCANA TAHU N 2026 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LO KA SI SUMBER DANA PRIORITAS TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RK PD 20 25 AP BD 20 25 RKPD PERUBAH AN 2025 NASION AL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  9. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Persent ase penurun an ganggua n trantibu m yang ditindaklanj uti 10 Perse n 10 Perse n 382.289.600 ,00 451.161.200 ,00 350.187.600 ,00 -88.600.400,00 293.689.200 ,00 7.01.04.2.0 1 Koordin asi Upaya Prosentase gangguan trantibum 100 Persen 100 Persen 382.289.600, 00 451.161.200, 00 350.187.600, 00 -32.102.000,00 Mempe rkuat penyela Meningkat kan Penyeleng Masy araka t 293.689.200, 00 KECA MAT AN Penyele nggaraa n Ketenter aman dan Ketertib an Umum yang ditindaklanj uti kecamatan Kelapa Dua rasan kehidu pan yang harmon is dengan lingkun gan, alam, dan budaya serta peningk atan tolerans i antaru mat beraga ma untuk mencap ai masyar akat yang adil dan makmur. garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik KELA PA DUA 7.01.04.2.0 1.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapor an 1 Lapor an 43.200.000,0 0 43.160.000,0 0 23.750.000,0 0 -19.450.000,00 Kab. Tangera ng, Kelapa Dua, Bencong an PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Mempe rkuat penyela rasan kehidu pan yang harmon is dengan lingkun gan, alam, dan budaya serta peningk atan tolerans i antaru mat beraga ma untuk Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik Meningkat kan Penyeleng garaan Tata Kelola Pemerinta han yang Baik 45.000.000,0 0 KECA MAT AN KELA PA DUA mencap ai masyara kat yang adil dan makmur. J U M L A H 36.403.029. 700,00 47.214.475. 059,00 47.482.764. 530,00 11.079.734.830, 00 33.006.999. 000,00 BAB I V PENUTUP Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: A. Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain :
  10. 1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
  11. 2.Penyusunan Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Kelapa Dua;
  12. 3.Penyusunan Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan tujuanuntuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. B. Kaidah Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kaidah-kaidah penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah sebagai berikut:
  13. 1.Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPD tahun pertama yaitu 2025 dan Ranwal RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor 050.13/343-Bappeda tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrembang RKPD Kabupaten Tangeran tahun 2025.
  14. 2.Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman dengan dokumen perencanaan. C. Rencana Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang tahun 2025 dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang tahun 2025 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunannya.
  15. 57.Kecamatan Solear Kecamatan Solear merupakan salah satu wilayah Kabupaten Tangerang yang terletak di bagian barat Kabupaten Tangerang yang terbentuk Berdasarkan Perda No.20 Tahun 2006 dengan mayoritas masyarakat agraris dengan tingkat sosial dan ekonomi yang tidak merata yang memerlukan perhatian dari berbagai sektor antara lain : Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Penggangguran dan Pengentasan Kemiskinan juga infrastruktur yang perlu mendapat perhatian khusus saat ini. Upaya penanganan masalah tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja tetapi juga memerlukan kerja keras dan komitmen bersama antar masyarakat, pemerintah dan stakeholders di Kabupaten Tangerang baik melalui intervensi program ataupun perubahan sistem yang efektif terhadap bidang-bidang yang bersentuhan langsung dengan permasalahan tersebut. Untuk itu dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi di Kabupaten Tangerang, serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan pembangunan perlu ditetapkan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) dalam memberi kontribusi bagi pembangunan Daerah di Kabupaten Tangerang khususnya di Kecamatan Solear. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Solear Tahun 2024 mengacu pada Landasan Hukum yaitu :
208. a.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
209. b.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
210. c.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
211. d.Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
212. e.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
213. f.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
214. g.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
215. h.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
216. i.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
217. j.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten
218. k.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
219. l.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
220. m.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
221. n.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
222. o.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
223. p.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;
224. q.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 - 2025;
225. r.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
226. s.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor.08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
227. t.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. 1.3 Maksud dan Tujuan Renja Kecamatan Solear Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Solear, sesuai jadwal yang merupakan gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah diamanatkan oleh Undang-undang serta dapat perkiraan akan kebutuhan pendanaan untuk Tahun 2025, yang disusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Kecamatan Solear Tahun 2025. Dengan tujuan disusunnya Rencana Perubahan Kerja Kecamatan Solear adalah sebagai acuan yang akan dilaksanakan Program dan Kegiatan serta diberikan Anggaran yang memadai dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025 untuk Kecamatan Solear. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Solear Tahun Lalu 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian Renstra 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Solear 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan Menjelaskan tentang 3.1. Telaah Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Solear BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB V Penutup Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada Tahun 2024 Kecamatan Solear memiliki Anggaran sebesar Rp. 19.625.718.219 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 9.766.150.740.70 dan Belanja Modal sebesar Rp. 9.859.567.478.30, berikut adalah table Anggaran Kecamatan Solear Tahun 2024. Tabel 2.1 Anggaran Kecamatan Solear Tahun 2024 Realisasi Anggaran untuk Tahun 2024 untuk Belanja Operasi mulai dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 mencapai Rp. 9.642.302.738 atau 98.73 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.766.150.740.70 sedangkan untuk Belanja Modal Realisasi mencapai Rp. 9.833.070.574 atau 99.73 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.859.567.478,30. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 19.625.718.219 Kecamatan Solear mampu merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp. 19.475.373.312 atau 99.23 %. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Solear Tahun 2024 Pada pelayanan kinerja Kecamatan Solear pada umumnya tercapai sesuai dengan apa yang digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, yaitu dengan melaksanakan berbagai pelayanan, diantaranya :
  1. 1.Pelayanan Non Perjinan :
228. a.Pengantar Pengajuan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
229. b.Pengantar Pengajuan Kartu Keluarga (KK)
230. c.Pengantar Surat Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi
231. d.Surat Pindah antar Kecamatan Dalam Kabupaten
232. e.Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
233. f.Surat Pengantar Ijin Keramaian
234. g.Surat Keterangan Ahli Waris
235. h.Surat Pengantar Permohonan Pinjaman Bank
236. i.Daftar Susunan Keluarga (Dokumen Pendukung Pensiun)
237. j.Rekomendasi Proposal (Bantuan Sosial/Ekonomi/Usaha/Program/Fisik)
  1. 2.Pelayanan Perizinan
238. a.Ijin Ganguan Intensitas Rendah (HO)
239. b.Ijin Menderikan Bangunan Rumah Tinggal Tidak Bertingkat (IMB). Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Solear 2.3 Isu -isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Solear pada Tahun 2024 memiliki beberapa isu- isu dan permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu sebagai berikut. 2.3.1 Lingkungan Hidup Salah satu isu dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Solear pada Tahun 2023 adalah tentang lingkungan hidup khusunya persampahan. Masalah persampahan yang ada di Kecamatan Solear timbul dikarenakan minimnya sarana dan prasarana persampahan yang ada selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat di wilayah Kecamatan Solear tentang pola hidup sehat dan seringnya buang sampah sembarangan. 2.3.2 Pendidikan Walaupun Pendidikan di Kecamatan Solear mengalami kemajuan namun hal ini tidak serta merta tidak adanya masalah. Isu atau permasalahan yang dihadapi dunia Pendidikan di Kecamatan Solear cukup komplek diantaranya masih minimnya Ruang Kelas Baru, sempitnya lahan sekolah, banyaknya sekolah yang harus di renovasi dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar yang mengakibatkan kurang efektifnya kegiatan belajar. 2.3.3 Ekonomi Pembinaan UMKM di wilayah Kecamatan Solear terasa belum optimal sehingga perlu diadakannya Pembinaan lebih intensif serta pemberian modal untuk mengembangkan UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Solear. 2.3.4 Pelayanan Publik Mutu atau kualitas Pelayanan Publik yang prima disuatu Kecamatan merupakan suatu hal yang harus dimiliki untuk melayani masyarakat. Namun di Kecamatan Solear pelayanan publik terasa belum optimal. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Solear terbatas baik dari segi Kuantitas dan Kualitas, Infrastruktur penunjang Pelayanan Publik yang minim mengakibatkan pelayanan kurang optimal. 2.3.5 Infrastruktur Tidak meratanya pembangunan serta kurang baiknya kualitas infrastruktur yang ada di wilayah Kecamatan Solear menjadi salah satu isu atau permasalahan yang menjadi sorotan dari beberapa elemen masyarakat. Permasalahan ini harus segera diatasi agar masyarakat dapat menerima manfaat dari kegiatan pembangunan di Kecamatan Solear. 2.3.6 Kesehatan Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Solear yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Namun pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Solear belum maksimal, seperti kuarangnya jumlah Posyandu, sarana dan prasarana yang minim untuk menunjang operasional kesehatan di Puskesmas serta tenaga kesehatan yang terbatas menjadi beberapa faktor belum optimalnya pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Solear. Kecamatan Solear merupakan unsur Kecamatan dipimpin oleh Seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tangerang. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Camat Kecamatan Solear mempunyai fungsi :
240. a.Menyelenggarakan Pemerintahan
241. b.Menyelenggarakan Pembangunan
242. c.Pembinaan kehidupan kemasyarakatan Tugas pokok dan fungsi tata kerja kecamatan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
  1. 1.Camat Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.Untuk melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi.
243. a.Penyiapan rumusan kebijakan tehnis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan Publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
244. b.Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan Publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
245. c.Penyiapan koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan Publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
246. d.Penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan Publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
247. e.Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan Publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
248. f.Pengelolaan administrasi dan pelaporan pengelolaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan Publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
  1. 2.Sekretariat Kecamatan Sekretris Camat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
249. a.Penyiapan perumusan kebijakan tehnis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
250. b.Penyiapan rencana dan program pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
251. c.Penyiapan pengendalian pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
252. d.Penyiapan bimbingan pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan; Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;
253. e.Pengelolaan administrasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan; Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
  1. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtangaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi
254. a.merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggan, dan informasi kehumasan di kecamatan;
255. b.membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi : surat meyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas , Inventarisasi aset dan persediaan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, Stock Outname, fasilitasi pengelolaan Informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas danpemeliharaan barang inventaris;
256. c.membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Datar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tinjang anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulanizin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan tanda kehormatan, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
257. d.membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan;
258. e.membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas,Inventarisasi Aset dan penyediaan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, Stock Opnam, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemelihaan barang- barang inventaris;
259. f.membagi tugas pelaksanaan administrasi umum kepegawaian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi, kenaikan gaji berkala (KGB), Datar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tinjang anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan tanda kehormatan, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
260. g.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan mengenventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
261. h.membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang emliputi : laporan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi Aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang undanganyang berlaku;
262. i.melekasanakan tugas kegdinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 4.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Subag Perncanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan adamistrasi pengelolaan keuangan kecamatan Untuk melaksanakan tugas subag Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
263. a.merencanakan kegiatan Perencanaan dan Keuangan;
264. b.membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyususnan Dokumen RKA/DPA.RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-gonerment, serta laporan Kinerja Istansi Pemerintah, melkukan pengkoordinasian penyususnan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana Setrategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencan Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
265. c.membimbing pelaksnaan kegiatan administrasi keuangan meliputi : Pengajuan Suarat Membeyar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Ninhil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran
266. d.membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyususnan Dokumen RKA/DPA.RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-gonerment, serta laporan Kinerja Istansi Pemerintah;
267. e.membagi tiugas pelaksanaan kegiatan administrasi Pengajuan Suarat Membeyar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Ninhil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran
268. f.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan mengenventarisir permasalahan di lingkup tugasnya;
269. g.membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keauangan yang meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana Strategis , Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reperting, Riviu Penyerapan Anggaran, Data Pembanguna SKPD, Pelaksanaan Pengembangan e-goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
270. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 5.Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerinthan desa dan kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
271. a.merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
272. b.membimbing pelaksanaan kegiatan pemerinthan umum meliputi : pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan, perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikan di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, penyusunan peraturan desa dan peraturan desa;
273. c.Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan, fasilitasi pelaksanaan pemeilihan kepala desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
274. d.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum;
275. e.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
276. f.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
277. g.Pengumpulan bahan untuk camat merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
278. h.Pengumpulan bahan dan melkasanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya;
279. i.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikuan oleh atas terkait dengan tugas dan fungsinya Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
  1. 6.Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan.
280. a.merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
281. b.membimbing pelaksanaan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang meliputi : fasiltasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masrarakat desa dan kelurahan;
282. c.membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
283. d.membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosila di kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait;
284. e.membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terakait dengan pemberdayaan masyarakat;
285. f.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan meninventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
286. g.membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
287. h.mengumpuilkan bahan dan melkasanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya;
288. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 7.Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Seksi Ketertraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketertraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas :
289. a.merencanakan kegiatann yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan;
290. b.Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di desa dan kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan;
291. c.Membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputimkoordinasi dengan kepolisisn Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah desa dan kelurahan;
292. d.Membagi tugas pelaksanaan kegiatan terkait dengan ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat desa dan kelurahan;
293. e.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menenventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
294. f.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat;
295. g.Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebiajakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camata sesuai dengan lingkup tugasnya;
296. h.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan in yang diberikan oleh atasan sesuai tgas dan fungsinya. Seksi Ketertraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
  1. 8.Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan serta pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan. Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai rincian :
297. a.Merencanakan kegiatan yang terkait dengan Perekonomian dan Pembangunan;
298. b.Membimbing pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
299. c.Membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
300. d.Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan Perekonomian dan Pembangunan;
301. e.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Perekonomian dan Pembangunan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
302. f.Menevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait denagan Perekonomian dan Pembangunan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
303. g.Mengumpukan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan;
304. h.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya. Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala seksi Perekonomian dan Pembangunanyang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
  1. 9.Seksi Pelayanan Seksi Pealayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pelayan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan.Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud Seksi Pelayan mempunyai rincian tugas :
305. a.Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
306. b.Membimbing pelaksanaan kegaiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
307. c.Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian stadar minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinanan pelayanan publik;
308. d.Membimbing penyelenggaraan Pelayan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau keluhan dari masyarakat;
309. e.Membimbing pelaksanaan standar pelayanan publik dan stadr operasioanal prosedur pelayanan;
310. f.Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yangterkait dengan pelayanan;
311. g.Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait denagn pelayanan;
312. h.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan mengenventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
313. i.Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepad camat sesuaiu dengan lingkup tugasnya;
314. j.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; TABEL.2.I BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN SOLEAR KABUPATEN TANGERAN Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang CAMAT ………….. NIP. …………. SEKCAM EKA FATHUSSIDKI,SSTP NIP. 198306072003121001 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN AGUS SETIAWAN NIP. 198108172010011020 SUBBAGIAN PERENCANAANDAN KEUANGAN FEBRIAN PRADITA,S.STP NIP. 199002062014062001 SEKSI PEMERINTAH AHMAD SUMARDI NIP196607151988031013 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUDIN WAHYUDIN NIP. 198003062006041013 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN CECEP SUPRIYADI NIP. 197607061999031001 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PELAYANAN RUDIANCE TAKOI NIP. 197105272007012006 DESAKELURAHANSEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINMAS SASTRA,S.Kom NIP……………… Desa Solear Desa Munjul Desa Pasanggrahan Desa Cireundeu Desa Cikareo Desa Cikuya Desa Cikasungka Kepala Bappeda bertugas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan kepala SKPD dan rancangan RKPD tersebut akan menjadi bahan Musrembang RKPD yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah, yang secara substansial memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/sub fungsi pembangunan dan Peraturan Pemerintah No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pelaksanaan program yang mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPDP), adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yangmerupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan RKPD ini dilakukan dengan tahapan antara lainreview RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana, serta analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan terkait. Didalam perumusan RKPD didasarkan kepada kesepakatan dalam Musrenbang tahunan daerah dengan tetap memperhatikan rancangan RKP untuk RKPD Provinsi, dan rancangan RKPD Provinsi untuk RKPD Kabupaten/Kota. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikianKepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1 Desember. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pewrubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang merupakan rencana aksi untuk tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang.Dengan demikian, rancangan kebijakan pembangunan daerah yang disusun dalam RKPD Kabupaten Tangerang mengacu sepenuhnya kepada target dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang. Rumusan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersusun dalam RKPD akan dipadukan dengan pokokpokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang dalam kerangka mencari titik-temu dan kesepakatan untukmewujudkan berbagai sasaran-sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang, melalui penajaman prioritas program dan kegiatan yang dinilai paling relevan serta memiliki daya ungkit maksimal terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Gambar Proses Penyusunan RKPD 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD 3.2.1 Tujuan Renja Perubahan SKPD Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) ke depan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik.Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Kecamatan Solear, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Tabel Tujuan dan Indikator Tujuan Kecamatan Solear N o Tujuan Sasaran Indikato r Tujuan dan Sasaran Definisi Operasio nal Satu an Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Kondi si Akhir 202 2* 2023 ** 202 4 202 5 202 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Meningka tkan kualitas pelayana n publik kecamata n Indeks Kepuasa n Masyara kat Indeks Kepuasan Masyarak at Nilai 86,5 9 86,71 87 88 89 89 Terpenuhi nya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Nilai Survey Kepuasa n Masyara kat Nilai Survey Kepuasan Masyarak at Nilai 86,5 9 86,71 87 88 89 89 Meningkat nya kualitas akuntabilit as kinerja Nilai AKIP Nilai AKIP Nilai 73 76 77 78 80 80 3.2.2 Sasaran Renja SKPD Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Sasaran Indikato r Tujuan dan Sasaran Definisi Operasio nal Satu an Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Kondi si Akhir202 2* 2023 ** 202 4 202 5 202 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indeks Kepuasa n Masyara kat Indeks Kepuasa n Masyarak at Nilai 86,5 9 86,71 87 88 89 89 Terpenuhi nya pelayanan publik sesuai dengan Nilai Survey Kepuasa n Masyara kat Nilai Survey Kepuasa n Masyarak at Nilai 86,5 9 86,71 87 88 89 89 standar kecamatan Meningkat nya kualitas akuntabilit as kinerja Nilai AKIP Nilai AKIP Nilai 73 76 77 78 80 80 3.2.3 Program Dan Kegiatan Mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunana Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Tangerang, serta tujuan, sasaran dan strategi yang mendukung tercapainya Visi dan Misi tersebut, maka program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: Pada Tahun 2025 Kecamatan Solear memiliki Anggaran Perubahan sebesar Rp. 22.359.447.037, yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp. 10.729.198.437 dari sebelumya. 10.553.014.916 naik sebesar Rp. 176.183.521 atau 1.66 % dan belanja modal sebesar Rp. 11.630.248.601 dari sebelumnya Rp. 8.438.402.330 atau nail sebesar Rp. 3.191.846.271 atau 37.82%. Adapun rincian kegiatan Perubahan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut : yang mengalami perubahan anggaran adalah sebagai berikut : Tabel Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Solear Tahun 2025 Realisasi Anggaran untuk Tahun 2025 Semester Triwulan I untuk Belanja Operasi mulai dari Bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2025 mencapai Rp. 2.139.452.588 atau 20.82 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.274.161.065,70 sedangkan untuk Belanja Modal Realisasi mencapai Rp. 1.198.543.172 atau 14.20 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.438.402.330,30. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.712.563.396 Kecamatan Solear mampu merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.337.995.760 atau 17.84 %. Adapun table realisasi anggaran Kecamatan Solear Tahun 2025 Triwulan I adalah sebagai berikut. Penetapan rencana kerja sebagaimana dimaksud adalah suatu proses pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu Tahun 2024 dalam operasionalnya tidak terlepas dari permasalahan yang timbul setelah evaluasi terhadap capaian kinerja kegiatan dan kinerja sasaran tidak berpengaruh besar baik secara Kuantitatif dan Kualitatif program kegiatan. Namun demikian permasalahan yang timbul tersebut tetap dijadikan acuan dalam penetapan rencana kerja Tahun 2025. Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistemakuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Solear di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ekonomi dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Solear sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Tangerang, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Solear menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Solear yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Solear demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
  1. 58.Kecamatan Mekar Baru Penyusunan Renja Kecamatan Mekar Baru merupakan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Rencana kerja merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Rencana strategis OPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telahditetapkan dalam Renstra OPD. Rencana kerja merupakan instrument penting bagi OPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Rencana kerja OPD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing OPD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitandengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kecamatan Mekar Baru sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Mekar Baru sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2024. Penyusunan rencana kerja Kecamatan Mekar Baru harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Rencana kerja Kecamatan Mekar Baru Tahun 2025, merupakan turunan dari Rencana Strategis Kecamatan Mekar Baru Tahun 2024-
  2. 2026.Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Renstra Kecamatan Mekar Baru. Terdapat enam program pada Tahun 2024, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Keluarahan adalah sebagai berikut:
  3. 1.Susunan Organisasi
315. a.Camat.
316. b.Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
317. c.Seksi Pemerintahan;
318. d.Seksi Pemberdayaan Masyarakat
319. e.Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
320. f.Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
321. g.Seksi Pelayanan
322. h.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
  1. 2.Tugas Perangkat Daerah
323. a.Camat Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berdudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas: 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2) Mengoordinasikankegiatan pemberdayaan masyarakat 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati; 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yangdilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 7) Membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yangtidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh Sekretariat, para Kasi dan Kelurahan.
324. b.Sekterariat 1) Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat 2) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan daan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan. 3) Dalam melaksanakan tugasnya dibantu Kasubag Umum dan Kepegawaian,juga Kasubag Perencanaan dan Keuangan
325. c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1) Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan 2) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatanpelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumah tanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)kepala subbagian umum dan kepegawian mempunyai rincian tugas: a) Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di kecamatan b) Membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris ; c) Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Katu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransikesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP). d) Membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi: pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerahyang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan. e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris. f) Membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun,tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP); g) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya; h) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi: laporanpenyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dierikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. d.Subbagian Perencanaan dan Keuangan 1) Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh kepala subbagian perencanaan dan keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan 2) Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kecamatan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas: a) Merencanakan kegiatan Perencanaan dan keuangan; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi: RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e- goverment, serta laporankinerja Instansi Pemerintah. Melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK); c) Membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi: Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran; d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi: RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, eReporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi: Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran; f) Mengevaluasi pelaksanaa kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkuptugasnya; g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas(LPE) dan Catatan AtasLaporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, eReporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e- goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; h) Melaksanakan tugas kedinasana lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. e.Seksi Pemerintahan 1) Seksi pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan. 2) Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatanpemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi pemerintahan mempunyai rincian tugas: a) Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi: pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan, perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa; c) Membimbing pelaksanaan kegiatanfasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan, fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, memfasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga. d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum. e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umumyang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APB Desa); f) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum; g) Pengumpulan bahan untuk camat merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa; h) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkuptugasnya i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. f.Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1) Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan 2) Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas: a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang melputi: fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan, c) Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan danpengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, d) Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatandan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait; e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat f) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakatdi wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasipermasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatifpemecahannya; g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat; h) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkuptugasnya i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
4. g.Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Mayarakat 1) Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. 2) Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai rincian tugas: a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan b) Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan c) Membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan. d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya. f) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; g) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkuptugasnya h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
5. h.Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dipimpin oleh kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan serta pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa rincian tugas a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan; b) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum c) Membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dankecamatan d) Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan; e) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan; f) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunandan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup g) tugasnya yang meliputi bidang ekonomi, pekerjaan umum danpembanguna h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
6. i.Seksi Pelayanan 1) Seksi pelayanan dipimpin oleh kepala seksi pelayanan yang berkedudukandibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan 2) Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi pelayanan mempunyai rincian tugas: a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan b) Membimbing pelaksanaankegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan c) Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan public d) Membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya, e) Membimbing pelaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasioanal prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat; f) Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan yang meliputi; g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan; h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); i) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkuptugasnya; j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
7. j.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan kecamatan sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada camat. Terdapat 1 jabatan fungsional tertentu di Kecamatan Mekar Baru, dalam pelaksanaan tugasnya jabatan fungsional tertentu didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. Jabatan fungsional tertentu pada Kecamatan Mekar Baru yaitu: 1) Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 32 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasi komputer.Adapun rincian tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama adalah sebagai berikut: a) Mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala pegawai agar tepat waktu; b) Mengusulkan Kenaikan Pangkat Pegawai agar tepat waktu; c) Merekap Absensi Finger Print Membuat Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUMPTK); d) Membuat Data Kebutuhan Pegawai (Bezzeting) sesuai kebutuhanorganisasi; e) Mengelola Surat Masuk atau Keluar; f) Melakukan Manipulasi Data; g) Membuat Obyek Multimedia Kompleks Dengan Peranti Lunak; h) Menyiapkan Peralatan Video Conference (Vicon/Streaming), Monitoring Peralatan berupa Audio, Video, Dan Perangkat Jaringan serta Mengatur Layout; Melakukan Instalasi/Upgrade Dan Konfigurasi Sistem Operasi/Aplikasi; i) Melakukan backup atau pemulihan data; j) Monitoring/maintenance Jaringan Internet; k) Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan; l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
  1. 3.Fungsi Perangkat Daerah Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi:
8. a.Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan
9. b.Penyiapan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan olehperangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan
10. c.Penyiapan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan.
11. d.Penyiapan Pengawasan dan Pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan
12. e.Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Mekar Baru Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
  1. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
  10. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018;
  11. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  12. 12.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
  13. 13.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang RencanaPembangunan Daerah Tahun 2024-2026. 1.3 Maksud dan Tujuan
13. a.Maksud Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Mekar Baru dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi seluruh pejabat dan pelaksana Kecamatan Mekar Baru dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
14. b.Tujuan Tujuan penyusunan Rencana kerja Kecamatan Mekar Baru adalah agar pelaksanaan semua kegiatan bisa sesuai dengan jadwal, anggaran, sasaran sehingga secara keseluruhan berdampak pada peningkatan kinerja Kecamatan Mekar Baru di Tahun 2024. 1.4 Sistematika Penulisan Sistimatika penulisan dari Rencana Kerja Kecamatan Mekar Baru Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut ;
  1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 9.024.399.593 dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan, indikator kinerja program yaitu Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan dari target 100 % dan yang Baru tercapai di tahun berjalan 2024 capaian target sebesar 100 % serta serapan anggaran Triwulan IV sebesar Rp. 8.840.695.974 atau 97,96 %. ➢ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ➢ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ➢ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ➢ Administrasi Umum Perangkat Daerah ➢ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ➢ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  2. 2.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 184.061.250 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, indikator kinerja program yaitu Prosentase desa dengan laporan keuangan baik dari target 67 % dan capaian target sampai dengan Triwulan IV ini sebesar Rp. 183.967.242 atau 99,95 %. ➢ Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa ➢ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  3. 3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 9.147.190.619 dan Realiasi Pada Triwulan IV Sebesar Rp. 9.090.637.842 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, indikator kinerja program yaitu Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar dari target 63% dan capaian target Triwulan IV sebesar 85 % serta serapan anggaran sebesar 85.52 %, dan Indikator Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara sesuai dengan standar dari target 58% dan capaian target Triwulan IV sebesar 80 % serta serapan anggaran sebesar 99,38% ➢ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan ➢ Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
  4. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 1.382.723.620 dan Realiasi Penyerapan Triwulan IV Sebesar Rp. 1.381.377.620 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 2 Sub. kegiatan, indikator kinerja program yaitu Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan dari target 58 % dan capaian target Pada Triwulan IV sebesar 100 % serta serapan anggaran sebesar 99,90%. ➢ Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa ➢ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  5. 5.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 219.684.390 dan Realiasai Triwulan IV Sebesar Rp. 219.635.390 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, indikator kinerja program yaitu Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti dari target 100 % dan capaian target Pada Triwulan IV sebesar 40 % serta serapan anggaran sebesar 99,98%. Pada program ini kegiatan yang kinerjanya tercapai 100% adalah: ➢ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  6. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 461.411.250 dan Realiasai Triwulan IV Sebesar Rp. 461.361.250 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, indikator kinerja program yaitu Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dari target 70 % dan capaian target Pada Triwulan IV sebesar 100% serta serapan anggaran sebesar 99,99 %. Pada program ini kegiatan yang kinerjanya tercapai 100% adalah: ➢ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Berdasarkan data diatas dapat diuraikan masing-masing sub kegiatan sebagaiberikut :
  7. 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Setiap SKPD diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan yaitu rencana kegiatan dan anggaran pada apbd untuk tahun selanjutanya maupun di akhir tahun, hal tersebut dilakukan guna mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya yaitu untuk mempercepat proses pembangunan di daerah dan untuk mengembangkan sertamemberdayakan segala bentuk potensi yang ada di wilayah kerja masing- masing SKPD.
  8. 2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Setiap SKPD diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan yang akan dilakukan yaitu basis data/selayang pandang/profil SKPD, buku profil ini terasa sangat besar manfaatnya terutama dalam rangka evaluasi kegiatan sejauh mana hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.
  9. 3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Demi lancarnya kegiatan di Kecamatan Mekar Baru dan untuk tertib administrasi dalam pelaporan maka SKPD berkewajiban untuk melakukan penyusunan laporan capaian kinerja. Hal tersebut perlu didukung dengan disediakannya anggaran dalam menyusun laporan tersebut.
  10. 4.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Demi lancarnya kegiatan di Kecamatan Mekar Baru dan untuk tertib administrasi dalam pelaporan maka SKPD berkewajiban untuk melakukan Penyediaan Gaji dan Tunjangan.
  11. 5.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun setiap berakhirnya tahun anggaran. Hal tersebut perlu didukung dengan disediakannya anggaran dalam menyusun laporan tersebut.
  12. 6.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Untuk Kedisiplinan Pegawai dan Untuk Meningkatkan inerja Pegawain Maka Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapananya Sangat dibutuhkan Oleh Seluruh Pegawaian PNS dan Non PNS di Lingkup Kantor Kecamatan Mekar Baru.
  13. 7.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pegawai dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia di kecamatan sehingga pegawai mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien.
  14. 8.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan untuk meningkatkan kinerja pegawai maka penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional.
  15. 9.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Demi lancarnya Kegiatan di Kecamatan Mekar Baru maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, untuk itu peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan untuk bekerja para pegawai harus tetap diperhatikan agar tercipta kenyamanan dalam beraktifitas.
  16. 10.Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Logistik Kantor merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan.
  17. 11.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Demi lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran diperlukan alat pendukung dan kelengkapan perkantoran diantaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebagai salah satu fasilitasi perkantoran sehingga terselenggaranya administrasi perkantoran yang efisien dan menghasilkan output (hasil) yang baik.
  18. 12.Fasilitasi Kunjungan Tamu Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang bersifat rutinitas di kecamatan melalui penyediaan makanan dan minuman rapat serta kunjungan tamu. kegiatan ini diarahkan agar terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat kantor maupun bagi tamu-tamu yang melakukan kunjungan kerja di kecamatan.
  19. 13.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional perkantoran. Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dianggarkan untuk kegiatan di dalam kabupaten Tangerang dan di luar kabupaten Tangerang seperti Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat
  20. 14.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dimaksudkan agar Tersedianya peralatan rumah Tangga Kantor untuk itu Peralatan Rumah Tangga Perlu di sediakan guna untuk tersedianya peralatan dan Kelengkapan Peralatan Rumah tangga.
  21. 15.Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dalam rangka mewujudkan lingkungan kecamatan yang tertib administrasi surat menyurat maka perlu dilakukan penyediaan jasa surat menyurat dengan menunjuk petugas satu orang pengelola kearsipan dilingkungan Kecamatan , Hal tersebut dimaksud sebagai upaya untukpengelolaan kearsipan yang tertata dengan baik.
  22. 16.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran.
  23. 17.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tenaga jasa kebersihan dilingkungan Kecamatan. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga jasa kebersihan yang dapat meningkatkan kebersihan di lingkungan kantor.
  24. 18.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Lapangan Demi lancarnya kegiatan di kecamatan maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, untuk itu kendaraan yang digunakan oleh camat dan pegawai lainnya harus tetap diperhatikan, untuk itu diperlukan adanya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di kecamatan agar kondisi kendaraan tersebut tetap layak digunakan dan taat membayar pajak agar kegiatan pelayanan di kecamatan tetap optimal.
  25. 19.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keberadaan peralatan kantor sangat penting untuk menunjang pekerjaan kantor. Dengan adanya peralatan kantor banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat dan dengan hasil yang memuaskan. Agar keberadaan peralatan kantor tetap bekerja dengan baik maka diperlukan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
  26. 20.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Demi lancarnya Kkegiatan di Kecamatan Mekar Baru maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, untuk itu Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang digunakan sebagai tempat bekerja para pegawai harus tetap diperhatikan agar tercipta kenyamanan dalam beraktifitas, oleh karena itu diperlukan adanya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya agar kondisi gedung kantor dan bangunan lainnya tetap layak digunakan.
  27. 21.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan. Pengembangan Pelayanan Publik di Kabupaten Tangerang sudah dituangkan sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tangerang sehingga dapat memberikan jaminan, kepastian dan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang, mewujudkan kepercayaan masyarakat atas terselenggaranya pelayanan publik yang baik, penyelenggaraan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
  28. 22.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pemeliharaan sarana dan prasarana umum di Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang dimaksudkan untuk mewujudkan infrastruktur dalam kondisi prima guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah setempat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat dari dan menuju ke wilayah setempat, mendorong pengembangan kepariwisataan, mewujudkan layanan prima pemerintah kepada masyarakat dalam penyediaan infrastruktur, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di Kecamatan.
  29. 23.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan, memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Untuk menyusun rencana kerja kecamatan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, perlu menyelenggarakan musrenbang ini yang bertujuan untuk mendapatkan keselarasan dan masukan dari semua pelaku pembangunan (stakehokders).
  30. 24.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dilaksanakan dengan maksud terlaksananya pembinaan masyarakat di kecamatan yang diharapkan akan dapat mendorong peran serta masyarakat sekitar dalam pembangunan, produktif, mandiri dan berdaya saing. Melalui kegiatan ini pula peran serta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan.
  31. 25.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang sehingga pemerintah mempunyai kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Untuk mewujudkan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungan yang kondusif diperlukan perumusan kebijakan dan strategi untuk mengiplementasikannya. Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Tangerang juga berkewajiban untuk menyusun rencana kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegitan tersebut tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi kecamatan yang salah satunya adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  32. 26.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa, membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata kelola pemerintahan yang baik. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa dan pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan administrasi desa sudah dilaksanakan pada setiap desa di kecamatan.
  33. 27.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan berupa pembentukan lembaga kemasyarakatan. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat dengan tugas melakukan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan Perangkat Desa.
  34. 28.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Pada pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perlunya , pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Untuk pelaksanaan tugas tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau didukung dua unit kerja yaitu unit kerja yang bersifat penunjang urusan pemerintahan dan bersifat tugas utama (lini). Yang bersifat penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan pada unit Sekretariat. Sedangkan yang bersifat tugas lini dilaksanakan pada unit kerja Bidang.
  35. 29.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Pembentukan forum dan sekretariat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dikoordinatori oleh camat sesuai dengan ruang lingkup wilayah kerjanya ini, bertujuan untuk dapat menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan. Sehingga keberadaan Forkopimcam diharapkan benar-benar mampu mempercepat penyelesaian permasalahan urusan pemerintahan umum di kecamatan yang bersifat multidimensi dan memerlukan penanganan yang cepat Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D 2024 KECAMATAN MEKAR BARU KABUPATEN TANGERANG Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Priode Rensra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan n Keluaran Kegiatan s/d 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1 Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025 (n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Dokumen 50 10 10 10 100 13 13 100 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 2 2 2 100 5 5 100 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 20 4 4 4 100 4 4 100 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 20 4 4 4 100 4 4 100 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Dokumen 80 16 16 16 100 17 17 100 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 70 14 14 14 100 14 14 100 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 1 1 1 100 2 2 100 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 5 1 1 1 100 1 1 100 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan pembinaan pegawai Dokumen 0 0 0 0 #DIV/0! 2 2 100 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jenis 0 0 0 0 #DIV/0! 5 5 100 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 0 0 0 0 #DIV/0! 100 100 100 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah Dokumen 7 7 7 7 100 7 7 100 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jenis 15 5 4 4 100 1 1 100 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jenis 63 22 14 14 100 5 5 100 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jenis 45 24 23 23 100 37 37 100 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Priode Rensra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan n Keluaran Kegiatan s/d 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1 Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025 (n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jenis 89 22 22 22 100 15 15 100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jenis 35 9 9 9 100 9 9 100 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 3469 836 836 836 100 3112 3112 100 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1140 382 245 245 100 333 333 100 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan jasa penunjang Dokumen 3 3 3 3 100 3 3 100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 5 1 1 1 100 14 14 100 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 10 2 2 2 100 12 12 100 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 90 20 20 20 100 14 14 100 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah\laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Dokumen 4 4 4 4 100 7 7 100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 38 8 8 8 100 7 7 100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 38 8 8 8 100 7 7 100 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 22 4 4 4 100 15 15 100 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 11 3 3 3 100 4 4 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 58 55 58 58 100 60 60 100 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 52 49 52 52 100 55 55 100 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan Dokumen 12 12 12 12 100 12 12 100 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan laporan 12 12 12 12 100 12 12 100 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pemeliharaan Persen 50 50 50 50 100 50 50 100 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Priode Rensra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan n Keluaran Kegiatan s/d 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1 Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025 (n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dokumen 50 50 50 50 100 63 63 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 52 49 52 52 100 55 55 100 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan Dokumen 105 21 21 21 100 21 21 100 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 55 11 11 11 100 11 11 100 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 50 10 10 10 100 10 10 100 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan gangguan trantibum Dokumen 1 1 1 1 100 5 5 100 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan laporan 25 5 5 5 100 5 5 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Persen 62 58 62 62 100 65 65 100 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Dokumen 1 1 1 1 100 16 16 100 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 40 8 8 8 100 8 8 100 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokumen 0 0 0 0 #DIV/0! 8 8 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 0 0 0 0 #DIV/0! 65 65 100 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Dokumen 0 0 0 0 #DIV/0! 5 5 100 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Priode Rensra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan n Keluaran Kegiatan s/d 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1 Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025 (n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 0 0 0 0 #DIV/0! 50 50 100 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 0 0 0 0 #DIV/0! 4 4 100 Berdasarkan analisis pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja pelayanan pada Renja tahun 2024, ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dialami dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah antara lain:
  36. 1.Adanya kebijakan pimpinan untuk menunda pelaksanaan beberapa kegiatan untuk belanja-belaja tertentu hal ini tentunya berpengaruh pada pencapaian target kinerja yang telah di tetapkan. Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala- kendala tersebut di atas adalah :
  37. 1.Untuk memfokuskan anggaran Kecamatan Mekar Baru di bidang pemulihan ekonomi masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat desa.
  38. 2.Untuk dapat tetap tercapai target kinerja Kecamatan Mekar Baru tetap melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra maupun terhadap IKU ( Indikator Kinerja Utama ) dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapaianya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Bersamaan dengan reviu Rencana Strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Kecamatan Mekar Baru serta menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi atau cara pengukuran agar berorientasi hasil. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti pada table berikut: Tabel 2.2 Uraian Indikator Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mekar Baru SASARAN STRATEGIS INDIKATOR Uraian Outcome Formulasi / Cara Pengukuran Sumber Data Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas (Sasaran 1) Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai IKM Bag. Organisasi Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah (Sasaran 2) Nilai AKIP Kecamatan Mekar Baru Nilai Akip Inspektorat Tahun 2024 adalah tahun Pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2024-2026, pencapaian kinerja Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang dapat di gambarkan sebagai berikut : Tabel 2.3 Capaian IKU Kecamatan Mekar Baru Tahun 2024 No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian % 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 89,40 - - 2 Nilai AKIP Kecamatan Mekar Baru Nilai 75,30/ BB - - Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja sebagaiberikut :
  39. 1.Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada:
  40. 2.Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada:
  41. 3.Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukan pada: ▪ Indikator Nilai AKIP Kecamatan Mekar Baru dengan capaian kinerja 0 %. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 0 %. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kecamatan Mekar Baru Tahun 2024 adalahsebesar 0 % 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemetaan terhadap permasalahan di Kecamatan Mekar Baru perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang dirumuskan dalam Rencanastrategis Kecamatan Mekar Baru Tahun 2024-2026. Beberapa isu permasalahan di Kecamatan Mekar Baru yang perlu mendapat perhatian adalah: Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah No. Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah
  42. 1.Belum Penyelenggaraan Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan No. Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Belum Optimal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tidak Tepat Waktu Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal Kebijakan tata ruang wilayah kecamatan yang belum tertata dengan memperhatikan Lingkungan Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan Infrastruktur penunjang lingkungan masih minim Penerapan Sistem Pelayanan Berbasis IT Rendah Belum Optimalnya Pelayanan Publik Infrastruktur Pelayanan Publik Masih Kurang Kurangnya Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Desa SOP dan SPM yang dibuat belum sesuai dengan standar Dalam peningkatan kinerja Kecamatan Mekar Baru, ada potensi yang bisa dikembangkan yaitu berupa kekuatan dan menjadikan sebagai cambuk untuk perbaikan kinerja. Kekuatan dan kelemahan adalah bagian dari organisasi yang selalu ada dan perlu mendapat perhatian untuk tidak menjadi sumber permasalahan, tetapi menjadi hal bermanfaat untuk peningkatan kinerja organisasi. Kekuatan, merupakan segala hal yang dibutuhkan pada kondisi yang sifatnya internal organisasi agar kegiatan organisasi bisa berjalan maksimal. Potensi yang berupa kekuatan yang dimiliki Kecamatan Mekar Baru,diantaranya:
  43. 1.SDM (Sumber Daya Manusia) yaitu personal atau pegawai yang cukup;
  44. 2.Sarana dan prasarana serta perlengkapan yang cukup dan bisa ditingkatkan;
  45. 3.Anggaran yang cukup dan tersedia dan bisa ditingkatkan;
  46. 4.Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang sudah mendukung. Kelemahan, merupakan kekurangan pada kondisi internal organisasi sehingga kegiatan organisasi belum maksimal terlaksana. Adapun kelemahan yang ada di Kecamatan Mekar Baru dan bisa menghambat terhadap kinerja, diantaranya adalah:
  47. 1.Motivasi dan kemampuan SDM yang masih rendah;
  48. 2.Pemeliharaan sarana dan prasarana yang belum mencapai sasaran;
  49. 3.Profesional pegawai yang belum sesuai harapan;
  50. 4.Koordinasi yang masih lemah;
  51. 5.Waktu yang terbatas dalam pelaksanaan sehingga perlu diperhatikan dengan benar. Tantangan, merupakan hal/objek yang harus ditanggulangi/diraih/ dilakukan. Tantangan yang dihadapi Kecamatan Mekar Baru dalam pengembangan pelayanan diantaranya:
  52. 1.Adanya provokator baik dari internal maupun eksternal yang terbiasa dengan hal-hal kurang baik dalam pelayanan;
  53. 2.Pegawai dan masyarakat yang kurang peduli terhadap perbaikan dan perubahan pelayanan ke arah yang lebih baik;
  54. 3.Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  55. 4.Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas;
  56. 5.Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e- government), menuntut kemampuan aparatur, baik di tingkat kecamatan, kelurahan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan infomasi;
  57. 6.Masyarakat Kecamatan Mekar Baru menuntut terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban yang memadai dan peningkatan kualitas sarana prasarana publik serta pelayanan publik.
  58. 7.Penguatan ideologi kebangsaan untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan;
  59. 8.Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan, sosial dan kepemudaan. Peluang, merupakan ruang gerak, baik konkrit maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Adapun peluang dari pengembangan pelayanan di Kecamatan Mekar Baru adalah:
  60. 1.Adanya peraturan yang jelas tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Kecamatan dan unsur di dalamnya, sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya;
  61. 2.Kecamatan Mekar Baru berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya;
  62. 3.Kecamatan Mekar Baru berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 7 (tujuh) desa;
  63. 4.Dukungan semua pihak dalam peningkatan pelayanan yang prima;
  64. 5.Perencanaan penguatan ideologi kebangsaan dan peningkatan persatuan dan kesatuan;
  65. 6.Perencanaan pemberdayaan orgranisasi-organisasi keagamaan, sosial dan kepemudaan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan agar dapa berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Dokumen perencanaan berawal dari RPJMD Kabupaten Tangerang, Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Kerja Kecamatan. Rencana kerja Kecamatan tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kecamatan Mekar Baru tahun 2024-2026, rencana kerja ini agar mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan Kecamatan. Sehingga dapat mewujudkan seluruh program dan kegiatan Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024, Kecamatan Mekar Baru untuk anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran Sebelum Perubahan sebesar Rp. 17.003.806.962,- dari kebutuhan sesuai analisis Anggaran Perubahan Sebesar Rp. 19.291.890.414,-. Pada tahun 2025 sesuai rancangan awal, Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang akan melaksanakan 6 program, 12 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KECAMATAN MEKAR BARU KAB. TANGERANG TAHUN 2025 Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan RKPD Uraian Indikator Satuan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Uraian Indikator Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Anggaran Target Anggaran PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 9.304.018.369 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 9.756.552.939 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 15 150.255.080 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 245.832.490 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 58.099.180 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 153.676.590 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 4 47.492.600 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 47.492.600 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan RKPD Uraian Indikator Satuan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Uraian Indikator Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Anggaran Target Anggaran Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 44.663.300 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 44.663.300 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah Dokumen 17 5.361.461.933 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah 17 4.951.265.793 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 14 5.291.521.343 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 4.881.325.203 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 2 50.473.950 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 50.473.950 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 19.466.640 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 19.466.640 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 2 110.962.500 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 110.962.500 Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan RKPD Uraian Indikator Satuan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Uraian Indikator Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Anggaran Target Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 44 19.624.000 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 44 19.624.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 80 91.338.500 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 80 91.338.500 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 1.171.212.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 1.863.851.300 Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 297 39.795.900 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 297 39.795.900 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 121 548.299.180 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 140 808.715.180 Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan RKPD Uraian Indikator Satuan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Uraian Indikator Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Anggaran Target Anggaran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1217 102.474.100 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1217 102.474.100 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Paket 1924 160.156.000 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan 2724 296.031.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 139001 136.540.820 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 275190 194.005.120 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4123 124.140.000 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 8228 259.480.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan RKPD Uraian Indikator Satuan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Uraian Indikator Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Anggaran Target Anggaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 687 59.806.000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 921 163.350.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 3 1.397.306.019 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 1.396.820.019 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 288.446.451 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 288.446.451 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 14 1.108.859.568 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 14 1.108.373.568 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 18 1.112.820.837 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18 1.187.820.837 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 4 144.911.968 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 144.911.968 Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan RKPD Uraian Indikator Satuan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Uraian Indikator Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Anggaran Target Anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 5 141.689.984 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 141.689.984 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 114 126.600.000 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 200 201.600.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 699.618.885 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 699.618.885 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 63 4.922.691.883 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 63 6.726.140.765 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 60 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 60 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Dokumen 14 64.905.240 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 14 64.905.240 Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan RKPD Uraian Indikator Satuan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Uraian Indikator Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Anggaran Target Anggaran Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 14 64.905.240 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14 64.905.240 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen 63 4.857.786.643 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 79 6.661.235.525 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 63 4.857.786.643 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 79 6.661.235.525 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 58 2.068.158.510 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 58 2.100.258.510 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan Dokumen 33 2.068.158.510 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan 33 2.100.258.510 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 11 124.131.810 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 124.131.810 Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan RKPD Uraian Indikator Satuan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Uraian Indikator Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Anggaran Target Anggaran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 32 1.944.026.700 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 32 1.976.126.700 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100 228.726.790 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 228.726.790 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 12 228.726.790 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 228.726.790 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 12 228.726.790 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 228.726.790 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum Persen 55 316.769.280 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum 55 316.769.280 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dokumen 11 316.769.280 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 11 316.769.280 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan RKPD Uraian Indikator Satuan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Uraian Indikator Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Anggaran Target Anggaran Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 600 264.237.940 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 600 264.237.940 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 52.531.340 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 52.531.340 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 67 163.442.130 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 67 163.442.130 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Dokumen 41 163.442.130 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa 41 163.442.130 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Laporan 9 132.150.140 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 132.150.140 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan RKPD Uraian Indikator Satuan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Uraian Indikator Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Anggaran Target Anggaran Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokumen 32 31.291.990 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 32 31.291.990 Jumlah 17.003.806.962 Jumlah 19.291.890.414 2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Mekar Baru pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:
  66. 1.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
  67. 2.Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
  68. 3.Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan koordinasi dengan Muspika yang ada di Kecamatan Mekar Baru.
  69. 4.Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
  70. 5.Peningkatan semua infrastruktur yang ada di desa-desa se Kecamatan Mekar Baru. Baik sarana jalan, irigasi dan saluran- saluran air serta sarana pendidikan serta kesehatan. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran masyarakat melalui musrenbang yang telah dilakukan dan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah pembangunan baik yang dilaksanakan di desa maupun di Kecamatan Arah kebijakan dalam rangka Peningkatan akses pembangunan untuk tahun 2025 diprioritaskan pada kedua prioritas tersebut dapat dilakukan melalui:
15. a.Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan
16. b.Peningkatan SDM Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan
17. c.Peningkatan aktivitas ekonomi
18. d.Peningkatan ketahanan pangan 3.2 Tujuan dan Sasaran perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Tangerang pada periode sebelumnya mensacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Berbeda dengan periode 2024-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbeda.an pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianva visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokurnen perencanaan yang berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka pernerintah Kabupaten Tangerang merumuskan konsep Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai :
  1. 1.Misi RPJPD Pemenntah Kabupaten Tangerang 2024-2026;
  2. 2.7 Agenda Pembangunan RPJMN 2024-2026;
  3. 3.Misi RPJMD pemerintah Kabupaten Tangerang 2024-2026;
  4. 4.Isu-isu strategis Kabupaten Tangerang 2024-2026 Berdasarkan pertirnbangan dari keempat muatan tersebut memberikan hasil identifikasi berupa empat aspek vang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan sebaei fokus perencanaan periode selanjutnya. Keempat aspek tersebut yaitu :
  5. 1.peningkatan Kualitas Pembangunan Sumber Dava Manusia yang merupakan dimensi Perencanaan Yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya
  6. 2.manusia di Kabupaten Tangerang
  7. 3.Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi sebagai dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kemajuan dan daya saing masyarakat dalam bidang ekonomi;
  8. 4.Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang merupakan dmensi pereruanaan yang berupava menyelengarakan tata kelola pemerintahan yang balk;
  9. 5.peningkatan Kualitas Infrastruktur sebagai dimensi pererxanaan berfokus pada pembar€unan infrastruktur yang terpadu serta berbasis pada ekonomi dan ekologi. Keempat asrk tersebut rnenjadi dasar rrurnusan km:sep Rencana Pembangunan Daerah vang diturunkan menjadi serangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tangerang ta hun 2024-2026, sebagai berikut :
  10. 1.Meningkatnva Kualitas Sumber Daya Manusia
  11. 2.Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan pengembangan perilaku Masyarakat Berlandaskan Keagamaan,Toleransi, dan Gotong Royong
  12. 3.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif
  13. 4.Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan vang Baik melalui Digitalisasi dan I ntegrasi Pelayanan Publik
  14. 5.Meningkatkan pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjut penyusunan Renstra Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang. sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sejalan derwan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Berdasarkan penjabaran atas tujuan Rencana Pembangunan Daerah (NPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, BPKAD berfokus pada tujuan dan sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kebla pernerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan integrasi Pelayanan Publik. Pada tujuan ini terlihat dengan jelas peran sena dan keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam mendukung tujuan dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, sesuai dengan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dalam mewujuüan pencapaian tujuan 4 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran sebagai berikut: Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan yang Baik melalui Dgitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik dengan indikator:
  15. 1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sasaran : Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Dengan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
  16. 2.Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Sasaran : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Dengan Indikator : Nilai AKIP Dengan sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai penyelenggara pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai tuuan dan sasaran tersebut. Tujuan, sasaran dan target kinerja Kecamatan Mekar Baru Tahun 2025 beserta indikator kinerjanya di sajikan dalam tabel: SASARAN STRATEGIS INDIKATOR Satu an TargetUraian Outcome Formulasi / Cara Pengukuran Sumber Data Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Sasaran 1) Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai IKM Bagian Organisasi SETDA Nilai 89,40 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja (Sasaran 2) Nilai AKIP Kecamatan Mekar Baru Nilai AKIP Inspektorat Nilai 75,30/ BB 3.3 Program dan Kegiatan Perangkat daerah tahun 2025 Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Pelaksanaan anggaran yang akan dilaksanakan Kecamatan Mekar Baru dengan anggaran 2025 sebesar Rp. 17.003.806.962 terdiri atas 6 program, 12 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan kecamatan Mekar Baru Tahun 2025 dapat dilihat padatabel dibawah ini : Program Kegiatan Sub. Kegiatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Program Kegiatan Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan anggaran yang akan dilaksanakan Kecamatan Mekar Baru dengan Anggaran 2025 Sebelum Perubahan sebesar Rp. 17.003.806.962 dan Anggaran Setelah Perubahan Sebesar Rp. 19.291.890.414 Selisih Penambahan Sebesar Rp. 2.288.083.452 yang terdiri atas 6 program, 12 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. Dar 6 Program 3 Program Terjadi Perubahan Anggaran, Adapun Rincian Anggaran Perubahan Belanja untuk Tahun 2025 pada Kecamatan Mekar Baru dapat dilihat dengan rincian:
  17. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran Sebelum Perubahan sebesar Rp. 9.304.018.369 dan Setelah Perubahan Sebesar Rp. 9.756.552.939 Selisih Penambahan Sebesar Rp. 452.534.570 dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan;
  18. 2.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 163.442.130 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
  19. 3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Sebelum Perubahan sebesar Rp. 4.922.691.883 dan Setelah Perubahan Sebesar Rp. 6.726.140.765 Selisih Penambahan Sebesar Rp. 1.803.448.882 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2kegiatan dan 2 sub kegiatan;
  20. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Sebelum Perubahan sebesar Rp. 2.068.158.510 dan Setelah Perubahan Sebesar Rp. 2.100.258.510 Selisih Penambahan Sebesar Rp. 32.100.000 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
  21. 5.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 228.726.790 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatandan 1 sub kegiatan;
  22. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 316.769.280 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatandan 2 sub kegiatan Tabel 4.1 REKAPITULASI PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN KECAMATAN MEKAR BARU TAHUN ANGGARAN 2025 Uraian Indikator Satuan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang Target Anggaran Target Anggaran PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persen 100 9.304.018.369 100 9.756.552.939 (452.534.570) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 15 150.255.080 16 245.832.490 (95.577.410) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7 58.099.180 8 153.676.590 (95.577.410) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 4 47.492.600 4 47.492.600 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 44.663.300 4 44.663.300 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah Dokumen 17 5.361.461.933 17 4.951.265.793 410.196.140 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 14 5.291.521.343 14 4.881.325.203 410.196.140 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 2 50.473.950 2 50.473.950 - Uraian Indikator Satuan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang Target Anggaran Target Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 1 19.466.640 1 19.466.640 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 2 110.962.500 2 110.962.500 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 44 19.624.000 44 19.624.000 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 80 91.338.500 80 91.338.500 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 1.171.212.000 7 1.863.851.300 (692.639.300) Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 297 39.795.900 297 39.795.900 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 121 548.299.180 140 808.715.180 (260.416.000) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1217 102.474.100 1217 102.474.100 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Paket 1924 160.156.000 2724 296.031.000 (135.875.000) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 139001 136.540.820 275190 194.005.120 (57.464.300) Uraian Indikator Satuan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang Target Anggaran Target Anggaran Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4123 124.140.000 8228 259.480.000 (135.340.000) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 687 59.806.000 921 163.350.000 (103.544.000) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 3 1.397.306.019 3 1.396.820.019 486.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 288.446.451 12 288.446.451 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 14 1.108.859.568 14 1.108.373.568 486.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 18 1.112.820.837 18 1.187.820.837 (75.000.000) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 4 144.911.968 4 144.911.968 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 5 141.689.984 5 141.689.984 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 114 126.600.000 200 201.600.000 (75.000.000) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 699.618.885 5 699.618.885 - Uraian Indikator Satuan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang Target Anggaran Target Anggaran PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persen 63 4.922.691.883 63 6.726.140.765 (1.803.448.882) Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persen 60 60 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Dokumen 14 64.905.240 14 64.905.240 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 14 64.905.240 14 64.905.240 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen 63 4.857.786.643 79 6.661.235.525 (1.803.448.882) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 63 4.857.786.643 79 6.661.235.525 (1.803.448.882) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 58 2.068.158.510 58 2.100.258.510 (32.100.000) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan pemberdayaan Dokumen 33 2.068.158.510 33 2.100.258.510 (32.100.000) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 11 124.131.810 11 124.131.810 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 32 1.944.026.700 32 1.976.126.700 (32.100.000) Uraian Indikator Satuan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang Target Anggaran Target Anggaran PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100 228.726.790 100 228.726.790 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 12 228.726.790 12 228.726.790 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 12 228.726.790 12 228.726.790 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum Persen 55 316.769.280 55 316.769.280 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dokumen 11 316.769.280 11 316.769.280 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 600 264.237.940 600 264.237.940 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 52.531.340 4 52.531.340 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 67 163.442.130 67 163.442.130 - Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Dokumen 41 163.442.130 41 163.442.130 - Uraian Indikator Satuan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang Target Anggaran Target Anggaran Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Laporan 9 132.150.140 9 132.150.140 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Dokumen 32 31.291.990 32 31.291.990 - Jumlah 17.003.806.962 19.291.890.414 (2.288.083.452) Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalamsatu program maupun antar program, dalam satu instansi maupun antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang. Untuk keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus melalui proses musyawarah melalui tahapan Forum Musrenbang Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang agar terintegrasi dengan baik. 4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kaidah-kaidah penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah sebagai berikut:
  23. 1.Renja Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang tahun 2025 berpedoman pada RPJMD dan Ranwal RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2025 dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
  24. 2.Penyusunan Renja Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada dokumen perencanaan. 4.3. Rencana Tindak Lanjut
  25. 1.Perlunya peningkatan pelayanan publik yang berkualitas;
  26. 2.Perlunya penyusunan perencanaan kebutuhan ASN;
  27. 3.Perlunya peningkatan pelayanan berbasis IT;
  28. 4.Perlunya Peningkatan infrastruktur kecamatan;
  29. 5.Perlunya peningkatan pengelolaan risiko kecamatan; Perlunya sinergitas perencanaan yang intensif dalam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan dokumen perencanaan yang tepat waktusesuai ketentuan Demikian Renja Tahun 2025 Kecamatan Mekar Baru disusun sebagai acuan atau pedoman bagi seluruh pejabat dan pelaksana Kecamatan Mekar Baru dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Kecamatan Mekar Baru khususnya dan Kabupaten Tangerang pada umumnya.
  30. 59.Kecamatan Sukamulya Renja Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Renstra Kecamatan Sukamulya Tahun 2024-2026, serta merupakan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 dengan juga mengacu kepada Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yaitu “PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI KOLABORASI ANTAR SEKTOR”. Oleh karena itu, Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Sukamulya diharapkan dapat mendukung dokumen Renstra Kecamatan Sukamulya periode 2024- 2026 serta mendukung Tema RKPD yang sudah ditentukan. Renja Kecamatan Sukamulya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam 1 (satu) tahun anggaran. Renja Kecamatan Sukamulya juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Sukamulya. Selain itu, Renja berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renja Kecamatan Sukamulya berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tangerang berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dalam menyusun Renja Kecamatan Sukamulya terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, hingga penetapan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renja memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja/Resntra Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja/Resntra Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga, Renja Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang. Secara khusus, Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Sukamulya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Pagu Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ialah sebagai berikut: A. Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Pagu Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 No. Nama Kegiatan
  31. 1.Kolaborasi Penanganan Inflasi (Mandatory)
  32. 2.Hasil Musrenbang: a) Pemberdayaan Kelompok Tani; b) Pemberdayaan Keterampilan Kreasi Anyaman dan Bambu; c) Pemberdayaan Pemberian Bibit; d) Pengadaan Fasilitas Pelatihan Komputer dan Las Listrik; e) Peningkatan Kompetisi Kekompok TTG (Teknologi Tepat Guna); f) Fasilitasi Pelatihan dan Peningkatan Kualitas UMKM; g) Pemberdayaan Bidang Pertanian dan Peternakan h) Bedah Rumah i) Peningkatan KapasitasMasyarakat Melalui Pelatihan
  33. 3.Kegiatan Wajib dan Pilihan untuk Kecamatan Sukamulya
  34. 4.Kegiatan untuk Gaji dan Tunjangan B. Berita Acara Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan No. Nama Kegiatan
  35. 1.Betonisasi di 12 Lokasi
  36. 2.Gapura Batas Wilayah
  37. 3.Paving Blok Di 5 Lokasi
  38. 4.Pembangunan U-Ditch
  39. 5.Pemeliharaan Saluran Drainase
  40. 6.Saluran Pembangunan Limbah
  41. 7.Pemagaran Pemakaman Umum TPU
  42. 8.Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
  43. 9.Pengembangan Gedung Trantibum dan Linmas Kecamatan Sukamulya
  44. 10.Pemeliharaan dan Penataan Kantor Kecamatan Sukamulya 1.2. Landasan Hukum
  45. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  46. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  47. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  48. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  49. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  50. 6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  51. 7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  52. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  53. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  54. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  55. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  56. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  57. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  58. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  59. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  60. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
  61. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  62. 18.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
  63. 19.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  64. 20.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  65. 21.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  66. 22.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  67. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 13l2);
  68. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  69. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
  70. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  71. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  72. 28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  73. 29.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
  74. 30.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26 );
  75. 31.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
  76. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
  77. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
  78. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  79. 35.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
  80. 36.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
  81. 37.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
  82. 38.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).
  83. 39.Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
19. a.Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
20. b.Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
21. c.Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
22. d.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
23. e.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
24. f.Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun anggaran;
25. g.Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja Perubahan, antara lain adalah :
26. a.Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
27. b.Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
28. c.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
29. d.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1.2 Landasan Hukum; 1.3 Maksud dan tujuan; 1.4 Sistematika penulisan; 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan BAB III Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Pada bab ini dikemukakan rancangan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Sukamulya dalam 1 (satu) tahun mendatang. 3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangakat Daerah 3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukamulya 3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan BAB VI Penutup Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Tujuan Evaluasi
  1. 1.Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
  2. 2.Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
  3. 3.Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas Pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
  4. 4.Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
  5. 5.Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
  6. 6.Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Indikator Evaluasi
  7. 1.Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
  8. 2.Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
  9. 3.Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?
  10. 4.Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
  11. 5.Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?
  12. 6.Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 Target dan Realisasi Kinerja Program dan \ Kegiatan Tahun Lalu 2024 Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9 11=(10/4) 7.01 KECAMATAN 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 100 100 100 100 100 100 100 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 5 5 100 5 5 100 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 5 5 5 100 5 5 100 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 6 6 6 100 6 6 100 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan 25 25 25 25 100 25 25 100 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan 25 25 25 25 100 25 25 100 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai 2 2 2 2 100 2 2 100 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 25 25 25 100 25 25 100 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 25 25 25 25 100 25 25 100 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan I 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 5 5 5 100 5 5 100 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 20 20 20 100 20 20 100 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23 23 23 23 100 23 23 100 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 11 11 11 100 11 11 100 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 12 12 12 100 12 12 100 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3425 3425 3425 3425 100 3425 3425 100 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 2 2 2 100 2 2 100 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang 3 3 3 3 100 3 3 100 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 7 7 7 100 7 7 100 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 11 11 11 11 100 11 11 100 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 4 4 4 100 4 4 100 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 2 2 2 100 2 2 100 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 7 7 7 100 7 7 100 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 15 15 15 100 15 15 100 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 5 5 5 100 5 5 100 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 100 100 100 100 100 100 100 Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 100 100 100 100 100 100 100 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah laporan pelayanan 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 2 2 2 100 2 2 100 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum jumlah dokumen pemeliharaan 5 5 5 5 100 5 5 100 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100 100 100 100 100 100 100 100 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan 2 2 2 2 100 2 2 100 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 2 2 2 100 2 2 100 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 100 100 100 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah laporan gangguan trantibum 1 1 1 1 100 1 1 100 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 6 6 6 100 6 6 100 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100 100 100 100 100 100 100 100 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 100 100 100 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 8 8 8 8 100 8 8 100 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 50 50 50 100 50 50 100 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 8 8 8 8 100 8 8 100 Beradasakan Tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Kesimpulan: 1) Melaksanakan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan sesuai dengan target Renstra 2025-2026; 2) Memonitoring hasil capaian program dan kegiatan pada Triwulan ke I tahun pertama sesuai realisasi fisik pelaksanaan di lapangan; 3) Melaksanakan monitoring realisasi anggaran pada triwulan I atas program dan kegiatan terutama program strategis yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan; 4) Menyusun Berita Acara Monitoring dan Evaluasi berkala Capaian Renstra 2024-2026 kecamatan Sukamulya kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan I. Kendala yang ditemukan :
  13. 1.Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang harus diambil :
  14. 1.Koordinasi dengan pihak ketiga untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan kontruksi 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukamulya Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukamulya Tahun 2024-2026, Kecamatan Sukamulya membantu Bupati untuk mengemban kewenangan dibidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Sukamulya memiliki fungsi untuk menyelenggarakan penyiapan rumusan kebijakan teknis, penyiapan rencana dan program kegiatan, penyiapan koordinasi kegiatan, penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang menjadi urusan Kecamatan Sukamulya dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan No. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>) Permasalahan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan 1 Nilai AKIP Kecamatan Sukamulya = a) Masih terdapat kendala dalam penyajian data-data; b) Masih banyaknya keterlambatan pemberian data. a) Memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab kegiatan tentang tata cara pelaporan hasil kegiatan; b) Melakukan evaluasi Kinerja secara berkala.
  15. 2.Indeks Kepuasan Masyarakat > a) Belum maksimalnya Pelaksanaan program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; b) Masih lemahnya Pengelolaan Administrasi Desa; c) Pelaksanaan SOP yang belum optimal. a) Memaksimalkan kegiatan pada program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; b) Meningkatkan Pemahaman Pengelola Administrasi Desa; c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengoptimalkan SOP Selain dari uraian pada halaman sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Kinerja pelayanan Kecamatan Sukamulya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut: 1) Terdapat perubahan personil pada struktur susunan organisasi yang berdampak pada penyegaran tubuh organisasi sehingga dapat melaksanakan program dan pelaksanaan kegiatan dengan baik; 2) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum; 3) Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat; 4) Meningkatnya inovasi kecamatan tentang pelayanan dengan adanya inovasi self service. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sukamulya ditengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukamulya yang juga terdapat dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukamulya Tahun 2024-2026 yang dapat terlihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukamulya No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Isu Strategis 1 2 3 4 5 1 Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Belum Optimal Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tidak Tepat Waktu Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah Ancaman penyakit menular DBD, Malaria, dan Chikungunya Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal Perlunya perkerasan dan pengaspalan jalan yang menghubungkan beberapa desa/kelurahan Kebijakan tata ruang wilayah kecamatan yang belum tertata dengan memperhatikan lingkungan Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas karena jalan sempit dan padat kendaraan Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan Masih adanya tanah masyarakat yang belum bersertifikat Infrastruktur penunjang lingkungan masih minim Masih adanya rumah tidak layak huni Belum Optimalnya Pelayanan Publik Penerapan Sistem Pelayanan Berbasis IT Rendah Permasalahan kekurangan permodalan dan tunggakan pinjaman masyarakat dalam lembaga keuangan Infrastruktur Pelayanan Publik Masih Kurang Permasalahan Kesehatan Masyarakat Kurangnya Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Desa Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang SOP dan SPM yang dibuat belum sesuai dengan standar Tingginya permintaan masyarakat dalam pelayanan Jaminan Kesehatan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sukamulya memiliki keterkaitan dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Tujuan ke 1 (Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik) sasaran ke 2 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik). Kecamatan Sukamulya berperan untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, Demokratis dan Partisipatif. Oleh karena itu, Kecamatan Sukamulya perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Tabel 2.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukamulya No Sasaran Faktor Pendorong Faktor Penghambat
  16. 1.Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan a) Masih terdapat kendala dalam penyajian data- data; b) Masih banyaknya keterlambatan pemberian data. a) Memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab kegiatan tentang tata cara pelaporan hasil kegiatan; b) Melakukan evaluasi Kinerja secara berkala.
  17. 2.Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja a) Masih terdapat kendala dalam penyajian data- data; b) Masih banyaknya keterlambatan pemberian data. a) Memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab kegiatan tentang tata cara pelaporan hasil kegiatan; b) Melakukan evaluasi Kinerja secara berkala. Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukamulya sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih ditail, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renja Kecamatan Sukamulya sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang 2025 – 2026. Sesuai dengan visi “MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGERANG YANG MANDIRI, BERDAYA SAING TINGGI DAN BERAKHLAK MULIA”, maka Kecamatan Sukamulya mengusulkan program prioritas kepada perangkat daerah tahun 2024-2026 sebagai berikut: NO ISU STRATEGIS PERMASALAHAN USULAN KEGIATAN 1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu Masih Minimnya sarana prasarana  PELEBARAN JALAN DAN BETONISASI DI 6 LOKASI  PENGADAAN LAHAN KANTOR DESA PARAHU  PENGADAAN LAHAN KANTOR DESA PARAHU  PERLUASAN KANTOR KECAMATAN SUKAMULYA  LANJUTAN PENATAAN ALUN- ALUN KANTOR KECAMATAN SUKAMULYA  GAPURA BATAS WILAYAH 2 Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berdaya saing Masih Minimnya Keterampilan Masyarakat  PEMBINAAN KURSUS MENJAHIT  PELATIHAN DI BIDANG MENJAHIT GARMEN/SEPATU  PELATIHAN DESAIN BATIK TRADISIONAL KECAMATAN SUKAMULYA  SOSIALISASI STUNTING Masih minimnya sarana prasarana kesehatan  PEMBANGUNAN MCK MTSN 4 TANGERANG  TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS)  PEMBANGUNAN DRAINASE  PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS SUKAMULYA 3 Peningkatan Perekonomian Masyarakat Masih Minimnya perekonomian desa  PERLUASAN LAHAN PASAR DESA BENDA  PEMBERDAYAAN IKAN LELE  PEMBERDAYAAN PENGGEMUKAN SAPI  BANTUAN PERALATAN PERBENGKELAN MOTOR  PEMBINAAN USAHA CATERING  PEMBERDAYAAN BUDI DAYA KELOMPOK TERNAK (BEBEK  PETELUR)  BANTUAN BIBIT PERTANIAN KELOMPOK TANI 2.2 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran. 2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”, Perbup RKPD Tahun 2025 Nomor 21 Tahun 2022, Tanggal 1 Juli 2022, Perbup Perubahan RKPD Tahun 2022 No. 30 Tahun 2022 Tanggal 20 Juli 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Banten, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai Terwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Rencana Kerja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang. Adapun rumusan Indeks Kinerja Utama Tahun 2024-2026 adalah Tabel. 3.1 Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
  18. 1.Misi 4: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; Tujuan : a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan; Sasaran : a) Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan b) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Strategi : a) Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan b) Meningkatkan pembinaan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dan Pemuda c) Meningkatkan kualitas Infrastruktur Wilayah. d) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pegawai e) Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja f) Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Kecamatan g) Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Arah Kebijakan : a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Masyarakat Di Kecamatan; b) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; No Tujuan' Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Meningkatkan Pembinaan/Pemberdayaan kepada Kelompok Masyarakat dan Pemuda Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pegawai Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Kecamatan Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan d) Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah e) Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah f) Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah g) Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukamulya Berdasarkan uraian, data dan penjelesan pada bab-bab sebelumnya, dengan mencermati permasalahan dan potensi yang ada dan dimiliki oleh Kecamatan Sukamulya serta perspektif yang ingin dicapai, maka ditetapkan tujuan strategis untuk tahun 2025. Guna mencapai tujuan tersebut, ditetapkan pula sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Sukamulya Tahun 2024-2026. Selain dari uraian isu strategis pada bab sebelumnya, terdapat pula fokus peningkatan pelayanan publik Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 sebagai berikut: Fokus 1 Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah; Fokus 2 Memenuhi pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan. Dari kedua fokus layanan tersebut, akan diuraikan secara lebih rinci lagi pada penyampaian data dan/atau informasi pada tabel berikut. Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional Target Nilai Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sukamulya Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Nilai SKM (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 90,50 Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang AKIP 78,49 mencakup: 1.Perencanaan Kinerja, 2.Pengukuran Kinerja, 3.Pelaporan Kinerja, 4.Evaluasi Kinerja, 5.Capaian Kinerja. 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :
30. a.Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang;
31. b.Pengentasan kemiskinan Ekstrim;
32. c.Pengentasan Stunting;
33. d.Pendayagunaan potensi ekonomi daerah Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:  Kecamatan Sukamulya Pada Tahun 2025 memiliki 6 Program, 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan;  Jumlah Pagu Perubahan Kecmatan Sukamulya pada Tahun 2025 Sebesar Rp. 15.057.108.184,- yang berasal dari unsur kewilayahan. 3.4. Cascading Kinerja Kecamatan Sukamulya Kata cascading adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris yang kata asalnya yaitu “to cascade” punya arti “menurun”. Dalam manajemen, istilah cascading juga diartikan sama yaitu menurun secara bertahap, bukan terjun sekaligus. Cascading dalam konteks manajemen adalah “menurun” yang direncanakan, dikendalikan, dimonitor dan diukur/ dinilai. Apa yang diturunkan harus dipastikan dan diyakinkan akan menghasilkan apa yang diinginkan dan akan kembali ke-“atas”. Definisi lain juga menyebutkan bahwa Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, maka bagi Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir di Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Serta Surat Bupati Tangerang Nomor:050.13/6473-Bappeda tanggal 30 Desember 2022 perihal Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025-2026, yang dalam suratnya menyebutkan bahwa setiap Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar segera Menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana yang tercantum pada tata cara dan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang juga disertakan bersama surat tersebut, serta dalam penentuan tujuan dan sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang turut disertakan bersama surat tersebut. Mengacu pada uraian diatas, maka Kecamatan Sukamulya turut menyertakan data/informasi perihal Cashcading Kecamatan Sukamulya yang disajikan pada Tabel 4.2 Cashcading Kinerja Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 yang juga tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukamulya Tahun 2024-2026. Tabel 3.3 Tabel Cascading Kinerja Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 TUJUAN SASARAN SASARAN PROGRAM IKP (INDIKATOR KINERJA PROGRAM) DEFINISI OPRASIONAL OUTPUT OUTCAME TANGGUNG JAWAB MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SUKAMULYA Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100% Jumlah laporan Pelayanan Presentasi Terpenuhinya Jumlah laporan Pelayanan PATEN sesuai standar KASI PELAYANAN Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100% Jumlah dokumen Pemeliharaan presentasi terpenuhinya Jumlah dokumen Pemeliharaan fasilitas umum yang terpelihara KASI PELAYANAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan (jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100% Jumlah Laporan pemberdayaan presentasi dari Jumlah Laporan pemberdayaan yang terpenuhi KASI PEMBERDAYAAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100% Jumlah Laporan gangguan trantibum presentasi dari Jumlah Laporan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti KASI TRANTIBUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa (jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa )x100% Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa presentasi laporan desa dengan administrasi baik KASI BINWAS PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti /jumlah rekomendasi x 100% Jumlah Rekomendasai yang dikeluarkan Presentasi Rekomendasai yang dikeluarkan dan ditindaklanjuti KASI PEMERINTAHAN MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah presentasi pemenuhan Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN Jumlah laporan keuangan presentasi administrasi laporan keuangan KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN Jumlah pegawai difasikitasi Presentasi Aparatur Yang Meningkat Kapasitasnya KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah presentasi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Tersedianya Jasa Penunjang presentasi Tersedianya Jasa Penunjang KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Jumlah barang milik daerah presentasi Jumlah barang milik daerah KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah presentasi dari Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Gambar 3.1 Gambaran Cascading Kinerja Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sukamulya TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN,PENGANGGA RAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKAMULYA JUMLAH KEGIATAN TRANTIBUM DI KECAMATAN SUKAMULYA TERPENUHINYA PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN STANDAR Gambar.3.2 Gambaran Pohon Kinerja Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 Indikator Kinerja Utama
  1. 1.Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
  2. 2.Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan. Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sukamulya Tanggung Jawab: Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tanggung Jawab: Kasi Pelayanan Tanggung Jawab:
  3. 1.Kasi Pemberdayaan Masyarakat Camat Sekcam Sasaran Prioritas 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sasaran Prioritas 2 Terpenuhinya Pelayanan Publik Sesuai Dengan Standar Kecamatan Indikator Kinerja : Nilai AKIP Sasaran Program: Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Program: Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Tanggung Jawab:
  4. 1.Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
  5. 2.Kasubag Umum dan Kepegawaian; Indikator Kinerja : Nilai SKM Sasaran Program: Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Sasaran Program: Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sasaran Program: Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sasaran Program: Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sasaran Program: Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Indikator Kinerja Program: Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Program: Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Indikator Kinerja Program: Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Program: Persentase Terpenuhinya Paten Sesuai Dengan Standar Dan Insfrastruktur Dasar Yang Terpelihara Indikator Kinerja Program: Prosentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan/ Pemberdayaan Tanggung Jawab:
  6. 1.Kasi Trantib dan Linmas; Tanggung Jawab: Kasi Pemerintahan Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan rencana pembangunan Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Tahun 2024- 2026 (Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025-2026, maka pada tahun 2025 sudah mulai disiapkan dokumen Renja untuk Tahun Anggaran 2025. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya teratasi sampai dengan tahun 2025 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun
  7. 2025.Kegiatan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung dana atau anggaran yang memadai. Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan.
  8. 60.Kecamatan Gunung Kaler Renja SKPD Kecamatan Gunung Kaler mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dengan memperhatikan Program Unggulan Kabupaten Tangerang sebagai indikator keberhasilan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan Kecamatan Gunung Kaler dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang ada di Kecamatan Gunung Kaler sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gunung Kaler. Proses penysusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang berdasarkan kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gunung Kaler dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar didalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga dapat memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gunung Kaler adalah :
  9. 1.Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
  10. 2.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  11. 3.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;
  12. 4.Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
  13. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
  14. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  15. 7.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.
  16. 8.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mewujudkan efisiensi dalam pembangunan daerah. Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan di Kecamatan Gunung Kaler sehingga terwujud sinergitas antar pemangku kewenangan yang ada di Kecamatan Gunung Kaler. Dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Gunung Kaler serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun ini. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunung Kaler 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gunung Kaler 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNUNG KALER BAB IV PENUTUP 4.1 Catatan Penting 4.2 Kaidah Pelaksanaan 4.3 Rencana Tindak Lanjut Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut merupakan panduan Kecamatan Gunung Kaler dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, Kecamatan Gunung Kaler melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang, kemudian pada saat anggaran perubahan (APBD-P) tahun 2024 menjadi sebesar Rp 18.023.085.468,00 (delapan belas milyar dua puluh tiga juta delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 17.916.740.527,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) atau persentase realisasi sebesar 99,41%. Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari berbagai kegiatan yang tidak semua terserap, antara lain pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak mencapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga. Selain itu, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan adanya penambahan anggaran pada belanja tagihan listrik sebagai antisipasi adanya penambahan tarif dasar listrik dan penambahan daya listrik kemudian direalisasikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian penyediaan gaji dan tunjangan ASN, kurang optimal penyerapan anggarannya yaitu pada belanja gaji pokok PNS, Belanja Tunjagan Keluarga PNS, Belanja Jaminan Kematian PNS. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran pada belanja pegawai sebagai antisipasi adanya kenaikan gaji berkala yang tertunda di Kecamatan Gunung Kaler. Selain itu, belanja yang tidak dilakukan penyerapan yaitu Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, hal ini disebabkan belum ada kebijakan pencairan anggaran dari Pemerintah Daerah. Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 memiliki Pagu Murni sebesar Rp 18.730.135.049,00 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah). Kemudian pada bulan Maret dilakukan efisiensi anggaran sesuai dengan INPRES Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Rp.18.116.737.439,00 (delapan belas milyar seratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah). Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.4.634.513.939,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau persentase realisasi sebesar 25,58%. Diharapkan Realisasi Belanja tahun 2025 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan. Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I secara keseluruhan program dan kegiatan serta sub kegiatan telah mencapai target dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2025. Pada saat proses penyusunan RKPD Perubahan bulan April 2025, Kecamatan Gunung Kaler memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 329.432.338,00, sehingga total anggaran pada RKPD Perubahan 2025 sebesar Rp 18.446.169.777 (delapan belas milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gunung Kaler tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Gunung Kaler, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Gunung Kaler tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gunung Kaler tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 disajikan sebagaimana tabel 1 (Tabel T- C.29) berikut: Tabel 1 Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunung Kaler Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persen 100 0 25 25 100% 100 75 75% 7.1.4.2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terkoordinasinya kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Dokumen 12 0 4 4 100% 4 8 67% 7.1.4.2.03.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatanJumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 12 0 4 4 100% 4 8 67% 7.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Persen 100 0 25 25 100% 100 75 75% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7.1.5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah Dokumen 9 0 3 3 100% 3 6 67% 7.1.5.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang 50 0 50 50 100% 50 50 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7.1.5.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Orang 50 0 50 50 100% 50 50 100% 7.1.5.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah dokumen Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 1 0 1 1 100% 1 1 100% 7.1.6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Persen 100 0 25 25 100% 100 75 75% 7.1.6.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan laporan keuangan baik Desa 27 0 9 9 100% 9 18 67% 7.1.6.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 27 0 9 9 100% 9 18 67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar persen 100 0 25 25 100% 100 75 75% 7.1.2.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan Jenis 9 0 3 3 100% 3 6 67% 7.1.2.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamata Laporan 6 0 2 2 100% 2 4 67% 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara persen 100 0 25 25 100% 100 75 75% 7.1.2.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara titik 300 0 100 100 100% 100 200 67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7.1.2.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umu Dokumen 15 0 5 5 100% 5 10 67% 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Persen 100 0 25 25 100% 100 75 75% 7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan Kelompok 37 0 13 13 100% 13 26 70% 7.1.3.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga 30 0 10 10 100% 10 20 67% 7.1.3.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 18 0 6 6 100% 6 12 67% 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Persen 100 0 50 50 100% 25 75 75% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persen 100 0 50 50 100% 25 75 75% 7.1.1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 18 0 6 6 100% 6 12 67% 7.1.1.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 15 0 5 5 100% 5 10 67% 7.1.1.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 3 0 1 1 100% 1 2 67% 7.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan Dokumen 6 0 2 2 100% 2 4 67% 7.1.1.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 57 0 19 19 100% 19 38 67% 7.1.1.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Laporan 3 0 1 1 100% 1 2 67% 7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas Orang 57 0 19 19 100% 19 38 67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7.1.1.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 57 0 19 19 100% 19 38 67% 7.1.1.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 57 0 19 19 100% 19 38 67% 7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jenis 18 0 6 6 100% 6 12 67% 7.1.1.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 15 0 5 5 100% 5 10 67% 7.1.1.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 30 0 10 9 90% 10 19 63% 7.1.1.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 15 0 5 5 100% 5 10 67% 7.1.1.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 75 0 25 18 72% 25 43 57% 7.1.1.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 30 0 10 9 90% 10 19 63% 7.1.1.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 0 4 4 100% 4 8 67% 7.1.1.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 0 4 4 100% 4 8 67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Jenis 18 0 6 6 100% 6 12 67% 7.1.1.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Orang 3 0 1 1 100% 1 2 67% 7.1.1.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Paket 6 0 2 2 100% 2 4 67% 7.1.1.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa pelayanan umum kantor Orang 39 0 13 13 100% 13 26 67% 7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis 9 0 3 3 100% 3 6 67% 7.1.1.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 21 0 7 7 100% 7 14 67% 7.1.1.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelhara Unit 90 0 30 30 100% 30 60 67% 7.1.1.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 9 0 3 3 100% 3 6 67% Berdasarkan tabel 1 (T-C.29.) di atas, dapat diketahui realisasi yang telah memenuhi target kinerja yaitu:
  17. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  18. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  19. 3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  20. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  21. 5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  22. 6.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  23. 7.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  24. 8.Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  25. 9.Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  26. 10.Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  27. 11.Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
  28. 12.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua. Adapun evaluasi keuangan Kecamatan Gunung Kaler sampai dengan Triwulan ke I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 2 (Tabel E.81): Tabel 2 (Tabel E.81) Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tangerang Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Periode Pelaksanaan : Triwulan 1 Tahun 2025 N o Sas ara n Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintaha n 1 0 0 17.700.000.000,00 1 0 0 16.718.013.237 1 0 0 7.077.126.843 2 5 2.026.513.229 2 5 2.026.513.229,00 1 2 5 18.744.526.466,00 125 105,90 Keca mata n Gunu ng Kaler Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 270.000.000,00 1 4 244.597.670 6 127.053.070 1 35.101.450 1 35.101.450,00 1 5 279.699.120,00 250 103,59 Keca mata n Gunu ng Kaler Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 195.000.000,00 1 3 91.685.160 5 63.396.490 1 17.702.450 1 17.702.450,00 1 4 109.387.610,00 280 56,10 Keca matan Gunu ng Kaler Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 75.000.000,00 4 152.912.510 1 63.656.580 1 17.399.000 1 17.399.000,00 5 170.311.510,00 500 227,08 Keca matan Gunu ng Kaler N o Sas ara n Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan 2 12.975.000.000,00 6 10.886.677.736 2 4.933.769.646 1 1.267.335.394 1 1.267.335.394,00 7 12.154.013.130,00 350,00 93,67 Keca mata n Gunu ng Kaler Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 9 12.900.000.000,00 7 6 10.814.581.080 1 9 4.871.309.306 1 9 1.244.384.394 1 9 1.244.384.394,00 9 5 12.058.965.474,00 500 93,48 Keca matan Gunu ng Kaler Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1 75.000.000,00 4 72.096.656 1 62.460.340 1 22.951.000 1 22.951.000,00 5 95.047.656,00 500,00 126,73 Keca matan Gunu ng Kaler Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitasi 1 9 260.000.000,00 7 6 397.183.000 1 9 120.364.000 1 9 57.030.000 1 9 57.030.000,00 9 5 454.213.000,00 500,00 174,70 Keca mata n Gunu ng Kaler Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya 1 9 100.000.000,00 3 8 117.400.000 1 9 60.862.000 1 9 57.030.000 1 9 57.030.000,00 5 7 174.430.000,00 300,00 174,43 Keca matan Gunu ng Kaler Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 9 160.000.000,00 5 7 279.783.000 1 9 59.502.000 - 0 0 - 5 7 279.783.000,00 300,00 174,86 Keca matan Gunu ng Kaler Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 1.737.000.000,00 1 8 2.886.547.020 7 379.094.700 1 323.386.000 1 323.386.000,00 1 9 3.209.933.020,00 271,43 184,80 Keca matan Gunu ng Kaler Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 5 7.000.000,00 1 5 50.064.000 5 18.691.800 5 18.450.000 5 18.450.000,00 2 0 68.514.000,00 400,00 978,77 Keca matan Gunu N o Sas ara n Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan ng Kaler Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 0 900.000.000,00 4 0 2.096.584.000 1 0 136.258.900 1 0 134.000.000 1 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 160.000.000,00 1 0 99.800.000 5 65.711.000 5 64.700.000 5 64.700.000,00 1 5 164.500.000,00 300,00 102,81 Keca matan Gunu ng Kaler Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 250.000.000,00 8 306.444.000 2 67.866.000 2 65.565.000 2 65.565.000,00 1 0 372.009.000,00 500 148,80 Keca matan Gunu ng Kaler Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 55.000.000,00 6 69.690.020 2 24.980.000 2 24.260.000 2 24.260.000,00 8 93.950.020,00 400 170,82 Keca matan Gunu ng Kaler Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 115.000.000,00 1 0 139.480.000 4 54.367.000 1 13.606.000 1 13.606.000,00 1 1 153.086.000,00 275 133,12 Keca matan Gunu ng Kaler Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 2 250.000.000,00 3 0 124.485.000 1 2 11.220.000 3 2.805.000 3 2.805.000,00 3 3 127.290.000,00 275 50,92 Keca matan Gunu ng Kaler Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintaha n daerah 3 1.530.000.000,00 9 1.463.120.161 3 1.124.952.192 1 271.090.885 1 271.090.885,00 1 0 1.734.211.046,00 333,33 113,35 Keca mata n Gunu ng Kaler Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 75.000.000,00 3 0 43.890.000 1 3.704.590 - 0 0 - 3 0 43.890.000,00 3000 58,52 Keca matan Gunu ng Kaler Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 2 385.000.000,00 3 0 318.745.161 1 2 144.198.034 3 31.342.385 3 31.342.385,00 3 3 350.087.546,00 1650 90,93 Keca matan Gunu ng Kaler N o Sas ara n Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 3 1.070.000.000,00 3 2 1.100.485.000 1 2 977.049.568 3 239.748.500 3 239.748.500,00 3 5 1.340.233.500,00 269,2307692 125,26 Keca matan Gunu ng Kaler Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 4 928.000.000,00 1 0 839.887.650 4 391.893.235 1 72.569.500 1 72.569.500,00 1 1 912.457.150,00 275 98,33 Keca mata n Gunu ng Kaler Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 600.000.000,00 1 8 484.767.650 5 231.702.460 5 60.869.500 5 60.869.500,00 2 3 545.637.150,00 460,00 90,94 Keca matan Gunu ng Kaler Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 0 85.000.000,00 9 0 49.380.000 3 0 30.600.000 3 0 11.700.000 3 0 11.700.000,00 1 2 0 61.080.000,00 400 71,86 Keca matan Gunu ng Kaler Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 2 243.000.000,00 5 305.740.000 2 129.590.775 - 0 0 - 5 305.740.000,00 250 125,82 Keca matan Gunu ng Kaler PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 1 0 0 15.000.000.000,00 2 5 0 17.730.753.960 1 0 0 8.112.829.031 2 5 1.506.721.450 2 5 1.506.721.450,00 2 7 5 19.237.475.410,00 275 128,25 Keca mata n Gunu ng Kaler Persentase pemeliharaa n Fasilitas Umum yang terpelihara 1 0 0 2 5 0 1 0 0 2 5 2 5 - 2 7 5 - 275 Keca mata n Gunu ng Kaler N o Sas ara n Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 3 570.000.000,00 8 625.509.000 3 23.882.000 1 8.046.000 1 8.046.000,00 9 633.555.000,00 300 111,15 Keca mata n Gunu ng Kaler Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 570.000.000,00 6 625.509.000 2 23.882.000 1 8.046.000 1 8.046.000,00 7 633.555.000,00 350 111,15 Keca matan Gunu ng Kaler Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 1 0 0 14.430.000.000,00 2 5 5 17.105.244.960 1 0 0 8.088.947.031 2 5 1.498.675.450 2 5 1.498.675.450,00 2 8 0 18.603.920.410,00 280 128,93 Keca mata n Gunu ng Kaler Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 14.430.000.000,00 1 3 17.105.244.960 5 8.088.947.031 1 1.498.675.450 1 1.498.675.450,00 1 4 18.603.920.410,00 280,00 128,93 Keca matan Gunu ng Kaler PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/p emberdayaan 1 0 0 3.600.000.000,00 2 5 0 4.575.086.880 1 0 0 2.286.672.035 2 5 902.246.430 2 5 902.246.430,00 2 7 5 5.477.333.310,00 275,00 152,15 Keca mata n Gunu ng Kaler Koordinasi Kegiatan Jumlah kelompok 1 3 3.600.000.000,00 3 3 4.575.086.880 1 3 2.286.672.035 3 902.246.430 3 902.246.430,00 3 6 5.477.333.310,00 276,9230769 152,15 Keca mata N o Sas ara n Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pemberdayaan Desa masyarakat yang mendapatka n pembinaan/p emberdayaan n Gunu ng Kaler Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 0 180.000.000,00 4 0 430.436.800 1 0 117.488.750 1 0 117.027.050 1 0 117.027.050,00 5 0 547.463.850,00 500 304,15 Keca matan Gunu ng Kaler Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 3.420.000.000,00 1 5 4.144.650.080 6 2.169.183.285 1 785.219.380 1 785.219.380,00 1 6 4.929.869.460,00 266,6666667 144,15 Keca matan Gunu ng Kaler PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanju ti 1 0 0 1.110.000.000,00 2 5 0 454.967.160 1 0 0 80.415.880 2 5 27.547.880 2 5 27.547.880,00 2 7 5 482.515.040,00 275 43,47 Keca mata n Gunu ng Kaler Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksanan ya Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenteraan dan Ketertiban Umum 4 1.110.000.000,00 1 0 454.967.160 4 80.415.880 1 27.547.880 1 27.547.880,00 1 1 482.515.040,00 275 43,47 Keca mata n Gunu ng Kaler Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 1.110.000.000,00 1 0 454.967.160 3 80.415.880 1 27.547.880 1 27.547.880,00 1 1 482.515.040,00 275 43,47 Keca matan Gunu ng Kaler N o Sas ara n Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanju ti 1 0 0 930.000.000,00 2 5 0 988.149.357 1 0 0 414.721.290 2 5 126.742.080 2 5 126.742.080,00 2 7 5 1.114.891.437,00 275 119,88 Keca mata n Gunu ng Kaler Persentase tertib administrasi pemerintaha n desa 2 0 988.149.357 1 0 0 2 5 2 5 - 4 5 988.149.357,00 #DIV/0! #DIV/0! Keca mata n Gunu ng Kaler Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggar anya urusan pemerintaha n umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah 9 930.000.000,00 2 0 0 256.100.360 9 414.721.290 1 126.742.080 1 126.742.080,00 2 0 1 382.842.440,00 2233,333333 41,17 Keca mata n Gunu ng Kaler Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5 0 330.000.000,00 2 5 0 335.900.997 5 0 231.047.520 5 0 10.200.000 5 0 10.200.000,00 3 0 0 346.100.997,00 600 104,88 Keca matan Gunu ng Kaler Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Jumlah Orang yang Mengikuti 5 0 330.000.000,00 5 396.148.000 5 0 78.885.650 5 0 64.309.650 5 0 64.309.650,00 5 5 460.457.650,00 110,00 139,53 Keca matan Gunu N o Sas ara n Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%) unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b I 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional ng Kaler Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah dokumen Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 330.000.000,00 2 5 0 430.021.620 1 104.788.120 1 52.232.430 1 52.232.430,00 2 5 1 482.254.050,00 25100 146,14 Keca matan Gunu ng Kaler PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTA HAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 1 0 0 630.000.000,00 1 9 430.021.620 1 0 0 144.972.360 2 5 44.742.870 2 5 44.742.870,00 4 4 474.764.490,00 44 75,36 Keca mata n Gunu ng Kaler Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksanan ya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa 9 630.000.000,00 1 9 430.021.620 9 144.972.360 1 44.742.870 1 44.742.870,00 2 0 474.764.490,00 222,2222222 75,36 Keca mata n Gunu ng Kaler Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 630.000.000,00 3 147.240.000,00 9 144.972.360 1 44.742.870 1 44.742.870,00 4 191.982.870,00 44,44444444 30,47 Keca matan Gunu ng Kaler 38.970.000.000,00 40.896.992.214,00 18.116.737.439,00 4.634.513.939,00 4.634.513.939,00 45.531.506.153,00 116,84 Berdasarkan tabel 2 (Tabel E.81) Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Gunung Kaler sampai dengan Triwulan ke 1 Tahun 2025, berikut analisis dari tabel tersebut :

1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, beberapa kegiatan yang menunjang sasaran kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai anggaran kas. Terdapat tiga kegiatan yang masih belum dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan 3.
2.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
3.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah mencapai target kinerja 4 desa yang dilakukan pengasawan dan pembinaan sampai dengan triwulan II ini sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 4 desa tersebut.
4.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
5.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
6.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunung Kaler Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan di Kecamatan Gunung Kaler tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat, namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 (T-C.30) berikut : Tabel 3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunung Kaler No. Indikator Kinerja Satuan Target Renstra Perangkat Daerah Realisassi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2024 2025 1 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Nilai 89,26 89,27 89,28 80,2 80,3 2 Nilai AKIP Nilai 60,8 60,9 61 60,75 60,8 Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2024 sebagai berikut :
1.Capaian kinerja belum memenuhi target ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 80,2 %.
2.Capaian kinerja belum mencapai target ditunjukkan pada indikator Nilai AKIP Kecamatan Gunung Kaler, dengan capaian kinerja 60,75 %. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :
1.Memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.
2.Meningkatkan sistem pelayanan di Kecamatan Gunung Kaler dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
3.Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.
4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gunung Kaler Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gunung Kaler bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
1.Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
2.Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
3.Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4.Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan segala kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan, karena tidak mungkin terwujud suatu pelaksanaan kegiatan dan pembangunan tanpa dukungan masyarakat. Karena semua yang dilaksanakan oleh Kecamatan tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat di Kecamatan Gunung Kaler. Peran serta masyarakat yang sekarang ini terlibat dalam kegiatan yaitu kegiatan musrenbang, fasilitasi pemeliharaan kebersihan dan kegiatan PNPM;
5.Ketahanan pangan masyarakat yang harus dikuatkan melalui pertanian dan peternakan, sehingga perlu adanya pelatihan- pelatihan kepada masyarakat baik yang menyangkut tehnik di lapangan maupun pemasarannya serta perlunya dukungan peralatan yang memadai demi meningkatkan hasil dari pertanian dan peternakan. Dan pendukung pengairan pertanian masyarakat yang dangat diperhatikan demi mendukung peningkatan kualitas pertanian;
6.Dunia usaha dan investasi yang kian hari semakin berkembang perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia usaha dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga masyarakat Gunung Kaler dapat menempati posisi- posisi yang telah disediakan oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan tarap perekonomian masyarakat. Sehingga jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Gunung Kaler dapat berkurang;
7.Akses ke kota Kecamatan dan pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin memadai dapat dinikmati masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak merasakan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan infrasturuktur pendidikan serta kesehatan yang terus dibenahai sehingga masyarakat akan merasa nyaman dalam mendapatkan pelayananannya. Untuk menjawab isu isu di kecamatan Gunung Kaler maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di kecamatan Gunung Kaler adalah sebagai berikut :
1.Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
2.Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
3.Verifikasi dan validasi data pengangguran.
4.Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
5.Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, melalui Pembinaan UMKM.
6.Pengembangan Inovasi Kecamatan.
7.Pengembangan Kampung Tematik.
8.Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah, Bio Konversi dan Sirkular Ekonomi.
9.Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau).
10.Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
11.Pemeliharaan Stadion Mini.
12.Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan. 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Gunung Kaler dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 4 (T-C.31) berikut ini: Table 4 (T-C.31) Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan tahun 2025 Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang NO RANCANGAN RKPD 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM/KEGIATAN LOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN GUNUNG KALER 14.805.930.844 KECAMATAN GUNUNG KALER 20.103.762.104 UNSUR KEWILAYAHAN 14.805.930.844 UNSUR KEWILAYAHAN 20.103.762.104 KECAMATAN 14.805.930.844 KECAMATAN 20.103.762.104 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 6.435.648.443 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 7.504.420.028 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 dokumen 166.724.300 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 dokumen 127.053.070 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 83.321.400 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 63.396.490 Efisiensi anggaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 83.402.900 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 63.656.580 Efisiensi anggaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 dokumen 4.759.261.811 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 dokumen 5.049.395.157 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 4.675.931.861 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 4.986.934.817 Kenaikan gaji berkala dan pajak Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 83.329.950 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 62.460.340 Efisiensi anggaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 19 orang 161.105.918 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 19 orang 120.364.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 19 Paket 60.999.918 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 19 Paket 60.862.000 Efisiensi anggaran Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 19 Dokumen 100.106.000 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 11 Dokumen 59.502.000 Efisiensi anggaran Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 jenis 451.777.770 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 jenis 600.070.700 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 18.045.100 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 18.691.800 Belanja alat service listrik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 199.975.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 18 Paket 357.234.900 Pengadaan gerobak motor untuk 9 desa sebanyak 4 unit NO RANCANGAN RKPD 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM/KEGIATAN LOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 51.770.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 65.711.000 UPS power supply Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 50.016.070 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 67.866.000 Tinta dan Toner Pinter Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 24.971.600 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 24.980.000 Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 57.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 54.367.000 Efisiensi anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 50.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 11.220.000 Efisiensi anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 jenis 557.156.444 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 jenis 1.215.643.866 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 15.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.704.590 Efisiensi anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 144.000.444 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 148.489.708 Penambahan daya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 398.156.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.063.449.568 THR dan GAJI 13 NON ASN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 jenis 339.622.200 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 jenis 391.893.235 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 202.672.200 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 231.702.460 BBM Kendaraan operasional Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 27.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 36 Unit 30.600.000 Laptop, AC, Printer Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 109.950.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 129.590.775 Penambahan anggaran pada Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 Persen 5.553.855.576 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara 100 Persen 9.672.560.511 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 3 jenis 199.172.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 2 jenis 23.882.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 199.172.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 23.882.000 Efisiensi anggaran Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 100 titik 5.354.683.576 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 119 titik 9.648.678.511 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan 5 Dokumen 5.354.683.576 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan 9 Dokumen 9.648.678.511 Rehabilitasi Stadion Mini, NO RANCANGAN RKPD 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM/KEGIATAN LOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dan Aspirasi dari DPRD 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100 Persen 2.015.977.775 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100 Persen 2.286.672.035 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 13 kelompok 2.015.977.775 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 14 kelompok 2.286.672.035 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyarak atan 123.600.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyarak atan 117.488.750 Efisiensi anggaran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 1.892.377.775 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 2.169.183.285 Inovasi pengolahan buah kemiri dan tempe semangit 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 Persen 106.600.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 75 Persen 75 Persen 80.415.880 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terkoordinasinya kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 4 dokumen 106.600.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terkoordinasinya kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 3 dokumen 80.415.880 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 106.600.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 80.415.880 Efisiensi anggaran 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 Persen 493.763.200 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 84 Persen 414.721.290 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah 9 dokumen 493.763.200 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah 8 dokumen 414.721.290 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 224.063.200 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 52 Orang 231.047.520 Fasilitasi Program Generasi Unggul melalui Pramuka Garuda Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 50 Orang 128.300.000 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 30 Orang 78.885.650 Efisiensi anggaran NO RANCANGAN RKPD 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTINGPROGRAM/KEGIATAN LOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 141.400.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 104.788.120 Efisiensi anggaran 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100 Persen 200.085.850 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 73 Persen 144.972.360 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 dokumen 200.085.850 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 dokumen 144.972.360 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 Dokumen 200.085.850 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 Dokumen 144.972.360 Efisiensi anggaran Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan pemutakhiran indikator dan satuan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara Renstra 2024-2026 dengan RKPD Perubahan
2025.Berikut daftar sub kegiatan yang mengalami perubahan indikator dan satuan di Kecamatan Gunung Kaler: NO KODE SUB KEGIATAN RENSTRA 2024-2026 RENJA PERUBAHAN 2025 INDIKATOR SATUAN INDIKATOR SATUAN 1 2 3 4 5 6 7 1 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat orang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 2 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik paket Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 3 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa pelayanan umum kantor orang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 4 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di laporan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 5 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen 6 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa lembaga Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan 7 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di laporan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Gunung Kaler pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:
1.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2.Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3.Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan koordinasi dengan Muspika yang ada di Kecamatan Gunung Kaler.
4.Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
5.Peningkatan semua infrastruktur yang ada di desa-desa se Kecamatan Gunung Kaler. Baik sarana jalan, irigasi dan saluran- saluran air serta sarana pendidikan serta kesehatan. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran masyarakat melalui musrenbang yang telah dilakukan dan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah pembangunan baik yang dilaksanakan di desa maupun di Kecamatan: Tabel 5 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunung Kaler No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Catatan volume 1 2 3 4 5 6 1 Pembangunan Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah Kantor Kecamatan Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler Optimalisasi Akses Pemuda dan Pelaku Usaha dalam Pengembangan Kewirausahaan (Gedung Worshop Kewirausahaan) 1 Paket 2 Pembangunan Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah Kantor Kecamatan Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler Meningkatkan Tertib Adminstrasi Arsip Perangkat Daerah (Gedung Arsip) 1 Paket 3 Pembangunan Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah Kantor Kecamatan Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian (Gedung Balai Benih Kecamatan) 1 Paket 4 Pembangunan Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah Kantor Kecamatan Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler Meningkatkan Minat Baca Masyarakat dan Optimalisasi Kunjungan Perpustakaan (Gedung Perpustakaan) 1 Paket 5 Pembangunan Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah Kantor Kecamatan Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler Optimalisasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1 Paket 6 Rehabilitasi Pembangunan Gedung Puskesmas/Pustu Puskesmas Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Penataan Halaman Puskesmas) 30 M X 20 M 7 Pembangunan Jembatan Kp. Sintog, Desa Cipaeh Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian 32 M X 2 M 8 Pembangunan Jembatan Kp. Karang Jetak RT.009 RW.003, Desa Kandawati Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian 15 M X 3 M 9 Pengembangan Desa Inovatif (Wisata, Sentra Produksi, Sentra Kuliner, Edukasi, dll) Wilayah Kecamatan Gunung Kaler Desa Kandawati Pengembangan Desa Wisata Religi 1 Paket No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Catatan volume 1 2 3 4 5 6 10 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Sidoko Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian 1500 M 11 Pengadaan Lahan Aset Pemda Kp. Gunung Kidul RT.008 RW.002, Desa Gunung Kaler Terwujudnya Kondisi TPU Pemerintah Yang Ideal 2000 M2 12 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SDN Gunung Kaler 1, Desa Gunung Kaler Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan 2 Lokal 13 Peningkatan Jaringan Irigasi Kp. Cibetok RT.005 RW.003, Desa Cibetok Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian 200 M 14 Pembangunan Jalan Jl. Poros Desa Cibetok - Rancagede, Kp. Gebang RT.002 RW.001, Desa Cibetok Optimalisasi Akses Perekonomian Masyarakat 200 M X 4 M 15 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SDN Cibetok 2, Desa Cibetok Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan 6 Lokal 16 Pembangunan Jembatan Kp. Cipaeh RT.013 RW.004, Desa Gunung Kaler Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian 5 M X 30 M 17 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Kedung Optimalisasi Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh 10 Unit 18 Normalisasi Daerah Irigasi (DI) Kecil dan Saluran Pembuang Kp. Kedung I RT.007 RW.002, Desa Kedung Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian 1000 M 19 Pembangunan Jalan Kp. Kedung II RT.006 RW.002, Desa Kedung Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum 400 M X 4 M X 0,2 M 20 Pembangunan Jembatan Kp. Pasir Semut RT.014 RW.004, Desa Rancagede Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian 4 M X 3 M 21 Pembangunan Jalan Kp. Pasir Semut RT.014 RW.004, Desa Rancagede Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum 200 M X 3 M 22 Pembangunan Jalan Kp. Kebon RT.013 RW.003, Desa Tamiang Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum 200 M X 3 M 23 Pembangunan Jalan Jl. Lumalang - Sidoko, Desa Cipaeh Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum 500 M X 4 M 24 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SDN Onyam 2, Desa Onyam Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan 6 Lokal 25 Pembangunan Jalan Kp. Kandang - Kp. Cuwut, Desa Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum 500 M X 3 M No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Catatan volume 1 2 3 4 5 6 Tamiang 26 Pembangunan sarana jaringan sanitasi dasar perumahan bagi masyarakat miskin Desa Kedung Optimalisasi Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh 50 Unit 27 Penataan Halaman Sekolah SDN Kedung 2, Desa Kedung Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan 30 M X 25 M 28 Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN Kedung 1, Desa Kedung Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan 3 Lokal 29 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SDN Kedung 3, Desa Kedung Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan 6 Lokal 30 Pembangunan Jembatan Kp. Carenang RT. 010 RW.003, Desa Gunung Kaler Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian 2 M X 6 M 31 Pengadaan Lahan Aset Pemda SDN Gunung Kaler 1, Kp. Gunung Kaler RT.001 RW.001, Desa Gunung Kaler Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan 1800 M2 32 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Sidoko Optimalisasi Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh 10 Unit 33 Pembangunan Jalan KP. Mekar Jaya RT.008 RW.004, Desa Cibetok Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum 200 M X 4 M 34 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SDN Gunung Kaler 2, Desa Gunung Kaler Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan 4 Lokal 35 Penataan Halaman Sekolah SMPN 1 Gunung Kaler, Desa Kedung Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan 30 M X 25 M 36 Pembangunan Jalan Jl. Rancagede - Cipaeh, Desa Rancagede Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum 200 M X 3 M 37 Pembangunan Jalan Jl. Pasar Bolang - Cibetok, Desa Rancagede Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum 500 M X 3 M 38 Pembangunan Jalan Kp. Bengkanang RT.001 RW.002, Desa Onyam Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum 500 M X 3 M 39 Pembangunan Jalan KP. Carenang RT.010 RW.003, Desa Onyam Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum 300 M X 3 M 40 Penataan Halaman Sekolah SDN Sidoko 1, Kp. Sidoko RT.009 RW.003, Desa Sidoko Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan 30 M X 25 M 41 Rehabilitasi Kp. Kulung Optimalisasi Pelayanan 500 M2 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Catatan volume 1 2 3 4 5 6 Pembangunan Gedung Puskesmas/Pustu Baya RT.008 RW.002, Desa Sidoko Kesehatan Masyarakat 42 Pembangunan Jembatan Kp. Gebang RT.012 RW.003, Desa Kandawati Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian 10 M X 3 M 43 Pembangunan Jalan Kp. Karang Jetak RT.009 RW.003, Desa Kandawati Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum 100 M X 4 M 44 Normalisasi Daerah Irigasi (DI) Kecil dan Saluran Pembuang Kp. Tinggulun - Kp. Gabus Cibetok, Desa Tamiang Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian 1000 M2 45 Pembangunan Jembatan Kp. Tinggulun RT.001 RW.001, Desa Tamiang Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian 30 M X 2 M 46 Pembangunan Jaringan Pembuangan limbah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh Kp. Genggong, Desa Tamiang Optimalisasi Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh (MCK) 1 Unit 47 Pembangunan Jembatan Kp. Mendaya RT.009 RW.003, Desa Onyam Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian 35 M X 2 M 48 Bantuan Hibah Pengembangan Peternak Kelompok Peternak, Desa Onyam Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Peternakan 2000 Ekor 49 Pembangunan Jaringan Irigasi Kp. Serdang, Desa Cipaeh Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian 500 M 50 Pembangunan Jalan Kp. Sintog, Desa Cipaeh Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum 400 M X 3 M 2.6 Evaluasi Risk Register Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Evaluasi terhadap risk register bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko melalui pemeriksaan terhadap proses bisnis yang berjalan. Monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko pada Kecamatan Gunung Kaler dilakukan setiap triwulan sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Berikut pemantauan selama triwulan I tahun 2025: PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP TRIWULAN I TAHUN 2025 Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunung Kaler No "Risiko" yang teridentifikasi Kode Risiko Kejadian Risiko Keterangan RTP Rencana Pelaksanaan RTP Realisasi Pelaksanaan RTP Keterangan Tanggal Terjadi Sebab Dampak I Risiko Strategis Kecamatan Gunung Kaler 1 metode survei kepuasan masyarakat yang tidak mudah dipahami masyarakat RSO.25.12.99.01 Tidak terjadi Tidak terjadi Tidak terjadi Monitoring dan evaluasi Pencapaian target setiap triwulan Triwulan 3 2 Kualitas dokumen laporan dan pendukung yang belum terpenuhi RSO.25.33.99.03 Tidak terjadi Tidak terjadi Tidak terjadi Mengadakan rapat laporan hasil evaluasi LKIP tahun 2024 Triwulan 2 II Risiko Operasional Kecamatan Gunung Kaler 1 Petugas memiliki tugas lain di luar tanggung jawab utama ROO.25.38.99.02 Tidak terjadi Tidak terjadi Tidak terjadi Teguran tertulis Triwulan 3 2 adanya kelompok masyarakat yang belum terfasilitasi ROO.25.38.99.03 Tidak terjadi Tidak terjadi Tidak terjadi melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target setiap triwulan Triwulan 3 No "Risiko" yang teridentifikasi Kode Risiko Kejadian Risiko Keterangan RTP Rencana Pelaksanaan RTP Realisasi Pelaksanaan RTP Keterangan Tanggal Terjadi Sebab Dampak 3 dokumen perencanaan yang belum terintegrasi dengan maksimal ROO.25.36.99.04 Tidak terjadi Tidak terjadi Tidak terjadi mengakomodir usulan perencanaan untuk diakomodir pada APBD Perubahan Triwulan 2 4 Capaian realisasi gaji dan tunjangan yang tidak optimal ROO.25.37.99.05 Tidak terjadi Tidak terjadi Tidak terjadi Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi gaji dan tunjangan secara berkala Triwulan 2 Perencanaan ini berisi program kegiatan menjadi tanggung jawab masing- masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Gunung Kaler akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini : Tabel 6 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN GUNUNG KALER 14.805.930.844 18.730.135.049 20.103.762.104 5.297.831.260 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.805.930.844 18.730.135.049 20.103.762.104 5.297.831.260 7,01 KECAMATAN 14.805.930.844 18.730.135.049 20.103.762.104 5.297.831.260 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 6.435.648.443 7.221.273.523 7.504.420.028 1.068.771.585 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 dokumen 5 dokumen 166.724.300 169.403.350 127.053.070 - 39.671.230 KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 4 Dokumen 83.321.400 84.505.770 63.396.490 - 19.924.910 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 83.402.900 84.897.580 63.656.580 - 19.746.320 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 2 dokumen 2 dokumen 4.759.261.811 4.954.638.626 5.049.395.157 290.133.346 KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 19 Orang/b ulan 4.675.931.861 4.871.309.306 4.986.934.817 311.002.956 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 83.329.950 83.329.320 62.460.340 - 20.869.610 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang difasilitas 19 orang 19 orang 161.105.918 157.414.000 120.364.000 - 40.741.918 KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 19 Paket 19 Paket 60.999.918 60.862.000 60.862.000 - 137.918 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 19 Dokumen 11 Dokumen 100.106.000 96.552.000 59.502.000 - 40.604.000 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 jenis 7 jenis 451.777.770 422.503.700 600.070.700 148.292.930 KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 18.045.100 18.691.800 18.691.800 646.700 Kab. Tangerang, Gunung KECAMATAN GUNUNG KALER NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kaler, Semua Kel/Desa 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 18 Paket 199.975.000 136.258.900 357.234.900 157.259.900 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 6 Paket 51.770.000 65.711.000 65.711.000 13.941.000 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 3 Paket 50.016.070 67.866.000 67.866.000 17.849.930 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 24.971.600 24.980.000 24.980.000 8.400 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 57.000.000 56.970.000 54.367.000 - 2.633.000 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 Laporan 50.000.000 52.026.000 11.220.000 - 38.780.000 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang 3 jenis 3 jenis 557.156.444 1.125.420.612 1.215.643.866 658.487.422 KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1 Laporan 15.000.000 4.682.710 3.704.590 - 11.295.410 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 144.000.444 143.688.334 148.489.708 4.489.264 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 398.156.000 977.049.568 1.063.449.568 665.293.568 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 jenis 4 jenis 339.622.200 391.893.235 391.893.235 52.271.035 KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 202.672.200 231.702.460 231.702.460 29.030.260 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 36 Unit 27.000.000 30.600.000 30.600.000 3.600.000 Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, KECAMATAN GUNUNG KALER NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Semua Kel/Desa 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 109.950.000 129.590.775 129.590.775 19.640.775 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar 100 Persen 100 Persen 5.553.855.576 8.120.119.031 9.672.560.511 4.118.704.935 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan 3 jenis 2 jenis 199.172.000 31.172.000 23.882.000 - 175.290.000 KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 1 Laporan 199.172.000 31.172.000 23.882.000 - 175.290.000 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah infrastruktur yang dipelihara 100 titik 119 titik 5.354.683.576 8.088.947.031 9.648.678.511 4.293.994.935 KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 Dokumen 9 Dokumen 5.354.683.576 8.088.947.031 9.648.678.511 4.293.994.935 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan 100 Persen 100 Persen 2.015.977.775 2.530.696.225 2.286.672.035 270.694.260 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan 13 kelompok 14 kelompok 2.015.977.775 2.530.696.225 2.286.672.035 270.694.260 KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 123.600.000 117.488.750 117.488.750 - 6.111.250 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 7 Laporan 1.892.377.775 2.413.207.475 2.169.183.285 276.805.510 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti 100 Persen 75 Persen 106.600.000 106.599.880 80.415.880 - 26.184.120 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terkoordinasinya kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 4 dokumen 3 dokumen 106.600.000 106.599.880 80.415.880 - 26.184.120 KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 3 Laporan 106.600.000 106.599.880 80.415.880 - 26.184.120 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 5 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100 Persen 84 Persen 493.763.200 551.354.780 414.721.290 - 79.041.910 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah 9 dokumen 8 dokumen 493.763.200 551.354.780 414.721.290 - 79.041.910 KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 52 Orang 224.063.200 281.789.660 231.047.520 6.984.320 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 30 Orang 128.300.000 128.215.650 78.885.650 - 49.414.350 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 141.400.000 141.349.470 104.788.120 - 36.611.880 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER 6 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pemerintahan desa 100 Persen 73 Persen 200.085.850 200.091.610 144.972.360 - 55.113.490 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 dokumen 7 dokumen 200.085.850 200.091.610 144.972.360 - 55.113.490 KECAMATAN GUNUNG KALER 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 Dokumen 7 Dokumen 200.085.850 200.091.610 144.972.360 - 55.113.490 Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa KECAMATAN GUNUNG KALER J U M L A H 14.805.930.844 18.730.135.049 20.103.762.104 5.297.831.260 Berdasarkan Tabel 4 (TC.31) dan Tabel 6 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2025, terdapat ketidaksesuaian Target Kegiatan antara Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dengan Renstra 2024-2026 dikarenakan adanya:
1.Efisiensi anggaran berdasarkan INPRES Nomor 1 Tahun 2025 yaitu pada sub kegiatan: • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD • Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya • Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai • Fasilitasi Kunjungan Tamu • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan • Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa • Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan • Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional • Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan • Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2.Penambahan usulan kegiatan yang mendesak yaitu pada sub kegiatan : • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Pengadaan gerobak motor untuk 9 desa sebanyak 4 unit • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa pengadaan UPS power supply • Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penambahan Tinta dan Toner Pinter • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa penambahan pemeliharaan Laptop, AC, Printer masing-masing 2 unit • Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum berupa penambahan Rehabilitasi Stadion Mini, dan beberapa Aspirasi dari DPRD • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan berupa fasilitasi Inovasi pengolahan buah kemiri dan tempe semangit • Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa Fasilitasi Program Generasi Unggul melalui Pramuka Garuda Pada Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2025 selain ketidaksesuaian Target Kegiatan antara Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dengan Renstra 2024-2026 terdapat adanya penambahan Pagu Anggaran tanpa merubah target kinerja, yaitu pada Sub Kegiatan: 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan adanya kenaikan gaji berkala dan pajak 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dikarenakan adanya penambahan belanja alat service listrik 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dikarenakan adanya penambahan belanja Penggandaan 4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dikaernakan adanya Penambahan daya listrik 5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dikaernakan adanya penambahan anggaran untuk gaji 13 dan THR tenaga non ASN 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dikarenakan adanya penambahan pagu pada belanja BBM Kendaraan operasional 7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dikaernakan adanya penambahan anggaran pada Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan. 4.1 Catatan Penting Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain :
1.Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025 setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan ke 2 tahun 2025. Selain itu terdapat penyesuaian penambahan dan pengurangan anggaran/kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Gunung Kaler;
3.Anggaran pada Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler hamper secara keseluruhan kegiatan dan sub kegiatan mengalami perubahan dari Renja Murni 2025 dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan pada Kecamatan Gunung Kaler;
4.Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. 4.2 Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1.Seluruh Seksi dan Sub Bagian berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat pada dokumen Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta masyarakat maupun stake holder;
2.Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Renja Perubahan Kecamatan Gunung kaler, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan rancangan program kerja. 4.3 Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang. Demikian dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2025 Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Gunung Kaler, dan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
10.Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Rencana Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-P OPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-OPD yang memuat kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu Semester I Tahun 2025. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-P OPD) adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode Semester I Tahun 2025. Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

a.Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial mewujudkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
b.Rencana Kerja Perubahan Merupakan acuan OPD sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025.
c.Rencana Kerja Perubahan OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan didalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 guna mencapai sasaran yang telah ditentukan didalam RPJMD Kabupaten Tangerang dan sebagaimana telah dijabarkan kedalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini akan dijabarkan setiap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, yang sistem penyusunan anggarannya merupakan perpaduan antara RKA-P (Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan) dan RBA-P (Rencana Bisnis Anggaran Perubahan). 1.2 Landasan Hukum Rencana kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. 1.Pasal I18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. 3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. 5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. 6.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. 7.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. 8.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
9. 9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. 10.Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tenyang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. 20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. 21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. 22.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
23. 23.Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
24. 24.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
25. 25.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026; 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :
26. 1.Untuk memberikan kemudahan dan kejelasan terhadap capaian- capaian yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan pada Tahun 2025.
27. 2.Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Semester I Tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan
28. 3.Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholders) tentang Rencana Kerja pada tahun berjalan. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang adalah :
29. 1.Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk Semester I Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang.
30. 2.Mengoptimalkan peran dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang di dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang di Bidang Kesehatan.
31. 3.Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Semester I Tahun 2025. 1.4 Sistematika Penulisan Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : I. PENDAHULUAN ▪ Latar Belakang ▪ Landasan Hukum ▪ Maksud dan Tujuan ▪ Sistematika Penulisan II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ▪ Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ▪ Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ▪ Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah. ▪ Review terhadap Rancangan Awal RKPD III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ▪ Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ▪ Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ▪ Program dan Kegiatan IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH V. PENUTUP Pencapaiaan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
a.Kinerja Pelayanan BLUD Realisasi kinerja pelayanan kesehatan pada Semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang sebagai berikut : Tabel 2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota - Instalasi Gawat Darurat - Instalasi Rawat Jalan Input - Kemampuan Menangani Life Saving di Gawat Darurat % 100 100 100 - Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/GEL S/EIMED) yang masih berlaku % 100 66 66 85% - Ketersediaan tim Penanggulangan Bencana Tim 1 0 0 Proses - Jam buka pelayanan gawat darurat Jam 24 24 100 - Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat Menit < 5 4 100 - Tidak adanya keharusan membayar uang muka % 100 100 100 Output - Jumlah yang dilayani - IGD Sistemik Orang 16478 8583 52,09 Outcome - Kepuasan pasien % ≥ 75 79 100 77,26 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Gawat Darurat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit
1. 1.Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target
2. 2.Input - Ketersediaan pelayanan % 100 100 100 - Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis % 100 100 100 Proses - Jam buka pelayanan dengan ketentuan : Senin - kamis (08.00 sd 15.30 wib), Jumat (08.00 sd 16.00 wib) % 100 76,51 76,51 85% - Waktu tunggu rawat jalan Menit 46,61 100 - Waktu tunggu rekam medis Menit - Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis - yang BTA+ % 100 100 100 - yang BTA+ % 10 9 100 - Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategis DOTS % 100 100 100 - Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV) % 100 100 100 Output - Peresepan obat sesuai formularium % 99 91,33 92,25 - Pencatatan dan Pelaporan TB di RS % 100 100 100 - Jumlah Kunjungan orang 186768 95148 50,94 - Rawat Jalan orang 149072 75091 50,37 - Kemoterapi orang 5408 2399 44,36 - Hemodialisa orang 12784 10505 82,17 - Thalasemi orang 19504 7153 36,67 Outcome - Kepuasan pasien % 90 88,75 98,61 88,79 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Program Kegiatan Satuan Target 2025 60 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Rawat Jalan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target - Instalasi Rawat Inap - Instalasi Kebidanan dan Penyakit Kandungan
3. 3.Input - Ketersediaan pelayanan % 100 100 100 - Pemberi Pelayanan % 100 100 100 - Tempat tidur dengan pengaman % 100 100 100 - Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan % 100 100 100 - Dokter penanggung jawab pasien rawat inap % 100 100 100 - Jam Visite Dokter Spesialis (08.00 s/d 14.00 wib) % 100 94,20 94,20 - Kejadian infeksi pasca operasi % ≤ 1,5 0 100 - Kejadian infeksi nosokomial % < 1,5 0 100 Proses - Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian % 100 100 100 - Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS % 100 100 100 - Pencatatan dan pelaporan TB di RS % 100 100 100 Output - Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh % < 5 2,06 100 - Jumlah kunjungan Kunj 16800 7780 46,31 - BOR % 75 73,47 97,96 - LOS Hari 4 4,26 100 - TOI Hari ≤ 3 1,54 100 - GDR ‰ < 45 25,71 0 - NDR ‰ < 25 17,41 0 - BTO Kali 50 15,27 30,54 Outcome - Kepuasan pasien % 90 88,48 98,31 92,63 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Rawat Inap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan
4. 4.Input - Pemberi pelayanan persalinan normal : - Dokter Orang 9 10 100 - Bidan Orang 24 24 100 - Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit : - Dokter Orang 1 1 100 - Tim Ponek terlatih Tim 1 1 100 - Bidan Orang 2 2 100 - Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif : - Dokter Sp.OG Orang 9 10 100 - Dokter Sp.A Orang 1 1 100 - Sp. An Orang 1 1 100 - Kemampuan menangani BBLR (1500- 2500 gr) % 100 100 100 - Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia % 100 100 100 Proses - Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan % < 20 11,5 100 - Pelayanan kontrasepsi mantap dilakukan oleh SpOG atau SpB atau SpU atau dokter umum terlatih % 100 100 100 - Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih % 100 100 100 Output - Kunjungan kamar bersalin : Orang 16968 8607 50,72 - Kunjungan rawat jalan Orang 12400 6131 49,44 - Kebidanan (IGDM) Orang 1400 753 53,79 - Rawat Inap Orang 3168 1723 54,39 - Kematian ibu karena persalinan :
a.CFR Perdarahan % < 1 0 100
b.CFR Preeklamsia/eklamsi % < 5 0 100
c.CFR Sepsis % < 0,2 0 100 - BOR % 65 64,15 99 - LOS Hari 3 2,72 100 - TOI Hari 3 1,48 100 - GDR ‰ < 5 1 0 - NDR ‰ < 2 2 0 - BTO Kali 50 43,79 87,58 Outcome - Kepuasan pasien % 80 85 100 88,27 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata - rata Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Persalinan dan perinatologi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan - Instalasi Care Unit (ICU) - Instalasi Kamar Bedah
1. 5.Input - Pemberi pelayanan % 100 100 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU : % 90
a.ICU Type B 93
b.ICU Sekunder 175 - Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator 1:1:1 1:0,6:1 100 Proses - Kepatuhan terhadap hand hygiene % 100 99 0 - Kejadian infeksi nosokomial % < 21 0,3 100 Output - Jumlah Kunjungan Orang 2800 2046 73,07 - Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam : % < 3 13 100 - BOR % 75 78,42 100 - LOS Hari 3 3,07 93 - TOI Hari 2 0,82 100 - GDR ‰ < 45 272,24 0 - NDR ‰ < 25 205,28 0 - BTO kali 50 23,39 46,78 Outcome - Kepuasan pasien % ≥ 80 93 100 91,29 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Intensif Unit (ICU) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator
1. 6.Input - Ketersediaan tim bedah % 90 90 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi % 90 90 100 - Kemampuan melakukan tindakan operatif % 90 90 100 Proses - Waktu tunggu operasi elektif Hari < 2 2 100 - Tidak adanya kejadian operasi salah sisi % 100 100 100 - Tidak adanya kejadian operasi salah orang % 100 100 100 - Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi % 100 100 100 - Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien seterlah operasi % 100 100 100 - Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET % < 6 0,1 100 Output - Jumlah yang dilayani Tind 8892 4601 51,74 - Kejadian kematian di meja operasi % < 1 1 100 Outcome - Kepuasan pasien % ≥ 80 82 100 95,98 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Kamar Bedah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan 85% No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan - Instalasi Pengujian Kesehatan - Instalasi Khusus Wijayakusuma (IKW)
2. 7.Input - Ketersediaan pelayanan % 100 100 100 - Dokter pemberi layanan % 100 100 100 Proses - Jam buka pelayanan dengan ketentuan % 100 100 100 - Waktu tunggu pelayanan Menit 20 35 57,10 Output - Jumlah kunjungan Orang 18535 18596 100 Outcome - Kepuasan pelanggan % ≥ 80 83,30 100 92,85 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Pengujian Kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator
3. 8.Input - Pemberi Pelayanan % 100 100 100 - Tempat tidur dengan pengaman % 100 100 100 - Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan % 100 100 100 Proses - Waktu tunggu rawat jalan % ≤ 60 100 100 - Dokter penanggung jawab pasien rawat inap % 100 100 100 - Jam Visite Dokter Spesialis : 08.00 s/d 14.00 wib % 100 93,84 93,84 - Kejadian infeksi pasca operasi % < 0,5 0 0 - Kejadian infeksi nosokomial % < 1,5 0 0 - Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau % 100 100 100 - Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS % 100 0 100 - Pencatatan dan pelaporan TB di RS % 100 100 100 Output Jumlah yang dilayani : Orang 6130 0 0 - Rawat jalan Orang 5350 0 0 - Rawat inap Orang 780 0 0 - Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh % < 5 0 100 - BOR % 70 30,16 100 - LOS Hari 5 2,93 100 - TOI Hari 3 6,75 34,60 - GDR ‰ 45 6,41 0 - NDR ‰ 25 0 0 - BTO kali 50 9,19 8,26 Outcome - Kepuasan pasien % 90 97,47 108,30 89,67 Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Rawat Inap IKW Target 2025Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan - Pelayanan Rekam Medik - Pelayanan Radiologi dan Pusat Diagnostik - Pelayanan Patologi Klinik
4. 9.Input - Pemberi pelayanan rekam medis % 100 44 44,00 Proses - Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan Menit < 10 3 100 - Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Menit < 15 15 100 Output - Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan % 100 90 90 - Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas % 100 89 89 Outcome - Kepuasan pasien % 86 86 100 87,17 Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Rekam Medik Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator No. Tujuan Sasaran Indikator Target
5. 10.Input - Pemberi pelayanan radiologi (radiolog & radiografer) : - Dokter Radiolog % 100 100 100 - Fisika Medik % 100 100 100 - Radiografer % 100 100 100 - Perawat Radiologi % 100 100 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi (sesuai kelas RS) % 100 100 100 Proses - Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax Jam 3 8,75 0 - Kerusakan foto % < 1 0,77 100 - Tidak terjadinya kesalahan pemberian label % < 1 0 100 Output - Jumlah yang dilayani Orang 50437 24914 49,40 - Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi % 100 100 100 - Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri % 90 89,00 98,89 Outcome - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan radiologi % 90 86,17 95,74 94,91 Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Radiologi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata - rata No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82%
6. 11.Input - Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik % 90 90 100 - Fasilitan dan peralatan % 85 80 94,12 Proses - Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik Menit 120 48 100 % 100 100 100 - Kemampuan memeriksa HIV – AIDS % 100 100 100 - Kemampuan Mikroskopis TB Paru % 100 100 100 Output - Jumlah Pemeriksaan Pem. 809824 471981 58,28 - Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium % 75 76,65 100 - Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium % 100 100 100 - Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal % 100 99,50 99,50 Outcome - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium % 80 79,92 99,90 95,62 - Tidak adanya kejadian tertukar specimen Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Patologi Klinik No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata - rata - Pelayanan Patologi Anatomi - Pelayanan Rehabilitasi Medik 12 Input - Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik % 90 93,33 100 - Fasilitan dan peralatan % 90 90 100 Proses - Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik Hari 5 7 0 % 100 100 100 Output - Jumlah Pemeriksaan Pem. 4325 2257 52,18 - Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium % 100 100 100 - Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium % 100 100 100 - Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal % 100 100 100 Outcome - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium % ≥ 80 80 100 94,02 - Tidak adanya kejadian tertukar specimen Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Patologi Anatomi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata
7. 13.Input - Pemberi pelayanan rehabilitasi medik % 100 100 100 - Fasilitas dan Peralatan Rehabilitasi Medik % 40 100 100 Proses - Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik % 100 100 100 Output - Jumlah pemeriksaan Orang 21198 9138 43,11 - Jumlah tindakan Tindakan 55426 24049 43,39 - Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan % < 50 16,57 100 - Waktu tunggu pelayanan Menit 25 24,17 96,68 Outcome - Kepuasan pelanggan rehabilitasi medik % ≥ 80 89,04 100 85,40 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Uraian Indikator Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Satuan Target 2025 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Rehabilitasi Medik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% - Pelayanan Farmasi - Pelayanan Gizi dan Dietetik - Pelayanan Transfusi Darah
8. 14.Input - Pemberi pelayanan farmasi % 100 100 100 - Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi % 100 100 100 - Ketersediaan formularium (terbaru/updated) Ada Ada Ada 100 Proses - Waktu tunggu pelayanan obat jadi Menit 30 29,83 100 - Waktu tunggu pelayanan obat racikan Menit 60 55,5 100 Output - Jumlah R/ yang dilayani R/ 1920755 1007202 52,44 - Pelayanan IV admixture Dosis 37860 20888 55,17 - Pelayanan Handlying Cytotoxic Dosis 8321 3803 45,70 - Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat % 100 100 100 - Kepatuhan penggunaan formularium nasional % 82 89,67 100 Outcome - Kepuasan pelanggan farmasi % 80 81,49 100 86,66 Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Farmasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan 85% Program Kegiatan No Tujuan Sasaran Indikator Target Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Satuan Target 2025Uraian Indikator
9. 15.Input - Pemberi layanan gizi % 100 97 97 - Ketersediaan fasilitas pelayanan gizi % 100 100 100 - Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien % 100 100 100 Proses - Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet % 100 100 100 Output - Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien % < 20 7,49 100 Jumlah porsi makan Porsi 357232 172577 48,31 Outcome - Kepuasan pelanggan Gizi % 93 96,05 100 92,19 Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Gizi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata
10. 16.Input - Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit % 100 90 90 - ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit % 100 100 100 Proses - Kejadian reaksi transfuse % 0,01 0,43 0 Output - Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfuse di rumah sakit % 70 100 100 Outcome - Kepuasan pelayanan transfusi darah % ≥ 80 80 100 97,50 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Uraian Indikator Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Target 2025 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Transfusi Darah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% - Pelayanan Pengolahan Limbah 18 Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Input - Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit Berkas Ada SK Direktur sesuai kelas RS menurut PerMenkes No.7 Tahun 2019 Ada SK Direktur sesuai kelas RS menurut PerMenkes No.7 Tahun 2019 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah padat, cair di rumah sakit Berkas Sesuai dengan persyaratan kelas RS menurut PerMenKes RI No.7/2019 dan persyaratan PerMenLH No.68 Tahun 2016 dan PerMenLHK No. 5 Tahun 2021 Sesuai dengan persyaratan kelas RS menurut PerMenKes RI No.7/2019 dan persyaratan PerMenLH No.68 Tahun 2016 dan PerMenLHK No. 5 Tahun 2021 100 Proses - Pengelolaan limbah cair M3 Sesuai dengan persyaratan kelas RS PerMenKes No.7/2019 dan persyaratan PerMenLHK No.68/2016 dan PerMenLHK No. 5/2021 Sesuai dengan persyaratan kelas RS PerMenKes No.7/2019 dan persyaratan PerMenLHK No.68/2016 dan PerMenLHK No. 5/2021 100 - Pengelolaan limbah padat medis Kg Sesuai dengan persyaratan kelas RS dan persyaratan PerMenKes RI No.7/2019, PerMenLHK No. 56 Tahun 2015 dan No. 6 Tahun 2021 Sesuai dengan persyaratan kelas RS dan persyaratan PerMenKes RI No.7/2019, PerMenLHK No. 56 Tahun 2015 dan No. 6 Tahun 2021 100 Output - Baku mutu limbah cair : Mg/l a. BOD ≤ 30 7,17 100 Mg/l b. COD 100 24,17 100 Mg/l c. TSS ≤ 30 10,33 100 Mg/l d. pH 6-9 1,04 100 - Pengelolaan limbah B3 :a. Limbah B3 Medis RS (manifest) Kg 151000 78705 52,12
b.Limbah padat B3 Non Medis RS Kg 725 360 49,66
b.Limbah Cair M3 103500 48330 46,70
c.Limbah domestik Kg 860500 427000 49,62 - Pengolahan bank sampah :a. Limbah non infeksi (plabot, jerigen) Kg 1525 783 51,34
b.Limbah domestik (kardus, kertas, plastik) Kg 4925 3103 63,01 Outcome Terpenuhinya pengolahan limbah padat dan cair sesuai dengan PerMenKes RI No.7/2019 % 100 100 100 80,83 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Pengolahan Limbah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata - Pelayanan Administrasi dan Manajemen - Pelayanan Ambulance 20 Input - Ketersediaan pelayanan Mobil Ambulans dan mobil Jenazah Jam 24 24 100 Perjalanan mobil Ambulance : - Dalam kota Tangerang Kali 250 107 42,80 - Luar Tangerang Kali 10 5 50 Perjalanan Mobil Jenazah : - Dalam Kota/Tangerang Kali 400 234 58,50 - Luar Tangerang Kali 3 2 66,67 - Penyedia pelayanan ambulance dan mobil jenazah (supir terlatih) % 100 100 100 Perjalanan Mobil Operasional : - Dalam Kota/Tangerang Kali 450 235 52,22 - Luar Tangerang Kali 250 74 29,60 Proses - Kecepatan memberikan pelayanan - Dalam Kota/Tangerang Menit 30 30 100 - Luar Tangerang Jam 6 6 100 - Waktu tanggap pelayanan ambulance kepada masyarakat yang membutuhkan : - Dalam Kota/Tangerang Menit 30 30 100 - Luar Tangerang Jam 3 3 100 Output - Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian % 100 100 100 Outcome - Kepuasan pelayanan ambulance dan mobil jenazah % 80 80 100 78,56 Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata No Tujuan Sasaran Indikator Target Program 19 Input - Kelengkapan pangisian jabatan sesuai persyaratan jabatan % 100 100 100 - Adanya peraturan internal rumah sakit Ada Ada Ada 100 - Adanya peraturan karyawan rumah sakit Ada Ada Ada 100 - Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan Ada Ada Ada 100 85% - Adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit Ada Ada Ada 100 - Adanya perencanaan pengembangan SDM Ada Ada Ada 100 Proses - Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi % 100 100 100 - Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat % 100 100 100 - ketepatan waktu pengurusan gaji berkala % 100 100 100 - Pelaksanaan rencana pengembangan SDM % 100 100 100 - Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan % 100 100 100 - Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap Jam ≤ 1 30 100 Output - Cost recovery % 100 94,23 94,23 - Kelengkapan pelaporan % 100 100 100 - Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 %
a.Struktural 90 87 96,67
b.Fungsional 950 408 42,95 - Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan % 100 100 100 Outcome - Kepuasan peserta diklat % 90 91 100 96,32 Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Umum, Administrasi dan Manajemen - Pelayanan Perawatan Jenazah - Pelayanan Sterilisasi dan Laundry 21 Input - Ketersediaan pelayanan pemulasaran jenazah % 100 100 100 - ketersediaan fasilitas kamar jenazah Tersedia Tersedia Tersedia 100 - ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah SK Direktur Tersedia Tersedia 100 Proses - Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah % 90 90 100 - Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution % 100 100 100 - Kepatuhan pemberian identifikasi jenazah % 100 100 100 - Kepatuhan kebersihan tangan % 100 100 100 - Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri % 100 100 100 Output - Jumlah Tindakan 5600 2553 45,59 Outcome - Kepuasan perawatan jenazah % 80 81 100 94,56 Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Pemulasaraan Jenazah 85%Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata 22 Input - Ketersediaan pelayanan laundry Ada Tersedia Tersedia 100 - Adanya penanggungjawab pelayanan laundry SK Tersedia SK direktur Tersedia 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry Ada Tersedia Tersedia 100 Proses - Ketepatan waktu penyedian linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan % 100 100 100 - Ketepatan waktu penyedian alat instrument untuk kamar bedah dan pelayanan rawat inap % 100 100 100 - Ketepatan pengelolaan linen enfeksius % 100 100 100 - Kegagalan uji bowidick test % 0 0 100 - Ketersediaan linen % 3 set x jumlah tempat tidur 100 100 - Linen yang di cuci ulang (rewash) % 2 1,8 100 Output - Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi % 100 100 100 - Jumlah pelayanan : Laundry Kg 288.400 164746 57,12 Instrumen dan linen steril Paket 131.062 82270 62,77 Kassa Steril Paket 160.680 90365 56,24 Outcome Kepatuhan pengamanan alat pelindung diri % 98 98 100 91,15 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Uraian Indikator Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Target 2025 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Laundry Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% - Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) ‘ - Pelayanan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 24 Input - Adanya anggota tim PPI yang terlatih % 75 90 100 - Ketersediaan APD disetiap instalasi/departemen % 75 90 100 - Rencana program PPI Dok Ada Ada 100 Proses - Pelaksanaan program PPI sesuai rencana % 100 100 100 - Kepatuhan kebersihan KKP % 85 91 100 - Penggunaan APD saat melaksanakan tugas % 100 100 100 Output - Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/health care associated infection (HAI) di rumah sakit. % 100 100 100 - Angka kejadian infeksi nosokomial % ≤ 1,5 0,12 100 Outcome - Tambahan angka kejadian infeksi : - Infeksi daerah operatif (IDO) % ≤ 2 0,05 100 - Infeksi saluran kemih (ISK) ‰ 4,7 0 0 - Ventilator assosiated pneumonia (VAP) ‰ ≤ 5,8 0,29 0 - Hospital acquared pneumonia (HAP) ‰ ≤ 1 0 0 - Infeksi aliran darah primer (IADP) % ≤ 3,5 0,47 0 - Dekubitus % ≤ 2 0,05 0 - Flebitis % ≤ 1 0,22 0 100 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pencegahan dan pengedalian infeksi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata 26 Input - Adanya anggota tim PMKP yang terlatih % 80 86 100 - Adanya pedoman PMKP Dok 1 1 100 - Rencana program PMKP Dok 1 1 100 Proses - Memantauan indikator mutu berkala : - INM % 70 73,06 100 - IMP RS % 70 66,74 95,34 - IMP UNIT % 70 77,06 100 - SKP % 70 58,3 83,29 Output - Laporan evaluasi program PMKP berdasarkan STARKES 2022 Dok 1 1 100 Outcome - Kepuasan pasien terhadap pelayanan RS % 76,5 81 100 97,63 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% Satuan Target 2025Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata - Pelayanan Pasien dengan Jaminan BPJS dan Jaminan Lainnya - Pelayanan Keamanan - Pelayanan IPS RS 25 Input - Petugas keamanan bersetifikat mempunyai keterangan pernah bekerja sebagai Satpam Orang 80 79 98,75 - Sistem pengamanan/protap Ada Ada Ada 100 Proses - Melakukan patroli/keliling (1 jam sekali sesuai dg kebutuhan) Jam 2 jam Sekali 2 jam Sekali 100 - Evaluasi terhadap sistem keamanan Triwulan 4 2 50 Output - Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang % 100 0,54 99.46 Outcome - Kepuasan pasien terhadap pelayanan % 90 80 88,89 72,94 Pelayanan Keamanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata - Rata No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target 2025 23 Input - Adanya penanggung jawab IPSRS Ada Ada Ada 100 - Ketersediaan bengkel kerja Tersedia Tersedia Tersedia 100 Proses - Waktu tanggap kerusakan atat < 15 menit % 80 86,73 100 - Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan % 100 100 100 - Ketepatan waktu kalibrasi alat % 100 100 100 Output - Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu % 100 100 100 100 Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata No Tujuan Sasaran Indikator Target Program 17 Input - Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin Ada Ada Ada 100 - Adanya kebijakan rumah sakit untuk pelayanan keluarga miskin Ada Ada Ada 100 Proses - Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin Menit ≤ 15 30 50 - Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin Dok 100 100 100 Output - Semua pasien keluarga miskin yang dilayani Ada Ada Ada 100 Outcome - Kepuasan pelanggan % 81 87,5 100 91,67 Kegiatan Satuan Target 2025Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan pasien dengan jaminan BPJS dan jaminan lainnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata No Tujuan Sasaran Indikator Target Program - Pelayanan Diklat dan Litbang - Pelayanan PONEK 29 Input - Kebijakan / pedoman / panduan prosedur penyelenggaraan diklat dan penelitian Dok 10 8 80,00 - Perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan Dok 20 12 60,00 - Pembimbing klinik yang kompeten : - Clinical instruktur keperawatan dan tenaga kesehatan Orang 150 87 58,00 - Dosen pembimbing klinik (Dodiknis) Orang 27 23 85,19 - Ada program pelatihan dan penelitian Dok 1 2 100 Proses - Penyelenggaraan/pengi riman kegiatan (seminar / bimtek / kursus / workshop) Orang 300 231 77,00 - Pelaksanaan bimbingan mahasiswa Dok 100 81 81,00 - Jumlah mahasiswa yang praktek di RSU Tangerang Orang 5000 3610 72,20 Output - Prosentase pegawai yang dilatih minimal 20 jam/tahun - Struktural Orang 90 87 96,67 - Fungsional Orang 950 408 42,95 - Adanya kegiatan penelitian: - Jumlah penelitian oleh pegawai Dok 2 1 50,00 - Penelitian yang dipublikasikan Dok 1 1 100 - Penelitian oleh institusi lain Dok 200 67 33,50 Outcome - Indeks kepuasan peserta diklat % 80 91 100 - Efektivitas diklat % 80 85,33 100 75,77 Satuan Target 2025 No Tujuan Uraian Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Terselenggarany a pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan lainnya sesuai dengan rumah sakit kelas B Pendidikan Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan diklat dan litbang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata 28 Input - Tim Ponek % 100 100 100 - Sarana rumah sakit, alat, bangunan dan SDM % ada yg belum sesuai ada yg belum sesuai 100 - adanya SOP Dok 30 30 100 Proses - AMP (ibu dan bayi) Kasus 12 Terpenuhi 100 - Waktu tunggu IGD : - Respon time Menit < 10 Terpenuhi 100 - Evaluasi untuk diagnostik Menit < 15 Terpenuhi 100 - Tindakan awal Menit < 30 Terpenuhi 100 - Tindakan definitif Menit 50 Tidak Terpenuhi 100 Output - Poned Terbina (PKM) % 100 100 100 Kejadian kematian ibu karena (CFR) :
a.Perdarahan % ≤ 1 0 100
b.Preeklamsi/eklamsi (FEB) % ≤ 30 0 100
c.Sepsis % 0,2 0 100 - Pertolongan persalinan melalui SC % ≤ 45 11,5 100 - Inisiasi Menyusu Dini (IMD) % 70 100 100 Outcome - Indeks kepuasan masyarakat % ≥ 80 85 100 100 Target 2025Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% Meningkatkan Kualitas Kesehatan Terselenggaranya Pelayanan PONEK Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan PONEK Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata - rata - Pelayanan Jantung Terpadu Tabel 2.2 Program Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. 1.100% 1.1. Output - Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah Dok 4 2 50 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 75 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Program Uraian Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan Satuan Target 2025Sub kegiatan Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target
2. 2.100% 2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Output - Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang 620 620 100 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 100 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Uraian Satuan Target 2025Sub kegiatan Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata 27 - Dokter Spesialis Jantung Orang 6 6 100 - Dokter Spesialis Radiologi Orang 5 4 80 - Dokter Spesialis Bedah: - Bedah Vaskuler Orang 2 2 100 - Bedah Tumor Orang 2 2 100 - Dokter Spesialis Cardiac Orang 1 0 0 - Dokter Anesthesi Orang 2 2 100 - Tenaga Perawat Orang 7 4 57,14 - Tenaga Teknik Cardiovasculer Orang 2 0 0 - Tenaga Radiografer Orang 2 2 100 - Tenaga Farmasi Orang 1 1 100 Proses - Ketersediaan pelayanan setiap hari pada jam kerja Jam 24 7 29,17 Output - Jumlah pelayanan Pem 9657 5569 57,67 Outcome - Indeks kepuasan masyarakat % 85 84 98,82 83,89 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata - Rata Satuan Target 2025Uraian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Meningkatkan Kualitas Kesehatan Terselenggaranya Pelayanan Jantung Terpadu Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Jantung Vaskuler Terpadu Input - Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD Tabel 2.3 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. 1.Kegiatan : Penyediaan Faslitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4. 4.100% 4.1. Output - Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Unit Kerja 1 1 100 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 100 Persentase Pencapaian Rata-rata Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Realisasi Semester I 2025 Uraian Satuan Target 2025Sub kegiatan Indikator
5. 5.82% Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 5.1 Output - Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Unit 58 53 91,38 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 5.2 Output - Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintainance center Unit 2458 2049 83,36 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 5.3 Output - Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas Layanan kesehatan yang Terpelihara sesuai standar Unit 2533 1900 75,01 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 5.4 Output - Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Paket 2 2 100 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 93,72 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Rata-rata Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ala t penunjang fasilitas pelayanan kesehatan Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin makanan dan minuman di fasilitas kesehatan No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Uraian Satuan Target 2025Sub kegiatan Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang fasilitas kesehatan Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi
6. 3.100% 3.1. Output - Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Unit 28 28 100 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 100 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Uraian Satuan Target 2025Sub kegiatan Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rata-rata Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian
7. 2.Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Kinerja Pelayanan dan Pendukung Layanan Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025
8. 6.82% 6.1 Output - Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit Dok 1 1 100 Outcome - Kepuasan pasien % 85 85 100 100 Realisasi Semester I 2025 Persentase Pencapaian Uraian Satuan Target 2025Sub kegiatan Indikator Rata-rata No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1
a.Pelayanan 1 Rawat Jalan Kunj 204.518 103.556 50,63 - Inst. R. Jalan Kunj 149.072 75.091 50,37 - Klinik Kebidanan Kunj 12.400 6.131 49,44 - R. Jalan IKW Kunj 5.350 2.277 42,56 - Kemoteraphy Kunj 5.408 2.399 44,36 - Thalasemia Kunj 19.504 10.505 53,86 - Hemodialisa Kunj 12.784 7.153 55,95 2 Rawat Inap Kunj 23.940 13.241 55,31 - Inst. R. Inap Kunj 16.800 7.780 46,31 - R. Inap Kebidanan + dengan Perina Bawah dan RG Kunj 3.168 1.723 54,39 - R. Inap IKW Kunj 780 312 40,00 - ICU Kunj 3.192 2.046 64,10 - Observasi IGD Kunj 1.380 3 Gawat Darurat Kunj 17.878 9.339 52,24 - Inst. Gawat Darurat Kunj 16.478 8.586 52,11 - Maternal Emergency Kunj 1.400 753 53,79 4 Kamar Bedah Kunj 8.892 4.601 51,74 5 Medical Check Up Kunj 18.535 18.596 100,33 % Realisasi Semester I Tahun 2025 No Bagian Satuan Pelayanan Kesehatan perorangan di semua lini pelayanan rumah Sakit Target Tahun 2025 Tabel 2.5 Kinerja Pendukung Pelayanan RSUD Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025 1 b. 1 Farmasi R/ 1.920.755 1.007.202 52,44 2 Laboratorium : Laboratorium Klinik Pel 809.824 473.059 58,42 Bank Darah Pel 147.266 78.927 53,59 Laboratorium Patologi Anatomi Pel 4.325 2.257 52,18 3 Radiologi & Diagnostik Elektromedik Pel 50.437 24.914 49,40 4 Rehabilitasi Medik Pel 55.426 24.049 43,39 5 Pemulasaraan Jenazah Orang 5.600 2.553 45,59 6 CSSD & Laundry : - Laundry Kg 288.400 164.746 57,12 - Instrumen dan linen steril Paket 131.062 82.270 62,77 - Kassa steril Paket 160.680 90.365 56,24 7 Gizi dan Dietetik : - Makanan lengkap pasien Porsi 357.232 172.773 48,36 - Makanan lengkap Karyawan Porsi 176.540 92.207 52,23 - Pemberian snack Porsi 184.677 76.380 41,36 8 Diklat Orang 15.754 7.615 48,34 9 Pengelolaan Limbah B3 : - Limbah B3 Medis RS Kg 151.000 78.705 52,12 - Limbah B3 Non Medis RS Kg 725 360 49,66 - Limbah B3 Medis RS M 3 103.500 48.330 46,70 - Limbah B3 Medis RS Kg 860.500 427.000 49,62 Pengelolaan Bank Sampah : - Limbah Non Infeksius Kg 1.525 783 51,34 - Limbah Domestik Kg 4.925 3.103 63,01 % Realisasi Semester I Tahun 2025 No Bagian Satuan Pendukung Pelayanan Target Tahun 2025 Pelayanan Kesehatan perorangan di semua lini pelayanan rumah Sakit
b.Kinerja pendapatan BLUD Kinerja pendapatan RSUD Kabupaten Tangerang pada Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Tabel 2.6 Kinerja Pendapatan RSUD Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025
c.Biaya BLUD Realisasi kegiatan biaya BLUD RSUD Kabupaten Tangerang yang telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel berikut: Tabel 2.7 Realisasi Biaya BLUD RSUD Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025 KEU FISIK 318.884.600.000 166.579.289.536 52,24 55,86 (152.305.310.464) 1 73.026.212.000 36.374.359.599 49,81 49,81 (36.651.852.401) - Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 73.026.212.000 36.374.359.599 49,81 49,81 (36.651.852.401) 2 241.135.312.675 126.270.385.348 52,36 57,14 (114.864.927.327) 96.360.642.967 46.503.787.764 48,26 57,77 (49.856.855.203) - Belanja Barang Pakai Habis 94.656.918.471 46.050.393.964 48,65 58,28 (48.606.524.507) - Belanja Barang Tak Habis Pakai 1.703.724.496 453.393.800 26,61 28,96 (1.250.330.696) 127.122.444.708 70.927.338.421 55,79 56,63 (56.195.106.287) - Belanja Jasa Kantor 116.395.174.708 66.249.997.039 56,92 57,42 (50.145.177.669) - Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.304.000.000 1.428.307.632 61,99 61,99 (875.692.368) - Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 220.000.000 120.435.000 54,74 54,74 (99.565.000) - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 550.000 550.000 100 100 - - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.000.000.000 25.840.000 2,58 2,58 (974.160.000) - Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 6.045.000.000 2.757.704.589 45,62 53,47 (3.287.295.411) - Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 50.000.000 15.000.000 30,00 30,00 (35.000.000) - Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.075.720.000 319.904.161 29,74 29,74 (755.815.839) - Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 32.000.000 9.600.000 30,00 30,00 (22.400.000) 12.420.425.000 7.920.757.715 63,77 66,53 (4.499.667.285) - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.425.000 2.968.569.858 49,47 51,81 (3.031.855.142) - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.690.000.000 3.736.217.506 79,66 83,97 (953.782.494) - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.700.000.000 1.186.570.351 69,80 69,80 (513.429.649) - Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 30.000.000 29.400.000 98,00 98,00 (600.000) 996.000.000 313.283.649 31,45 32,15 (682.716.351) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 996.000.000 313.283.649 31,45 32,15 (682.716.351) 4.235.800.000 605.217.799 14,29 36,27 (3.630.582.201) - Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.235.800.000 605.217.799 14,29 36,27 (3.630.582.201) 3 4.723.075.325 3.934.544.589 83,30 84,13 (788.530.736) - Belanja Modal Alat Besar 117.000.000 110.213.400 94,20 94,20 (6.786.600) - Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 1.000.000 962.500 96,25 96,25 (37.500) - Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.934.039.600 1.572.491.720 81,31 81,31 (361.547.880) - Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 109.000.000 0 0,00 0,00 (109.000.000) - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.537.615.725 2.226.456.969 87,74 89,28 (311.158.756) - Belanja Modal Alat Laboratorium 24.420.000 24.420.000 100 100 - NO URAIAN REALISASI SEMESTER I TAHUN LEBIH / (KURANG) +/- KEUANGAN %PAGU TAHUN 2025 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat BELANJA MODAL BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan KEUANGAN % KEU A. Pendapatan Jasa Pelayanan Umum : 21.400.000.000 12.518.788.899 58,50 (8.881.211.101) 1 Pelayanan Pasien Umum 18.000.000.000 9.302.310.848 51,68 (8.697.689.152) 2 Pelayanan Medical Check Up 1.300.000.000 2.022.632.007 155,59 722.632.007 3 Pelayanan Diklat 2.000.000.000 1.121.231.960 56,06 (878.768.040) 4 Pelayanan Ambulance 100.000.000 72.614.084 72,61 (27.385.916) B. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah : 297.484.600.000 160.077.305.477 53,81 (137.407.294.523,00) 1 Pelayanan Peserta BPJS 284.342.000.000 152.520.302.627 53,64 (131.821.697.373) 2 Pelayanan Peserta BPJS Ketenagakerjaan 1.800.000.000 828.210.930 46,01 (971.789.070) 3 Pelayanan Peserta Jamkesda Kabupaten Tangerang 250.000.000 707.653.142 283,06 457.653.142 4 Pelayanan Peserta Jamkesda Kota Tangerang 180.000.000 113.558.500 63,09 (66.441.500) 5 Pelayanan Peserta Jamkesda Bogor 150.000.000 0 0,00 (150.000.000) 6 Pelayanan Pasien Jaminan Jasaraharja 4.000.000.000 1.855.332.035 46,38 (2.144.667.965) 7 Pelayanan Pasien Hasil Kerjasama Lainnya 3.120.000.000 1.502.820.000 48,17 (1.617.180.000) 8 Parkir 780.000.000 390.000.000 50,00 (390.000.000) 9 Sewa Lahan 267.600.000 554.250.000 207,12 286.650.000 10 Lab Ina Respond 20.000.000 11.994.652 59,97 (8.005.348) 11 Bunga Bank 2.455.000.000 1.547.015.651 63,01 (907.984.349) 12 Lain-lain 120.000.000 46.167.940 38,47 (73.832.060) 318.884.600.000 172.596.094.376 54,12 (146.288.505.624) NO URAIAN TARGET TAHUN 2025 SEMESTER I TAHUN 2025 LEBIH/(KURANG) +/- PENDAPATAN
d.Realisasi Pendapatan dan Belanja Semester I Tahun 2025 Realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan semester I Tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.8 Realisasi Pendapatan dan Belanja RSUD Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025 Tabel 2.9 Anggaran Penerimaan BLUD Berdasarkan Sumber Penerimaan Semester I Tahun 2025 Yang dimaksud belanja APBD adalah belanja RSUD Kabupaten Tangerang yang sumber dananya berasal dari subsidi APBD dan realisasi anggaran APBD pada semester I Tahun 2025 mencapai 45,27 %. Belanja BLUD adalah belanja RSUD Kabupaten Tangerang yang sumber dananya berasal dari operasional rumah sakit, menurut basis kas realisasi anggaran BLUD pada semester I Tahun 2025 mencapai 52,24 %. KEU FISIK 318.884.600.000 172.596.094.376 54,12 54,12 (146.288.505.624) 565.175.538.354 281.692.961.142 49,84 64,60 (283.482.577.212) 451.386.630.554 233.208.555.887 51,66 64,87 (218.178.074.667) 34.670.000 18.503.860 53,37 54,00 (16.166.140) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34.670.000 18.503.860 53,37 54,00 (16.166.140) 130.382.078.354 64.663.439.391 49,60 49,60 (65.718.638.963) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 130.382.078.354 64.663.439.391 49,60 49,60 (65.718.638.963) 2.085.282.200 1.947.323.100 93,38 100 (137.959.100) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.085.282.200 1.947.323.100 93,38 100 (137.959.100) 318.884.600.000 166.579.289.536 52,24 55,86 (152.305.310.464) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 318.884.600.000 166.579.289.536 52,24 55,86 (152.305.310.464) 113.788.907.800 48.484.405.255 42,61 64,34 (65.304.502.545) 109.687.232.800 46.847.758.802 42,71 80,01 (62.839.473.998) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 53.264.869.490 16.158.771.433 30,34 91,38 (37.106.098.057) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 1.997.383.000 1.298.165.000 64,99 84,00 (699.218.000) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.998.000.000 2.292.619.000 76,47 78,00 (705.381.000) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 51.426.980.310 27.098.203.369 52,69 66,65 (24.328.776.941) 4.101.675.000 1.636.646.453 39,90 48,68 (2.465.028.547) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit 4.101.675.000 1.636.646.453 39,90 48,68 (2.465.028.547) - - - - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Progam Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP - - - - - PENDAPATAN BELANJA Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PAGU TAHUN 2025 REALISASI SEMESTER I LEBIH / (KURANG) (+/-)KEUANGAN %URAIAN KEU FISIK 1 318.884.600.000 172.596.094.376 54,12 54,12 (146.288.505.624) 2 565.175.538.354 281.692.961.142 49,84 64,60 (283.482.577.212) - APBD 239.165.938.354 108.263.201.606 45,27 62,25 (130.902.736.748) - BLUD 318.884.600.000 166.579.289.536 52,24 55,86 (152.305.310.464) - DAK 7.125.000.000 6.850.470.000 96,15 100 (274.530.000) Pendapatan Belanja NO URAIAN PAGU TAHUN 2025 REALISASI SEMESTER I TAHUN 2025 LEBIH / (KURANG) (+/-) KEUANGAN % Belanja DAK adalah belanja RSUD Kabupaten Tangerang yang sumber dananya berasal dari pendapatan APBN dan realisasi anggaran DAK pada semester I Tahun 2025 mencapai 96,15%. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025 rata-rata mencapai target dengan indikator sangat baik. Juga pada kinerja pelayanan rata-rata mencapai target tetapi ada beberapa yang tidak mencapai target dan dapat dijelaskan sebagai berikut : 2.2.1 Kinerja Pelayanan
a.Rawat Jalan Adanya kenaikan capaian kunjungan Semester I Tahun 2025 sebesar 75.091 target Tahun 2025 yaitu 149.072 capaian persentase 50,63% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester I Tahun 2024 sebesar 68.965 target Tahun 2024 139.320 capaian persentase 49,50% tahun 2024. Hal ini disebabkan naik nya jumlah kunjungan pasien dikarenakan di buka jam pelayanan rawat jalan jam 08.00.
b.Klinik Kebidanan Adanya Kenaikan capaian kunjungan Semester 1 tahun 2025 sebesar 6.131 target Tahun 2025 12.400 capaian persentase 49,44% Tahun 2025 dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 5.661 target Tahun 2024 12.400 capaian persentase 45,65% Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena Kualitas pelayanan yang bagus, SDM yang profesional dan Fasilitas yang memadai sehingga masyarakat lebih memilih ke RSUD Kabupaten Tangerang.
c.Rawat Jalan Paviliun Eksekutif Wijayakusuma Adanya kenaikan capaian kunjungan Semester 1 tahun 2025 sebesar 2.277 target Tahun 2025 5.350 capaian persentase 42,56% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 1.963 target Tahun 2024 5.000 capaian persentase 39,26% Tahun 2024. Dalam upaya untuk peningkatan kunjungan PEW Rawat Jalan, kita harus menggiatkan promosi atau pemasaran yang efektif, tepat sasaran, meningkatkan fasilitas infrastruktur (parkir, ruang tunggu yang nyaman disertai tempat duduk pasien yang memadai), sehingga meningkatkan kenyaman pengunjung.
d.Kemoteraphy Adanya penurunan capaian kunjungan di Ruangan Kemotherapy Semester 1 Tahun 2025 sebesar 2.399 target Tahun 2025 5.408 capaian persentase 44,36% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 2.405 target Tahun 2024 5.408 capaian persentase 44,47% Tahun 2024. Hal ini turun nya jumlah kunjungan pasien Kemotherapy di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang masih pasien lama ada yang sudah meninggal.
e.Thalasemia Adanya kenaikan capaian kunjungan di Ruangan Thalasemi Semester 1 Tahun 2025 sebesar 10.505 target Tahun 2025 19.504 capaian persentase 53,86% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 9.951 target Tahun 2024 18.228 capaian persentase 54,59% Tahun 2024. Hal ini naik nya jumlah kunjungan pasien Thalasemi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang meningkat di Semester 1 pada Tahun 2025.
f.Hemodialisa Adanya kenaikan capaian kunjungan Semester 1 tahun 2025 sebesar 7.153 target Tahun 2025 12.784 capaian persentase 55,95% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 6.982 target Tahun 2024 11.948 capaian persentase 58,44% Tahun 2024. Hal ini naik nya jumlah kunjungan pasien Hemodialisa di Tahun 2024 menambahnya tempat tidur di hemodialisa.
g.Rawat Inap Adanya penurunan capaian kunjungan Semester 1 Tahun 2025 sebesar 7.780 target Tahun 2025 16.800 capaian persentase 46,31% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 7.943, target Tahun 2024 18.522 capaian persentase 42,88% Tahun 2024, hal ini karena disebabkan karena adanya Rujukan berjenjang, jadi pasien pasien yang ditangani adalah pasien-pasien yang tidak bisa ditangani oleh Rumah Sakit Type C, Fasilitas infrastruktur yang kurang memadai (Parkir) sehingga mengurangi rasa kenyamanan dalam berobat di RSUD Kabupaten Tangerang.
h.Rawat Inap Kebidanan (+ Perina Bawah dan Rawat Gabung) Adanya penurunan capaian kunjungan Semester 1 Tahun 2025 sebesar 1.723 target Tahun 2025 3.168 capaian persentase 54,39% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 1.729 target Tahun 2024 4.320 capaian persentase 40,02% Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya rujukan berjenjang, sehingga pasien yang ke RSUD Kabupaten Tangerang adalah pasien yang tidak dapat tertangani oleh RS kelas C.
i.Rawat Inap Paviliun Eksekutif Wijaya Kusuma Adanya Penurunan Capaian kunjungan Rawat Inap Pav. Eksekutif Wijaya Kusuma Semester 1 Tahun 2025 sebesar 312 target Tahun 2025 780 capaian persentase 40,00% Tahun 2025, dibandingkan capaian Semester 1 Tahun 2024 sebesar 325, target Tahun 2024 yaitu 480, capaian presentase 67,71%. Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi atau pemasaran yang tidak Efektif untuk menarik minat masyarakat untuk berobat atau promosi yang tidak tepat sasaran. Fasilitas yang kurang memadai (Parkir), sehingga megurangi rasa nyaman dalam berobat di RSUD Kabupaten Tangerang.
j.ICU Adanya Kenaikan capaian kunjungan Semester 1 Tahun 2025 sebesar 2.046 target Tahun 2025 yaitu 3.192 capaian persentase 64,10% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 1.319 target Tahun 2024 2.800 capaian persentase 47,11% Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena makin bagusnya penilaian dan pemilahan pasien-pasien dari Rawat Inap yang akan dipindahkan ke Ruang ICU, disertai fasilitas yang sudah memadai.
k.Observasi IGD Adanya kenaikan capaian pasien di Semester 1 Tahun 2025 sebesar 1.380, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 847. Hal ini disebabkan naik nya jumlah pasien di RSUD Kabupaten Tangerang.
l.IGD Sistemik Adanya kenaikan capaian kunjungan di Instalasi Gawat Darurat Semester 1 Tahun 2025 sebesar 8.586 target Tahun 2025 16.478 capaian persentase 52,11% Tahun 2025 dibandingkan capaian pada Semester 1 tahun 2024 sebesar 8.770 target Tahun 2024 15.400 capaian persentase 56,95% Tahun 2024. Hal ini naik nya jumlah kunjungan pasien ke IGD di karenakan antusias kepercayaan pasien yang ingin ditangani IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang mulai meningkat.
m.IGD Maternal Adanya penurunan tidak terlalu banyak capaian kunjungan di IGD Maternal Semester 1 Tahun 2025 sebesar 753 target Tahun 2025 yaitu 1.400 capaian persentase 53,79% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 764 target Tahun 2024 1.718 capaian persentase 44,47% Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya rujukan berjenjang, sehingga pasien yang dirujuk ke RSUD Kabupaten Tangerang adalah pasien yang tidak dapat ditangani oleh RS kelas C.
n.Instalasi Kamar Bedah Adanya kenaikan capaian kunjungan Semester 1 Tahun 2025 sebesar 4.601 target Tahun 2025 yaitu 8.892 capaian persentase 51,74% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 4.150 target Tahun 2024 9.360 capaian persentase 44,34% Tahun 2024. Hal ini di karenakan Kenaikan jumlah kunjungan Bedah Vaskuler, Orthopedi, Kebidanan, Bedah Plastik dan Mata.
o.Instalasi Pengujian Kesehatan (MCU) Adanya kenaikan capaian kunjungan Semester 1 Tahun 2025 sebesar 17.760 target Tahun 2025 yaitu 18.535 capaian persentase 186,83% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 5.281 target Tahun 2024 22.000 capaian persentase 24,00% Tahun 2024. Hal ini dikarenakan Tahun 2025 adanya pemeriksaan dalam rangka penerimaan CPNS dan kegiatan lain terkait Pemerintahan. 2.2.2 Kinerja Pelayanan Penunjang Medik
a.Farmasi Jumlah R/ yang dilayani pada Semester I Tahun 2025 sebesar 1.007.002 mengalami kenaikan dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 915.854, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah pasien yang dilayani depo farmasi seperti kenaikan di depo IGD sebesar 5,73%, Depo OK Cito sebesar 15,95%, dan depo Rawat Inap sebesar 1,09%.
b.Laboratorium
1. 1.Laboratorium Klinik Jumlah pelayanan Laboratorium klinik pada Semester I Tahun 2025 sebanyak 473.059 meningkat dibandingkan pelayanan pada Semester I yang sama pada Tahun 2024 sebanyak 399.962, hal ini disebabkan adanya pemeriksaan MCU CPNS dan P3K pada bulan Januari dan Februari 2025.
2. 2.Bank Darah Jumlah pelayanan Bank Darah pada Semester I tahun 2025 sebesar 78.927 mengalami penunan dibandingkan Semester I tahun 2025 sebesar 83.067, hal ini disebabkan penyesuaian panduan praktek klinis dalam penggunaan labu darah baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan.
3. 3.Patologi Anatomi Jumlah pelayanan patologi anatomi pada Semester I Tahun 2025 sebesar 2.257 meningkat dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 2.091 hal ini disebabkan terjadi peningkatan jumlah sampel jaringanyang harus diperiksa baik dari pasien internal RSUD Kab Tangerang maupun pasien eksternal rujukan dari luar RSUD Kabupaten Tangerang.
c.Radiologi dan Diagnostik Elektromedik Jumlah pelayanan pada Semester I Tahun 2025 sebesar 24.914 meningkat dibandingkan Semester I tahun 2024 sebesar 23.027, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kunjungan pasien CT Scan dan USG dimana pada Semester I terdapat penambahan alat CT Scan yang berasal dari APBD.
d.Rehabilitasi Medik Jumlah pelayanan pada Semester I Tahun 2024 sebesar 24.629 meningkat dibandingkan pada Semester I Tahun 2023 sebesar 20.613 hal ini disebabkan meningkatnya pelayanan. Terdapat penambahan indikator kinerja baru di Tahun 2024 yaitu waktu tunggu pelayanan (target 25 menit, realisasi 21.72 menit).
e.Pemulasaraan Jenazah Jumlah pelayanan pada Semester I Tahun 2024 sebesar 24.629 meningkat dibandingkan pada Semester I Tahun 2023 sebesar 20.613 hal ini disebabkan meningkatnya pelayanan. Terdapat penambahan indikator kinerja baru di Tahun 2024 yaitu waktu tunggu pelayanan (target 25 menit, realisasi 21.72 menit).
f.CSSD & Laundry
1. 1.Laundry Jumlah pelayanan Laundry pada Semester I Tahun 2024 sebesar 140.274 kg menurun dibandingkan Semester I Tahun 2023 sebesar 141.336 hal ini disebabkan pelayanan pasien berkurang karena terdapat beberapa renovasi ruang perawatan.
2. 2.Instrumen & Linen Steril Jumlah pelayanan Instrumen & Linen Steril Semester I Tahun 2025 sebesar 82.270 paket meningkat dibandingkan Semester I tahun 2025 sebesar 69.948 paket hal ini disebabkan karena pelayanan kamar bedah meningkat dan ada penambahan permintaan sterilisasi dari Rumah Sakit lain.
3. 3.Kassa Steril Jumlah pelayanan Kasa Steril pada Semester I Tahun 2025 sebesar 90.365 bungkus meningkat dibandingkan pada Semester I Tahun 2024 sebesar 78.776 bungkus, hal ini disebabkan karena peningkatan kegiatan pelayanan kamar bedah.
g.Gizi dan Dietetik
1. 1.Makanan Lengkap Pasien Jumlah pelayanan makanan lengkap pasien pada Semester I Tahun 2025 sebesar 172.773 porsi menurun dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 173.400 porsi hal ini disebabkan terdapat renovasi ruang Aster A dan Aster B serta ada penurunan temapt tidur pasien rawat inap.
2. 2.Makanan Lengkap Karyawan Jumlah pelayanan makanan lengkap karyawan pada Semester I Tahun 2025 sebesar 92.207 meningkat dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 89.109 hal ini disebabkan terdapat lebih banyak 4 (empat) hari libur di Semester I Tahun 2025 dibandingkan Semester I Tahun 2024 dimana pada saat hari libur karyawan mendapatkan makanan lengkap.
3. 3.Pemberian Snack Dinas Pagi Jumlah pelayanan pemberian Snack Semester I Tahun 2025 sebesar 76.380 paket menurun dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 77.310 disebabkan terdapat lebih banyak 4 (empat) hari libur di Semester I Tahun 2025 dibandingkan Semester I Tahun 2024 dimana pada saat hari libur karyawan tidak mendapatkan snack dinas pag.
h.Diklat dan Litbang Jumlah pelayanan Diklat & Litbang Semester I Tahun 2025 sebesar 7.615 menurun dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 8.386 hal ini disebabkan pengurangan kuota mahasiswa institusi sehubungan adanya renovasi ruangan perawatan serta telah diberlakukan tarif diklat yang baru dimana cenderung lebih tinggi dibandingkan rumah sakit lain. 2.2.3 Pendapatan Pelayanan Pendapatan BLUD pada semester I Tahun 2025 dimana target Pendapatan Rp. 318.884.600.000,- dengan realisasi Rp. 172.596.094.376,- atau sebesar 54.12%, dimana realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Umum Rp. 12.518.788.899,- atau mencapai 58,50% dari target Rp. 21.400.000.000,-, pendapatan lainnya Rp. 160.077.305.477,- atau mencapai 53,81% dari target Rp. 297.484.600.000,-. 2.2.4 Biaya BLUD Penggunaan biaya BLUD pada semester I Tahun 2025 dari target anggaran sebesar Rp. 318.884.600.000,- dengan realisasi Rp. 166.579.289.536,- atau sebesar 52,24%, dimana realisasi belanja pegawai Rp. 36.374.359.599,- atau mencapai 49,81% dari target Rp. 73.026.212.000,-, belanja barang dan jasa Rp. 126.270.385.348,- atau mencapai 52,36% dari target Rp. 241.135.312.675,-, dan belanja Modal Rp. 3.934.544.589,- atau mencapai 83,30% dari target Rp. 4.723.075.325,-. 2.2.5 Anggaran Belanja APBD Penyerapan anggaran Belanja APBD pada semester I Tahun 2025 sebesar Rp. 108.263.201.606,- dari target Rp. 239.165.938.354,- atau secara keseluruhan mencapai 45,27%. 2.2.6 Anggaran Belanja DAK Penyerapan anggaran Belanja DAK pada semester I Tahun 2025 sebesar Rp. 6.850.470.000,- dari target Rp. 7.125.000.000,- atau secara keseluruhan mencapai 96,15%. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu-isu penting pada penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Tangerang antara lain : 1) Kualitas dan kuantitas tenaga medis dan tenaga keperawatan memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan perorangan pada rumah sakit kelas B, namun demikian Rumah sakit masih belum menerapkan secara keseluruhan dalam hal mendahulukan kepentingan pelanggan, kesinambungan dalam memberikan pelayanan, efektifitas, efesiensi dan kenyamanan kepada pasien. 2) Lokasi bangunan yang strategis & mudah dijangkau oleh masyarakat serta peralatan medis lengkap dan memadai namun belum didukung oleh Sistem Informasi Manajemen rumah sakit yang memadai dan area parkir masih belum memenuhi persyaratan sesuai standar. 3) Berkembangnya rumah sakit swasta sebagai kompetitor potensial yang memberikan pelayanan sejenis dan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang asuransi kesehatan semesta yang dilaksanakan oleh BPJS yang menjamin seluruh masyarakat di Indonesia bisa mengurangi pangsa pasar jika RSUD Kabupaten Tangerang tidak mampu menyediakan pelayanan yang menyenangkan pelanggan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perbandingan antara RKPD 2025 dengan rancangan awal usulan RKPD RSUD Kabupaten Tangerang sesuai tabel dapat dilihat pada lampiran 3. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 RSUD Kabupaten Tangerang RSUD Kabupaten Tangerang belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan pada Tahun 2025. No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Tabel 2.10 Realisasi Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator IKU Semester I Tahun 2025 SATUAN TARGET 1 Persentase Sumber Daya Kesehatan sesuai standar Persen 82 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Rumah Sakit Angka 85 3 Jumlah Pasien operasi dan perawatan pasca operasi bedah jantung terbuka Pasien 1 4 Jumlah pelayanan perinatologi dan NICU yang komprehensif Laporan 30 5 Jumlah Pelayanan PONEK Laporan 3 6 Persentase Capaian Program Nasional Persen 90 7 Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alkes Persen 100 8 Jumlah Penambahan modul IT yang menunjang Pelayanan (Optimalisasi SIMRS) Persen 70 9 Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Persen 100 10 Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan Persen 100 SASARAN INDIKATOR 1 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabinet Indonesia Maju telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang Kesehatan Tahun 2020 – 2024 yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primery Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) juga telah menetapkan lima fokus strategis pembangunan kesehatan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu Kesehatan ibu dan anak, Kesehatan Reproduksi, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Penguatan Sistem Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, ada empat isu kesehatan yang harus diselesaikan Kemenkes RI saat ini yaitu Stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, perbaikan manajemen jaminan kesehatan nasional, penguatan pelayanan kesehatan, obat serta kemandirian obat dan alat kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Banten masih terdapat beberapa permasalahan yang terindentifikasi diantaranya sebagai berikut :

1.Status Kesehatan Masyarakat masih rendah ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI);
2.Adanya disparitas kondisi Status Kesehatan, Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang masih lebar antar kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten;
3.Angka kejadian kesakitan akibat infeksi penyakit menular langsung maupun melalui binatang masih cukup tinggi, sementara pada saat bersamaan kejadian penyakit degeneratif (Hipertensi, Jantung, Diabetes melitus, dll) mulai meningkat;
4.Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat yang ditandai diantaranya perilaku masyarakat dalam hidup sehat masih rendah, perilaku memberikan ASI ekslusif masih rendah, persalinan di fasilitas kesehatan masih rendah, dll
5.Belum optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan baik dari segi SDM, Sarana dan Prasarana, Peralatan Medik, Sistem Rujukan, dan lain-lain. Isu Strategis pembangunan kesehatan di Provinsi Banten, yaitu :
1.Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk Angak Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi masalah di Provinsi Banten (AKI: 308/100.000 KH; AKB; 32/1.000 KH).
2.Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular.
3.Pengembangan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Banten. Telahaan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik ditingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dimana baik kebijakan ditingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tangerang dapat menyentuh sasaran yang tepat. Perlunya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan disadari bahwa empiris dan penelitian para ahli menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan adalah essensial untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penduduk yang sehat akan menjadi produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kabupaten Tangerang Pada dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026 disebutkan bahwa tujuan “Meningkatkan Kualitas Kesehatan”. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran “Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan”. Berdasarkan tujuan diatas maka Dinas Kesehatan kabupaten Tangerang telah merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Tangerang. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang 2022 2023 2024 2025 2026 Indeks Kesehatan Angka yang menunjukkan umur harapan hidup waktu lahir manusia Angka 0,76 0,77 0,78 0,79 0,8 0,8 Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dibagi jumalh ibu hamil di Kabupaten/Kota x 100% Persentase 99,74 100 100 100 100 100 Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota x 100% Persentase 99,92 100 100 100 100 100 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan beyi baru lahir dibagi jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota x 100% Persentase 99,75 100 100 100 100 100 Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah balita di Kabupaten/Kota x 100% Persentase 99,35 100 100 100 100 100 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota x 100% Persentase 97,98 100 100 100 100 100 SASARANNO TUJUAN Meningkatny a Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkatka n Kualitas kesehatan 1 KONDISI AWAL KINERJA TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR SATUANPENGUKURAN INDIKATORINDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN Dalam Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 – 2028 telah ditetapkan visi dan misi Kabupaten Tangerang disusun selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Tangerang (RPJMD) sebagai berikut: Visi Kabupaten Tangerang : “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan Misi Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
1.Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia.
2.Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.
3.Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional.
4.Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif.
5.Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pemgembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang mengacu kepada Misi pertama Kabupaten Tangerang yaitu Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia, dengan Tujuan, Sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Bisnis 2024-2028 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Didalam Rencana Kerja ditetapkan capaian seluruh indikator sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan ini maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 melalui serangkaian program, kegiata dan sub kegiatan. Tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut : Tujuan : Meningkatkan kualitas kesehatan. Sasaran:
1.Meningkatnya status kesehatan masyarakat.
2.Terselenggaranya pelayanan jantung terpadu.
3.Terselenggaranya peayanan KIA paripurna.
4.Terselenggaranya pelayanan PONEK.
5.Terselenggaranya program nasional.
6.Meningkatkan pendukung prioritas pengembangan layanan.
7.Terwujudnya IT yang terintegrasi dengan seluruh pelayanan.
8.Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan lainnya sesuai dengan rumah sakit kelas B Pendidikan.
9.Meningkatkan kinerj administrasi dan keuangan yang efesien, efektif dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya strategi atau cara pencapaian tujuan yang dipilih secara tepat agar dapat meningkatkan kinerja organisasi. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : TABEL 3.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PROGRAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG 2025 3.3 Program dan Kegiatan Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan kesehatan yang telah dilakukan pada periode RPJMD sebelumnya, pembangunan Tahun 2025 juga memulai pelaksanaan beberapa strategi untuk menyelesaikan permasalahan periode RPJMD sebelumnya. Pada Tahun 2025 sasaran yang menjadi fokus dan strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang adalah “Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat”.

a.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah : 1). Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan acuan target secara nasional maupun daerah/Kabupaten. 2). Pencapaian tujuan RPD Kabupaten Tangerang.
b.Garis besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025, Jumlah Program yang diusulkan adalah 2 Program, 5 Kegiatan, dan 9 Sub Kegiatan.
c.Sumber Anggaran Tahun 2025 1). APBD Kabupaten Tangerang 2). BLUD 3). DAK Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (Outcome) suatu program. Rencana Program dan Kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang kesehatan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten Tangerang. Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (Pagu Indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana Kerja berupa Program dan Kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025. Penyajian Program dan Kegiatan dilakukan berdasarkan RENSTRA Tahun 2024 – 2026 dan RKPD Tahun 2025 yang sudah ditetapkan. Sasaran Dinas Kesehatan berdasarkan Arah Kebijakan Tahun 2025 dalam RPD adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat dengan strategis meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 terdapat 2 Program, 5 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan. Secara umum, program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Kabupaten Tangerang pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dapat dilhat pada lampiran 4.a. terlampir. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang telah menetapkan program prioritas yang dianggap penting baik bersifat strategis maupun operasional. Program tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2028, dalam hal ini terkait dengan Misi Kedua yaitu Tangerang Tangguh “Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat” dan Misi Keempat yaitu ”Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel”, dalam mengantisipasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Umum melaksanakan Program dan Kegiatan, sebagai berikut : Tabel 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota - Pelayanan Gawat Darurat - Pelayanan Rawat Jalan Input - Kemampuan Menangani Life Saving di Gawat Darurat % 100 - Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/G ELS/EIMED) yang masih berlaku % 100 85% - Ketersediaan tim Penanggulangan bencana Tim 1 Proses - Jam buka pelayanan gawat darurat Jam 24 - Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat Menit < 5 - Tidak adanya keharusan membayar uang muka % 100 Output - Jumlah yang dilayani Orang 16478 Outcome - Kepuasan pasien % ≥ 75 Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025 Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Gawat Darurat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit
1. 1.Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota
2. 2.Input - Ketersediaan % 100 - Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis % 100 Proses - Jam buka pelayanan dengan ketentuan : Senin - kamis (08.00 sd 15.30 wib), Jumat (08.00 sd 16.00 wib) % 100 85% - Waktu tunggu rawat jalan Menit - Waktu tunggu rekam medis Menit - Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis - yang BTA+ % 100 - yang BTA+ % 10 - Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategis DOTS % 100 - Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV) % 100 Output - Peresepan obat sesuai formularium % 99 - Pencatatan dan Pelaporan TB di RS % 100 - Jumlah Kunjungan orang 186768 - Rawat Jalan orang 149072 - Kemoterapi orang 5408 - Hemodialisa orang 12784 - Thalasemi orang 19504 Outcome - Kepuasan pasien % 90 Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target 60 Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Rawat Jalan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit - Pelayanan Rawat Inap - Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
3. 3.Input - Ketersediaan % 100 - Pemberi Pelayanan % 100 - Tempat tidur dengan pengaman % 100 - Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan % 100 - Dokter penanggung jawab pasien rawat inap % 100 - Jam Visite Dokter Spesialis (08.00 s/d 14.00 wib) % 100 - Kejadian infeksi pasca operasi % ≤ 1,5 - Kejadian infeksi nosokomial % < 1,5 Proses - Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian % 100 - Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS % 100 - Pencatatan dan pelaporan TB di RS % 100 Output - Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh % < 5 - Jumlah kunjungan Kunj 16800 - BOR % 75 - LOS Hari 4 - TOI Hari ≤ 3 - GDR ‰ < 45 - NDR ‰ < 25 - BTO Kali 50 Outcome - Kepuasan pasien % 90 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Rawat Inap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85%
4. 4.Input - Pemberi pelayanan persalinan normal : - Dokter Orang 9 - Bidan Orang 24 - Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit : - Dokter Orang 1 - Tim Ponek terlatih Tim 1 - Bidan Orang 2 - Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif - Dokter Sp.OG Orang 9 - Dokter Sp.A Orang 1 - Sp. An Orang 1 - Kemampuan menangani BBLR (1500-2500 gr) % 100 - Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia % 100 Proses - Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan % < 20 - Pelayanan kontrasepsi mantap dilakukan oleh SpOG atau SpB atau SpU atau dokter umum terlatih % 100 - Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih % 100 Output - Kunjungan kamar bersalin Orang 16968 - Kunjungan rawat jalan Orang 12400 - Kebidanan (IGDM) Orang 1400 - Rawat Inap Orang 3168 - Kematian ibu karena persalinan
a.CFR Perdarahan % < 1
b.CFR Preeklamsia/eklamsi % < 5
c.CFR Sepsis % < 0,2 - BOR % 65 - LOS Hari 3 - TOI Hari 3 - GDR ‰ < 5 - NDR ‰ < 2 - BTO Kali 50 Outcome - Kepuasan pasien % 80 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Persalinan dan perinatologi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% - Pelayanan Rawat Intensif - Pelayanan Kamar Bedah - Pelayanan Pengujian Kesehatan
1. 5.Input - Pemberi pelayanan % 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU % 90
a.ICU Type B
b.ICU Sekunder - Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator 1:1;1 Proses - Kepatuhan terhadap hand hygiene % 100 - Kejadian infeksi nosokomial % < 21 Output - Jumlah Kunjungan orang 2800 - Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam % < 3 - BOR % 75 - LOS hari 3 - TOI hari 2 - GDR ‰ < 45 - NDR ‰ < 25 - BTO kali 50 Outcome - Kepuasan pasien % ≥ 80 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Intensif Unit (ICU) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85%
1. 6.Input - Ketersediaan tim % 90 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi % 90 - Kemampuan melakukan tindakan operatif % 90 Proses - Waktu tunggu operasi elektif Hari < 2 - Tidak adanya kejadian operasi salah sisi % 100 - Tidak adanya kejadian operasi salah orang % 100 - Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi % 100 - Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien seterlah operasi % 100 - Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET % < 6 Output - Jumlah yang dilayani Tind 8892 Kejadian kematian di meja operasi % < 1 Outcome - Kepuasan pasien % ≥ 80 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Kamar Bedah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85%
2. 7.Input - Ketersediaan % 100 - Dokter pemberi layanan % 100 Proses - Jam buka pelayanan dengan ketentuan % 100 - Waktu tunggu pelayanan Menit 20 Output - Jumlah kunjungan Orang 18535 Outcome - Kepuasan pelanggan % ≥ 80 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Pengujian Kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% - Pelayanan Instalasi Wijayakusuma - Pelayanan Rekam Medik
3. 8.Input - Pemberi Pelayanan % 100 - Tempat tidur dengan pengaman % 100 - Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan % 100 Proses - Waktu tunggu rawat jalan % ≤ 60 - Dokter penanggung jawab pasien rawat inap % 100 - Jam Visite Dokter Spesialis : 08.00 s/d 14.00 wib % 100 - Kejadian infeksi pasca operasi % < 0,5 - Kejadian infeksi nosokomial % < 1,5 - Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian % 100 - Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS % 100 - Pencatatan dan pelaporan TB di RS % 100 Output - Jumlah yang dilayani orang 6130 - Rawat jalan orang 5350 - Rawat inap orang 780 - Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh % < 5 - BOR % 70 - LOS hari 5 - TOI hari 3 - GDR ‰ 45 - NDR ‰ 25 - BTO kali 50 Outcome - Kepuasan pasien % 90 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Rawat Inap IKW Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85%
4. 9.Input - Pemberi pelayanan rekam medis % 100 Proses - Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan Menit < 10 - Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Menit < 15 Output - Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan % 100 - Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas % 100 Outcome - Kepuasan pasien % 86 Satuan Target Perubahan 2025 Uraian Indikator No. Tujuan Sasaran Indikator Target Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Rekam Medik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% Program Kegiatan - Pelayanan Radiologi - Pelayanan Patologi Klinik - Pelayanan Patologi Anatomi
5. 10.Input - Pemberi pelayanan radiologi (radiolog & radiografer) :- Dokter Radiolog % 100 - Fisika Medik % 100 - Radiografer % 100 - Perawat Radiologi % 100 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi (sesuai kelas RS) % 100 Proses - Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax Jam 3 - Kerusakan foto % < 1 - Tidak terjadinya kesalahan pemberian label % < 1 Output - Jumlah yang dilayani Orang 50437 - Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi % 100 - Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri % 90 Outcome - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan radiologi % 90 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025 Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Radiologi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85%
6. 11.Input - Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik % 95 - Fasilitan dan peralatan % 85 Proses - Waktu tunggu hasil pelayanan Menit 120 % 100 - Kemampuan memeriksa HIV – % 100 - Kemampuan Mikroskopis TB Paru % 100 Output - Jumlah Pemeriksaan Pem. 809824 - Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium % 75 - Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium % 100 - Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal % 100 Outcome - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium % 80 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Patologi Klinik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% - Tidak adanya kejadian tertukar specimen 12 Input - Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik % 90 - Fasilitan dan peralatan % 90 Proses - Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi Hari 5 % 100 Output - Jumlah Pemeriksaan Pem. 4325 - Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium % 100 - Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium % 100 - Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal % 100 Outcome - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium % ≥ 80 Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025 Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target - Tidak adanya kejadian tertukar specimen Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Patologi Anatomi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% - Pelayanan Rehabillitasi Medik - Pelayanan Farmasi \ - Pelayanan Gizi dan Dietetik
7. 13.Input - Pemberi pelayanan rehabilitasi medik % 100 - Fasilitas dan Peralatan Rehabilitasi Medik % 40 Proses - Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik % 100 Output - Jumlah pemeriksaan Orang 21198 - Jumlah tindakan Tindakan 55426 - Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan % < 50 - Waktu tunggu pelayanan Menit 25 Outcome - Kepuasan pelanggan rehabilitasi medik % ≥ 80 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025 Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Rehabilitasi Medik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86%
8. 14.Input - Pemberi pelayanan farmasi % 100 - Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi % 100 - Ketersediaan formularium (terbaru/updated) Ada Ada Proses - Waktu tunggu pelayanan obat jadi Menit 30 - Waktu tunggu pelayanan obat racikan Menit 60 Output - Jumlah R/ yang dilayani R/ 1920755 - Pelayanan IV admixture Dosis 37860 - Pelayanan Handlying Cytotoxic Dosis 8321 - Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat % 100 - Kepatuhan penggunaan formularium nasional % 82 Outcome - Kepuasan pelanggan farmasi % 80 Satuan Target Perubahan 2025 Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Farmasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% Program Kegiatan
9. 15.Input - Pemberi layanan gizi % 100 - Ketersediaan fasilitas pelayanan gizi % 100 - Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien % 100 Proses - Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet % 100 Output - Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien % < 20 Jumlah porsi makan Porsi 357232 Outcome - Kepuasan pelanggan Gizi % 93 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025 Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Gizi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% - Pelayanan Transfusi Darah - Pelayanan Pasien dengan Jaminan BPJS dan Jaminan Lainnya
10. 16.Input - Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit % 100 - ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit % 100 Proses - Kejadian reaksi transfuse % 0,01 Output - Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfuse di rumah sakit % 70 Outcome - Kepuasan pelayanan transfusi darah % ≥ 80 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025 Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Transfusi Darah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% 17 Input - Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin Ada Ada - Adanya kebijakan rumah sakit untuk pelayanan keluarga miskin Ada Ada Proses - Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin Menit ≤ 15 - Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin Dok 100 Output - Semua pasien keluarga miskin yang dilayani Ada Ada Outcome - Kepuasan pelanggan % 81 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025 Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan pasien dengan jaminan BPJS dan jaminan lainnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% - Pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah 18 Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Input - Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit Berkas Ada SK Direktur sesuai kelas RS menurut PerMenkes No.7 Tahun 2019 - Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah padat, cair di rumah sakit Berkas Sesuai dengan persyaratan kelas RS menurut PerMenKes RI No.7/2019 dan persyaratan PerMenLH No.68 Tahun 2016 dan PerMenLHK No. 5 Tahun 2021 Proses - Pengelolaan limbah cair M3 Sesuai dengan persyaratan kelas RS PerMenKes No.7/2019 dan persyaratan PerMenLHK No.68/2016 dan PerMenLHK No. 5/2021 - Pengelolaan limbah padat medis Kg Sesuai dengan persyaratan kelas RS dan persyaratan PerMenKes RI No.7/2019, PerMenLHK No. 56 Tahun 2015 dan No. 6 Tahun 2021 Output - Baku mutu limbah cair : Mg/l a. BOD ≤ 30 Mg/l b. COD 100 Mg/l c. TSS ≤ 30 Mg/l d. pH 6-9 - Pengelolaan limbah B3 :
a.Limbah B3 Medis RS (manifest) Kg 151000
b.Limbah padat B3 Non Medis RS (manifest) Kg 725
b.Limbah Cair M3 103500
c.Limbah domestik Kg 860500 - Pengolahan bank sampah :
a.Limbah non infeksi (plabot, jerigen) Kg 1525
b.Limbah domestik (kardus, kertas, plastik) Kg 4925 Outcome Terpenuhinya pengolahan limbah padat dan cair sesuai dengan PerMenKes RI No.7/2019 % 100 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Pengolahan Limbah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% - Pelayanan Administrasi dan Manajemen - Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah 19 Input - Kelengkapan pangisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi % 100 - Adanya peraturan internal rumah sakit Ada Ada - Adanya peraturan karyawan rumah sakit Ada Ada - Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan Ada Ada - Adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit Ada Ada - Adanya perencanaan pengembangan SDM Ada Ada Proses - Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi % 100 - Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat % 100 - ketepatan waktu pengurusan gaji berkala % 100 - Pelaksanaan rencana pengembangan SDM % 100 - Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan % 100 - Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap Jam ≤ 1 Output - Cost recovery % 100 - Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja % 100 - Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun %
a.Struktural 90
b.Fungsional 950 - Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu % 100 Outcome - Kepuasan peserta diklat % 90 Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Umum, Administrasi dan Manajemen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% 20 Input - Ketersediaan pelayanan Mobil Jam 24 Perjalanan mobil Ambulance : - Dalam kota Tangerang Kali 250 - Luar Tangerang Kali 10 Perjalanan Mobil Jenazah : - Dalam Kota/Tangerang Kali 400 - Luar Tangerang Kali 3 - Penyedia pelayanan ambulance dan mobil jenazah (supir terlatih) % 100 Perjalanan Mobil Operasional : - Dalam Kota/Tangerang Kali 450 - Luar Tangerang Kali 250 Proses - Kecepatan memberikan pelayanan - Dalam Kota/Tangerang Menit 30 - Luar Tangerang Jam 6 - Waktu tanggap pelayanan ambulance kepada masyarakat yang membutuhkan : - Luar Tangerang Jam 3 Output - Tidak terjadinya % 100 Outcome - Kepuasan pelayanan % 80 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator 82%Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 85% - Pelayanan Perawatan Jenazah - Pelayanan Laundry - Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 21 Input - Ketersediaan pelayanan % 100 - ketersediaan fasilitas kamar jenazah Tersedia Tersedia - ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah SK Direktur Tersedia Proses - Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah % 90 - Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution % 100 - Kepatuhan pemberian identifikasi jenazah % 100 - Kepatuhan kebersihan tangan % 100 - Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri % 100 Output - Jumlah Tindakan 5600 Outcome - Kepuasan perawatan jenazah % 80 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Pemulasaraan Jenazah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% 22 Input - Ketersediaan pelayanan laundry Ada Tersedia - Adanya penanggungjawab pelayanan laundry SK Tersedia SK direktur - Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry Ada Tersedia Proses - Ketepatan waktu penyedian linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan % 100 - Ketepatan waktu penyedian alat instrument untuk kamar bedah dan pelayanan rawat inap % 100 - Ketepatan pengelolaan linen enfeksius % 100 - Kegagalan uji bowidick test % 0 - Ketersediaan linen % 3 set x - Linen yang di cuci ulang (rewash) % 1,8 Output - Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi % 100 - Jumlah pelayanan : Laundry Kg 288.400 Instrumen dan linen steril Paket 131.062 Kassa Steril Paket 160.680 Outcome Kepatuhan pengamanan alat pelindung diri % 98 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Laundry Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% 23 Input - Adanya penanggung jawab IPSRS ada ada - Ketersediaan bengkel kerja Tersedia Tersedia Proses - Waktu tanggap kerusakan atat < 15 menit % 80 - Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan % 100 - Ketepatan waktu kalibrasi alat % 100 Output - Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu % 100 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% - Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi - Pelayanan Keamanan - Pelayanan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 24 Input - Adanya anggota tim PPI yang terlatih % 75 - Ketersediaan APD disetiap instalasi/departemen % 75 - Rencana program PPI Dok Ada Proses - Pelaksanaan program PPI sesuai rencana % 100 - Kepatuhan kebersihan KKP % 85 - Penggunaan APD saat melaksanakan tugas % 100 Output - Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/health care associated infection (HAI) di rumah sakit. % 100 - Angka kejadian infeksi nosokomial % ≤ 1,5 Outcome - Tambahan angka kejadian infeksi : - Infeksi daerah operatif (IDO) % ≤ 2 - Infeksi saluran kemih (ISK) ‰ 4,7 - Ventilator assosiated pneumonia (VAP) ‰ ≤ 5,8 - Hospital acquared pneumonia (HAP) ‰ ≤ 1 - Infeksi aliran darah primer (IADP) % ≤ 3,5 - Dekubitus % ≤ 2 - Flebitis % ≤ 1 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pencegahan dan pengedalian infeksi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% 25 Input - Petugas keamanan bersetifikat mempunyai keterangan pernah bekerja sebagai Orang 80 - Sistem pengamanan/protap Ada Ada Proses - Melakukan patroli/keliling (1 jam sekali sesuai dg kebutuhan) Jam 2 jam Sekali - Evaluasi terhadap sistem keamanan Triwulan 4 Output - Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang % 100 Outcome - Kepuasan pasien terhadap pelayanan % 90 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Keamanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% 26 Input - Adanya anggota tim PMKP yang terlatih % 80 - Adanya pedoman PMKP Dok 1 - Rencana program PMKP Dok 1 Proses - Memantauan indikator mutu berkala - INM % 70 - IMP RS % 70 - IMP UNIT % 70 - SKP % 70 Output - Laporan evaluasi program PMKP berdasarkan STARKES 2022 Dok 1 Outcome - Kepuasan pasien terhadap pelayanan RS % 76,5 Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025 Uraian Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Meningkatka n Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar 82,50% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit 86% - Pelayanan Jantung Vaskuler Terpadu - Pelayanan PONEK 27 - Dokter Spesialis Jantung Orang 4 - Dokter Spesialis Radiologi Orang 4 - Dokter Spesialis - Bedah Vaskuler Orang 0 - Bedah Tumor Orang 0 - Dokter Spesialis Orang 0 - Dokter Anesthesi Orang 0 - Tenaga Perawat Orang 3 - Tenaga Teknik Cardiovasculer Orang 3 - Tenaga Radiografer Orang 2 - Tenaga Farmasi Orang 1 Proses - Ketersediaan pelayanan setiap hari pada jam kerja Jam 7 Output - Jumlah pelayanan Pem 9658 Outcome - Indeks kepuasan masyarakat % 85 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025 Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Terselenggara nya Pelayanan Jantung Terpadu Jumlah Pasien Operasi dan Perawatan Pasca Operasi 2 Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan Jantung Vaskuler Terpadu Input 28 Input - Tim Ponek % 100 - Sarana rumah sakit, alat, bangunan dan SDM % ada yg belum sesuai - adanya SOP Dok 30 Proses - AMP (ibu dan bayi) Kasus 12 - Waktu tunggu IGD : - Respon time Menit < 10 - Evaluasi untuk diagnostik Menit < 15 - Tindakan awal Menit < 30 - Tindakan definitif Menit 50 Output - Poned Terbina (PKM) % 100 Kejadian kematian ibu karena (CFR) :
a.Perdarahan % ≤ 1
b.Preeklamsi/eklamsi (FEB) % ≤ 30
c.Sepsis % 0,2 - Pertolongan persalinan melalui SC % ≤ 45 - Inisiasi Menyusu Dini (IMD) % 70 Outcome - Indeks kepuasan masyarakat % ≥ 80 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025 Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Terselenggara nya Pelayanan PONEK Jumlah Pelayanan PONEK 3 Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan PONEK - Pelayanan Diklat dan Litbang Tabel 3.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29 Input - Kebijakan / pedoman / panduan prosedur penyelenggaraan diklat dan penelitian Dok 10 - Perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan Dok 20 - Pembimbing klinik yang kompeten : - Clinical instruktur keperawatan dan tenaga kesehatan Orang 150 - Dosen pembimbing klinik (Dodiknis) Orang 27 - Ada program pelatihan dan penelitian Dok 1 Proses - Penyelenggaraan/pen giriman kegiatan (seminar / bimtek / kursus / workshop) Orang 300 - Pelaksanaan bimbingan mahasiswa Dok 100 - Jumlah mahasiswa yang praktek di RSU Tangerang Orang 5000 Output - Prosentase pegawai yang dilatih minimal 20 jam/tahun - Struktural Orang 90 - Fungsional Orang 950 - Adanya kegiatan penelitian: - Jumlah penelitian oleh pegawai Dok 2 - Penelitian yang dipublikasikan Dok 1 - Penelitian oleh institusi lain Dok 200 Outcome - Indeks kepuasan peserta diklat % 80 - Efektivitas diklat % 80 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Kegiatan Satuan Target Perubahan 2025Uraian Indikator Meningkatka n Kualitas Kesehatan Terselenggara nya pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan lainnya sesuai dengan rumah sakit kelas B Pendidikan Persentase pengemban gan Kompetensi SDM 100% Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Pelayanan diklat dan litbang
1. 1.100% 1.1. Output - Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah Dok 4 Outcome - Kepuasan pasien % 100 No Tujuan Sasaran Indikator Target Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Program Uraian Satuan Target Perubahan 2025 Sub kegiatan Indikator
2. 2.100% 2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Output - Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Orang 620 Outcome - Kepuasan pasien % 100 Program Uraian Satuan Target Perubahan 2025Sub kegiatan Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Tabel 3.5 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah kabupaten/kota
3. 3.100% 3.1. Output - Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Unit 56 Outcome - Kepuasan pasien % 100 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Program Uraian Satuan Target Perubahan 2025 Sub kegiatan Indikator No Tujuan Sasaran Indikator Target Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
4. 4.100% 4.1. Output - Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Unit Kerja 1 Outcome - Kepuasan pasien % 100 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Uraian Satuan Target Perubahan 2025 Sub kegiatan Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
5. 5.82% Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 5.1 Output - Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Unit 58 Outcome - Kepuasan pasien % 100 5.2 Output - Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintainance center Unit 2177 Outcome - Kepuasan pasien % 100 5.3 Output - Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas Layanan kesehatan yang Terpelihara sesuai standar Unit 2243 Outcome - Kepuasan pasien % 100 5.4 Output - Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Paket 2 Outcome - Kepuasan pasien % 100 Target Perubahan 2025Sub kegiatan Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang fasilitas kesehatan Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Uraian Satuan Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ala t penunjang fasilitas pelayanan kesehatan Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin makanan dan minuman di fasilitas kesehatan - Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. 6.82% 6.1 Output - Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit Dok 1 Outcome - Kepuasan pasien % 100 No Tujuan Sasaran Indikator Target Program Uraian Satuan Target Perubahan 2025 Sub kegiatan Indikator Meningkatkan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Operasional pelayanan Rumah Sakit Tabel 4.1 Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025
7. 1.Rencana Pendapatan Perubahan pada Tahun 2025
8. 2.Rencana Perubahan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 A. Pendapatan Jasa Pelayanan Umum : 21.400.000.000 23.330.000.000 1.930.000.000 9,02 1 Pelayanan Pasien Umum 18.000.000.000 18.000.000.000 - 0 2 Pelayanan Medical Check Up 1.300.000.000 2.630.000.000 1.330.000.000 102,31 3 Pelayanan Diklat 2.000.000.000 2.400.000.000 400.000.000 20 4 Pelayanan Ambulance 100.000.000 300.000.000 200.000.000 200 B. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah : 297.484.600.000 315.455.000.000 17.970.400.000,00 6,04 1 Pelayanan Peserta BPJS 284.342.000.000 299.840.000.000 15.498.000.000 5,45 2 Pelayanan Peserta BPJS Ketenagakerjaan 1.800.000.000 2.000.000.000 200.000.000 11,11 3 Pelayanan Peserta Jamkesda Kabupaten Tangerang 250.000.000 1.000.000.000 750.000.000 300,00 4 Pelayanan Peserta Jamkesda Kota Tangerang 180.000.000 250.000.000 70.000.000 38,89 5 Pelayanan Peserta Jamkesda Bogor 150.000.000 50.000.000 (100.000.000) (66,67) 6 Pelayanan Pasien Jaminan Jasaraharja 4.000.000.000 4.800.000.000 800.000.000 20,00 7 Pelayanan Pasien Hasil Kerjasama Lainnya 3.120.000.000 3.800.000.000 680.000.000 21,79 8 Parkir 780.000.000 780.000.000 - 0,00 9 Sewa Lahan 267.600.000 560.000.000 292.400.000 109,27 10 Lab Ina Respond 20.000.000 25.000.000 5.000.000 25,00 11 Bunga Bank 2.455.000.000 2.250.000.000 (205.000.000) (8,35) 12 Lain-lain 120.000.000 100.000.000 (20.000.000) (16,67) 318.884.600.000 338.785.000.000 19.900.400.000 6,24 %NO URAIAN TARGET TAHUN 2025 LEBIH/(KURANG) +/- PENDAPATAN TARGET PERUBAHAN TAHUN 2025 1 318.884.600.000 338.785.000.000 19.900.400.000 6,24 2 565.175.538.354 695.460.253.924 130.284.715.570 23,05 - APBD 239.165.938.354 235.160.218.555 (4.005.719.799) (1,67) - BLUD 318.884.600.000 453.175.035.369 134.290.435.369 42,11 - DAK 7.125.000.000 7.125.000.000 - - Pendapatan Belanja PAGU PERUBAHAN TAHUN 2025 %NO URAIAN PAGU TAHUN 2025 LEBIH / (KURANG) (+/-)
9. 3.Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Perubahan Tahun 2025. PAGU TAHUN 2025 PAGU PERUBAHAN TAHUN 2025 LEBIH / (KURANG) (+/-) % 318.884.600.000 338.785.000.000 19.900.400.000 6,24 565.175.538.354 695.460.253.924 130.284.715.570 23,05 451.386.630.554 577.739.455.924 126.352.825.370 27,99 34.670.000 37.070.000 2.400.000 6,92 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 34.670.000 37.070.000 2.400.000 6,92 130.382.078.354 122.554.758.555 (7.827.319.799) (6,00) - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 130.382.078.354 122.554.758.555 (7.827.319.799) (6,00) 2.085.282.200 1.972.592.000 (112.690.200) (5,40) - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 2.085.282.200 1.972.592.000 (112.690.200) (5,40) 318.884.600.000 453.175.035.369 134.290.435.369 42,11 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Unit Kerja 318.884.600.000 453.175.035.369 134.290.435.369 42,11 113.788.907.800 117.720.798.000 3.931.890.200 3,46 109.687.232.800 113.599.923.000 3.912.690.200 3,57 - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Unit 53.264.869.490 53.264.869.490 - - - Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Unit 1.997.383.000 1.366.264.000 (631.119.000) (31,60) - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Unit 2.998.000.000 2.726.266.000 (271.734.000) (9,06) - Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Paket 51.426.980.310 56.242.523.510 4.815.543.200 9,36 Dokumen 4.101.675.000 4.120.875.000 19.200.000 0,47 - Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dokumen 4.101.675.000 4.120.875.000 19.200.000 0,47 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Progam Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PENDAPATAN BELANJA Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TAHUN ANGGARAN 2025 URAIAN SATUAN Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp Sumber 124.564.420.555 APBD 453.175.035.369 BLUD 2 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 117.720.798.000 APBD 3 Pelayanan Pendidikan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Menjadi bagian dari anggaran Program Peningkatan Pelayanan Umum BLUD PROGRAM ANGGARAN 1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. 4.Rencana Kinerja Bidang Pelayanan pada Perubahan Tahun 2025.
11. 5.Rencana Perubahan Kinerja Bidang Penunjang Medik dan Non Medik pada Tahun 2025. 1
a.Pelayanan 1 Rawat Jalan Kunj 204.518 204.518 0,00 - Inst. R. Jalan Kunj 149.072 149.072 0,00 - Klinik Kebidanan Kunj 12.400 12.400 0,00 - R. Jalan IKW Kunj 5.350 5.350 0,00 - Kemoteraphy Kunj 5.408 5.408 0,00 - Thalasemia Kunj 19.504 19.504 0,00 - Hemodialisa Kunj 12.784 12.784 0,00 2 Rawat Inap Kunj 23.940 23.940 0,00 - Inst. R. Inap Kunj 16.800 16.800 0,00 - R. Inap Kebidanan + dengan Perina Bawah dan RG Kunj 3.168 3.168 0,00 - R. Inap IKW Kunj 780 780 0,00 - ICU Kunj 3.192 3.192 0,00 - Observasi IGD Kunj - 3 Gawat Darurat Kunj 17.878 17.878 0,00 - Inst. Gawat Darurat Kunj 16.478 16.478 0,00 - Maternal Emergency Kunj 1.400 1.400 0,00 4 Kamar Bedah Kunj 8.892 8.892 0,00 5 Medical Check Up Kunj 18.535 23.828 0,29 Target Tahun 2025 Target Perubahan Tahun 2025 % Pelayanan Kesehatan perorangan di semua lini pelayanan rumah Sakit No Bagian Satuan 1 b. 1 Farmasi R/ 1.920.755 1.939.963 0,01 2 Laboratorium : Laboratorium Klinik Pel 809.824 809.824 0,00 Bank Darah Pel 147.266 147.266 0,00 Laboratorium Patologi Anatomi Pel 4.325 4.456 0,03 3 Radiologi & Diagnostik Elektromedik Pel 50.437 51.037 0,01 4 Rehabilitasi Medik Pel 55.426 55.426 0,00 5 Pemulasaraan Jenazah Orang 5.600 5.100 (0,09) 6 CSSD & Laundry : - Laundry Kg 288.400 288.400 0,00 - Instrumen dan linen steril Paket 131.062 131.062 0,00 - Kassa steril Paket 160.680 160.680 0,00 7 Gizi dan Dietetik : - Makanan lengkap pasien Porsi 357.232 357.232 0,00 - Makanan lengkap Karyawan Porsi 176.540 176.540 0,00 - Pemberian snack Porsi 184.677 184.677 0,00 8 Diklat Orang 15.754 15.754 0,00 9 Pengelolaan Limbah B3 : - Limbah B3 Medis RS Kg 151.000 151.000 0,00 - Limbah B3 Non Medis RS Kg 725 725 0,00 - Limbah B3 Medis RS M 3 103.500 103.500 0,00 - Limbah B3 Medis RS Kg 860.500 860.500 0,00 Pengelolaan Bank Sampah : - Limbah Non Infeksius Kg 1.525 1.525 0,00 - Limbah Domestik Kg 4.925 4.925 0,00 No Bagian Satuan Pendukung Pelayanan Target Tahun 2025 Target Perubahan Tahun 2025 % Pelayanan Kesehatan perorangan di semua lini pelayanan rumah Sakit
1. 6.Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Sasaran pada Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut : SATUAN TARGET 1 Persentase Sumber Daya Kesehatan sesuai standar Persen 82 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Rumah Sakit Angka 85 3 Jumlah Pasien operasi dan perawatan pasca operasi bedah jantung terbuka Pasien 1 4 Jumlah pelayanan perinatologi dan NICU yang komprehensif Laporan 30 5 Jumlah Pelayanan PONEK Laporan 3 6 Persentase Capaian Program Nasional Persen 90 7 Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alkes Persen 100 8 Jumlah Penambahan modul IT yang menunjang Pelayanan (Optimalisasi SIMRS) Persen 70 9 Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Persen 100 10 Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan Persen 100 SASARAN INDIKATOR Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1
2. 1.Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang serta mangacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana nota Kesepakatan antara Pj Bupati Tangerang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
3. 2.Sesuai dengan RPD Kabupaten Tangerang dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026 maka ditetapkan Rencana Kerja Tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai tujuan RPD Kabupaten Tangerang.
4. 3.Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada Renja Tahun 2025 ini dititik beratkan pada upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan dan indikator-indikator capaian kinerja yang terukur, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang semoga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025 pada seluruh unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. 1
5. 11.RSUD Balaraja 72 Tahun 2019 Rumah Sakit Daerah berkedudukan sebagai UOBK (Unit Organisadi Bersifat Ksusus) yang memiliki otonomi dan kewenangan sebagaimana layaknya OPD dalam mengelola sumber daya dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan. Rencana Kerja perubahan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2025-2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Bisnis pedoman pelaksanaan kegiatan dalam periode waktu 1 (satu) tahun. Fungsi Rencana Kerja perubahan adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan rencana strategis OPD/UOBK ke dalam program kegiatan, dan sub kegiatan tahunan UOBK sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program UOBK secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis OPD/UOBK. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tangerang No. 074/Kep.268-Huk/2013 tentang Penetapan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang untuk menerapkan PPK-BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh, dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk profesional dengan konsep bisnis yang sehat dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Fungsi sosial rumah sakit yang menjalankan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan tetap dilaksanakan, khususnya pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Konsekuensi bagi RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang yang menerapkan PPK- BLUD penuh adalah mampu mengelola pendapatan fungsional rumah sakit (pendapatan BLUD RSUD) untuk membiayai kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat/pasien. Untuk itu setiap potensi yang berpeluang menjadi sumber pendapatan harus dikelola dengan optimal. Pengembangan- pengembangan setiap jenis layanan baru sesuai dengan inti bisnis rumah sakit perlu dilakukan terus menerus sepanjang tahun dengan inovasi- inovasi terkini sesuai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Kerja perubahan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom-up. Unit-unit layanan sub kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing- masing unit-unit layanan sub kegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program prioritas, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Tangerang dibidang kesehatan dan dilaksanakan dalam periode waktu 1 (satu) tahun anggaran, yaitu selama Tahun 2025. 1.2. LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu:
a.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
b.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
c.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
e.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630):
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
j.Keputusan Menteri Kesehatan No. 228 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib dilaksanakan Daerah.
k.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0909);
l.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420):
m.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ( Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
n.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
o.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2025. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pelayanan rumah sakit secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit . 1.3.2 Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) perubahan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah:
1. 1.Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama Tahun 2025;
2. 2.Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang
3. 3.Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit dalam Tahun Anggaran 2025;
4. 4.Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan rumah sakit pada Tahun Anggaran 2025;
5. 5.Menjadi acuan bagi unit-unit layanan sub kegiatan di RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang pada penyusunan Rencana Kerja perubahan dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik; Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
6. 6.Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik 1.4. SISTIMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja perubahan RSUD Balaraja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Tahun 2025-2029 2.2. Analisisi Kinerja Pelayanan 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN RENJA TAHUN 2025 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V. PENUTUP 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut : Persentase Predikat Kode Warna < 100% Tidak Tercapai Merah = 100% Tercapai/ Sesuai Target Hijau > 100% Melebihi Target Biru Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025 - 2029 maupun Rencana Kerja perubahan Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Tahun 2025, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor : 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2025 - 2029 pada Dinas Kesehatan, Adapun indikator Kinerja Utama RSUD Balaraja yang merupakan bagian dari Indikator Utama Dinas Kesehatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit. telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 48 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut : • Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator • Sasaran 2 terdiri dari 42 indikator • Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator • Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator • Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 188.4/24.1-RSUD Blj/2015 tanggal 8 Januari 2015 dan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor : 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2025 - 2029. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian % 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Balaraja % 82 82,02 100,02 2 Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Balaraja yang memenuhi standar % 81 82 101,23 3 Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu RSUD Balaraja yang memenuhi standar % 69,23 70 100,98 4 Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) di RSUD Balaraja % 75,63 71,64 94,72 Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan RSUD Balaraja dengan capaian 100,02 %. Capaian kinerja yang melebih/melampaui target atau mencapai 101,23% ditunjukan pada indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Balaraja yang melampaui standar, dengan capaian kinerja 82 %. Capaian kinerja yang melebih/melampaui target 100,98% ditunjukan pada indikator Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu RSUD Balaraja yang memenuhi standar, dengan capaian kinerja 96.47%. Capaian kinerja yang tidak sesuai target 94,72% ditunjukan pada indikator Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) di RSUD Balaraja yang tidak memenuhi standar, dengan capaian kinerja 71,64%. 2.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 sebanyak 4 sasaran Tahun 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Tahun 2025 - 2029, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 48 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian % 1 Persentase karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya % 39 39 100.00 2 Akreditasi rumah sakit Katagori Lulus madya Lulus Paripurna 100.00 3 Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) % 85 82 96.47 4 Kematian pasien kurang dari 24 jam di gawat darurat permill 2 6 42.00 5 Ketersediaan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan sesuai dengan tipe Rumah Sakit % 100 100 100.00 6 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yag berakibat kecacatan dan kematian di Instalasi Rawat Inap % 100 100 100.00 7 Kejadian Infeksi pasca operasi (Instalasi Rawat Inap) % kurang dari1.5 2 75.00 8 BOR (Bad Ocupancy Rate) % 60-80 88 110.00 9 AVLOS (Average Lenght Of Stay) hari 6-9 3.5 130.00 10 TOI (Turn Over Interval) hari 1-3 0.4 100.00 11 BTO (Bad Turn Over) Kali 40-50 91 125.00 12 GDR (Gross Death Rate) permill kurang dari45 39 100.00 13 NDR (Net Death Rate) permill kurang dari25 0.6 100.00 14 Kemampuan menangani BBLR (1500 - 2500 gr) di Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi % 100 100 100.00 15 Kematian ibu karena persalinan akibat pendarahan (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi) % kurang dari1 0.2 100.00 16 Kematian ibu karena persalinan akibat preeklamsi (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi) % kurang dari30 0 100.00 17 Kematian ibu karena persalinan akibat sepsis (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi) % Kurang dari0.2 0 100.00 18 Tidak adanya kematian di meja operasi (Instalasi Bedah Sentral) % 100 100 100.00 19 Tidak terjadi operasi salah sisi (Instalasi Bedah Sentral) % 100 100 100.00 20 Tidak terjadi operasi salah pasien (Instalasi Bedah Sentral) % 100 100 100.00 21 Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi (Instalasi Bedah Sentral) % 100 100 100.00 22 Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama kurang dari 72 jam (Instalasi Care Unit) % < 3 0 100.00 23 Tidak terjadinya kesalahan pemberian label (Instalasi Radiologi) % 100 100 100.00 24 Tidak adanya Kerusakan foto (Instalasi Radiologi) % 100 100 100.00 25 Tidak adanya kejadian kesalahan pengambilan sampel (Instalasi Laboratorium) % 100 100 100.00 26 Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium % 100 100 100.00 27 Terlaksananya pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis % 100 100 100.00 28 Tidak adanya Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan % 100 100 100.00 29 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik % 100 100 100.00 30 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat (Instalasi Farmasi) % 100 100 100.00 31 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (Instalasi Gizi) % 100 98 98.00 32 Tidak adanya kesalahan pemberian darah (Unit Bank Darah RS) % 100 100 100.00 33 Tidak adanya kesalahan pengisian rekam medik % 100 100 100.00 34 Baku mutu limbah cair : BOD % kurang dari30 17.2 100.00 35 Baku mutu limbah cair : COD % kurang dari80 112 71.43 36 Baku mutu limbah cair : TSS % kurang dari30 25 100.00 37 Baku mutu limbah cair : PH Angka 6-9 7.8 100.00 38 Tidak terjadinya keterlambatan dalam penyediaan linen (Instalasi Laundry) % 100 90 90.00 39 Tidak adanya linen yang hilang (Instalasi Laundry) % 100 90 90.00 40 Waktu tanggap pelayanan ambulan dan mobil jenazah kurang dari 30 menit % 100 100 100.00 41 Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah (Instalasi Pemulasaran Jenazah) % 100 100 100.00 42 Waktu tanggap pelayanan kurang dari 15 menit (Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS) % 100 100 100.00 43 Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang (Pelayanan Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban) % 100 100 100.00 44 Status Rumah sakit : persentase pemenuhan bangunan % 86 90.5 105.23 45 Status Rumah Sakit : persentase peralatan % 81 82.3 101.23 46 Terintegrasinya sistem informasi rumah sakit % 90 90 100.00 47 CRR( Cost Recoveri Rate ) % 70 62 88.57 48 Status Rumah Sakit Katagori Kelas B BLUD penuh Kelas B BLUD Penuh 100.00 Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja RSUD Balaraja pada beberapa table berikut : Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN 1 Melebihi/Melampaui Target 10.42 % 2 Sesuai Target 72.92 % 3 Tidak Mencapai Target 16.67 % Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Dari sebanyak 5 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 2.4 Pencapaian target Misi No Misi Jumlah Indikato r Sasaran Tingkat Pencapaian Melampa ui target Sesuai Target Belum Mencapai Target Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Misi 1 1 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2 Misi 2 42 3 7.14 32 76.19 7 16.67 3 Misi 3 5 2 40.00 2 40.00 1 20.00 Jumla h 48 5 10.42 35 72.92 8 16.67 Dari sebanyak 5 sasaran dengan sebanyak 48 indikator kinerja, pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran No Kategori Jumlah Indikator Persentase A. Misi 1 1 1 Melebihi/Melampaui Target 0 0.00 % 2 Sesuai Target 1 100.00 % 3 Tidak Mencapai Target 0 0.00 % B. Misi 2 42 1 Melebihi/Melampaui Target 3 7.14 % 2 Sesuai Target 32 76.19 % 3 Tidak Mencapai Target 7 16.67 % C. Misi 3 5 1 Melebihi/Melampaui Target 2 40.00 % 2 Sesuai Target 2 40.00 % 3 Tidak Mencapai Target 1 20.00 % Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain : • kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. • kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. • Kinerja nyata dengan target akhir renstra. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 48 indikator kinerja dari sebanyak 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang tahun 2025 - 2029, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : Sasaran Terwujudnya kompetensi SDM dalam bidang manajemen, teknis, medis, keperawatan dan Customer Care Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Terwujudnya SDM yang mempunyai skill, knowledge dan attitude yang sesuai norma – norma di masyarakat” Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : Tabel 2.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Terwujudnya kompetensi SDM dalam bidang manajemen, teknis, medis, keperawatan dan costumer care N o Indikator Kinerja Satua n Tahun 2022 % Tahun 2023 % Tahun 2024 % Tahun 2025 % Targ et Realisa si Targ et Realisa si Targ et Realisa si Targ et Realisa si 1 Persentase karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya % 27 30 11 1 33 33 10 0 37 32 86. 5 39 0 0 Sasaran Terwujudnya kompetensi SDM dalam bidang manajemen, tekhnis, medis, keperawatan dan custumer care dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya" adalah sebesar 33 dari target sebesar 33 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya" tahun ini menurun 1.19 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 101.19. Tahun 2025 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 97.06%. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator tersebut adalah :
a.ada jenis pelatihan – pelatihan tertentu yang dilakukan secara In House Training sehingga peserta pelatihan dapat lebih banyak.
b.RSUD terus melakukan pelatihan-pelatihan untuk mendukung pelayanan yang dilakukan oleh pegawai yang kompetensi di bidangnya Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui: “Program peningkatan pelayanan umum” dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal. Adapun rincian dari kegiatan tersebut adalah : NO NAMA PELATIHAN JUMLAH PEGAWAI 1 Pelatihan Budaya Kerja 40 Orang 2 Pelatihan para pimpinan dan pokja akreditasi RS dalam penanggulangan bencana 2 Orang 3 Pelatihan Codeblue 40 Orang 4 Pelatihan penanggulangan bencana 50 Orang 5 Dampak kebijakan Nasional terhadap peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan di RS sesuai UU 23/2014 1 Orang Pelatihan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan BLUD dengan system 1 Orang 6 Manajemen ruang perawatan 30 Orang 7 Failure mode effect analysis 30 Orang 8 Root Cause Analysis 30 Orang 9 Sosialisasi Gawat Darurat 30 Orang 10 The role of internist in cancer management 1 Orang 11 Plan, Do, Check and Action 1 Orang 12 Workshop pimpinan dan para pimpinan dalam implementasi standar kualifikasi dan pendidikan staf, komunikasi dan informasi serta handling komplai 1 Orang 13 Pelatihan complain handling 1 Orang 14 Pertemuan ilmiah tahuan urology 1 Orang 15 Bimtek pengumpulan data dan analisa data 30 Orang 16 Pelatihan perawatan kritis 30 Orang 17 Pelatihan komunikasi efektif 30 Orang 18 Sosialisasi tranfusi darah 30 Orang 19 Course principles in operative of fraktur management 1 Orang 20 Training of trainers kamar bedah 1 Orang 21 Pelatihan aoutrauma ORP 2 Orang 22 Sosialisasi TB DOTS dan HIV 30 Orang 23 Seminar pendidikan fraud di Jaminan Kesehatan Nasional 1 Orang 24 Pelatihan penanganan kejang pada anak dan dewasa 30 Orang 25 Workshop radiologi Nasional dengan tema aplikasi teleradiologi dalam mewujudkan hasil nilai kritis radiologi sesuai akreditasi dan JCI 2 Orang 26 Workshop the role of clinical pathologist and laboratory 1 Orang 27 Workshop jabatan fungsional dan manajemen pelayanan fisioterapi, pertemuan ilmiah the power of 1 Orang you in perioperative nursing dan program pengendalian resistensi antimikroba 28 Pelatihan cleaning service 1 Orang 29 Workshop pendokumentasian dikamar bedah dan teknik operasi dengan metode laparascopy 2 Orang 30 Pelatihan basic laparascopy for nurse 1 Orang 31 Course principles in operative of fraktur management 1 Orang 32 Diskusi panel kesiapan tenaga koder manghadapi system vedika dan review regulasi terkait pelaksanaan jaminan kesehatan nasional 4 Orang 33 Workshop optimalisasi peran coding untuk klaim RS 1 Orang 34 Pelatihan rekam medis kode penyakit (ICD 10) dan tindakan (ICD 9CM) versi 2010 terkait system vedika dan aplikasi INA CBG’s 1 Orang 35 Workshop reconstruction (Urology education) 1 Orang 36 Seminar DPD IPAI 1 Orang 37 Pelatihan ACLS 2 Orang 38 Pelatihan the power of you in perioperative nursing 1 Orang 39 Pelatihan ketrampilan dasar bagi perawat kamar bedah 1 Orang 40 Simposium of anestesia and 2 Orang coesxisiting diseases dan workshop and contiouning professional development (CPD) 41 Pelatihan resusitasi neonatus 4 Orang 42 Workshop pembagian jasa pelayanan rumah sakit dengan methode konversi proporsi 2 Orang 43 Seminar peluang dan tantangan radiographer di era digital radiologi 4 Orang 44 Pelatihan asuhan gizi dan dietetic dan seminar international addressing hospital malnutrition with comprehensive nutrition care in dictetics 2 Orang 45 Bimtek perlindungan hokum tenaga kesehatan pemahaman hokum kedokteran bagi tenaga kesehatan dan manajemen RS 1 Orang 46 Training OHSAS 1 Orang 47 Seminar perekam medis dan informasi kesehatan kredensial perekam medis 4 Orang 48 Pelatihan security 30 Orang 49 Pelatihan PKRS 3 Orang 50 Pelatihan komite keperawatan 2 Orang JUMLAH 284 Orang Adapun Outcame dari Sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. 1.Terwujudnya SDM yang kompeten dibidangnya 33 % Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Terwujudnya pelayanan yang menyenangkan dalam hal produk dan fasilitas pelayanan serta cara memperlakukan pelanggan”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : Tabel 2.7 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya pelayanan kesehatan di rumah sakit No Indika tor Kinerj a Satu an Tahun 2022 % Tahun 2023 % Tahun 2024 % Tahun 2025 % Targ et Rea lisa si Targ et Real isasi Targ et Real isasi Target Realisa si 1 Akredi tasi rumah sakit Katag ori belu m ada bel um ada 10 0 Surv ey Akre ditas i oleh KAR S Surv ey Akre ditas i ole KAR S 10 0 Lulu s Perd ana lulus Perd ana 100 Lulus madya Lulus Paripur na 100 2 Indeks Kepua san Masya rakat ( IKM ) % 62 64 10 3 75 75 10 0 80 80 100 85 82 96.47 3 Kemat ian pasien kuran g dari 24 jam di gawat darura t Permi ll 3.5 2 10 0 3 3 10 0 2.5 6.2 40. 32 2 6 42.00 4 Keters ediaan pelaya nan di Instala si Rawat Jalan sesuai denga n tipe Ruma h Sakit % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 100 100 100 5 Tidak adany a % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 100 100 100 kejadi an pasien jatuh yag beraki bat kecaca tan dan kemati an di Instala si Rawat Inap 6 Kejadi an Infeksi pasca operas i (Instal asi Rawat Inap) % < 1,5 % <1. 5 10 0 <1.5 <1.5 10 0 <1.5 2.58 58. 14 <1.5 2 75.00 7 BOR (Bad Ocupa ncy rate) % 60- 80 81 10 0 60- 80 83 10 0 60- 80 83 100 60-80 88 110 8 AVLO S (Avera ge Lenght Of Stay) hari 6-9 2.6 7 10 0 6-9 2.9 10 0 6-9 3.2 100 6-9 3.5 130 9 TOI (Turn Over Interv al) hari 1-3 2.0 4 10 0 1-3 1 10 0 1-3 1.4 100 1-3 0.4 100 10 BTO (Bad Turn Over) Kali 40- 50 72 10 0 40- 50 95 10 0 40- 50 109 100 40-50 91 125 11 GDR (Gross Death Rate) permi ll < 45 29 10 0 <45 42 10 0 <45 44 56 <45 39 100 12 NDR (Net Death Rate) permi ll < 25 9 10 0 < 25 14 10 0 <25 2.9 0.0 0 <25 0.6 100 13 Kema mpua % 70 50 71 .4 80 100 12 5 100 100 100 100 100 100 n menan gani BBLR (1500 - 2500 gr) di Unit Kebida nan dan Kandu ngan serta Perina tologi 3 14 Kemat ian ibu karena persali nan akibat penda rahan (Unit Kebida nan dan Kandu ngan serta Perina tologi) % <1 0.1 3 10 0 < 1 0.13 10 0 < 1 0 100 .00 < 1 0.2 100 15 Kemat ian ibu karena persali nan akibat preekl amsi (Unit Kebida nan dan Kandu ngan serta Perina tologi) % < 30 0.2 5 10 0 < 30 0.25 10 0 < 30 0.02 100 .00 < 30 0 100 16 Kemat ian ibu karena persali nan akibat sepsis (Unit Kebida nan dan Kandu ngan serta Perina tologi) % < 0.2 0 10 0 < 0.2 0 10 0 < 0.2 0 100 < 0.2 0 100 17 Tidak adany a kemati an di meja operas i (Instal asi Bedah Sentra l) % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 100 100 100 18 Tidak terjadi operas i salah sisi (Instal asi Bedah Sentra l) % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 100 100 100 19 Tidak terjadi operas i salah pasien (Instal asi Bedah Sentra l) % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 100 100 100 20 Tidak adany a kejadi an salah tindak an operas i (Instal asi Bedah Sentra l) % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 21 Pasien yang kemba li ke peraw atan intensi f denga n kasus sama kuran g dari 72 jam (Instal asi Care Unit) % < 3 0 10 0 <3 0 10 0 <3 <3 100 .00 <3 0 100 22 Tidak terjadi nya kesala han pembe rian label (Instal asi Radiol ogi) % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 100 100 100 23 Tidak adany a Kerus akan foto (Instal asi Radiol ogi) % 100 100 0. 00 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 24 Tidak adany a kejadi an kesala han penga mbilan sampe l (Instal asi Labora torium ) % 100 100 0. 00 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 25 Tidak adany a kesala han pembe rian hasil pemeri ksaan labora torium % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 26 Terlak sanan ya pembe rian pelaya nan Rehabi litasi Medis % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 27 Tidak adany a Kejadi an drop out pasien terhad ap pelaya nan rehabi litasi medik yang direnc anaka n % 100 100 10 0. 00 100 100 10 0. 00 100 100 100 .00 100 100 100.0 0 28 Tidak adany a kejadi an kesala han tindak an rehabi litasi medik % 100 100 10 0. 00 100 100 10 0. 00 100 100 100 .00 100 100 100.0 0 29 Tidak adany a kejadi an kesala han pembe rian obat (Instal asi Farma si) % 100 100 10 0. 00 100 100 10 0. 00 100 100 100 .00 100 100 100.0 0 30 Tidak adany a kejadi an kesala han pembe rian diet (Instal asi Gizi) % 100 100 10 0. 00 100 100 10 0. 00 100 100 100 .00 100 98 98.00 31 Tidak adany a kesala han pembe rian darah (Unit Bank Darah RS) % 100 100 10 0. 00 100 100 10 0. 00 100 100 100 .00 100 100 100.0 0 32 Tidak adany a kesal a han pengi s ian reka m medi % 100 100 10 0. 00 100 100 10 0. 00 100 100 100 .00 100 100 100.0 0 k 33 Baku mutu limbah cair : BOD % <30 <30 10 0 < 30 < 16 10 0 < 30 23.4 8 100 .00 <30 17.2 100 34 Baku mutu limbah cair : COD % < 80 < 80 10 0 < 80 <80 10 0 <80 64 100 < 80 112 71.43 35 Baku mutu limbah cair : TSS % < 30 <27 10 0 < 30 < 25 10 0 < 30 28 100 < 30 25 100 36 Baku mutu limbah cair : PH Angk a 6-9 7 10 0. 00 6-9 7 10 0 6-9 7.6 100 6-9 7.8 100 37 Tidak terjadi nya keterla mbata n dalam penye diaan % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 100 90.00 90.00 linen (Instal asi Laund ry) 38 Tidak adany a linen yang hilang (Instal asi Laund ry) % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 90 90.00 39 Wakt u tangg a p pelay a nan ambul an dan mobil jenaza h kuran g dari 30 menit % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 Tidak terjadi nya kesala han identifi 40 kasi jenaza h (Instal asi Pemul asaran Jenaz ah) % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 41 Waktu tangga p pelaya nan kuran g dari 15 Menit (Instal asi Pemeli haraa n Saran a Prasar ana RS) % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 42 Tidak adany a baran g milik pasien , pengu njung, karya wan yang hilang (Pelay anan Keama nan, Kebers ihan dan Keterti ban % 100 100 10 0 100 100 10 0 100 100 100 .00 100 100 100 Sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat dilihat dari sebanyak 42 indikator yaitu : Capaian kinerja nyata indikator 1 "Akreditasi rumah sakit" adalah sebesar Lulus Paripurna dari target sebesar Lulus madya yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Akreditasi rumah sakit" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Pada Tahun 2022 RSUD Balaraja telah mendapat penilaian Akreditasi Lulus PARIPURNA oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Akreditasi rumah sakit merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang dilakukan dengan membangun sistem dan budaya mutu. Melalui akreditasi rumah sakit diharapkan ada perbaikan sistem di rumah sakit meliputi input, proses dan produk output (meliputi output dan outcome). Akreditasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang semakin selektif dan berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu. Akreditasi Rumah Sakit adalah Suatu pengakuan yang diberikan Pemerintah kepada Rumah Sakit karena telah memenuhi standar yang ditentukan. Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 terdapat 15 BAB / POKJA , 323 Standar dan 1218 Elemen Penilaian (EP). Adapun Tujuan Akreditasi adalah : a) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. b) Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan SDM Rumah Sakit. c) Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit. d) Memberikan kepastian hukum kepada pasien , masyarakat, dan SDM Rumah Sakit. Manfaat Akreditasi Rumah Sakit : a) Terbentuknya budaya mutu dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai Standar di Rumah Sakit. b) Terlindunginya pasien/ masyarakat dari layanan kesehatan yang tidak bermutu. c) Sebagai salah satu syarat peningkatan Kelas Rumah Sakit d) Sebagai salah satu syarat untu bekerja sama dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator ini adalah sebagai berikut :
2. 1.Komitmen semua Pegawai dalam mewujudkan Rumah Sakit yang terakreditasi Versi 2012.
3. 2.Dukungan dari Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat mendukung pelayanan di Rumah Sakit Daerah Balaraja. Bentuk dukungan yang diberikan dapat dilihat dari penambahan sarana dan prasarana berupa fasilitas gedung rawat inap 4 (empat) lantai yang masih dalam proses pembangunan dan pengadaan alat kesehatan sesuai standar, dan dukungan kebijakan untuk peningkatan mutu layanan di Rumah Sakit. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ” dengan kegiatan: 1) Peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
a.Bimbingan Akreditasi
b.Penyusunan dokumen akreditasi
c.Survey simulasi akreditasi
d.Survey akreditasi 2) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
a.Bimbingan teknis fungsional Capaian kinerja nyata indikator 2 "Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )" adalah sebesar 82 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96.47 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Pencapaian IKM tidak mencapai target disebabkan karena kekurangan ruang rawat inap (belum selesainya bangunan rumah rawat inap), sedangkan yang menyebabkan nilai tinggi adalah karena semua petugas RSUD Balaraja telah kompeten sesuai bidangnya dan RSUD Balaraja dalam memberikan keadilan dalam memberikan pelayanan dan senantiasa meningkatkan pelayanan untuk keselamatan pasien. Capaian kinerja nyata indikator 2 "Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )" tahun ini menurun 3.53 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100. Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 96.47 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 96.47 %. Indeks kepuasan masyarakat adalah gambaran persepsi masyarakat atau kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Balaraja sebagai Instansi pelayanan publik. Pelayanan kesehatan merupakan suatu system yang komponennya saling berhubungan, berkaitan dan saling mempengaruhi dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat sehingga institusi pelayanan publik yang memberikan layanan kesehatan harus dapat mewujudkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas dalam memberikan kepuasan pelanggan. Indeks kepuasan terhadap layanan Rumah Sakit yang dicapai merupakan hasil survey kepuasan pelanggan eksternal ( Costumer ) yang diselenggarakan oleh Tim Rumah Sakit. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dilakukan survey kepuasan layanan kesehatan di semua unit, dan hasil survey tersebut diolah dan hasilnya merupakan Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Balaraja. Pada Tahun 2022, pengukuran IKM dilaksanakan pada unit pelayanan yaitu: Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, Instalasi Farmasi, Laboratorium, Radiologi,Rehabilitasi Medik dan Gizi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian pada indikator ini adalah :
1. 1.Antrian pendaftaran pasien BPJS yang dianggap lama
2. 2.Tempat pendaftran pasien BPJS yang kurang layak
3. 3.Prosedur pelayanan dianggap rumit terutama untuk pasien BPJS karena harus melakukan beberapa tahap dalam menyelesaikan administrasi seperti harus ada rujukan dari Puskesmas atau PPK1
4. 4.Jadwal pelaksanaan pemeriksaan di poliklinik tidak sesuai jadwal, hal ini dikarenakan dokter melakukan visit ke ruang rawat inap atau sedang melakukan tindakan operasi sehingga waktu dokter datang ke poliklinik tidak sesuai jadwal
5. 5.RSUD Balaraja sedang dalam proses pembangunan sehingga kenyamanan lingkungan terganggu
6. 6.Lahan parkir yang sangat terbatas
7. 7.Jadwal dokter yang kadang tidak tepat waktu
8. 8.Sarana yang dianggap kurang memadai
9. 9.Kurang ramahnya pegawai Strategi Pemecahan masalah
10. 1.RSUD Balaraja mengembangkan pelayanan berbasis Informasi Teknologi ( IT ) melalui Website yang dinamakan “Si Jempol” ( Sistem Informasi Jaringan Elektronik Medik Pasien On Line ), dimana dengan sistem ini Pasien dapat melakukan pendaftaran melalui on line , pasien dapat melihat informasi ketersediaan Tempat Tidur secara real time, dan dapat mengetahui jadwal praktik dokter, untuk mempercepat pelayanan di Instalasi farmasi RSUD Balaraja juga menggunakan Resep secara elektronik. Selain dengan Si Jempol ini Pasien juga dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui APM ( Anjungan Pendaftaran Mandiri )
11. 2.Pada Tahun 2024 RSUD Balaraja mengembangkan layanan aplikasi “Si Jempol” untuk pasien BPJS Kesehatan melalui pemanfaatan jaringan WhatsApp dinamakan “SI AWAK CAGEUR” (Sistem Informasi Aplikasi WhatsApp Cara Andalan Gerai Elektronik Untuk Rakyat). Melalui “SI AWAK CAGEUR” pasien BPJS Kesehatan dapat melakukan booking antrian secara online terutama pasien dengan kondisi tertentu, mengetahui informasi persyaratan BPJS, Informasi Jadwal Praktek Dokter, Informasi Tempat Tidur Online, dan Kritik dan Saran melalui WhatsApp. Layanan ini secara otomatis memberikan pengaturan booking pasien dan informasi layanan rumah sakit.
12. 3.Relokasi tempat pendaftaran BPJS ke lokasi bekas pelayanan poliklinik ( Gedung Manajemen )
13. 4.Koordinasi dengan BPJS karena persyaratan tersebut ditetapkan oleh BPJS. Untuk mempercepat proses pendaftaran, RSUD Balaraja telah mengembangkan aplikasi pendaftaran secara Bridging dengan PICARE Puskesmas , sehingga data peserta BPJS dapat terintegrasi langsung dengan sistem IT di RSUD Balaraja
14. 5.Mengatur jadwal visite dokter ke ruang rawat inap sehingga tidak menyita waktu pelayanan di poliklinik
15. 6.Menggunakan tempat parkir di lokasi yang akan dibangun gedung parker
16. 7.Menyediakan audio visual berupa edukasi dan informasi.
17. 8.Perbaikan sarana prasarana
18. 9.Pelatihan service excellent. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui Program Peningkatan Pelayanan Umum ” dengan Kegiatan Peningkatan pelayanan promosi kesehatan rumah sakit dengan rincian kegiatan:
a.Terlaksananya Survey Kepuasan Pelanggan
b.Terlaksananya pengadaan sarana promosi dan edukasi RS
c.Terlaksananya Pengadaan Rapat pertemuan PKRS 12 kali
d.Terlaksananya Pengadaan Analisa hasil survey pelanggan 4 kali
e.Terlaksananya Pengadaan Evaluasi komplain handling 6 kali
f.Terlaksananya Pengadaan Iklan media cetak Capaian kinerja nyata indikator 3 "Kematian pasien kurang dari 24 jam di gawat darurat " adalah sebesar 6 dari target sebesar 2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 42.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 3 "Kematian pasien kurang dari 24 jam di gawat darurat " tahun ini meningkat 1.68 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 40.32. Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kematian pasien kurang dari 24 jam di gawat darurat " tahun ini adalah sebesar 42.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pada indikator, antara lain :
1. 1.Semakin banyaknya kasus-kasus penyakit kronis sub spesialistik yang di rujuk
2. 2.Pasien yang dirujuk ke rumah sakit dalam fase terminal
3. 3.Kurangnya skill tenaga medis dan tenaga perawat
4. 4.Kurangnya alat kesehatan gawat darurat
5. 5.Kurangnya fasilitas pendukung lanjutan (Intensif Care) dan rumah sakit rujukan Strategi pemecahan masalahnya antara lain :
6. 1.Meningkatkan kemampuan/ skill tenaga medis dan perawat melalui pendidikan dan pelatihan gawat darurat (BTLS, PPD, ATLS, ACLS)
7. 2.Menyediakan alat kesehatan pendukung di IGD
8. 3.Memperbaiki protap tatalaksana pasien di IGD
9. 4.Menambah fasilitas pendukung (Intensif Care)
10. 5.Pembangunan Sarana dan Parasarana Pelayanan Kesehatan di RSUD Balaraja (Gedung dan Alat Kesehatan)
11. 6.Meningkatkan jejaring rujukan lanjutan (rumah sakit sekunder dan tersier) Capaian kinerja nyata indikator 4 "Ketersediaan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan sesuai dengan tipe Rumah Sakit" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Ketersediaan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan sesuai dengan tipe Rumah Sakit" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 5 "Tidak adanya kejadian pasien jatuh yag berakibat kecacatan dan kematian di Instalasi Rawat Inap" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian pasien jatuh yag berakibat kecacatan dan kematian di Instalasi Rawat Inap" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 6 "Kejadian Infeksi pasca operasi (Instalasi Rawat Inap)" adalah sebesar 2 dari target sebesar kurang dari 1.5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 75.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 kegiatan pelayanan kamar operasi meningkat sebesar 25%, tidak imbangi dengan penambahan kamar operasi yang hanya berjumlah 4 kamar. Capaian kinerja nyata indikator 6 "Kejadian Infeksi pasca operasi (Instalasi Rawat Inap)" tahun ini meningkat 16.86 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 58.14. Tahun 2017 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kejadian Infeksi pasca operasi (Instalasi Rawat Inap)" tahun ini adalah sebesar 75.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pada indikator ini, antara lain :
12. 1.Kurangnya fasilitas kamar operasi
13. 2.Belum optimalnya kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di kamar Operasi
14. 3.Kurangnya alat filter ruangan
15. 4.Belum kegiatan maksimalnya uji kuman kamar operasi Strategi pemecahan masalahnya antara lain :
16. 1.Menambah jumlah kamar operasi
17. 2.Peningkatan kegiatan PPI di kamar operasi
18. 3.Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf kamar operasi melalui pendiakan dan pelatihan
19. 4.Memperbaiki protap tatalaksana PPI di kamar operasi
20. 5.Menyediakan alat filter ruang operasi
21. 6.Meningkatkan uji kuman kamar operasi secara berkala Capaian kinerja nyata indikator 7 "BOR (Bad Ocupancy Rate)" adalah sebesar 88 dari target sebesar 60-85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 110.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 7 "BOR (Bad Ocupancy Rate)" tahun ini meningkat 10.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00 % Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "BOR (Bad Ocupancy Rate)" tahun ini adalah sebesar 110.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 146.67 %. Capaian kinerja nyata indikator 8 "AVLOS (Average Lenght Of Stay)" adalah sebesar 3.5 dari target sebesar 6-9 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 130.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 8 "AVLOS (Average Lenght Of Stay)" tahun ini meningkat 30.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00%. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "AVLOS (Average Lenght Of Stay)" tahun ini adalah sebesar 130.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 58.33%. Capaian kinerja nyata indikator 9 "TOI (Turn Over Interval)" adalah sebesar 0.4 dari target sebesar 1-3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "TOI (Turn Over Interval)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 40.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 10 "BTO (Bad Turn Over)" adalah sebesar 91 dari target sebesar 40-50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 125.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 10 "BTO (Bad Turn Over)" tahun ini meningkat 25.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "BTO (Bad Turn Over)" tahun ini adalah sebesar 125.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 227.50 %. Capaian kinerja nyata indikator 11 "GDR (Gross Death Rate)" adalah sebesar 39 dari target sebesar kurang dari45 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 11 "GDR (Gross Death Rate)" tahun ini meningkat 44.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 56.00.Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "GDR (Gross Death Rate)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 12 "NDR (Net Death Rate)" adalah sebesar 0.6 dari target sebesar kurang dari25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 12 "NDR (Net Death Rate)" tahun ini meningkat 100.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 0.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "NDR (Net Death Rate)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0 %. Capaian kinerja nyata indikator 13 "Kemampuan menangani BBLR (1500 - 2500 gr) di Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kemampuan menangani BBLR (1500 - 2500 gr) di Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 14 "Kematian ibu karena persalinan akibat pendarahan (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" adalah sebesar 0.2 dari target sebesar kurang dari1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kematian ibu karena persalinan akibat pendarahan (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 15 "Kematian ibu karena persalinan akibat preeklamsi (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" adalah sebesar 0 dari target sebesar kurang dari30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kematian ibu karena persalinan akibat preeklamsi (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 16 "Kematian ibu karena persalinan akibat sepsis (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" adalah sebesar 0 dari target sebesar kurang dari 0.2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kematian ibu karena persalinan akibat sepsis (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 17 "Tidak adanya kematian di meja operasi (Instalasi Bedah Sentral) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2025 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kematian di meja operasi (Instalasi Bedah Sentral) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 18 "Tidak terjadi operasi salah sisi (Instalasi Bedah Sentral) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak terjadi operasi salah sisi (Instalasi Bedah Sentral) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 19 "Tidak terjadi operasi salah pasien (Instalasi Bedah Sentral) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak terjadi operasi salah pasien (Instalasi Bedah Sentral) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 20 "Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi (Instalasi Bedah Sentral) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi (Instalasi Bedah Sentral)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100%. Capaian kinerja nyata indikator 21 "Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama kurang dari 72 jam (Instalasi Care Unit)" adalah sebesar 0 dari target sebesar kurang dari 3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama kurang dari 72 jam (Instalasi Care Unit)" tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 22 "Tidak terjadinya kesalahan pemberian label (Instalasi Radiologi) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak terjadinya kesalahan pemberian label (Instalasi Radiologi) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 23 "Tidak adanya Kerusakan foto (Instalasi Radiologi) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya Kerusakan foto (Instalasi Radiologi) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 24 "Tidak adanya kejadian kesalahan pengambilan sampel (Instalasi Laboratorium) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian kesalahan pengambilan sampel (Instalasi Laboratorium)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 25 "Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan yaitu : PengadaanPenyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Medis dan Kimia Reagensia. Capaian kinerja nyata indikator 26 "Terlaksananya pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Terlaksananya pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 27 "Tidak adanya Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan " adalah sebesar 100 dari target 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 28 "Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 29 "Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat (Instalasi Farmasi) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat (Instalasi Farmasi) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan yaitu : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Obat. Capaian kinerja nyata indikator 30 "Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (Instalasi Gizi) " adalah sebesar 98 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 30 "Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (Instalasi Gizi) " tahun ini menurun 2.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (Instalasi Gizi) " tahun ini adalah sebesar 98.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 98.00 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan yaitu Operasional Pelayanan Rumah Sakit
22. 1.Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit.
a.Tersedianya makanan dan minuman pasien 12 bulan
1. 2.Penyediaan Makanan dan Minuman Petugas jaga Rumah Sakit.
a.Tersedianya makanan dan minuman petugas jaga RS 365 hari
1. 3.Pelaksanaan screening dan konsultasi gizi Capaian kinerja nyata indikator 31 "Tidak adanya kesalahan pemberian darah (Unit Bank Darah RS) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kesalahan pemberian darah (Unit Bank Darah RS) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 32 "Tidak adanya kesalahan pengisian rekam medik " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kesalahan pengisian rekam medik " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 33 "Baku mutu limbah cair : BOD" adalah sebesar 17.2 dari target sebesar kurang dari 30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Baku mutu limbah cair : BOD tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 34 "Baku mutu limbah cair : COD" adalah sebesar 112 dari target sebesar kurang dari 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 71.43 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 34 "Baku mutu limbah cair : COD" tahun ini menurun 28.57 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Baku mutu limbah cair : COD" tahun ini adalah sebesar 71.43 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00%. Capaian kinerja nyata indikator 35 "Baku mutu limbah cair : TSS" adalah sebesar 25 dari target sebesar kurang dari 30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Baku mutu limbah cair : TSS" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 36 "Baku mutu limbah cair : PH" adalah sebesar 7.8 dari target sebesar 6-9 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Baku mutu limbah cair : PH" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 130.00 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit yang tertuang dalam RBA BLUD yaitu:
2. 1.Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit a) Pemeliharaan Instalasi Air dan IPAL ( Instalasi Pengolahan Air Limbah) b) Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air c) Pemeliharaan bak/tangki rektor IPAL d) Pemanfaatan air rijek buangan RO (Reverse Osmosis) e) Pemeliharaan Sanitasi Dasar
3. 1.Pemeriksaan udara ruang 1 tahun 1 x
4. 2.Pemeriksaan usap alat 1 tahun
5. 3.Pemeriksaan air limbah 1 tahun 4 kali
6. 4.Pemeriksaan air bersih 1 tahun 2 kali
7. 5.Pemeriksaan sampel makanan 1 tahun 2 kali
8. 6.Pengadaan botol sampel habis pakai 50 buah f) Pembuangan sampah non medis 144 kali g) Pembuangan sampah medis 18.180 kg h) Pemeliharaan Barang Bengkel IPRS 1 paket i) Pengadaan safety box 340 buah j) Pembelian Bakteri Pengurai 50 liter k) Pemeliharaan Mesin dan jaringan pipa IPAL Capaian kinerja nyata indikator 37 "Tidak terjadinya keterlambatan dalam penyediaan linen (Instalasi Laundry) " adalah sebesar 90 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 37 "Tidak terjadinya keterlambatan dalam penyediaan linen (Instalasi Laundry) " tahun ini menurun 10.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak terjadinya keterlambatan dalam penyediaan linen (Instalasi Laundry) " tahun ini adalah sebesar 90.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 90.00 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit” yang tertuang dalam RBA BLUD yaitu:
9. 1.Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit ( dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll) ➢ Terlaksananya Pengadaan linen rumah sakit ➢ Terlaksanaya pengadaan jasa laundry sebanyak Capaian kinerja nyata indikator 38 "Tidak adanya linen yang hilang (Instalasi Laundry)" adalah sebesar 90 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 38 "Tidak adanya linen yang hilang (Instalasi Laundry)" tahun ini menurun 10.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya linen yang hilang (Instalasi Laundry)" tahun ini adalah sebesar 90.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 90.00%. Capaian kinerja nyata indikator 39 "Waktu tanggap pelayanan ambulan dan mobil jenazah kurang dari 30 menit" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Waktu tanggap pelayanan ambulan dan mobil jenazah kurang dari 30 menit" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 40 "Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah (Instalasi Pemulasaran Jenazah)" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah (Instalasi Pemulasaran Jenazah)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Capaian kinerja nyata indikator 41 "Waktu tanggap pelayanan kurang dari 15 menit (Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS)" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Waktu tanggap pelayanan kurang dari 15 menit (Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit” yang tertuang dalam RBA BLUD yaitu dengan sub kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor. Capaian kinerja nyata indikator 42 "Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang (Pelayanan Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang (Pelayanan Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui “Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sasaran Meningkatnya Standar pemenuhan sarana prasarana rumah sakit tipe B Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Tersedianya bangunan yang enak dilihat, bersih, menarik, nyaman, serta peralatan yang lengkap dengan mengikuti perkembangan teknologi ”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : Tabel 2.8 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya standar pemenuhan sarana prasarana rumah sakit tipe B No Indika t or Kinerj a Sat u an Tahu n 2022 % Tahu n 2023 % Tahu n 2024 % Tahu n 2025 % Targ et Re ali s asi Tar get Re a lis a si T a rg et Real isasi Tar get Real isasi 1 Status Ruma h sakit: persen t ase pemen uhan bangu n an % 70 53 76 77 60 78 81 81 100 86 90.5 105.2 3 2 Status Ruma h Sakit: persen t ase peralat an % 47 61 13 0 70 60 86 77 77.4 3 100 81 82.3 101.2 3 Sasaran Meningkatnya standar pemenuhan sarana prasarana rumah sakit tipe B dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu : Capaian kinerja nyata indikator 1 "Status Rumah sakit : persentase pemenuhan bangunan adalah sebesar 90.5 dari target sebesar 86 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105.23 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Status Rumah sakit : persentase pemenuhan bangunan "tahun ini meningkat 5.23 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Status Rumah sakit : persentase pemenuhan bangunan "tahun ini adalah sebesar 105.23 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 96.28 %. Capaian kinerja nyata indikator 2 "Status Rumah Sakit : persentase peralatan" adalah sebesar 82.3 dari target sebesar 81 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.23 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 2 "Status Rumah Sakit : persentase peralatan" tahun ini meningkat 0.67 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.56. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Status Rumah Sakit : persentase peralatan" tahun ini adalah sebesar 101.23 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 95.70 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :
10. 1.RSUD Balaraja sangat berkomitmen dalam peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi bagunan yang lebih baik karena adanya gedung baru untuk pelayanan pasien dengan penjaminan dan gedung- gedung pelayanan yang selalu di pelihara.
11. 2.Alat Kesehatan semakin lengkap karena pemenuhan alat kesehatan dilaksanakan dari berbagai sumber Dana yaitu Dana BLUD, Dana APBD Kab.Tangerang dan DAK.
12. 3.Pada Tahun 2023 RSUD Balaraja telah meningkatkan mutu pelayanan diantaranya dengan memberlakukan sistem pendaftaran Rawat Jalan melalui Reservasi Online, WA, pemisahan loket pendaftaran untuk pasien umum dan BPJS. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui: “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan sebagai berikut:
13. 1.Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
a.Terlaksananya renovasi Gedung Rawat Inap Lama
b.Tersedianya Instalasi Hydrant Rumah Sakit
1. 2.Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit
a.Tersedianya Alat-alat Kesehatan / Kedokteran sebanyak : 96 item Adapun outcame kegiatan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
a.Terselenggaranya pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit 100%
b.Terselenggaranya pemenuhan alat kesehatan di RSUD Balaraja sesuai kelas B 90% Sasaran Terselanggaranya penyiapan sistem- sistem: perencanaan, keuangan, inventory, kepegawaian, pelayanan mutu pelayanan dan IT Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Terselenggaranya Tata Kelola Rumah Sakit dan managemen yang profesional”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : Tabel 2.9 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Terselenggaranya penyiapan sistem-sistem : perencanaan, keuangan, inventori, kepegawaian, pelayanan, mutu pelayanan dan IT No Indika t or Kinerj a Sat uan Tahu n 2022 % Tahu n 2024 % Tahu n 2025 % Tahu n 2026 % Tar get Reali sasi Tar get Re a lis a si T a rg et Real isasi Tar get Re a lis a si 1 Terint e grasin y a sistem inform a si rumah sakit % 35 47 100 60 70 117 80 80 80 90 90 100 Sasaran Terselenggaranya penyiapan sistem-sistem : perencanaan, keuangan, inventori, kepegawaian, pelayanan, mutu pelayanan dan IT dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : Capaian kinerja nyata indikator 1 "Terintegrasinya sistem informasi rumah sakit" adalah sebesar 90 dari target sebesar 90 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Terintegrasinya sistem informasi rumah sakit tahun ini meningkat 20.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 80.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Terintegrasinya sistem informasi rumah sakit” tahun ini adalah sebesar 100.00%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 111.11 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini adalah:
1. 1.Dukungan dari semua pihak untuk memanfaatkan IT untuk mempercepat pelayanan kesehatan di semua lini pelayanan.
2. 2.Kebutuhan Rumah Sakit akan IT sehingga memunculkan inovasi- inovasi untuk pemanfaatan Informasi Teknologi. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui : “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit” yang tertuang dalam RBA BLUD yaitu:
3. 1.Penyediaan Jasa KSO SIM RS dengan hasil kegiatan :
a.Tersedianya sistem rumah sakit yang memadai
b.Terpenuhinya sistem manajemen pelaporan RS
c.Terlaksananya pemberian jasa KSO 12 bulan Adapun Outcame dari sasaran kegiatan tersebut adalah Tersedianya SIM RS yang memadai 80%. Sasara n Meningkatnya kemampuan Rumah Sakit dalam membiayai biaya operasional Rumah Sakit Sasaran ini terkait dengan Tujuan “Terlaksananya Tata Kelola Rumah Sakit dan manajemen yang Profesional”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut : Tabel 2.10 Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya kemampuan Rumah Sakit dalam membiayai biaya operasional Rumah Sakit No Indika to r Kinerj a Sa t ua n Tahun 2022 % Tah un 202 3 % Tah un 202 4 % Tahun 2025 % Tar g et Reali s asi T a r g e t Reali s asi Tar get Re al isa s i Targ et Realisa si 1 CRR (Cost Recov eri Rate) % 47 50 106 5 8 70 108 85 - 85.0 0 90 - 88.5 7 2 Status Rumah Sakit Kat a gor i Kel a s B BL U D Pen uh Kel as B BL UD Penu h 100 K e la s B B L U D P e n Kel as B BL UD Penu h 100.0 0 Kel a s B BL U D Pen uh Tip e B de n ga n BL U D 100. 0 0 Kel as B BL UD penu h Kelas B Penuh 100 u h Sasaran Meningkatnya kemampuan Rumah Sakit dalam membiayai biaya operasional Rumah Sakit dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu : Capaian kinerja nyata indikator 1 "CRR( Cost Recoveri Rate )" adalah sebesar 62 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 88.57 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. karena pada Tahun 2023 masih mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, terutama untuk operasional poliklinik baru, dan keperluan akreditasi rumah sakit. Capaian kinerja nyata indikator 1 "CRR (Cost Recoveri Rate)" tahun ini meningkat 13.57 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 75.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "CRR (Cost Recoveri Rate )" tahun ini adalah sebesar 88.57 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 82.67 %. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui : ”Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit” yang tertuang dalam RBA BLUD yaitu:
1. 1.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. 2.Terlaksananya Penyediaaan Alat Tulis Kantor
3. 3.Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4. 4.Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
5. 5.Terlaksananya Monitoring,evaluasi dan pelaporan
6. 6.Terlaksananya Inventarisasi aset/barang daerah Adapun Outcame dari sasaran kegiatan tersebut adalah terpenuhinya belanja operasional rumah sakit 90% Capaian kinerja nyata indikator 2 "Status Rumah Sakit" adalah sebesar Kelas B BLUD Penuh dari target sebesar Kelas B BLUD penuh yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. pada tanggal 03 Januari 2023 RSUD Balaraja ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Status Rumah Sakit" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %. Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang- undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tahun atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat, pada RSUD Balaraja tiap awal tahun dilaksanakan forum gabungan SKPD yang melibatkan stakeholder terkait dan masyarakat. Di bidang pelayanan kesehatan, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang telah melakukan upaya yang cukup komprehensif guna mewujudkan Visi dan Misi RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan menciptakan tata layanan kesehatan yang baik dan merata bagi seluruh pasien yang berkunjung pada RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang tanpa membeda-bedakan status, pangkat dan kedudukan pasien, baik pasien tunai maupun pasien dari kalangan masyarakat miskin. Bahkan pada pasien yang berasal dari kalangan masyarakat miskin, seluruh biaya pelayanan kesehatannya ditanggung oleh rumah sakit, baik dari segi layanan perawatan, obat-obatan, tempat tidur dan bagi pasien yang membutuhkan Pelayanan rujukan, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang juga memberikan layanan rujukan kerumah sakit yang tingkatannya lebih tinggi. Untuk kemajuan dan peningkatan mutu layanan kesehatan, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para dokter, perawat dan tenaga fungsional lainnya baik yang diselenggarakan secara intern maupun ekstern, agar kemampuan pelayanan kesehatannya bertambah sehingga akan mempengaruhi fungsi layanan kearah yang lebih baik dan lebih maju. RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang sebagai pusat rujukan layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang wilayah barat juga secara kontinyu menambah kapasitas peralatan kesehatan dan kedokteran dengan teknologi canggih, dimana peralatan tersebut sangat dibutuhkan demi menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat. RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang telah melakukan banyak perbaikan, baik dari segi layanan administrasi maupun tata cara pelayanannya, salah satunya dengan peningkatan SIM RS (sistem informasi manajemen rumah sakit) agar tugas-tugas administrasi dapat terselesaikan dengan lebih cepat, lebih baik dan lebih akurat. Sebagaimana di bidang pelayanan kesehatan, di bidang layanan administrasi juga diikutkan dalam pelatihan keadministrasian untuk peningkatan pelayanan di bidang jasa administrasi kesehatan. Di bidang penunjang medis dan non medis, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang telah mengadakan peralatan-peralatan dan barang-barang yang dibutuhkan dan melakukan perbaikan terhadap peralatan-peralatan penunjang medis dan non medis guna menunjang pelaksanaan kegiatan pada RSUD RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang sesuai dengan kebutuhan, dimulai dari kebutuhan yang paling prioritas hingga kepada kebutuhan yang kurang prioritas. Hal ini dimaksudkan agar dana yang digunakan untuk mengadakan peralatan-peralatan tersebut menjadi lebih efektif, efisien, bermanfaat, berdayaguna dan berhasil guna. Di dalam pelaksanaan kegiatannya, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang juga memberikan tambahan penghasilan bagi para karyawan dan karyawatinya, baik itu berupa insentif / jasa pelayanan. Hal ini dimaksudkan agar para karyawan dan karyawatinya dapat bekerja lebih maksimal dan lebih profesional, sehingga pelayanan kepada para costumer rumah sakit menjadi lebih baik, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan kunjungan rumah sakit yang secara otomatis akan berpengaruh pula pada peningkatan pendapatan sekaligus kesejahteraan karyawan/karyawati rumah sakit. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD BALARAJA Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah bahwa program prioritas bidang kesehatan sebagai urusan wajib Pemerintah adalah bertujuan untuk meningkatan kinerja (perfomance) pelayananan publik/pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di rumah sakit. Berdasarkan data dan prioritas masalah di atas diketahui bahwa pelayanan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang perlu dikembangkan/ ditingkatkan dengan menangkap peluang pasar segmen menengah yang potensial, tanpa meninggalkan fungsi sosial rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai program pemerintah. Untuk dapat menentukan faktor keberhasilan dalam pengembangan layanan tersebut dengan memperhatikan hasil kegiatan pelayanan, kondisi umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah serta permasalahan- permasalahan yang ada perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor strategik yang mempengaruhi dengan menggunakan teknik analisis SWOT, yaitu teknik analisis manajemen dengan mengidentifikasi faktor–faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunity) dan ancaman (threats) sebagai berikut:
7. 1.STRENGTHS
a.Lokasi Rumah Sakit Strategis Berada di lingkungan padat penduduk dan daerah industri dan di jalur jalan lintas provinsi
b.Tersedianya bangunan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
c.Tersedia Tenaga Dokter Ahli yang memadai
d.Dukungan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan langsung pendapatan fungsional untuk operasional pelayanan rumah sakit (BLUD);
e.Dukungan stakeholder yang menjadikan RSUD sebagai SKPD unggulan pelayanan publik bidang kesehatan.
1. 2.WEAKNESSES
a.Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung pengembangan pelayanan kesehatan RS secara optimal;
b.Fasilitas dan peralatan pendukung pelayanan masih kurang dari standar sehingga pelayanan kurang optimal;
c.Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) Belum di Manfaatkan Secara Optimal
d.Kurang tertibnya penataan administrasi aset dan pemeliharaan sebagai pendukung jaminan mutu pelayanan kesehatan RS;
e.Belum optimalnya penyelenggaraan trayek angkutan umum yang melintasi rumah sakit.
1. 3.OPPORTUNITIES
a.Adanya keinginan (needs) dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat (demand) yang cukup tinggi;
b.Berkembangnya wilayah Kabupaten Tangerang menjadi pusat kegiatan industri dan ekonomi sehingga memperluas pangsapasar;
c.Banyaknya perusahaan-perusahaan swasta disekitar RSUD sehingga memungkinkan diperluasnya ikatan kerja sama;
d.Stake Holder yang mendukung kebijakan manajemen RS, dalam peningkatan kinerja pelayanan publik;
e.Adanya Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah (JKN)
f.Masyarakat miskin yang tidak terjaring BPJS dibiayai oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan fasilitas Jamkesda.
1. 4.THREATS
a.Berdirinya rumah sakit – rumah sakit swasta dengan fasilitas peralatan medik canggih dan lengkap dengan sarana pendukung;
b.Era pasar bebas masuknya modal asing dan fasilitas kesehatan swasta luar negeri. Sebagaimana dalam hasil interaksi SWOT, Strategi peningkatan kinerja pelayanan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dirumuskan sebagai berikut:
1. 1.Optimalkan semua sumber daya (tenaga, sarana prasarana, peraturan-peraturan) untuk meningkatkan kinerja pelayanan RS, dengan menangkap peluang pasar menengah atas;
2. 2.Tingkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana, SDM dan jenis layanan untuk menangkap peluang pasar (masyarakat) kelas menengah atas potensial dengan pemberian pelayanan jasa lebih dari standar;
3. 3.Jalin kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit- rumah sakit pesaing dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki serta peraturan dan ketentuan yang mendasari untuk peningkatan produktivitas pelayanan.
4. 4.Perbaiki, peliharaan dan lengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengarah pada peningkatan kualitas dengan mengutamakan kepentingan pasien/ pelanggan/konsumen.
p.Sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang RSUD Balaraja memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: Tugas : RSUD Balaraja bertugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik, secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan pelayanan pengobatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, RSUD Balaraja mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.Penyelenggaraan pengelolaan teknis administratif tata usaha, umum, administrasi keuangan, kepegawaian dan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit;
b.Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan dalam rangka mendukung pelayanan medik ;
c.Penyelenggaraan upaya pemasaran pelayanan Rumah Sakit dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pelayanan Rumah Sakit melalui sistem asuransi ;
d.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan tenaga medis, para medis fungsional dan non medis untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, serta menyediakan lahan pendidikan bagi institusi pendidikan tenaga medis, para medis dan non medis ;
e.Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi, lembaga / institusi terkait dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas ;
f.Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik; Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya ada beberapa yang menjadi isu-isu penting antara lain: • Terbatasnya jumlah tenaga medis/paramedis (rasio tidak seimbang) • Belum optimalnya pendayagunaan SDM • Masih lemahnya sistem reward & punishment • Kelembagaan sedang menuju Tipe B Pendidikan berstatus PPK BLUD • Kurang optimalnya sistem informasi manajemen rumah sakit 3.3 . TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan Misi, untuk mewujudkan Visi RSUD Balaraja selama kurun waktu 2025 -
1. 2029.Tujuan dan sasaran pada masing – masing Misi diuraikan sebagai berikut : 3.2.1. Tujuan dan Sasaran dari Misi 1 Meningkatkan kompetensi SDM di segala lini pelayanan, baik pelayanan medis maupun manajemen didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sistem manajemen yang efektif dan efisien
2. 1.Terpenuhinya SDM yang mempunyai skill, knowledge dan attitude yang sesuai norma-norma di masyarakat dengan sasaran : 1.1. Terwujudnya kompetensi SDM dalam bidang manajemen, teknis,medis, keperawatan dan Customer Care 3.2.2. Tujuan dan Sasaran dari Misi 2 Memberikan pelayanan kesehatan individu yang berkualitas, menyenangkan dan santun
3. 1.Terwujudnya standar pelayanan di Rumah Sakit, dengan sasaran : 1.1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
a.Meningkatnya pelayanan Instalasi Gawat Darurat
b.Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Rawat Jalan
c.Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Rawat Inap
d.Meningkatnya Pelayanan Medik di Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi
e.Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Kamar Bedah Sentral
f.Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Rawat Intensif Care
g.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Radiologi
h.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Laboratorium
i.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Rehabilitasi Medik
j.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Farmasi
k.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Gizi
l.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medis di BDRS
m.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Non Medis Instalasi Rekam Medik
n.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Non Medis di Unit Pengolahan Limbah
o.Meningkatnya Pelayanan Penunjang Non Medik di Instalasi Laundry.
p.Meningkatnya Pelayanan ambulance dan mobil jenazah .
q.Meningkatnya Pelayanan di Instalasi Pemulasaran Jenazah.
r.Meningkatnya pelayanan Penunjang Non Medik di Instalasi Pemeliharaan Sarana/Prasarana
s.Meningkatnya Pelayanan Keamanan, kebersihan dan ketertiban 3.2.3. Tujuan dan Sasaran dari Misi 3 Mendukung Rencana Pembangunan Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang
1. 1.Tersedianya baangunan yang enak dilihat, bersih, menarik, nyaman, serta tersedianya peralatan yang lengkap dan mengikuti perkembangan teknologi dengan sasaran : 1.1 Meningkatnya standar pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit tipe B
2. 2.Terlaksananya tata kelola Rumah Sakit dan Manajemen yang professional dengan sasaran : 1.1 Terselenggaranya penyiapan sistem – sistem : perencanaan, keuangan, inventory, kepegawaian, pelayanan mutu dan IT 1.2 Meningkatnya kemampuan Rumah Sakit dalam membiayai biaya operasional Rumah Sakit. 3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Perumusan program dan kegiatan Tahun 2025 didasarkan pada Renstra 2025 - 2029 dan RKPD Tahun 2024. Program dan kegiatan mengacu sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah sakit. Adapun program kegiatan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang terbagi kedalam 2 (dua) program utama yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dapat diuraikan sebagai berikut:
3. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan dan , yaitu : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor 3) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
4. 2.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 1 (satu) kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu: 1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya, Dengan output sub kegiatan tersedianya gedung rumah sakit dan sarana pendukungnya 2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dengan output sub kegiatan : - Tersedianya alat-alat Kesehatan rumah sakit sebanyak 75 unit 3) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Tersedianya obat-obatan rumah sakit 1 paket - Tersedianya bahan pakai habis medis sebanyak 1 paket - Tersedianya bahan kimia reagensia rumah sakit sebanyak 1 paket Adapun uraian program dan kegiatan serta indikator sasaran dapat dilihat pada Lampiran (Rencana Kerja RSUD Balaraja Tahun 2025). Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang sebagai salah satu UPTD di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang. Semoga Renja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2025. Rencana Kerja perubahan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Rencana kerja merupakan kondisi yang realistis dari perencanaan kegiatan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Juli sampai dengan 31 Desember 2025. Diharapkan Rencana Kerja ini merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan Tahun 2025, oleh sebab itu semua pihak dapat mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang sebagai salah satu UPTD di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang. Semoga Renja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Rencana kerja merupakan kondisi yang realistis dari perencanaan kegiatan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Juli sampai dengan 31 Desember 2025. Diharapkan Rencana Kerja Perubahan ini menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025, oleh sebab itu semua pihak dapat mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang.
5. 12.RSUD Pakuhaji 1.1 Latar Belakang Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja (Renja) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2024 mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2024 - 2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2025. Rencana kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja perangkat daerah (Ronja) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2025 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD). Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) (RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang) akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) tiap tahun. Secara skematis hubungan antara rencana strategis (Renstra) Dinas sampai rencana kerja perangkat daerah (Renja PD). 1.2 Landasan Hukum Rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan dasar hukum sebagai berikut :
6. 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. 2.Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. 3.Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. 4.Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
10. 5.Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. 8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. 9.Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
15. 10.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. 12.Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD.
18. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
19. 14.Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024
20. 15.Keputusan Bupati Tangerang No. 445/KEP.113-Huk/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum selaku penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Kabupaten Tangerang;
21. 16.Peraturan Bupati Nomor. 119 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tangerang;
22. 17.Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2009 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang maka perlu ditetapkan Kebijakan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
23. 18.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
24. 19.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.
25. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2025. 1.3 Maksud dan Tujuan Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang terhadap suatu dokumen rencana tahunan di tahun 2025 yang sesuai dengan perkembangan serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dalam waktu berjalan,serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk : a) Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2025; b) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang; c) Menilai daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2025; d) Diperolehnya program/kegiatan prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di tahun 2025 guna mewujudkan target dari visi dan misi RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang. 1.4 Sistematika Penulisan Penyajian rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 99.849.924.417 telah terealisasi sebesar Rp. 85.600.125.592 atau terserap sebesar 85,73%. Realisasi tersebut berasal dari Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 22.767.293.229 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 196.477.000, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.165.393.950, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 9.422.334.000, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 1.764.135.512, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 13.773.864.577, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD sebesar Rp. 36.329.159.324, kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 17.652.627.298, kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.479.414.300, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 2.103.552.000 dan kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 54.963.669. Faktor penyebabnya adalah dikarenakan harga pelatihan akreditasi dibawah nilai pagu yang terdapat di standar biaya umum, tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran yang menjadi kurang maksimal. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebagaimana tabel 2.1. Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Laporan Kinerja BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian, Umum, Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 78% 100% 80% 84% 100% 50% 50% 1.02.01.202 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Jumlah laporan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 5 Laporan 2 Laporan 100% Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.02.01.202.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 130 Orang/Bulan 116 Orang/Bulan 116 Orang/Bulan 115 Orang/Bulan 95.59% 116 orang/bulan 115 orang/bulan 100% 1.02.01.205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 1.02.01.205.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 6 Paket 0 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 6 Paket 6 Paket 100% 1.02.01.206 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 60% 70% 70% 100% 100% 50% 100% 1.02.01.206.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 1 paket 100% Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.02.01.206.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 1 paket 100% 1.02.01.206.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 1 paket 100% 1.02.01.206.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 paket 2 paket 50% 1.02.01.206.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 2 laporan 50% 1.02.01.206.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 2 laporan 50% Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.02.01.207 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah 75% 75% 75% 75% 100% 100% 50% 50% 1.02.01.209.05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel 50 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 100% 10 unit 0 100% 1.02.01.209.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 2 unit 1 unit 50% 1.02.01.208 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan jasa penunjang daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 1.02.01.208.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 2 laporan 50% Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.02.01.208.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 2 laporan 50% 1.02.01.209 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah 100% 75% 75% 75% 75% 100% 50% 50% 1.02.01.209.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 100% 7 Unit 6 unit 90% 1.02.01.209.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 100 Unit 100 Unit 100% 150 unit 50 unit 33% 1.02.01.209.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 2 unit 1 unit 50% Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.02.01.210 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD persentase pemenuhan pelayanan BLUD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 1.02.01.210.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 100% 1 Unit Kerja 1 unit 100% 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase IndikatorNasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Persentase alat kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 1.02.02.201 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp memenuhi standar 70% 70% 70% 70% 70% 70% 50% 50% Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.02.02.201.012 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit 100% 15 unit 15 unit 60% 1.02.02.201.014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100% 4 unit 4 unit 100% 1.02.02.201.015 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1.02.02.201.016 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1.02.02.201.017 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT Persenatse penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP 80% 80% 80% 80% 80% 80% 40% 40% Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.02.02.202 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 dokumen 2 Dokumen 50% 1.02.02.202.034 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 unit 1 unit 100% 1.02.02.203.02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kompetensinya 100% 100% 100% 100% 75% 100% 50% 50% 1 02 03.2.03.01 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT Persentase pemenuhan pengembangan dan peningkatan kompetensi 100% 100% 100% 100% 75% 100% 50% 50% Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.02.03.203 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 100% 30 Orang 15 orang 50% 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2024 rata-rata mencapai target dengan indikator sangat baik. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD sebagai implementasi Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir pada lampiran 2. NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISA 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 1 Persentase Laporan Kinerja BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit 80 70 25 80 81 82 43 80 82 83 2 Pemenuhan Administrasi Kepegawaian, Umum, Jasa Penunjang dan Pemeliharaan 100 100 70 75 80 85 70 40 95 100 3 Pemenuhan Administrasi Keuangan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 100 70 75 80 85 98 99 85 90 4 Persentase IndikatorNasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 80 100 70 75 80 85 80 81 85 90 NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISA 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 5 Persentase pemenuhan pengembangan dan peningkatan kompetensi 100 100 30 75 80 85 30 30 85 86 Juga pada kinerja pendapatan rata-rata mencapai target tetapi ada beberapa yang tidak mencapai target dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.1. Kinerja Pelayanan
a.Penyebab GDR target < 45 realisasi mencapai 49,62 dengan analisa dalam penanganan pasien sudah keadaan kurang bagus dan keluarga sudah mencari ICU diluar (penuh) dan pasien membutuhkan penanganan khusus, sedangkan antrian ruangan intensif (ICU) di Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang masih menunggu.
b.Penyebab NDR target < 25 realisasi mencapai 32,01 dengan analisa minimnya perlengkapan diruangan perawat yang sifatnya emergency sedangkan pasien sudah keadaan kurang baik dan keluarga sudah mencari ICU diluar (penuh) dan pasien membutuhkan penanganan khusus sedangkan antrian ruangan intensif (ICU) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang masih menunggu. 1.2. Pendapatan Pelayanan Pendapatan BLUD pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan melebihi capaian target. Target Pendapatan Rp. 31.686.500.000,- dengan realisasi Rp. 32.342.485.022.- atau sebesar 102,07%. 1.3. Biaya BLUD Penggunaan biaya BLUD tidak mencapai target dari anggaran sebesar Rp. 47.919.323.407 dengan realisasi Rp. 36.329.159.324atau sebesar 75,80%, hal ini disebabkan efisiensi belanja BLUD tersebut sisa Anggarannya merupakan saldo kas yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang selama 6 (enam) bulan kedepan pada Tahun 2025. 1.4. Anggaran Belanja APBD Penyerapan anggaran belanja APBD pada Tahun 2024 secara keseluruhan mencapai 87,44% dari pagu anggaran sebesar Rp. 124.525.202.453 terealisasi sebanyak Rp. 108.890.682.859. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu-isu penting pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang antara lain : 1) Kualitas dan kuantitas tenaga medis serta tenaga keperawatan memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan perorangan pada rumah sakit kelas B, namun demikian Rumah sakit masih belum menerapkan secara keseluruhan dalam hal mendahulukan kepentingan pelanggan, kesinambungan dalam memberikan pelayanan, efektifitas, efesiensi dan kenyamanan kepada pasien. 2) Lokasi bangunan yang strategis & mudah dijangkau oleh masyarakat serta peralatan medis lengkap dan memadai namun belum didukung oleh Sistem Informasi Manajemen rumah sakit yang memadai dan area parkir masih belum memenuhi persyaratan sesuai standar. 3) Berkembangnya rumah sakit swasta sebagai kompetitor potensial yang memberikan pelayanan sejenis dan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang asuransi kesehatan semesta yang dilaksanakan oleh BPJS yang menjamin seluruh masyarakat di Indonesia bisa mengurangi pangsa pasar jika Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang tidak mampu menyediakan pelayanan yang menyenangkan pelanggan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Realisasi anggaran program dan kegiatan RSUD Pakuhaji Tahun 2023 yang digunakan untuk Belanja operasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 85.721.480.434 telah terealisasi sebesar Rp. 75.152.267.799 atau sebesar 87,67 % sedangkan Belanja Modal dengan pagu anggaran Rp. 10.356.392.749 telah terealisasi sebesar Rp. 6.858.200.721 atau sebesar 66,22%. Bahwa laporan pertanggungjawaban RSUD tahun 2023 menjadi masukan terhadap penyusunan Rancangan Awal RKPD RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2023. Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2023 antara lain disebabkan adanya efisiensi anggaran belanja kegiatan, harga penawaran lebih tinggi dari satuan standar harga SIPD, Beberapa barang di E-Purchasing turun tayang, silpa tender dan kendala teknis lainnya. Solusi upaya peningkatan kinerja untuk perencanaan tahun 2025 dengan cermat dalam memperhitungkan kondisi- kondisi teknis dan efisiensi anggaran sehingga output dan outcome dapat tercapai sebagaimana target dalam Rencana Kerja RSUD Pakuhaji. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dari hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan melalui Format F1 Kecamatan, untuk tahun anggaran 2024 tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat untuk dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang, sehingga program dan kegiatannya secara umum bersifat tugas pokok fungsi OPD dan tidak pada aspek pemberdayaan masyarakat. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RSUD PAKUHAJI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RSUD PAKUHAJI Administrasi Keuangan Perangkat Daerah RSUD PAKUHAJI Administrasi Keuangan Perangkat Daerah RSUD PAKUHAJI Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD PAKUHAJI Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 130 Orang/Bulan 19.753.204.049 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD PAKUHAJI Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 153 Orang/Bulan Rp30.908.638.092 Administrasi Umum Perangkat Daerah RSUD PAKUHAJI Administrasi Umum Perangkat Daerah RSUD PAKUHAJI Penyediaan Peralatan Rumah Tangga RSUD PAKUHAJI Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket Rp522.040.728 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga RSUD PAKUHAJI Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket Rp522.040.728 Penyediaan Bahan Logistik Kantor RSUD PAKUHAJI Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 306.297.813 Penyediaan Bahan Logistik Kantor RSUD PAKUHAJI Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Rp490.945.520 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan RSUD PAKUHAJI Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 266.171.266 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan RSUD PAKUHAJI Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket Rp547.656.625 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan RSUD PAKUHAJI Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 100.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan RSUD PAKUHAJI Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen Rp120.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RSUD PAKUHAJI Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 320.060.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RSUD PAKUHAJI Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan Rp187.775.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah RSUD PAKUHAJI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah RSUD PAKUHAJI RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU Pengadaan Mebel RSUD PAKUHAJI Jumlah Mebel 40 Unit 180.206.961 Pengadaan Mebel RSUD PAKUHAJI Jumlah Mebel 40 Unit Rp1.070.976.840 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 Unit Rp2.769.491.660 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150 Unit Rp2.769.491.660 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 1.992.090.165 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit Rp5.391.284.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RSUD PAKUHAJI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RSUD PAKUHAJI Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RSUD PAKUHAJI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 1.999.995.700 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RSUD PAKUHAJI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan Rp1.999.999.931 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RSUD PAKUHAJI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 13.140.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RSUD PAKUHAJI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan Rp8.959.600.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RSUD PAKUHAJI Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RSUD PAKUHAJI Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan RSUD PAKUHAJI Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 256.053.640 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan RSUD PAKUHAJI Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit Rp306.833.500 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 271.370.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit Rp523.694.000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 398.934.583 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit Rp2.318.453.000 Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD PAKUHAJI Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD PAKUHAJI Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD PAKUHAJI Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 20.000.000.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD PAKUHAJI Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja Rp46.150.704.105 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RSUD PAKUHAJI 16.483.473.300 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RSUD PAKUHAJI Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota RSUD PAKUHAJI Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota RSUD PAKUHAJI Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD PAKUHAJI Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit 800.000.000 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD PAKUHAJI Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 100 Unit Rp11.159.652.720 Pengadaan Obat, Vaksin RSUD PAKUHAJI Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 1 Paket 3.000.000.000 Pengadaan Obat, Vaksin RSUD PAKUHAJI Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 2 Paket Rp15.562.551.694 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota RSUD PAKUHAJI Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota RSUD PAKUHAJI Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Dokumen 4.500.500.000 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya RSUD PAKUHAJI Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Dokumen Rp5.000.092.000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RSUD PAKUHAJI 155.400.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RSUD PAKUHAJI Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota RSUD PAKUHAJI Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota RSUD PAKUHAJI Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota RSUD PAKUHAJI Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 25 Orang 155.400.000 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota RSUD PAKUHAJI Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 30 Orang Rp109.790.000 Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang No. Kebijakan Nasional/Provinsi Sumber Keterangan A Nasional
1. 1.Nihil B. Provinsi
2. 1.Nihil 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dalam Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026 telah ditetapkan visi dan misi Kabupaten Tangerang disusun selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Tangerang (RPJMD) sebagai berikut: Visi Kabupaten Tangerang : “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera” Misi Kabupaten Tangerang yang ditetapkan adalah :
3. 1.Tangerang Religi : Meningkatkan peranan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
4. 2.Tangerang Tangguh : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
5. 3.Tangerang Mapan : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetetif dan inovatif.
6. 4.Tangerang Tangkas : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
7. 5.Tangerang Mantap : Meningkatkan pemerataan pembangunan insfrastruktur yang berkelanjutan dan mengelola lingkungan hidup berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
8. 6.Tangerang Kreatif : Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang mengacu kepada Misi kedua Kabupaten Tangerang yaitu Meningkatkan Akses, Mutu dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas dan Sehat dengan Tujuan, Sasaran dan program telah ditetapkan pada Rencana Strategis Bisnis 2024-2028 dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Didalam Rencana Kerja ditetapkan capaian seluruh indikator sasaran dan kegiatan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan ini maka Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 melalui serangkaian program dan kegiatan. Tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai standar Nasional Akreditasi. Sasaran:
9. 1.Meningkatnya kinerja pelayanan di Rumah Sakit.
10. 2.Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya strategi atau cara pencapaian tujuan yang dipilih secara tepat agar dapat meningkatkan kinerja organisasi. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai misi Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: TABEL 3.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PROGRAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI KABUPATEN TANGERANG 2024 3.2 Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang telah menetapkan program prioritas yang dianggap penting baik bersifat strategis maupun operasional. Program tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2028, dalam hal ini terkait dengan Misi Kedua yaitu Tangerang Tangguh “Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat” dan Misi Keempat yaitu ”Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel”, dalam mengantisipasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Umum melaksanakan Program dan Kegiatan, sebagai berikut: TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
11. 1.Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklatMeningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai standar Nasional Akreditasi Tingkatkan kinerja pelayanan melalui peningkatan kompetensi, perubahan perilaku petugas yang mengedepankan pasien ditunjang dengan sistem informasi Rumah Sakit yang terintegrasi
12. 1.Meningkatnya kinerja pelayanan di Rumah Sakit
13. 2.Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD Tingkatkan kinerja Rumah Sakit dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN, APBD dan Rumah Sakit
14. 1.Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN
15. 3.Mengembangkan sistem informasi Rumah Sakit yang terintegrasi
16. 2.Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD
17. 3.Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Rumah Sakit (BLUD)
18. 2.Meningkatkan perilaku petugas sehingga memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien Tabel 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RSUD PAKUHAJI Rp138.826.522.646 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Rp138.826.522.646 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rp138.826.522.646 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan RSUD Persentase Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Dinas Kesehatan - 100 Persen 100 Persen 100 Persen Rp103.564.936.232 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan - 5 Dokum en Rp30.952.425.948 Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an 1.02.01.2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 227 Orang/ bulan Rp30.952.425.948 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Dokum en Rp1.833.721.248 Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkat k an Kualitas tata kelola NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH pemerinta h an 1.02.01.2.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket Rp522.040.728 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat k an Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an 1.02.01.2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Rp490.945.520 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an 1.02.01.2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket Rp547.520.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an 1.02.01.2.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokum en Rp120.000.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an 1.02.01.2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Lapora n Rp153.215.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan barang milik daerah - 1 Dokum en Rp10.519.504.500 Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an 1.02.01.2.07.0 005 Pengadaan Mebel Rp1.070.976.840 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an 1.02.01.2.07.0 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 30 Unit Rp2.769.491.660 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an 1.02.01.2.07.0 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit Rp6.679.036.000 - Kab. Tanger ang, Pakuha ji, Semua Kel/De sa PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memper kua t Stabilita s Polhukh ank am Dan Tra nsforma si Pelayana n Publik Meningk atk an Kualitas Reforma si Birokras i dan Tata Kelola Pem erintaha n Meningk NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH atk an Kualitas tata kelola pemerin tah an 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang - 1 Dokum en Rp10.959.599.931 Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an 1.02.01.2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Lapora n Rp1.999.999.931 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an 1.02.01.2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Lapora n Rp8.959.600.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 Dokum en Rp3.148.980.500 Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an 1.02.01.2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit Rp306.833.500 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an 1.02.01.2.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 150 Unit Rp523.694.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an 1.02.01.2.09.0 009 Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 2 Unit Rp2.318.453.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang melakukan pelayanan dan penunjang pelayanan - 100 Persen Rp46.150.704.105 Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an 1.02.01.2.10.0 001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja Rp46.150.704.105 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N DARI BLUD Memperku a t Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik Meningkat k an Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkat k an Kualitas tata kelola pemerinta h an NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Persentase alat kesehatan memenuhi standar - 93 Persen 81 Persen Rp31.722.296.414 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen Rp26.722.204.414 Meningkat k an Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing Meningkat k an Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkat k an SDM yang Berdaya Saing 1.02.02.2.01.0 014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 120 Unit Rp11.159.652.720 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkat k an Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Meningkat k an Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkat k an SDM yang NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH Berdaya Saing Berdaya Saing 1.02.02.2.01.0 023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket Rp15.562.551.694 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkat k an Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing Meningkat k an Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkat k an SDM yang Berdaya Saing NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1.02.02.2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen Rp5.000.092.000 Meningkat k an Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing Meningkat k an Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkat k an SDM yang Berdaya Saing 1.02.02.2.0 2.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 4 Dokum en Rp5.000.092.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkat k an Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing Meningkat k an Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkat k an SDM yang Berdaya Saing 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan - 100 Persen Rp109.790.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH Mutu dan Kompetensinya 1.02.03.2.02 Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKM dan UKP di Kab/Kota Meningkat k an Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing Meningkat k an Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkat k an SDM yang Berdaya Saing 1.02.03.2.02 0002 Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar Jumlah sumber daya manusia kesehatan sesuai standar 96 orang Rp3.429.500.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS NASIONAL DAERAH 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kompetensinya - 100 Persen Rp109.790.000 Meningkat k an Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing Meningkat k an Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkat k an SDM yang Berdaya Saing 1.02.03.2.03.0 001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 30 Orang Rp109.790.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkat k an Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing Meningkat k an Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkat k an SDM yang Berdaya Saing J U M L A H Rp138.826.522.64 6 Tabel 4.1 Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RSUD PAKUHAJI Rp138.826.522.646 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Rp138.826.522.646 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rp138.826.522.646 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan RSUD Persentase Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Dinas Kesehatan - 100 Persen 100 Persen 100 Persen Rp103.564.936.232 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan - 5 Dokum en Rp30.952.425.948 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 227 Orang/ bulan Rp30.952.425.948 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Dokum en Rp1.833.721.248 1.02.01.2.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket Rp522.040.728 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Rp490.945.520 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket Rp547.520.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokum en Rp120.000.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Lapora n Rp153.215.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan barang milik daerah - 1 Dokum en Rp10.519.504.500 1.02.01.2.07.0 005 Pengadaan Mebel Rp1.070.976.840 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.07.0 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 30 Unit Rp2.769.491.660 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.07.0 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit Rp6.679.036.000 - Kab. Tanger ang, Pakuha ji, Semua Kel/De sa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Jasa Penunjang - 1 Dokum en Rp10.959.599.931 1.02.01.2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Lapora n Rp1.999.999.931 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Lapora n Rp8.959.600.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 Dokum en Rp3.148.980.500 1.02.01.2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit Rp306.833.500 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 150 Unit Rp523.694.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.09.0 009 Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 2 Unit Rp2.318.453.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA Dipelihara/Direhabilit asi 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase BLUD yang melakukan pelayanan dan penunjang pelayanan - 100 Persen Rp46.150.704.105 1.02.01.2.10.0 001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja Rp46.150.704.105 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Persentase alat kesehatan memenuhi standar - 93 Persen 81 Persen Rp31.722.296.414 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen Rp26.722.204.414 1.02.02.2.01.0 014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 120 Unit Rp11.159.652.720 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.02.2.01.0 023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket Rp15.562.551.694 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.02.2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen Rp5.000.092.000 1.02.02.2.0 2.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 4 Dokum en Rp5.000.092.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya - 100 Persen Rp109.790.000 1.02.03.2.02 Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKM dan UKP di Kab/Kota 1.02.03.2.02 0002 Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar Jumlah sumber daya manusia kesehatan sesuai standar 96 orang Rp3.429.500.000 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARGE T 2025 PAGU INDIKATIF (RP) LOKASI SUMBER DANA 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kompetensinya - 100 Persen Rp109.790.000 1.02.03.2.03.0 001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 30 Orang Rp109.790.000 - Kab. Tangeran g, Pakuhaji, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) J U M L A H Rp138.826.522.64 6 3397 Rencana Kerja ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan dan indikator-indikator capaian kinerja yang terukur, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang dan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Tahun 2025 pada seluruh unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang. BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID