DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang ... Ketua Tim Perundang-undangan (Nur Jihan, S.H., M.H.) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Elmy Indrya Sukmawati, S.H., M.H.)
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 7);
11.Peraturan ... Ketua Tim Perundang-undangan (Nur Jihan, S.H., M.H.) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Elmy Indrya Sukmawati, S.H., M.H.)
11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angagran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Nomor 3);
13.Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

a.pendapatan, terdiri atas:
1. 1.pendapatan asli Daerah Rp 4.616.874.819.974,54
2. 2.pendapatan transfer Rp 3.883.641.267.461,00
3. 3.lain-lain pendapatan Daerah yang sah Rp 5.394.000.000,00 jumlah pendapatan Rp 8.505.910.087.435,54
b.belanja ... Ketua Tim Perundang-undangan (Nur Jihan, S.H., M.H.) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Elmy Indrya Sukmawati, S.H., M.H.)
b.belanja, terdiri atas:
1. 1.belanja operasi a) belanja pegawai Rp 2.406.476.664.779,00 b) belanja barang dan jasa Rp 3.014.360.678.622,00 c) belanja bunga Rp 0,00 d) belanja subsidi Rp 0,00 e) belanja hibah Rp 396.279.562.966,00 f) belanja bantuan sosial Rp 17.198.200.000,00 jumlah belanja operasi Rp 5.834.315.106.367,00
2. 2.belanja modal, terdiri atas: a) belanja modal tanah Rp 391.732.280.665,00 b) belanja modal peralatan dan mesin Rp 535.315.347.072,00 c) belanja modal gedung dan bangunan Rp 320.580.002.197,00 d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan Rp 708.059.201.545,00 e) belanja modal aset tetap lainnya Rp 29.492.455.730,00 f) belanja modal aset lainnya Rp 5.543.585.403,00 g) belanja modal aset tidak berwujud Rp 0,00 jumlah belanja modal Rp 1.990.722.872.612,00
3. 3.belanja tidak terduga Rp 20.136.742.454,00
4. 4.belanja transfer Rp 869.579.700.196,00 jumlah belanja Rp 8.714.754.421.629,00 surplus/(defisit) (Rp 208.844.334.193,46)
c.pembiayaan ... Ketua Tim Perundang-undangan (Nur Jihan, S.H., M.H.) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Elmy Indrya Sukmawati, S.H., M.H.)
c.pembiayaan, terdiri atas:
1. 1.penerimaan pembiayaan Rp 1.009.238.191.856,00
2. 2.pengeluaran pembiayaan Rp 12.240.000.000,00 jumlah pembiayaan netto Rp 996.998.191.856,00 sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 788.153.857.662,54

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penjabaran laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. SOMA ATMAJA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 34 NOMOR 2025

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…