DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab l ketentuan Umum; Bab ll Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten; Bab lll Pengelolaan JDIH; Bab lV Tugas dan Fungsi; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab Vl Penghargaan; Bab VII Pendanaan; Bab VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanBupatitentangPengelolaan JaringanDokumentasi danInformasiHukum; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor23Tahun2000 tentang PembentukanPropinsiBanten(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2000Nomor182,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4010); 3.Undang-Undang...

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASIDANINFORMASIHUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6.Bagian Hukum ...
6.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
7.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8.JDIH Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten adalah JDIH yang dibentuk oleh Bupati yang berkedudukan dan dikelola oleh Bagian Hukum.
9.Anggota JDIH adalah badan usaha milik Daerah, desa, Perangkat Daerah, dan/ atau unit kerja di Daerah yang menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum.
10.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
11.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
12.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.
13.Operator Pendamping Pendokumentasian Hukum yang selanjutnya disebut Operator JDIH adalah tenaga pendamping yang bertugas membantu dalam pelaksanaan pelaporan JDIH melalui e-report JDIH.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH di Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan JDIH sebagai wadah bahan dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah.

BAB II

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memiliki JDIH Kabupaten.
(2)JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota JDIH nasional.

Pasal 4

(1)JDIH Kabupaten merupakan koordinator bagi Anggota JDIH di wilayah Daerah.
(2)Anggota JDIH di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada bagian atau unit kerja yang menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum pada:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.DPRD;
3. c.badan usaha milik Daerah; dan
4. d.perguruan tinggi.

BAB III

PENGELOLAAN JDIH

Pasal 5

(1)Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Bagian Hukum selaku pengelola JDIH Kabupaten.
(2)Pengelolaan JDIH Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
2. b.penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

(1)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaksanakan pengelolaan JDIH melalui:
1. a.website/aplikasi JDIH; dan
2. b.arsip manual.
(2)Pengelolaan melalui website/ aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui website resmi JDIH Ka bu paten pada laman https: / / jdih. tangerangkab.go.id.
(3)Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kearsipan.

Pasal 7

Pengelolaan JDIH Kabupaten mengintegrasikan website JDIH Kabupaten ke dalam website JDIH nasional dan website JDIH tingkat provinsi.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengelola JDIH Kabupaten memiliki tugas:
1. a.melakukan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
2. b.mengunggah berita;
3. c.mengunggah produk hukum kabupaten dan/ atau desa;
4. d.mengajukan Peraturan Daerah huruf braille;
5. e.mengajukan pemohonan penerjemahan/ alih bahasa produk hukum;
6. f.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kepada Anggota JDIH mengena1:
  1. 1.sumber daya manusia;
  2. 2.koleksi Dokumen Hukum;
  3. 3.teknis pengelolaan; dan
  4. 4.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola JDIH Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum;
2. b.pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3. c.sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi, dan informasi Dokumen Hukum;
4. d.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
5. e.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum pada JDIH Ka bu paten;
6. f.pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Kabupaten dan Anggota JDIH;
7. g.pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum;
8. h.penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan kepada JDIH nasional.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengelola JDIH Kabupaten berpedoman pada standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 10

( 1) Standar pengelolaan JDIH Kabupaten, meliputi:

a.standar pembuatan abstrak peraturan perundang- undangan;
b.standar pengolahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
c.standar laporan evaluasi pengelolaan JDIH Kabupaten.

(2)Standar pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan indikator untuk penilaian Anggota JDIH terbaik.

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Kabupaten.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.pemberian bimbingan pengelolaan JDIH kabupaten;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kabupaten; dan
3. c.pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH kabupaten secara berkala.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem Informasi Hukum dalam JDIH.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…