DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tangerang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran perubahan APBD Kabtang Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan... Ketua Tim Perundang-undangan (Nur Jihan, S.H., M.H.) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Elmy Indrya Sukmawati, S.H., M.H.)
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
6.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
7.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 11);
8.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Bupati adalah Bupati Tangerang.
3.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal... Ketua Tim Perundang-undangan (Nur Jihan, S.H., M.H.) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Elmy Indrya Sukmawati, S.H., M.H.)

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp8.630.243.962.775,00 (delapan triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah Rp880.576.431.488,00 (delapan ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp9.510.820.394.263,00 (sembilan triliun lima ratus sepuluh miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan Daerah:
1. 1.semula Rp 8.230.243.962.775,00
2. 2.bertambah Rp 492.422.573.826,00 jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan; dan Rp 8.722.666.536.601,00
b.belanja Daerah:
1. 1.semula Rp 8.600.243.962.775,00
2. 2.bertambah Rp 880.576.431.488,00 jumlah belanja Daerah setelah perubahan. Rp 9.480.820.394.263,00
c.pembiayaan Daerah:
1. 1.penerimaan pembiayaan: a) semula Rp 400.000.000.000,00 b) bertambah Rp 388.153.857.662,00 jumlah peneriman pembiayaan setelah perubahan; dan Rp 788.153.857.662,00
2. 2.pengeluaran pembiayaan: a) semula Rp 30.000.000.000,00 b) bertambah/ (berkurang) Rp 0,00 jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan, Rp 30.000.000.000,00 jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp758.153.857.662,00 sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan. Rp 0,00 Pasal... Ketua Tim Perundang-undangan (Nur Jihan, S.H., M.H.) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Elmy Indrya Sukmawati, S.H., M.H.)

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

a.Lampiran I, ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;
b.Lampiran II, rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;
c.Lampiran IIIa, daftar nama calon penerima, alamat, dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja Perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2025;
d.Lampiran IIIb, daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta satuan kerja Perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2025;
e.Lampiran IVa, daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2025;
f.Lampiran IVb, daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2025;
g.Lampiran Va, daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi bantuan keuangan yang bersifat umum yang diterima serta satuan kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2025;
h.Lampiran Vb, daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2025;
i.Lampiran VIa, daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten tahun anggaran 2025;
j.Lampiran VIb, daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota tahun anggaran 2025;
k.Lampiran VIc, daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa tahun anggaran 2025;
l.Lampiran VII, rincian dana otonomi khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025; dan
m.Lampiran ... Ketua Tim Perundang-undangan (Nur Jihan, S.H., M.H.) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Elmy Indrya Sukmawati, S.H., M.H.)
m.Lampiran IX, rincian dana tambahan infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 29 Agustus 2025 BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMAD MAESYAL RASYID Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 29 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. SOMA ATMAJA BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 37

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…