DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab l ketentuan Umum; Bab ll Pemberian Pembebesan BPHTB; Bab lll Kriteria MBR; Bab lV Kriteria Pembebasan BPHTB; Bab V Tata Cara Pembebasan BPHTB; Bab Vl Penelitian; Bab VII Ketentuan Peralihan; Bab VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang . . .
5.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 528);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 0420;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak daerah.
5.Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
6.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
7.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8.Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
9.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
10.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh Rumah.
11.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
12.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
13.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14.Surat . . .
14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16.Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

BAB II

PEMBERIAN PEMBEBASAN BPHTB

Pasal 2

(1)Bupati memberikan pembebasan BPHTB bagi MBR.
(2)Pembebasan BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
1. a.kepemilikan rumah pertama;
2. b.perolehan melalui jual beli; dan
3. c.penerima kredit/pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.

BAB III

TATA CARA PEMBEBASAN BPHTB

Pasal 3

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari:
1. a.gaji;
2. b.upah; dan/atau
3. c.hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari:
1. a.gaji;
2. b.upah; dan/atau
3. c.hasil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam . . .
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari
1. a.gaji;
2. b.upah, dan/atau
3. c.hasil usaha sendiri.

Pasal 4

(1)Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (6) per bulan paling banyak untuk kategori:
1. a.tidak kawin sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. b.kawin sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); dan
3. c.satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
(2)Dalam hal terdapat perubahan besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB IV

KRITERIA PEMBEBASAN BPHTB

Pasal 5

Kriteria pembebasan BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dengan Rumah Umum yang didasarkan pada batasan:

a.luas lantai;
b.luas tanah; dan
c.harga jual.

Pasal 6

Batasan luas lantai Rumah Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling rendah 21 m2 dan paling tinggi 36 m2.

Pasal 7

Batasan luas tanah Rumah Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling rendah 60 m2 dan paling tinggi 200 m2.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

Batasan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c maksimal Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

Dalam hal terdapat perubahan luas lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perubahan luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan perubahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan atau Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB III

TATA CARA PEMBEBASAN BPHTB

Pasal 10

(1)Masyarakat dapat mengajukan permohonan pembebasan BPHTB secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
2. b.kartu tanda penduduk atau nomor induk berusaha penjual;
3. c.nomor pokok wajib pajak penjual dan pembeli;
4. d.memenuhi kriteria MBR yang dibuktikan dengan
  1. 1.bagi pekerja sektor formal: a) slip gaji; dan b) bukti potong pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan,
  2. 2.bagi pekerja sektor nonformal: a) surat pernyataan penghasilan yang diketahui kepala desa/lurah setempat; dan/atau b) surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan.
5. e.luas lantai dan luas tanah tidak melebih batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, serta berstatus bukan tanah pertanian yang dibuktikan dengan fotokopi alas hak, surat ukur terbaru, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan;
6. f.fotokopi surat penegasan persetujuan penyediaan kredit yang dikeluarkan oleh bank pelaksana;
7. g.merupakan kepemilikan Rumah pertama bagi MBR dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00;
8. h.fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang PBB-P2 lunas 5 (lima) tahun terakhir;
9. i.fotokopi . . .
10. i.fotokopi persetujuan bangunan gedung;
11. j.SSPD BPHTB yang telah diinput secara daring melalui laman bphtb.tangerangkab.go.id;
12. k.fotokopi bukti perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa akta jual beli atau pengikatan perjanjian jual beli; dan
13. l.fotokopi surat setoran pajak penghasilan Pasal 21 final yang telah divalidasi.
(3)Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, diterbitkan bukti penerimaan berkas oleh petugas loket pelayanan.
(4)Format permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…